BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 27
TAHUN 2007 PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PACITAN
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan nomor 20 tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 27 tanggal 10 Desember 2007) perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah
dengan
(Lembaran
Undang-undang
Negara
Tahun
1999
Lembaran Negara Nomor 3890);
Nomor Nomor
43
Tahun
169,
1999
Tambahan
Dinas Kesehatan
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang
Nomor
8
Tahun
2005
tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan
Pengawasan
(Lembaran
Negara
Penyelenggaraan Tahun
2005
Pemerintahan
Nomor
165,
Daerah
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota(Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor
82,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 25). 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 27).
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
PACITAN
-2-
Dinas Kesehatan
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; b. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan; c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; d. Sekretariat
Daerah
adalah
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Pacitan; e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan; f.
Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
g. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan; h. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan; i.
Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya di singkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan;
j.
Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi Pemerintahan;
k. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan serta bersifat mandiri.
-3-
Dinas Kesehatan
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2 (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana bidang Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan kesehatan
berdasarkan
azas
otonomi
dan
tugas
pembantuan ; (3) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesehatan; b. Penyelenggaraan urusan kesehatan serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 3 (1) Dinas Kesehatan terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Pelayanan Kesehatan; d. Bidang Kesehatan Keluarga; e. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; f.
Bidang Pemberdayaan Sumberdaya;
g. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat; h. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan; i.
Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi;
j.
Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, masing-masing UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
-4-
Dinas Kesehatan
BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama Sekretariat
Pasal 4 (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas
Kesehatan
dibidang
ketatausahaan,
keuangan,
kepegawaian, sarana dan prasarana, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan dan pengelolaan rumah tangga, sarana dan perlengkapan; b. Pelaksanaan surat-menyurat, kearsipan dan perpustakaan; c. Pembinaan
dan
pengembangan
serta
pengelolaan
administrasi kepegawaian; d. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan; e. Pengkoordinasian
program
kerja
dan
laporan
serta
pelaksanaan evaluasi dan pengendalian;
Pasal 5 (1) Sekretariat, membawahi : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; c. Sub Bagian Keuangan. (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
Pasal 6 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas : a. Menyusun
rencana
kerja
ketatausahaan,
rumahtangga, pengadaan dan kepegawaian;
-5-
keprotokolan,
Dinas Kesehatan
b. Melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, tata naskah dinas, tata kearsipan, urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan upacara,
pertemuan, rapat dinas dan
kepustakaan; c. Melaksanakan tugas-tugas keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas; d. Melaksanakan analisa kebutuhan dan pengadaan serta pengadministrasian perlengkapan kantor dan perbekalan lain serta inventarisasi terhadap barang-barang; e. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas barang inventaris; f. Melaksanakan
administrasi
kepegawaian
yang
meliputi
pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pembinaan karier, pengurusan penghargaan dan kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai; g. Mengelola administrasi tentang kedudukan dan hak pegawai, menyusun administrasi dan evaluasi kepegawaian serta penyiapan bahan pembinaan pegawai; h. Mempersiapkan
dan
mengusahakan
peningkatan
pengetahuan, ketrampilan dan disiplin pegawai; i. Melaksanakan koordinasi pengembangan kualitas sumber daya aparatur dengan instansi pelaksana pendidikan dan pelatihan; j. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi ketatausahaan, keprotokolan, rumahtangga, pengadaan dan kepegawaian; k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Sub Bagian Program,Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas : a. Menyiapkan
dan
mengendalikan
bahan
dalam
rangka
perumusan rencana dan program pembangunan di bidang Kesehatan; b. Melaksanakan tata laksana program, evaluasi dan pelaporan; c. Mengadakan
