BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2010 NOMOR 1

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2010 NOMOR 1

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HULU SUNGAI UTARA, Menimbang : a.

bahwa guna memenuhi tertib administrasi dalam pemberian bantuan sosial dan agar proses pemberian bantuan dapat dipertanggung-jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu mengatur Prosedur Pemberian Bantuan Sosial Kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

b.

bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada Struktur Organisasi Sekretariat Daerah, dimana Bagian

2 Sosial berubah menjadi Bagian Kesejahteraan Rakyat, maka perlu memperbaharui Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Sosial Kemasyarakatan pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara; c.

Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Prosedur Pemberian Bantuan Sosial Kemasyarakatan pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Berita Daerah Kab.HSU Tahun 2010 Nomor 1 ttg Prosedur Pemberian Bantuan Sosial Kemasyarakatan Hlm 2 dari 16

3 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44286 ); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);


4 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Berita Daerah Kab.HSU Tahun 2010 Nomor 1 ttg Prosedur Pemberian Bantuan Sosial Kemasyarakatan Hlm 4 dari 16

5 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14 ); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 19 );


6 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA TENTANG PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 4. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 5. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten yang selanjut disebut KONI Kabupaten adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Utara. 6. Buku Agenda Surat Permohonan Masuk adalah buku agenda yang digunakan untuk mencatat secara khusus setiap surat permohonan bantuan sosial yang masuk ke Bagian Kesejahteraan Rakyat. 7. Tim Pertimbangan, Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Kemasyarakatan adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, mempunyai tugas untuk memberikan pertimbangan berkenaan dengan kelayakan bantuan kepada Bupati, melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan sosial.


7 Pasal 2 Pemerintah Daerah menganggarkan dana bantuan sosial setiap tahun anggaran dalam APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. Pasal 3 (1) Untuk mendapatkan dana bantuan sosial, Pemohon mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat. (2) Surat permohonan yang diajukan oleh Lembaga/Organisasi ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Lembaga / Organisasi bersangkutan. Pasal 4 (1) Syarat-syarat dan/atau lampiran surat permohonan untuk masingmasing Lembaga/Organisasi sebagaimana diatur dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (2) Persyaratan surat permohonan bagi Lembaga/Organisasi yang tidak diatur dalam Lampiran sebagaimana dimaksud ayat (2), lebih lanjut ditentukan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat. Pasal 5 (1) Surat permohonan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 3, disampaikan melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat. (2) Bagian Kesejahteraan Rakyat setelah menerima surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), mencatat dan memasukan ke dalam buku agenda permohonan masuk yang khusus disediakan untuk itu.


8 Pasal 6 (1) Surat permohonan yang telah diterima oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat, selanjutnya diteliti, baik berkenaan dengan kelengkapan syarat permohonan, maupun kelayakan bantuan yang dimohon. (2) Surat permohonan yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam lampiran Pasal 4 di atas, selanjutnya diproses oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat. (3) Surat Permohonan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, sesegeranya dikembalikan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat kepada Pemohon dengan disertai penjelasan atau alasan pengembalian. Pasal 7 (1) Setiap pengeluaran belanja Bantuan Sosial harus mendapatkan persetujuan dari Bupati. (2) Permohonan persetujuan Bupati atas Bantuan Sosial yang diusulkan didasari dengan pertimbangan dalam bentuk Telaahan Staf. (3) Pertimbangan mengenai kelayakan permohonan dan besar bantuan sosial yang diusulkan, dapat diberikan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat, atau oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, atau oleh Tim Pertimbangan, Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Kemasyarakatan yang dibentuk oleh Bupati. (4) Ketentuan mengenai pemberian pertimbangan untuk belanja Bantuan Sosial, lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


9 Pasal 8 Dalam mempertimbangkan besarnya Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), melihat pada kriteria sebagai berikut: a. kondisi geografis; b. kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar; c. besar dana yang diperlukan secara riil berdasarkan standar harga barang dan jasa yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; d. letak objek yang akan dibantu. Pasal 9 (1) Permohonan bantuan sosial yang telah mendapatkan persetujuan dari Bupati, realisasi bantuan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan besar bantuan yang diberikan dan kemampuan keuangan daerah. (2) Ketentuan jumlah tahapan dalam realisasi bantuan lebih lanjut ditentukan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat. Pasal 10 (1) Bantuan sosial yang realisasinya ditetapkan dengan cara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, untuk permohonan realisasi tahap kedua dan tahap berikutnya, Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan tahap sebelumnya. (2) Sebelum laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan tahap sebelumnya disampaikan oleh Penerima bantuan, Bagian Kesejahteraan Rakyat berhak menolak permohonan realisasi bantuan tahap kedua atau tahap berikutnya.


10 Pasal 11 Penerima bantuan sosial wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat, paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah bantuan diterima. Pasal 12 (1) Mulai Tahun Anggaran 2008, bantuan sosial untuk kegiatan Olah Raga dialokasikan dalam Anggaran Bantuan KONI Kabupaten. (2) Khusus untuk bantuan prasarana olah raga dalam bentuk fisik, antara lain: pembuatan lapangan, rehabilitasi lapangan/gedung olah raga, bantuan dialokasikan diluar dana KONI Kabupaten. Pasal 13 Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya, lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara. Pasal 14 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Sosial Kemasyarakatan pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2007 Nomor 5, Seri E Nomor Seri 3 ), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 15 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


11 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai pada tanggal 23 Pebruari 2010 BUPATI HULU SUNGAI UTARA, CAP TTD H.M. AUNUL HADI Diundangkan di Amuntai pada tanggal 23 Pebruari 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, CAP TTD H. RISNADY BAHARUDDIN BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2010 NOMOR 1.


