BEBERAPA PERMASALAHAN DI LINGKUNGAN ULDILAG Oleh : Tuada Uldilag Pendahuluan Dalam rangka penyelenggaraan Rakernas MARI tahun 2010 di Balikpapan, maka berikut ini akan diuraikan beberapa masalah di lingkungan Uldilag dan karena luasnya permasalahan, maka dibagi tugas sebagai berikut : 1. Beberapa Permasalahan Di lingkungan Uldilag (bersifat umum), oleh: Tuada Uldilag. 2. Beberapa Permasalahan Bidang Hukum Acara, oleh: Prof. DR. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M. Hum., (Ketua Pokja Pdt. Agama) 3. Beberapa Permasalahan Bidang Hukum Waris, oleh: Drs.H. Habiburrahman, M.H., 4. Beberapa Permasalahan Bidang Ekonomi Syariah, oleh: Prof. DR. Rifyal Ka’bah, MA. 5. Sosialisasi Pedoman Perilaku Mediator, oleh: Drs. H. Hamdan SH, MH. 6. Pembaharuan Hukum, oleh: Drs. H. Mukhtar Zamzami, SH, MH. 7. Pengawasan dan Pembinaan, oleh: Drs. H. Wahyu Widiana, M.A. (Dirjen Badilag). Diharapkan tidak saja mencakup informasi dari atas ke bawah, tapi juga sangat dinantikan informasi dari para pejabat yang ada di lapangan, sehingga garapan Rakernas meluas dan menyeluruh. Nanti diharapkan untuk disusun rencana pemecahannya oleh sebuah tim perumus di Rakernas, khusus untuk bidang peradilan agama. Beberapa Permasalahan : 1. Penerapan Pasal 84 Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Beberapa PA tidak lagi melaksanakan perintah pasal 84 Undang-undang No. 7 tahun 1989, yakni perintah kepada Panitera untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah, dengan berbagai alasan : a. Tidak ada petitum. b. Sudah ada perintah Undang-Undang, sehingga tidak perlu masuk putusan. 1
Apapun alasannya, tetap diharapkan untuk dilaksanakan pencantumannya pada Pertimbangan Hukum dan Amar, karena alasan-alasan tertentu. a. Untuk melaksanakan petunjuk dari Tuada Uldilag (masa DR. H. Syamsuhadi Irsyad, S.H., M.H). b. Untuk membantu/menyelesaikan keluhan dari pihak Kementrian Agama dan BPS, bahwa pencatatan cerai/talak sangat jauh berbeda antara catatan yang ada di lingkungan pengadilan dengan pihak Kementerian Agama. c. Untuk menyamakan rumusan putusan perceraian di lingkungan PA dengan rumusan putusan di lingkungan PN yang tidak pernah kosong dari perintah pengiriman salinan putusan. d. Sangat merepotkan ditingkat kasasi, sebab putusan-putusan yang kosong perintah pengiriman salinan putusan terpaksa diperbaiki lagi (Tolak Perbaikan) 2. Itsbat Nikah. Menarik apa yang ditulis Muhammad Rizki, S.H., pada majalah Varia Peradilan No. 297 tahun 2010 dibawah judul “Konsep Rekayasa Sosial” Kaitannya Dengan Hukum Perkawinan (Suatu Telaah Terhadap Nikah Sirri)”, dalam kesimpulan dan rekomendasinya dia menulis sebagai berikut: Para cerdik cendekia, demi kemaslahatan yang lebih banyak, sebaiknya ikut aktif terlibat dalam kampanye perkawinan tercatat, sehingga pencatatan menjadi sebuah keharusan dan bahkan kewajiban sebagai ius konstituendum, sebaiknya dalam rangka amandemen Undang-undang Perkawinan, pencatatan merupakan kewajiban. Dalam konsep Rancangan Undang-undang Hukum Materil Peradilan Agama, pelanggaran dalam masalah pencatatan bahkan dipidana pencara dan denda. Untuk dewasa ini, mungkin dapat dipertimbangkan secara arif tentang kawin sirri yang dilakukan oleh mereka yang miskin dan tidak sanggup membayar biaya-biaya dalam pelaksanaan pencatatan di PPN, misalnya saja permohonan itsbat nikah di PA Bontang sekitar 100 perkara, di PA Karawang 200 perkara bahkan mungkin lebih. Rifka An Nisa dari Yogyakarta dan LBH-APIK yang memperjuangkan nasib gender menuntut agar Itsbat Nikah Sirri dilakukan secara hati-hati sebab selalu yang dirugikan adalah pihak perempuan. 2
