BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG

2010 NO: 14

SERI: E PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TRANSISI KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2011 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARAWANG Menimbang

:

a.

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2006-2010 sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Karawang dalam melaksanakan pembangunan kurun waktu 5 (lima) tahun, akan habis bersamaan dengan akhir masa jabaran Bupati Karawang;

b.

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik;

c.

bahwa dalam masa transisi sebelum Rencana Pembangunan Jangka Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan oleh Bupati terpilih, maka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2011 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Pembangunan Jangka Menengah Daerah Transisi Tahun 2011;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c tersebut di atas, perlu ditetapkan peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Jangka Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Kabupaten Karawang Tahun 2011.

1

Mengingat

:

1.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

8.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

10

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);

2

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara nomor 4575);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Darah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

19.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 11);

20.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tetang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

22.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;

23.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;

3

24.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Tahun 2009 (Berita Dareah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 31 Seri E.);

25.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009;

26.

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Karawang;

27.

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;

28.

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;

29.

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025.

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TRANSISI KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2011. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1.

Daerah adalah Kabupaten Karawang;

2.

Kepala Daerah adalah Bupati Karawang;

3.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar

4

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

5.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

6.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.

7.

Peraturan Bupati adalah Peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan bersifat mengatur;

8.

Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko;

9.

Perencanaan adalah proses untuk menetukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada;

10.

Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode 1 (satu) tahun;

11.

Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah;

12.

Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi;

13.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (out put) dalam bentuk barang/jasa;

14.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

5

15.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah rencana pembangunan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

(1)

(2)

Pasal 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Kabupaten Karawang Tahun 2011 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah, yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan; Tujuan Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMD) Transisi Kabupaten Karawang Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk dijadikan pedoman dalam : a. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karawang Tahun 2011 yang prosesnya dimulai pada bulan Januari 2010; b. Penyusunan Renja SKPD Tahun 2011 BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3 Ruang lingkup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Transisi Kabupaten Karawang Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi : a. Tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015, yang akan ditetapkan setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik, dengan mempertimbangkan hasil kajian konsepsi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025; b. Pelaksanaan kegiatan oleh SKPD dan seluruh komponen pelaku pembangunan daerah secara berkesinambungan.

6

BAB IV SISTEMATIKA Pasal 4 Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Kabupaten Karawang Tahun 2011 meliputi : a.

BAB I PENDAHULUAN Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan program indikatif dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika penulisan.

b.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Memuat kondisi geografis, kondisi umumdemografis dan potensi unggulan daerah Kabupaten Karawang.

c.

BAB III ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Memuat Arah Kebijakan Nasional dan Daerah, kondisi ekonomi, arah kebijakan ekonomi, kebijakan anggaran dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2011.

d.

BAB IV PENUTUP Memuat penegasan posisi dokumen Program Indikatif Kabupaten Karawang Tahun 2011 dan kaidah pelaksanaannya.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 5 Masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Kabupaten Karawang Tahun 2011 yaitu sampai dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kepala Daerah terpilih yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan dengan peraturan tersendiri

7

Pasal 7 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang Ditetapkan di Karawang, pada tanggal BUPATI KARAWANG, ttd

DADANG S. MUCHTAR Diundangkan di Karawang pada tanggal Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN K A R A W A N G,

ttd IMAN SUMANTRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2010 NOMOR : 14…………. SERI :E……….

8

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

Salah satu esensi otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah adalah keleluasaan pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi manajemen pembangunan daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pengendalian dan evaluasi. Sejalan dengan itu, untuk menjamin pelaksanaan pembangunan daerah yang terencana dan sistematis serta berkelanjutan dalam kerangka pembangunan nasional yang utuh, maka dibentuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatur hal mengenai perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek pada level Nasional, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Karawang periode 2006 – 2010 sebagaimana ditetapkan dalam Perda Nomor 10 Tahun 2006, akan berakhir masa berlakunya seiring dengan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang sesuai agenda Pemilu Kepala Daerah Tahun 2010. Selanjutnya Bupati dan Wakil Bupati terpilih akan menyusun RPJMD Periode 2011 – 2015 yang penetapnnya paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pedoman Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pasal 15 ayat (2). Untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum berkaitan dengan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa akhir jabatan kepala daerah, diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Transisi untuk kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan setelah periode RPJMD berakhir sesuai SE. Mendagri No. 050/2020/SJ tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah. Secara substantif, dokumen RPJMD Transisi Tahun 2011 memuat berbagai kebijakan publik di bidang pembangunan daerah pada tahun 2010 dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan tahun sebelumnya serta berbagai isu, permasalahan dan kebutuhan dasar masyarakat pada tahun yang akan datang. 1.2

Landasan Hukum

Landasan Idiil dan Konstitusional dari RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2010 adalah Pancasila dan UUD 1945, sedang landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional sebagai berikut : 1.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 1

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 5.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

8.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara nomor 4575);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Darah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

18.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 11); 2

19.

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010;

20.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;

22.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Tahun 2009 (Berita Dareah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 31 Seri E.);

23.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010;

26.

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Karawang;

27.

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;

28.

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;

29.

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025.

1.3

Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Kabupaten Karawang Tahun 2011 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode satu tahun yaitu tahun 2011, ditetapkan dengan maksud untuk menghindari kekosongan hukum berkaitan dengan dokumen perencanaan jangka menengah guna memberikan arah sekaligus sebagai acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan. 1.3.2 Tujuan Adapun tujuan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Kabupaten Karawang Tahun 2011 adalah sebagai landasan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2011, dan sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

1.4

Keterkaitan Dokumen RPJMD Transisi Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Kabupaten Karawang Tahun 2011 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut : 3

1. RPJMD Transisi Tahun 2011, berpedoman pada RPJP Kabupaten Karawang 2005 – 2025 serta berpedoman pada RPJMN Tahun 2010 – 2014 dan RPJMD Propinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2013; 2. RPJMD Transisi Tahun 2011 mempertimbangkan asas keberlanjutan dengan program-program pembangunan jangka menengah tahap I yaitu RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2006 – 2010 sebagaimana diatur dengan Perda Nomor 10 Tahun 2006; 3. RPJMD Transisi Tahun 2011 yang dijadikan pedoman penyusunan RKPD Tahun 2011 merupakan tahun pertama RPJMD tahap II periode 2011 – 2015, yang akan ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik, sehingga substansi yang tertuang merupakan arah pengembangan yang bersifat meletakkan dasar menuju RPJMD tahap II periode 2011 – 2015; 4. RPJMD Transisi Tahun 2011 sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2011 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja SKPD serta sebagai acuan seluruh komponen pelaku pembangunan dalam melaksanakan pembangunan daerah secara integral dan berkesinambungan.

1.5

Sistematika Penulisan BAB I.

PENDAHULUAN Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, keterkaitan RPJMD Transisi dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika penulisan.

BAB II.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Memuat kondisi umum, evaluasi pembangunan daerah serta proyeksi tahun 2011.

BAB III.

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Memuat arah kebijakan Nasional, Propinsi dan daerah, kebijakan anggaran dan program pembangunan daerah tahun 2011.

BAB IV.

PENUTUP Memuat penegasan posisi RPJMD Transisi Tahun 2011 dan kaidah pelaksanaannya.

BUPATI KARAWANG,

TTD DADANG S. MUCHTAR

4

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1

Kondisi Umum

Kabupaten Karawang termasuk dalam wilayah pantai utara Pulau Jawa dengan luas wilayah 1.753,27 Km persegi atau 175.327 ha, dengan skala perbandingan dengan luas Propinsi Jawa Barat 3,73 % serta memiliki laut seluas 4 mil x 57 Km. Letak geografis Kabupaten Karawang berada pada 1070 02-1070 40 BT dan 50 56 – 60 34 LS, termasuk daerah dataran yang relatif rendah, dengan kemiringan wilayah 0-2 persen (datar), 2-15 persen (bergelombang), 15-40 persen (curam) dan diatas 40 persen (sangat curam) dengan suhu rata-rata 270 C. Kabupaten Karawang mempunyai variasi kemiringan wilayah antara 0 – 1.279 meter di atas permukaan laut meliputi wilayah dataran dan pantai yang luas terhampar di bagian utara dengan ketinggian antara 0 – 50 meter di atas permukaan laut. Panjang pantai pada daerah pesisir ini sebesar 76,42 Km dan luas wilayah pesisir sekitar 1.168,85 km2 atau 2/3 dari luas wilayah seluruhnya. Sedangkan di bagian tengah terdapat perbukitan, sedangkan di bagian selatan merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian 50 – 1.279 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Karawang dilalui oleh aliran sungai besar yaitu Sungai Citarum yang merupakan pemisah antara Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bekasi dan Sungai Cilamaya yang merupakan batas dengan wilayah Kabupaten Subang. Selain itu terdapat pula tiga buah saluran irigasi yang besar yaitu; Saluran Induk Tarum Utara, Tengah dan Barat yang dimanfaatkan oleh penduduk Karawang khususnya untuk keperluan pengairan usaha pertanian sawah dan tambak. Dalam konteks Rencana Tata Ruang Nasional, berdasarkan dengan PP. Nomor 47 Tahun 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Karawang menjadi salah satu kawasan cepat tumbuh yang berada di pantai utara DKI – Jawa Barat dengan sistem pengembangan pemukiman terletak di Kecamatan Karawang dan Cikampek sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan Bekasi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Bandung dan Jakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) terdekat. 2.2

