BERITA DAERAH
KABUPATEN PACITAN NOMOR : 20
TAHUN : 2007 PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 32 TAHUN 2007 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2008 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI PACITAN Menimbang
: a. bahwa di Kabupaten Pacitan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Struktur dan Organisasi Perangkat Daerah yang mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4741); b. bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas sampai saat ini belum dapat diberlakukan karena masih mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur; c. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi dalam masa transisi ini, perlu memberikan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2008 dengan mengaturnya dalam suatu Peraturan Bupati.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3455); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Republik lndonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4548); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4735); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4741); 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 tahun 2007; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 30 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 12. Peraturan daerah Kabupaten Pacitan nomor 7 tahun 2006 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah. MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2008.
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan. 2. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok-pokok kebijakan mencakup teknis penyusunan APBD, dan hal-hal khusus lainnya yang harus diperhatikan/dipedomani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan. 3. Teknis penyusunan APBD adalah langkah-langkah yang harus dipedomani oleh pemerintah daerah Kabupaten Pacitan dalam menyusun APBD.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan selaku pengguna anggaran/barang. 5. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. 6. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD. 8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. Pasal 2 (1) Pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2008, meliputi: a. teknis penyusunan APBD; b. hal-hal khusus lainnya. (2) Pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. Pasal 3 (1) Penyusunan RKA dilakukan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing SKPD (2) Pedoman penyusunan RKA tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. Pasal 3 (1). Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. (2). Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan Ditetapkan di Pacitan pada tanggal 12 - 11 - 2007 BUPATI PACITAN Cap. Ttd H. SUJONO Diundangkan di Pacitan Pada tanggal 12 – 11 – 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PACITAN
Ir. MULYONO, MM Pembina Utama Muda NIP. 080 062 150 BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2007 NOMOR 20.
LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR : 32 TAHUN 2007 TANGGAL : 12 11 2007
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2008 Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2008 di Kabupaten Pacitan secara umum tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi secara khusus perlu diketahui dan dipahami bahwa DPRD Kabupaten Pacitan telah menyetujui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Struktur dan Organisasi Perangkat Daerah yang baru. Peraturan Daerah tersebut sampai saat ini masih dalam proses fasilitasi dan belum dapat diundangkan. Dengan demikian Kabupaten Pacitan pada saat ini mengalami masa peralihan (transisi) dalam hal Struktur Organisasi. Hal ini berkaitan erat dengan Proses Penyusunan APBD tahun anggaran 2008 yang usulannya masih dilakukan oleh SKPD yang ada pada saat ini sedangkan hasilnya akan dilaksanakan oleh SKPD yang baru. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, maka langkah-langkah penyusunan APBD Tahun Anggaran 2008 dilaksanakan sebagai berikut: 1. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA). 2. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). 3. Penyusunan dan penyampaian surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD. 4. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD. 5. Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. 6. Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Selain hal-hal tersebut di atas guna kelancaran penyusunan APBD Tahun Anggaran 2008 di Kabupaten Pacitan dalam masa transisi ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan: 1. Proses penyusunan usulan perencanaan kegiatan dan program dilakukan oleh SKPD yang ada pada saat ini. 2.
Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dilaksanakan oleh SKPD yang ada pada saat ini, sedangkan subtansinya harus mendasarkan pada nomenklatur yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Struktur dan Organisasi Perangkat Daerah yang telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Pacitan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4735), dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4741).
3.
Penyusunan RKA-SKPD dilaksanakan oleh SKPD yang ada pada saat ini, sedangkan subtansinya harus mendasarkan pada nomenklatur yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Struktur dan Organisasi Perangkat Daerah yang telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Pacitan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4735), dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah, (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4741). 4.
Subtansi rancangan peraturan daerah tentang APBD harus mendasarkan pada nomenklatur yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Struktur dan Organisasi Perangkat Daerah yang telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Pacitan.
5.
Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4735), dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4741).
6.
Penyusunan DPA-SKPD dilaksanakan oleh SKPD baru sesuai nomenklatur yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Struktur dan Organisasi Perangkat Daerah yang telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Pacitan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4735), dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4741).
BUPATI PACITAN Cap. Ttd H. SUJONO
LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR : 32 TAHUN 2007 TANGGAL : 12 11 2007
PEDOMAN PENYUSUNAN RKA I. PEDOMAN PENYUSUNAN RKA UNTUK BELANJA LANGSUNG No A
SKPD SEKRETARIAT DAERAH 1. Bagian Hukum 2. Bagian Umum
Adminstrasi
Penyusun dan Penandatangan RKA 1. Bagian Hukum Pemerintahan
2. Bagian Tata Pemerintahan
3. Bagian Humas dan Protokol
3. - Bagian Umum - Kantor Infokom
4. Bagian Kerjasama dan Perbatasan
4. Bagian Tata Pemerintahan
5. Bagian Administrasi Pembangunan
5. Bagian Pembangunan
6. Bagian Kesra
6. Bagian Pembangunan
7. Bagian Administrasi Ekonomi
7. Bagian Pembangunan
8. Bagian Organisasi
8. Bagian Organisasi
9. Bagian Umum
9. Bagian Umum
10. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam
10. Bagian Pembangunan
11. Bagian Keuangan
11. Bagian Keuangan
12. Bagian PDE
12. Kantor PDE
B
SEKRETARIAT DPRD
SEKRETARIAT DPRD
C
DINAS 1. Dinas Pendidikan
1. Dinas Pendidikan
2.
