BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG
2010 NO: 10
SERI: E PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 10 TAHUN 2010 TENTANG
MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARAWANG, Menimbang :
Mengingat
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Langsung Keuangan Di lingkungana Pemerintah Kabupaten Karawang. 1.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah UndangUndang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, 1
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daera Kabupaten Karawang Tahun 2006-2010; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan; 13. Peraturan Bupati Karawang Nomor 113 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintah Kabupaten Karawang dari Bupati Kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD); 14. Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang. MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISAME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG.
BAB 1 KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Karawang; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang; c. Bupati adalah Bupati Karawang; d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang; e. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang; f. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan 2
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang; g. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala DPPKAD; h. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
i. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya; j. Peraturan Bupati Karawang yang selanjutnya disingkat Perbup adalah Peraturan Bupati Karawang tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
Bagian Kedua Maksud Dan Tujuan Pasal 2 (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati Karawang ini sebagia acuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan keuangan pada Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Dan Bantuan Keuangan untuk tertib administrasi, tepat sasaran dan tepat guna sesuai ketentuan yang berlaku. (2) Tujuan penyediaan Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Perusahaan/Lembaga tertentu, Instansi vertikal dan semi pemerintah serta Masyarakat dan Organisasi kemasyarakatan guna meningkatkan kesejahteraannya. BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN Bagian Kesatu Verifikasi Pasal 3 (1) Untuk pelaksanaan kegiatan, Bupati atas usul koordinator verifikasi membentuk tim verikasi ; (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas : a. meneliti keberadaan/eksistensi pemohon; b. menghimpun data otentik tentang keberadaan pemohon termasuk data keanggotaannya; c. meneliti obyek yang diajukan untuk mendapat bantuan; d. menilai kelayakan obyek dan mempertimbangkan nilai bantuan untuk diusulkan kepada Bupati; e. membuat Berita Acara Verifikasi; f. melaporkan hasil verifikasi dan mengusulkan nilai bantuan sebagai bahan pertimbangan Bupati; 3
g. meneruskan laporan hasil verifikasi yang telah disetujui Bupati kepada DPPKAD. (3) Dalam melaksanakan tugasnya tim verifikasi bertanggungjawab kepada Bupati.
Bagian Ketiga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pasal 4 (1) Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan koordinasi kegiatan, Bupati atas usul Kepala DPPKAD menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bagi kegiatan pada Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan. (2) Kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas : a. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; b. menandatangani SPM-LS pada Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan; (3) Dalam melaksanakan tugasnya KPA bertanggungjawab kepada PPKD. Bagian Keempat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pasal 5 (1) Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan, Kepala DPPKAD menetapkan PPTK bagi kegiatan pada Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan. (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas : a. melaporkan perkembangan pelaskanaan kegiatan; b. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) Dalam melaksanakan tugasnya PPTK bertanggungjawab kepada KPA. Bagian Kelima Bendahara Pengeluaran Pembantu Pasal 6 (1) Guna tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan, Bupati atas usul Kepala DPPKAD menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan. (2) Bendahara pengeluaran pembantu, mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawanya; b. Melakukan penatausahaan pengeluaran dengan dokumen-dokumen yang mencakup : 1) Buku Kas Umum; 4
2) Buku Pajak PPN/PPh; 3) Buku Panjar. c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat Tanggal 5 bulan berikutnya, mencakup : 1) Buku kas umum; 2) Buku pajak PPN/PPh; 3) Bukti pengeluaran yang sah. d. Melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bendahara Pengeluaran. BAB III SUMBER DANA DAN MEKANISME PEMBAYARAN Bagian Kesatu Sumber Dana Pasal 7 Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.
Bagian Kedua Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Belanja Subsidi Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang Pasal 8 (1) Tim verifikasi melakukan verifikasi atas permohonan/proposal dari pemohon penerima bantuan. (2) Hasil verifikasi dibuat Berita Acara Verifikasi yang selanjutnya diusulkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (3) Bupati memberikan persetujuan dan/atau ijin prinsip atas permohonan yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi yang ditujukan kepada DPPKAD. (4) DPPKAD menerima ijin prinsip dari Bupati atas permohonan yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi disampaikan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk realisasi pelaksanaan anggaran dengan melakukan pengecekan persyaratan yang harus dilampirkan yaitu : a. photo copy rekening (giro) atas nama pengurus organisasi, kelompok, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan; b. photo copy rekening (giro) atas nama organisasi, bagi organisasi pemerintah dan atau semi pemerintah seperti, PMI, KONI, Pramuka, Korpri dan PKK; c. photo copy KTP calon penerima; d. Surat pernyataan pemohon tentang rencana penggunaan dana bantuan (bermaterai); e. Berita acara hasil Verifikasi dari Tim Verifikasi; f. Dokumen pendukung lainnya, seperti akta pendirian organisasi atau Surat Keputusan pembentukan organisasi yang bersangkutan. (5) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempersiapkan persyaratan realisasi pelaksanaan anggaran yang terdiri dari : a. pengecekan syarat-syarat pencairan yang terdiri dari : 5
1) photo copy rekening (giro) atas nama pengurus organisasi, kelompok, Masyarakat dan Organisasi kemasyarakatan; 2) photo copy rekening (giro) atas nama organisasi, bagi organisasi pemerintah dan atau semi pemerintah seperti, PMI, KONI, Pramuka, Korpri dan PKK; 3) photo copy KTP calon penerima; 4) Kwitansi tanda terima bantuan (bermaterai) dari penerima bantuan baik organisasi maupun kelompok, berupa uang; 5) Berita Acara Serah Terima penerima bantuan (bermaterai); 6) Surat keterangan penerima bantuan; 7) Berita acara hasil Verifikaasi dari Tim Verifikasi; 8) Surat Pernyataan Kesanggupan membuat laporan atas pertanggungjawaban keuangan; 9) dokumen pendukung lainnya, seperti akta pendirian organisasi atau Surat Keputusan pembentukan organisasi yang bersangkutan. b. menyampaikan rincian penggunaan anggaran kepada bendahara pengeluaran untuk diterbitkan Surat Permohonan Pembayaran (SPP); c. bersama bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu menyampaikan surat permohonan agar diterbitkan SPM; d. menampung dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari penerima bantuan yang telah merealisasikan anggaran; e. bersama-sama dengan koordinator dan/atau tim verifikasi melaksanakan pengecekan lapangan hasil realisasi pelaksanaan belanja bantuan yang dilaksanakan oleh penerima bantuan. (6) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyampaikan Surat Perintah Membayar langsung kepada Bendahara Umum Daerah. Bagian Ketiga Pengawasan Pasal 9 Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan penggunaan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Karawang.
bantuan
BAB IV TUGAS PENERIMA BANTUAN Pasal 10 Penerima bantuan wajib melaporkan pertanggungjawaban penggunaan bantuan kepada Bupati Karawang melalui DPPKAD. BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 11 Pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini yang terdiri dari : a. Lampiran I : Mekanisme Pencairan Bantuan Keuangan
6
b.
c.
d.
e.
f.
g. h.
Lampiran II
: Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Penyelenggaraan Kejar Paket B Setara SMP Pemerintah Kabupaten Karawang Lampiran III : Mekanisme Bantuan Sosial Bina Keagamaan dan Budaya Bagi Kelompok Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Organisasi Pemerintah dan Organisasi Keagamaan Lampiran IV : Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat Pemerintah Kabupaten Karawang Bidang Perekonomian Lampiran V : Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Karawang Bidang Politik dan Perlindungan Masyarakat Lampiran VI : Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pemerintah Kabupaten Karawang Lampiran VII : Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Kepada Organisasi Pemerintah Lampiran VIII : Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Kompensasi Desa Dan Lunas PBB Bidang Pemerintah Desa BPMPD Kabupaten Karawang BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 12
Pada saat peraturan ini mulai berlaku, segala ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 13 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.
7
Ditetapkan di K a r a w a n g pada tanggal BUPATI KARAWANG, ttd
DADANG S. MUCHTAR Diundangkan di K a r a w a n g pada tanggal Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN K A R A W A N G, ttd
IMAN SUMANTRI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2010 NOMOR :10
SERI : E
.
8
LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 10 TAHUN 2010 TANGGAL : 11 MEI 2010
MEKANISME PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN
A.
B.
SYARAT PERMOHONAN BANTUAN YANG HARUS DILENGKAPI : 1.
Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus, terdiri dari : a. Ketua : b. Sekretaris; c. Bendahara.
2.
Photo copy Buku Rekening Bank (Nomor Rekening), atas nama kelompok;
3.
Proposal Permohonan lengkap gambar domisili tersebut / Surat Permohonan yang disetujui / diketahui oleh Kepala Desa / Kelurahan dan Camat setempat.
VERIFIKASI KELAYAKAN PEMOHON OLEH TIM VERIFIKASI KECAMATAN DAN KABUPATEN. 1. Berita Acara dari tim verifikasi yang diketahui oleh Camat; 2. Keputusan Bupati tentang Penetapan Calon Penerima Bantuan; 3. Ijin Prinsip : a. Persetujuan/Disposisi, dari : 1) Bupati; 2) Sekretaris Daerah; 3) Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD). b. Berita Acara (BA) pembayaran (bermaterai yang sudah ditandatangani;) c. Kwitansi pembayaran (bermaterai yang sudah ditandatangani); d. Surat pernyataan pemohon (bermaterai yang sudah ditandatangani) Adapun pemberkasan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang terdiri dari : a. Pengantar (SPP.1); b. Ringkasan (SPP.2); c. Rincian Penggunaan Dana (SPP.3); d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB).
C.
DOKUMEN LAPORAN / SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN. 1. Surat Pengantar; 2. Buku Kas Umum (BKU); 3. Lampiran-lampiran, terdiri dari : a. Kwitansi 1) Bantuan keuangan sebesar Rp.250.000,- < Rp.1.000.000,- menggunakan materai nominal Rp.3.000,-; 2) Bantuan keuangan sebesar Rp.1.000.000,- keatas menggunakan materai nominal Rp.6.000,-; 3) Pembelian barang harus disertai dengan faktur pembelian, b. Berita Acara Penyerahan Uang c. Surat Pernyataan.
1
D.
SISTEM PENCAIRAN DANA BANTUAN KEUANGAN.
