BENTUK DAN CIRI NEGARA
Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Bentuk Pemerintahan (Kerajaan–Republik)
Bentuk Pemerintahan Jellineck:Kehendak pembentukan negara
Monarki: satu; Republik: lebih dari satu.
Aristoteles: Kuantitas & Kualitas
Monarki (vs.Tirani): satu untuk banyak (diri sendiri), Aristokrasi (vs.Oligarki): beberapa untuk banyak(beberapa utk golongan sendiri), Politeia (vs Demokrasi): banyak untuk banyak (kemerosotan perwakilan).
Bentuk Pemerintahan Leon Duguit: Cara penunjukan/pengangkatan kepala negaranya: Monarki: ditunjuk/diangkat berdasarkan keturunan (turun-temurun). Republik: ditunjuk/diangkat tidak berdasarkan keturunan.
Otto Koelreutter: Eligibility
Monarki: berdasarkan ketidaksamaan dalam pengangkatan kepala negara, Republik: berdasarkan kesamaan.
Contoh Republik: United States of America Bentuk negara federal Bentuk pemerintahan republik. Pemilihan Presidennya dilakukan melalui pemilihan semi langsung. Adanya pemisahan kekuasaan dgn “Check and Balance” Kedaulatan berada di tangan rakyat Negara negara bagian mempunyai hak yang sama Kebebasan warga negara terjamin Konstitusi AS bersifat “kaku” / “ Regio” Sistem pemerintahanya presidensiil. Dimana kepala negara dan kepala pemerintahan ada pada Presiden. Sistem parlemen ( kongres) bikameral
Contoh Kerajaan: United Kingdom (Inggris Raya) Bentuk negara kesatuan Bentuk pemerintahannya monarchi/kerajaan Konstitusinya tdk tertulis Sistem parlemen bikameral Kabinet dipimpin Perdana Menteri adl pemegang kekuasaan pemerintah Queen hanyalah simbol keagungan dan merupakan kepala negara Pemerintah daerah didesentralisasi utk hal tertentu Negara hukum (Rule of Law) Negara kesejahteraan (Welfare State) Dwi partai Sistem Pemerintahanya Parlementer
Susunan Negara (Kesatuan–Federal)
Pembagian Kekuasaan 1. Vertikal: • •
•
Pembagian kekuasaan menurut tingkatannya. Territorial Division of Power pusat & daerah/ federal & state. Susunan negara: Unitary, Federal, & Konfiderasi.
2. Horizontal: • • • •
Pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Division of Powers Trias Politica. Legislative, Judicative, & Executive. Sistem Pemerintahan: Presidensil, Parlementer, dan Qausi Presidensil.
Vertikal Issue utamanya: “Persoalan integrasi dari golongan-golongan yang berada dalam suatu wilayah”. Integrasi:
Maximal Unitary Minimal Konfederasi
Kesatuan Federal Konfederasi
Unitary (Kesatuan) Bentuk negara di mana wewenang legislative tertinggi dipusatkan pada satu badan legislative nasional/pusat. Pemerintah pusat memegang kekuasaan dan tidak pada pemerintah daerah/state. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi (Decentralized Unitarian State) Therefore, dalam negara kesatuan kekuasaannya tidak terbagi atau kekuasaannya pemerintah pusat tidak dibatasi oleh karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui keberadaan badan legislative lain; selain badan legislative pusat.
Indonesia DPR dan Presiden adalah pemegang kekuasaan legislative di tingkat nasional. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum (Pasal 18 ayat (3)) Pemerintahan daerah:
UU No.22 Tahun 1999: Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamananan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain (Pasal 7 ayat (1)). UU No.32 Tahun 2004 Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah (Pasal 10 ayat (1)). Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi (Pasal 10 ayat (3)): politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama.
Federal Titik tengah antara kesatuan and konfederasi. Kekuasaan dibagi sedemikian rupa sehingga pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dalam bidangbidang tertentu adalah bebas satu dengan yang lain. Macam Federal:
Reserve of Powers? Solving of Competence Dispute among Federal Government and State Government?
United States of America Authorities of Federal Government:
Kewenangan dasar:
Melaksanakan kewenangan dalam hubungan luar negeri, Menyatakan dan melakukan perang, Membuat dan melaksanakan perjanjian internasional.