Evaluasi Pembangunan

Evaluasi indikator makro dilakukan pada 5 kelompok data makro yang sebagaimana tabel 2.1. Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Karawang Tahun 2008 mencapai angka 6,72 persen atau mengalami perlambatan apabila dibandingkan dengan LPE 2007 sebesar 7,11 persen. Angka LPE tersebut diperoleh dari pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2008 sebesar Rp. 17,795 Trilyun. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp. 38,393 Trilyun dengan proporsi, sektor industri pengolahan memberikan share di atas 43% yang diikuti dengan sektor forwardnya yaitu sektor perdagangan dengan share sekitar 20% dan sektor jasa-jasa sekitar 7%. Sedangkan sektor pertanian memberi kontribusi sekitar 11%. Pada tahun 2008, laju inflasi juga berada pada titik yang relatif sangat tinggi mencapai 12,49 persen atau jauh diatas inflasi tahun 2007 yang dapat ditekan sebesar 6,06 persen. Inflasi pada tahun kalender (Januari – Oktober) 2008 tercatat sebesar 12,74 persen, atau lebih tinggi dibandingkan gabungan tujuh kota di Jawa Barat sebesar 11,39 persen maupun inflasi nasional sebesar 11,1 persen. Angka inflasi tersebut memperlihatkan kecenderungan fenomena kenaikan harga di wilayah Kabupaten Karawang lebih tinggi dibanding inflasi regional maupun nasional.

5

Kondisi perekonomian pada tahun 2008 sebagaimana data di atas sangat diwarnai oleh kondisi perekonomian nasional yang mengalami tekanan cukup berat sebagai dampak gejolak eksternal perekonomian dunia yang melambat. Dalam keseluruhan tahun 2008, rata-rata nilai tukar rupiah mencapai Rp. 9.681 per dollar AS atau melemah 5,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Laju inflasi nasional mencapai 11,1 persen yang berarti lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,6 persen. Namun demikian, momentum pertumbuhan ekonomi yang dalam kondisi melambat, masih dapat memberikan pengaruh positif terhadap kualitas pembangunan yang dilihat dari capaian IPM tahun 2008 sebesar 69,01 atau naik 0,9 point dibandingkan tahun 2007, namun dengan laju pertumbuhan yang lebih rendah yaitu sebesar 1,32% pada periode 2006 – 2007. Berdasarkan komponen pembentuknya, kenaikan tersebut diperlihatkan oleh capaian indikator Angka Melek Huruf (AMH) sebesar 91,06% dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 7,54 tahun atau masing-masing mengalami laju pertumbuhan sebesar 1,04 persen dan 1,21 persen. Pada tahun 2008, AHH sebesar 67,44 tahun atau lebih tinggi dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar 67,17 tahun, sedangkan angka Purchasing Power Parity (PPP) sebesar Rp. 554.570/ kapita,- atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2006 sebesar Rp. 548.710/ kapita. Pada indikator ketenagakerjaan memperlihatkan trend angka pengangguran yang dapat ditekan sebesar 0,43 persen. Sebagaimana diketahui bahwa perlambatan ekonomi dunia akibat krisis global diperkirakan masih berlangsung hingga memasuki tahun 2009. Tekanan terhadap stabilitas moneter terus berlanjut dimana pada akhir bulan Maret 2009 nilai tukar rupiah mencapai Rp. 11.575 per USD dan laju pertumbuhan pada triwulan I mencapai 4,4 persen (y-o-y) dengan laju inflasi setahun (y-o-y) mencapai 7,9 persen. Sejalan dengan kondisi sektor moneter, pada tahun 2009, kebijakan fiskal negara tetap diarahkan untuk memberikan stimulus kepada perekonomian, namun dengan tetap menjaga ketahanan fiskal. Kebijakan fiskal yang ditempuh ditujukan dalam rangka penyelematan perekonomian nasional dengan memperluas program stimulus ekonomi melalui APBN 2009 termasuk didalamnya melakukan berbagai penyesuaian terhadap besaran pendapatan negara, belanja negara, defisit dan pembiayaan anggaran. Dengan memperhatikan kondisi tersebut serta kebijakan stimulus fiskal yang dikeluarkan Pemerintah Pusat diproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 berkisar antara 4 – 4,5 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karawang diproyeksi masih berada di atas proyeksi LPE Pusat yaitu sebesar 5,5 – 6,5 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut, selain mempertimbangkan kondisi ekonomi tahun sebelumnya, terutama sekali didorong oleh masih positifnya pertumbuhan sektor industri yang ada di wilayah Kabupaten Karawang maupun intervensi program-program yang bersifat peningkatan produksi sektor pertanian, peternakan dan perikanan, industri dan perdagangan, Program PEM (perkuatan modal kerja), investasi pemerintah daerah dalam bentuk pembentukan modal tetap (aset) dalam rangka pembangunan infrastruktur fisik dan alokasi lain dalam rangka perkuatan pengeluaran rumahrangga masyarakat terutama sektor pendidikan melalui program pendampingan BOS dan pengganti DSP serta pada sektor kesehatan melalui pelayanan jaminan kesehatan penduduk miskin. Tantangan perekonomian yang dihadapi pada tahun 2010 sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro tahun 2009. Dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010, menyebutkan sasaran ekonomi makro nasional tahun 2010 meliputi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0 persen dan laju inflasi sekitar 5 persen. Pertumbuhan tersebut didorong oleh pertumbuhan investasi berupa pembentukan modal tetap bruto serta ekspor barang dan jasa masing-masing sebesar 7,1 persen dan 5,0 persen. Impor barang dan jasa diperkirakan tumbuh 6,1 persen. Dari sisi produksi, sektor pertanian diperkirakan tumbuh 3,6 persen, industri pengolahan tumbuh 3,4 persen serta sektor tersier yang rata-rata tumbuh sebesar 7 - 8 persen.

6

Dalam kajian ekonomi makro daerah, APBD dikategorikan sebagai fungsi pengeluaran pemerintah (G) yang diarahkan sebagai stimulus bagi pertumbuhan ekonomi yang terindikasi dari peningkatan pendapatan masyarakat (Y). Dengan pertimbangan tersebut, maka dalam merumuskan kerangka ekonomi daerah, asumsiasumsi dasar serta proyeksi kinerja perekonomian daerah Kabupaten Karawang Tahun 2010 berpegang pada prinsip sebagai berikut : pertama, berpijak pada sasaran dan kerangka kebijakan ekonomi makro baik dalam bentuk kebijakan fiskal maupun moneter nasional. Kedua, target yang ditetapkan berdasarkan proyeksi atas data pada tahun-tahun sebelumnya. Ketiga, peran APBD terutama diarahkan untuk melaksanakan fungsi alokasi dalam melayani dan memenuhi kebutuhan dasar mayarakat di daerah. Berangkat pada kondisi perekonomian makro dan kebijakan fiskal nasional tahun 2010 serta asumsi-asumsi yang mendasari proyeksi perekonomian Kabupaten Karawang, maka sasaran perekonomian daerah sebagaimana pada tabel 2.2 di bawah ini. Tabel 2.1 Proyeksi 2010 dan Target 2011 Indikator Makro Pembangunan Kab. Karawang

2.3 No 1

INDIKATOR

2010

**)

2011

***)

IPM

70,68

71,64

1.1 AMH (%)

91,43

91,97

1.2 RLS (Th)

8,51

8,87

1.3 AHH (Th)

68,04

68,36

561,52

566,76

5,5 - 6,0

6,0 - 6,3

19.806.211

21.054.002

6,0 – 6,5

5,7 – 6,0

1.076.164

1.132.540

5.2 PENDUDUK BEKERJA

929.198

987.737

5.3 PENGANGGURAN (%)

13,66

12,79%

1.4 PPP (Rp. Ribu) 2

LPE (%)

3

PDRB KONSTAN (Rp. Juta)

4

INLASI

5

KETENAGAKERJAAN 5.1 ANGKATAN KERJA

Tantangan 2011 1.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memproyeksikan pada tahun 2011 pemerintah akan bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi menjadi 6%. Hal ini disebabkan indikator-indikator makro yang mendukung sudah menunjukkan perkembangan yang positif. Misalnya angka inflasi yang rendah dan membaiknya ekspor yang diprediksi akan tumbuh antara 5-10% pada tahun 2010. Untuk memuluskan langkah menuju akselerasi dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah juga membutuhkan peran Bank Indonesia (BI) untuk bisa menjaga stabilitas moneter dengan menjaga level inflasi. Iklim investasi pasar modal di Indonesia pada 2010-2011, diperkirakan memasuki babak pemulihan setelah sempat turun signifikan karena resesi ekonomi Amerika Serikat. Dorongan kepada swasta agar bisa berperan lebih besar, juga akan dilakukan dengan memberikan kebijakan-kebijakan yang membangun, misalnya dengan melanjutkan program stimulus di berbagai bidang, terutama infrastruktur dan logistik;

2.

