BEBERAPA PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL YANG BERSIFAT REVOLUSIONER

35

BEBERAPA PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL YANG BERSIFAT REVOLUSIONER

_ _ _ _ _ __ _ _ Oleh: Muchtar Rosyidi, S.H. _ _ __ _ _ _ __ PENDAHULUAN Kita mengetahui, bahwa negara kita tengah giat-giatnya mensukseskan program pembangunan nasional guna menuju masyarakat adil makmur, sejahtera lahir dan batin berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Begitu pula pembangunan di bidang hukum pada umumnya dan di bidang perundang-undangan nasional * pada khususnya, maka sejak proklamasi hingga akhir tahun 1985 telah memproduksi sejumlah ± 1216 buah, dengan perincian sebagai berikut : a. UU berjumlah = 893 buah b. PERPU berjumlah = 146 buah c. UU Drt. berjumlah = 1 77 buah

Dari keseribu duaratus enambelas buah perundang-undangan nasional tersebut, satu di antaranya adalah UU tentang Hukum Acara Pidana (LN Th. 1981 No. 76, TLN No. 3209) yang disahkan pada tanggal 31 Desember 1981, yang merupakan satu pilar dari tata hukum nasional kita. Dan hal ini akan dilanjutkan dengan beberapa UU kodifikasi lagi, misalilya Hukum Perdata formal dan materil , Hukum Perdata Internasional , Hukum Pidana materiel dan Hukum Tata Usaha Negara yang kini tengah dibahas oleh DPR dan pe-

* Yang dimaksud dengan perundang-undangan nasional di sini adalah bentuk peraturan hukum nasional yang mempunyai status sederajat dengan undang-undartg. yakni UU, PERPU UU Daturat.

•

••

•

merintah. Beberapa RUU kodifikasi dimaksud sudah disiapkan oleh BABINKUMNAS dalam suatu timnya masingmasing, mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama segera dapat dimajukan ke DPR guna mendapatkan pengesahannya. Sehingga kehidupan tata hukum nasional kita akan lebih mantap dan dapat mendampingi secara serasi terhadap kemajuan ilmu dan teknologi dewasa ini dan di masa mendatang. Dalamrangka pembangunan dan pembinaan perundang-undangan nasional khususnya guna mencapai tata perundang-undangan nasional yang mantap dan dinamis, maka kiranya perlu penulis sampaikan beberapa contoh perundang-undangan kita yang bersifat revolusioner , yaitu mengadakan perubahan besar terhadap tata kehidupan perundang-undangan khususnya dan tat a hukum nasional pada urnumnya. 8eberapa Perundang-undangan Nasional yang Bersifat Revolusioner Sebagaimana dimaksud di atas, maka beberapa perundang-undangan nasional yang bersifat revolusioner antara lain adalah : 1. UU No . 10/1948 ten tang Pemerintahan Sumatera, yang ditetapkan pada tanggallS April 1948. 2. UU No . 11/1949 ten tang Pengesahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat, yang disahkan pada tanggal Februari 1987

36 14 Desember 1949. 3. UU No. 7/1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi UndangUndang Dasat Sementara Republik Indonesia (LN Th. 1960 No. 56, TLN No. 37), yang disahkan pada tanggal15 Agustus 1950. 4. UU No. 20/1950 tentang Pembentukan Negara Kesatuan Republik . Indonesia, yang disahkan pada tang. gal 14 Agustus 1950. . 5. UU No. 13/1956 ten tang Pembatalan Hubungan Indonesia- Nederland Berdasarkan Perjanjian Konferensi Meja Bundar (LN Th. 1956 No. 27), yang disahkan pada tanggal 3 Mei 1956. 6. UU No. 86/1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda di Indonesia (LN Th. 1958 No. 162, TLN. No. 1890), yang disahkan pada tanggal 27 Desember 1958. 7. UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (LN Th. 1960 No. 104, TLN No. 2043), yang disahkan pada tanggal 24 September 1960. Hal ini karena mencabut: 1. Agrarische Wet (Stbl. 1870 No 55) sebagai yang termuat dalam Ps. 51 Wet op de Staatsinrichting van Nederlands Indie (Stbl. 1925 No. 447) dan ketentuan dalam ayat-ayat lainnya dari pasal itu; 2. a. Domeinverklaring, tersebut dalam Ps. 1 Agrarisch Besluit (Stbl. 1870 No. 118); b. Algemene Domeinverklaring, tersebut dalam Stbl. 1875 No. 119a; c. Domeinverklaring untuk Sumatera tersebut dalam ps. 1