DPPKAD menerima usulan proses pencairan bantuan berdasarkan SK Bupati dan Ijin Prinsip
Bank Jabar Banten selaku Kas Daerah Kab.Karawang menerima SP2D bantuan untuk dipindahbukukan kepada Rekening masing-masing penerima bantuan
Penerima Bantuan mencairkan dana bantuan
Tim Verifikasi Kabupaten Mengusulkan Penerbitan SK.Bupati tentang Penerima Bantuan
E.
Pembuatan/Penerbitan SK tentang Penerima Bantuan Oleh Bagian Hukum
CHEK LIST KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG. a. Rencana penggunaan bantuan/proposal ( Ada/Tidak Ada ) b.
Photo copy rekening atas nama lembaga kelompok
( Ada/Tidak Ada )
c.
Susunan Pengurus Kelompok diketahui Kepala Desa/Kel.
( Ada/Tidak Ada )
d.
Photo copy KTP Ketua, Bendahara dan Sekretaris
( Ada/Tidak Ada )
e.
Kwitansi Tanda Terima Bantuan Bermaterai
( Ada/Tidak Ada )
f.
Berita Acara Serah Terima Bantuan
( Ada/Tidak Ada )
g.
Surat Pernyataan Penerima Bantuan
( Ada/Tidak Ada )
h.
Berita Acara Verifikasi
( Ada/Tidak Ada )
i.
Salinan SK Bupati Penetapan Calon Penerima Bantuan
( Ada/Tidak Ada )
2
Unit Organisasi
:
Karawang, Nomor Sifat Lampiran Perihal
: : : :
970 /…………/……… Biasa. 1 (satu) berkas. Pengiriman Surat Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Bantuan Keuangan Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2010.
Yth.
2010.
Bupati Karawang Melalui : Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang. diKARAWANG
Bersama ini disampaikan SPJ Bantuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM)
Kabupaten
Karawang
sebesar
Rp………………………….
(……………………………………..………………………………………………….) digunakan
yang
untuk…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………….., dengan rincian sebagai berikut : No Urut
Uraian
Jumlah uang yang di-SPJ-kan (Rp.)
Banyaknya Lampiran (berkas/lembar)
1
2
3
4
Jumlah Karawang,……………………………….. Ketua Kelompok.
____
3
BUKU KAS UMUM Halaman :……. Nomor Urut
Tanggal
Uraian
Penerimaan (Rp)
Pengeluaran (Rp)
Jumlah bulan / tanggal ini Jumlah bulan / tanggal lalu Jumlah sampai dengan bulan / tanggal ini Sisa Pada hari ini tanggal Oleh kami didapat dalam kas Rp.l Terbilang Terdiri dari : -
Tunai
Rp.
-
Sisa Bank
Rp.
-
Surat-surat berharga
Rp.
Ketua Kelompok………………………. ……………………………………………
Bendahara ………………………… …………………………………………….
______________________ Nama Jelas
______________________ Nama Jelas
4
Tanggal BKU Nomor BKU Kode Rekening
: : :
KWITANSI (TANDA PEMBAYARAN) SUDAH TERIMA DARI : BANYAKNYA : Rp. Yaitu untuk :
MENYETUJUI : ……………………………….. ………………………………..
BENDAHARA ……………………………
YANG MENERIMA ……………………………… ……………………………… materai
____________________
_______________________
_____________________
5
PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jalan A. Yani No.1 Telp. (0267) 429800 Fax (0267) 429811 KARAWANG 41314
BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG BELANJA BANTUAN Nomor : ………………………………….
Pada hari ini…………………tanggal…….....……...bulan.......................tahun dua ribu sepuluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP Jabatan
: : : Selanjutnya disebut Pihak Kesatu
Nama Jabatan Alamat
: : : Selanjutnya disebut Pihak Kedua
-
Pihak Kesatu sesuai dengan jabatan dan dasar tersebut di atas telah menyerahkan uang sebesar Rp.......................................... (...........................................................................) kepada pihak Kedua; Pihak Kedua telah menerima uang tersebut sebesar Rp..................................... (............................................ ............................................................................................... ......) Pihak Kedua berkewajiban menggunakan dan mempertanggung jawabkan uang tersebut sesuai dengan peruntukannya.
Demikian Berita Acara Serah Terima Uang ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang menerima Pihak Ke II
Yang menyerahkan Pihak Ke I
_________________
_____________________
Menyetujui : Kuasa Pengguna Anggaran
Mengetahui : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
___________________
_____________________
6
SURAT PERNYATAAN
Nama
:
Jabatan
:
Alamat
:
Dengan ini menyatakan : 1. Telah menerima uang bantuan sosial/hibah/subsidi dari Pemerintah Kabupaten atas ijin prinsip/perintah Bupati Karawang, melalui Bendahara…………………………………... …………………………………………………………….. sebesar Rp………………………………. (……………….…………………………………………………………….)ditransper ke Bank….. melalui rekening………atas nama……..untuk kegiatan…….. 2.
Sesuai dengan Pasal 133 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan akan melaporkan selambat-lambatnya satu bulan setelah pencairan mengenai perkembangan penggunaan keuangan kepada Bupati Karawang melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang.
3.
Bersedia diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Karawang maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat.
4.
Bersedia bertanggungjawab atas penggunaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut secara baik dan benar, apabila saya tidak membuat/melaporkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada waktunya, Saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan yang berlaku
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh rasa tanggungjawab dan tanpa ada paksaan dari Pihak manapun. Karawang,
2010
Yang Membuat Pernyataan
------------------------------------------
7
BERITA ACARA TIM VERIFIKASI BANTUAN BIDANG.................. ================================================================ Pada hari ini…………………tanggal……………..bulan....................tahun dua ribu sepuluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini sesuai dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor ......................................tanggal .................................. tentang ................................................ .................................................. ........................................................ ......................................... ................................., .......................................... ........................................................... ................................................................................................ ........................ ....................................................................., telah melaksanakan verifikasi setempat terhadap : I.
Data Umum 1.
Nama Kelompok/Perusahaan
:
Alamat Lengkap
: :
Status Tempat Usaha
: :
Tahun Pembentukan Kelompok : Legalitas 2.
:
Susunan Pengurus dan Anggota : Ketua
:
Sekretaris
:
Bendahara
:
Anggota
: : : : : : : : :
II.
Permasalahan / Kendala Usaha Saat ini :
III.
Kondisi Kegiatan, Usaha Kelompok. Nama
:
Bidang Usaha
:
Omzet/Bulan
:
Nilai Investasi : (Diluar Tanah & Bangunan) Prospek Usaha
: 8
: Demikian verifikasi ini dibuat segala uraian dan penjelasan hasil verifikasi sebagaimana tersebut di atas dibuat dengan sebenarnya, kebenaran material dan keterangan penjelasan merupakan tanggung jawab calon penerima bantuan. Tim sepakat untuk berpendapat bahwa permohonan yang bersangkutan layak / tidak lanyak *) diberi bantuan untuk penguatan modal kerja sebesar Rp................................................................. (.......................... ...............................................................................................................) untuk dipertimbangkan.
Karawang,...............................................................2010 Penanggung Jawab Kelompok
Tim Verifikasi Bantuan Langsung Bidang.......................................................... Pemerintah Kabupaten Karawang TA.2010
(................................................................) 1 2 3 4 5
( (Koordinator Lapangan Merangkap Anggota) ( (Sekretaris Lapangan Merangkap Anggota) ( (Anggota) ( (Anggota) ( (Anggota)
) ) ) ) )
MENGETAHUI : Ketua Tim Verifikasi
Sekretaris Tim Verifikasi
__________________________________
_______________________________________
9
LAMPIRAN II
: PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 10 TAHUN 2010 TANGGAL : 11 MEI 2010
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN PENYELENGGARAAN KEJAR PAKET B SETARA SMP PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
I.
PENDAHULUAN a.
Latar Belakang. Pendidikan Kesetaraan merupakan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum mencakup program Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs, dan Paket C setara SMA/MA dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional peserta didik. Adapun tujuan diselenggarakannya pendidikan kesetaraan khusus untuk Paket B adalah untuk: 1. Memperluas akses pendidikan dasar sembilan tahun melalui jalur pendidikan nonformal program Paket B setara SMP/MTs yang menekankan pada keterampilan dan kepribadian. 2. Meningkatkan mutu dan daya saing lulusan serta relevansi program dan daya saing pendidikan kesetaraan program Paket B. 3. Menguatkan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik terhadap penyelenggaraan dan penilaian program pendidikan kesetaraan Program B adalah program Wajar Dikdas 9 tahun pada jalur pendidikan nonformal setara SMP/MTs bagi siapapun yang terkendala ke pendidikan formal atau berminat dan memilih pendidikan kesetaraan untuk ketuntasan program Wajar Dikdas. Pemegang ijazah Program B memiliki hak eligibilitas yang sama dengan ijazah SMP/MTs untuk Paket B. Sasaran Paket B adalah mereka yang berusia 13– 18 tahun atau lebih, dalam kondisi putus sekolah karena kesulitan ekonomi (miskin), mereka yang berada di kabupaten dan berkeinginan menyelesaikan pendidikan Dasar setara SMP/MTs. Juknis ini memberikan panduan bagi lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan dalam mengajukan proposal untuk memperoleh bantuan Biaya Operasional Penyelenggaraan Paket B dalam penyelengaraan pembelajaran pendidikan kesetaraan.
b.
Pengertian 1. Bantuan keuangan penyelenggaraan Kejar Paket B adalah bantuan yang diberikan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) berupa uang yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat bidang perekonomian; 2. Kejar Paket B adalah satuan pendidikan luar sekolah yang ada di jalur pendidikan non formal yang setara dengan SMP, Program Kejar Paket B diperuntukan bagi masyarakat yang karena sesuatu atau lain hal tidak bisa mengikuti atau belum menyelesaikan pendidikan formal setingkat SMP atau yang sederajat, yang dikarenakan alasan ekonomi, domisili dll, dan agar mereka mempunyai bekal kemampuan dasar yang merupakan perluasan serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang setara dengan Sekolah Menengah Pertama. 3. PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) adalah satuan pendidikan luar sekolah dan merupakan Lembaga yang menjadi wadah atau pusat dari sastuan satuan pendidikan luar sekolah lainnya, PKBM diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk mengerakanpembangunandi bidang sosial, ekonomi dan budaya. PKBM dibentuk oleh masyarakat, merupakan milik masyarakat dan dikelola oleh masyarakat untuk memperluas pelayanan kebutuhan belajar masyarakat.
