BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG
2010 NO: 18
SERI: E PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2011 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARAWANG Menimbang
:
a.
b.
c.
Mengingat
:
1.
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Transisi Kabupaten Karawang Tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Karawang menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; bahwa penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) didasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), yang dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karawang Tahun 2011. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesis Nomor 2851); 2.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5.
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
10.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574); 12.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara nomor 4575);
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Darah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
17.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
18.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
19.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
20.
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
21.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
22.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Sisrenbangda) Provinsi Jawa Barat;
23.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;
24.
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor ……. Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2011; 25.
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
26.
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025;
27.
Peraturan Bupati Karawang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Transisi Kabupaten Karawang Tahun 2011.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2011. Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2.
Kepala Daerah adalah Bupati Karawang.
3.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.
Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
7.
Peraturan Bupati adalah Peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan bersifat mengatur;
8.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Transisi Kabupaten Karawang Tahun 2011 yang selanjutnya disebut RPJMD Transisi adalah dokumen perencanaan jangka
menengah yang berlaku sampai dengan ditetapkannya RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015. 9.
Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.
Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.
Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang.
13.
Kepala Badan Perencanaan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karawang sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Karawang.
14.
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten Karawang yang berisi program dan kegiatan suatu SKPD, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum APBD (KUAPBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Pasal 2 (1)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011, yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2011, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2011 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2011 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.
(2)
RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJMD Transisi Kabupaten Karawang Tahun 2011 dan mengacu pada RKP Tahun 2011 dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2011, yang memuat isu strategis pembangunan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, kerangka ekonomi daerah, prioritas program dan kegiatan pembangunan yang pendanaannya bersumber dari APBD II/APBD I/APBN dan
dana lainnya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. (3)
RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.
(4)
RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2011 dimaksud ayat (1) berfungsi sebagai :
sebagaimana
a.
pedoman bagi OPD di Kabupaten Karawang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2011;
b.
pedoman bagi OPD untuk menyusun RKA-OPD;
c.
pedoman dalam rangka penyusunan KU-APBD, PPAS dan RAPBD Kabupaten Karawang tahun 2011.
Pasal 3 Kepala Bappeda melakukan penelaahan rancangan akhir Renja OPD mengenai kesesuaiannya dengan RKPD, Renstra OPD serta tugas pokok dan fungsi OPD.
Pasal 4 Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2011 adalah sebagai berikut : 1.
Dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, Kepala OPD melakukan pemantauan;
2.
OPD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksaaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masingmasing program;
3.
Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), disampaikan kepada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Karawang dan Kepala Bappeda Kabupaten Karawang paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
4.
Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masingmasing OPD;
5.
Kepala OPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun sebelumnya;
6.
Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan
berdasarkan hasil evaluasi Kepala OPD; 7.
Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh OPD yang bersangkutan, serta penyusunan RKPD tahun yang akan datang. Pasal 5
Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
Pasal 6 Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.
Ditetapkan di K a r a w a n g pada tanggal BUPATI KARAWANG, ttd
DADANG S. MUCHTAR
Diundangkan di K a r a w a n g pada tanggal Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN K A R A W A N G, ttd
IMAN SUMANTRI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2010 NOMOR : 18
SERI : E
.
DAFTAR ISI Hal DAFTAR ISI DAFTAR TABEL BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud 1.3.2 Tujuan 1.4 Visi dan Misi Jangka Panjang 1.5 Sistematika Penulisan BAB II
I- 1 I- 1 I- 1 IIII-
4 4 4 5
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH 2.1 Evaluasi Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah 2.1.1 Evaluasi Indikator Makro Pembangunan Daerah 2.1.2 Evaluasi Kinerja Keuangan 2.2 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah 2.3 Isu Strategis dan Tantangan 2011
II - 1 II - 1 II - 1
BAB III
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011 3.1 Tema Pembangunan Daerah 3.2 Prioritas dan Fokus Sasaran Pembangunan Daerah 3.3 Prioritas Lainnya 3.4 Kebijakan Pemerataan Pembangunan 3.5 Strategi Pembiayaan Pembangunan 3.6 Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah
III III III III III III III -
BAB IV
PENUTUP 4.1 Kaidah Pelaksanaan
IV - 1 IV - 1
LAMPIRAN
II - 3 II - 9 II - 11 1 1 1 14 15 15 16
DAFTAR TABEL No Tabel
Perihal
Hal
Capaian Indikator Makro Pembangunan Daerah Tahun 2007, 2008 dan Proyeksi Tahun 2009 dan 2010 Perkembangan Realisasi APBD Kab. Karawang, 2006 s.d 2009
II - 3
Tabel 2.3
Perkembangan Realisasi dan Proporsi Pendapatan terhadap APBD, 2006 s.d 2009
II - 4
Tabel 2.4
Perkembangan Realisasi PAD dan Proporsi PAD thd APBD, 2006 s.d 2009
II - 4
Tabel 2.5
Perkembangan Realisasi APBD, Dana Perimbangan dan Proporsi Dana Perimbangan terhadap APBD Kabupaten Karawang, 20062009
II - 5
Tabel 2.6
Perkembangan Realisasi Komponen Dana Perimbangan dan Proporsi terhadap total Dana Perimbangan, 2006- 2009
II - 5
Tabel 2.7
Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung 2009
II - 6
Tabel 2.8
Ringkasan Realisasi Anggaran Belanja Langsung
II - 6
Tabel 2.1
Tabel 2.2
II - 3
Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2009 Tabel 2.9
Ringkasan Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2009
II - 7
Tabel 2.10
Perkembangan Pembiayaan Daerah 2006-2009
II - 7
Tabel 2.11
Rencana Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2010
II - 8
Tabel 2.12
Proyeksi 2010 dan Target 2011 Indikator Makro Pembangunan Kab. Karawang
II - 10
BAB I PENDAHULUAN
1.1
LATAR BELAKANG Penyusunan RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2011 dilaksanakan berdasarkan
pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah paragraf 1 pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa Bappeda menyusun rancangan awal RKPD. Rancangan awal RKPD dimaksud selanjutnya dikoordinasikan, disinkronisasikan dan disinergikan dengan seluruh SKPD dengan melibatkan pelaku pembangunan lainnya baik dalam Forum Gabungan SKPD maupun Forum Musrenbang secara berjenjang sejak Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten. Secara substantif, dokumen RKPD Tahun 2011 memuat berbagai kebijakan publik di bidang pembangunan daerah pada tahun 2011 dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan tahun sebelumnya serta berbagai isu, permasalahan dan kebutuhan dasar masyarakat pada tahun yang akan datang. Pada tahap selanjutnya dokumen RKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2011.
1.2
LANDASAN HUKUM Landasan Idiil dan Konstitusional dari RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2011
adalah Pancasila dan UUD 1945, sedang landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional sebagai berikut : 1.
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
I-1
5.
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara nomor 4575);
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
I-2
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Darah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
16.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
6
Tahun
2008
tentang
Pedoman
Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815); 17.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
18.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
19.
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 11);
20.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21.
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (SISRENBANGDA);
22.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;
23.
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor ........... Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011;
24.
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang;
I-3
1.3
MAKSUD DAN TUJUAN
1.3.1 Maksud Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 dimaksudkan sebagai pedoman bagi : 1.
SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).
2.
Penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) Kabupaten Karawang Tahun 2011.
1.3.2 Tujuan Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang adalah untuk 1.
Menyusun kebijakan publik di bidang pembangunan daerah dalam rangka koordinasi, sinergitas dan sinkronisasi rencana kerja satuan perangkat kerja pemerintah daerah secara
integral
dan
komperhensif
dalam
rangka
pelayanan
publik
dibidang
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 2.
Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
dan
pengawasan pembangunan antarwilayah, antarbidang pembangunan dan antartingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.
1.4
VISI DAN MISI JANGKA PANJANG Berdasarkan
Peraturan Daerah
Nomor
2 Tahun
2010 Tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karawang Tahun 2005 – 2025 menyebutkan Visi Kabupaten Karawang : “KARAWANG SEJAHTERA BERBASIS PERTANIAN DAN INDUSTRI” Dalam rangka pencapaian visi sebagaimana tersebut, diperlukan berbagai upaya strategis dan sinergis antara pemerintah, swasta dan masyarakat melalui 4 misi yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk arah pembangunan sebagai garis-garis besar kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan selama 20 tahun ke depan, yang dirancang sebagai berikut :
I-4
MISI I
: Mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan berakhlak dalam lingkungan kehidupan sosial yang berbudaya dan beradab
MISI II : Mewujudkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing, berkualitas dan rasional yang digerakkan oleh sektor pertanian dan industri MISI III : Mewujudkan kabupaten karawang yang produktif, nyaman, indah dan lestari MISI IV : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mandiri, profesional dan akuntabel dalam kerangka otonomi daerah
1.5
SISTIMATIKA PENULISAN
BAB I
: PENDAHULUAN
BAB II
: ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB III : PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011 BAB IV : PENUTUP
I-5
BAB II ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH
2.1
EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Pelaksanaan pembangunan tahun 2009 dapat dikatakan telah menunjukkan
berbagai peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dengan catatan bahwa ukuran keberhasilan secara kuantitatif tersebut perlu terus ditingkatkan. Dengan demikian maka kualitas pembangunan yang terus berproses dan berlanjut senantiasa dirasakan oleh seluruh masyarakat. 2.1.1
Evaluasi Indikator Makro Pembangunan Daerah Evaluasi indikator makro dilakukan pada 5 kelompok data makro yang
sebagaimana tabel 2.1. Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Karawang Tahun 2009 mencapai angka 6,27 persen atau mengalami perlambatan apabila dibandingkan dengan LPE 2008 sebesar 6,72 persen. Angka LPE tersebut diperoleh dari pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2009 sebesar Rp. 18,921 Trilyun, sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp. 42,927 Trilyun. Namun demikian, momentum pertumbuhan ekonomi yang dalam kondisi melambat, masih dapat memberikan pengaruh positif terhadap kualitas pembangunan yang dilihat dari capaian IPM tahun 2009 sebesar 69,86 atau naik 0,86 point dengan laju pertumbuhan sebesar 1,25% dibandingkan tahun 2008 sebesar 69,00. Berdasarkan komponen pembentuknya, kenaikan tersebut diperlihatkan oleh capaian indikator Angka Melek Huruf (AMH) sebesar 90,90% dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 8,16 tahun atau masing-masing mengalami laju pertumbuhan sebesar 0,59 persen dan 4,75 persen. Pada tahun 2009, AHH sebesar 67,76 tahun atau lebih tinggi dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar 67,48 tahun, sedangkan angka Purchasing Power Parity (PPP) sebesar Rp. 557.800/ kapita,- atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2008 sebesar Rp. 553.750/ kapita. Pada indikator ketenagakerjaan memperlihatkan trend angka pengangguran yang dapat ditekan sebesar 14,40 persen dari total jumlah angkatan kerja sebanyak 1.02.595 jiwa atau dibandingkan tahun 2008 dapat ditekan sebesar 0,74 persen.