Hukum dan Pemban/lunan

dari Stbl. 1874 No. 941; d. Domeinverklaring untuk Karesidenan Menado tersebut dalam Ps. 1 dari Stbl. 1877 No. 55; e. Domeinverklaring untuk Residentie Zuider en Oosterafdeling van Borneo tersebut dalam Ps. 1 dari Stbl. 1888 No. 58; 3. Koninklijk Besluit tanggal 16 April 1872 No. 29 (Stbl. 1872 No. 117) dan peraturan pelak4. Buku ke-II KUH Perdata Indonesia sepanjang yang mengenai Bumi, Air serta Kekayaan Alam yang Terkandung di Dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai Hypotheek yang masih berlaku pada mulai berlakunya UU ini. 8. UU No. 1/, 1961 tentang Penetapan Semua Undang-undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 lanuari 1961 Menjadi Undang-undang (LN Th. 1961 No.3, TLN No. 2124), yang disahkan pada tanggal 4 Februari 1962. Hal ini karena menetapkan sebagai UU terhadap : •

I. Undang-undang Darurat : 1. UU Drt. No.2 Th. 1949 tentang Pemindahan Kekuasaan Cot. der Zeemacht berdasarkan Terr. Zee en Maritime Kringen Ordonnantie enz. kepada Kepala Staf Angkatan Laut RIS; 2. UU Drt. No.1 Th. 1950 tentang Penetapan labatan KomisarisPemerintah untuk Daerah Negara lawa Timur; •

37

Undanst-undanll Na.lonal RelJolu.loner

• •

/

•

•

-

3. UU Drt. No.7 Th. 1950 tentang Perguruan Tinggi; 4. UU Drt. No. 10 Th. 1950 tentang Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Negara Pasundan oleh RIS; 5. UU Drt. No. 11 Th. 1950 tentang Tata-cara Perubahan Susunan Kenegaraan dari Wilayah RIS; 6. UU Drt. No. 14 Th. 1950 tentang Penyelenggaraan Tugas Negara Sumatera Selatan oleh RIS', 7. UU Drt. No. 15 Th. 1950 tentang Penyelesaian Urusan Pe· mulihan Hak; 8. UU Drt. No. 18 Th. 1950 tentang Penghapusan Pengadilanpengadilan Landrecht dan Appelraad dan Pembentukan Pengadilan-pengadilan dan Pengadilan Tinggi; 9. UU Drt. No. 41 Th. 1950 tentang Menaikkan Bea yang Dikenakan untuk . Memperoleh Dokumen-dokumen Imigrasi; 10. UU Drt. No.. 42 Th. 1950 tentang Imigrasi 1950; 11. UU Drt. No.1 Th. 1951 tentang Tindakan Semen tara un• tuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil; 12. UU Drt. No. 12 Th. 1951 tentang Perubahan "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Stratbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17, UU RI dahulu No. 8 Th. 1948); 13. UU Drt. No.5 Th. 1952 tentang Memberikan Ketentuan Kedudukan Hukum kepada Bank Industri Negara; 14. UU Drt. No.7 Th. 1952 ten-

tang Penggilibgan Padi dan Perdagangan Bahan Makanan; 15. UU Drt. No.9 Th. 1953 tentang Pengawasan Orang Asing; 16. UU Drt. No.8 Th. 1954 tentang Penyelesaian Solil Pemakaian Tanah Perkebunan oleh Rakyat; 17. UU Drt. No. 11 Th.1954tentang Amnesti dan Abolisi; 18. UU Drt. No.1 Th. 1955 tentang Pengeluaran Kredit Guna . . PembangunanPerindustrian dalam Sektor Partikulir; 19. UU Drt. No.2 Th. 1955 tentang Bank Negara Indonesia; 20. UU Drt. No.6 Th. 1955 tentang Penunjukan-penunjukan Rumah-rumah Sakit Partiku lir yang Merawat Orang-orang Miskin dan Orang-orang yang Kurang Mampu ; 21. UU Drt. No.7 Th. 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonorni; 22. UU Drt. No.8 Th. 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi; 23. UU Drt. No.9 Th. 1955 tentang Kependudukan Orang Asing; 24. UU Drt. No 11 Th. 1955 tentang Perubahan UU Drt. No, .' 1 Th. 1951 tentang Tindakantindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan dan Acara Pengadilan-pengadilaR Sipil; 25. UU Drt. No. 18 Th. 1955 ten tang Penambahan Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Indonesia, PanitiaPemilihan dan Panitia Pernilihan Kabupatenkabupaten; 26. UU Drt. No. 1 Th. 1956 ten•

Febmar; 1987

38

Hu1tum dan P"mban.u .... n

tang Perubahan dan Tambahan UU Drt. No.8 Th. 1954 ten tang Penye1esaian Soa1 Pernakaian Tanah Perkebunan oleh Rakyat; 27. UU Drt. No.2 Th. 1956 tentang Pemilihan Anggota-anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; 28. UU Drt. No.7 Th. 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonorn Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Surnatera Utara; 29. UU Drt- No.8 Th. 1956 tentang Pernbentukan Daerah .. Otonorn Kota Besar dalam Lingkungan Da.erah Pr6pinsi Surnatera Utara; 30. UU Drt. No.9 Th. 1956 tentang Pernbentukan Daerah Otonorn Kota Keell dalarn Lingkungan Daerah Propinsi Surnatera Utara; 31. UU Drt. No.7 Th. 1956 tentang Dewan Nasiona1; 32. UU Drt. No. 11 Th. 1957 tentang Peraturan Urnurn Pajak Daerah; 33. UU Drt. No. 12 Th. 1957 tentang Peraturan Urnum Retribusi Daerah; 34. UU Drt. No.1 Th. 1958 tentang Perubahan UU Drt. No. 6 Th. 1950 tentang Hukurn Acara Pidana pada Pengadilan Ketentaraan; 35. UU Drt. No.3 Th. 1958 tentang Urusan Perurnahan; 36. UU Drt. No.8 Th. 1958 tentang Perubahan UU Drt. No. 7 Th. 1955 tentang Tindak Pidana Ekonorni; 37. UU Drt. No.3 Th. 1959 ten•

•

•

38.

