i
i <
; I
NOMOR 8
BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2010
; PERATURAN BUPATI PACITAN i NOMOR 6A TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2010 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA I
BUPATI PACITAN
Menimbang ;
Mengingat
bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 57 tahun 2007 perlu menetapkan Batas Jumlah Uang Persediaan Tahun Anggaran 2010 dalam suatu peraturan. : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
i
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010; Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010; T
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG KETENTUAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2010 8
Jalan Jaksa Agung Suprapto Nomor Pacitan Kode Pos f Jawa Timur Telp.
(0357) S8I03Z Fax. (0357) 882472
63512
'
(
i i
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dismgkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan selaku Penggima Anggaran / Penguna Barang; 2. Uang Persediaan yang selanjutnya dismgkat UP adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung; 3. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit keqa pada SKPD yang merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya atau kombinasi sumber daya yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran daerah; 4. Pagu kegiatan adalah batas tertinggi pengeluaran atau anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk melaksmiakan suatu kegiatan; 5. Pembayaran langsimg yang selanjutnya disingkat pembayaran LS adalah pembayaran kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak, surat pesanan atau surat perintah kerja lainnya;
I
j j
BAB II BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN Pasal 2
(1) Batas Jumlah Uang Persediaan pada SKPD ditentukan berdasarkan jumlah pagu seluruh kegiatan pada SKPD tersebut setelah dikurangi dengan kebutuhan pembayaran LS ; (2) Klasifikasi Batas Jumlah Uang Persediaan adalah sebagai berikut: a. klasifikasi kegiatan setelah dikurangi kebutuhan pengeluaran ; pembayaran LS untuk pagu Rp. 2.500.000,00 diberikan UP sebesar ; 100%. b. klasifikasi kegiatan setelah dikurangi kebutuhan pengeluaran - pembayaran LS untuk pagu Rp. 2.500.000,00 s.d Rp. 25.000.000,00 j diberikan UP setinggi-tingginya sebesar Rp. 5.000.000,00 c. klasifikasi kegiatan setelah dikurangi kebutuhan pengeluaran i pembayaran LS untuk pagu diatas Rp. 25.000.000,00 s.d : 50.000.000,00 diberikan UP setinggi-tingginya sebesar Rp. \ 7.500.000,00 d. klasifikasi kegiatan setelah dikurangi kebutuhan pengeluaran i pembayaran LS untuk pagu diatas Rp. 50.000.000,00 s.d ; 1.000.000.000,00 diberikan UP sebesar '/12 dari jumlah pagu dan 1 setinggi-tingginya sebesar Rp. 75.000.000,00 e. klasifikasi kegiatan setelah dikurangi kebutitiian pengeluaran j pembayaran LS untuk pagu diatas Rp. 1.000.000.000,00 diberikan \ UP sebesar '/12 dari jumlah pagu dan setinggi-tingginya sebesar Rp. I 500.000.000,00
(3) Batas Jumlah Uang Persediaan pada SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 2 secara akumulasi tidak boleh melebihi '/|2 dari jumlah pagu atau kebutuhan satu bulan setelah dikurangi dengan kebutuhan pembayaran LS ; (4) Alokasi batas jumlah uang persediaan tahun anggaran 2010 untuk masing-masing SKPD adalah sebagaimana ditetapkmi dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 3 (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan. Ditetapkan : di Pacitan Pada Tanggal : \^ - \ - 2010 BUPATI PACITAN
aSUJONO
(3) Batas Jumlah Uang Persediaan pada SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 2 secara akumulasi tidak boleh melebihi '/12 dari jumlah pagu atau kebutuhan satu bulan setelah dikuran^ dengan kebutuhan pembayaran LS ; (4) Alokasi batas jumlah uang persediaan tahun anggaran 2010 untuk masing-masing SKPD adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
I 1 i
BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 3
(1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.
Ditetapkan di Pacitan Pada Tanggal 12 - 1 BUPATI PACITAN Cap.ttd H.SUJONO Diuudaagkan di Pacitan 1 Pada tanggal 12-1-2010 SEKRETARIS DAERAH;
Jr. MULYONO. MM * Pembina Utama Madya NIP. 19571017 198303 1 014 BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010 NOMOR 8
- 2010
Lampiran : Peraturan Bupati Pacitan Nomor : 188.45/frA /408.21f2010 Tanggai: ^ - 1 - 2010 BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN / UANG MUKA KERJA TAHUN ANGGARAN 2010 No
1. 1 2
II.