II - 1
Sebagaimana diketahui bahwa perlambatan ekonomi dunia akibat krisis global diperkirakan masih berlangsung hingga memasuki tahun 2009. Tekanan terhadap stabilitas moneter terus berlanjut dimana pada akhir bulan Maret 2009 nilai tukar rupiah mencapai Rp. 11.575 per USD dan laju pertumbuhan pada triwulan I mencapai 4,4 persen (y-o-y) dengan laju inflasi setahun (y-o-y) mencapai 7,9 persen. Sejalan dengan kondisi sektor moneter, pada tahun 2009, kebijakan fiskal negara tetap diarahkan untuk memberikan stimulus kepada perekonomian, namun dengan tetap menjaga ketahanan fiskal. Kebijakan fiskal yang ditempuh ditujukan dlaam rangka penyelematan perekonomian nasional dengan memperluas program stimulus ekonomi termasuk didalamnya melakukan berbagai penyesuaian terhadap besaran pendapatan negara, belanja negara, defisit dan pembiayaan anggaran. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karawang tahun 2010 diperkirakan sebesar 5,5 – 6,5 persen dan pada tahun 2011 diproyeksi berada pada range 6,0 – 6,3 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut, selain mempertimbangkan kondisi ekonomi tahun sebelumnya, terutama sekali didorong oleh masih positifnya pertumbuhan sektor industri yang ada di wilayah Kabupaten Karawang maupun intervensi program-program yang bersifat peningkatan produksi sektor pertanian, peternakan dan perikanan, industri dan perdagangan, Program PEM (perkuatan modal kerja), investasi pemerintah daerah dalam bentuk pembentukan modal tetap (aset) dalam rangka pembangunan infrastruktur fisik dan
alokasi lain dalam rangka perkuatan
pengeluaran rumah tangga masyarakat terutama sektor pendidikan melalui program pendampingan BOS dan pengganti DSP serta pada sektor kesehatan melalui pelayanan jaminan kesehatan penduduk miskin.
Tabel 2.1 Capaian Indikator Makro Pembangunan Daerah Tahun 2007, 2008 dan Proyeksi Tahun 2009 dan 2010 No 1
INDIKATOR
2007
2008
*)
2009 **)
2010
***)
IPM
68,11
69,01
69,86
70,68
1.1 AMH (%)
90,12
91,06
91,43
91,43
1.2 RLS (Th)
7,45
7,54
8,16
8,51
1.3 AHH (Th)
67,17
67,44
71,27
71,73
1.4 PPP (Rp.)
548.710
554.570
557.80
561.52
6,24
6,72
5,5 – 6,0
5,5 – 6,0
16.674.792
17.795.338
18.685.104
19.806.211
6,06
12,49
6,5- 7,5
6,0 – 6,5
2
LPE (%)
3
PDRB KONSTAN (Rp. Juta)
4
INLASI
II - 2
5
KETENAGAKERJAAN
2.1.2
5.1 ANGKATAN KERJA
923.323
971.692
1.022.595
1.076.164
5.2 PENDUDUK BEKERJA
776.810
824.605
875.341
929.198
5.3 PENGANGGURAN (%)
15,87%
15,14%
14,40%
13,66%
Evaluasi Kinerja Keuangan APBD Tahun 2009 telah mencapai angka Rp.1,274 Trilyun atau secara rata-rata
selama periode 2006 – 2009 meningkat sebesar 9,43% dari angka tahun 2006 sebesar Rp. 972,899 Milyar sebagaimana disajikan dalam tabel 2.2 Tabel 2.2 Perkembangan Realisasi APBD Kab. Karawang, 2006 s.d 2009 Tahun
APBD (Rp)
Pertumbuhan (%)
2006
972.899.584.495,00
2007
1.052.226.593.083,00
8,15
2008
1.224.128.958.465,00
16,34
2009
1.274.965.822.798,00
4,15
Rata-rata per tahun
9,43
Sumber : APBD Kabupaten Karawang 2006 – 2009(data diolah)
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan azas desentralisasi, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (tax assignment) dan pemberian bagi hasil penerimaan (revenue sharing) serta bantuan keuangan (grant) atau dikenal sebagai dana perimbangan sebagai sumber dana bagi APBD. Secara umum, sumber dana bagi daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus) dan pinjaman daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, sedangkan yang lainnya dikelola Pemerintah
Pusat
melalui
kerjasama
dengan
Pemerintah
Daerah.
Berdasarkan
perkembangan total pendapatan Kabupaten Karawang tahun 2006 - 2009 , yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah memiliki nilai rerata pertumbuhan sebesar 11,29%.
Apabila dilihat dari kontribusinya terhadap APBD
Kabupaten Karawang, maka nilai rerata per tahun secara proporsi menyumbang sebesar 101,66%, Gambaran lengkapnya disajikan dalam tabel 2.3. Tabel 2.3 Perkembangan Realisasi dan Proporsi Pendapatan terhadap APBD, 2006 s.d 2009 Tahun 2006
Pendapatan (Rp) 972.899.584.495,00
Pertumbuhan (%)
APBD (Rp) -
972.899.584.495,00
Proporsi 100,00
II - 3
2007
1.080.857.138.242,00
11,10
1.052.226.593.083,00
102,72
2008
1.208.462.961.386,00
11,81
1.224.128.958.465,00
98,72
2009
1.341.054.517.721,00
10,97
1.274.965.822.798,00
105,18
Rata-rata per tahun
11,29
101,66
Sumber : APBD Kabupaten Karawang 2006 – 2009(data diolah)
Kapasitas fiskal atau kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah yang dijalankan, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat. Salah satu pembentuk kapasitas fiskal daerah adalah komponen PAD yang meliputi pajak dan retribusi daerah. Pada kolom PAD, memperlihatkan rata-rata pertumbuhan selama periode anggaran 2006 – 2009
sebesar 5,91%, dengan tingkat
pertumbuhan relatif berfluktuasi. Kondisi ini masih dinilai rendah apalagi melihat proporsi PAD terhadap APBD baru sekitar 11,17%. Tabel 2.4 Perkembangan Realisasi PAD dan Proporsi PAD thd APBD, 2006 s.d 2009 Tahun 2006
112.578.018.979,00
-
946.065.471.330,00
proporsi (%) 11,90
2007
121.414.897.648,00
7,85
1.052.226.593.083,00
11,54
2008
131.785.038.542,00
8,54
1.224.128.958.465,00
10,77
133.731.689.147,00
1,48
1.274.965.822.798,00
10,49
2009
PAD (Rp)
Rata-rata per Tahun
Growth (%)
APBD (Rp)
5,91
11,17
Sumber : APBD Kabupaten Karawang 2006 – 2009 (data diolah) Ditinjau dari kontribusi pajak Daerah dan retribusi Daerah, sampai saat ini distribusi kewenangan perpajakan antara Daerah dengan Pusat terjadi ketimpangan yang relatif besar. Tabel 1.3 memperlihatkan pertumbuhan PAD Kabupaten Karawang selama periode anggaran 2006 – 2009 secara rata-rata sebesar 5,91%.
Secara proporsi PAD terhadap
APBD dinilai masih rendah yaitu baru sekitar 11,17%. Tabel 2.5 Perkembangan Realisasi APBD, Dana Perimbangan dan Proporsi Dana Perimbangan terhadap APBD Kabupaten Karawang, 2006- 2009 Tahun
Dana perimbangan
Pertumbuhan
(Rp)
(%)
2006
746.395.861.565,00
2007
840.659.182.647,00
2008
924.076.915.725,00
2009
1.025.587.475.224,00 Rata-rata per Tahun
APBD
Proporsi
(Rp)
(%)
946.065.471.330,00
78,89
12,63
1.052.226.593.083,00
79,89
9,92
1.224.128.958.465,00
75,49
10,99
1.356.593.573.690,98
75,60
11,17
77,47
Sumber : APBD Kabupaten Karawang 2006 – 2009 (data diolah)
II - 4
Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan nilai rata-rata pertumbuhan selama periode anggaran 2006 – 2009 sebesar 11,17% dengan proporsi Dana Perimbangan terhadap APBD mencapai 77,47%. Tabel 2.6 Perkembangan Realisasi Komponen Dana Perimbangan dan Proporsi terhadap total Dana Perimbangan, 2006- 2009 Uraian
Rata-rata
Proporsi thd Total Dana Perimbangan
Pertumbuhan Bagi Hasil Pajak
2006
2007
2008
2009
1,40
21,27
23,69
22,22
16,14
-14,80
3,63
1,12
2,14
1,63
Dana Alokasi Umum
10,71
71,29
74,06
74,62
70,41
Dana penyeimbang (DAK)
22,87
3,80
1,13
1,03
5,13
Bagi Hasil Bukan Pajak SDA
Sumber : APBD Kabupaten Karawang 2006 – 2009 (data diolah) Berdasarkan
angka realisasi dana perimbangan selama periode 2006 – 2009
memperlihatkan rata-rata pertumbuhan per tahun DAU sebesar 10,71% dengan trend proporsi yang semakin menurun dalam menyumbang besaran dana perimbangan. Sedangkan pada komponen Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak SDA memperlihatkan kontribusi terhadap total dana perimbangan yang semakin menurun setiap tahunnya. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus, karena sebagaimana diketahui bahwa kedua komponen tersebut di atas dihitung dengan pendekatan pola bagi hasil dengan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil (by origin). Artinya bahwa kedua komponen tersebut secara fisik berada di daerah penghasil. Kapasitas fiskal ditentukan oleh besaran kontribusi yang disumbangkan oleh komponen PAD ditambah dengan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (DBHPBP) terhadap APBD. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional.