Dalam konteks perekonomian daerah, pembangunan ekonomi yang berkualitas merupakan tantangan yang harus dicapai dalam rangka menyelesaikan masalahmasalah kemiskinan, kesenjangan dan pengangguran. Laju Pertumbuhan Ekonomi harus dapat mencapai titik terjadinya peningkatan produktifitas dan nilai tambah seluruh sektor, kenaikan pendapatan masyarakat pada tingkat yang layak dan kebutuhan lapangan kerja bagi penduduk;

7

3.

Tantangan dalam bidang pendidikan pada tahun 2011, masih dalam tataran proses penyelenggaraan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat secara terjangkau dan bermutu yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai serta kurikulum dan bahan ajar yang relevan dalam suatu tata kelola pendidikan yang akuntabel;

4.

Tantangan bidang kesehatan selain terkait dengan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat juga terkait dengan ketersediaan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan berkualitas.

5.

Tantangan terbesar penangulangan masalah sosial adalah bagaimana memberikan jaminan perlindungan sosial bagi penduduk miskin sehingga mereka dapat terlepas dari belenggu kemiskinan serta ekses lain yang ditimbulkannya seperti munculnya kelompok penyandang masalah sosial, kekerasan dalam rumah tangga serta masalah trafficking pada anak dan perempuan;

6.

Perubahan tatanan penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip-prinsip good governance mensyaratkan budaya organisasi yang memiliki kemampuan adaptasi dan penyesuaian terhadap berbagai perubahan paradigma maupun regulasi. Pemerintah daerah sebagai regulator, harus mampu menciptakan iklim sosial yang aman, nyaman dan tertib serta iklim ekonomi yang kondusif. Dalam fungsi sebagai fasilitator, pemerintah daerah di masa depan harus mampu menyusun kerangka regulasi yang dapat mewadahi tumbuh berkembangnya budaya partisipasi baik oleh pemerintah, swasta dan masyarakat itu sendiri. Sejalan dengan tuntutan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik juga dihadapkan pada permasalahan mengenai SDM aparatur yang besar secara kuantitas namun rendah dalam kualitas serta jauh dari tingkat kesejahteraan. Oleh sebab itu tantangan strategis di masa depan adalah bagaimana pembangunan aparatur pemerintah mampu menghasilkan ketersediaan SDM aparatur yang secara kuantitas sesuai dengan kebutuhan organisasi dan secara kualitas memiliki kompetensi dan moralitas. Tantangan pemerintahan juga dihadapkan pada tuntutan pelayanan prima yang cepat, tanggap dan murah. Oleh juga diperlukan perubahan mekanisme kerja dari manual menuju otomatisasi (office otomation) antara lain pemanfaatan teknologi sistem informasi, e-procurement, e-government dan lain sebagainya;

7.

Pembangunan dan restrukturisasi sarana dan prasarana termasuk jasa pelayanannya selain sebagai implikasi dari peningkatan jumlah penduduk, juga merupakan prakondisi dalam menciptakan peluang-peluang atau justru masalah pembangunan. Laju pertumbuhan penduduk yang tidak dibarengi dengan ketersediaan infrastruktur akan menyebabkan penurunan kinerja pembangunan daerah. Demikian pula sebaliknya, akselerasi pembangunan infrastruktur akan menimbulkan bangkitan perkembangan wilayah yang mendinamisasi aktifitas sosial ekonomi masyarakat yang semakin tumbuh dan bertambah. Pembangunan infrastruktur transportasi dihadapkan pada masalah peningkatan volume dan kualitas jaringan jalan yang mampu meningkatkan akses dan bangkitan sosial ekonomi masyarakat. Pengelolaan infrastruktur irigasi dihadapkan pada masalahmasalah yang terkait kondisi fisik bangunan, kelembagaan, operasi dan pemeliharaan serta sumberdaya air yang lintas regional. Pembangunan dan manajemen persampahan dihadapkan pada masalah pertumbuhan volume sampah dan lokasi pembuangan akhir seiring dengan semakin sempitnya ruang lahan pembuangan. Infrastruktur pelayanan air bersih dihadapkan pada semakin meningkatnya kebutuhan air bersih baik untuk sektor perumahan, industri maupun jasa-jasa. Dalam konteks otonomi daerah di era pasar bebas yang semakin mengglobal dibutuhkan daya tarik daerah dalam menciptakan iklim berusaha dan berinvestasi yang kondusif. Terkait dengan hal tersebut, tantangan yang tidak kalah strategisnya adalah bagaimana penyediaan infrastruktur menjadi daya tarik ditengah-tengah kompetisi antar daerah baik di dalam dan luar negeri untuk menarik minat investasi masuk; 8

8.

Tantangan dalam pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara penggunaan sumberdaya alam secara produktif di satu pihak dan di pihak lain agar produktifitas sumberdaya alam tersebut dapat berlangsung secara lestari dan terus-menerus serta melakukan pemulihan dan penguatan daya dukung lingkungan dalam proses pembangunan dengan pelibatan seluruh komponen masyarakat secara terpadu. Terkait dengan sumberdaya air, tantangan strategis yang perlu diperhatikan adalah mempertahankan pasokan air baku, optimalisasi peran petani pengguna air dan alih fungsi lahan beririgasi;

BUPATI KARAWANG,

Ttd DADANG S. MUCHTAR

9

BAB III KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

3.1

Kebijakan Pembangunan Nasional

1. Kerangka Visi Indonesia 2014 adalah : “ TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN”. Adapun misi yang akan dilaksanakan dalam pencapaian visi adalah : Misi 1. Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera; Misi 2. Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi dan Misi 3 Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang. Selanjutnya, dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2009 - 2014, ditetapkan lima agenda utama pembangunan nasional, yaitu (1) Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, (2) Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan, (3) Penegakan Pilar Demokrasi, (3) Penegakkan Hukum dan Pemberantasan Korupsi, (4) Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan. 2. Sesuai RTRWN pengembangan Wilayah Jawa-Bali diarahkan untuk: (1) Mempertahankan Pulau Jawa-Bali sebagai lumbung pangan nasional melalui berbagai upaya menetapkan dan mempertahankan kawasan produksi pangan; (2) Mempertahankan dan merehabilitasi kawasan lindung yang semakin terdesak oleh kegiatan budidaya hingga mencapai luasan minimal 30% dari keseluruhan luas Wilayah Pulau Jawa-Bali, khususnya di Pulau Jawa bagian Selatan dan Pulau Bali bagian Tengah; (3) Mempertahankan sumber sumber air dan merehabilitasi daerah resapan air untuk menjaga ketersedian air sepanjang tahun; (4) Mengendalikan pertumbuhan pusat-pusat permukiman perkotaan dan perdesaan yang berpotensi mengganggu kawasan-kawasan yang rawan bencana serta mengancam keberadaan kawasan lindung dan kawasan produksi pangan melalui pengendalian aspek kependudukan dan kegiatan sosial-ekonominya; (5) Mengendalikan secara ketat pengembangan industri hingga ambang batas toleransi lingkungan yang aman bagi keberlanjutan pembangunan; (6) Mengintegrasikan kegiatan industri ke dalam zona-zona dan kawasan-kawasan industri yang telah ditetapkan; (7) Mendorong pusat-pusat permukiman perkotaan sebagai pusat pelayanan jasa koleksi dan distribusi di Pulau Jawa- Bali; (8) Mengembangkan zona-zona pemanfaatan minyak dan gas untuk wilayah perairan laut dan/atau lepas pantai; (9) Mempertahankan dan merehabilitasi kawasan cagar budaya. 3. Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi Umum dalam RPJMN 2010-2014 adalah : (1) Menyempurnakan formula alokasi DAU agar lebih menjamin pemerataan dan keadilan dalam alokasi DAU antar daerah serta agar penggunaannya lebih terarah kepada belanja pelayanan publik, antara lain dengan meniadakan penggunaan variabel belanja pegawai, serta memberikan insentif kepada daerah-daerah yang berprestasi dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial, dan/atau kompensasi kepada daerah-daerah yang sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan lindung; dan (2) Menyempurnakan perhitungan kebutuhan fiskal dalam formula alokasi DAU sehingga lebih mencerminkan kebutuhan fiskal daerah secara riil, dengan menggunakan perhitungan belanja untuk memenuhi SPM di daerah sesuai Analisis Standar Biaya (ASB); 4. Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi Khusus dalam RPJMN 2010-2014 adalah : (1) Mendukung program dan kegiatan yang menjadi prioritas nasional dalam RPJMN 2010-2014; (2) Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM); (3) Diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan dalam program yang bersifat lintas (cross cutting) sektor yang merupakan prioritas nasional, termasuk program yang bersifat kewilayahan; (4) Meningkatkan secara bertahap pagu nasional DAK untuk meningkatkan efektivitasnya dalam mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional, yang disertai dengan upaya mempertajam perencanaan dan penghitungan alokasi DAK 10