Kode Rekening
Uraian
BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN
Keterangan
BELANJA TIDAK LANGSUNG
20 05 20 02
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Rp
Bupati / Wakil Bupati Pacitan
Rp
01 02 03 03 06 07 08 10 12 13 15 17 19 19 20 20 20 20 20 20 20
Dinas Pendidikan . Dinas Kesehatan Dinas BIna Marqa dan Penqairan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Bappeda dan PM Dinas Peitiubungan, Komunikasi dan informatika Kantor Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosiai, Tenaga Keqa dan Transmiqrasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Kebudayaan, Parlwlsata, Pemudadan Oiah Raga Badan Kesbang dan Linmas Satuan Poiisi Pamong Praia Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Badan Penelitian, Pengembanqan dan Statistik Inspektorat Badan Kepeqawaian Daerah Kantor Pendidikan dan Pelatihan
BELANJA LANGSUNG
1 1 2 1 3 4 5 6 7 1 8 9 10 11 "12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
01 01 01 02 01 01 01 01 01 01 01 or 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
8.475.441.425,00 25.000.000.00
SKPKD
762.729.600,00 324.919.600.00 58.000.000.00 203.006.250.00 220.599.800.00 99.523.700,00 50.591.446.00 36.807.520,00 91.446.000.00 133.976.100,00 93.000.000,00 36.250.000.00 94.786.000,00 59.385.000,00 1.457.244.000,00 530.125.000,00 676.273.850,00 33.737.000,00 42.072.000.00 63.091.875,00 23.566.200.00
SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
SKPD
No
Kode Rekening
Uraian
Keterangan
Rp
20.306.000,00
SKPD
Rp
7.700.250,00
SKPD
Rp
10.139.000.00
SKPD
Rp
10.297.245.00
SKPD
Rp
6.771.500,00
SKPD
Kantor Kecamatan Sudimoro
Rp
6.738.000,00
SKPD
22
1
20
10
J\QI 11VI f
23
1
20
11
i\cii i i v i
r ^ w o i 1 1 c i LCI 1 1 1 o\fi\oi
24
1
20
12
I\C1I ILVI
I X ^ V O I LlOiai I
25
1
20
13
Kanlnr Kpramatan Tiilakan
20
14
Kantnr Kpramafan NnaHirnin
26
BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN
1
1 Lvi
V I O V Q I iClll
l^viijllldll
1Vwwcai 1 l u i Q i 1
W
1 l
lOL^
LJi I L f
iikjcauii V j
V
V l
wr
\ l
Vi
27
20
15
28
20
16
Kantor Kecamatan Ariosari
Rp
8.590.000,00
SKPD
20
17
Kantor Kecamatan Teoalombo
Rp
9.709.800,00
SKPD
20
18
Kantor Kecamatan Nawanoan
Rp
9.050.000.00
SKPD
20
19
Kantor Kecamatan Bandar
Rp
6.857.500.00
SKPD
20
20
Kantor Kecamatan Prinokuku
Rp
10.002.000,00
SKPD
21
Kantor Kecamatan Piiniino
Rp
7.397.500,00
SKPD
20
22
Kantor Kecamatan nonoraia
Rp
9.273.000,00
SKPD
Rp
1.556.650.00
SKPD
Rp
1.361.250,00
SKPD
Rp
4.000.000.00
SKPD
Rp
2.216.600,00
SKPD
Rp
2.046.500.00
SKPD
Rp Rp
21.716.579,00
SKPD
137.561.750,00
SKPD
Rp
22.924.250,00
SKPD
Rp
75.000.000.00
SKPD
Rp
84.758 500.00
SKPD
Rp
26.443.750.00
SKPD
Rp
75.000.000,00
SKPD
Rp
14.168.989.890,00
29 30
1
31 32 33 34
1 1 1
20
35
1
20
23
36
1
20
24
37
20
38
20
39 40 41
44
26
20
27
1
21
01
1
22
42 43
25
2 2
01
26
01
01
01
02
01
1X w i11VI
1^w ^ i i 1m i m I 1
1Xvi
1 >v\^vi 1 i v « m i
1 ^ul
KpTiirahan Pacitan
uiivii^
h^vi iV i
wi
v
Kpliirahan Piicann^pwii m 1
i Vj J V
1 W I D I
D I
I H I
t \ V I D I
D I
| D I •
\_#iUVI i O l
J^/
1 A u l D I D *
I D I i
h ^ O l V i l u l
J V
U v o l
VIU
Kpliirahan Sidohario Kpliirahan Balphario Kelurahan Ploso
Kantor Ketahanan Panoan I \ H I
1
ftVI
1 ^ V
CD* I D ! I D I 1 1
1 V D I
D i
1
Badan Pemberdavaan Masvarakat & Pemerintahan Oesa k r H V O I 1
1
Vr I • • W
I
1
V D D I
W
1 V I Dv
T D I D i \ D L U l 1
u l ' I V I I I I CD! I D I 1
Kantor Peroustakaan Arsio dan Dokumentasi Dina^ Tanaman Pannan dan Petpmakan *J
II I D W
1 D I
i O i 1 I D I •
•
D I I V D I
1 V
m
V i
i vW
1
1
V
LVl 1 i D I \ Q I
Dina<« Kehutanan dan Pprkpbunan L^li
I D V
i \ V i
i U I A l i l u l
1 U D I
•
•
U
i
l O I
45
2
03
01
Dinas Perfambangan dan Energi
46
2
05
01
Dinas Kelautan dan Perikanan Jumlah
1
v
D
•
BUPATI PACITAN Cap.ttd H. S U J O N O
