BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2010 NOMOR 3

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2010 NOMOR 3 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN BIAYA SEWA KENDARAAN DALAM KOTA TUJUAN BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI HULU SUNGAI UTARA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN KE LUAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HULU SUNGAI UTARA, Menimbang : a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, joncto Pasal 2 dan Pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-21/PB/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri

2 bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, dinyatakan bahwa kepada Pejabat Negara diberikan biaya sewa kendaraan dalam kota tujuan secara at cost;

Mengingat

b.

bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu memberikan biaya sewa kendaraan dalam kota tujuan kepada Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas jabatan ke luar Provinsi Kalimantan Selatan;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara;

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); Berita Daerah Kab.HSU Tahun 2010 Nomor 3 ttg Pemberian Biaya Sewa Kendaraan dalam Perjalanan Dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Hlm 2 dari 8

3 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Berita Daerah Kab.HSU Tahun 2010 Nomor 3 ttg Pemberian Biaya Sewa Kendaraan dalam Perjalanan Dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Hlm 3 dari 8

4 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas;

Berita Daerah Kab.HSU Tahun 2010 Nomor 3 ttg Pemberian Biaya Sewa Kendaraan dalam Perjalanan Dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Hlm 4 dari 8

5 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-21/PB/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;


6 21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14 ); 22. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat dan Staf di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ( Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2007 Nomor 15 Seri E Nomor Seri 11 ), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2009 ( Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2009 Nomor 9 );

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BIAYA SEWA KENDARAAN DALAM KOTA TUJUAN BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI HULU SUNGAI UTARA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN KE LUAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

Pasal 1 (1) Memberikan biaya untuk sewa kendaraan dalam kota tujuan kepada Bupati dan/atau Wakil Bupati Hulu Sungai Utara secara at-cost maksimum Rp.500.000,00 per hari.


7 (2) Biaya sewa kendaraan dalam kota tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan hanya untuk perjalanan dinas jabatan ke luar Provinsi Kalimantan Selatan. (3) Biaya sewa kendaraan dalam kota tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan. (4) Biaya sewa kendaraan dalam kota tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah termasuk biaya untuk pengemudi, Bahan Bakar Minyak, dan pajak.

Pasal 2 Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal 3 Mei 2010. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai pada tanggal 30 April 2010 BUPATI HULU SUNGAI UTARA, CAP TTD H.M. AUNUL HADI


8

Diundangkan di Amuntai pada tanggal 30 April 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, CAP TTD H. RISNADY BAHARUDDIN BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2010 NOMOR 3.-


BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2010 NOMOR 3

Recommend Documents