Kewenangan yang didelegasikan dari Konstitusi:
Mengeluarkan uang, Perdagangan antar negara (Interstate Commerce),
Kewenangan yang wajib dan layaknya harus dilakukan oleh pemerintah federal (Necessary and proper clause (Art I Sec 8 US Constitution)) Congress:
House of Representatives House of Senate
Unitary Vs. Federation Kewenangan membentuk UUD dan Menentukan bentuk organisasi (Pouvoir constituant)?
Ada kewenangan itu Federal Tidak berwenang Unitary
Materi yang dapat diatur dalam Peraturan (The Substance of Law)?
Terbatas (Enumeratif) Federal Tidak Terbatas (Unlimited) Unitary
Peraturan yang dapat dikeluarkan (Enacted law):
Enumeratif Federal Unlimited Organic Law
Confederation (Konfederasi) Konfederasi: Konfederasi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh yang untuk mempertahankan kemerdekaan ekstern dan intern, bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan tersendiri yang mempunyai kekuasaan tertentu terhadap negara anggota konfederasi, tetapi tidak terhadap negara-negara itu.
United Nations? European Union?
Federation vs. Confederation Di mana letak kedaulatan?
Federal Pemerintah Federal Konfederasi Anggota Konfederasi
Apakah citizen terikat pada peraturan yang dikeluarkan oleh organ pusat?
Terikat Federal Tidak Terikat Konfederasi
Sistem Pemerintahan (Presidensil–Parlementer)
Pengertian Badan Eksekutif Badan Eksekutif adalah badan yang melaksanakan kebijakan-kebijakan dan undang-undang yang telah ditentukan oleh badan legislatif. Umumnya mempunyai anggota yang lebih kecil daripada lembaga legislatif. Pemimpin badan eksekutif:
Presiden Raja, atau Perdana menteri dan kabinet.
Trias Politica:
Executive: rule application function (melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif dan melaksanakan undang-undang yang dihasilkan badan legislatif).
Macam Badan Eksekutif Presidensil, Parlementer, Campuran (Dual Executive).
Presidensil Ciri Utama:
Kepala negara atau pemerintahan dipilih secara langsung atau semi langsung (dengan adanya lembaga pemilih, seperti electoral college di USA), yang diberi kewenangan untuk memilih sesuai dengan keinginannya atau hanya berfungsi untuk mengesahkan hasil pemilihan) Pemerintah tidak dipilih atau dapat dibubarkan oleh parlemen. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang memimpin pemerintahan negara.
Presidensil Kelebihan (kekurangan parlementer): Masa jabatan presiden yang tetap, dapat menghasilkan stabilitas dalam pemerintahan, Pemilihan secara langsung atau semi langsung bagi presiden merupakan wujud dari sistem demokrasi sebab melibatkan warga negara untuk memilih pemimpin dan wakilnya di parlemen, Parlemen tidak diberi kewenangan untuk menjatuhkan pemerintah dan tidak wajib memberikan dukungan kepada pemerintah, Pemisahan kekuasaan mendorong terciptanya pemerintahan yang terbatas sehingga menjamin terwujudnya kebebasan, Dipilih melalui pemilihan secara nasional, mendorong presiden untuk berpihak pada kepentingan nasional dan mendorong parlemen untuk juga bertindak demi kepentingan nasional.
Presidensil Kekurangan (kelebihan parlementer): Ancaman deadlock antara eksekutif dan legislatif yang disebabkan oleh perbedaan pendapat, Masa jabatan yang tetap tidak flexible: “semuanya telah ditentukan, rigid, dan berdasarkan tanggal”, Pembatasan sekali atau dua kali masa jabatan bagi presiden menyia-yiakan pengalaman dan kemampuan dari seorang pemimpin, Hanya satu parpol yang akan menduduki lembaga kepresidenan: “yang lainnya adalah pihak yang kalah”, Calon presiden yang memiliki popularitas yang tinggi kadang adalah calon dari luar partai politik sehingga tidak mempunyai kemampuan yang memadai dalam mengambil kebijakan politik, Terlalu bergantung pada seseorang.
Presidensil Anomali:
Joint Presidency:
Uruguay (1952-1966): Sembilan anggota Dewan Pemerintah Nasional dengan kepemimpinan yang bergilir.