39.

40.

41.

tang Penge1uaran Obligasi Tahun 1959; UU Drt. No. 4 Th. 1959 fentang Ketentuan-ketentuan Urnurn rnengenai Tanda-tanda Penghormatan; UU Drt. No.5 Th. 1959 tentang Tanda Kehorrnatan Bintang RI; UU Drt. No.6 Th. 1959 tentang Tanda Kehorrnatan Bintang Mahaputra; UU Drt. No.7 Th. 1959 tentang Pernbentukan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Sernarang dan Perubahan Wilayah Hukurn Pengadilan Tinggi di Surabaya dan Makasar;

•

II. Peraturan Pemerintah Undang-undang: ,

1. PERPU No. 1 Th. 1959 tentang Bank Urn urn Negara; 2. PERPU No.2 Th. 1959 tentang Penurunan Uang Kertas Rp. 500,- dan Rp. 1.000,-; 3. PERPU No.3 Th. 1959 tentang Pernbekuan Sebagian dadari Simpanan da1arn Bankbank', , 4. PERPU No.4 Th. 1959 tentang Penghapusan Sistern Bukti Ekspor (BE); 5. PERPU No.5 Th. 1959 tentang Ketentuan di Bidang Fiskal rnengenai Penurunan Nilai Uang Kertas Rp. 1.000,- dan Rp.500,-; 6. PERPU No.6 Th. 1959 tentang Pernbatasan Waktu untuk Me1aksanakan Hak Menuntut Penukaran Uang Kertas Bank Pecahan-pecahan Rp. 1.000,- dan Rp. 500,yang dengan PERPU No.2

,

•

39

Undang·undang Nasional Revolusioner

7.

8.

9.

10.

11. 12. 13.

14.

15.

16. •

17.

Th. 1959 Nilainya Masing· masing Telah Diturunkan Menjadi Rp. 100,- dan Rp. 50,-; PERPU No.7 Th. 1959 ten· tang Perl,lbahan Ordonansi Pa· jak Kekayaan; PERPU No.8 Th. 1959 tentang Perubahan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor; PERPU No.9 Th. 1959 tentang Perubahan Tarif Pajak Radio; . PERPU No. 10 Th. 1959 tentang Penambahan Bea Balik Nama; PERPU No. 11 Th. 1959 tentang Pajak Hasil Bumi; PERPU No. 12 Th. 1959 tentang Pajak Deviden; PERPU No. 13 Th. 1959 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1952. PERPU No. 14 Th. 1959 ten• tang Kenaikan Cukai Tembakau; PERPU No. 15 Th. 1959 tentang Kenaikan Tarif Cukai atas Bir, Alkohol Sulingan dan Kenaikan Bea Masuk atas Bir; PERPU No. 16 Th. 1959 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944; PERPU No. 17 Th. 1959 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Upah 1934; PERPU No. 18 Th. 1959 tentang Perubahan dan Tambahan Aturan Bea Materai 1921; PERPU No. 19 Th. 1959 tentang Perubahan dan Tambah-

20.

21.

22.

31. 23. 24.

25.

26. . 27.

•

18.

19.

28.

29.

an Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908; PERPU No. 20 Th. 1959 tentang Perubahan dan Tambahan Pajak Penjualan; FERPU No. 21 Th. 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi; PERPU No. 22 Th. 1959 tentang Perubahan Nama "MedaIi Sewindu APR!'" menjadi " Bintang Sewindu APRI" CUU No. 30 Th . 1954) ten tang Tanda Keholmatan Sewindu APRI; an, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi; PERPU No.2 Th. · 1960 tentang Perguoangan; PERPU No. 23 Th. 1959 tentang Keadaan Bahaya; PERPU No. 24 Th. 1959 tentang Perubahan dan Tambahan PERPU No.7, 12, 13 , 15 , 16, 17, 18, 19 dan 20 Th. 1959; PERPU No. 25 Th. 1959 ten• tang Penilaian Persediaan Uang Emas pada Bank Indo• nesta; PERPU No. 26 Th. 1959 tentang Pinjaman KonsoIidasi tahun 1959; PERPU No. 27 Th. 1959 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; PERPU No. 28 Th. 1959 tentang Dasar Perhitungan Nelayan Dovar untuk Melakukan Tarif Pajak-pajak Negara di Daerah Kepulauan Riau; PERPU No. 29 Th. 1959 tentang Perubahan Masa Pemungutan Pajak Verponding dan Februari 1987

Hukum dan Pembanllunan

40

30.