Belanja
menurut kelompok belanja dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri atas : belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Belanja terdiri atas : belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Terkait dengan akuntabilitas kinerja keuangan daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009 setelah perubahan adalah sebagai berikut : Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp. 1.250.711.605.796,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.314.054.517.721,00 atau 107,22%. Belanja Daerah sebesar Rp. 1.432.048.019.943,91 dengan realisasi sebesar Rp. 1.274.965.822.798,00. Belanja daerah dimaksud meliputi belanja tidak langsung sebesar Rp. 911.695.238.067,91 dengan realisasi sebesar Rp.
II - 5
823.191.311.610,00
atau
90,29
persen
dan
belanja
langsung
sebesar
Rp. 520.352.781.876,00 dengan realisasi Rp. 451.774.511.188,00 atau 86,82 persen. Sedangkan Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 185.662.124.147,91 dengan realisasi Rp. 184.903.461.098,00 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 4.325.710.000,00 dengan realisasi Rp. 4.302.683.983,00. Tabel 2.7 Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung 2009 Tahun Anggaran
Belanja (Rp)
Belanja APBD (Rp)
Proporsi (%)
2009
Belanja Tidak Langsung: 823.191.311.610
1.356.593.573.690,98
60,68
Belanja Langsung : 451.774.511.188,00
1.356.593.573.690,98
33,30
Sumber : APBD Kabupaten Karawang 2009 (data diolah)
Tabel 2.8 Ringkasan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2009
NO
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
SISA ANGGARAN LEBIH / (KURANG)
%
TAHUN 2009 5 5 5 5
2 2.1 2.2 2.3
Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
520.352.781.876,00 79.173.818.100,00 203.500.279.584,00 237.678.684.192,00
451.774.511.188,00 72.491.323.013,00 181.017.055.026,00 198.266.133.149,00
86,82 91,56 88,95 83,42
68.578.270.688,00 6.682.495.087,00 22.483.224.558,00 39.412.551.043,00
Tabel 2.9 Ringkasan Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2009
NO
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
%
SISA ANGGARAN LEBIH / (KURANG)
TAHUN 2009 5
1
5
1.1
5
1.2
5
1.3
5
1.4 . 1.5
5
Belanja Tidak Langsung
911.695.238.067,91
823.191.311.610,00
90,29
88.503.926.457,91
Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah
638.718.703.305,00 46.725.679.250,00 87.778.013.230,00
580.026.751.948,00 43.371.534.300,00 76.222.318.330,00
90,81 92,82 86,84
58.691.951.357,00 3.354.144.950,00 11.555.694.900,00)
64.573.675.000,00
56.820.390.032,00
87,99
7.753.284.968,00
Bantuan Sosial
II - 6
5
1.6
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa
31.726.317.000,00
31.726.317.000,00
100,00
-
5
1.7
37.844.873.000,00
35.024.000.000,00
92,55
2.820.873.000,00
5
1.8
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota & Pemerintah Desa Belanja Tidak Terduga
4.327.977.282,91
-
-
4.327.977.282,91
Sumber : APBD Kabupaten Karawang 2009 (data diolah)
Belanja tidak langsung untuk tahun anggaran 2009 memiliki proporsi 60,68% terhadap belanja APBD, sedangkan belanja langsung memiliki proporsi sebesar 33,30%. Tabel 2.10 Perkembangan Pembiayaan Daerah 2006-2009 Tahun Anggaran 2006 2007 2008 2009
Penerimaan Daerah (000 Rp) 129.125.777.158 156.884.803.055 186.832.327.652 171.365.646.523
Pertumbuhan (%)
Rata-rata pertumbuhan per tahun
Pengeluaran Daerah (000 Rp) 6.279.888.648 7.250.000.000 2.956.610.000 4.024.247.613
21,50 19,09 (8,28) 9,89
Pertumbuhan (%)
Surplus/ Defisit
15,45 (59,22) 36,11
122.845.888.510 149.634.803.055 183.875.717.652 167.341.398.910
(000 Rp)
-13,79
Sumber : APBD Kabupaten Karawang 2006– 2009 (data diolah) Pada komponen pembiayaan, penerimaan daerah Kabupaten Karawang pada tahun 2008 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 19,09%. Pada tahun 2009 penerimaan kembali mengalami penurunan yaitu sebesar 8,28%. Oleh karena itu rata-rata pertumbuhan penerimaan daerah dari tahun 20062009 adalah sebesar 9,89%. Pengeluaran Daerah pada tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 59,22% bila dibandingkan dengan tahun 2007, sedangkan pengeluaran daerah tahun 2009 Pengeluaran daerah kembali mengalami peningkatan sebesar 36,11%. Namun, rata-rata pertumbuhan pengeluaran daerah dari tahun 2006-2009 sebesar -13,11,69%. Tabel 2.11 Rencana Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2010 NO
URAIAN
JUMLAH
1
PENDAPATAN
1.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.1.1
Pendapatan Pajak Daerah
62.000.000.000,00
1.1.2
Hasil Retribusi Daerah
16.916.990.380,00
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.2
DANA PERIMBANGAN
1.2.1
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
224.353.567.673,00
1.2.2
Dana Alokasi Umum
714.360.098.000,00
1.2.3
Dana Alokasi Khusus
97.141.100.000,00
1.288.049.216.742,00 141.299.241.989,00
2.523.561.609,00 59.858.690.000,00 1.035.854.765.673,00
II - 7
1.3
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
1.3.1
Pendapatan Hibah
1.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
1.3.5
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
2
BELANJA
1.478.725.476.378,00
2.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.000.582.735.763,00
2.1.1
Belanja Pegawai
2.1.3
Belanja Subsidi
2.1.4
Belanja Hibah
2.1.5
Belanja Bantuan Sosial
56.726.093.180,00
2.1.6
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
25.944.107.480,00
2.1.7
52.948.120.395,00
2.1.8
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga
2.2
BELANJA LANGSUNG
2.2.1
Belanja Pegawai
2.2.2
Belanja Barang dan Jasa
192.616.887.365,00
2.2.3
Belanja Modal
186.118.460.550,00
110.895.209.080,00 8.000.000.000,00 102.895.209.080,00 0,00
690.378.864.986,00 15.917.230.500,00 155.658.627.100,00
3.009.692.122,00 478.142.740.615,00 99.407.392.700,00
SURPLUS / (DEFISIT)
(190.676.259.636,00)
3
PEMBIAYAAN DAERAH
3.1
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
204.001.969.636,00
3.1.1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
204.001.969.636,00
3.1.5
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
0,00
3.1.6
Penerimaan Piutang Daerah
0,00
3.2
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
13.325.710.000,00
3.2.2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
12.160.000.000,00
3.2.3
Pembayaran Pokok Utang
1.165.710.000,00 PEMBIAYAAN NETTO
2.2
190.676.259.636,00
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH Dalam kajian ekonomi makro daerah, APBD dikategorikan sebagai fungsi
pengeluaran pemerintah (G) yang diarahkan sebagai stimulus bagi pertumbuhan ekonomi yang terindikasi dari peningkatan pendapatan masyarakat (Y). Dengan pertimbangan tersebut, maka dalam merumuskan kerangka ekonomi daerah, asumsi-asumsi dasar serta proyeksi kinerja perekonomian daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 berpegang pada prinsip sebagai berikut : pertama, berpijak pada sasaran dan kerangka kebijakan ekonomi makro baik dalam bentuk kebijakan fiskal maupun moneter nasional. Kedua, Target yang ditetapkan berdasarkan proyeksi atas data pada tahun-tahun sebelumnya. Ketiga, peran
II - 8
APBD terutama diarahkan untuk melaksanakan fungsi alokasi dalam melayani dan memenuhi kebutuhan dasar mayarakat di daerah.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memproyeksikan pada tahun 2011 pemerintah akan bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi menjadi 6%. Hal ini
disebabkan
indikator-indikator
makro
yang
mendukung
sudah
menunjukkan
perkembangan yang positif. Misalnya angka inflasi yang rendah dan membaiknya ekspor yang diprediksi akan tumbuh antara 5-10% pada tahun 2010. Untuk memuluskan langkah menuju akselerasi dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah juga membutuhkan peran Bank Indonesia (BI) untuk bisa menjaga stabilitas moneter dengan menjaga level inflasi. Iklim investasi pasar modal di Indonesia pada 2010-2011, diperkirakan memasuki babak pemulihan setelah sempat turun signifikan karena resesi ekonomi Amerika Serikat. Dorongan kepada swasta agar bisa berperan lebih besar, juga akan dilakukan dengan memberikan kebijakan-kebijakan yang membangun, misalnya dengan melanjutkan program stimulus di berbagai bidang, terutama infrastruktur dan logistik.
Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karawang diproyeksi berada di atas proyeksi LPE Pusat yaitu sebesar 6,0 – 6,3 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut, tidak hanya berdasarkan proyeksi data time series, melainkan juga tercermin dalam dokumen APBD Kabupaten Karawang yang diarahkan antara lain program PEM (bantuan perkuatan modal kerja), program-program peningkatan produksi sektor pertanian, peternakan dan perikanan, industri dan perdagangan, belanja modal dalam rangka pembangunan infrastruktur fisik maupun alokasi lain dalam rangka pemberdayaan dan perkuatan konsumsi masyarakat terutama sektor pendidikan dan kesehatan. Perlu diketahui bersama bahwa menganalisa perekonomian daerah merupakan pekerjaan yang relatif lebih sukar kalau dibandingkan dengan menganalisa perekonomian nasional. Keadaan demikian timbul karena, pertama, kondisi lingkungan perekonomian daerah lebih terbuka daripada perekonomian nasional, sehingga aliran-aliran yang masuk (inflow) maupun aliran-lairan keluar (outflow) dari sesuatu daerah sangat sukar diperoleh. Kedua, dalam Sistem Perekonomian Indonesia, kebijakan ekonomi daerah dan implikasinya terhadap laju pertumbuhan, sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal dan moneter yang masih menjadi kewenangan luas Pemerintah Pusat. Dengan pertimbangan tersebut, maka dalam merumuskan kerangka ekonomi daerah, asumsi-asumsi dasar serta proyeksi kinerja perekonomian daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 berpegang pada prinsip sebagai berikut : pertama, berpijak pada sasaran dan kerangka kebijakan ekonomi makro baik dalam bentuk kebijakan fiskal maupun
II - 9
moneter nasional. Kedua, Target yang ditetapkan berdasarkan proyeksi atas data pada tahun-tahun sebelumnya. Ketiga, peran APBD terutama diarahkan untuk melaksanakan fungsi alokasi dalam melayani dan memenuhi kebutuhan dasar mayarakat di daerah. Berangkat pada kondisi perekonomian makro dan kebijakan fiskal nasional tahun 2011 serta asumsi-asumsi yang mendasari proyeksi perekonomian Kabupaten Karawang, maka sasaran perekonomian daerah sebagaimana pada tabel 2.2 di bawah ini.
