BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2006 NOMOR 12 SERI D NOMOR SERI 2 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2006 NOMOR 12 SERI D NOMOR SERI 2

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANGKA KREDIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA, Menimbang : a.

bahwa untuk mewadahi keberadaan dan sekaligus sebagai landasan bagi penetapan jabatan fungsional yang diperlukan dalam penyelenggaraan, pengembangan profesio-nalisme dan pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil Daerah, dipandang perlu menetapkan Formasi Jabatan Fungsional Angka Kredit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

b.

bahwa untuk maksud tersebut huruf a konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara.

2 Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) jo UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1069, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262); 9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2000 Nomor 38 Seri D Nomor 27); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2003 Nomor 39 Seri D Nomor 23);

4 12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2003 Nomor 40 Seri D Nomor 24); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 41 Seri D Nomor 25); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 42 Seri D Nomor 26); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2003 Nomor 43 Seri D Nomor 27); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2003 Nomor 44 Seri D Nomor 28); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2003 Nomor 45 Seri D Nomor 29);

5 18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2003 Nomor 46 Seri D Nomor 30); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 47 Seri D Nomor 31); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 42 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2003 Nomor 48 Seri D Nomor 32); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 43 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2003 Nomor 49 Seri D Nomor 33); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 44 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 50 Seri D Nomor 34); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 45 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2003 Nomor 51 Seri D Nomor 35);

6 24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 46 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2003 Nomor 52 Seri D Nomor 36); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 47 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2003 Nomor 53 Seri D Nomor 37); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 48 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2003 Nomor 54 Seri D Nomor 38); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 49Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2003 Nomor 55 Seri D Nomor 39); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 50 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2003 Nomor 56 Seri D Nomor 40); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 51 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2003 Nomor 57 Seri D Nomor 41);

7 30. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2003 Nomor 58 Seri D Nomor 42); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 53 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2003 Nomor 59 Seri D Nomor 43); 32. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2003 Nomor 60 Seri D Nomor 44); 33. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2003 Nomor 21 Seri D Nomor 21); 34. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2003 Nomor 22 Seri D Nomor 22). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANGKA KREDIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

8 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Hulu Sungai Utara. 4. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 5. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai olah pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan. 6. Jabatan Fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya. Tugas utama Jabatan Fungsional Keahlian meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis. 7. Jabatan Fungsional Keterampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknisi atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih. Tugas utama Jabatan Fungsional Keterampilan meliputi pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dan metode operasional di bidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran di tingkat pendidikan tertentu.

9 8. Formasi Jabatan Fungsional adalah penentuan jumlah dan susunan jabatan fungsional keahlian dan atau jabatan fungsional keterampilan yang mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan pada satu satuan organisasi. BAB II TUJUAN PENETAPAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL Pasal 2 Formasi jabatan fungsional ditetapkan untuk menentukan kebutuhan dan sebagai landasan bagi penetapan PNS dalam jabatan fungsional keahlian dan atau jabatan fungsional keterampilan yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka terselenggaranya tugas umum Pemerintahan. BAB III FORMASI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL Bagian Pertama Formasi Jabatan Fungsional Pasal 3 (1) Formasi Jabatan Fungsional disusun berdasarkan peraturan perundangundangan serta kebutuhan dan kemampuan Daerah. (2) Rekapitulasi Formasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini. Bagian Kedua Jenjang Jabatan Fungsional Pasal 4 Jenis jabatan fungsional yang disusun dalam Formasi Jabatan Fungsional dikategorikan dalam jabatan fungsional keahlian atau jabatan fungsional keterampilan.

