BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 38 TAHUN 2008

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SERANG NOMOR 38 TAHUN 2008

TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SERANG

DITERBITKAN OLEH BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. SERANG TAHUN 2008

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 38

Tahun 2008 PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SERANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERANG,

Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2,ayat (2) huruf a angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang, perlu diatur lebih lanjut Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Serang; b. bahwa Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5.Undang-undang. ..............

-25. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772 ); 15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 777 ). MEMUTUSKAN. ...............

-3MEMUTUSKAN : Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SERANG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Serang; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 3. Bupati adalah Bupati Serang; 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Serang; 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang; 6. Badan adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Serang; 7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Serang; 8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 9. Bidang adalah Bidang pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 11. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 12. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya; 13. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan; 14. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukannya mahluk hidup, zat energi atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya; 15. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak lanngsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;

16.Kajian. ..............

-416. Kajian Lingkungan adalah dokumen AMDAL dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL); 17. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan; 18. Konservasi adalah kegiatan menjaga, menyelamatkan dan mengembangkan kondisi lingkungan alam dan lingkungan buatan sesuai dengan fungsinya; 19. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup; 20. Bahan Berbahaya Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah setiap bahan yang yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lainnya; 21. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lainnya; 22. Limbah Non B3 adalah limbah yang karena kosentrasinya lebih kecil/dibawah dari kategori limbah B3 masih potensial membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia karena terjadinya akumulasi di lokasi penyimpanan atau lokasi penimbunan; 23. Lingkungan Alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alami dalam mendukung keberlangsungan kehidupan manusia; 24. Lingkungan Buatan adalah lingkungan yang dibentuk oleh manusia untuk dieksploitasi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. BAB II BIDANG TUGAS ORGANISASI Bagian Pertama Kepala Badan Pasal 2 Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinir sasaran kegiatan Badan, melakukan pembinaan dan pengarahan kegiatan Badan serta menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Badan agar terlaksana dengan baik, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3. ............

-5Pasal 3 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Badan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis operasional dan administratif di bidang lingkungan hidup; b. penyelenggarakan, pengkoordinasian, dan pengendalian kegiatan operasional dan administratif di bidang lingkungan hidup; c. penyelenggaraan dan pembinaan aparatur pada Badan; d. pembinaan dan pengendalian tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan; e. pengkoordinasian di bidang lingkungan hidup dengan instansi terkait; f. penyelenggaraan evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban (akuntabilitas) kinerja Badan. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 4 Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinir penyusunan rencana program dan pengendalian kegiatan Sekretariat, penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan pembinaan kepegawaian, pengaturan pengelolaan ketatausahaan, keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan Badan, dan pelaksanaan laporan akuntabilitas dan evaluasi kinerja Badan agar terlaksana dengan baik, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 5 (1) Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi :

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

a. penyelenggaraan program, kegiatan, dan pengendalian kegiatan pada Sekretariat; b. pengkoordinasian penyusunan program kerja, rencana kegiatan, dan pelaporan kinerja Badan; c. penghimpunan rencana kerja Badan; d. penyusunan Rencana Strategis Badan; e. penyelenggaraan pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan Badan; f. penyelenggaraan pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan Badan; g. pengkoordinasian dan pembinaan tugas-tugas Sub Bagian pada Sekretariat; h. pengkoordinasian dan sinkronisasi tugas, program, dan kegiatan tiap-tiap Bidang pada Badan; i. penyusunan laporan pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan kinerja Badan; j.penyusunan. ………….

-6j.

penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup,

k. penyusunan Laporan Lingkungan Hidup,

Keterangan

Pertanggungjawaban

Bupati

bidang

l. penyusunan Laporan pengelolaan Asset Daerah yang menjadi tanggungjawab Badan, m. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Sekretariat. (2) Sekretariat, membawahkan : a. Sub Bagian Program dan Evaluasi; b. Sub Bagian Umum ; c. Sub Bagian Keuangan.