Mungkin yang dimaksudkan adalah nikah sirri poligami, sebab walaupun Itsbat itu dilakukan dalam rangka perceraian, tetap dapat menimbulkan kerugian istri pertama, sebab harta bisa pecah menjadi harta bersama, bahkan harta bersama yang ada dapat terbebani nafkah Iddah, nafkah madhiyah, nafkah anak, bahkan mut’ah yang sekarang ditetapkan cukup besar. Hal ini menuntut untuk lebih hati-hati dan lebih cermat dalam menyelesaikan perkara Itsbat Nikah. Selain hal ini agar diperhatikan petunjuk dari Buku II Edisi revisi yang sedang dalam proses penyelesaian. 3. Bintek. Berkat dukungan dan kerjasama Dirjen Badilag dan Pokja Perdata Agama, alhamdulillah sudah bisa dilakukan Bintek untuk melatih para Trainer (Training of Trainer) dengan melibatkan para pemandu nasional (yang terpilih) di beberapa daerah dan telah berjalan dengan baik dan lancar. Demikian pula Bintek yang diadakan sendiri oleh PTA dengan dana DIPA telah
berjalan
dengan
cukup
baik
dengan
mengikuti
sistim
nasional
“Bedah Berkas”. Hanya saja, Bintek sekali-sekali seperti ini pada hemat kami sangat tidak memadai. Permasalahan yang perlu pemecahan bermunculan terus menerus tapi hanya Bintek sekali-sekali, akan tidak seimbang. Sebaiknya diusahakan dana mandiri untuk selalu mengadakan pembinaan secara internal. 4. Bindalmin. Salah satu kesuksesan dalam menjalankan tugas peradilan, yakni apabila Bindalmin berjalan secara cermat dan sempurna. Dahulu hal ini dibina secara terus menerus dan intensif oleh Direktorat KUMDIL, sedangkan sekarang unit kerja ini sudah tidak ada lagi. Dalam pembicaraan kami dengan Dirjen Badilag, hal itu dapat dipahami dan sekarang ini telah ditangani oleh Ditjen Badilag dalam hal ini Direktur Pembinaan Administrasi yang sekarang ini dijabat oleh Drs. H. Sayed Usman, S.H., M.H. Pada hemat kami tugas-tugas ini harus didukung oleh para pimpinan Pengadilan dan melakukan upaya-upaya sendiri agar pembinaan dapat berjalan lebih intensif dan merata.
3
5. Website. Dalam
rapat
pleno
Mahkamah
Agung,
oleh
hakim
agung
Bapak
Syamsul Ma’arif, S.H., LL.M., Ph.D., diakui bahwa Website di lingkungan Peradilan Agama hampir 100 %. Alhamdulillah kita bersyukur sebab hal itu adalah
salah
satu
kewajiban
dalam
melaksanakan
SK
KMA
No.
144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Kita perlu mengapresiasi usaha yang gigih Dirjen Badilag melakukan pembinaan. Namun demikian kami mengharapkan dukungan pada pimpinan pengadilan. Usaha ini tidak saja berarti bagi keterbukaan, akan tetapi yang lebih penting adalah publik dapat membaca putusan-putusan pengadilan yang bermutu, bahkan mendorong para hakim untuk tidak mengeluarkan putusan-putusan yang tidak bermutu. 6. Mediasi Setelah dikirim surat keseluruh tanah air, agar melaporkan perkembangan mediasi, ternyata mendapat respon yang baik. Namun setelah dipelajari tenyata tidak banyak mediasi yang berhasil. Untuk sementara hasil penelitian Dirjen Badilag, hanya mencapai 1 % dari keseluruhan perkara. Sedangkan di lingkungan peradilan umum, berdasarkan penelitian dari IICT ternyata sudah mencapai 10 %. Hal ini menuntut perhatian bersama, sebab cita-cita Mahkamah Agung sudah jelas adalah untuk lebih mendekati keadilan, sebab hasil mediasi, tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, sering disebut Win Win Solution. Kiranya upaya mediasi sukses, maka lembaga peradilan tidak banyak lagi dihujat, sebab yang sering menghujat adalah mereka yang kalah perkaranya. Kita tetap optimis, bahwa jika upaya mediasi dimaksimalkan, maka pada suatu saat akan memberikan hasil yang lebih besar, sebab di negara-negara lain sangat sukses, misalnya saja : Australia
: 80 %
California
: 85 %
Singapura
: 90 – 95 %
Jepang
: hampir semuanya melalui Chotei dan Wakai.