berdasarkan kerangka pengeluaran jangka menengah dan penganggaran berbasis kinerja, meningkatkan koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di pusat dan daerah, meningkatkan sinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan lain yang didanai APBN dan APBD, serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK di daerah; (5) Dalam RPJMN 2010-2014 bidang-bidang yang didanai DAK adalah : meliputi: a) Pendidikan, b) Kesehatan, c) Infrastruktur Jalan, d) Infrastruktur Irigasi, e) Infrastruktur Air Minum, f) Infrastruktur Sanitasi, g) Prasarana Pemerintahan Daerah, h) Kelautan dan Perikanan, i) Pertanian, j) Lingkungan Hidup, k) Keluarga Berencana, l) Kehutanan, m) Sarana dan Prasarana Perdesaan, dan n) Sarana Perdagangan. 3.2

Kebijakan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Barat

1. Visi Jawa Barat “TERCAPAINYA MASYARAKAT JAWA BARAT YANG MANDIRI, DINAMIS DAN SEJAHTERA”. Adapun misi yang akan dilaksanakan dalam pencapaian visi adalah : Misi I. Mewujudkan Sumberdaya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing; Misi II. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal; Misi III. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah; Misi IV. Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan; Misi V. Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi; 2. Terkait pembangunan kewilayahan, khusus Kawasan Andalan Purwasuka (Purwakarta,Subang dan Karawang) difokuskan kepada : a. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan; b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; c. Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi, jagung, kedelai dan protein hewani); d. Peningkatan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi; e. Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana; f. Penataan daerah otonom; 3. Adapun WKPP Purwakarta dengan letak Kabupaten Karawang diarahkan : a. Sebagai bagian dari wilayah inti Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Cikopo-Cikampek; b. Sebagai bagian dari kawasan andalan Purwasuka dalam sektor pertanian dan industri; c. Simpul pendukung pengembangan PKN Bodebek. 3.3

Kebijakan Pembangunan Daerah

Sebagaimana sifat dari suatu masa peralihan, maka kebijakan transisi difokuskan pada upaya peletakan dasar pelaksanaan pembangunan jangka panjang tahap kedua melalui reorientasi program prioritas yang dipandang mampu menjawab sejumlah tantangan maupun masih menjadi kendala sampai dengan berakhirnya tahap kesatu. Misi I

: Mewujudkan masyarakat yang berkualitas dalam lingkungan kehidupan sosial yang berbudaya, berakhlak dan beradab.

Prioritas I.1 : Pendidikan Pembangunan pendidikan harus diselenggarakan secara integral sebagai sebuah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, serta keterampilan diarahkan pada : Pelayanan pendidikan untuk seluruh warga masyarakat dalam rangka meningkatkan pemerataan dan perluasan akses layanan pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan memenuhi syarat yang mampu merangsang tenaga pendidik dan peserta didik untuk mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan yang dinamis dan mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai tenaga pendidik profesional yang mampu merancang, 11

mengembangkan, melaksanakan, menilai dan mendiagnosis berbagai masalah yang dihadapi peserta didik; Peningkatan dan pengembangan budaya dan minat baca masyarakat sebagai pengejawantahan dari pendidikan seumur hidup. Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang pendidikan adalah sebagai berikut : 1. Akses pendidikan dasar - menengah : Peningkatan angka partisipasi sekolah APK/ APM SD, SLTP dan SLTA, Meningkatnya angka melanjutkan jenjang SD, SLTP dan SLTA, Menurunnya angka DO terutama jenjang pendidikan dasar dan menengah, pemenuhan daya tampung ruang kelas, pendampingan BOS; 2. Pengelolaan: Pemberdayaan peran Kepala Sekolah sebagai manager sistem pendidikan yang unggul, revitalisasi peran Pengawas Sekolah sebagai entitas quality assurance, mendorong aktivasi peran Komite Sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran; 3. Kualitas : Peningkatan kualitas guru, pengelolaan dan layanan sekolah, melalui: 1) program remediasi kemampuan mengajar guru; Ketersediaan insentif guru bantu sesuai standar yang berlaku, Meningkatnya jumlah guru yang berkualifikasi S-1, Meningkatnya jumlah guru yang tersertifikasi, Terfasilitasinya kegiatan dan kelembagaan tenaga pendidik; 4. Sarana dan Prasarana : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang terstandar diutamakan pada jenjang pendidikan menengah, Meningkatnya kualitas ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan pada sekolah Kejuruan yang berbasis IPTEK yang relevan dengan dunia industri; 5. Minat Baca : Peningkatan kinerja pelayanan perpustakaan daerah dan peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan desa termasuk pembangunan ruang perpustakaan desa sebagai bagian prototype kantor desa. Prioritas I.2 : Kesehatan Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, mengurangi angka kematian ibu melahirkan dan bayi serta angka kesakitan. Pembangunan kesehatan diarahkan pada : 1. Upaya Promotif dan Preventif : Peningkatan kinerja dan Pemberdayaan penyuluh kesehatan masyarakat, Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat, Pelayanan penyuluhan kesehatan lingkungan, Pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, Pelayanan imunisasi pada anak dan balita, Pencegahan dan penanggulangan intensitas penyebaran penyakit menular; 2. Sarana kesehatan : Pembangunan, pengembangan dan perbaikan Puskesmas, Pustu berikut sarana dan prasarana kesehatan yang terstandar, pengembangan sarana laboratorium kesehatan daerah yang terstandar, ketersediaan dan peningkatan kualitas layanan rumah sakit; 3. Obat : Penyediaan dan peningkatan penggunaan obat-obat yang rasional dan pemakaian obat generik disertai pengawasan dan pengendalian peredaran makanan dan perbekalan farmasi; 4. Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat : Pelayanan kesehatan penduduk miskin Non Jamkesmas, Pelayanan gizi buruk dan kekurangan zat tubuh lainnya (GAKY) bagi penduduk miskin, Pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana; 5. Program KB : Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB. Prioritas I.3 : Penanggulangan Kemiskinan Penyediaan jaminan sosial bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial bagi penduduk miskin sehingga mereka dapat terbebas dari belenggu kemiskinan dan ekses lain yang ditimbulkannya sebagai masalah sosial. Oleh karena itu, substansi inti program aksi penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut : 12

Jaminan sosial bidang pendidikan melalui pendampingan dana memungkinkan siswa dari keluarga miskin dapat melanjutkan sekolah.

BOS

yang

1. Jaminan sosial kesehatan melalui program pelayanan penduduk miskin non jamkesmas; 2. Pemberian pelayanan, fasilitasi, bimbingan, pemberdayaan dan penanganan penduduk penyandang masalah sosial; 3. Pengelolaan dana dan penyediaan dana pendampingan PNPM Mandiri; 4. Tim Penanggulangan Kemiskinan : optimalisasi kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, penyusunan dan sosialisasi dokumen strategi penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan sistem data base kemiskinan. Misi II

: Mewujudkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing, berkualitas dan rasional yang digerakan oleh sektor pertanian dan industri.