10 Pasal 5 (1) Jabatan Fungsional Keahlian pelaksanaan tugasnya :

adalah

jabatan

fungsional

yang

a. Mensyaratkan kualifikasi profesional dengan pendidikan serendahrendahnya berijasah Sarjana (Strata-1); b. Meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penelitan dan pengembangan, peningkatan dan penerapan konsep dan teori serta metode operasional dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional yang bersangkutan; c. Terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya. (2) Jabatan Fungsional Keahlian dibagi dalam 4 (empat) jenjang jabatan yaitu : a. Jenjang Utama, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis nasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan Pembina Utama, golongan ruang IV/e; b. Jenjang Madya, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis sektoral yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c; c. Jenjang Muda, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat teknis operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan dengan kepangkatan mulai dari Penata, golongan ruang III/c, sampai dengan Penata Tk. I, golongan ruang III/d; d. Jenjang Pertama, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar dengan kepangkatan mulai dari

11 Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b. Pasal 6 (1) Jabatan Fungsional Keterampilan adalah jabatan fungsional yang pelaksanaan tugasnya : a. Mensyaratkan kualifikasi teknis profesional dan atau penunjang profesional dengan pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau Sekolah Menengah Kejuruan dan setinggitingginya setingkat Diploma III (D-3); b. Meliputi kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan penerapan konsep atau metode operasional dari suatu bidang profesi; c. Terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya. (2) Jabatan Fungsional Keterampilan dibagi dalam 4 (empat) jenjang jabatan yaitu : a. Jenjang Penyelia, yaitu jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembimbing, pengawas dan penilai pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional di tingkat bawahnya yang mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang beberapa cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Penata Tk. I, golongan ruang III/d; b. Jenjang Pelaksana Lanjutan, yaitu jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana tingkat lanjutan yang mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Tk. I, golongan ruang III/b; c. Jenjang Pelaksana, yaitu jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana dan

12 mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh satu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Pengatur Muda Tk. I, golongan ruang II/b, sampai dengan Pengatur Tk. I, golongan ruang II/d; d. Jenjang Pelaksana Pemula, yaitu jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembantu pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan dengan kepangkatan Pengatur Muda, golongan ruang II/a.

BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBINAAN Bagian Pertama Pengangkatan Pasal 7 Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah ke dalam jabatan fungsional keahlian atau keterampilan pada Perangkat Daerah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang telah ditetapkan dan dilakukan secara bertahap sesuai ketersediaan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan kemampuan keuangan Daerah. Pasal 8 (1)

Penilaian prestasi kerja bagi pejabat fungsional keahlian atau keterampilan ditetapkan dengan angka kredit oleh pejabat yang berwenang setelah memperhatikan pertimbangan Tim Penilai.

(2)

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk oleh pimpinan Perangkat Daerah atau pimpinan pengguna jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13 Pasal 9 Kenaikan dalam jenjang jabatan fungsional keahlian atau keterampilan yang lebih tinggi disamping diwajibkan memenuhi angka kredit yang telah ditetapkan, harus pula memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 10 Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah antar jabatan fungsional atau antar jabatan fungsional dengan jabatan struktural dimungkinkan sepanjang memenuhi persyaratan yang tetapkan untuk masing-masing jabatan tersebut. Bagian Kedua Pembinaan Pasal 11 (1)

Pembinaan jabatan fungsional keahlian atau keterampilan dilakukan oleh pimpinan Perangkat Daerah selaku pembina dan pengguna jabatan fungsional.

(2)

Kebijakan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional serta sertifikasi keahlian dan keterampilan jabatan fungsional dilakukan oleh pimpinan Perangkat Daerah. BAB V PEMBIAYAAN Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat dalam jabatan fungsional keahlian atau jabatan fungsional keterampilan diberikan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atau sesuai dengan kemampuan Daerah yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

14 BAB VI KETENTUAN LAIN Pasal 13 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka semua Peraturan Bupati sebelumnya yang mengatur tentang jabatan fungsional agar menyesuaikan. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ditetapkan di Amuntai pada tanggal 20 Desember 2006 BUPATI HULU SUNGAI UTARA, CAP TTD H. FAKHRUDDIN Diundangkan di Amuntai pada Tanggal 20 Desember 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, CAP TTD H. RISNADY BAHARUDDIN BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2006 NOMOR 12 SERI D NOMOR SERI 2

Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 15 Tahun 2006 Tanggal 20 Desember 2006

REKAPITULASI FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANGKA KREDIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Jenis

Ket.