Tabel 2.12 Proyeksi 2010 dan Target 2011 Indikator Makro Pembangunan Kab. Karawang No 1
INDIKATOR
2010
**)
2011
***)
IPM
70,68
71,64
1.1 AMH (%)
91,43
91,97
1.2 RLS (Th)
8,51
8,87
1.3 AHH (Th)
68,04
68,36
561,52
566,76
5,5 - 6,0
6,0 - 6,3
19.806.211
21.054.002
6,0 – 6,5
5,7 – 6,0
1.076.164
1.132.540
5.2 PENDUDUK BEKERJA
929.198
987.737
5.3 PENGANGGURAN (%)
13,66
12,79%
1.4 PPP (Rp. Ribu) 2
LPE (%)
3
PDRB KONSTAN (Rp. Juta)
4
INLASI
5
KETENAGAKERJAAN 5.1 ANGKATAN KERJA
2.3
ISU STRATEGIS DAN TANTANGAN 2011
1.
Dalam konteks perekonomian daerah, pembangunan ekonomi yang berkualitas merupakan tantangan yang harus dicapai dalam rangka menyelesaikan masalahmasalah kemiskinan, kesenjangan dan pengangguran. Laju Pertumbuhan Ekonomi harus dapat mencapai titik terjadinya peningkatan produktifitas dan nilai tambah seluruh sektor, kenaikan pendapatan masyarakat pada tingkat yang layak dan kebutuhan lapangan kerja bagi penduduk. Isu pokok yang diangkat dalam misi tersebut adalah masih tingginya angka pengangguran yang berdasarkan data tahun 2007 sebesar 151.430 jiwa. Dengan kondisi sempitnya lapangan kerja di pedesaan,
II - 10
maka tingkat urbanisasi dan dibarengi migrasi penduduk masuk ke Kabupaten Karawang menjadi beban tersendiri. Sebagai daerah yang memiliki kawasan industri, maka Karawang menjadi salah satu tujuan para pendatang dalam mencoba mengadu nasib. Berdasarkan data tahun 2008 terdapat jumlah pencari kerja yang mendaftar sebanyak 43.801 orang dengan lowongan kerja yang tersedia hanya sebesar 16.482 orang. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan jumlah penduduk pencari kerja belum dibarengi pertumbuhan sektor formal dalam menciptakan kesempatan kerja baru. Di lain pihak, kemampuan angkatan kerja produktif pada sektor informal masih sangat terbatas sehingga belum mampu menjadikan dirinya sebagai pelaku ekonomi yang mandiri dan produktif. kebijakan pembangunan sektor industri di wilayah Karawang lebih memperhitungkan faktor keuntungan lokasi ketimbang faktor sumber daya lokal, sehingga menyebabkan arah perkembangan industri di Kabupaten Karawang bersifat foot loose industry dan padat modal. Di lain pihak, potensi sektor pertanian belum dikelola dalam suatu bentuk usaha tani dan masih bersifat subsisten. Konsep agribisnis dan agroindustri termasuk pola tata niaga pada sektor pertanian belum efektif berjalan. Penggunaan teknologi pertanian masih dalam skala rintisan. Oleh sebab itu isu pokok yang diangkat adalah terkait dengan faktor deminishing return scale pada sektor pertanian, maka peningkatan produksi dan produktifitas sumberdaya pertanian secara kontinuum dan kualitas yang baik sangat penting untuk menarik peluang pasar dan bahkan dalam jangka tertentu bagi pertumbuhan investasi pada sektor agribisnis dan agroindustri di Kabupaten Karawang. 2.
Kondisi masih rendahnya tingkat pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana belajar yang terstandar juga persoalan mutu pendidik dan peserta didik merupakan isu pokok upaya pencapaian misi peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan. Berdasarkan data, angka rata-rata lama sekolah baru mencapai 7,54 tahun atau lulusan SD, jumlah prasarana sekolah, pada jenjang SD masih terdapat sisa 326 lokal ruang kelas dengan kategori rusak berat termasuk kondisi sarana penunjang lainnya yang masih belum memadai. Sedangkan, terkait mutu pendidikan, berdasarkan data rata-rata kategori sekolah di Kabupaten Karawang masih dalam kategori sekolah berstandar pelayanan minimal. Untuk kategori Sekolah Berstandar Nasional (SBN) pada jenjang SD baru sebanyak 30 unit, SMP sebanyak 2 unit dan SMA 10 unit ditambah 1 unit merupakan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI). Kondisi mutu pendidikan juga dipengaruhi oleh kualitas guru dimana berdasarkan data untuk guru SD sekitar 69 persen masih berpendidikan D II. Masalah buta huruf dapat dikatakan telah tuntas ditandai dengan capaian AMH
II - 11
sebesar 91,6 persen sehingga tahun 2010 lebih diarahkan pada upaya pelestarian melek aksara. Tantangan dalam bidang pendidikan pada tahun 2011, masih dalam tataran proses penyelenggaraan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat secara terjangkau dan bermutu yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai serta kurikulum dan bahan ajar yang relevan dalam suatu tata kelola pendidikan yang akuntabel. 3.
Pembangunan bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, mengurangi angka kematian bayi dan ibu melahirkan melalui peningkatan pelayanan kesehatan yang memadai dan mampu menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Karawang. Masalah yang dihadapi adalah masih terdapatnya penyakit berbasis lingkungan seperti ISPA, diare dan demam berdarah yang disebabkan perilaku dan budaya hidup yang belum sesuai dengan standar kesehatan. Akses terhadap sarana air bersih, terutama di wilayah pesisir pun masih sangat minim. Oleh sebab itu secara garis besar terdapat dua isu pokok yaitu pertama, intensitas dan penyebaran penyakit antara lain ISPA, DBD termasuk penyakit menular sexual yaitu HIV-AIDS. Kedua, masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang ditandai dengan masih minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan diri dan lingkungan, pola makan seimbang dan bergizi serta aktifitas olahraga. Selain itu pula keterbatasan sarana penunjang PHBS di wilayah pedesaan seperti MCK, tempat sampah, drainase lingkungan serta lapangan olahraga masyarakat masih menjadi permasalahan pembangunan bidang kesehatan.Tantangan bidang kesehatan selain terkait dengan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat juga terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas.
4.
Tujuan pembangunan adalah pengentasan kemiskinan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan masih menjadi isu strategis pada tahun 2010 dimana
berdasarkan data BPS Kabupaten Karawang pada tahun 2008
diperoleh data keluarga miskin sebesar 615.485 jiwa atau 30,00 persen dari jumlah penduduk Karawang. Hasil perhitungan tingkat pendapatan rata-rata rumah tangga petani di Kabupaten Karawang memperlihatkan angka sebesar Rp. 4.290.600,- per tahun atau Rp. 11.918,- per hari dan pada rumah tangga nelayan hanya sebesar Rp. 2.875.000,- atau Rp. 7.986,- per hari. Berdasarkan penetapan standar Bank Dunia tahun 2004, yaitu jika pendapatan per kapita < $1,08/ hari (dengan asumsi $1 = Rp. 9.000,-), maka termasuk dalam kategori batas garis kemiskinan. Untuk
II - 12
lebih memahami persoalan kemiskinan di Karawang, maka diperlukan pemahaman secara integratif pula, yang disebabkan sifat kemiskinan di Karawang tidak saja persoalan ekonomi semata melainkan permasalahan-permasalahan non ekonomi lainnya misalnya minimnya tingkat pendidikan, rendahnya perilaku sehat serta terbatasnya akses infrastruktur. Oleh sebab itu Tantangan terbesar penangulangan masalah sosial adalah bagaimana memberikan jaminan perlindungan sosial bagi penduduk miskin sehingga mereka dapat terlepas dari belenggu kemiskinan serta ekses lain yang ditimbulkannya seperti munculnya kelompok penyandang masalah sosial, kekerasan dalam rumah tangga serta masalah trafficking pada anak dan perempuan. 5.
Perubahan tatanan penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip-prinsip good governance mensyaratkan budaya organisasi yang memiliki kemampuan adaptasi dan penyesuaian terhadap berbagai perubahan paradigma maupun regulasi. Pemerintah daerah sebagai regulator, harus mampu menciptakan iklim sosial yang aman, nyaman dan tertib serta iklim ekonomi yang kondusif. Dalam fungsi sebagai fasilitator, pemerintah daerah di masa depan harus mampu menyusun kerangka regulasi yang dapat mewadahi tumbuh berkembangnya budaya partisipasi baik oleh pemerintah, swasta dan masyarakat itu sendiri. Sejalan dengan tuntutan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik juga dihadapkan pada permasalahan mengenai SDM aparatur yang besar secara kuantitas namun rendah dalam kualitas serta jauh dari tingkat kesejahteraan. Oleh sebab itu tantangan strategis di masa depan adalah bagaimana pembangunan aparatur pemerintah mampu menghasilkan ketersediaan SDM aparatur yang secara kuantitas sesuai dengan kebutuhan organisasi dan secara kualitas memiliki kompetensi dan moralitas.
Tantangan pemerintahan juga dihadapkan pada tuntutan pelayanan
prima yang cepat, tanggap dan murah. Oleh juga diperlukan perubahan mekanisme kerja dari manual menuju otomatisasi (office otomation) antara lain pemanfaatan teknologi sistem informasi, e-procurement, e-goverment dan lain sebagainya. 6.