Prioritas II.1 : Pertanian Pembangunan sektor pertanian diarahkan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan nilai tambah serta menjaga ketahanan pangan dengan sistem agribisnis. Oleh karena itu, substansi inti program aksi Revitalisasi Pembangunan Pertanian adalah sebagai berikut : 1. Pranata : Penyusunan grand design dan kebijakan teknis pembangunan pertanian, Rintisan pembentukan pranata perlindungan dan pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan, Pembangunan Sistem Informasi data base pertanian; 2. Produksi : Pengembangan dan perluasan model Padi SRI pada lokasi terpilih, Pencegahan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman; 3. Fasilitasi : Pengawasan peredaran pupuk dan pestisida, Fasilitasi ketersediaan sarana produksi, Penyusunan regulasi dan fasilitasi penyediaan skema pembiayaan sektor pertanian; 4. Ketahanan Pangan : Penyusunan kebijakan strategis, koordinasi dan monitoring, Pengembangan penganekaragaman pangan, Pengembangan intensifikasi padi, palawija, Litbang Teknologi pasca panen; 5. Penyuluhan : Pembinaan dan peningkatan kinerja penyuluh pertanian melalui pemantapan tenaga penyuluh, penyediaan sarana dan prasarana berikut materi penyuluhan yang relevan dengan kondisi lapangan, pelaksanaan sistem kerja baik melalui metode sistem kerja latihan maupun sistem kunjungan kerja dalam rangka Pemberdayaan dan peningkatan kualitas petani dan kelembagaan tani; 6. Penelitian dan Pengembangan : Pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi pertanian, pengembangan inovasi pertanian dengan sasaran pengembangan produk unggulan beras Karawang baik kualitas, kuantitas maupun desain produk; Prioritas II.2 : Perikanan dan Kelautan Pembangunan sektor kelautan dilakukan melalui pengembangan bisnis kelautan dan penataan wilayah pesisir dan laut. Oleh karena itu, substansi inti program bidang perikanan dan kelautan adalah sebagai berikut : 1. Penataan wilayah pesisir : Penyusunan master plan wilayah pesisir, penyusunan RDTR kawasan budidaya , Pembangunan Sistem Informasi data base pembangunan perikanan dan kelautan; 2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir : Pengembangan pola akuakultur di lokasi terpilih, Penyusunan regulasi dan fasilitasi penyediaan skema pembiayaan sektor perikanan;

13

3. Sarana dan Prasarana : Peningkatan sarana dan prasarana TPI dan TPHT sesuai standar secara prioritas. Prioritas II.3 : Pariwisata 1. Pranata : Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah, Kajian pengembangan kawasan/ obyek wisata/ sejarah/ cagar budaya, Kajian pengembangan seni dan budaya daerah; 2. Obyek Wisata : Pelaksanaan pembangunan konsep kawasan kampung budaya sebagai obyek unggulan pariwisata daerah, peningkatan sarana dan prasarana obyek cagar budaya candi jiwa; 3. Promosi : Pengembangan sistem informasi dan promosi wisata, penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya. Prioritas II.4 : Perindustrian dan Perdagangan 1. Pranata : Penyusunan Grand Design Pembangunan sektor perindustrian, Pemetaan posisi rantai nilai industri dan Pembangunan data base perindustrian, Penyusunan kebijakan teknis dan strategi pengembangan IKM, kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima; 2. Pelaksanaan : Pelaksanaan fasilitasi skema pembiayaan IKM, pengembangan budaya inovasi, teknologi dan standarisasi produk, perlindungan hak-hak konsumen, Fasilitasi penyediaan sambungan listrik masyarakat pedesaan; 3. Prasarana : Pelaksanaan dan penyelesaian pembangunan pasar tradisional milik pemerintah daerah dengan pola kerjasama dengan pihak swasta, revitalisasi pasar desa. Prioritas II.5 : Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1. Pranata : Penyusunan grand design dan kebijakan model pola pengembangan koperasi dan UKM, Penyusunan kebijakan pembiayaan dan pengelolaan lembaga keuangan mikro, Pengembangan sistem evaluasi dan data base KUKM; 2. Pelaksanaan : Peningkatan kompetensi kewirausahaan dan penguatan kelembagaan serta akses pasar bagi usaha kecil dan menengah, Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM, Fasilitasi, Pembinaan dan pengawasan Koperasi. Prioritas II.6 : Penanaman Modal 1. Kelembagaan : Operasionalisasi kelembagaan yang menangani penanaman modal termasuk pengelolaan urusan perizinan, Promosi dan pengembangan potensi daerah dalam rangka menarik minat investasi, penyiapan pranata dan rintisan pengembangan kerjasama antar daerah maupun dengan pihak swasta dalam rangka pengelolaan potensi daerah. 2. Penyederhanaan Prosedur : Kajian penerapan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPSIE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); 3. Regulasi : Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka penciptaan lapangan kerja. Prioritas II.7 : Ketenagakerjaan 1. Sumberdaya Tenaga Kerja : Penyelenggaraan pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja, perlindungan ketenagakerjaan; 2. Regulasi : Koordinasi penentuan UMK, fasilitasi hubungan tripartit antara pemerintah, pengusaha dan tenaga kerja, fasilitasi masalah ketenagakerjaan.

14

Misi III

: Mewujudkan Kabupaten Karawang yang produktif, nyaman, indah dan lestari.

Prioritas III.1 : Infrastruktur Pembangunan infrastruktur yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum dengan mendorong partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang infrastruktur adalah sebagai berikut : 1. Binamarga : a. Perencanaan : FS/ DED Frontage Road AP.02, Fly Over Wirasaba, Underpass Otista – Pasundan, Jalan lingkar Warung bambu – Bintang Alam – Galuh Mas, Jalan Lingkar Tanjung Pura – Resinda Karawang Barat, Jembatan Walahar, Jembatan Tanjungbungin Pakisjaya, Underpass A.R Hakim – Tohir Mangkudilaga, Pembangunan Embung-embung di Kecamatan Pakisjaya, Tempuran dan Cilamaya; b. Peningkatan jalan fungsi distribusi/ kolektor primer yaitu jalan kabupaten yang langsung menghubungkan dengan jalan propinsi dan jalan nasional; c. Peningkatan dan/ perbaikan jalan fungsi koleksi/ lokal primer/ lokal sekunder dengan prioritas jalan antar kecamatan, jalan lokal sekunder yang menghubungkan antar persil dalam kota dalam rangka penataan wilayah kota Karawang dan Cikampek, jalan poros desa secara terbatas yang langsung menghubungkan dengan ibukota kecamatan; d. Pelebaran, perkerasan jalan akses TPA Leuwisisir serta perbaikan jalan akses TPA Jalupang dalam rangka operasionalisasi TPA dimaksud; e. Koordinasi pelaksanaan pembangunan Jembatan Telukjambe dan Alun-alun Sukaharja dalam rangka kelancaran jalur transportasi darat, jembatan Tanjungbungin Pakisjaya sudah dalam tahap pelaksanaan pembangunan (pembebasan lahan); f.

Pengairan : Koordinasi persiapan pelaksanaan pembangunan bendung waru,normalisasi sungai Citarum dan pembangunan irigasi.

2. Cipta Karya : a. Perencanaan : DED penataan permukiman kumuh, RTBL Interchange Karawang Barat, RTBL jalan tembus RSU-Kertabumi; b. Persampahan : Pembangunan TPA Leuwisisir (lanjutan) terdiri dari geomembran, kolam lindi, perpipaan, jembatan timbang, dan bulldozer; Pengadaan sarana dan prasarana TPA Jalupang terdiri dari pengadaan jembatan timbang, pengadaan ekskavator, dan pengelolaan sampah 3 R; c. Pertamanan : Penyediaan ruang terbuka hijau berupa taman pada median dan tepi jalan maupun RTH buatan yang ada, pelaksanaan pembangunan ruang publik masyarakat dengan fasilitas jogging track, lapangan volly, lapangan basket, area bermain anak-anak pada lokasi terpilih; d. Bangunan : Pranata bangunan gedung, pembangunan monumen Rengasdengklok dan penataan kawasan (lanjutan), pembangunan dan penataan kawasan makam Syeh Quro terdiri dari bangunan makam, penataan makam, dan museum; e. Prasarana permukiman : pembangunan/ perbaikan jalan lingkungan dalam dan antar persil di lingkungan perkotaan, pembangunan unit MCK, drainase tersier; f.

Air bersih : pengadaan jaringan pipa air bersih, pelayanan sambungan rumah pipa air bersih pada WTP dengan kondisi masih terdapat iddle capacity.

15

Prioritas III.2 : Tata Ruang Wilayah Optimalisasi kebijakan dan konsistensi penegakan peraturan di bidang penataan ruang dalam rangka mewujudkan alokasi ruang yang interaktif bagi unsurunsur pembentuknya meliputi manusia, sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan sistem aktifitas secara komperhensif, memberikan rasa nyaman, meningkatkan produktifitas dan berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keseimbangan antar wilayah. Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang tata ruang wilayah adalah sebagai berikut : 1. Pranata : Penyusunan rencana rinci tata ruang, rintisan pengembangan sistem regulasi, promosi kawasan, Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum dan pengelolaan tata ruang secara terpadu termasuk kegiatan pembebasan lahan sebagai rintisan penyusunan FS konsep land banking. 2. Pelaksanaan : Optimalisasi pelaksanaan operasional Tim BP4D, fasilitasi dan penegakan perda tata ruang. Prioritas III.3 : Lingkungan Hidup 1. Prasarana : Pengadaan alat uji laboratorium 2. Pengawasan dan Pengendalian : Pemantauan kualitas air permukaan meliputi sungai, danau, dan situ, pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi kegiatan industri dan jasa, Penghentian kerusakan lingkungan Daerah Aliran Sungai yang rawan bencana; 3. Penanggulangan bencana : Penyusunan kajian mitigasi bencana; 4. Konservasi : Perlindungan sumberdaya air meliputi: sumber mata air, wilayah tangkapan air dan air danau; 5. Sistem Informasi : Pembangunan Sistem Informasi Kualitas Lingkungan. Misi IV

: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang mandiri, profesional dan akuntabel dalam kerangka otonomi daerah.