Siprus (1960-1963): Dual Structure: Presiden dari etnis yunani dan wakil presiden dari etnis turki. Yang mana keduanya mempunai kewenangan veto terhadap kebijakan luar negeri.
Bosnia (1996-…): Kepresidenan triparti (etnis krosia, golongan muslim, dan etnis serbia).
Sistem Presidensial Majelis tetap sebagai majelis saja, karena majelis terpisah dari pemerintah. Eksekutif tidak dibagi, melainkan hanya ada seorang presiden yang dipilih oleh rakyat untuk masa jabatan tertentu pada saat majelis dipilih. Presiden dipilih untuk masa jabatan yang pasti, hal ini mencegah majelis memaksa pengunduran dirinya, kecuali dengan tuduhan pelanggaran yang serius, dan sekaligus menuntut presiden untuk bersedia dipilih kembali melalui pemilihan umum jika ia ingin terus memegang jabatannya, namun sebaiknya masa jabatan presiden ini dibatasi pada beberapa kali masa jabatan Kepala pemerintahan adalah kepala negara; dalam sistem presidensial kepala pemerintahan menjabat sebagai kepala negara. Presiden mengangkat kepala departemen yang merupakan bawahannya. Presiden mengangkat menteri-menteri untuk dijadikan kepala departemen eksekutif di bawahnya. Dalam aturan formal yang berlaku di Amerika Serikat dan Filipina, pengangkatan menteri oleh presiden harus mendapatkan persetujuan dari majelis atau salah satu organnya (di Amerika Serikat adalah Senat dan di Filipina adalah Komisi Pengangkatan), sehingga pemilihan oleh presiden terbatas pada orang-orang yang disetujui oleh badan itu. Hal ini menghindarkan presiden untuk mengangkat orang-orang yang diragukan kapabilitas pribadinya. Presiden adalah eksekutif tunggal. kekuasaan pemerintahan dipegang oleh satu orang, yakni presiden Anggota majelis tidak boleh menduduki jabatan pemerintah dan sebaliknya. Orang yang sama tidak boleh menduduki dua jabatan tersebut. Berbeda dengan konvensi atau aturan parlementer bahwa seseorang dibolehkan untuk menduduki jabatan eksekutif dan legislatif sekaligus.
Sistem Presidensial
Eksekutif bertanggung jawab kepada konstistusi. Sistem pemerintahan presidensial menuntut presiden untuk bertanggung jawab kepada konstistusi, bukan kepada majelis sebagaimana dalam sistem parlementer. Biasanya majelis meminta presiden bertanggung jawab kepada konstitusi melalui proses dakwaan berat atau mosi tidak percaya, namun hal ini tidak berarti ia bertanggung jawab kepada majelis seperti dalam pengertian parlementer. Dakwaan ini menuntut kepatuhan hukum dan sangat berbeda dengan pelaksanaan kontrol politik atas tindakan presiden Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa majelis. Majelis dalam sistem presidensial tidak dapat memberhentikan presiden, begitu pula sebaliknya presiden tidak dapat membubarkan majelis dan oleh karena itu mereka juga tidak dapat saling memaksa. Hal ini, menurut pendukung sistem presidensial, merupakan keadaan yang mendukung mekanisme checks and balances agar berjalan secara optimal Majelis berkedudukan lebih tinggi dari bagian-bagian pemerintahan lain dan tidak ada peleburan bagian eksekutif dan legislatif seperti dalam sistem parlementer. Seperti ada kecenderungan tidak adanya lembaga yang dominan atas lembaga lain, karena presiden dan majelis sama-sama independen. Namun dalam praktek majelis berkedudukan lebih tinggi dari lembaga-lembaga lain termasuk lembaga yudikatif. Salah satu contohnya adalah bahwa majelis dengan dasar UUD dapat menjatuhkan hukuman kepada presiden dalam proses dakwaan berat. Contoh lainnya adalah kekuasaan mejelis untuk mengubah UUD menempatkan majelis sebagai lembaga yang dapat berbuat apa saja dalam mengatur kekuasaan lembaga-lembaga lain dalam negara Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada para pemilih. Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden dipilih oleh rakyat. Konsekuensi dari sistem ini adalah presiden akan merasa lebih kuat kedudukannya dari pada para wakil rakyat, karena ia dipilih oleh seluruh rakyat sedangkan para wakil rakyat dipilih oleh sebagian rakyat. Di beberapa negara Amerika Latin dan Perancis di masa de Gaulle, presiden dapat melangkah lebih jauh dari batas kekuasaannya dengan menggunakan alasan ini. Tidak ada fokus kekuasaan dalam sistem politik
Parlementer Ciri Utama:
Partai pemerintah berasal dari parlemen. Perdana menteri umumnya berasal dari dan tetap menjadi anggota parlemen, Eksekutifnya bersifat collegial, dapat berbentuk kabinet atau dewan menteri yang mana perdana menteri secara tradisional menjadi pemimpinnya, Kepala pemerintahan (sering disebut dengan perdana menteri,, premier or chancellor) dan kabinet pemerintahan dapat diberhentikan melalui mosi tidak percaya di parlemen. Kepala negara dan kepala pemerintahan umumnya dipegang oleh individu yang berbeda.