evaluasi
dan
pengendalian
terhadap
pelaksanaan program dan anggaran; d. Menyusun laporan kegiatan bidang Kesehatan; e. Mendokumentasikan data hasil pelaksanaan program dan evaluasi bidang Kesehatan; -6-
Dinas Kesehatan
f. Melaksanakan pengelolaan data statistik bidang kesehatan; g. Melaksanakan
koordinasi
kegiatan
penelitian
dan
pengembangan dengan instansi pelaksana penelitian dan pengembangan; h. Melaksanakan
koordinasi
usulan
perencanaan
kegiatan
pembangunan dan rehabilitasi prasarana dengan instansi pelaksana pembangunan; i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas : a. Menghimpun
dan
mengolah
data,
menyiapkan
bahan
penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas; b. Melaksanakan pengelolaan anggaran; c. Melaksanakan
pembukuan
perhitungan
anggaran
dan
verifikasi serta perbendaharaan; d. Mengurus keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran dinas; e. Melaksanakan
evaluasi,
menyusun
laporan
dan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan keuangan; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua Bidang Pelayanan Kesehatan
Pasal 7 (1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dibidang Pelayanan Kesehatan Dasar, Regulasi Kesehatan dan Sarana, Obat dan Perbekalan Kesehatan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan
fungsinya; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana program pelayanan kesehatan ; b. Penyelenggaraan akreditasi dan regulasi sarana kesehatan ;
-7-
Dinas Kesehatan
c. Pembinaan dan pengendalian pengelolaan perizinan dan regulasi tenaga kesehatan profesional. d. Pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi upaya pelayanan kesehatan; e. Penyediaan sediaan farmasi alat kesehatan dan sarana kesehatan; f. Pembinaan, pengendalian dan evaluasi sediaan farmasi, alat kesehatan dan sarana kesehatan; g. Pembinaan, pengendalian dan evaluasi sarana pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan swasta; h. Penetapan pedoman dan penatalaksanaan upaya kesehatan, peningkatan mutu sarana dan sediaan farmasi, alat
dan
perbekalan kesehatan.
Pasal 8 (1) Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi : a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar; b. Seksi Regulasi Kesehatan dan Sarana; c. Seksi Obat dan Perbekalan Kesehatan. (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.
Pasal 9 (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, mempunyai tugas : a. Melaksanakan perencanaan program pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas; b. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi upaya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; c. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi upaya kesehatan dasar yang terdiri dari kesehatan gigi dan mulut, kesehatan jiwa, kesehatan indera, laboratorium, upaya pelayanan kesehatan tradisional / alternatif dan upaya kesehatan mata ; d. Melaksanakan pelaporan
informasi pelayanan kesehatan
dasar dan standar pelayanan minimal;
-8-
Dinas Kesehatan
e. Melaksanakan
upaya
peningkatan
mutu
pelayanan
kesehatan; f. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan; g. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Seksi Regulasi Kesehatan dan Sarana, mempunyai tugas : a. Melaksanakan perencanaan upaya peningkatan kualitas sarana kesehatan; b. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi sarana kesehatan pemerintah dan swasta; c. Melaksanakan penyediaan kebutuhan sarana kesehatan pemerintah ; d. Membina dan mengendalikan pemberian izin sarana dan tenaga kesehatan termasuk swasta; e. Melaksanakan upaya peningkatan mutu sarana kesehatan ; f. Melaksanakan pelaporan data dan
informasi sarana
kesehatan; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Seksi Obat dan Perbekalan Kesehatan, mempunyai tugas : a. Melaksanakan perencanaan di bidang farmasi alat dan perbekalan kesehatan; b. Melaksanakan
pembinaan,
pemantauan
dan
evaluasi
sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan termasuk swasta; c. Melaksanakan penyediaan kebutuhan farmasi, alat dan perbekalan kesehatan; d. Melaksanakan upaya peningkatan mutu pengclolaan sediaan farmasi, alat dan perbekalan kesehatan termasuk swasta ; e. Pengawasan dan pengendalian sediaan farmasi, sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi; f. Pengawasan dan registrasi produksi rumah tangga ( IPRT ) g. Melaksanakan pelaporan data dan informasi sediaan farmasi, alat dan perbekalan kesehatan ; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. -9-
Dinas Kesehatan
Bagian Ketiga Bidang Kesehatan Keluarga
Pasal 10 (1) Bidang Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dibidang Kesehatan Anak, Remaja dan Usia Lanjut, Kesehatan Ibu, Bayi dan Reproduksi, Gizi dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas
Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana program kesehatan keluarga; b. Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), kesehatan reproduksi melalui sarana kesehatan; c. Pelaksanaan pembinaan dan pemantauan tumbuh kembang kesehatan anak dan remaja dan usia lanjut; d. Pelaksanaan dan pemantauan status gizi keluarga dan masyarakat.