Infrastruktur merupakan sarana pendukung bagi aktivitas manusia, sehingga infrastruktur merupakan salah satu elemen utama di dalam pembangunan wilayah. Infrastruktur fisik jaringan jalan yang berfungsi sebagai pembentuk struktur ruang, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun perkembangan aktifitas sosial masyarakat. Secara umum jaringan jalan status kabupaten terdiri dari 120 nomor ruas dengan panjang 854,70 km dan sekitar 47,69 persen kondisinya rusak berat dan 32,81 persen rusak ringan dan hanya 4,27 persen dalam kondisi baik. Hal ini memperlihatkan kondisi kemantapan
II - 13
jalan masih jauh dari memadai. Dengan kondisi fisik alamiah kabupaten karawang merupakan daerah persawahan yang memiliki banyak saluran/ jaringan irigasi, maka infrasruktur jembatan penghubung juga menjadi prasarana fisik dasar yang sangat vital. Berdasarkan data terdapat 58 ruas jembatan penghubung dengan total panjang 1.341,20 m dan kondisi fisik rata-rata masih dalam kondisi kerusakan kecil dan/ atau kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan di waktu mendatang. Pada bidang pengairan, saluran irigasi dalam satu kabupaten dibagi ke dalam tiga wilayah besar yaitu Saluran Irigasi Tarum Utara Barat sepanjang 200.160 m dengan jumlah bangunan bagi sadap sebanyak 149 unit mengairi 46.218 Ha lahan pertanian, Saluran Irigasi Tarum Utara Timur sepanjang 238.273 m dengan jumlah bangunan bagi sadap sebanyak 212 unit mengairi 39.531 Ha lahan pertanian, Saluran Irigasi Selatan Jatiluhur sepanjang 34.226 m dengan jumlah bangunan bagi sadap sebanyak 21 unit mengairi 3.091 Ha lahan pertanian. Sedangkan saluran irigasi lintas kabupaten di bagi dalam dua wilayah besar yaitu Saluran Irigasi Utara Jatiluhur sepanjang 71.755 m dengan jumlah bangunan bagi sadap sebanyak 93 unit mengairi 11.981 Ha lahan pertanian dan Saluran Irigasi Selatan Jatiluhur sepanjang 15.377 m dengan jumlah bangunan bagi sadap sebanyak 20 unit mengairi 2.199 Ha lahan pertanian. Pada bidang keciptakaryaan, upaya peningkatan fisik sarana dan prasarana gedung kantor pemerintah masih menjadi prioritas dengan harapan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja aparatur secara khusus maupun pelayanan publik secara umum. Pada sektor sanitasi khususnya persampahan, pertambahan penduduk dengan aktivitasnya akan menyebabkan bertambahnya volume sampah yang dihasilkan.
Kecenderungan peningkatan volume sampah
yang dihasilkan selama ini masih belum diimbangi dengan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengurangi jumlah timbulan sampah serta kapasitas prasarana dan sarana persampahan yang memadai. Sampai saat ini,
volume produksi
sampah sebesar 470 m3 baru dapat ditangani/ dilayani sebesar 350 m3 atau sekitar 74,47 persen, sedangkan sisanya masih dibuang dengan cara dibakar, ditimbun, dan dibuang ke sungai, laut atau saluran drainase di permukiman. Hal ini selanjutnya menyebabkan lingkungan permukiman tergenang dan kumuh dimana berdasarkan data tahun 2008, luasan permukiman kumuh masih sebesar 360 Ha. Upaya untuk mencukupi kebutuhan air minum bagi keperluan rumah tangga dan industri selama ini sebagian besar bersumber dari air tanah. Dalam jangka panjang pemanfaatan air tanah besar-besaran akibat tidak adanya substitusi kecukupan air
II - 14
minum akan menyebabkan terjadinya penurunan tanah (land subsidence) dan intrusi air laut pada kawasan yang dekat dengan garis pantai. Oleh sebab itu, pelayanan air yang dipasok oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) perlu ditingkatkan baik kondisi kinerja maupun cakupan pelayanan. Berdasarkan data tahun 2007, banyaknya konsumen yang terlayani mencapai 35.286 unit konsumen dengan persentase terbesar pada golongan non niaga (rumah tangga) yang mencapai 95,21 persen dengan wilayah pelayanan terbanyak untuk jenis sambungan langganan adalah Cabang Karawang yang mencapai 48,43 persen. Sedangkan untuk sektor industri, konsumen terlayani baru mencapai 0,04 persen. Hal ini juga terkait dengan faktor prasarana seperti panjang pipa transmisi terpasang yang pada tahun 2007 baru mencapai 6.340 m dan pipa distribusi mencapai 775.780 m. Pelayanan sarana air bersih pun masih menjadi isu karena berdasarkan data masih terdapat 124 desa dengan status rawan air bersih, sedangkan sistem pengolahan air sederhana yang dimiliki baru mencakup : hidran umum/ tangki air sebanyak 108 unit, bangunan penangkap mata air (Broncaptering) sebanyak 5 unit, sumur dalam (deep wel) sebanyak 11 unit dan instalasi pengolahan air sebanyak 3 unit. Oleh sebab itu, tantangan di bidang sarana dan prasarana wilayah secara pokok meliputi :
Pembangunan infrastruktur transportasi dihadapkan pada masalah
peningkatan volume dan kualitas jaringan jalan yang mampu meningkatkan akses dan bangkitan sosial ekonomi masyarakat. Pengelolaan infrastruktur irigasi dihadapkan
pada
masalah-masalah
yang
terkait
kondisi
fisik
bangunan,
kelembagaan, operasi dan pemeliharaan serta sumberdaya air yang lintas regional. Pembangunan
dan
manajemen
persampahan
dihadapkan
pada
masalah
pertumbuhan volume sampah dan lokasi pembuangan akhir seiring dengan semakin sempitnya ruang lahan pembuangan. Infrastruktur pelayanan air bersih dihadapkan pada semakin meningkatnya kebutuhan air bersih baik untuk sektor perumahan, industri maupun jasa-jasa. Dalam konteks otonomi daerah di era pasar bebas yang semakin mengglobal dibutuhkan daya tarik daerah dalam menciptakan iklim berusaha dan berinvestasi yang kondusif. Terkait dengan hal tersebut, tantangan yang tidak kalah strategisnya adalah bagaimana penyediaan infrastruktur menjadi daya tarik ditengah-tengah kompetisi antar daerah baik di dalam dan luar negeri untuk menarik minat investasi masuk . 7.
Tantangan dalam pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara penggunaan sumberdaya alam secara produktif di satu pihak dan di pihak lain agar produktifitas sumberdaya alam
II - 15
tersebut dapat berlangsung secara lestari dan terus-menerus serta melakukan pemulihan dan penguatan daya dukung lingkungan dalam proses pembangunan dengan pelibatan seluruh komponen masyarakat secara terpadu. Terkait dengan sumberdaya
air,
tantangan
strategis
yang
perlu
diperhatikan
adalah
mempertahankan pasokan air baku, optimalisasi peran petani pengguna air dan alih fungsi lahan beririgasi. Isu yang diangkat antara lain mengenai : - Masalah pencemaran air sungai. Dari hasil pemantauan di beberapa titik pantau sungai di Karawang memperlihatkan
adanya
indikasi
yang
cukup
mengkhawatirkan
yang
diperlihatkan oleh 6 parameter pencemar dominan yang konsentrasinya pada badan air/ sungai sudah sering berada dan/ melebihi ambang baku mutu yaitu: oksigen terlarut (DO), Amoniak (NH3-N), Sulfida sebagai H2S, Besi (Fe), Biological Oxygen Demand (BOD5) dan Chemical Oxygen Demand (COD). - Status Udara meliputi : a.
Kualitas Udara Ambien. Kondisi status udara hasil pantauan terhadap beberapa parameter di lokasi sampling di Kabupaten Karawang dengan parameter SO2, CO, NO2, Debu, H2S dan NH3 masih menunjukkan kualitas yang relatif baik, namun demikian memperlihatkan kualitas yang semakin menurun. Sedangkan pengujian kualitas udara terkait dengan penggunaan bahan bakar batubara pada tahun 2006 di lokasi industri dengan kriteria sample industri yang menggunakan batubara berdasarkan kadar sulfur yang dipergunakan memperlihatkan hasil bahwa lokasi industri yang menggunakan batubara dengan kadar sulfur > 2% akan meningkatkan kadar PM10.
b.
Atmosfer Dengan indikator, pertama, Variabilitas Iklim dengan parameter rata-rata curah hujan selama tahun 2005 sebesar 2.534 mm, tahun 2006 sebesar 1.722 mm dan tahun 2007 sebesar 1.512 mm yang berarti memperlihatkan kecenderungan menurun. Kondisi ini erat kaitannya dengan perubahan iklim global yang disebabkan aktifitas sektor industri dan penggunaan bahan bakar minyal akibat perkembangan transportasi. Kedua, Deposisi Asam yang terkandung dalam air hujan (kondisi pH air hujan) di Kabupaten
II - 16
Karawang
berdasarkan
hasil
pengujian
di
empat
lokasi
sample
memperlihatkan kondisi yang masih tergolong netral yaitu pada kisaran 6–9. - Lahan kritis merupakan lahan yang telah mengalami kerusakan fungsi daya tampung
maupun
daya
dukung.
Berdasarkan
data
2007
dan
2008
memperlihatkan kecenderungan yang membaik dimana program rehabilitasi lahan kritis telah mampu mengurangi luasan lahan kritis dari sebesar 11.887 Ha menjadi 9.695 Ha. Namun demikian masih perlu terus ditingkatkan karena secara total luas lahan kritis masih mencapai 6 persen dari total wilayah Karawang yang tersebar pada 14 kecamatan yang sebagian besar merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum dan Cibeet.
II - 17
BAB III PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011
3.1
Tema Pembangunan Daerah Berdasarkan kemajuan yang dicapai dalam tahun 2009 dan perkiraan tahun 2010
serta tantangan yang mungkin dihadapi pada tahun 2011 maka tema pembangunan pada tahun 2011 adalah : “ OPTIMALISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011 MELALUI REORIENTASI PROGRAM SEBAGAI
PELETAK DASAR MENUJU PELAKSANAAN
RPJMD TAHAP II PERIODE 2011 – 2015 “ Pemilihan tema dimaksud juga sangat relevan dengan konteks masa peralihan yang mana tahun 2011 merupakan tahun pertama masa RPJMD tahap II periode 2011 – 2015, oleh sebab itu perencanaan pembangunan tahun 2011 bersifat peletakan dasar. Dengan pertimbangan sifatnya sebagai peletak dasar, maka perlu dilakukan reorientasi program di seluruh SKPD dengan titik berat pada penguatan pranata, prasarana dan personil sebagai prasyarat terlaksananya program pembangunan secara komprehensif dan berkesinambungan.