32.

33. · 34.

35.

36.

. 37.

38.

39.

40. 41.

Pajak Bangsa Asing; PERPU No. 1 Th. 196Q ten· tang Perubahan UU Dd. No. 7 Th. 1955 tentang Pengusut· PERPU No. 3 Th. 1960 tentang Penguasaan terhadap Pernindahan Hak at as Bendabenda Tetap MilikPerseorangan Warganegara Belanda; PERPU No.4 Th. 1960 tentang Perairan Indonesia; PERPU No. 5 Th. 1960 tentang Penghentian Berlakunya UU No. 17 Th. 1951 tentang Menetapkan UU Drt. ten tang Pengeluaran Uang Kertas atas Tanggungan RIS sebagai Un dang-un dang; PERPU No.6 Th. 1960 tentang Penetapan APBN dari RI untuk tahun 1960; PERPU No. 7 Th. 1960 tentang Bagian-bagian Perusahaan Negara Berdasarkan IBW dari Anggaran RI untuk tahun 1960; PERPU No . 8 Th. 1960 tentang Mengubah dan Menarnbah UU ten tang Penetapan Perusahaan-perusahaan IBW dari Anggaran RI untuk tahun 1959; PERPU No. 11 Th. 1960 tentang Perubahan Modal Bank Indonesia; PERPU No. 12 Th. 1960 tentang Perubahan Pailitia untuk Menyelesaikan Urusan Pernilihan Hak; PERPU No. 13 Th. 1960 ten.tang Bank Dagang Indonesia; PERPU No. 14 Th. 1960 tentang Perubahan UU No . 12 Th. 1951 tentang Penghapusan Badan Hukurn Algemene

Volkscreditbank; 42. PERPU No. 15 Th. 1960 tentang Perubahan UU No. 78 Th. 1958 ten tang Penanaman Modal Asing; 43. PERPU No. 16 Th. 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam KUHPidana; 44. PERPU No. 17 Th. 1960 tentang Perubahan Tarif Upah untuk Balai Harta Peninggalan; . 45. PERPU No. 18 Th. 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam KUHPidana dan dalam Ketentuanketentuan Pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum • tanggal 17 Agustus 1945; 46. PERPU No. 19 Th. 1960 tentang Perusahaan Negara; 47. PERPU No. 20 Th. 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang Diberikan menurut Perundang-undangan mengenai Senjata Api; 48. PERPU No. 21 Th. 1960 tentang Bank Pembangunan Indonesia; 49. PERPU No. 22 Th. 1960 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Peralihan yang tersebut dalam Pasal 61 PERPU No. 23 Th. 1959 tentang Keadaan Bahaya; 50. PERPU No. 23 Th. 1960 tentang Rahasia Bank; 51. PERPU No. 24 Th. 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi; 52. PERPU No. 25 Th. 1960 tentang Perubahan/Penarnbahan UU Drt. No. 3 Th. 1958 tentang Urusan Perurnahan; •

•

•

Undanl1-undanl1 Na.ional RelJolu.ioner

•

53. PERPU No. 26 Th. 1960 tentang Penambahan Kewenangan Jaksa, Pasal 27 ayat (1) UU Drt. No.7 Th. 1955 ten. tang Tindak Pidana Ekonomi; 54. PERPU No. 27 Th. 1960 ten· tang Uang Honorarium Juru Sumpah: 55. PERPU No. 28 Th. 1960 tentang Ancaman Hukuman terhadap Pembelian, Penerimaan, Penyerahan, Penguasaan, Kepunyaan Persediaan atau dalam Milik, Penyimpanan, Pengangkutan atau Pembawaan Barang Logam DKA dengan tidak Mempunyai Surat Izin; 56. PERPU No. 29 Th. 1960 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Transmigrasi; 57. PERPU No. 30 Th. 1960 tentang Peleburan ~ank Industri Negara ke dalam Bank Pembangunan Indonesia; 58. PERPU No. 31 Th. 1960 tentang Perubahan dan Tambahan UU Drt. No.3 Th. 1959 tentang Pinjaman Obligasi Berhadiah tahun 1959; 59. PERPU No. 32 Th. 1960 tentang Penggunaan Mata Uang Rupiah dalam Lalu-lintasPembayaran Luar Negeri; 60. PERPU No. 33 Th. 1960 tentang Perubahan dan Tambahan Tarif Bea Masuk, Bea Keluar, Bea Statistik, Bea Berat Barang dan Pajak Masuk (Pajak Penjualan); 6.1. PERPU No. 34 Th. 1960 tentang Pajak Transfer; 62. PERPU No. 35 Th. 1960 tentang Kredit dan Likwiditet Bank; •