2

Jumlah Formasi Horisontal

1

Keahlian

Instansi/Unit Kerja

Keterampilan

No

3

4

5

6

7

Nomenklatur Jabatan Fungsional Angka Kredit

1

Sekretariat Daerah

1 2 3 4 5 6 7 8

Pranata Komputer Sandiman Operator Transmisi Sandi Arsiparis Andalan Siaran Adikara Siaran Pranata Hubungan Masyarakat Perancang Peraturan Perundangundangan

1 1 1 1 1 1 1 -

1 1 1 1

2 1 1 2 1 1 2 1

2

Sekretariat DPRD

1 2

Pranata Komputer Perancang Peraturan Perundangundangan

1 -

1

1 1

3

Badan Kepegawaian Daerah

1 2 3

Pranata Komputer Analis Kepegawaian Widyaiswara

1 4 -

1 2 3

2 6 3

4

Badan Pengawasan Daerah

1 2

Pranata Komputer Auditor

1 7

1 8

2 15

5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1 2 3 4 5

Pranata Komputer Statistisi Surveyor Pemetaan Perencana Peneliti

1 1 1 -

1 1 1 4 2

2 2 2 4 2

16 Jenis

2 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

4 1 8

5 1 8

6 2 16

7

Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura

Pranata Komputer Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pengawas Benih Tanaman

1 7

1 1

2 8

7

1

8

1 1 1

1 1 1

2 2 2

4 5

Pranata Komputer Teknik Pengairan Tehnik Tata Bangunan dan Perumahan Tehnik Penyehatan Lingkungan Tehnik Jalan Jembatan

1 1

1 1

2 2

1 2 1 2 3

8

Dinas Pekerjaan Umum

1 2 3

9

Dinas Pendapatan Daerah

1

Pranata Komputer

1

-

1

10

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

1 2

1 1

1 1

2 2

3 4

Pranata Komputer Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Penguji Mutu Barang Penera

1 1

1 1

2 2

1 2 3 4 5 6

Pranata Komputer Pengendali Ekosistem Hutan Polisi Kehutanan Inspektur Tambang Pengendali Dampak Lingkungan Penyuluh Kehutanan

1 2 10 3 5

1 1 1 2 2

2 3 10 1 5 7

11

Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan

Ket.

Keahlian

3 Pranata Komputer Pekerja Sosial


Instansi/Unit Kerja

1 6


Keterampilan

No

7

17 Jenis

3 Pranata Komputer Pengawas Mutu Pakan Paramedik Veteriner Medik Veteriner Pengawas Bibit Ternak

4 1 1 4 1

5 1 1 2 1

6 2 2 4 2 2

Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pariwisata

1

Pranata Komputer

1

-

1

14

Dinas Perhubungan

1 2 3 4 5

Pranata Komputer Penguji Kendaraan Bermotor Teknisi Pelayaran Pengendali Frekuensi Radio Pengamat Metereologi dan Geofisika

1 2 1 1 1

1 1 1

2 2 1 2 2

15

Dinas Kesehatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pranata Komputer Analis Kepegawaian Epidemiolog Kesehatan Entomolog Kesehatan Sanitarian Penyuluh Kesehatan Masyarakat Nutrisionis Apoteker Asisten Apoteker Arsiparis Administrator Kesehatan

2 1 1 3 3 2 3 1 -

1 1 1 2 2 1 2 1

2 1 2 2 5 5 3 2 3 1 1

16

Dinas Perikanan

1 2 3 4 5

Pranata Komputer Pengawas Mutu Pakan Pengawas Perikanan Pengawas Benih Ikan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan

1 1 1 1

1 2 1 1 1

2 2 2 2 2


Instansi/Unit Kerja

1 12

2 Dinas Peternakan

13

Ket.