Prioritas IV.1 : Perbaikan sistem administrasi dan tata kelola Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintahan, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, sarana dan prasarana kerja yang terstandar, dan data kependudukan yang baik. Oleh karena itu , substansi inti dari Prioritas IV.I adalah : 1. Kelembagaan : Perbaikan struktur kelembagaan, evaluasi dan penyempurnaan sistem ketatalaksanaan, penataan kewenangan dan hubungan kerja antar organisasi pemerintah, pengembangan instrumen kerja sebagai perangkat penilaian indikator kinerja, Penetapan dan penerapan sistem Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; 2. Sumber daya manusia : Penyempurnaan pengelolaan PNS yang meliputi sistem rekrutmen, penempatan, sistem pengembangan karir melalui pendidikan dan pelatihan, promosi, dan mutasi PNS, pengembangan sistem informasi kepegawaian (SIMPEG) serta penyelenggaraan diklat baik diklat struktural, teknis maupun fungsional; 3. Regulasi : Penyesuaian, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan di tingkat pusat maupun daerah melalui penyusunan program legislasi daerah, pelaksanaan sosialisasi produk hukum;

16

4. Data Kependudukan : Pelaksanaan penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK); 5. Sistem Kerja : Penyiapan pranata, persiapan dan pelaksanaan serta penyempurnaan e-government antara lain : pengkajian pelaksanaan e-gov terintegrasi di Kabupaten Karawang, Pembentukan lembaga pengadaan secara elektronik (LPSE), peningkatan sarana peralatan kerja. Prioritas IV.2 : Penyelenggaraan administrasi perencanaan dan penganggaran 1. Perencanaan Pembangunan : Penyusunan Kebijakan mengenai Sistem Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, pemantapan dan pelaksanaan mekanisme musrenbang, penyusunan dokumen perencanaan (RPJMD 2011 – 2015, RKPD Tahun 2011, LKPJ Tahun 2011, Evaluasi Perencanaan Pembangunan Tahun 2010), pelaksanaan kajian penelitian dan pengembangan, pengembangan sistem data basis perencanaan dan evaluasi pembangunan serta optimalisasi fungsi koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. 2. Pengelolaan keuangan dan aset daerah : Penyempurnaan dan pembentukan regulasi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan fokus pada revisi regulasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta pembentukan regulasi pengelolaan aset dan kekayaan daerah, optimalisasi sistem penganggaran dengan fokus pada optimalisasi kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta penyempurnaan pengembangan sistem informasi manajemen keuangan dan aset, penertiban aset dan perbaikan administrasi aset daerah. Prioritas IV.3 : Pemerintahan Desa 1. Regulasi : Penyempurnaan dan pembentukan regulasi mengenai pemerintahan desa; 2. Administrasi : Fasilitasi penyelenggaraan pilkades, pembinaan kinerja kepala desa dan perangkat desa serta perbaikan pengelolaan administrasi pemerintahan desa; 3. Keuangan Desa : Peningkatan kemampuan keuangan desa melalui ADD dan bantuan keuangan desa, peningkatan sarana dan prasarana aparatur melalui bantuan keuangan pembangunan kantor desa. Prioritas IV.4 : Prioritas Lainnya Di samping prioritas tersebut di atas, upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah juga melalui pencapaian prioritas daerah lainnya di bidang politik, kesatuan kebangsaan serta ketentraman dan ketertiban, di bidang perekonomian, dan di bidang kesejahteraan rakyat. Di bidang politik, kesatuan kebangsaan serta ketentraman dan ketertiban mencakup : peningkatan kerukunan umat beragama melalui pembentukan dan peningkatan efektivitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Di bidang kesejahteraan sosial melalui penyediaan fasilitasi bantuan untuk peningkatan sarana dan prasarana keagamaan, regulasi dan rintisan pelaksanaan upaya perlindungan bagi anak dan perempuan. Di bidang perekonomian melalui penyediaan fasilitasi bantuan permodalan bagi kelompok usaha kecil. BUPATI KARAWANG,

Ttd DADANG S. MUCHTAR

17

BAB IV PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Kabupaten Karawang Tahun 2011 ini merupakan dokumen perencanan pembangunan jangka menengah daerah untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum terkait dengan berakhirnya periode RPJMD tahun 2006 – 2010. RPJMD Transisi Kabupaten Karawang Tahun 2011 selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2011 dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD serta sebagai acuan bagi seluruh komponen masyarakat dan swasta bersama pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan pembangunan daerah secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Masa berlaku RPJMD Transisi Kabupaten Karawang Tahun 2011 adalah sampai dengan ditetapkannya RPJMD yang disusun oleh Kepala Daerah Terpilih yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan sinergitas dalam pencapaian sasaran pembangunan, maka dalam pelaksanaannya perlu penguatan peran serta seluruh komponen stakeholder sesuai kapasitasnya. Pemerintah Kabupaten Karawang dalam hal ini Bappeda, melakukan tugas koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Transisi yang dijadikan pedoman penyusunan RKPD Kabupaten Karawang tahun 2011 dan dijabarkan dalam Rencana Kerja SKPD Tahun 2011 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban.

BUPATI KARAWANG, TTD DADANG S. MUCHTAR

18

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011 BIDANG URUSAN PEMDA 1 URUSAN WAJIB PENDIDIKAN

PROGRAM 2

1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

SASARAN PROGRAM 3

a.

Meningkatnya angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar

SKPD 4

DISDIKPORA, SPMA

b.

Meningkatnya angka melanjutkan jenjang pendidikan dasar (SD ke SMP) Menurunnya angka DO pada jenjang pendidikan dasar d. Pemenuhan daya tampung ruang kelas c.

2. Program Pendidikan Menengah

a. b. c. d. e. f.

3. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan

a.

Meningkatnya angka melanjutkan jenjang pendidikan Menengah (SMP ke SMA) Meningkatnya angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar Menurunnya angka DO pada jenjang pendidikan menengah Pemenuhan daya tampung ruang kelas Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang terstandar diutamakan pada jenjang pendidikan menengah Meningkatnya kualitas ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan pada sekolah Kejuruan yang berbasis IPTEK yang relevan dengan dunia industri

Ketersediaan insentif guru bantu sesuai standar yang berlaku

b.

Meningkatnya jumlah guru yang berkualifikasi S-1 Meningkatnya jumlah guru yang tersertifikasi d. Terfasilitasinya kegiatan dan kelembagaan tenaga pendidik c.

4. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KESEHATAN

5.

6.

Program Pembinaan, emasyarakatan dan Pengembangan Olahraga

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

a.

Terbentuknya dan terlaksananya kurikulum dan model pembelajaran yang terstandar dan relevan b. Terbentuknya dan terlaksananya sistem evaluasi pendidikan c. Terbentuknya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan d. Terbangunnya Sistem Informasi data base pendidikan a.

Meningkatnya prestasi olahraga

b.

Tersedianya sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat

a. Tersedianya jaminan kesehatan masyarakat yang berkualitas b. Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan masyarakat

DINKES, RSUD, KECAMATAN

BIDANG URUSAN PEMDA 1

PROGRAM 2

SASARAN PROGRAM 3 c. Meningkatnya derajat kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat melalui aktifitas olahraga

7.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

a. Meningkatnya kesadaran berperilaku hidup bersih dan sehat

8.

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

a. Meningkatnya cakupan pelayanan bagi ibu dan anak

9.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

a. Terkendalinya penyebaran penyakit menular

10. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

a. Meningkatnya kontribusi sektor swasta dalam penyediaan pelayanan kesehatan b. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan

11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan

a. Tersedianya sarana dan pelayanan laboratorium kesehatan

12. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

a. Tersedianya bangunan layanan kesehatan dasar masyarakat yang terstandar

13. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paruparu/ Rumah Sakit Mata dan Jaringannya

a. Tersedianya bangunan layanan kesehatan rujukan RSUD yang tertandar

DINKES, SKPD RSUD, 4 KECAMATAN

14. Program Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata dan Jaringannya LINGKUNGAN HIDUP

15. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

a. Pengawasan pengelolaan B3 dan Limbah B3 serta pemulihan akibat limbah B3 b. c. d. e. f. g.

16. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Koordinasi penyusunan AMDAL Pelaksanaan uji dan pemantauan kualitas lingkungan Pengembangan sistem data basis dan informasi lingkungan Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati

a. Menurunnya kerusakan lingkungan

BPLHD

BIDANG URUSAN PEMDA 1

PEKERJAAN UMUM

PROGRAM 2

17. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

SASARAN PROGRAM 3 b. Peningkatan sarana dan prasarana alat uji dampak lingkungan a. Akses Jalan Fasilitas Pelayanan Publik - Leuwisisir - Jalupang b. Penataan Kota/ Lokal Sekunder Jalan Menghubung Antar Persil, Antar Permukiman di Dalam Kota - Jalan Kota Karawang - Jalan Kota Cikampek c. Jalan Fungsi Distribusi/ Kolektor Primer (290 KM) Jalan Antar Kabupaten, Ibukota Kabupaten dengan Kecamatan, Yang langsung Menghubungkan dengan jalan Nasional dan Provinsi d. Jalan Fungsi Koleksi/ Lokal Primer dan Lokal Sekunder/ Perkotaan ( 2.342,1 KM) Jalan Antar Kecamatan (563,8 KM), Poros Desa (1.778,3 KM) e. Jembatan f. Tersedianya perencanaan teknis pembangunan dan peningkatan Jalan dan Jembatan (DED) : - Peningkatan Jalan Johar - Gempol Haji/ Bts. Subang - Flyover Wirasaba - Underpass Otista - Pasundan - Jembatan Walahar - Jembatan Tanjungbungin (Tanjungpakis) - Underpass AR Hakim - Tohir Mangkudijaya - Jalan Akses Melalui Pelabuhan Cilamaya - Frontage Road AP-02 - Jalan Lingkar Wr. Bambu - Bintang Alam -Galuhmas - Jalan Lingkar Tanjungpura - Resinda Krw. Barat

18. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

a. Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan b. Terpeliharanya kondisi ruas-ruas jalan dan jembatan sesuai dengan umur rencana

19. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

a. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan jalan dan jembatan

20. Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong

a. Meningkatnya sarana dan prasarana drainase/ gorong-gorong

SKPD 4

BINAMARGA DAN PENGAIARAN

BIDANG URUSAN PEMDA 1

PENATAAN RUANG

PROGRAM 2 21. Program pembangunan turap/talud/bronjong

SASARAN PROGRAM 3 a. Meningkatnya sarana dan prasarana pengairan

22. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

a. Meningkatnya kondisi jaringan irigasi

23. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

a, Meningkatnya kondisi dan fungsi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

24. Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai

a. Meningkatnya kondisi air dan fungsi sungai dan pantai dalam rangka pengendalian daya rusak air dan pengamanan pantai

25. Program Pemanfaatan Ruang

a. Terkendalinya Pemanfaatan ruang kawasan b. Meningkatnya sinkronisasi pemanfaatan ruang kawasan perkotaan dan perdesaan c. Tersedianya perangkat penegakan hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang

26. Program Perencanaan Tata Ruang

a. Penyusunan Pranata perencanaan tata ruang (Rencana Induk Persampahan, Rencana Induk air bersih, RDTR kota karawang, RDTR Rengasdengklok, RDTR Cikampek, Kajian RTH, Kajian Zonasi Kota Karawang Th. 2012, Kajian Zonasi Rengasdengklok th.2012, Kajian zonasi c

b. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan jaringan irigasi c. Terlaksananya monitoring dan Evaluasi pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

b. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sumber daya air c. Terlaksananya monitoring dan Evaluasi pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air

a. RIPPDA, penunjang BKPRD (badan koordinasi penataan ruang daerah), Penyusunan RDTR Pesisir

PERUMAHAN

SKPD 4

27. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

b. Pembangunan Ruang Publik di 4 WP (Cikampek, Cilamaya, Telagasari, Rs. Dengklok) untuk 2011 pada 1 WP yang telah memenuhi syarat ketersesiaan lahan

28. Program Pengembangan Permukiman

a. Terfasilitasinya pengembangan sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman perkotaan dan perdesaan

29. Program pembangunan infrastruktur perdesaan

a. Meningkatnya ketersedian infrastruktur Perdesaan

30. Program lingkungan permukiman sehat

a. Terfasilitasinya pengembangan sarana prasarana sanitasi lingkungan permukiman

CIPTAKARYA, BAPPEDA

BIDANG URUSAN PEMDA 1

PROGRAM 2

SASARAN PROGRAM 3 b. Meningkatnya Kualitas lingkungan sehat permukiman

31. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah dan Fasilitas Umum

a. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pemerintah dan fasilitas umum

32. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

a. Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan

SKPD 4

b. Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan c. Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pengelolaan persampahan d. Meningkatnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan PERENCANAAN PEMBANGUNAN

33. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi investasi

a. Penyusunan Bussines plan sektor industri

34. Program pengembangan data/informasi

a. Pengembangan Sistem informasi dan analisa perencanaan, pengendalian dan evaluasi daerah b. Penyusunan rencana induk E-Geverment Kabupaten

35. Program Perencanaan Pembangunan daerah

a. Tersusunya produk kebijakan perencanaan RPJMD Tahap II (2011-2015)

36. program perencanaan pembangunan ekonomi

b. Rencana kerja a. Pengembangan Primatani, Kajian Pengembangan agribisnis, Kajian Rencana lahan pangan berkelanjutan, kajian ekonomi sumber daya alam terpilih

37. Program Perencanaan sosial dan budaya

BAPPEDA

a. Penunjang TKPKD, Penunjang tim koordinasi tugas pembantuan, bintek RPJMdes dan RKPdes b. Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.

38. Program perencanaan prasarana wilayah dan a. FS Jalan Lingkar Kota Karawang-Tanjungpura-Resinda-Wadas, Kajian Mitigasi Bencana, Rencana induk perlindungan kawasan yang berfungsi lindung sumberdaya alam (mangrove, sempadan pantai, sempadan sungai dan lahan kritis), Kajian managemen Transportasi, FS pengembangan Term PERHUBUNGAN

39. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

a. Terlaksananya pengembangan angkutan b. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana prasarana perhubungan c. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

a. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan 40. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)

DISHUBKOMINFO

BIDANG URUSAN PEMDA 1

PROGRAM 2 41. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

SASARAN PROGRAM 3 a. Meningkatnya kesadaran berlalu lintas

SKPD 4

b. Tertatanya jaringan lalu lintas angkutan barang dan penumpang c. Meningknya kinerja pengujian kendaraan bermotor 42. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

a. Tertibnya penyelenggaraan LLAJ lebaran, natal dan tahun baru b. Tertibnya penyelenggaraan lalulintas angkutan umum dan angkutan barang

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

43. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

a. Meningkatnya pelayanan informasi kepada masyarakat

b. Meningkatnya peran media massa dalam penyebaran informasi secara obyektif dan bertanggungjawab

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

44. Program Penataan Administrasi Kependudukan

a. Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Karawang

KELUARGA BERENCANA DAN

45. Program Keluarga Berencana

a. Meningkatnya Pelayanan KB bagi masyarakat b. Terbinanya peserta KB aktif c. Meningkatnya rata-rata usia kawin pertama

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

46. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

a. Meningkatnya pemahaman dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan

CATPIL

BKB&PP

b. Fasilitasi dan kelembagaan pelayanan dan perlindungan bagi anak dan perempuan

SOSIAL

47. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

a. Mendorong pengarusutamnaan gender pada setiap aspek kehidupan

48. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

a. Peningkatan pelayanan dan perlindungan penduduk penyandang masalah sosial

49. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

a. Mendorong peningkatan pembinaan dan bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam meningkatan keterampilan dan kemampuan berusaha sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya kembali secara wajar sebagai SDM yang berkualitas

50. Program Penanggulangan Bencana Alam dan a. Pemberian pelayanan dan penanganan penduduk korban bencana. Perlindungan Masyarakat

DINSOS

BIDANG URUSAN PEMDA 1 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PROGRAM 2 51. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa

SASARAN PROGRAM 3 a. Meningkatnya kemampuan perangkat desa

52. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

a. Terwujudnya kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan b. Meningkatnya peran organisasi kemasyarakatat dalam pembangunan c. Meningkatnya jaringan sosial ekonomi masyarakat

53. Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa

a. Meningkatnya knerja dan kapasitas aparat desa

SKPD 4 BPMPD

b. Meningkatnya kinerja pemerintahan desa yang mandiri c. Meningkatnya pelayanan aparat desa kepada masyarakat KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN 54. Program Pengembangan Kewirausahaan dan a. Mendorong penumbuhan wirausaha serta peningkatan kesempatan kerja MENENGAH Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah b. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM 55. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

a. Fasilitasi, Pembinaan dan pengawasan Koperasi

56. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

a. Pengembangan sistem evaluasi dan data base KUKM

PARIWISATA

57. Program Destinasi Pariwisata

a. Meningkatnya kunjungan pada obyek wisata, budaya dan sejarah

KEBUDAYAAN

58. Program Pengembangan Nilai Budaya

b. Meningkatnya aktifitas dan pelestarian seni dan budaya

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,

59. Program Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah

a. Penetapan kebijakan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. b. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD c. Pengembangan data dasar penghitungan, pengelolaan, pengendalian dan pelaporan alokasi Dana Perimbangan kabupaten d. Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah kabupaten e. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota dan APB desa. f. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent ).

60. Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan

a. Penetapan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten

KOPERASI

BUDPAR

DPPKAD

BIDANG URUSAN PEMDA 1

PROGRAM 2

SASARAN PROGRAM 3 b. Penetapan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten c. Penertiban administrasi aset daerah

SKPD 4

61. Program Peningkatan Sistem Administrasi dan Manajemen Pemerintahan Daerah

a. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan berdasarkan PP 38/ 2007 b. Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dalam wilayah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi. c. Pelaksanaan dan kebijakan, pedoman umum dan pedoman teknis pembentukan perangkat daerah kabupaten d. Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah kabupaten e. Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah kabupaten f. Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah kabupaten g. Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah melalui penyediaan bahan monitoring, analisa dan evaluasi serta pengembangan database perangkat daerah h. Penyusunan Perda kabupaten/kota. i. Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. j. Penyusunan LPPD kabupaten dengan penguatan pada pembangunan sistem data base lppd k. Pelaksanaan kerjasama antar kabupaten l. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pelayanan umum skala kabupaten m. Penetapan kebijakan kabupaten di bidang kerjasama dengan pihak ketiga. n. Penetapan kebijakan, pengelolaan, inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala kabupaten mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah kabupaten o. Penetapan kebijakan, pengelolaan, koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan skala kabupaten p. Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya serta inventarisasi perubahan luas wilayah q. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala kabupaten

SETDA

62. Program Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah

a. Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah kabupaten/kota. b. Penetapan kebijakan, pelaksanaan pengelolaan serta pembinaan dan pengawasan BUMD dan lembaga keuangan mikro

63. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Pelayanan administrasi umum, sarana dan prasarana

BIDANG URUSAN PEMDA 1

PROGRAM 2 64. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

SASARAN PROGRAM 3 a. Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati

SKPD 4

b. Pelaksanaan koordinasi, kunjungan kerja, dialog, audiensi dengan Muspida, pejabat pemerintah maupun tamu kedinasan lainnya 65. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

a. Penetapan pedoman tata tertib DPRD dan kedudukan protokoler keuangan DPRD

SEKRETARIAT DPRD

66. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah

a. Berfungsinya sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah

INSPEKTORAT

67. Program Fasilitasi Pindah/ Purna Tugas

a. terfasilitasinya pemulangan pensiun dan pemindahan PNS

68. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

a. Penyusunan, Penetapan dan pengusulan formasi PNSD dan pelaksanaan pengadaan PNSD b. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pengangkatan dan penetapan CPNSD di lingkungan kabupaten c. Penetapan kenaikan pangkat PNSD menjadi golongan ruang I/b s/d III/d, kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian d. Pelaksanaan pemutakhiran data PNSD di kabupaten terintegrasi dengan pembangunan sistem informasi kepegawaian e. Penyusunan pedoman, perencanaan dan pelaksanaan Pengembangan Karir PNS f. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas g. Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan h. Penyusunan analisa dan penetapan kebutuhan diklat PNSD i. Pelaksanaan diklat teknis dan diklat fungsional j. Pelaksanaan diklatpim

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 69. Program Penegakan Perda

a. Penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah.

70. Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal

a. Penyelenggaran fungsi Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

71. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

a. Menurunnya angka kriminalitas dan gangguan terhadap ketertiban umum

72. Program Pengembangan Kemitraan Wawasan Kebangsaan

a. Peningkatan wawasan kebangsaan

73. Program Pendidikan Politik Masyarakat

a. Pembinaan pendidikan politik masyarakat

BKD

KANTOR DIKLAT

SATPOL PP

KESBANGPOL LINMAS

BIDANG URUSAN PEMDA 1

SASARAN PROGRAM 3

SKPD 4

74. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

a. Meningkatnya jumlah sertifikasi uji kompetensi tenaga kerja pada sektor formal dan meningkatnya kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan bimbingan teknis

DISNAKERTRANS

75. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

a. Meningkatnya pengawasan dan perlindungan serta meningkatnya peran dan fungsi lembaga ketenagakerjaan

76. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

a. Meningkatnya cakupan layanan informasi pasar kerja dan meningkatnya penempatan tenaga kerja melalui pola magang

KETRANSMIGRASIAN

77. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

a. Terselenggaranya kerjasama bidang transmigrasi penempatan diluar pulau jawa dengan kabupaten

PERPUSTAKAAN DAERAH

78. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

a.

Meningkatnya sarana dan prasarana Perpustakaan Daerah

b.

Terfasilitasinya keberadaan perpustakaan desa dan taman bacaan masyarakat

KETENAGAKERJAAN

PROGRAM 2

PERPUSDA

BIDANG URUSAN PEMDA 1 KEARSIPAN

URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROGRAM 2 79. Program Pengembangan Kearsipan

SASARAN PROGRAM 3 a. Tersedianya dan terpeliharanyab data kearsipan yang mendukung manajemen pemerintah daerah

SKPD 4 ARDA

80. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut/ Air Payau dan Air Tawar

a. Tersedianya pranata dan implementasi kebijakan dalam rangka koordinasi, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah pesisir

PKP

Pembangunan Sistem Informasi data base pembangunan perikanan dan kelautan 81. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

b. Meningkatnya hasil produksi perikanan dan kelautan

82. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

a. Peningkatan sarana dan prasarana kelautan b. Penyusunan regulasi dan fasilitasi penyediaan skema pembiayaan sektor perikanan c. Meningkatnya Pendapatan Nelayan

PETERNAKAN

83. Program Peningkatan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

a. Fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

PERTANIAN

84. Program Peningkatan Produksi Pertanian

a. Terbentuknya dan terlaksananya kebijakan strategis pembangunan pertanian yang terintegrasi dengan implementasi perlindungan dan pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan b. Meningkatnya hasil produksi pertanian c. Terfasilitasinya kebutuhan faktor produksi pertanian

85. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian 86. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

a. Peningkatan produksi pertanian melalui : Pengembangan dan perluasan model Padi SRI pada lokasi terpilih, Pembinaan dan peningkatan kinerja penyuluh pertanian, Pemberdayaan dan peningkatan kualitas petani dan kelembagaan tani, Pengembangan dan penerapan

87. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian

a. Meningkatnya pemasaran hasil pertanian

88. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

a. Terbentuknya dan terlaksananya pranata sistem ketahanan pangan b. Penyusunan kebijakan strategis, koordinasi dan monitoring pelaksanaan program ketahanan pangan c. Pengembangan Penganekaragaman pangan d. Pengembangan intensifikasi padi, palawija e. Litbang Teknologi pasca panen

KEHUTANAN

89. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

a. Perlindungan kawasan hutan

DISTANHUT, BPP, BAG. EKONOMI

BIDANG URUSAN PEMDA 1 INDUSTRI

PERDAGANGAN

PROGRAM 2

SASARAN PROGRAM 3

90. Program Penataan Struktur dan peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

a. Fasilitasi, koordinasi dan penguatan struktur industri melalui Penyiapan pranata dan rintisan pengembangan industri pendukung dan industri terkait yang mendukung keberadaan industri inti yang bersifat foot loose

91. Program pengembangan Industri Kecil dan Menengah

a. Fasilitasi dan pembinaan IKM melalui Penyiapan pranata dan rintisan kemitraan antara IKM dengan perusahaan industri besar b. Meningkatnya Kualitas Produk IKM

92. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

a. Pengembangan sektor perdagangan yang mendukung pertumbuhan sektor pertanian dan industri serta pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat b. Regulasi dan fasilitasi penyediaan fasilitas bisnis yang memasarkan hasil pertanian dan industri lokal serta pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat c. Peningkatan sistem informasi pasar dan penguatan akses pasar;

ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

93. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

a. Peningkatan perlindungan hak-hak konsumen.

94. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

a. Regulasi, fasilitasi dan penataan Pedagang Kaki Lima

95. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

a. Ketersediaan akses sambungan listrik bagi seluruh masyarakat

b. Fasilitasi penyediaan sambungan listrik masyarakat pedesaan

SKPD 4 DISPERINDAGTAM BEN, BAPPEDA, BAG. EKONOMI