1
4. Dana Bantuan sosial adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat dan dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda terima uang beserta bukti penggunaannya; 5. Bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan oleh DPPKAD dalam kelompok belanja tidak langsung dan disalurkan melalui transfer dana kepada penerima bantuan.
II.
c.
Maksud dan Tujuan 1. Maksud ditetapkannya petunjuk bantuan keuangan penyelenggaraan Kejar Paket B Setara SMP Pemerintah Kabupaten Karawang bidang pendidikan ini sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan keuangan penyelenggaraan Paket B berupa uang untuk mendukung proses pembelajaran Paket B kepada PKBM agar bantuan, tepat sasaran, tepat guna sesuai ketentuan yang berlaku; 2. Tujuan ditetapkannya petunjuk bantuan keuangan untuk penyelenggaraan Kejar Paket B setara SMP Pemerintah Kabupaten Karawang bidang pendidikan ini untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Kejar Paket B, peningkatan rata rata lama sekolah yang pada gilirannya meningkatkan Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Karawang;
d.
Ruang Lingkup Ruang lingkup bantuan keuangan penyelenggaraan Kejar Paket B Setara SMP berupa uang untuk penyelenggaraan proses belajar mengajar di kelompok belajar atau PKBM di bidang pendidikan dilaksanakan melalui belanja bantuan sosial.
PERSYARATAN DAN SASARAN a. Persyaratan Bantuan keuangan penyelenggaraan Kejar Paket B Setara SMP di bidang pendidikan diberikan dalam bentuk uang secara selektif kepada kelompok belajar Paket B yang terhimpun di PKBM yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan kesetaraan dengan persyaratan : 1. Adanya Proposal penyelengaraan Kelompok Belajar Paket B yang diusulkan oleh UPTD TK/SD ditujukan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melalui Bidang PNFI. 2. Kelompok Belajar Paket B Setara SMP yang terhimpun dalam PKBM dan menyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket B. 3. Membuat surat pernyataan (bermaterai secukupnya) tentang penggunaan bantuan; 4. Kegiatan pendidikan kesetaraan sesuai dengan juklak dan juknis penyelenggaraan Paket B. 5. Mempunyai warga belajar atau peserta didik dengan jumlah minimal 20 orang warga belajar. 6. Memiliki panti atau tempat kegiatan belajar mengajar yang memadai dan juga mempunyai tenaga tutor minimal 6 orang tenaga tutor b. Sasaran Sasaran Program Paket B Tahun Anggaran 2009 ditetapkan sebanyak 108 kelompok kelas l lanjutan dan dan 120 kelas satu semester 1, yang masing masing kelompok terdiri dari 20 warga belajar. Adapun Kejar Paket B kelas 1 lanjutan yang jumlahnya 108 kelompok, adalah kejar paket B yang mulai pembelajarannya Bulan Juli 2008 yang pada waktu itu Bupati Karawang menginstruksikan agar program Paket B diselenggarakan di tiap-tiap kecamatan dengan jumlah warga belajar 60 wb. Dan untuk tahun sekarang Kejar Paket B Kelas baru setiap kecamatan dibentuk 4 kelompok belajar atau setiap kecamatan 80 warga belajar tersebar di seluruh Kecamatan se Kabupaten Karawang.
III.
SUMBER DANA DAN MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN a.
Sumber Dana Dana Bantuan Penyelenggaraan program Paket B bersumber dari APBD Kabupaten Karawang. Dana bantuan penyelenggaraan Paket B ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
2
b.
c.
d.
Pemanfaatan Dana. Dana bantuan penyelenggaraan Paket B kelas lanjutan dan tes penempatan siswa ditetapkan dengan Keputusan Bupati . Mekanisme Pengajuan dan Penyeluran Dana. 1. Penyelenggara program Paket B / PKBM melalui UPTD TK SD Kecamatan mengajukan Proposal penyelenggaraan Kejar paket B kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang, melalui Bidang PNFI 2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang cq Bidang PNFI menghimpun, menelaah proposal dan apabila dinilai layak dapat melanjutkan pengajuan proposal untuk di verifikasi oleh Tim Verifikasi yang ditentukan. 3. Tim Verifikasi melalukan verifikasi terhadap proposal yang diajukan oleh Kelompok Belajar / PKBM yang mengusulkan program Paket B. 4. Surat Keputusan Bupati Karawang tentang Penetapan PKBM penerima bantuan keuangan penyelenggaraan Kejar paket B. 5. Penyaluran dana Bantuan disampaikan oleh DPPKAD kepada PKBM melalui rekening PKBM penyelenggara program paket B. 6. Penerima dana bantuan atau PKBM membuat berita acara yang dilengkapi dengan kwitansi penerimaan yang bermeterai cukup. 7. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana kepada Bupati melalui DPPKAD. 8. Bupati melalui DPPKAD menyalurkan dana bantuan kepada PKBM penyelenggara program Paket B melalui Rekening PKBM masing-masing. 9. PKBM segera memanfaatkan bantuan dana tersebut, sesuai dengan alokasi dana yang telah ditetapkan. Verifikasi 1. Guna kelancaran pelaksanaan verifikasi, Bupati membentuk tim verifikasi yang keanggotaannya terdiri dari unit kerja/instansi terkait; 2. Berdasarkan usulan dari Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana untuk selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap calon penerima bantuan; 3. Pembentukan tim verifikasi tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati. a) Tugas Tim Verifikasi 1. Tim verifikasi bertugas melakukan verifikasi keberadaan calon penerima bantuan dengan kegiatan yang dapat diberikan bantuan, serta membuat berita acara dan usulan kepada Dinas Pendapatan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sebagai bahan pertimbangan guna menetapkan calon penerima bantuan keuangan penyelengaraan Kejar Paket B Setara SMP. 2. Materi verifikasi, meliputi : a. Warga Belajar; b. Ketenagaan, ( Penyelenggara dan Tutor ); c. Sarana dan Prasarana pendukung PBM; d. Administrasi Kejar. 3. Dalam melaksanakan tugas , Tim verifikasi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karawang. 4. Tim verifikasi dan atau Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tidak berkewajiban memproses pencairan dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini. 5. Berdasarkan hasil verifikasi yang disampaikan oleh tim verifikasi, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) menetapkan penerima bantuan keuangan penyelengaraan Kejar paket B yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Karawang. 6. Keputusan Bupati tentang penetapan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 di atas, selanjutnya DPPKAD memproses pencairan serta menyampaikan kepada masing-masing penerima bantuan .
3
e.
Personalia Tim Verifikasi. Personalia Tim verifikasi terdiri dari Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang sebagai Penanggungjawab, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang sebagai Ketua, Sekretaris Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang sebagai Sekretaris, dan Anggota terdiri dari Kepala Bidang PNFI, Kasi Kesetaraan dan Kursus, dan Staf Seksi Kesetaraan dan Kursus. Susunan Tim Verifikasi adalah sebagai berikut : Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Sekretaris : Kepala Bidang PNF I Anggota : Kepala Seksi Kesetaraan dan Kursus Bidang PNFI dan Pelaksana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang
f.
MONITORING DAN EVALUASI 1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan keuangan penyelenggaraan Kejar Paket B dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan melalui surat perintah kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang sesuai dengan kewenangannya; 2. Jumlah anggota tim monitoring dan evaluasi yang dibentuk oleh kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud nomor 1 di atas sebanyak 5 orang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretais Dinas, Kepala Bidang PNFI, Kasi Kesetaraan dan Kursus dan Pelaksana di Seksi Kesetaraan. Tim Monitoring dan evaluasi sebagaimana tersebut di atas, bertugas : a. Menyiapkan/ menyusun questioner dan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi; b. Melakukan inventarisasi permasalahan yang dihadapi dan solusi pemecahannya; c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan progam/kegiatan pemberian bantuan keuangan penyelenggaran Kejar Paket B setara SMP. 3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, tim monitoring dan evaluasi menyampaikan laporan kegiatan bulanan kepada Bupati Karawang melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.
BUPATI KARAWANG TTD
DADANG S MUCHTAR
4
LAMPIRAN III
: PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 10 TAHUN 2010 TANGGAL : 11 MEI 2010
MEKANISME BANTUAN SOSIAL BINA KEAGAMAAN DAN BUDAYA BAGI KELOMPOK MASYARAKAT, ORGANISASI MASYARAKAT,ORGANISASI PEMERINTAH DAN ORGANISASI KEAGAMAAN
I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam rangka pemenuhan sebagian dari hak-hak masyarakat akan kebutuhan kesehatan, pendidikan, peningkatan produktifitas masyarakat, perlindungan sosial, tersedianya sarana-prasarana peribadatan maka Pemerintah Kabupaten Karawang sesuai dengan Visi/Misi mengedepankan bidang kesehatan dan pendidikan, mengalokasikan anggaran untuk bantuan sosial, bina keagamaan dan budaya bagi kelompok masyarakat, organisasi masyarakat dan pemerintah, organisasi keagamaan dan organisasi pemerintah lainnya. B. Pengertian Dalam petunjuk pelaksanaan ini yang dimaksud dengan : 1. Belanja Hibah adalah Pemberian bantuan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam bentuk uang kepada organisasi pemerintah, kelompok masyarakat dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah, diberikan kepada : a. Organisasi lembaga pendidikan b. Organisasi keolahragaan c. Organisasi wanita d. Organisasi sosial e. Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan 2. Belanja bantuan sosial adalah pemberian bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Karawang dalam bentuk uang kepada kelompok/anggota masyarakat, kelompok masyarakat dan organisasi keagamaan secara selektif,tidak mengikat dan diupayakan dalam penetapan besaran bantuannya sejalan dengan jiwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dengan nilai maksimum Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 3. Bantuan bea siswa kepada mahasiswa adalah pemberian Pemerintah Kabupaten Karawang dalam bentuk uang kepada yayasan/lembaga pendidikan tinggi. C. Maksud dan Tujuan Tujuan penyediaan belanja Hibah, Bantuan Sosial, bantuan keuangan dan sarana prasarana kegiatan keagamaan diantaranya menunjang produktifitas masyarakat dari aspek sosial, ekonomi dan budaya yang akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat yang lebih sejahtera.
