BELANJA HONORARIUM (PENELITI) 1. Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/perekayasa sebagai pembantu peneliti/perekayasa, koordinator peneliti/perekayasa, sekretariat peneliti/ perekayasa, pengolah data, petugas survei, pembantu lapangan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang.
2.Besaran honorarium mengacu kepada Standar Biaya Masukan TA 2016 2. Surat Ditjen/Irjen
1
3. Pajak Penghasilan Pasal 21 Tarif pajak berdasarkan PMK No. 262/PMK.03/2010 tentang Tatacara Pemotongan PPh 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, dst... - Gol I dan II : 0% - Gol III : 5% - Gol IV : 15% - Non PNS : 5% (6% untuk non NPWP) 3. Pertanggungjawaban • SK dari pejabat berwenang tentang nama dan jabatan serta golongan tim yang terlibat dalam kegiatan • Kuitansi/tanda terima pembayaran honorarium (amprah) • Surat Setor Pajak (SSP) dg NPWP Bendahara / BPP • Perhatikan terbilang (kolom bruto) harus sama dengan angka yang tertera pada amprah/kuitansi
2
BELANJA BARANG HABIS PAKAI (ATK, JILID, KONSUMSI DLL)
DEFENISI Pembelian barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, Barang dan Jasa yang digunakan untuk riset dan pengembangan, pelatihan staf, riset pasar termasuk : ATK dan operasional kantor lainnya Biaya pemeliharaan Biaya perjalanan. Barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat
4
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BARANG 1. Nilai nominal dan nilai terbilang pada kuitansi harus sama dengan perincian barang/jasa/sewa yang dilakukan/dibeli. 2. Melampirkan faktur toko asli sebagai dasar pembuatan kuitansi dan kuitansi tersebut disahkan/disetujui oleh atasan/PPK 3. Setiap pembelian barang/jasa, sewa dibubuhi materai (PP No. 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Permenkeu No. 55/PMK.03/2009 tentang bentuk Ukuran dan Warna Benda Materai) dengan perincian sebagai berikut : • Pembelian barang/jasa atau sewa ≤ Rp. 250.000,- tanpa dibubuhi materai. • Pembelian barang/jasa atau sewa ≤ Rp. 250.000,- s/d Rp. 1.000.000,dibubuhi materai Rp.3.000,• Pembelian barang/jasa atau sewa >Rp 1.000.000,- dibubuhi materai Rp.6.000,-. 5
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BARANG 4. -
Pembelian barang/jasa > Rp. 1.000.000,- s.d Rp. 9.999.999 dilampiri : Fotokopi NPWP toko/pemberi jasa. Kuitansi bermaterai Faktur Pajak, SSP
5. -
Pembelian barang/jasa ≥ Rp. 10.000.000,- s.d Rp. 50.000.000(rekanan) dilampiri : Fotokopi NPWP toko/pemberi jasa. Surat Pemesanan/Bukti Perjanjian Kuitansi bermaterai Faktur Pajak, SSP Berita Acara Serah Terima Berita Acara Pembayaran 6
PAJAK DALAM BELANJA BARANG 1. Pajak Penghasilan PPh Ps. 22 : (Pasal 22 Undang Undang PPh, Permenkeu No. 154/PMK.03/2010 dan Perdirjen Pajak nomor : Per-57/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor : Per-15/PJ/2011) setiap pembelian barang > dari Rp 2.000.000,- dikenakan pajak sebesar 1,5% dari nilai pembelian, (tidak termasuk PPN) dilampiri bukti Surat Setoran Pajak (SSP), Faktur standar dengan NPWP, tanda tangan, stempel toko.
2. Pajak Penghasilan PPh Ps. 23 : (pasal 23 Undang-undang PPh, Permenkeu No.244/PMK.03/2008) setiap pembelian jasa/sewa dikenakan pajak PPh Ps. 23 sebesar 2% dari nilai pembelian jasa/sewa, dilampiri SSP yang distempel toko/ pemberi jasa/sewa. 3. Pembelian konsumsi/jasa catering berapapun nilainya dikenakan PPh 23 sebesar 2% dari nilai pembelian, dilampiri SSP dengan NPWP, stempel jasa catering, presensi/daftar hadir. 7
PAJAK DALAM BELANJA BARANG 4. Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pembelian barang/jasa/sewa (Undang- undang No. 42 Tahun 2009, Permenkeu No. 68/PMK.03/2010, Peraturan Dirjen Pajak No. 44/PJ/2010, Keputusan Menteri Keuangan No. 563/KMK.03/2003) setiap pembelian barang/jasa yang nilainya > Rp 1.000.000,- dengan satu penyedia barang/ jasa dalam jangka waktu satu bulan kalender dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah pecah dikenakan PPN sebesar 10% dari DPP, dilampiri SSP, faktur pajak standar dengan NPWP penyedia barang/jasa, dan distempel toko/penyedia barang/ jasa.
8
BELANJA SEWA
BELANJA SEWA KENDARAAN 1. Satuan biaya sewa kendaraaan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) , roda 6 (enam) / bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus - menerus). 2.
Satuan biaya ini diperuntukkan bagi : • Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau • Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.
3. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi
10
BELANJA SEWA KENDARAAN 4. Sewa Kendaraan menyertakan fotocopy STNK Kendaraan dan KTP Pemilik, Kuitansi dirinci dengan jelas pemakaian jumlah hari, tanggal dan peruntukan.
5. Bila sewa mobil tidak include dengan bahan bakar disertakan print out nota dari pom bensin 6. Untuk Dokumen Pertanggungjawaban belanja sewa lampiri dengan : kuitansi pembayaran (bermaterai), FC STNK, NPWP, Faktur Pajak, SSP.
11
Tarif Sewa Kendaraan (SBM TA 2016)
12
SEDERHANANYA
Base on aktivitas dan RAB
Rencanakan apa yang akan dikerjakan, kerjakan apa yang direncanakan
Menggunakan Standar Biaya