Paragraf 1 Sub Bagian Program dan Evaluasi Pasal 6 Sub Bagian Program dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertangggung jawab kepada Sekretaris, yang mempunyai tugas pokok merencanakan dan mengevaluasi kegiatan Sub Bagian Program dan Evaluasi, memberikan petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan, dan membuat laporan Sub Bagian Program dan Evaluasi sehingga berhasil dan berdaya guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Program dan Evaluasi; b. penyusunan Rencana Strategis Badan; c. pelaksanaan penghimpunan rencana kerja Sekretariat dan Bidang; d. pelaksanaan pengelolaan bahan referensi kegiatan Badan; e. pengumpulan dan pengolahan data laporan hasil kegiatan Badan; f. penyusunan laporan pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan kinerja Badan; g. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, h. penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati bidang Lingkungan Hidup, i. pelaksanan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Program dan Evaluasi.

Paragraf 2. …………………

-7Paragraf 2 Sub Bagian Umum Pasal 8 Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertangggung jawab kepada Sekretaris, yang mempunyai tugas pokok merencanakan dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian, memberi petunjuk dan memberi tugas serta membimbing bawahan, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan, dan membuat laporan Sub Bagian Umum sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Sub Bagian Umum mempunyai fungsi : a. penyusunan perencanaan Sub Bagian Umum ; b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum dan tata usaha Badan; c.

pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian Badan;

d. pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggaan Badan; e. penyusunan rencana kebutuhan peralatan dan perlengkapan Badan; f.

pengadaan sarana, prasarana, peralatan dan perlengkapan Badan;

g. pelaksanaan pendistribusian barang keperluan Badan; h. pelaksanaan pemeliharaan dan pemanfaatan barang inventaris Badan; i.

penyusunan Laporan pengelolaan Asset Daerah yang menjadi tanggungjawab Badan,

j.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Umum .

Paragraf 3 Sub Bagian Keuangan Pasal 10 Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, yang mempunyai tugas pokok merencanakan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan administrasi keuangan, memberi petunjuk dan memberi tugas serta membimbing bawahan, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan, dan membuat laporan Sub Bagian Keuangan sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11. …………..

-8Pasal 11 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan; b. pelaksanaan pengelolaan administrasi gaji pegawai Badan; c. penyusunan anggaran belanja langsung dan tidak langsung Badan; d. pelaksanaan verifikasi atas surat pertanggungjawaban (SPJ) Badan; e. penyusunan alur kas keuangan Badan; f. pelaksanaan administrasi keuangan Badan; g. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan; h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Keuangan Badan.

Bagian Ketiga Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan Pasal 12 Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang mempunyai tugas pokok memimpin dan merencanakan penyusunan program dan pengendalian kegiatan Bidang Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan, mengkoordinir, menyelenggarakan, dan mengawasi serta mengevaluasi kegiatan Bidang Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan, membagi tugas dan mengatur serta memberi petunjuk kegiatan Bidang Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan kepada bawahan, dan memberikan laporan kepada pimpinan sehingga kegiatan di Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan berjalan dengan baik, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 13 (1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Bidang Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan program, rencana kegiatan, dan pengendalian kegiatan pada Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan; b. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan; c. pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan tiap-tiap Sub Bidang pada Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan; d. penyelenggaraan dan pelayanan Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan; e. penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan di bidang Pencegahan Dampak Lingkungan; f. penyelenggaraan koordinasi dengan Pencegahan Dampak Lingkungan;

instansi/pihak

terkait

di

bidang

g. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan. (2)Bidang. ................

-9(2) Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan, membawahkan : a. Sub Bidang Kajian Lingkungan; b. Sub Bidang Bina Lingkungan. Paragraf 1 Sub Bidang Kajian Lingkungan Pasal 14 Sub Bidang Kajian Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan, yang mempunyai tugas pokok merencanakan dan mengevaluasi kegiatan Sub Bidang Kajian Lingkungan, memberi petunjuk dan memberi tugas serta membimbing bawahan, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan, dan membuat laporan kegiatan Sub Bidang Kajian Lingkungan sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 15 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Sub Bidang Kajian Lingkungan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Kajian Lingkungan; b. pelaksanaan kegiatan teknis Sub Bidang Kajian Lingkungan; c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data pada Sub Bidang Kajian Lingkungan; d. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan di Bidang Kajian Lingkungan; e. pelaksanaan kegiatan di Bidang Kajian Lingkungan; f. pelaksanaan pembinaan di Bidang Kajian Lingkungan; g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Kajian Lingkungan. Paragraf 2 Sub Bidang Bina Lingkungan Pasal 16 Sub Bidang Bina Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan, yang mempunyai tugas pokok merencanakan dan mengevaluasi kegiatan Sub Bidang Bina Lingkungan, memberi petunjuk dan memberi tugas serta membimbing bawahan, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan, dan membuat laporan kegiatan Sub Bagian Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan Buatan sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 17 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Sub Bidang Bina Lingkungan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Bina Lingkungan; b. pelaksanaan kegiatan teknis Sub Bidang Bina Lingkungan; c.pelaksanaan. ...............