41 63. PERPU No. 36 Th. 1960 tentang Perubahan UU Drt. No. 7 Th. 1955 ten tang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi; 64. PERPU No. 37 Th. 1960 tentang Pertambangan; 65. PERPU No. 38 Th. 1960 tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah untuk Tanaman-tanaman tertentu; 66. PERPU No. 39 Th. 1960 tentang Penyaluran Militer Wajib Darurat ke dalam Rangka Wajib Militer; 67. PERPU No. 40 Th. i960 tentang Perubahan dan Tambahan UU No. 66 Th. 1958 tentang Wajib Militer; 68. PERPU No. 41 Th. 1960 tentang Bank Koperasi, Tani dan Nelayan; 69. PERPU No. 42 Th. 1960 tentang Peleburan Bank Rakyat Indonesia ke dalam Bank Koperasi, Tani dan Nelayan; 70. PERPU No. 43 Th. 1960 tentang Peleburan P.T. Bank Tani dan Nelayan ke dalam Bank Koperasi Tani dan Nelayan; 71. PERPU No. 44 Th. 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi; 72. PERPU No. 45 Th. 1960 tentang Pembentukan Dewan • Perusahaan; 73. PERPU No. 46 Th. 1960 tentang Perubahan Nama dan Kedudukan Hukum serta Pemindahan Tempat Kedudukan N.Y. Nederlanche Indische Aardolie Maatshappij; 74. PERPU No. 47 Th. 1960 tentang Pembentukan Daerah

•

Februari 1987 •

-

Hukum dan Pembanl1unan

42 Tk. I Sulawesi Selatan-Tenggara dan Daerah Tk. I Sulawesi Utara-Tengah; 75. PERPU No. 48 Th. 1960 tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing; 76. PERPU No. 49 Th. 1960 tentang Panitla Urusan Piutang Negara; 77. PERPU No. 50 Th. 1960 tentang Larangan Organisasi-organisasi dan Pengawasan terhadap Perusahaan-perusahaan Orang Asing; 78. •PERPU No. 51 Th. 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;

•

•

79. PERPU No. 51 Th. 1960 tentangPerubahan Pasal 43 ayat (3) PERPU No. 23 Th. 1959 ten tang Keadaan Bahaya; 80. PERPU No. 53 Th. 1960 tentang Perubahan PERPU No. 12 Th. 1959 ten tang Pajak Deviden sebagaimana telah Diubah dan Ditambah terakhir dengan PERPU No. 24 Th. 1959; 81. PERPU No. 54 Th. 1960 tentang Penarikan Kembali Ordonansi Pajak Upah (Stbl. 1934 No. 611) sebagaimana telah Diubah dan Ditambah terakhir dengan PERPU No. 24 Th. 1959; 82. PERPU No. 55 Th. 1960 tentang Penyempurnaan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 (Stbl. 1944 No. 170); 83. PERPU No. 56 Th. 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian; 9. UU No. 25 Th. 1968 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berba-

gai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden RI (LN Th. 1968 No. 79, TLN No. 2879), yang disahkan pada tanggal 31 Desember 1968. Hal ini karen a mencabut : I. Penetapan Presiden:

1. PENPRES No. 1 Th. 1960 tentang G BHN; 2. PENPRES No. 1 Th. 1961 ten tang Orang-orang Bekas Pemberontak/Gerombolan dan Keanggotaan Organisasi Kepartaian; 3. PENPRES No. 4 Th. 1962 tentang Keadaan Tertib Sipil; 4. PENPRES No. 12 Th. 1963 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. PENPRES No. 13 Th . 1963 tentang Larangan Mendengarkan ' Radio dan Televisi Malaysia; 6. PENPRES No. 4 dan 5 Th. 1964; 7. PENPRES No. 6 Th. 1964 tentang Penguasaan dan Pengurusan Perusahaan-perusahaan Milik Inggris di Indonesia; 8 . PENPRES No. 6 Th. 1965 tentang Penetapan SemuaPerusahaan Asing di Indonesia yang Bersifat Domestik di ba• wah Penguasaan Pemerintah RI; 9. PENPRES No.4, 15, 24,26 dan 29 Th. 1965; 10. PENPRES No. 28 Th. 1965 tentang Pemungutan luran Impor dan Retribusi Transfer; 11. PENPRES No. 31 Th. 1965 Perubahan/Penamten tang bahan PENPRES No. 12 Th.

, 43

Undang-undang Na6ional Reuolusioner

1963; Dewan Perwakilan Rakyat 12. PENPRES No. 1 Th. 1966 Gotong Royong. tentang Pembatasan Waktu 10. UU No.5 Th. 1969 tentang PernyaPelaksanaan Hak Menuntut taan Berbagai Penetapan Presiden Penggantian Nilai bagi Jenisdan Peraturan Presiden Sebagai Unjenis Uang yang tidak lagi dang-undang (LN Th. 1969 No. 36 , merupakan Alat Pembayaran TLN No. 2900) , yang disahkan yang Sah menurut Pasal 3 pada tanggal 5 J uli 1969. ayat (1), ayat (2) dan ayat Hal ini karena menetapkan sebagai (3) PENPRES No. 27 Th. Undang undang : 1965. I. Penetapan Presiden:

