BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2010 NOMOR 2

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2010 NOMOR 2 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG URAIAN TUGAS STAF AHLI BUPATI HULU SUNGAI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HULU SUNGAI UTARA, Menimbang

: a.

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dalam Pasal 11 diatur ketentuan mengenai Staf Ahli Bupati, sebagai salah satu unsur staf yang membantu tugas-tugas Bupati;

b.

bahwa guna efektifitasnya pelaksanaan tugas-tugas Staf Ahli Bupati, sekaligus guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008, maka perlu menyusun dan menetapkan

2 uraian tugas, wewenang, dan tanggungjawab Staf Ahli Bupati; c.

Mengingat

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Uraian Tugas Staf Ahli Bupati Hulu Sungai Utara;

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1069, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Berita Daerah Kab.HSU Tahun 2010 Nomor 2 ttg Uraian Tugas Staf Ahli Bupati Hulu Sungai Utara Hlm 2 dari 14

3 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);


4 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural; 12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; Berita Daerah Kab.HSU Tahun 2010 Nomor 2 ttg Uraian Tugas Staf Ahli Bupati Hulu Sungai Utara Hlm 4 dari 14

5 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14 ); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 19);

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS STAF AHLI BUPATI HULU SUNGAI UTARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : Berita Daerah Kab.HSU Tahun 2010 Nomor 2 ttg Uraian Tugas Staf Ahli Bupati Hulu Sungai Utara Hlm 5 dari 14

6 1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta seluruh perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara. 3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara. 4. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Hulu Sungai Utara.

BAB II BIDANG-BIDANG STAF AHLI BUPATI Pasal 2 Bidang-Bidang Staf Ahli Bupati terdiri dari: 1. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik; 2. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan; 3. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan; 4. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM; dan 5. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan.

BAB III URAIAN TUGAS STAF AHLI BUPATI Bagian Kesatu Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik Pasal 3 (1) Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Bupati mengenai Hukum dan Politik, yang tidak menjadi bidang tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah.


7 (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: a.

mengumpulkan bahan dan data dibidang hukum dan politik sebagai bahan kajian dan analisis;

b.

melaksanakan monitoring situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat tentang perkembangan di bidang Hukum dan Politik;

c.

melaksanakan evaluasi masukan dan laporan dalam rangka menunjang efektifitas tugas Bupati di bidang Hukum dan Politik;

d.

mengkaji dan menganalisis masukan, saran, tanggapan, dan laporan masyarakat, serta media massa atas kebijakan Bupati di bidang Hukum dan Politik;

e.

melaksanakan kajian dan analisis rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan Bupati di bidang Hukum dan Politik;

f.

merumuskan saran, masukan, dan pertimbangan berupa telaahan staf atas rancangan kebijakan Bupati di bidang Hukum dan Politik;

g.

melaksanakan tugas-tugas khusus yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas.

Bagian Kedua Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Pasal 4 (1) Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Bupati mengenai penyelenggaraan pemerintahan, yang tidak menjadi bidang tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah. (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a.

mengumpulkan bahan dan data penyelenggaraan pemerintahan sebagai bahan kajian dan analisis;


8 b.

melaksanakan monitoring situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat tentang perkembangan penyelenggaraan pemerintahan;

c.

melaksanakan evaluasi masukan dan laporan dalam rangka menunjang efektivitas tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan;

d.

mengkaji dan menganalisis masukan, saran, tanggapan, dan laporan masyarakat serta media massa atas kebijakan Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan;

e.

melaksanakan kajian dan analisis rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan;

f.

merumuskan saran, masukan, dan pertimbangan berupa telaahan staf atas rancangan kebijakan Bupati di dalam penyelenggaraan pemerintahan;

g.

melaksanakan tugas-tugas khusus yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas.

Bagian Ketiga Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Pasal 5 (1) Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Bupati mengenai penyelenggaraan administrasi kegiatan pembangunan, yang tidak menjadi bidang tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:


9 a.

mengumpulkan bahan dan data penyelenggaraan administrasi kegiatan pembangunan sebagai bahan kajian dan analisis;

b.

melaksanakan monitoring situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat tentang penyelenggaraan administrasi kegiatan pembangunan;

c.

melaksanakan evaluasi masukan dan laporan dalam rangka menunjang efektivitas tugas Bupati dalam penyelenggaraan administrasi kegiatan pembangunan;

d.

mengkaji dan menganalisis masukan, saran, tanggapan, dan laporan masyarakat, serta media massa atas kebijakan Bupati dalam penyelenggaraan administrasi kegiatan pembangunan;

e.

melaksanakan kajian dan analisis rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan Bupati dalam penyelenggaraan administrasi kegiatan pembangunan;

f.

merumuskan saran, masukan, dan pertimbangan berupa telaahan staf atas rancangan kebijakan Bupati dalam penyelenggaraan administrasi penyelenggaraan pembangunan;

g.

melaksanakan tugas–tugas khusus yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas.

Bagian Keempat Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Pasal 6 (1) Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia mempuyai tugas memberikan telaahan kepada Bupati mengenai kemasyarakatan dan sumberdaya manusia, yang tidak menjadi bidang tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah.