- 10 c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data pada Sub Bidang Bina Lingkungan; d. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan di Bidang Bina Lingkungan; e. pelaksanaan pembinaan di Bidang Bina Lingkungan; f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Bina Lingkungan.

Bagian Keempat Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Pasal 18 Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang mempunyai tugas pokok memimpin dan merencanakan penyusunan program dan pengendalian kegiatan Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengawasi serta mengevaluasi kegiatan Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, membagi tugas dan mengatur serta memberi petunjuk kegiatan Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan kepada bawahan, dan memberikan laporan kepada pimpinan sehingga kegiatan di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan berjalan dengan baik, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 19 (1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan program, rencana kegiatan, dan pengendalian kegiatan pada Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan; b. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan; c. pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan tiap-tiap Sub Bidang pada Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan; d. penyelenggaraan Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan; e. pengendalian dan pengawasan di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan; f. penyelenggaraan koordinasi dengan Pengendalian Dampak Lingkungan; g. pelaksanaan Lingkungan.

evaluasi

dan

pelaporan

instansi/pihak

Bidang

terkait

di

Pengendalian

Bidang

Dampak

(2) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, membawahkan : a. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian; b. Sub Bidang Pemantauan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan.

Paragraf 1. ..................

- 11 Paragraf 1 Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pasal 20 Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, yang mempunyai tugas pokok merencanakan dan mengevaluasi kegiatan Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian, memberi petunjuk dan memberi tugas serta membimbing bawahan, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan, dan membuat laporan kegiatan Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 21 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian; b. pelaksanaan kegiatan teknis Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian; c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data pada Sub Bidang d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian. Paragraf 2 Sub Bidang Pemantauan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Pasal 22 Sub Bidang Pemantauan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, yang mempunyai tugas pokok merencanakan dan mengevaluasi kegiatan Sub Bidang Pemantauan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan, memberi petunjuk dan memberi tugas serta membimbing bawahan, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan, dan membuat laporan kegiatan Sub Bidang Pemantauan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 23 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Kepala Sub Bidang Pemantauan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pemantauan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan; b. pelaksanaan kegiatan teknis Sub Bidang Pemantauan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan; c.pelaksanaan. ................

- 12 c.

pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data pada Sub Bidang Pemantauan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan;

d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan.

di

Sub

Bidang

Bidang

Pemantauan

dan

Pemantauan

dan

Bagian Kelima Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Pasal 24 Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang mempunyai tugas pokok memimpin dan merencanakan penyusunan program dan pengendalian kegiatan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam, mengkoordinir, menyelenggarakan, dan mengawasi serta mengevaluasi kegiatan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam, membagi tugas dan mengatur serta memberi petunjuk kegiatan Bidang Analisis, Penyuluhan dan Pembinaan Lingkungan Hidup kepada bawahan, dan memberikan laporan kepada pimpinan sehingga kegiatan di Bidang Analisis, Penyuluhan dan Pembinaan Lingkungan Hidup berjalan dengan baik, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 25 (1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

(2)

a.

penyelenggaraan program, kegiatan, dan pengendalian kegiatan pada Bidang Konservasi Sumber Daya Alam;

b.

penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis Bidang Konservasi Sumber Daya Alam;

c.

pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan tiap-tiap Sub Bidang pada Bidang Konservasi Sumber Daya Alam;

d.

penyelenggaraan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam;

e.

pengendalian dan pengawasan di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam;

f.

penyelenggaraan koordinasi dengan Konservasi Sumber Daya Alam;

g.

penyelengaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam.

instansi/pihak

terkait

di

Bidang

Bidang Konservasi Sumber Daya Alam, membawahkan : a. Sub Bidang Pengendalian Sumber Daya Alam; b. Sub Bidang Pemulihan Sumber Daya Alam.