II. Peraturan Presiden :

1. PERPRES No. 8 dan 13 Th. 1959; 2. PERPRES No. 14 Th. 199 ten tang Dewan Angkatan Laut·,

3. PERPRES No.1, 4, 7, 10 dan 22 Th. 1960; 4. PERPRES No.1, 2, 13, 14 dan 16 Th. 1961; 5. PERPRES No.1, 4 dan 5 Th. 1962; 6. PERPRES No. 3 Th. 1962 tentang Pencabutan PENPRES No.1 Th. 1959 tentang Pembentukan Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Ne- . gara; 7. PERPRES No.1, .8 , 9, 10 dan 17 Th. 1963; 8. PERPRES No. 15 Th. 1963 tentang Badan Urusan Karet Rakyat; 9. PERPRES No.1, 2, 3, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 30, 38,42, 43, 44, 45 dan 46 Th. 1964; 10. PERPRES No.8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21 dan 22 Th. 1965; 11. PERPRES No. 7 Th. 1966 tentang Peraturan Tata-Tertib

1. PENPRES No. 5 Th. 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung dan tentang Memperberat Ancaman Hukuman ter· hadap Tindak Pidana yang • Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang·Pangan; 2. PENPRES No. 7 Th. 1959 tentang Syarat-syarat dan Penyederhanaan Kepartaian; 3. PENPRES No.2 Th. 1961 ten tang Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya; T.I 4. PENPRES No. 1 Th. 1962 tentang Pembentukan Propin· si Irian Barat Bentuk Baru ; 5. PENPRES No.2 Th. 1962 tentang Larangan Adanya Or· ganisasi yang tidak Sesuai dengan Kepribadian Indonesia, Menghambat Penyelesaian Revolusi dan Bertentangan dengan Cita-cita Sosialisme In donesia; 6. PENPRES No. 3 Th. 1962 ten tang Kewenangan Melaku· kan PenawananjPengusiran; 7 . PENPRES No. 1 Th. 1963 ten tang Pemerintahan di Wilayah Irian Barat segera seteFebruari 1987

44

Hukum dan Pembangunan

lah Diserahkan kepada RI; 8. PENPRES No. 3 Th. 1963 tentang Peraturan-peraturan Devisa Khusus untuk Daerah Propinsi Irian Barat; 9. PENPRES No.4 Th. 1963 ten tang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Dmum; 10. PENPRES No. 5 Th. 1963 tentang Kegiatan Politik; 11. PENPRES No. 7 Th. 1963 tentang PencegahanPemogokan dan/atau Penutupan (lockout) di Perusahaan-perusahaan, Jawatan dan Badan-badan yang Vital~ 12. PENPRES No. 10 Th. 1963 tentang Pelabuhan Bebas dan Wilayah Perdagangan Bebas; 13. PENPRES No. ' 11 Th. 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi; 14. PENPRES No. 16 Th. 1963 tentang Pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa; 15. PENPRES No. 1 Th. 1964 tentang Pembinaan Perfilman; 16. PENPRES No.2 Th. 1964 tentangTata-cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilandi Lingkungan Peradilan Dmum dan Militer; 17. PENPRES No. 1 Th. 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama; 18. PENPRES No. 2 Th. 1965 tentang Tindak Pidana Devisa tertentu; 19. PENPRES No.3 Th. 1965 tentang Memperlakukan Hukum Pidana Tentara, Hukum •

Acara Pi dana Tentara dan Hukum Disiplin Tentara bagi Anggota-anggota Angkatan Kepolisian; 20. PENPRES No. 14 Th. 1965 tentang Kegiatan Politik dan Kepartaian di Daerah Propinsi Irian Barat; 21. PENPRES No. 19 Th. 1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasi-

lao, 22. PENPRES No. 20 Th. 1965 ten tang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anggota Angkatan Bersenjata·, . 23. PENPRES No. 22 Th. 1965 ten tang Perubahan Beberapa Pasal dalam DD No. 5 Th. 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Peradilan Militer; 24. PENPRES No. 23 Th. 1965 ten tang Perubahan dan Tambahan Pasal-pasal PENPRES RI No.3 Th. 1965 (LN Th. 1965 No. 21); 25. PENPRES No. 25 Th. 1965 • tentang Penunjukkan Bank Pembangunan Swasta sebagai Bank Tunggal Swasta untuk Pembangunan; 26. PENPRES No. 27 Th. 1965 tentang Pengeluaran U ang Rupiah Baru yang Berlaku sebagai Alat Pembayaran yang Sah bagi Seluruh Wilayah RI dan Penarikan Dang Rupiah Lama dari Peredaran; 27. PENPRES No. 30 Th. 1965 ten tang Perusahaan Pasal 7 UU Devisa 1964; 28. PENPRES No. 2 Th. 1966