Keahlian


Keterampilan

1 2 3 4 5

No

7

18 Jenis

18

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7

8

19

Rumah Sakit Umum Daerah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 Pranata Komputer Penggerak Swadaya Masyarakat Pengantar Kerja Instruktur Pengawas Ketenagakerjaan Perantara Hubungan Industrial Pranata Komputer Penilik Pamong Belajar Guru Analis Kepegawaian Pamong Budaya Pengawas Sekolah dan Pengawas Mata Pelajaran Agama pada TK / RA / BA / SD, MI, SDLB dan yang sederajat Pengawas Sekolah / Rumpun Mata Pelajaran dan Pengawas Bimbingan dan Konseling pada SLTP, MTs, SM, MA dan yang sederajat Pranata Komputer Sanitarian Penyuluh Kesehatan Masyarakat Nutrisionis Asisten Apoteker Perawat Perawat Gigi Pranata Laboratorium Kesehatan Bidan Perekam Medis Teknisi Elektro Medis

4 1 1 1 16 -

5 1 1 1 5 1 1

6 2 2 2 21 1 1

2 2 3 11 14 7 7 2.290 - 2.290 1 1 10 10 46 46

-

17

17

2 2 2 8 5 93 5 6 28 2 5

1 1 2 1 1 -

2 3 3 10 5 94 5 7 28 2 5

Ket.

2 Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja


1 17


Keahlian

Instansi/Unit Kerja

Keterampilan

No

7

19 Jenis

12 13 14 15 16 17

3 Radiografer Fisioterafis Dokter Dokter Gigi Apoteker Administrator Kesehatan

4 2 3 -

5 1 9 2 3 1

6 2 4 9 2 3 1


20

Kantor Keluarga Berencana

1 2

Pranata Komputer Penyuluh Keluarga Berencana

2 22

22

2 44

21

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

1

Pranata Komputer

1

-

1

22

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

1 2 3

Pranata Komputer Arsiparis Pustakawan

1 2 3

1 2 1

2 4 4

23

Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian

1 2

Pranata Komputer Penyuluh Pertanian

1 54

1 15

2 69

24

Kecamatan Amuntai Tengah

1 2 3

Pranata Komputer Tehnik Pengairan Tehnik Tata Bangunan dan Perumahan Tehnik Penyehatan Lingkungan Tehnik Jalan Jembatan

1 1 1

-

1 1 1

1 1

-

1 1


1 1 1

-

1 1 1

1 1

-

1 1

4 5 25

Kecamatan Amuntai Utara

1 2 3 4 5

Ket.

2


1

Keahlian

Instansi/Unit Kerja

Keterampilan

No

7

20 Jenis

26

Kecamatan Amuntai Selatan

Ket.

2


1

Keahlian

Instansi/Unit Kerja

Keterampilan

No

3

4

5

6

7


1 1 1

-

1 1 1

1 1

-

1 1


1 1 1

-

1 1 1

1 1

-

1 1


1 1 1

-

1 1 1

1 1

-

1 1

1 1 1

-

1 1 1

4 5


1 1

-

1 1

1 2 3

Pranata Komputer Tehnik Pengairan Tehnik Tata Bangunan dan

1 1 1

-

1 1 1


1 2 3 4 5

27

Kecamatan Sungai Pandan

1 2 3 4 5

28

Kecamatan Babirik

1 2 3 4 5

29

30

Kecamatan Danau Panggang

Kecamatan Banjang

1 2 3

21 Jenis

Ket.

2


1

Keahlian

Instansi/Unit Kerja

Keterampilan

No

4

5

6

7

4 5

3 Perumahan Tehnik Penyehatan Lingkungan Tehnik Jalan Jembatan

1 1

-

1 1


31

Puskesmas Sungai Malang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Pranata Komputer Dokter Dokter Gigi Apoteker Asisten Apoteker Pranata Laboratorium Kesehatan Epidemiolog Kesehatan Entomolog Kesehatan Sanitarian Administrator Kesehatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Perawat Gigi Nutrisionis Bidan Perawat

1 1 1 1 1 3 1 3 1 30 9

2 1 1 1 1 4 1 2 1 -

1 2 1 1 1 2 2 1 7 1 3 3 2 30 9

32

Puskesmas Sungai Karias

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


1 1 1 1 1 1 2 3 1 12 4

2 1 1 1 1 1 1 1 1 -

1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 3 3 2 12 4

22 Jenis

Ket.