3.2
Prioritas dan Fokus Sasaran Pembangunan Daerah Sebagaimana sifat dari suatu masa peralihan, maka kebijakan transisi difokuskan
pada upaya peletakan dasar pelaksanaan pembangunan jangka panjang tahap kedua melalui reorientasi program prioritas yang dipandang mampu menjawab sejumlah tantangan maupun masih menjadi kendala sampai dengan berakhirnya tahap kesatu.
MISI I
: Mewujudkan
masyarakat
yang
berkualitas
dalam
lingkungan
kehidupan sosial yang berbudaya, berakhlak dan beradab. Prioritas I.1
: Pendidikan
Pembangunan pendidikan harus diselenggarakan secara integral sebagai sebuah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, serta keterampilan diarahkan pada : Pelayanan pendidikan untuk seluruh warga masyarakat III - 1
dalam rangka meningkatkan pemerataan dan perluasan akses layanan pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan memenuhi syarat yang mampu merangsang tenaga pendidik dan peserta didik untuk mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
Peningkatan mutu dan relevansi
pendidikan yang dinamis dan mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan perkembangan
ilmu
pengetahuan
dan
teknologi;
Peningkatan
kompetensi
dan
kesejahteraan tenaga pendidik agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai tenaga pendidik profesional yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, menilai dan mendiagnosis berbagai masalah yang dihadapi peserta didik; Peningkatan dan pengembangan budaya dan minat baca masyarakat sebagai pengejawantahan dari pendidikan seumur hidup. Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang pendidikan adalah sebagai berikut: 1.
Akses pendidikan dasar - menengah : Peningkatan angka partisipasi sekolah APK/ APM SD, SLTP dan SLTA, Meningkatnya angka melanjutkan jenjang SD, SLTP dan SLTA,
Menurunnya angka DO terutama jenjang pendidikan dasar dan menengah,
pemenuhan daya tampung ruang kelas, pendampingan BOS 2.
Pengelolaan: Pemberdayaan peran Kepala Sekolah sebagai manager sistem pendidikan yang unggul, revitalisasi peran Pengawas Sekolah sebagai entitas quality assurance, mendorong aktivasi peran Komite Sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran.
3.
Kualitas: Peningkatan kualitas guru, pengelolaan dan layanan sekolah, melalui: program remediasi kemampuan mengajar guru; Ketersediaan insentif guru bantu sesuai standar yang berlaku, Meningkatnya jumlah guru yang berkualifikasi S-1, Meningkatnya jumlah guru yang tersertifikasi, Terfasilitasinya kegiatan dan kelembagaan tenaga pendidik
4.
Sarana dan Prasarana
:
Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
yang terstandar diutamakan pada jenjang pendidikan menengah, Meningkatnya kualitas ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan pada sekolah kejuruan yang berbasis IPTEK yang relevan dengan dunia industri 5.
Minat Baca
:
Peningkatan kinerja pelayanan perpustakaan daerah dan
peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan desa termasuk pembangunan ruang perpustakaan desa sebagai bagian prototype kantor desa.
Sasaran PI.1
: III - 2
1.
Meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar yang berkualitas bagi semua anak usia 7 - 15 tahun yang ditandai dengan meningkatnya APK APM SD/MI/Sederajat, dan APK APM SMP/MTs/Sederajat.
2.
Meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan menengah yang berkualitas bagi semua anak usia 16 - 18 tahun yang ditandai dengan meningkatnya APK APM SMA/SMK/MA/Sederajat.
3.
Meningkatnya akses kepada pendidikan anak usia dini ditandai meningkatnya APK PAUD.
4.
Terpenuhinya kebutuhan ruang kelas jenjang SD, SLTP dan SLTA.
5.
Menurunnya angka putus sekolah, meningkatnya angka melanjutkan dan menurunnya angka mengulang kelas untuk semua jenjang pendidikan
6.
Terpeliharanya kemampuan keberaksaraan penduduk khususnya penduduk usia produktif
7.
Meningkatnya kualitas pendidikan yang ditandai dengan terpenuhinya standar sekolah nasional, meningkatnya proporsi pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik dan standar kompetensi yang disarankan, serta meningkatnya kesejahteraan pendidik.
8.
Meningkatnya relevansi sekolah kejuruan dengan kebutuhan dunia industri.
9.
Meningkatnya layanan perpustakaan bagi masyarakat serta terpenuhinya bahan kepustakaan pada perpustakaan desa.
Prioritas I.2 : Kesehatan Pembangunan
kesehatan
bertujuan
untuk
meningkatkan
derajat
kesehatan
masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, mengurangi angka kematian ibu melahirkan dan bayi serta angka kesakitan. Pembangunan kesehatan diarahkan pada : 1.
Upaya Promotif dan Preventif : Peningkatan kinerja dan pemberdayaan penyuluh kesehatan masyarakat, Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat, Pelayanan penyuluhan kesehatan lingkungan, Pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin dan ibu menyusui, Pelayanan imunisasi pada anak dan balita, Pencegahan dan penanggulangan intensitas penyebaran penyakit menular.
2.
Sarana kesehatan : Pembangunan, pengembangan dan perbaikan Puskesmas, Pustu berikut sarana dan prasarana kesehatan yang
terstandar, pengembangan sarana
laboratorium kesehatan daerah yang terstandar, ketersediaan dan peningkatan kualitas layanan rumah sakit, III - 3
3.
Obat : Penyediaan dan peningkatan penggunaan obat-obat yang rasional dan pemakaian obat generik disertai pengawasan dan pengendalian peredaran makanan dan perbekalan farmasi
4.
Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat : Pelayanan kesehatan penduduk miskin Non Jamkesmas, Pelayanan gizi buruk dan kekurangan zat tubuh lainnya (GAKY) bagi penduduk miskin, Pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana
5.
Pelayanan KB : Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB.
Sasaran I.2 1.
:
Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat yang ditandai dengan menurunnya intensitas penyakit berbasis lingkungan seperti TBC, ISPA dan Diare.
2.
Membaiknya kondisi status gizi masyarakat ditandai dengan meningkatnya cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin, Meningkatnya cakupan ibu hamil yang mendapatkan zat besi (Fe tablet), Meningkatnya anak balita 6 – 59 bulan yang mendapatkan kapsul vitamin A, Meningkatnya cakupan keluarga yang menkonsumsi garam beryodium yang cukup serta meningkatnya bayi usia 0 – 6 bulan yang mendapat ASI
3.
Terkendalinya intensitas dan penyebaran penyakit menular yang ditandai dengan ditemukan dan diobatinya penderita DBD, Filariasis, ODHA
4.
Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang ditandai dengan cakupan layanan antenatal, kunjungan neonatus, pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan.
5.
Tersedianya obat generik esensial (baferstok), obat tanggap bencana, vaksin dan obat lainnya.
6.
Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan
7.
Tersedinya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi penduduk miskin
8.
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana ditandai dengan terlayaninya peserta KB baru, meningkatnya peserta KB aktif
III - 4
Prioritas I.3 : Penanggulangan Kemiskinan Penyediaan jaminan sosial bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial bagi penduduk miskin sehingga mereka dapat terbebas dari belenggu kemiskinan dan ekses lain yang ditimbulkannya sebagai masalah sosial. Oleh karena itu, substansi inti program aksi penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut : 1.
Jaminan
sosial
bidang
pendidikan
melalui
pendampingan
dana
BOS
yang
memungkinkan siswa dari keluarga miskin dapat melanjutkan sekolah. 2.
Jaminan sosial kesehatan melalui program pelayanan penduduk miskin non jamkesmas.
3.
Pemberian pelayanan, fasilitasi, bimbingan, pemberdayaan dan penanganan penduduk penyandang masalah sosial.
4.
Pengelolaan dana dan penyediaan dana pendampingan PNPM Mandiri.
5.
Tim Penanggulangan Kemiskinan : optimalisasi kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan,
penyusunan
dan
sosialisasi
dokumen
strategi
penanggulangan
kemiskinan, dan pembangunan sistem data base kemiskinan.
Sasaran I.3 1.
:
Tersedianya jaminan pelayanan bagi penduduk miskin antara lain pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan.
2.
Tersedianyan fasilitasi dan bimbingan penduduk penyandang masalah kesejahteraan sosial
3.
Meningkatnya perlindungan terhadap anak dan perempuan antara lain masalah korban kekerasaan dalam rumah tangga (KDRT) dan trafficking.
III - 5
MISI II
: Mewujudkan
perekonomian
masyarakat
yang
berdaya
saing,
berkualitas dan rasional yang digerakan oleh sektor pertanian dan industri.
Prioritas II.1 : Pertanian Pembangunan sektor pertanian diarahkan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan nilai tambah serta menjaga ketahanan pangan dengan sistem agribisnis. Oleh karena itu, substansi inti program aksi Revitalisasi Pembangunan Pertanian adalah sebagai berikut : 1.
Pranata
: Penyusunan grand design dan kebijakan teknis pembangunan
pertanian, Rintisan pembentukan pranata perlindungan dan pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan, Pembangunan Sistem Informasi data base pertanian. 2.
Produksi
:
Pengembangan dan perluasan model Padi SRI pada lokasi terpilih,
Pencegahan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman 3.
Fasilitasi
: Pengawasan peredaran pupuk dan pestisida, fasilitasi ketersediaan
sarana produksi, Persiapan pembangunan Pasar Agribisnis, penyusunan regulasi dan fasilitasi penyediaan skema pembiayaan sektor pertanian. 4.
Ketahanan Pangan : Pengembangan
Penyusunan kebijakan strategis, koordinasi dan monitoring,
penganekaragaman
pangan,
Pengembangan
intensifikasi
padi,
palawija, Pengembangan intensifikasi padi, palawija, Litbang Teknologi pasca panen. 5.
Penyuluhan :
Pembinaan dan peningkatan kinerja penyuluh pertanian melalui
pemantapan tenaga penyuluh, penyediaan sarana dan prasarana berikut materi penyuluhan yang relevan dengan kondisi lapangan, pelaksanaan sistem kerja baik melalui metode sistem kerja latihan maupun sistem kunjungan kerja dalam rangka Pemberdayaan dan peningkatan kualitas petani dan kelembagaan tani, 6.
Penelitian dan Pengembangan :
Pelaksanaan
pengembangan
dan
penerapan
teknologi pertanian, pengembangan inovasi pertanian dengan sasaran pengembangan produk unggulan beras karawang baik kualitas, kuantitas maupun desain produk.