Paragraf 1. …………

- 13 Paragraf 1 Sub Bidang Pengendalian Sumber Daya Alam Pasal 26 Sub Bidang Pengendalian Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam, yang mempunyai tugas pokok merencanakan dan mengevaluasi kegiatan Sub Bidang Pengendalian Sumber Daya Alam, memberi petunjuk dan memberi tugas serta membimbing bawahan, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan, dan membuat laporan kegiatan Sub Bidang Pengendalian Sumber Daya Alam sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 27 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Sub Bidang Pengendalian Sumber Daya Alam mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pengendalian Sumber Daya Alam; b. pelaksanaan kegiatan teknis Sub Bidang Pengendalian Sumber Daya Alam; c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data di Sub Bidang Pengendalian Sumber Daya Alam; d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Bidang Pengendalian Sumber Daya Alam; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Pengendalian Sumber Daya Alam. Paragraf 2 Sub Bidang Pemulihan Sumber Daya Alam Pasal 28 Sub Bidang Pemulihan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam, yang mempunyai tugas pokok merencanakan dan mengevaluasi kegiatan Sub Bidang Pemulihan Sumber Daya Alam, memberi petunjuk dan memberi tugas serta membimbing bawahan, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan, dan membuat laporan kegiatan Sub Bidang Pemulihan Sumber Daya Alam sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 29 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kepala Sub Bidang Pemulihan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pemulihan Sumber Daya Alam; b. pelaksanaan kegiatan teknis Sub Bidang Pemulihan Sumber Daya Alam; c.pelaksanaan. ................

- 14 c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data pada Sub Bidang Pemulihan Sumber Daya Alam; d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Bidang Pemulihan Sumber Daya Alam; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Pemulihan Sumber Daya Alam. BAB III TATA KERJA Bagian Pertama Umum Pasal 30 (1)

Pelaksanaan fungsi Badan secara teknis operasionalnya diselenggarakan oleh Kepala Sub Bagian dan Sub Bidang yang dikoordinasikan oleh atasan langsung menurut bidang tugas masing-masing;

(2)

Kepala Badan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

(3)

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi;

(4)

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan.

(5)

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Badan menyelenggarakan koordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya;

(6)

Setiap pegawai di lingkungan Badan melakukan hubungan kerjasama secara hirarkis dan/atau fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan berdasarkan aturan dan etika yang berlaku baik vertikal maupun horisontal. Bagian Kedua Pelaporan Pasal 31

(1)

Kepala Badan wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja Badan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas, dan tepat waktu kepada Bupati;

(2)

Kepala Badan wajib menyampaikan rencana strategis kepada Bupati;

(3)

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan secara berkala dan tepat waktu;

(4)

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut;

(5)

Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada peraturan yang berlaku. Bagian. ..................

- 15 Bagian Ketiga Hal Mewakili Pasal 32 (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, dapat menunjuk Sekretaris untuk mewakili; (2) Dalam hal Kepala Badan dan Sekretaris berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bidang mewakili sesuai bidang tugasnya; (3) Dalam hal Kepala Badan, Sekretaris, dan Kepala Bidang berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Sub Bagian atau Kepala Sub Bidang mewakili sesuai bidang tugasnya; (4) Dalam hal mewakili, setiap pimpinan organisasi harus dapat mengkaji skala prioritas dan tingkat urgensi permasalahan serta etika birokrasi yang berlaku.

BAB IV KEPEGAWAIAN Bagian Pertama Pengangkatan dan Pemberhentian Pasal 33 (1)

Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;

(2)

Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Badan dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati. Bagian Kedua Eselon Pasal 34

(1)

Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIb;

(2)

Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa;

(3)

Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb;

(4)

Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan jabatan struktural eselon IVa. BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 35

Penjabaran Uraian Tugas Jabatan pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Serang akan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri. BAB VI. .....................

- 16 Pasal 36 Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 37 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang. Ditetapkan di Serang pada tanggal 18 Desember 2008

BUPATI SERANG, Cap/Ttd A. TAUFIK NURIMAN Diundangkan di Serang pada tanggal 19 Desember 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG, Cap/Ttd R.A. SYAHBANDAR W. BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2008 NOMOR 38