2


1

Keahlian

Instansi/Unit Kerja

Keterampilan

No

3

4

5

6

7


33

Puskesmas Sungai Turak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


1 1 1 1 1 1 2 2 1 17 5

2 1 1 2 1 1 1 -

1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 3 2 2 17 5

34

Puskesmas Guntung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


1 1 1 1 1 1 2 2 1 15 5

2 1 1 2 1 1 -

1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 2 15 5

23 Jenis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3 Pranata Komputer Dokter Dokter Gigi Apoteker Asisten Apoteker Pranata Laboratorium Kesehatan Epidemiolog Kesehatan Entomolog Kesehatan Sanitarian Administrator Kesehatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Perawat Gigi Nutrisionis Bidan Perawat

4 1 1 1 1 1 2 3 2 1 24 7

5 2 1 1 3 1 1 -

6 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 3 2 2 24 7

Puskesmas Banjang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


1 1 1 1 1 2 2 2 1 27 5

2 1 1 3 1 1 2

1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 2 2 2 27 7

Puskesmas Amuntai Selatan

1 2 3

Pranata Komputer Dokter Dokter Gigi

1 -

2 1

1 2 1


Instansi/Unit Kerja

1 35

2 Puskesmas Haur Gading

36

37

Ket.

Keahlian


Keterampilan

No

7

24 Jenis

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3 Apoteker Asisten Apoteker Pranata Laboratorium Kesehatan Epidemiolog Kesehatan Entomolog Kesehatan Sanitarian Administrator Kesehatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Perawat Gigi Nutrisionis Bidan Perawat

4 1 1 1 1 3 2 2 1 38 6

5 1 3 1 1 2 2

6 1 1 1 1 1 6 1 3 2 3 38 8


38

Puskesmas Sungai Pandan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


1 2 1 1 1 3 2 3 2 39 11

3 1 1 1 3 1 2 1 5

1 3 1 1 2 2 1 1 6 1 4 3 3 39 16

39

Puskesmas Pasar Sabtu

1 2 3 4 5 6 7

Pranata Komputer Dokter Dokter Gigi Apoteker Asisten Apoteker Pranata Laboratorium Kesehatan Epidemiolog Kesehatan

1 1 1 1

2 1 1 -

1 2 1 1 1 1 1

Ket.

2


1

Keahlian

Instansi/Unit Kerja

Keterampilan

No

7

25 Jenis

8 9 10 11 12 13 14 15

3 Entomolog Kesehatan Sanitarian Administrator Kesehatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Perawat Gigi Nutrisionis Bidan Perawat

4 1 3 2 2 1 26 6

5 2 1 1 -

6 1 5 1 2 2 2 26 6


40

Puskesmas Babirik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


1 1 1 1 1 3 1 2 1 30 4

2 1 1 2 1 1 3

1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 2 2 1 30 7

41

Puskesmas Danau Panggang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pranata Komputer Dokter Dokter Gigi Apoteker Asisten Apoteker Pranata Laboratorium Kesehatan Epidemiolog Kesehatan Entomolog Kesehatan Sanitarian Administrator Kesehatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat

1 2 1 1 1 2 2

3 1 1 1 1 2 2

1 3 1 1 2 2 1 1 3 2 4

Ket.

2


1

Keahlian

Instansi/Unit Kerja

Keterampilan

No

7

26 Jenis

42

Puskesmas Sapala

3 12 13 14 15

Perawat Gigi Nutrisionis Bidan Perawat

4 3 2 21 13

5 1 -

6 3 3 21 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


1 1 1 1 1 5 3 2 1 16 9

2 1 1 2 1 2

1 2 1 1 1 1 1 1 7 1 3 2 1 16 11


Jumlah

3.255 370 3.625

BUPATI HULU SUNGAI UTARA, CAP TTD H. FAKHRUDDIN

Ket.

2


1

Keahlian

Instansi/Unit Kerja

Keterampilan

No

7

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2006 NOMOR 12 SERI D NOMOR SERI 2 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG

Recommend Documents