Pasal 11 (1) Bidang Kesehatan Keluarga membawahi : a. Seksi Kesehatan Anak, Remaja dan Usia Lanjut; b. Seksi Kesehatan Ibu, Bayi dan Reproduksi; c. Seksi Gizi. (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Keluarga.
Pasal 12 (1) Seksi Kesehatan Anak, Remaja dan Usia Lanjut, mempunyai tugas : a. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan upaya pelayanan Kesehatan Anak,Remaja dan Usia Lanjut ; b. Melaksanakan
pembinaan
dan
pemantauan
kembang kesehatan anak,remaja dan usia lanjut;
- 10 -
tumbuh
Dinas Kesehatan
c. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan upaya pelayanan kesehatan anak,remaja, usaha kesehatan sekolah dan usia lanjut; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Kesehatan Keluarga sesuai dengan tugas dan
fungsinya. (2) Seksi Kesehatan Ibu, Bayi dan Reproduksi, mempunyai tugas : a. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan kesehatan ibu, bayi dan reproduksi ; b. Melaksanakan upaya pembinaan keluarga sehat, kecil, bahagia dan sejahtera c. Mengembangkan upaya kesehatan keluarga; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Kesehatan Keluarga sesuai dengan tugas dan
fungsinya. (3) Seksi Gizi, mempunyai tugas : a. Melaksanakan sistem informasi manajemen gizi masyarakat; b. Melaksanakan perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat; c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Keluarga sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Pasal 13 1) Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai
tugas
melaksanakan
sebagian
tugas
Dinas
Kesehatan dibidang pengembangan dan penyebaran ternak, pembibitan dan pakan ternak serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya; 2) Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan program pengamatan dan pemberantasan
penyakit,
pengendalian vektor; - 11 -
pencegahan
penyakit
dan
Dinas Kesehatan
b. Pelaksanaan pengamatan dan pemberantasan penyakit ; c. Pelaksanaan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah / Kejadian Luar Biasa (KLB) ; d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan upaya pengamatan dan pemberantasan penyakit, pencegahan penyakit dan pengendalian vektor. e. Penyehatan Lingkungan
Pasal 14 (1) Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan membawahi : a. Seksi Pencegahan dan Pengamatan Penyakit; b. Seksi Pemberantasan Penyakit; c. Seksi Penyehatan Lingkungan; (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
Pasal 15 (1) Seksi Pencegahan dan Pengamatan Penyakit, mempunyai tugas: a. Melaksanakan pengamatan penyakit b. Melaksanakan kegiatan penyelidikan epidemiologi penyakit ; c. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian rantai dingin vaksin; d. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan program pencegahan penyakit; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Seksi Pemberantasan Penyakit, mempunyai tugas ; a. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian pemberantasan penyakit ; b. Melaksanakan penyelidikan entomologi vektor; c. Melaksanakan
bimbingan
pemberantasan vektor;
- 12 -
dan
pengendalian
upaya
Dinas Kesehatan
d. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian pemberantasan penyakit menular; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Seksi Penyehatan Lingkungan, mempunyai tugas ; a. Melaksanaan bimbingan dan pengendalian kualitas sanitasi lingkungan, air minum, kualitas limbah dan cemaran lain; b. Melaksanaan bimbingan dan pengendalian kualitas sanitasi rumah, pemukiman dan industri; c. Melaksanaan bimbingan dan pengendalian kualitas sanitasi makanan dan minuman serta tempat – tempat umum; d. Melaksanaan Sertifikasi industri makanan dan minuman e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kelima Bidang Pemberdayaan Sumberdaya
Pasal 16 (1) Bidang
Pemberdayaan
Sumberdaya
mempunyai
tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dibidang Data dan Informasi, Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Kesehatan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya; (2) Bidang Pemberdayaan Sumberdaya mempunyai fungsi : a. Pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat; b. Pengembangan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat; c. Peningkatan jumlah dan mutu tenaga kesehatan; d. Penyelenggaraan promosi kesehatan; e. Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan; f. Penyelenggaraan pembiayaan kesehatan masyarakat; g. Pengembangan Jejaring Informasi Kesehatan;
- 13 -
Dinas Kesehatan
Pasal 17 (1) Bidang Pemberdayaan Sumberdaya membawahi : a. Seksi Data dan Informasi; b. Seksi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat; c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan. (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sumberdaya.
Pasal 18 (1) Seksi Data dan Informasi, mempunyai tugas : a. Menyusun instrumen pelaporan program kesehatan; b. Melaksanakan pengolahan dan analisa data kesehatan; c. Menyusun penyajian data dan infomasi kesehatan; d. Menyiapkan informasi kesehatan guna mendukung kebijakan kesehatan; e. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian sistim informasi kesehatan; f. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kesehatan; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sumber Daya sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Seksi
Upaya
Kesehatan
Bersumber
Daya
Masyarakat,
mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan
promosi
kesehatan,
pengembangan
metode dan media Komunikasi Informasi Edukasi; b. Melaksanakan
bimbingan
dan
pcngendalian
Upaya
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) ; c. Melaksanakan upaya penyuluhan kemitraan dalam bidang kesehatan masyarakat ; d. Pengembangan kelompok kesehatan olah raga; e. Peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat; f. Mengelola dan menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
- 14 -
Dinas Kesehatan
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sumber Daya sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, mempunyai tugas ; a. Menyusun rencana kebutuhan tenaga kesehatan ; b. Meningkatkan
ketrampilan
dan
profesionalisme
tenaga
kesehatan melalui pendidikan berkelanjutan dan pelatihan; c. Melaksanakan pembinaan karier tenaga fungsional rumpun kesehatan; d. Menyusun profil sumber daya manusia kesehatan; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sumber Daya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
Pasal 19 (1) UPT Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf g merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan teknis penunjang dibidang Pusat Kesehatan Masyarakat; (2) UPT Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas : a. Melaksanakan upaya kesehatan; b. Melaksanakan sistem informasi kesehatan wilayah; c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 20 (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat; (2) Sub Bagian Tata Usaha
mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas UPT Pusat Kesehatan Masyarakat dibidang ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, program, evaluasi dan pelaporan;
- 15 -
Dinas Kesehatan
Pasal 21 UPT Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana tersebut pada pasal 19 ayat (1) terdiri dari : a. Pusat Kesehatan Masyarakat Donorojo Kecamatan Donorojo; b. Pusat Kesehatan Masyarakat Kalak Kecamatan Donorojo; c. Pusat Kesehatan Masyarakat Punung
Kecamatan Punung (
Rawat Inap ); d. Pusat Kesehatan Masyarakat Gondosari Kecamatan Punung; e. Pusat Kesehatan Masyarakat Pringkuku Kecamatan Pringkuku; f. Pusat Kesehatan Masyarakat Candi Kecamatan Pringkuku; g. Pusat Kesehatan Masyarakat Mentoro Kecamatan Pacitan; h. Pusat Kesehatan Masyarakat Tanjungsari Kecamatan Pacitan; i. Pusat Kesehatan Masyarakat Arjosari Kecamatan Arjosari; j. Pusat Kesehatan Masyarakat Kedungbendo Kecamatan Arjosari; k. Pusat
Kesehatan
Masyarakat
Kebonagung
Kecamatan
Ketrowonojoyo
Kecamatan
Kebonagung ; l. Pusat
Kesehatan
Masyarakat