1
II. MEKANISME PELAKSANAAN A. Petunjuk Pelaksanaan 1. Program bantuan sarana prasarana bidang keagamaan diarahkan pada kebijakan peningkatan mutu kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Karawang melalui peningkatan sarana peribadatan. 2. Pemerintah Kabupaten Karawang mengalokasikan bantuan sosial bagi warga masyarakat yang terkena musibah bencana, santunan kematian bagi tokoh masyarakat dan bantuan pengobatan bagi masyarakat miskin serta santunan bagi anak yatim. 3. Pemerintah Kabupaten Karawang mengadakan program bantuan bea siswa kepada mahasiswa dengan lokasi perguruan tinggi di Kab. Karawang. 4. Koordinator pelaksanaan Verifikasi belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keagamaan dilaksanakan oleh Bagian Kesra Setda Kab. Karawang. Selaku Koordinator, Bagian Kesra memverifikasi belanja hibah bagi kelompok belanja organisasi keolahragaan, organisasi kewanitaan yang tergabung dalam wadah Gabungan Organisasi Wanita (GOW), organisasi sosial, hibah pada kelompok masyarakat/perorangan dan bantuan kepada organisasi keagamaan serta bantuan bea siswa kepada mahasiswa secara periodik akan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dimaksud. B. Petunjuk Teknis 1. Tugas Koordinator Verifikasi adalah memverifikasi belanja hibah organisasi keolahragaan, organisasi kewanitaan yang tergabung dalam wadah gabungan organisasi wanita, organisasi sosial, hibah kepada kelompok masyarakat/perorangan dan bantuan kepada organisasi keagamaan serta bantuan bea siswa kepada mahasiswa, dengan tugas : a. Menghimpun ajuan/proposal yang diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan bantuan kegiatan sosial dan bantuan kegiatan keagamaan serta bantuan pembangunan sarana keagamaan. b. Menghimpun ajuan/proposal yang diajukan kepada Bupati dari organisasi keolahragaan, kewanitaan dan organisasi sosial. c. Mengusulkan kepada Bupati alokasi anggaran dan penerima bantuan kegiatan Hibah organisasi keolahragaan, kewanitaan dan organisasi sosial, masyarakat/perorangan serta bantuan kepada organisasi keagamaan. d. Mengusulkan kepada Bupati alokasi anggaran dan penerima bantuan bea siswa kepada mahasiswa. 2. Untuk pelaksanaan kegiatan, Bupati atas usul koordinator Verifikasi membentuk Tim Verifikasi dengan tugas : a. Meneliti keberadaan/eksistensi pemohon b. Menghimpun data otentik tentang keberadaan pemohon termasuk data keanggotaannya. c. Meneliti objek yang diajukan untuk mendapat bantuan d. Menilai kelayakan objek dan mempertimbangkan nilai bantuan untuk diusulkan kepada Bupati. e. Membuat Berita Acara Verifikasi
2
f. Melaporkan hasil verifikasi dan mengusulkan nilai bantuan sebagai bahan pertimbangan Bupati. g. Meneruskan laporan hasil verifikasi yang telah disetujui Bupati kepada DPPKAD. 3. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi bertanggungjawab kepada Bupati.
BUPATI KARAWANG TTD
DADANG S. MUCHTAR
3
LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 10 TAHUN 2010 TANGGAL : 11 MEI 2010 PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG BIDANG PEREKONOMIAN.
I.
PENDAHULUAN a.
Latar Belakang. Salah satu program prioritas pembangunan Kabupaten Karawang adalah program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program ini diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlidungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya sehingga mampu meningkatkan kedudukan , peran dan potensi usaha mikro dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Sejalan dengan pemikiran tersebut upaya yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam penjabaran program prioritas dimaksud adalah melalui bantuan keuangan modal kerja kepada pelaku usaha mikro yang tergabung dalam kelompok usaha atau koperasi yang memiliki kegiatan usaha dibidang pertanian, perikanan, peternakan, kelautan, perdagangan dan jasa dengan sistim bergulir dalam kelompok. Perguliran ini diarahkan untuk terciptanya kelompok usaha yang memiliki daya saing yang tinggi, terciptanya kebersamaan dengan para anggota, usaha bersifat berkelanjutan serta mempunyai efek terhadap penyerapan tenaga kerja.
b.
Pengertian 1. Bantuan langsung masyarakat bidang perekonomian adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat kelompok pelaku usaha kecil atau lembaga kemasyarakatan secara selektif,tidak mengikat dan diupayakan dalam penetapan besaran bantuannya sejalan dengan jiwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, berupa uang yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat bidang perekonomian; 2. Masyarakat bidang perekonomian adalah orang perseorangan yang berhimpun dalam kelompok dan memiliki kegiatan usaha yang nyata; 3. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang mendukung atau mempunyai kegiatan dibidang perekonomian seperti Koperasi, Karang Taruna, Kelompok usaha bersama, Kelompok Tani Nelayan, kelompok pembudidaya ikan, kelompok usaha dibidang agribisnis , industri kecil, kelompok yang melakukan pembinaan terhadap industri kecil dan kelompok lain yang dipertimbangkan untuk mendapatkan bantuan 4. Dana Bantuan sosial adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat dan dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda terima uang beserta bukti penggunaannya; 1
5. Bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan oleh DPPKAD dalam kelompok belanja tidak langsung dan disalurkan melalui transfer dana kepada penerima bantuan. 6. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan yang terhimpun dalam kelompok dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). c.
Maksud dan Tujuan 1. Maksud ditetapkannya petunjuk bantuan langsung masyarakat bidang Pemerintah Kabupaten Karawang bidang perekonomian ini sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan langsung berupa uang untuk penguatan modal usaha kepada masyarakat bidang perekonomian, tepat sasaran, tepat guna sesuai ketentuan yang berlaku; 2. Tujuan ditetapkannya petunjuk bantuan langsung masyarakat Pemerintah Kabupaten Karawang bidang perekonomian ini untuk meningkatkan pendapatan, meningkatkan kesempatan berusaha, peningkatan daya beli masyarakat yang pada gilirannya meningkatkan Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Karawang;
d.
Ruang Lingkup Ruang lingkup bantuan sosial langsung berupa uang untuk penguatan modal usaha masyarakat bidang perekonomian dilaksanakan melalui belanja bantuan sosial.
II. PERSYARATAN, SASARAN DAN KRITERIA A. Persyaratan Bantuan langsung masyarakat bidang perekonomian diberikan dalam bentuk uang secara selektif kepada perseorangan yang terhimpun dalam kelompok atau lembaga kemasyarakatan yang mempunyai kegiatan perekonomian skala mikro, bersifat tidak terus menerus dengan persyaratan : 1. Pelaku usaha mikro yang terhimpun dalam kelompok mempunyai kegiatan usaha; 2. Mengajukan usulan penggunaan bantuan (proposal); 3. Membuat surat pernyataan (bermaterai secukupnya) tentang penggunaan bantuan; 4. Kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan / tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Berdomisili di Kabupaten Karawang yang dibuktikan dengan photo copy KTP; 6. Memiliki kegiatan usaha ekonomi skala mikro dan berpeluang untuk berkembang dengan kegiatan usaha yang sejenis atau satu rumpun sesuai dengan kegiatan bidangnya dan dalam satu desa di wilayah kecamatan yang bersangkutan; 7. Surat keterangan usaha dari kepala desa/kelurahan; 8. Membuat dan melampirkan surat keterangan yang diketahui kepala desa/ kelurahan dan camat, bahwa yang bersangkutan (penerima bantuan) tidak sedang menerima fasilitas bantuan keuangan dua tahun terakhir.
2
9. Bentuk pemberian bantuan kepada kelompok usaha bidang perekonomian hanya meliputi bidang perdagangan, bidang perikanan dan peternakan, bidang pertanian dan bidang perkoperasian, hal tersebut berkaiatan dengan pembinaan berkelanjutan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersangkutan. B. Sasaran 1. Masyarakat pelaku usaha mikro yang tergabung dalam koperasi 2. Masyarakat pelaku usaha mikro yang tergabung dalam kelompok usaha non koperasi; 3. Jumlah bantuan dibatasi tidak melebihi batas toleransi untuk penunjukan langsung, dengan nilai maksimum Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya; 4. Pemberian bantuan sosial harus didasarkan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas keadilan, trasparan dan memprioritaskan kepentingan masyarakat luas. C. Kriteria 1. Bantuan langsung masyarakat untuk koperasi dengan kriteria : a) Lembaga koperasi primer yang sudah berbadan hukum minimal 1 (satu) tahun; b) Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku terakhir; c) Memiliki pengurus dan pengawas yang dipilih dan diangkat oleh rapat anggota; 2. Bantuan langsung masyarakat untuk kelompok non koperasi dengan kriteria : a) Mempunyai organisasi dan pengurus yang aktif minimal ketua, Sekretaris dan Bendahara; b) Jumlah anggota minimal 5 (lima) orang maksimal 20 (dua puluh ) orang; c) Mempunyai aturan yang disepakati oleh anggota kelompok; D. Kewajiban Pengurus Kelompok. Kewajiban pengurus kolompok usaha koperasi dan non koperasi adalah : 1. Menyeleksi calon anggota yang akan diajukan untuk mendapatkan bantuan penguatan modal kerja; 2. Menjamin keberlanjutan dan pengembangan usaha anggota penerima bantuan; 3. Mempertanggungjawabkan atas hasil proses capaian kerja dan penggunaan dananya, dengan membuat dan menyampaikan SPJ penggungaan dana kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD. III.