Sasaran II.1 : 1.
Meningkatnya produksi beras sebesar 802.434 ton dengan produktifitas padi sebesar 7.340 kg/ Ha serta meningkatnya produksi tanaman palawija meliputi kedelai sebesar 4.542 ton, kacang hijau sebesar 1.223 ton.
2.
Berkembangnya lahan pertanian organik. III - 6
3.
Meningkatnya pengetahuan dan kemapuan petani.
4.
Terbangun dan terpeliharanya jaringan irigasi tingkat usaha tani dengan luas pelayanan sebesar 10.000 Ha dan jaringan irigasi desa dengan luas pelayanan sebesar 500 Ha.
Prioritas II.2 : Perikanan dan Kelautan Pembangunan sektor kelautan dilakukan melalui pengembangan bisnis kelautan dan penataan wilayah pesisir dan laut. Oleh karena itu, substansi inti program bidang perikanan dan kelautan adalah sebagai berikut : 1.
Penataan wilayah pesisir
:
Penyusunan master plan wilayah pesisir, penyusunan
RDTR kawasan budidaya , Pembangunan Sistem Informasi data base pembangunan perikanan dan kelautan 2.
Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir : Pengembangan pola akuakultur di lokasi terpilih, Penyusunan regulasi dan fasilitasi penyediaan skema pembiayaan sektor perikanan
3.
Sarana dan Prasarana
:
Peningkatan sarana dan prasarana TPI dan TPHT
sesuai standar secara prioritas. Sasaran II.2 : 1.
Tersedianya kebijakan penataan wilayah pesisir.
2.
Berkembangnya pola akuakultur di lokasi terpilih.
3.
Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana sektor perikanan dan kelautan.
4.
Meningkatnya produksi ......
5.
Meningkatnya pelayanan penanggulangan penyakit.
Prioritas II.3 : Pariwisata 1.
Pranata
:
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah,
Kajian pengembangan kawasan/ obyek wisata/ sejarah/ cagar budaya, Kajian pengembangan seni dan budaya daerah. 2.
Obyek Wisata
:
Pelaksanaan pembangunan konsep kawasan kampung budaya
sebagai obyek unggulan pariwisata daerah, peningkatan sarana dan prasarana obyek cagar budaya candi jiwa.
III - 7
3.
Promosi
:
Pengembangan sistem informasi dan promosi wisata, penyediaan
sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya
Sasaran II.3 : 1.
Tersedianya perencanaan teknis pengembangan obyek daya tarik wisata.
2.
Terlaksananya pembangunan obyek wisata, budaya dan sejarah.
3.
Berkembangnya penyelenggaraan aktifitas seni dan budaya
Prioritas II.4 : Perindustrian dan Perdagangan 1.
Pranata : Penyusunan Grand design Pembangunan sektor perindustrian, Pemetaan posisi rantai nilai industri dan Pembangunan data base perindustrian, Penyusunan kebijakan teknis dan strategi pengembangan IKM, kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima,
2.
Pelaksanaan : Pelaksanaan fasilitasi skema pembiayaan IKM, pengembangan budaya inovasi, teknologi dan standarisasi produk, perlindungan hak-hak konsumen, Fasilitasi penyediaan sambungan listrik masyarakat pedesaan
3.
Prasarana :
pelaksanaan dan penyelesaian pembangunan pasar tradisional milik
pemerintah daerah dengan pola kerjasama dengan pihak swasta, revitalisasi pasar desa.
Prioritas II.5 : Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1.
Pranata
:
Penyusunan grand design dan kebijakan model pola pengembangan
koperasi dan UKM, Penyusunan kebijakan pembiayaan dan pengelolaan lembaga keuangan mikro, Pengembangan sistem evaluasi dan data base KUKM. 2.
Pelaksanaan
: Peningkatan kompetensi kewirausahaan dan penguatan kelembagaan
serta akses pasar bagi usaha kecil dan menengah, Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM, Fasilitasi, Pembinaan dan pengawasan Koperasi.
Prioritas II.6 : Penanaman Modal 1.
Kelembagaan : Operasionalisasi kelembagaan yang menangani penanaman modal termasuk pengelolaan urusan perizinan, Promosi dan pengembangan potensi daerah III - 8
dalam rangka menarik minat investasi, penyiapan pranata dan rintisan pengembangan kerjasama antar daerah maupun dengan pihak swasta dalam rangka pengelolaan potensi daerah. 2.
Penyederhanaan prosedur : Kajian penerapan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPSIE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ,
3.
Regulasi : Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka penciptaan lapangan kerja.
Prioritas II.7 : Ketenagakerjaan 1.
Sumberdaya Tenaga kerja
: Penyelenggaraan pelatihan kerja bagi calon tenaga
kerja, perlindungan ketenagakerjaan. 2.
Regulasi : Koordinasi penentuan UMK, fasilitasi hubungan tripartit antara pemerintah, pengusaha dan tenaga kerja, fasilitasi masalah ketenagakerjaan.
Sasaran II.7 : 1.
Menurunya tingkat pengangguran yang ditandai dengan Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat.
2.
Meningkatnya keterampilan angkatan kerja
3.
Meningkatnya pelayanan dan informasi tenaga kerja
4.
Menurunya jumlah kasus kecelakaan kerja
5.
Terfasilitasinya berbagai persoaalan ketenagakerjaan terutama masalah pemogokan, upah dan PHK
6.
Meningkatnya pola hubungan tripartit
III - 9
MISI III
: Mewujudkan kabupaten karawang yang produktif, nyaman, indah dan lestari.
Prioritas III.1 : Infrastruktur Pembangunan infrastruktur yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum dengan mendorong partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang infrastruktur adalah sebagai berikut: 1.
Binamarga a.
:
Perencanaan :
FS/ DED Frontage Road AP.02, Fly Over Wirasaba, Underpass
Otista – Pasundan, Jalan lingkar Warung bambu – Bintang Alam – Galuh Mas, Jalan Lingkar Tanjung Pura – Resinda Karawang Barat, Jembatan Walahar, Jembatan Tanjungbungin Pakisjaya, Underpass A.R Hakim – Tohir Mangkudilaga, Pembangunan
Embung-embung
di
Kecamatan
Pakisjaya,
Tempuran
dan
Cilamaya. b.
Peningkatan jalan fungsi distribusi/ kolektor primer yaitu jalan kabupaten yang langsung menghubungkan dengan jalan propinsi dan jalan nasional.
c.
Peningkatan dan/ perbaikan jalan fungsi koleksi/ lokal primer/ lokal sekunder dengan prioritas jalan antar kecamatan, jalan lokal sekunder yang menghubungkan antar persil dalam kota dalam rangka penataan wilayah kota Karawang dan Cikampek, jalan poros desa secara terbatas yang langsung menghubungkan dengan ibukota kecamatan.
d.
Pelebaran, perkerasan jalan akses TPA Leuwisisir serta perbaikan jalan akses TPA Jalupang dalam rangka operasionalisasi TPA dimaksud.
e.
Koordinasi pelaksanaan pembangunan Jembatan Telukjambe dan Alun-alun Sukaharja
dalam
Tanjungbungin
rangka
Pakisjaya
kelancaran sudah
jalur
dalam
transportasi
tahap
darat,
pelaksanaan
jembatan
pembangunan
(pembebasan lahan). f.
Pengairan
:
Koordinasi
persiapan
pelaksanaan
pembangunan
bendung
waru,normalisasi sungai Citarum dan pembangunan irigasi.
III - 10
2.
Cipta Karya a.
:
Perencanaan : DED penataan permukiman kumuh, RTBL Intechange Karawang Barat, RTBL jalan tembus RSU-Kertabumi.
b.
Persampahan : Pembangunan TPA Leuwisisir (lanjutan) terdiri dari geomembran, kolam lindi, perpipaan, jembatan timbang, dan bulldozer; Pengadaan sarana dan prasarana TPA Jalupang terdiri dari pengadaan jembatan timbang, pengadaan ekskavator, dan pengelolaan sampah 3 R.
c.
Pertamanan : Penyediaan ruang terbuka hijau berupa taman pada median dan tepi jalan maupun RTH buatan yang ada, pelaksanaan pembangunan ruang publik masyarakat dengan fasilitas jogging track, lapangan volly, lapangan basket, area bermain anak-anak pada lokasi terpilih.
d.
Bangunan
: Pranata bangunan gedung kantor, pembangunan monumen
Rengasdengklok dan penataan kawasan (lanjutan). e.
Prasarana permukiman : pembangunan/ perbaikan jalan lingkungan dalam dan antar persil di lingkungan perkotaan, pembangunan unit MCK, drainase tersier.
f.
Air bersih
: pengadaan jaringan pipa air bersih, pelayanan sambungan rumah
pipa air bersih pada WTP dengan kondisi masih terdapat iddle capacity.
Prioritas III.2 : Tata Ruang Wilayah Optimalisasi kebijakan dan konsistensi penegakan peraturan di bidang penataan ruang dalam rangka mewujudkan alokasi ruang yang interaktif bagi unsur-unsur pembentuknya meliputi manusia, sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan sistem aktifitas secara
komperhensif,
berkelanjutan
memberikan
guna
mewujudkan
rasa
nyaman,
kesejahteraan
meningkatkan masyarakat
produktifitas dan
dan
menciptakan
keseimbangan antar wilayah. Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang tata ruang wilayah adalah sebagai berikut: 1.
Pranata
:
Penyusunan rencana rinci tata ruang, rintisan pengembangan
sistem regulasi, promosi kawasan, Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum dan pengelolaan tata ruang secara terpadu termasuk kegiatan pembebasan lahan sebagai rintisan penyusunan FS konsep land banking. 2.
Pelaksanaan
:
Optimalisasi pelaksanaan operasional Tim BP4D, fasilitasi dan
penegakan perda tata ruang .
III - 11
Prioritas III.3
: Lingkungan Hidup
1.
Prasarana
:
Pengadaan alat uji laboratorium
2.
Pengawasan dan Pengendalian
:
Pemantauan kualitas air permukaan meliputi
sungai, danau, dan situ, pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi kegiatan industri dan jasa, Penghentian kerusakan lingkungan Daerah Aliran Sungai yang rawan bencana 3.
Penanggulangan bencana
4.