12 Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2010 Tanggal 23 Pebruari 2010

PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

1. Permohonan/Proposal LANGGAR, MESJID, PONDOK TKA/TPA, MAJELIS TA’LIM, KELOMPOK HABSYI :

PESANTREN,

Persyaratan Administrasi : 1) Permohonan bantuan ditujukan kepada Bupati HSU ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia/Pengurus.

dan

2) Proposal/permohonan bantuan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat. 3) Daftar Susunan Panitia/Pengurus yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat. 4) Melampirkan Rencana Anggaran Biaya ( RAB ), ditandatangani Panitia/ Pengurus dan diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat. 5) Melampirkan photo fisik bangunan/kelompok habsyi. 6) Pernyataan bersedia akan/telah diberikan.

mempertanggungjawabkan

bantuan

yang

7) Segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan yang dilampiri : a. Bukti-bukti / data dukung (nota, kuitansi, dll) dari pihak penjual. b. Photo fisik bangunan yang sudah dikerjakan.


13 c. Laporan beserta bukti-bukti sebagaimana point a dan b tersebut di atas sudah harus disampaikan kepada Pemerintah Daerah paling lambat 10 hari setelah bantuan digunakan.

2. Permohonan/Proposal KARANG TARUNA : Persyaratan Administrasi : 1) Untuk Karang Taruna Kecamatan, permohonan bantuan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris serta diketahui oleh KTI Kabupaten dan Camat. 2) Untuk Karang Taruna Desa, permohonan bantuan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris serta diketahui oleh KTI Kecamatan, Kepala Desa/Lurah dan Camat. 3) Daftar Susunan Pengurus Karang Taruna. 4) Melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan, ditandatangani Pengurus Karang Taruna dan diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat. 5) Pernyataan bersedia akan/telah diberikan.


bantuan

yang

6) Segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan yang dilampiri bukti-bukti autentik seperti nota, kuitansi, dan lain-lain setelah bantuan dimanfaatkan.

3. Permohonan/Proposal ORGANISASI KEPEMUDAAN : Persyaratan Administrasi : 1) Permohonan bantuan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris. 2) Daftar Susunan Kepengurusan Organisasi. 3) Melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), ditandatangani Pengurus Organisasi dan diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat. Berita Daerah Kab.HSU Tahun 2010 Nomor 1 ttg Prosedur Pemberian Bantuan Sosial Kemasyarakatan Hlm 13 dari 16

14 4) Pernyataan bersedia akan/telah diberikan.


bantuan

yang

5) Segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan yang dilampiri bukti-bukti autentik seperti nota, kuitansi, dan lain-lain setelah bantuan dimanfaatkan.

4. Permohonan/Proposal ORGANISASI OLAH RAGA : Persyaratan Administrasi : 1) Permohonan bantuan ditujukan kepada Bupati HSU dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pengurus, diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat. 2) Daftar Susunan Pengurus Organisasi. 3) Melampirkan Rencana Anggaran Biaya ( RAB ), ditandatangani Pengurus Organisasi dan diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat. 4) Pernyataan bersedia akan/telah diberikan.


bantuan

yang

5) Segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan yang dilampiri bukti-bukti autentik seperti nota, kuitansi, dan lain-lain setelah bantuan dimanfaatkan. 5. Permohonan/Proposal ORGANISASI KEMASYARAKATAN : Persyaratan Administrasi : 1) Permohonan bantuan ditujukan kepada Bupati HSU dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, serta diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat. 2) Melampirkan fotocopy Badan Hukum/Akta Pendirian/Akta Notaris atau Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Organisasi. 3) Daftar Susunan Pengurus Organisasi.


15 4) Melampirkan Rencana Anggaran Biaya ( RAB ), ditandatangani Pengurus Organisasi dan diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat. 5) Pernyataan bersedia mempertanggungjawabkan bantuan yang akan/telah diberikan. 6) Segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan yang dilampiri bukti-bukti autentik seperti nota, kuitansi, dan lain-lain setelah bantuan dimanfaatkan.

6. Permohonan/Proposal BARISAN PEMADAM KEBAKARAN (BPK) : Persyaratan Administrasi : 1) Permohonan ditandatangani oleh Pengurus BPK, serta diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat. 2) Melampirkan Rencana Anggaran Biaya ( RAB ), ditandatangani Pengurus BPK dan diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat. 3) Pernyataan bersedia mempertanggungjawabkan bantuan yang akan/telah diberikan. 4) Segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan yang dilampiri bukti-bukti autentik seperti nota, kuitansi, dan lain-lain setelah bantuan dimanfaatkan.

7. Permohonan/Proposal BANTUAN BENCANA ALAM : Persyaratan Administrasi : 1) Laporan Terjadinya Bencana Alam dibuat oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat. 2) Kepala Desa/Lurah/Camat segera menyampaikan laporan pertanggung-jawaban penggunaan bantuan yang dilampiri bukti-bukti autentik seperti nota, kuitansi, dan lain-lain setelah bantuan dimanfaatkan.


16 8. Permohonan yang diajukan oleh organisasi/lembaga di luar Partai Politik, untuk menghadiri rapat-rapat organisasi/lembaga, baik yang bersifat regional/nasional harus melampirkan Surat Undangan/Panggilan dari Panitia Pelaksana. 9. Persyaratan lain yang belum tercantum dalam lampiran ini, akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

BUPATI HULU SUNGAI UTARA, CAP TTD H.M. AUNUL HADI


BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2010 NOMOR 1

Recommend Documents