SUMBER DANA DAN MEKANISME BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT A. Sumber Dana Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang mengalokasikan bantuan langsung masyarakat dibidang perekonomian melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, yang dicairkan melalui rekening penerima;
3
B. Mekanisme Bantuan langsung masyarakat 1. Bantuan langsung masyarakat bidang perekonomian atas usulan dari masyarakat berdasarkan ajuan proposal di verifikasi oleh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi, Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana tersebut di atas, bertugas a. melakukan pengujian dan penilaian cepat partisipatif pada lokasi calon penerima bantuan sesuai kewenangan SKPD masing-masing; b. melakukan identifikasi calon penerima dan besarnya bantuan; c. melakukan seleksi calon penerima bantuan; d. mengusulkan hasil seleksi calon penerima bantuan kepada Bupati ; 3. Para penerima bantuan membuka rekening pada bank pelaksana. 4. Dinas Pendapatan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) menyampaikan surat perintah membayar langsung kepada kantor bank kas daerah Kabupaten Karawang, sebagai penyalur untuk pencairan dengan cara di transfer ke rekening penerima bantuan yang dilampiri dengan : a. Keputusan Bupati Karawang tentang Penetapan penerima bantuan langsung masyarakat bidang perekonomian; b. Rencana penggunaan bantuan (proposal) c. Photo copy Rekening atas nama lembaga kelompok penerima bantuan langsung masyarakat bidang perekonomian; d. Susunan pengurus kelompok yang diketahui oleh kepala desa/lurah; e. Photo copy KTP ketua, bendahara dan sekretaris kelompok calon penerima bantuan; f. Kwitansi tanda terima bantuan (bermaterai) dari pengurus kelompok (bendahara dan ketua kelompok) kepada masing-masing anggota kelompok penerima bantuan dalam bentuk uang; g. Berita acara serah terima penerima bantuan (bermaterai); h. Berita acara tim verifikasi; i. Surat pernyataan penerima bantuan /kesepakatan penerima bantuan (bermaterai); j. Dokumen pendukung lainnya seperti Akta pendirian koperasi, Berita acara Rapat Anggota Tahunan Koperasi. IV. PENEMPATAN, PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN A. Penempatan, Penyaluran Penempatan bantuan langsung bidang perekonomian dalam bentuk uang tunai untuk penguatan modal kerja usaha mikro ditempatkan pada pengurus kelompok usaha, dimana kelompok usaha bertindak sebagai penyalur dan menampung pengembalian dari para anggota penerima bantuan.
4
B. Penyaluran Besarnya pemberian penyaluran bantuan untuk penguatan modal kerja usaha mikro ditetapkan berdasarkan kelayakan usaha, Kepercayaan (amanah) dan komitmen para anggota kelompok bahwa dana bantuan harus berkembang dalam memberdayakan pelaku usaha mikro. C. Pengembalian 1. Bantuan dana penguatan modal kerja usaha mikro bersifat bergulir dalam kelompok yang pergulirannya disetorkan kepada bendahara kelompok paling lama 5 (lima) bulan dengan sistim pengembalian perguliran didasarkan atas kesepakatan anggota kelompok (harian, mingguan dan bulanan) untuk digulirkan kembali kepada pelaku usaha mikro lain yang dinyatakan layak/memenuhi persyaratan . 2. Dana pengembalian dari penerima bantuan disimpan pada lembaga keuangan pemerintah yang terdekat atas nama bendahara dan ketua kelompok serta dapat dicairkan kembali apabila telah memenuhi batas tertentu untuk disalurkan kepada anggota lain yang memenuhi persyaratan . 3. Apabila penerima bantuan penguatan modal kerja usaha mikro telah dilunasi , maka penerima bantuan dapat memohon kembali kepada pengurus kelompok untuk mendapatkan bantuan modal kerja baru periode berikutnya V.
VERIFIKASI 1. Guna kelancaran pelaksanaan verifikasi, Bupati membentuk tim verifikasi yang keanggotaannya terdiri dari unit kerja/instansi terkait; 2. Berdasarkan usulan dari Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana untuk selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap calon penerima bantuan; 3. Pembentukan tim verifikasi tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati. A. Tugas Tim Verifikasi 1. Tim verifikasi bertugas melakukan verifikasi keberadaan calon penerima bantuan dengan kegiatan yang dapat diberikan bantuan, serta mengusulkan penetapan calon penerima bantuan langsung masyarakat bidang perekonomian yang dituangkan dalam Keputusan Bupati. 2. Untuk bantuan bidang perekonomian dari APBD I, tim verifikasi hanya memverifikasi keberadaan calon penerima bantuan, dan tidak mempunyai kewenangan untuk merekomendasikan nilai bantuan yang telah ditetapkan dengan keputusan gubernur. 3. Materi verifikasi sebagaimana tertuang pada lampiran ini, meliputi : a. Organisasi dan manajemen b. Keuangan c. Pemasaran d. Produksi e. Tenaga kerja (sosial ekonomi) 4. Dalam melaksanakan tugas, Tim verifikasi bertanggungjawab kepada Bupati; 5. Tim verifikasi dan atau Bagian Perekonomian tidak berkewajiban memproses pencairan dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.
5
6. Keputusan Bupati tentang penetapan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 di atas, selanjutnya DPPKAD memproses pencairan serta menyampaikan kepada masing-masing penerima bantuan . B. Personalia Tim Verifikasi. Personalia Tim verifikasi terdiri dari Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang sebagai Penanggungjawab, Asisten pembangunan Setda Kabupaten Karawang sebagai Ketua, Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Karawang sebagai Sekretaris, Kepala Dinas SKPD sebagai Koordinator lapangan,Kepala Bidang yang membidangi selaku Sekretaris Lapangan dan 3 (tiga) orang kasi pada masing-masing SKPD sebagai anggota. Susunan Tim Verifikasi adalah sebagai berikut : Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Ketua : Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Karawang Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Karawang 1.
Tim verifikasi Bidang Usaha Pertanian Koordinator : Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Lapangan Karawang Sekretaris lapangan : Kabid Bina Usaha Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang Anggota : 1. Kasi pengolahan Hasil Dinas Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Karawang 2. Kasi Pemasaran Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Karawang 3. Kasi Pengembangan Usaha dan Perijinan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Karawang
2.
Tim Verifikasi Bidang Usaha Perikanan, Kelautan dan Peternakan. Koordinator : Kepala Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Lapangan Kab. Karawang Sekretaris lapangan : Kabid Bina Usaha Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kab. Karawang Anggota : 1. Kasi Program dan Pelaporan Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kab. Karawang 2. Kasi Prasarana bidang Peternakan Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kab. Karawang 3. Kasi Bina Produksi Perikanan Budidaya Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kab. Karawang
3. Tim Verifikasi Bidang Usaha Perindustrian, Perdagangan Pertambangan dan Energi Koordinator : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Lapangan Pertambangan dan Energi Kab. Karawang Sekretaris lapangan : Kabid Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kab. Karawang
6
Anggota
: 1. Kasi IK dan Kerajinan Perindustrian, Perdagangan Pertambangan dan Energi Kab. Karawang 2. Pelaksana pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Pertambangan dan Energi Kab. Karawang 3. Pelaksana pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kab. Karawang
4. Tim Verifikasi Bidang Usaha Koperasi dan UKM. Koordinator : Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lapangan Karawang Sekretaris lapangan : Kabid BUMKN Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang Anggota : 1. Kasi Permodalan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang 2. Kasi Usaha Indisutri dan Permodalan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang 3. Kasi Koperasi non Pertanian Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang VI.
VII.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Perindustrian, Perdagangan , Pertambangan dan Energi dan Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan, Dinas Kebudayan dan Pariwisata, Camat terkait dan Kepala Desa/kelurahan, berkewajiban membina dan mengawasi penggunaan bantuan langsung masyarakat bidang perekonomian untuk digunakan sesuai peruntukannya; Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan penggunaan bantuan langsung masyarakat bidang perekonomian dilakukan oleh Insperktorat Daerah Kabupaten Karawang. MONITORING DAN EVALUASI 1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan langsung masyarakat bidang perekonomian usaha mikro dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan melalui surat perintah masing-masing kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambang dan Energi, Kepala Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan dan Kepala Dinas Kebudayan dan Pariwisata sesuai dengan kewenangannya; 2. Jumlah anggota tim monitoring dan evaluasi yang dibentuk oleh masing-masing kepala Dinas sebagaimana dimaksud nomor 1 di atas sebanyak 4 orang terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bagian/Kepala Bidang, Kasi/Kasubag dan pelaksana yang membidangi. Tim Monitoring dan evaluasi sebagaimana tersebut di atas, bertugas : a. Menyiapkan/ menyusun questioner dan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi; 7
b. Melakukan inventarisasi permasalahan yang dihadapi dan solusi pemecahannya; c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan progam/kegiatan pemberian bantuan langsung masyarakat bidang perekonomian usaha mikro. 3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, tim monitoring dan evaluasi menyampaikan laporan kegiatan bulanan kepada Bupati.
BUPATI KARAWANG, TTD
DADANG S MUCHTAR
8
LAMPIRAN V
: PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 10 TAHUN 2010 TANGGAL : 11 MEI 2010
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG BIDANG POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT I.