•

Undanll·undanll Nasiona/ RelJo/usioner

45

9. PERPRES No. 23 Th. 1964 tentang Lalu-lintas Barang dan Dang di Pelabuhan Bebas Sabang; 10. PERPRES No. 14 Th. 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional. 11. DU No.6 Th. 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai II. Pera turan Presiden : Undang-undang dan Peraturan PeL PERPRES No. 13 Th. 1960 merintah Pengganti Undang-undang tentang Pengakuan, Pengawas(LN Th. 1969 No. 37, TLN No. an dan Pembubaran Partai· 2901), yang disahkan pada tanggal partai; 5 Juli 1969. 2. PERPRES. No. 25 Th. 1960 Hal ini karen a mencabut : . tentang Perubahan PERPRES I. Undang-undang: No. 13 Th. 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan dan 1. UU No.3 Th. 1960 tentang Pembubaran Partai-p~rtai; Pengesahan DU Drt. No. 3 3. PERPRES No. 4 Th. 1961 Th. 1955 tentang Penunjukten tang Penetapan Tafsiran kan Pelabuhan Palembang Resmi dari Ketetapan MPRS; menjadi PN dalam arti Indische Bedrijvenwet; 4. PERPRES No. 5 Th. 1961 2. DU No. 12 Th. 1961 tentang . tentang Segi-segiProtokoler dalam Tindakan Kepolisian Pembuatan Perjanjian Persahabatan antara RI dan RRC; terhadap Anggota Pimpinan 3. DU No, 5 Th. 1962 tentang MPRS; 5. PERPRES No. 19 Th. 1961 Perusahaan Daerah; 4. UU No. 17 Th. 1962 tentang tentangPokok-pokok Kearsip· an Nasional; Penetapan PERPU No.3 Th. 6. PERPRES No. 12 Th. 1963 1962 tentang Penerimaan tentang Tindakan-tindakan dan Penggunaan Warganegara Sementara untuk MenyelengAsing yang dengan Sukarela garakan Kesatuan Susunan, Turut serta dalam Perjuangan Kekuasaan, Acara dan Tugas Pembebasan Irian Barat; Pengadilan-pengadilan Sipil 5. UD No.9 Th. 1964 tentang dan Kejaksaan di Propinsi Gerakan Sukarelawan Indone· • Irian Barat; Sla', 7. PERPRES No. 22 Th. 1963 6. UU No. 19 Th. 1964 tentang tentang Penghapusan KaresiKetentuan-ketentuan Pokok denan dan Kawedanaan; Kekuasaan Kehakiman; 8. PERPRES No. 22 Th. 1964 7. UU No. 21 Th. 1964 tentang tentang Pelaksanaan PembaPengadilan Landreform; ngunan Pelabuhan Bebas Sa8. DU No. 30 Th. 1964 tentang bang; Pengeluaran Pinjaman Obligatentang Perubahan dan Tambahan PERPD No. 21 Th. 1960 ten tang Bank Pemba· ngunan Indonesia, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan PERPD No. 17 Th. 1962.

•

•

•

•

•

Februari 1987

•

46

Hukum dan Pembangurwn

9.

10. •

11.

12.

si Konfrontasi 1964; UU No. 36 Th. 1964 tentang Pungutan Istimewa atas Impor untuk Pembeayaan Pembangunan lalan Raya Lintas Sumatera; UU No. 13 Th. 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan MA; UU No. 18 Th. 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah; UU No. 19 Th. 1965 tentang Desa Praja.

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang :

1. PERPU No. 28 Th. 1959 ten-

2. •

3.

tang Perhitungan NelayaQ Dovar untuk Melakukan Tarif • Pajak-pajak Negara di Daerah Kepulauan Riau; PERPU No.7 Th. 1962 tentang dan Pengawasan atas Penggunaan Dana-dana Investasi; PERPU No.9 Th. 1962 tentang Pengendalian Harga; • PERPU No.3 Th. 1963 tentang Perubahan PERPU No.4 Th. 1959 dan Pencabutan PERPU No. 32 Th. 1960 dan PERPU No. 34 Th. 1960; PERPU No.5 Th. 1964 tentang Nilai Transaksi Rupiah dan Pembebasan at as Impof. •

4.

5.

12. UU No.7 Th. 1969 tentang Penetapan Berbagai Peraturan Pemerin~ tah Pengganti Undang-undang menjadi Undang-undang (LN Th. 1969 No . 38, TLN No. 2902), yang disahkan pada tanggal 5 luli 1969..

Hal ini menetapkan berbagai PERPU sebagai UU: 1. PERPU No.8 Th. 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan; 2. PERPU No. 15 Th. 1962 tentang Pengawasan dari ps. 16 ayat (6) UU Drt. No.7 Th. 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi; 3. PERPU No. 17 Th. 1962 tentang Perubahan dan Tambahan PERPU No. 21 Th. 1960 ten tang Bank Pembangunan Indonesia; 4. PERPU No.1 Th. 1965 tentang Perubahan/Tambahan UU No.7 Th. 1960; 5. PERPU' No. 2 Th. 1965 ten tang Kebijaksanaan P~nerimaan Nega· ra tahun 1966. Kesimpulan dan Saran-saran Berdasarkan uraian tersebut di atas, -' kiranya kini dapat diambil kesimpulan dan saran-sarannya, yaitu : a. Bahwa pada masa Orde Lama sering terjadi pembentukan perundang-undangan yang bersifat revolusioner guna mengatasi situasi politik dan kehidupan ketatanegaraan yang belum stabil. Hal ini dapat dilihat sebagaimana contoh-contoh tersebut di atas, yaitu misalnya pengesahan UUD (Konstitusi RIS), perubahan Konstitusi RIS menjadi UUDS RI, dan bahkan Pembentukan Negara Kesatuan RI, yang masing-masing ditetapkan/disahkan dengan UU. b. Bahwa untuk melakukan penetapan atau pencabutan mengenai UU, PERPU, UU Drt., PENPRES dan PERPRES haruslah dengan bentuk