Kebonagung; m. Pusat Kesehatan Masyarakat Tegalombo Kecamatan Tegalombo ( Rawat Inap ); n. Pusat Kesehatan Masyarakat Gemaharjo Kecamatan Tegalombo; o. Pusat Kesehatan Masyarakat Nawangan Kecamatan Nawangan ; p. Pusat Kesehatan Masyarakat Pakisbaru Kecamatan Nawangan (Rawat Inap); q. Pusat Kesehatan Masyarakat Bandar Kecamatan Bandar; r. Pusat Kesehatan Masyarakat Jeruk Kecamatan Bandar; s. Pusat Kesehatan Masyarakat Tulakan Kecamatan Tulakan; t. Pusat Kesehatan Masyarakat Bubakan Kecamatan Tulakan; u. Pusat Kesehatan Masyarakat Ngadirojo Kecamatan Ngadirojo (Rawat Inap); v. Pusat Kesehatan Masyarakat Wonokarto Kecamatan Ngadirojo; w. Pusat Kesehatan Masyarakat Sudimoro Kecamatan Sudimoro; x. Pusat Kesehatan Masyarakat Sukorejo Kecamatan Sudimoro.
- 16 -
Dinas Kesehatan
Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan
Pasal 22 (1) UPT Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf h merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan teknis penunjang dibidang Laboratorium Kesehatan yang dipimpin seorang
Kepala
UPT
Laboratorium
Kesehatan
yang
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan; (2) UPT Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas : a. Melaksanakan pelayanan laboratorium klinik; b. Melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat; c. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 23 (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Laboratorium Kesehatan; (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagian
tugas
UPT
mempunyai tugas melaksanakan Laboratorium
Kesehatan
dibidang
ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, program, evaluasi dan pelaporan;
Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi
Pasal 24 (1) UPT Gudang Farmasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf h merupakan unsur pelaksana teknis operasional dibidang Rumah Potong Hewan yang dipimpin seorang Kepala UPT Gudang Farmasi
yang
bertanggungajawab
kepada
Kesehatan; (2) UPT Gudang Farmasi mempunyai tugas : a. Melaksanakan pengelolaan sediaan farmasi; - 17 -
Kepala
Dinas
Dinas Kesehatan
b. Melaksanakan pengelolaan perbekalan kesehatan; c. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 25 (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Gudang Farmasi; (2) Sub Bagian Tata Usaha
mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas UPT Gudang Farmasi dibidang ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, program, evaluasi dan pelaporan;
BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 26 Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
Pasal 27 (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah lembaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan; (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk; (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, diatur berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku; (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 18 -
Dinas Kesehatan
BAB V TATA KERJA
Pasal 28 Dalam hal Kepala Dinas Kesehatan berhalangan Melaksanakan tugasnya, tugas Kepala Dinas dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
Pasal 29 (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok
tenaga
fungsional
wajib
menerapkan
prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing; (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya; (4) Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya; (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan; (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
- 19 -
Dinas Kesehatan
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30 (1) Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan; (2) Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.
Ditetapkan di Pacitan pada tanggal 19 - 12 - 2007 BUPATI PACITAN Cap ttd. H. S U J O N O
Diundangkan di Pacitan Pada tanggal 19 Desember 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PACITAN
Ir. MULYONO, MM. Pembina Utama Muda NIP. 080 062 150 BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN PACITAN TAHUN 2007 NOMOR 27
- 20 -