PENDAHULUAN a. Latar Belakang Salah satu program pembangunan Kabupaten Karawang adalah program Peningkatan Sistem Politik Dalam Negeri dan Peningkatan Potensi Masyarakat di Bidang Perlindungan Masyarakat, program ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap kedewasaan berpolitik dan pencegahan terhadap penanggulangan bencana di daerah. Peran dan fungsi organisasi kemasyarakatan dan potensi Perlindungan Masyarakat dalam mewujudkan wilayah yang kondusif, aman, serta meminimalisir terjadinya konflik dan bencana perlu didukung oleh semua pihak terutama oleh Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan kondisi tersebut, perlu adanya upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Karawang dalam pelaksanaan program dimaksud melalui bantuan keuangan kepada Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kepemudaan, Pelajar, Mahasiswa, Yayasan, Media, Kominda, FKUB, Dewan Pendidikan, Lembaga Penyelenggaran Pemilu, Sishankamrata, Kesejahteraan Linmas dan Anggota Linmas yang terkena musibah, sakit dan meninggal dunia. b. Pengertian 1. Bantuan sosial bidang politik dan Linmas adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat, organisasi pemerintah dan non pemerintah yang berkaitan dengan bidang Politik dan Linmas secara selektif tidak terus menerus berupa uang yang bertujuan peningkatan eksistensi masyarakat, organisasi pemerintah dan non pemerintah dalam pelaksanaan roda organisasi serta peningkatan motivasi dan kesejahteraan bagi anggota Linmas. 2. Masyarakat Bidang Politik dan Linmas adalah orang perseorangan, kelompok organisasi pemerintah dan non pemerintah dan memiliki kegiatan yang nyata dalam bidang politik dan perlindungan masyarakat 3. Organisasi dan Lembaga adalah wadah/kumpulan orang yang melakukan kerjasama untuk pencapain tujuan tertentu 4. Organisasi/kelompok/anggota Masyarakat adalah sekumpulan orang/masyarakat yang tergabung dalam wadah untuk melakukan kerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 5. Organisasi/Lembaga Pemerintah adalah Wadah yang dibentuk oleh pemerintah yang tugas dan fungsinya membantu program-program pemerintah yang kewenangannya diatur dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. 6. Organisasi/Lembaga Non Pemerintah adalah Wadah yang dibentuk berdasarkan kesamaan fungsi/kegiatan yang membantu program-program pemerintah. 7. Perlindungan Masyarakat (Linmas) adalah orang perseorangan, kelompok yang melaksanakan fungsi dalam meminimalisir dan mencegah terjadinya bencana. 8. Partai Politik adalah Organisasi yang bersifat Nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara suka rela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945;
1
9. Lembaga Penyelanggaran Pemilu adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaran Pemilihan Umum di Kabupaten Karawang. 10. Dana Bantuan Sosial adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada kelompok/organisasi/anggota masyarakat serta organisasi Pemerintah/Non Pemerintah serta harus dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda terima uang beserta bukti penggunaannya. 11. Bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan oleh DPPKAD dalam kelompok belanja tidak langsung dan disalurkan melalui transfer dana kepada penerima bantuan. c. Maksud dan Tujuan 1. Maksud ditetapkannya petunjuk pelaksanaan ini sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan langsung berupa uang untuk pelaksanaan roda kegiatan organisasi pemerintah/non pemerintah, tepat sasaran, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Tujuan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan ini untuk memberikan motivasi, penghargaan dan membantu kelancaran program organisasi yang bersangkutan yang pada akhirnya dapat membantu pencapaian visi dan misi Kabupaten Karawang. d. Ruang Lingkup Ruang lingkup bantuan sosial langsung berupa uang untuk pelaksanaan realisasi program kerja organisasi/kelompok/anggota masyarakat dan Partai Politik serta pemberian uang duka bagi anggota Linmas melalui belanja bantuan sosial. II.
PERSYARATAN, SASARAN DAN KRITERIA a. Persyaratan Bantuan sosial langsung diberikan dalam bentuk uang secara selektif kepada organisasi/kelompok/anggota Masyarakat dan Organisasi Pemerintah/Non Pemerintah bersifat tidak terus menerus dengan persyaratan, sebagai berikut : 1. Organisasi/Kelompok/Anggota Masyarakat : a) Telah terdaftar di Kantor Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Karawang ; b) Mempunyai visi dan misi organisasi yang jelas; c) Mengajukan usulan penggunaan bantuan (proposal); d) Membuat surat pernyataan (bermaterai secukupnya) tentang penggunaan bantuan; e) Kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan/tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f) Berdomisili di kabupaten Karawang yang dibuktikan dengan photo copy KTP g) Melampirkan foto copy rekening bank atas nama organisasi. 2. Organisasi/Lembaga Pemerintah dan atau Non Pemerintah : a) Mengajukan usulan (proposal) kegiatan; b) Pembentukannya berdasarkan aturan hukum yang berlaku dibuktikan dengan Dasar Pembentukkannya ; c) Program-programnya membantu program pemerintah; d) Membuat surat pernyataan (bermaterai secukupnya) tentang penggunaan bantuan; e) Kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan/tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f) Berdomisili di kabupaten Karawang yang dibuktikan dengan photo copy KTP; g) Melampirkan foto copy rekening bank atas nama organisasi/Lembaga.
2
3. Anggota Linmas yang terkena musibah, sakit dan meninggal dunia : a) Surat usulan dari Kepala Desa/Kelurahan diketahui Camat; b) Terdaftar dalam buku inventaris anggota Linmas dibuktikan dengan foto copy KTA Linmas; c) Surat Tugas Perorangan dari Lurah/Kepala Desa ; d) Surat Perintah dari Lurah/Kepala Desa yang memerintahkan dalam rangka fungsi Linmas/Kegiatan pengerahan (khusus yang terkena musibah/kecelakaan); e) Surat Keterangan Melaksanakan tugas sebagai anggota Linmas dari Lurah/Kepala Desa diketahui Camat ; f) Berdomisili di Kabupaten Karawang dibuktikan dengan photo copy KP dan Kartu Keluarga (KK); g) Surat Keterangan Kematian (khusus yang meninggal dunia); h) Surat Keterangan Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik/Dokter (khusus yang terkena musibah/kecelakaan dan sakit) serta dilampirkan bukti/kwitansi pembayaran berobat. 4. Khusus untuk bantuan kepada Partai Politik, persyaratannya berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2010. . b. Sasaran 1. Organisasi/Kelompok/Anggota Masyarakat yang mempunyai/tergabung dalam wadah Organisai Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pemuda, Pelajar, Mahasiswa, Profesi, Media dan Yayasan ; 2. Organisasi Pemerintah dan atau non pemerintah yang pembentukannya dalam rangka pelaksanaan program-program pemerintah 3. Anggota Linmas Desa/kelurahan dan atau anggota Linmas yang bukan Pegawai Negeri Sipil. 4. Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Karawang hasil Pemilu 2009. c. Kriteria 1. Bantuan Langsung untuk Organisasi/Kelompok/ Anggota Masyarakat, dengan kriteria sebagai berikut : a) Organisasi yang terdaftar dalam buku inventaris Pemerintah Daerah; b) Mempunyai visi dan misi organisasi yang jelas ; c) Memiliki pengurus dan penanggung jawab/penasehat dan diangkat oleh Musyawarah Anggota. 2. Bantuan Langsung untuk organisasi pemerintah dan atau non pemerintah, dengan kriteria sebagai berikut : a) Pembentukannya berdasarkan peraturan undang-undangan; b) Melaksanakan program-program yang telah ditetapkan oleh pemerintah; c) Mempunyai aturan/program kerja yang dituangkan dalam peraturan perundangundangan. 3. Bantuan Langsung untuk uang duka anggota Linmas (Hansip) yang terkena musibah, sakit dan meninggal dunia, dengan kriteria : a) Masih aktif sebagai anggota Linmas dan telah melaksanakan tugas sekurangkurangnya 1 (satu) tahun; b) Pernah dan atau siap mengikuti kegiatan/latihan yang berkaitan dengan ke Linmasan;
3
c) Bantuan Uang duka bagi anggota Linmas yang meninggal dunia diberikan kepada ahli warisnya serta diberikan penghargaan. d) Kesejahteraan Linmas diperuntukkan bagi anggota Linmas Desa/Kelurahan; e) Pemberian Bantuan hanya berlaku bagi anggota Linmas bukan PNS beserta keluarganya. f) Bantuan yang diberikan untuk anggota Linmas dan keluarganya, hanya diberikan berupa biaya perawatan/pengobatan berat dan atau ringan. III.
SUMBER DANA DAN MEKANISME BANTUAN a. Sumber Dana Pemerintah Kabupaten Karawang mengalokasikan bantuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dicairkan dan ditransfer melalui rekening. b. Mekanisme Bantuan 1. Bantuan langsung dilaksanakan berdasarkan usulan organisasi/kelompok/anggota masyarakat dan organisasi pemerintah dan atau non pemerintah serta Partai Politik sesuai dengan peruntukkannya. 2. Penerima bantuan membuka rekening tabungan bagi organisasi/kelompok/anggota masyarakat dan organisasi non pemerintah serta rekening giro bagi organisasi pemerintah atas nama organisasi/lembaga bersangkutan. 3. Khusus untuk bantuan yang dikelola langsung oleh Kantor Kesbang, Pol dan Linmas seperti Bantuan Kesejahteraan Anggota Linmas dan Uang duka bagi anggota Linmas yang terkena musibah, sakit dan meninggal dunia di transfer melalui rekening giro Bendahara Pengeluaran Kantor Kesbang, Pol dan Linmas Kabupaten Karawang. 4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DDPKAD) menyampaikan surat perintah membayar (SPM) lengsung kepada kantor bank kas daerah Kabupaten Karawang atau kantor Bank terdekat, sebagai penyalur untuk pencairan dengan cara ditransfer ke rekening penerima bantuan. 5. Besaran bantuan untuk partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Karawang diatur dalam Peraturan Bupati, sedangkan bantuan untuk Ormas, LSM, Pemuda, pelajar, mahasiswa, propesi, media, yayasan dan uang duka bagi anggota linmas yang sakit dan meninggal dunia ditetapkan dengan Keputusan Bupati
IV.
VERIFIKASI a. Guna kelancaran pelaksanaan dalam proses bantuan tersebut, Bupati Karawang membentuk tim verifikasi khusus bantuan partai politik yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati b. Berdasarkan usulan dari penerima bantuan selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan usulan persyaratan administrasi c. Materi verifikasi meliputi kelengkapan usulan (proposal) dan persyaratannya d. Dalam melaksanakan tugas tim verifikasi bertanggung jawab kepada Bupati e. Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai poliyik dibuat dalam berita acara f. Tim verifikasi dan koordinator tidak berkewajiban memproses pencairan dana bantuan
V.
PENGAWASAN DAN FASILITATOR a. Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan penggunaan bantuan dilaksanakan oleh lembaga pengawas pemerintah yaitu inspektorat kabupaten karawang; b. Kantor Kesbang pol linmas selaku koordinator usulan bantuan memfasilitasi pengajuan permohonan bantuan yang diajukan sesuai dengan peruntukannya. 4
VI.
PELAPORAN a. Penerima bantuan wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui kepala kantor Kesbangpol linmas kabupaten karawang b. Penerima bantuan wajib mempertanggungjawabkan bantuan yang diterima sesuai dengan pengajuan dan menyampaikan bukti-bukti yang sah kepada Bupati melalui kepala DPPKAD kab. Karawang
VII.
PENUTUP Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini akan diatur kemudian.