Parlementer Macam:
Single party government (kabinet parlementer), ex. Inggris. Coalition government (ekstra parlementer), ex finlandia, jerman, italia, belanda:
Zaken kabinet (belanda): Suatu kabinet yang mengikatkan diri menyelenggarakan suatu program yang terbatas.
untuk
Nationaal kabinet (belanda): Suatu kabinet yang menteri-menterinya diambil dari berbagai golongan masyarakat.
Anomali:
Israel: PM-nya dipilih secara langsung tetapi tetap bertanggung jawab kepada parlemen (the knesset).
Ciri Sistem Parlementer
Majelis menjadi parlemen yang terdiri dari pemerintah dan majelis. Eksekutif dibagi ke dalam dua bagian. Perdana menteri atau kanselir menjadi kepala pemerintahan dan raja atau presiden yang bertindak sebagai kepala negara. Kepala Negara mengangkat Kepala Pemerintahan. Kepala pemerintahan mengangkat menteri. Perdana Menteri diangkat oleh kepala negara. Perdana menteri dalam sistem pemerintahan parlementer mengangkat menteri-menteri yang merupakan rekan-rekannya di parlemen untuk bersama-sama membentuk pemerintahan Kementerian (pemerintah) adalah badan kolektif. Perdana Menteri merupakan orang pertama di antara pemegang jabatan yang setara (primus inter pares). Perdana Menteri berkedudukan setara dengan menteri-menteri lainnya. Menteri tidak saja menjadi menteri tetapi juga anggota parlemen (kecuali anggota majelis tinggi di Inggris) Pemerintah bertanggung jawab secara politik kepada majelis. Melalui mosi tak percaya atau dengan menolak usulan penting dari pemerintah, majelis dapat memaksa pemerintah untuk mengundurkan diri dan mendorong kepala negara untuk menentukan pemerintahan yang baru Kepala pemerintahan dapat memberikan pendapat kepada kepala negara untuk membubarkan parlemen. Parlemen sebagai suatu kesatuan memiliki supremasi atas kedudukan yang lebih tinggi dari bagian-bagiannya pemerintah dan Majelis, tetapi mereka tidak saling menguasai. Pemerintah sebagai suatu kesatuan hanya bertanggung jawab secara tak langsung kepada para pemilih. Parlemen adalah fokus kekuasaan dalam sistem politik. Penyatuan kekuasaan eksekutif dan legislatif di parlemen menyebabkan penumpukan kekuasaan parlemen dalam tatanan politik.
Campuran (Dual Executive) Definisi:
merupakan hybrid, kombinasi dari presiden yang dipilih secara langsung yang mempunyai kewenangan dalam mengambil kebijakan politik dan perdana menteri yang memimpin kabinet pemerintahan yang bertanggung jawab kepada parlemen. Perdana menteri yang umumnya diangkat/ditunjuk oleh presiden, bertanggung jawab mengurusi urusan pemerintahan sehari-hari (termasuk hubungan dengan parlemen) tetapi presiden tetap memegang kewenangan pengawasan pemerintah, hubungan luar negeri dan umumnya memegang kekuasaan darurat. Membutuhkan kerjasama antara presiden dan perdana menteri.
Contoh: Perancis dan Korea Selatan.
Reading Assignment Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konpres, 2005. Azhary, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya, UI, 1995