Unoong-undang Naalonal Rellolualoner

atau setingkat dengan UU, kendatipun di masa sekarang sudah tidak dikenal adanya peraturan yang berbentuk UU Dct., PANPRES dan PERPRFS (TAP MPRS No. xxi 1966). c. Bahwa mengenai pemutusan hubungan antar negara, yaitu antara RI dan Nederland berdasarkan Perjanjian KMB, dan mengenai nasionalisasi perusahaan-perusahaan Asing diperIukan suatu penetapan dengan UU pula. d. Bahwa satu UU dapatmeI;letapkan pencabutan atau penetapan sebagai UU dalam jumlah sampai berpuluhpuluh. Kiranya hal ini dapat dicontoh guna memperjelas masing-masing status yuridisnya dari seluruh perundang-undangan nasional yang abstrak, khususnya yang keluar dalam periode lama. Misalnya mengenai naturalisasi perorangan, tandatanda penghargaan, kepajakan atau pungutan-pungutan lainnya, pem, bentukan daerah dan pengadilan, yang jenis dan jumlahnya cukup banyak. Sehingga sangat sulit untuk mengetahui mana-manakah yang masih berlaku secara keseluruhan atau sebagian materinya; atau sudah dicabut secara keseluruhan , atau sudah diubah. Apalagi pada dewasa ini sudah dapat dikatakan, bahwa biasanya dalam kolom pencabutan pada setiap lahirnya perundang-undangan baru, berbunyi antara lain : "mencabut semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UU ini" . Hal ini masih umum dan membuat kabur kepastian hukumnya. e. Kiranya kini sudah dirasakan perIu akan adanya sebuah buku penuntun perundang-undangan nasional seca-

47 ra lengkap, yang memberikan petunjuk dan kaitan mengenai perubahan, pencabutan dan penetapan sebagai UU serta kete,rangan-keterangan lainnya yang ada dan dianggap perIu. Dengan demikian diharapkan kebiasaan pencabutan sebagaimana tersebut di atas secara lam· bat-laun dapat dikurangi, atau setidak-tidaknya secara berangsur-angsur dapat dibatasi. Hal ini guna menjaga kepastian hukum juga meningkatkan kewibawaan hukum di negeri hukum RI ini. f. Menghimbau kepada Departemen Kehakiman dan/atau Sekretaris Negara bersama-sama dengan DPR, 'agar mengadakan inventarisasi dan mengevaluasi seluruh perundangundangan nasional yang telah dikeluarkannya, khususnya produk Orde Lama, guna diketahui kepastian status atau identitas yuridisnya dan efektivitasnya masing-masing, Perund,ang-undangan yang sudah tidak efektif lagi hendaklah diadakan pencabutan secara koJektif, kemudian yang saling berkaitan erat (overlapping) seyogyanya dijadikan satu UU payung misalnya , serta diadakan pemantauan secara inten. sif. Sehingga perundang-undangan lama tidak semakin gelap , dan yang baru tidak semakin kabur, serta yang lama dan yang baru tidak semakin semrawut. Dengan demikian daIamera pembangunan dan pembinaan hukum nasional ini , mempunyai makna dengan adanya tata perundang-undangan nasional yang mantap , dan pada akhirnya bagi para teoretisi dan praktisi hukum akan merasa puas. Sebab menurut hemat penulis, bahwa pembangunan dan pembinaan hukum naFebruari 1987

,

48

Hukum dan Pem ballltu nan •

sional dengan mengabaikan kehidupan dan tata perundang-undangan, satu waktu akan dapat menimbulkan problematik hukum nasional di Negara Hukum RI ini. Sebagai sekedar contoh, misalnya: UU No, 12/1985 tentang PBB (LN Th, 1985 No, 68, TLN No, 3312), yang disahkan tanggal 27 Desember 1985, dalam kolom pencabutan angka 3 menyatakan an tara lain: "Ordonansi Verponding 1928 (Ver-

ponding Ordonnantie 1928, Stbl. Th. 1928 No. 342) sebagaimana telah diu bah beberapa kali, terakhir dengan UU No, 29 Th. 1959",

Padahal UU No. 29/1959 (LN Th. 1959 No. 74, TLN No. 1882) adalah tentang Pembentukan Dae-

rah-daerah Tingkat II di Sulawesi. Jadi logiskah UU tentang PBB mencabut UU tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi ?

•

•

,

,

,

'.

, •

•

•

•

,

,