10 (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a.

mengumpulkan bahan dan data penyelenggaraan administrasi tentang kemasyarakatan dan sumberdaya manusia sebagai bahan kajian dan analisis;

b.

melaksanakan monitoring situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat tentang perkembangan kemasyarakatan dan sumberdaya manusia;

c.

melaksanakan evaluasi masukan dan laporan dalam rangka menunjang efektivitas tugas Bupati di bidang kemasyarakatan, pengembangan dan pembangunan sumberdaya manusia;

d.

mengkaji dan menganalisis masukan, saran, tanggapan, dan laporan dari masyarakat, serta media massa atas kebijakan Bupati dalam bidang kemasyarakatan, pengembangan dan pembangunan sumberdaya manusia;

e.

melaksanakan kajian dan analisis rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan Bupati dalam bidang kemasyarakatan, pengembangan dan pembangunan sumberdaya manusia;

f.

merumuskan saran, masukan dan pertimbangan berupa telaahan staf atas rancangan kebijakan Bupati dalam kegiatan bidang kemasyarakatan, pengembangan dan pembangunan sumberdaya manusia;

g.

melaksanakan tugas-tugas khusus yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas. Bagian Kelima Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan Pasal 7

(1) Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas melakukan kajian, telaahan, analisis terhadap permasalahan ekonomi Berita Daerah Kab.HSU Tahun 2010 Nomor 2 ttg Uraian Tugas Staf Ahli Bupati Hulu Sungai Utara Hlm 10 dari 14

11 dan keuangan daerah serta melakukan konsultasi pada perangkat daerah sebagai bahan masukan kepada Bupati dalam pengembangan perekonomian dan pengelolaan keuangan daerah. (2) Uraian tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a.

mengumpulkan bahan dan data perkembangan ekonomi dan keuangan daerah sebagai bahan kajian analisis;

b.

melaksanakan monitoring situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat tentang perkembangan ekonomi dan kegiatan pengelolaan keuangan daerah;

c.

melaksanakan evaluasi masukan dan laporan dalam rangka menunjang efektifitas tugas Bupati dalam perkembangan ekonomi dan keuangan daerah;

d.

mengkaji dan menganalisis masukan, saran, tanggapan, dan laporan masyarakat, serta media massa atas kebijakan Bupati dalam perkembangan ekonomi dan keuangan daerah;

e.

melaksanakan kajian dan analisis rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan Bupati dalam perkembangan ekonomi dan keuangan daerah;

f.

merumuskan saran, masukan, dan pertimbangan berupa telaahan staf atas rancangan kebijakan Bupati dalam bidang ekonomi dan keuangan daerah;

g.

melaksanakan tugas-tugas khusus yang diperintahkan oleh Bupati sesuai bidang tugas.


12 BAB IV WEWENANG, KEWAJIBAN, dan TANGGUNG JAWAB Bagian Kesatu Wewenang Staf Ahli Pasal 8 (1) Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang untuk melakukan konsultasi koordinatif dengan Pemerintah Pusat dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk mencari masukan, saran, dan pendapat dari Pemerintah Pusat dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan substansi tugasnya. Bagian Kedua Kewajiban Staf Ahli Bupati Pasal 9 Staf Ahli Bupati wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi, serta melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab. Bagian Ketiga Tanggung Jawab Staf Ahli Bupati Pasal 10 Staf Ahli Bupati bertanggung jawab penuh atas kebenaran telaahan, masukan, saran dan pendapat yang disampaikan kepada Bupati.


13 BAB V KEPEGAWAIAN dan KRITERIA JABATAN STAF AHLI BUPATI Bagian Kesatu Kepegawaian Staf Ahli Bupati Pasal 11 (1) Staf Ahli Bupati diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Staf Ahli Bupati merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b Bagian Kedua Kriteria Jabatan Staf Ahli Bupati Pasal 12 Kriteria atau syarat untuk diangkat dalam Jabatan Staf Ahli Bupati sebagai berikut: a. Pegawai Negeri Sipil; b. Pangkat serendah-rendahnya Pembina Tingkat I (IV.b); c. Pendididkan serendah-rendahnya Sarjana / Strata I (S1); d. Mempunyai integritas dan kompetensi dibidangnya; dan e. Pernah menduduki Jabatan Struktural minimal 2 (dua) Jabatan di Eselon III.a atau Pejabat Fungsional yang setara dan mempunyai keahlian dibidangnya. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2007 tentang Staf Ahli Bupati Hulu Sungai Berita Daerah Kab.HSU Tahun 2010 Nomor 2 ttg Uraian Tugas Staf Ahli Bupati Hulu Sungai Utara Hlm 13 dari 14

14 Utara ( Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2007 Nomor 28 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 14 Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai pada tanggal 19 Maret 2010 BUPATI HULU SUNGAI UTARA, CAP TTD H.M. AUNUL HADI Diundangkan di Amuntai pada tanggal 19 Maret 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, CAP TTD H. RISNADY BAHARUDDIN BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2010 NOMOR 2.


BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2010 NOMOR 2

Recommend Documents