BUPATI KARAWANG TTD
DADANG S. MUCHTAR
5
LAMPIRAN VI
:
PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 10 TAHUN 2010 TANGGAL : 11 MEI 2010
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL( PMKS ) PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Karawang dilaksanakan secara berkesinambungan, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karawang secara adil dan merata. Hasil dari pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap diharapkan dapat mengurangi kesenjangan yang ada di masyarakat baik sosial, ekonomi maupun budaya, akan tetapi di sisi lain, tidak sedikit masyarakat belum siap mengimbangi lajunya pembangunan ini, yang disebabkan oleh kondisi kemiskinan yang masih mengungkung masyarakat yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan penguasaan keterampilan, serta sikap perilaku yang kurang mendukung pada program pemberdayaan sosial masyarakat, sehingga muncullah di tengah-tengah masyarakat kita komunitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Upaya Pemerintah Kabupaten Karawang dalam rangka penanganan permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, melalui program Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat dan dijabarkan dengan kegiatan Bantuan Alat dan Modal Usaha kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang sudah selesai mengikuti Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tahun Anggaran. Diharapkan melalui program dan kegiatan ini, dapat mengurangi kuantitas dan kualitas dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di wilayah Kabupaten Karawang. Serta secara bertahap tapi pasti, akan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial dari penyandang masalah kesejahteraan sosial. Bantuan alat dan modal usaha ini diarahkan kepada terciptanya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Warga Binaan Sosial (WBS) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yang memiliki daya saing cukup tinggi tetapi masih dalam ikatan kebersamaan para anggotanya untuk memperoleh taraf kesejahteraan sosial yang lebih baik. B. Pengertian 1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah individu, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. Kepada mereka sudah diberikan pelayanan sosial berupa Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan yang sesuai dengan bakat dan motivasinya, serta bimbingan lanjutan hingga suatu waktu, oleh Pemerintah Kabupaten Karawang akan diberikan Bantuan Sosial berupa bantuan alat dan modal usaha, dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan sosial dan ekonomi dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ini.
1
2. Bantuan Alat dan Modal Usaha adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk peralatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan uang untuk tambahan modal usaha, yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang mempunyai permasalahan kesejahtertaan sosial dan dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda terima uang dan disalurkan langsung dengan ditransfer ke rekening Bank kelompok penerima bantuan. 3. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mempunyai daya melalui bantuan alat dan modal usaha secara berkelompok, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. C. Maksud dan Tujuan 1. Maksud ditetapkannya Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat melalui Bantuan Alat dan Modal Usaha kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan langsung berupa bantuan alat dan uang untuk modal usaha, agar tepat sasaran, tepat guna yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Tujuan ditetapkannya Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat melalui Bantuan Alat dan Modal Usaha kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah untuk meningkatkan pendapatan, kesempatan berusaha dan terutama berkurangnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, yang akhirnya akan meningkatkan Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Karawang. D. Ruang Lingkup Ruang lingkup bantuan sosial langsung berupa bantuan alat dan modal usaha adalah untuk penguatan modal usaha bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) PMKS melalui belanja bantuan sosial. II. PERSYARATAN, SASARAN DAN KRITERIA A. Persyaratan Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat diberikan dalam bentuk bantuan alat dan uang untuk modal usaha kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sudah selesai mengikuti Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan yang diselengarakan oleh Dinas Sosial kabupaten Karawang, dengan persyaratan : 1. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Warga Binaan Sosial (WBS) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), binaan 2. Mengajukan Usulan Penggunaan Bantuan dalam bentuk Proposal 3. Membuat Surat Pernyataan, bermaterai 6000 tentang Penggunaan Bantuan 4. Berdomisili di wilayah Kabupaten Karawang yang dibuktikan dengan photo copy KTP 5. Susunan Pengurus Kelompok diketahui Kepala Desa / Lurah 6. Kwitansi Tanda Terima Bantuan bermaterai 6000 7. Berita Acara Serah Terima Bantuan bermaterai 6000 8. Surat Pernyataan Penerimaan Bantuan bermaterai 6000 9. Surat Pernyataan, bermaterai 6000 diketahui Kepala Desa / Lurah dan Camat, bahwa Kelompok penerima bantuan tidak sedang menerima fasilitas bantuan apapun dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir. B. Sasaran Sasaran penerima bantuan sosial ini adalah kelompok masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yang terdiri dari : 1. Wanita Rawan Sosial Ekonomi 2. Penyandang Cacat 3. Keluarga Berumah Tidak Layak Huni 2
4. 5. 6. 7. 8.
Keluarga Fakir Miskin Anak Nakal dan Eks Anak Nakal Orang Dengan HIV/AIDS Korban Penyalahgunaan Narkoba Gelandangan dan Pengemis
C. Kriteria Kriteria penerima bantuan sosial ini adalah kelompok masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), adalah : 1. Dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 2. Warga Binaan Sosial yang sudah dibina 3. Ada kepengurusan Kelompok : Ketua, Sekretaris dan Bendahara 4. Mempunyai jenis usaha berdasarkan jenis keterampilan yang sudah diikuti 5. Jumlah anggota minimal 5 (lima) orang, maksimal 10 (sepuluh) orang 6. Keberadaan kelompok diketahui oleh Kepala Desa / Lurah D. Kewajiban Pengurus Kelompok Kewajiban Pengurus Kelompok penerima bantuan adalah : 1. Mempersiapkan persyaratan untuk pencairan bantuan 2. Mempersiapkan pembagian tugas kelompok 3. Menjaga keutuhan anggota dalam kelompok 4. Menjamin keberlangsungan dan pengembangan usaha kelompok 5. Memenuhi administrasi keuangan (SPJ kegiatan) III. SUMBER DANA DAN MEKANISME BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT A. Sumber Dana Pemerintah Kabupaten Karawang mengalokasikan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang Tahun 2010 yang dicairkan melalui Rekening Bank penerima bantuan. B. Mekanisme Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat 1. Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat dilaksanakan berdasarkan usulan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu Dinas Sosial 2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana tersebut di atas, bertugas : a. Melakukan pengujian dan penilaian cepat di lokasi calon penerima bantuan sesuai dengan kewenangan OPD masing-masing. b. Melakukan Identifikasi calon penerima dan besarnya bantuan. c. Melakukan Seleksi calon penerima bantuan. d. Mengusulkan hasil seleksi calon penerima bantuan kepada Bupati. 3. Para calon penerima bantuan membuka Rekening pada Bank Pelaksana 4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) langsung dengan cara ditransfer ke Rekening Bank Penerima Bantuan yang dilampiri dengan : a. Keputusan Bupati Karawang tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat untuk Bantuan Alat dan Modal Usaha Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. b. Rencana Penggunaan Bantuan dalam bentuk Proposal. c. Photo copy Rekening atas nama Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Warga Binaan Sosial (WBS) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). d. Susunan Pengurus Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Warga Binaan Sosial (WBS) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), diketahui Kepala Desa / Lurah.
3
e. Photo copy KTP Ketua, Bendahara dan Sekretaris Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Warga Binaan Sosial (WBS) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). f. Kwitansi Tanda Terima Bantuan, bermaterai 6000 dan ditandatangani Pengurus Kelompok (Ketua dan Bendahara) dalam bentuk uang g. Berita Acara Serah Terima Bantuan kepada Penerima bantuan bermaterai 6000 h. Berita Acara Tim Verifikasi. i. Surat Pernyataan Penerima Bantuan / kesepakatan penerima bantuan bermaterai 6000. j. Dokumen pendukung lainnya.
IV. PENEMPATAN PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN A. Penempatan Penempatan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dalam bentuk uang tunai untuk penguatan modal usaha ditempatkan kepada Pengurus Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dimana Kelompok Usaha Bersama bertindak juga sebagai Penyalur dan menempatkan uang tunai tersebut untuk pembelian peralatan kerja dan modal usaha kelompok, kepada kelompok penerima bantuan. B. Penyaluran Besarnya pemberian penyaluran bantuan untuk penguatan kelompok usaha bersama ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan musyawarah kelompok penerima bantuan atas dasar Kelayakan Usaha, Kepercayaan dan Komitmen Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tersebut bahwa dana bantuan sosial tersebut harus berkembang dalam memberdayakan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Warga Binaan Sosial (WBS) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). C. Pengembalian 3. Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), bersifat Bergulir Dalam Kelompok, dimana pergulirannya disetorkan kepada Bendahara KUBE, paling lama 5 (lima) bulan dengan sistem pengembalian perguliran berdasarkan Kesepakatan anggota kelompok, apakah harian, mingguan atau bulanan, untuk digulirkan kembali kepada anggota kelompok tersebut apabila dinilai masih harus ditambah modal usahanya, atau kepada calon anggota baru dari kelompok tersebut yang dinilai dan dinyatakan layak / memenuhi persyaratan. 4. Dana pengembalian dari penerima bantuan yaitu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dimaksud, disimpan kembali pada Rekening Bank kelompok penerima bantuan atas nama Ketua dan Bendahara, serta dapat dicairkan kembali apabila telah memenuhi batas jumlah tertentu untuk disalurkan kepada calon penerima bantuan seperti dimaksud pada poin 1 di atas. 5. Apabila penerima bantuan usaha KUBE di atas sudah dapat memenuhi pelunasan atau pelunasan perguliran, maka Penerima bantuan berhak memohon kembali untuk mendapatkan bantuan pengembangan usahanya pada periode berikutnya. V.
VERIFIKASI Tentang Verifikasi diatur berdasarkan : A. Bupati membentuk Tim Verifikasi yang keanggotaannya terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. B. Berdasarkan usulan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka selanjutnya dilakukan Verifikasi terhadap Calon penerima bantuan. C. Pembentukan Tim Verifikasi tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4
D. Tugas Tim Verifikasi, antara lain :
1. Melakukan verifikasi keberadaan Calon penerima bantuan dengan jenis kegiatan yang dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati untuk memperoleh ijin prinsip 2. Dalam melaksanakan tugas, Tim Verifikasi bertanggung jawab kepada Bupati 3. Tim Verifikasi tidak berkewajiban memproses pencairan dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini. VI. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Dinas Sosial Kabupaten Karawang, Camat dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) terkait serta Kepala Desa / Lurah terkait, berkewajiban membina dan mengawasi penggunaan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat Penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk digunakan sesuai dengan peruntukannya. Pengawasan Fungsional terhadap pelaksanaan penggunaan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat Penyandang masalah kesejahteraan sosial, dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Karawang. VII. MONITORING DAN EVALUASI 1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan sosial kepada kelompok masyarakat Penyandang masalah kesejahteraan sosial, dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan melalui Surat Perintah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karawang sesuai dengan kewenangannya. 2. Jumlah Tim Monitoring dan Evaluasi Dinas Sosial Kabupaten Karawang dibentuk dengan jumlah personil 4 (empat) orang terdiri dari Sekretaris dan 3 (tiga) orang Kepala bidang. Tim Monitoring dan Evaluasi tersebut di atas, bertugas : a. Menyiapkan dan menyusun daftar pertanyaan dan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi b. Melakukan inventarisasi permasalahan yang dihadapi dan mencari pemecahannya c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program / kegiatan pemberian bantuan sosial kepada kelompok masyarakat Penyandang masalah kesejahteraan sosial 3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Tim Monitoring dan Evaluasi menyampaikan laporan kegiatan bulanan kepada Bupati Karawang.