Konservasi
:
:
Penyusunan kajian penanggulangan banjir
Perlindungan sumberdaya air meliputi: sumber mata air, wilayah
tangkapan air dan air danau, rehabilitasi hutan mangrove dan pengembangan model silvofishery. 5.
Sistem Informasi :
Pembangunan Sistem Informasi Kualitas Lingkungan
Sasaran : 1.
Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan meliputi kualitas air, udara, ditandai dengan terkendalinya nilai parameter lingkungan dalam batas standar baku mutu
2.
Meningkatnya pengendalian kerusakan lingkungan yang ditandai dengan menurunnya jumlah lahan kritis, meningkatnya ekosistem ,mangrove dan terumbu karang diwilayah pesisir serta struktur vegetasi (pohon bambu) di wilayah DAS serta berkurangnya aktifitas penambangan liar.
3.
Meningkatnya sarana dan prasarana serta pelayanan pengujian dan pemantauan status pencemaran lingkungan
4.
Meningkanya pengawasan dan penegakan peraturan dibidang lingkungan hidup.
MISI IV
: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang mandiri, profesional dan akuntabel dalam kerangka otonomi daerah.
Prioritas IV.1 : Perbaikan sistem administrasi dan tata kelola Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintahan, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, sarana dan prasarana kerja yang terstandar, dan data kependudukan yang baik. Oleh karena itu , substansi inti dari .............. adalah :
III - 12
1.
Kelembagaan : Perbaikan struktur kelembagaan, evaluasi dan penyempurnaan sistem ketatalaksanaan, penataan kewenangan dan hubungan kerja antar organisasi pemerintah, pengembangan instrumen kerja sebagai perangkat penilaian indikator kinerja, Penetapan dan penerapan sistem Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2.
Sumber daya manusia : Penyempurnaan pengelolaan PNS yang meliputi sistem rekrutmen, penempatan, sistem pengembangan karir melalui pendidikan dan pelatihan, promosi, dan mutasi PNS, pengembangan sistem informasi kepegawaian (SIMPEG) serta penyelenggaraan diklat baik diklat struktural, teknis maupun fungsional.
3.
Regulasi : Penyesuaian, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan di tingkat pusat maupun daerah melalui penyusunan program legislasi daerah, pelaksanaan sosialisasi produk hukum.
4.
Data Kependudukan : Pelaksanaan penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK).
5.
Sistem Kerja : Penyiapan pranata, persiapan dan pelaksanaan serta penyempurnaan e-government antara lain : pengkajian pelaksanaan e-gov terintegrasi di Kabupaten Karawang,
Pembentukan
lembaga
pengadaan
secara
elektronik
(konsep
e-
procurement), peningkatan sarana peralatan kerja.
Prioritas IV.2 : Penyelenggaraan administrasi perencanaan dan penganggaran 1.
Perencanaan
Pembangunan
:
Penyusunan
Kebijakan
mengenai
Sistem
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, pemantapan dan pelaksanaan mekanisme musrenbang, penyusunan dokumen perencanaan (RPJMD 2011 – 2015, RKPD Tahun 2011, LKPJ Tahun 2011, Evaluasi Perencanaan Pembangunan Tahun 2010), pelaksanaan kajian penelitian dan pengembangan, pengembangan sistem data basis perencanaan dan evaluasi pembangunan serta optimalisasi fungsi koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. 2.
Pengelolaan keuangan dan aset daerah :
penyempurnaan dan pembentukan
regulasi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan fokus pada revisi regulasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta pembentukan regulasi pengelolaan aset dan kekayaan daerah, optimalisasi sistem penganggaran dengan fokus
pada
optimalisasi
kinerja
Tim
Anggaran
Pemerintah
Daerah
serta
penyempurnaan pengembangan sistem informasi manajemen keuangan dan aset, penertiban aset dan perbaikan administrasi aset daerah. III - 13
Prioritas IV.3 : Pemerintahan Desa 1.
Regulasi
:
penyempurnaan
dan
pembentukan
regulasi
mengenai
pemerintahan desa. 2.
Administrasi
:
fasilitasi penyelenggaraan pilkades, pembinaan kinerja kepala
desa dan perangkat desa serta perbaikan pengelolaan administrasi pemerintahan desa. 3.
Keuangan Desa :
peningkatan kemampuan keuangan desa melalui ADD dan
bantuan keuangan desa, peningkatan sarana dan prasarana aparatur melalui bantuan keuangan pembangunan kantor desa. Sasaran Prioritas Misi IV : a.
Terwujudnya tata pemerintahan yang baik yang ditandai dengan terbangunnya hubungan sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat
b.
Meningkatnya disiplin dan kemampuan aparatur ditandai dengan meningkatnya standar kompetensi yang disyaratkan
c.
Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja
aparatur
ditandai
dengan
pelaksanaan
pertanggungjawaban keuangan, pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan daerah dan evaluasi kinerja instansi pemerintah d.
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
publik
ditandai
dengan
pelayanan
akte
kependudukan ditempat, pelayanan perijinan yang cepat dan sesuai standar tarif yang berlaku, pembentukan kebijakan-kebijakan pembangunan yang berpihak kepada publik serta penyediaan data informasi yang akurat. e.
Meningkatnya kapasitas pemerintah desa yang ditandai dengan pemberian bagi hasil secara proporsional serta penyediaan bantuan keuangan dalam rangka akselerasi kegiatan pemerintahan, pembanguan dan pemerintahan di desa
f.
Menurunnya praktek KKN dikalangan birokrat yang ditandai dengan pelaksanaan pemeriksaan oleh aparat fungsional serta pemberian sanksi sesuai peraturan perundang-undangan
3.3
Prioritas lainnya Di samping prioritas tersebut di atas, upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi
Pembangunan Daerah juga melalui pencapaian prioritas daerah lainnya di bidang politik, kesatuan kebangsaan serta ketentraman dan ketertiban, di bidang perekonomian, dan di bidang kesejahteraan rakyat.
III - 14
Di bidang politik, kesatuan kebangsaan serta ketentraman dan ketertiban mencakup : peningkatan kerukunan umat beragama melalui pembentukan dan peningkatan efektivitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Di bidang kesejahteraan sosial melalui penyediaan fasilitasi bantuan untuk peningkatan sarana dan prasarana keagamaan, regulasi dan rintisan pelaksanaan upaya perlindungan bagi anak dan perempuan. Di bidang perekonomian melalui penyediaan fasilitasi bantuan permodalan bagi kelompok usaha kecil.
3.4
Kebijakan Pemerataan Pembangunan Dalam rangka pemerataan pembangunan serta program yang bersifat community
activity, pada tahun 2011 direncanakan Pemerintah Kabupaten mengalokasikan dana transfer kepada pemerintah desa maupun secara langsung kepada masyarakat penerima manfaat. Dana transfer kepada pemerintah desa baik dalam rangka penguatan kemampuan keuangan desa juga diarahkan untuk terciptanya pemerataan pembangunan, meliputi Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Kantor Desa serta Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Infrastruktur Perdesaan. Sedangkan untuk pemerataan di tingkat masyarakat serta terkait dng aspek pemberdayaan, masih disediakan alokasi bantuan sosial dan hibah untuk kelompok masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
3.5
Strategi Pembiayaan Pembangunan
No
Klasifikasi
Sumber pendanaan
1
Urusan daerah yang menjadi : a. Program/ kegiatan prioritas daerah (visi misi) b. Program/ kegiatan untuk pelaksanaan tupoksi skpd (termasuk program rutin) c. Program/ kegiatan pilihan
APBD kabupaten (PAD, DAU, DBH dan Dana Bagi Hasil Provinsi)
2
Urusan daerah yang menjadi prioritas nasional, DAK indikasi meliputi : sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, pekerjaan umum, keluarga berencana, kelautan, lingkungan hidup
3
Urusan/ kewenangan pemerintah pusat
APBN (K/L)
4
Urusan/ kewenangan provinsi
APBD I
5
Dana urusan bersama dengan program PNPM
APBN dan sharing APBD Kabupaten
III - 15
3.6
Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2011 sebagaimana tabel ....
III - 16
BAB IV PENUTUP
4.1
KAIDAH PELAKSANAAN Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2011 merupakan penjabaran dari RPJMD Transisi. Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan pedoman bagi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kabupaten Karawang dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1.
Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah,
serta
seluruh
pelaku
pembangunan
berkewajiban untuk melaksanakan program-program/kegiatan-kegiatan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011; 2.
RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2011 sebagai pedoman penyusunan RAPBD Kabupaten Karawang Tahun 2011 perlu dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Kabupaten Karawang dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dengan pengelompokan urusan berdasarkan urusan wajib dan/atau pilihan;
3.
Besaran anggaran tiap-tiap program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam dokumen RKPD bersifat pagu indikatif, termasuk apabila terdapat program dan kegiatan yang belum tercantum, namun dipandang perlu dan merupakan kebijakan strategis nasional maupun daerah maka dicantumkan pada dokumen KU-APBD dan PPAS Tahun Anggaran 2011.
4.
Pemerintah Daerah menyusun RKPD Kabupaten Karawang 2011 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Transisi Kabupaten Karawang Tahun 2011, yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011;
IV - 1
5.
Dalam upaya sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten/ABPD Provinsi, APBN dan sumber lainnya, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus membuat Rencana Kerja yang dapat menggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber anggaran;
6.
Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui
Forum
SKPD
serta
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
(Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat; 7.
RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
8.
Untuk menjaga efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, setiap Kepala SKPD
wajib
melakukan
pembangunan/kegiatan,
guna
pengendalian melakukan
koreksi
pelaksanaan yang
rencana
diperlukan
dan
melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati melalui Kepala Bapeda Kabupaten Karawang; 9.
Kepala Bappeda Kabupaten Karawang menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD;
10. Pada akhir tahun anggaran 2011, setiap Kepala SKPD wajib melakukan evaluasi
Kinerja
Pelaksanaan
Rencana
Kabupaten
Karawang
Pembangunan/Kegiatan
tahun
anggaran 2011; 11. Kepala
Bappeda
menyusun
evaluasi
rencana
pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD, dan hasil evaluasi tersebut menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah untuk periode tahun 2012;
IV - 2
12. RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karawang. Dengan adanya RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2011, prioritas pembangunan sebagai penjabaran dari visi dan misi Bupati Karawang akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.
BUPATI KARAWANG, TTD DADANG S. MUCHTAR
IV - 3
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2011