Dinas Kesehatan
2. Dinas Kesehatan
3.
Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
4.
Dinas Bina Marga dan Pengairan
4. Dinas Kimpraswil
5.
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan kebersihan
5. Dinas Kimpraswil
6.
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
6. - Dinas Koperasi, UKM dan PM - Disperindag dan ESDM
7.
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7. - Kantor Kesejahteraan Sosial - Kantor Nakertrans
Pariwisata,
3. - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Dinas Pendidikan
No
D
SKPD
Penyusun dan Penandatangan RKA
8.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
8. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil
9.
Dinas Tanaman Peternakan
9. - Dinas Pertanian Pangan - Dinas Kelautan, Peternakan
Pangan
dan
dan
Ketahanan
Perikanan,
10. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
10. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
11. Dinas Kelautan dan Perikanan
11. Dinas Kelautan, Peternakan
12. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
12. - Dinas Perhubungan - Kantor Infokom
13. Dinas Pertambangan dan Energi
13. Disperindag dan ESDM
14. Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset
14. - Dinas Pendapatan Daerah - Bagian Keuangan - Bagian Umum
Pengelola
Perikanan,
dan
dan
LEMBAGA TEKNIS DAERAH 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal.
1. Badan Daerah
2. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
2. - Badan Kesbang Linmas - Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat
4. Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan
4. Dinas Keluarga Keluarga Sejahtera
dan
Perencanaan
Pembangunan
Berencana
dan
5. Badan Kepegawaian Daerah
5. Badan Kepegawaian Daerah
6. Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik
6. - Badan Penelitian, Pengembangan - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7. Inspektorat
7. Badan Pengawasan
8. RSUD
8. RSUD
9. Kantor Pendidikan dan Pelatihan
9. Kantor Pendidikan dan Pelatihan
10. Kantor Perpustakaan, Dokumentasi
Arsip,
11. Kantor Lingkungan Hidup
dan
10. Kantor Infokom
11. Dinas Kebersihan dan Hidup
Lingkungan
No
SKPD 12. Kantor Ketahanan Pangan
Penyusun dan Penandatangan RKA 12. Dinas Pertanian
13. Kantor Pelayanan Perizinan
13. Kantor Pelayanan Perizinan
14. Kantor Satpol PP
14. Kantor Satpol PP
E
KECAMATAN
KECAMATAN
F
KELURAHAN
KELURAHAN
II. No
PEDOMAN PENYUSUNAN RKA UNTUK BELANJA TIDAK LANGSUNG SKPD
Penyusun dan Penandatangan RKA
A
SEKRETARIAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
B
SEKRETARIAT DPRD
SEKRETARIAT DPRD
C
DINAS 1. Dinas Pendidikan
1.
2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan Pariwisata,
3. - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Dinas Pendidikan
4. Dinas Bina Marga dan Pengairan
4. Dinas Kimpraswil
5. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan kebersihan
5. Dinas Kimpraswil
6. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
6. Dinas Koperasi, UKM dan PM
7. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7. Kantor Kesejahteraan Sosial
8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
8. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil
9. Dinas Tanaman Peternakan
9. - Dinas Pertanian Pangan
Pangan
dan
dan
Ketahanan
10. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
10. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
11. Dinas Kelautan dan Perikanan
11. Dinas Kelautan, Peternakan
12. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
12. Dinas Perhubungan
13. Dinas Pertambangan dan Energi
13. Disperindag dan ESDM
14. Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset
14. - Dinas Pendapatan Daerah - Bagian Keuangan
Pengelola
Perikanan,
dan
No D
SKPD
Penyusun dan Penandatangan RKA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal.
1. Badan Daerah
2. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
2. Badan Kesbang Linmas
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat
4. Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan
4. Dinas Keluarga Keluarga Sejahtera
dan
Perencanaan
Pembangunan
Berencana
5. Badan Kepegawaian Daerah
5. Badan Kepegawaian Daerah
6. Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik
6. Badan Penelitian, Pengembangan
7. Inspektorat
7. Badan Pengawasan
8. RSUD
8. RSUD
9. Kantor Pendidikan dan Pelatihan
9. Kantor Pendidikan dan Pelatihan
10. Kantor Perpustakaan, Dokumentasi
Arsip,
dan
dan
10. Kantor Infokom
11. Kantor Lingkungan Hidup
11. Dinas Kebersihan dan Hidup
12. Kantor Ketahanan Pangan
12. Dinas Pertanian
13. Kantor Pelayanan Perizinan
13. Kantor Pelayanan Perizinan
14. Kantor Satpol PP
14. Kantor Satpol PP
E
KECAMATAN
KECAMATAN
F
KELURAHAN
KELURAHAN
Lingkungan
BUPATI PACITAN Cap. Ttd H. SUJONO