BUPATI KARAWANG,
TTD
DADANG S. MUCHTAR
5
LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 10 TAHUN 2010 TANGGAL : 11 MEI 2010 PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KEPADA ORGANISASI PEMERINTAH
I. PENDAHULUAN a. Latar Belakang. Salah satu upaya untuk menjalin hubungan baik antara pemerintah kabupaten karawang dengan organisasi pemerintah pusat dan adanya kerjasama pemerintah dengan organisasi Pemerintah APKASI, FKDPM dan Bakorwil. b. Pengertian 1. Bantuan keuangan kepada organisasi pemerintah yang disebut hibah adalah bantuan yang bersifat pemberian iuran dari pemerintah daerah kepada APKASI, FKDPM dan Bakorwil 2. Bantuan tersebut sipatnya tidak mengikat berupa uang yang bertujuan untuk terjalinnya hubungan baik antara pemerintah kabupaten dengan APKASI, FKDPM dan Bakorwil. c. Maksud dan Tujuan. 1. Maksud ditetapkannya petunjuk teknis bantuan hibah pemberian bantuan Kabupaten Karawang dalam bentuk uang kepada oraganisasi pemerintah, sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hibah tersebut agar tepat sasaran, tepat guna sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2. Tujuan ditetapkannya petunjuk teknis bantuan hibah kepada organisasi pemerintah ini untuk menjalin hubungan yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten.
d. Ruang lingkup. Ruang lingkup bantuan hibah berupa uang untuk memberikan jalinan atau hubungan harmonis antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Orgaisasi APKASI, FKDPM dan Bakorwil.
II. PERSYARATAN, SASARAN DAN KRETERIA a. bantuan hibah diberikan secara selektif kepada organisasi pemerintah bersifat tidak mengikat. b. Bantuan hibah dapat diberikan dengan persyaratan : 1)
proposal atau surat permohonan dari penerima bantuan;
2)
Nomor rekening penerima bantuan.
c. Sararan diberikan kepada oraganisasi APKASI, FKDPM dan Bakorwil.
1
III. SUMBER DANA DAN MEKANISME BANTUAN HIBAH KEPADA ORGANISASI PEMERINTAH. a. Sumber Dana. Pemerintah daerah Kabupaten Karawang mengalokasikan bantuan hibah kepada organisasi pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. b. Mekanisme Bantuan Hibah. 1)
Bantuan keuangan kepada organisasi pemerintah diberikan secara langsung kepada organisasi APKASI, FKDPM dan Bakorwil yang bersifat iuran dari Pemerintah Daerah Kepada penerima hibah;
2)
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) menyampaikan surat perintah membayar langsung kepada kantor bank kas daerah Kabupaten Karawang atau Rekening PPTK/BPP Bagian Pemerintahan Umum sebagai penyalur untuk pencairan dengan cara ditrasnfer ke rekening penerima bantuan hibah.
BUPATI KARAWANG, TTD
DADANG S. MUCHTAR
2
LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 10 TAHUN 2010 TANGGAL : 11 MEI 2010 PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KOMPENSASI DESA DAN LUNAS PBB BIDANG PEMERINTAH DESA BPMPD KABUPATEN KARAWANG
I.
PENDAHULUAN a. Latar Belakang Bahwa guna mendorong pemerintahan desa dalam meningkatkan capaian kinerja khususnya pencapaian target peta, banyak desa di Kabupaten Karawang penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), diperlukan pemberian penghargaan. Berdasarkan data, banyak desa di Kabupaten Karawang yang tiap yang tiap tahunnya dapat mencapai target lunas PBB, yang tentunya menjadi hal yang wajar bagi pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan desa tersebut dalam bentuk pemberian konpensasi, disamping pelaksanaan pemberian berkesinambungan. b. Pengertian 1. Bantuan Kompensasi bagi Desa Lunas PBB adalah Bantuan yang diberikan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan berupa uang bertujuan untuk peningkatan kinerja Pemerintah Desa/Kelurahan; 2. Dana Bantuan Kompensasi Desa adalah salah satu bentuk bantuan dalam bentuk uang diberikan kepada Pemerintah Desa dan dipertanggung jawabkan dalam bentuk tanda terima uang serta bukti penggunaannya; 3. Bantuan ini dalam bentuk uang yang dianggarkan oleh DPPKAD Kabupaten Karawang pada anggaran kelompok belanja tidak langgung dan disalurkan kepada desa penerima bantuan c. Maksud dan Tujuan 1. Maksud ditetapkannya Petunjuk Bantuan Kompensasi Desa bidang Pemeritahan Desa ini sebagai stimulant dalam peningkatan kinerja Pemerintah Desa, yang diharapkan agar bantuan ini dapat tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2. Tujuan ditetapkannya petunjuk bantuan bidang Pemerintah Desa ini untuk meningkatkan pendapatan dan kinerja Perangkat Pemerintahan Desa di Kabupaten Karawang; d. Ruang Lingkup Ruang lingkup bantuan ini berupa uang untuk peningkatan kinerja yang dilaksanakan melalui belanja bantuan hibah kepada Pemerintah Desa.
II.
PERSYARATAN SASARAN DAN WAKTU KEGIATAN.
a. Persyaratan Bantuan Bidang Pemerintahan Desa ini diberikan dalanm bentuk uang secara selektif kepada: 1. Desa yang lunas PBB se Kabupaten Karawang; 2. Desa penerima bantuan mengajukan proposal; 3. Rincian Penggunaan Dana
1
4. Kegiatan yang dilaksanakan untuk penggunaan dana bantuan ini tidak boleh bertentangan/tidak melanggar ketentuan peraturan perundang –undangan; 5. Bantuan disalurkan ke nomor rekening desa/kelurahan penerima bantuan; 6. Berlaku bagi Desa Lunas PBB seKabupaten Karawang yang dibuktikan dengan Keputusan Bupati Karawang; 7. Membuat Laporan pengunaan dana bantuan. b. Sasaran 1. Desa di Kabupaten Karawang yang lunas PBB III.
SUMBER DANA DAN MEKANISME BANTUAN a. Sumber Dana Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang mengalokasikan bantuan langsung untuk Pemerintah Desa melalui APBD yang dicairkan langgsung kepada Kepala Desa Lunas PBB melalui nomor rekening desa yang bersangkutan. b. Mekanisme Bantuan 1. Bantuan Kompensasi Desa lunas PBB ini dilaksanakan berdasarkan usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, yang dalam hal ini DPPKAD dan BPMPD 2. Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) sebagaimana tersebut diatas bertugas a. Melakukan pendataan dan inventarisasi data Desa calon penerima Bantuan sesuai dengan kewenangan SKPD masing-masing; b. Melakukan identifikasi Desa calon penerima dan besarnya bantuan; c. Mengusulkan data Desa calon penerima bantuan kepada Bupati; 3. Penetapan Desa Penerima bantuan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Karawang 4. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) menyampaikan surat perintah membayar langsung kepada kantor Bank kas daerah Kabupaten Karawang atau kantor Bank terdekat dan atau BPR/lembaga keuangan mikro Perkreditan Kecamatan milik Pemerintah Daerah, Pelaksanaan pencairan Bantuan dilampiri; a. Keputusan Bupati Karawang tentang penetapan Desa Penerima bantuan bidang Pemerintah Desa b. Rencana Penggunaan bantuan (Proposal) c. Kwitansi tanda terima bantuan (bermaterai) dari Kepala Desa/Lurah penerima bantuan d. Berita acara serah terima penerima bantuan (bermaterai) e. Surat Pernyataan penerima bantuan/kesepakatan penerima bantuan (bermateri) f. Foto copy nomor rekening desa penerima bantuan g. Dokumen pendukung lainnya.
IV. PENETAPAN DAN PENYALURAN a. Penempatan Penempatan bantuan langsung bidang pemerintahan deas dalam bentuk uang tunai ini diperuntukan bagi Pemerintah Desa lunas PBB, untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin. 2
b. Penyaluran Besarnya pemberian penyaluran bantuan kompensasi ini, untuk peningkatan kinerja Pemerintah Desa ditetapkan berdasarkan kelayakan dan realita di lapangan, dana bantuan harus bermanfaat dalam memberdayakan pemerintahan desa. V.
PELAPORAN a. Pemerintahan Desa yang menerima bantuan konvensasi ini setelah penyerahan bantuan wajib menyampaikan pelaporan ke Bupati Karawang melalui Camat; b. Camat dalam hal ini Kasi Pemerintahan membuat Rekapitulasi laporan untuk disampaikan ke Bupati Karawang melalui SKPD terkait.
VI.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, serta Camat terkait berkewajiban membina dan mengawasi pengunaan bantuan bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan ini untuk digunakan sesuai peruntukanya. Pengawasan Fungsional terhadap pelaksanaan pengunaan bantuan Pemerintahan Desa ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Karawang
VI.
bidang
MONITORING DAN EVALUASI 1. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan bantuan Kompensasi Bidang Pemerintahan Desa ini dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan melalui surat perintah masing-masing SKPD terkait sesuai kewenangannya; 2. Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana tersebut diatas, bertugas : a. Melakukan inventarisasi permasalah yang dihadapi dan solusi pemecahannya; b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan ini .
BUPATI KARAWANG, TTD
DADANG S MUCHTAR
3