Memang banyak keluhan dalam mendamaikan kasus-kasus perceraian antara lain :
4
Kasus perceraian sudah memuncak baru kepengadilan.
Ada yang sudah pisah tempat tinggal sampai 3 tahun, bahkan lebih.
Ada yang suaminya sudah kawin sirri dengan perempuan lain.
Ada yang suaminya kabur keluar negeri.
Ada yang disebabkan KDRT
Namun demikian, maka mediasi harus tetap optimal, sebab ada kekisruhan rumah tangga hanya tersebab campur tangan orang tua, dan lain-lain, bahkan ada yang hanya soal kecemburuan saja. Disamping itu hendaknya tidak selalu dikomulasi dengan perkara lainnya, seperti hadhanah, harta bersama, mahar, dan lain-lain. Untuk ini kita sudah menyurat ke seluruh tanah air, sebab kalau masing-masing perkara itu berdiri sendiri kemungkinan damai sangat besar, sedangkan kalau dikomulasi dengan perkara cerai, begitu cerainya tidak dicabut, perkara asessoir pada berguguran upaya damainya. 7. Eksekusi. Setelah disurati keseluruh tanah air meminta laporan tentang eksekusi yang bermasalah, telah direspon dengan baik. Dari laporan yang masuk dapat diketahui bahwa banyak sekali eksekusi yang bermasalah. Komisi III DPR RI mengeritik MA karena banyak eksekusi yang tidak jalan. Sebaiknya hal ini mendapat perhatian bersama, sebab salah satu kewibawaan lembaga peradilan ialah apabila putusan-putusannya dapat terlaksana dengan baik. Salah satu hal yang benar-benar harus mendapat perhatian adalah rumusan dari setiap putusan. Apabila rumusan amarnya benar-benar lengkap dan sempurna, Insya Allah tidak susah pelaksanaannya. 8. Prodeo, Pusbakum dan Sidang Keliling. Oleh Dirjen Badilum dan Badilag telah disusun petunjuk pelaksanaannya dan disusul dengan Surat Edaran Mahkamah Agung. Diharapkan berjalan dengan baik dan menggunakan semua anggaran yang ada. Untuk lingkungan peradilan agama, jika terlaksana dengan baik, menurut Dirjen Badilag akan mendapat tambahan anggaran yang sangat besar tahun depan. 5
Kalau semua ini berjalan dengan sungguh-sungguh, akan membawa nama harum bagi dunia peradilan, sebab masyarakat yang tidak mampu, yang selama ini tidak sanggup membawa perkaranya ke pengadilan karena faktor biaya, sekarang di dekatkan ke peradilan melalui prodeo, pusbakum dan sidang keliling. 9. KHAES. Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah segera disusun berkat kerjasama Dirjen Badilag, Pokja Perdata Agama dengan dukungan penuh dari Bapak Ketua Mahkamah Agung. Bapak Ketua Mahkamah Agung sudah setuju segera disusun nama-nama anggota Tim yang akan menangani dan kalau sudah selesai dimohonkan agar diberi dasar hukum sebagai PERMA. Anggota Tim terdiri dari tokoh-tokoh empat lingkungan dan tahun ini sudah dimulai dengan diskusi-diskusi untuk mempersiapkan Naskah Akademis. Tahun 2010 akan disiapkan anggaran Ditjen Badilag untuk membiayai penyusunannya. Harus dikompilasi sebab sumber-sumbernya tersebar-sebar. Selain itu dimaskudkan untuk memandu para Hakim Peradilan Agama yang masih baru dalam soal penanganan sengketa ekonomi syariah.
Penutup Demikian paper ini disusun untuk mengantar pembahasan-pembahasan dalam Rakernas MARI Tahun 2010 di Balikpapan dan setidak-tidaknya dapat membantu Tim Perumus untuk merumuskan hal-hal yang dipandang perlu dan menyusun rekomendasi-rekomendasi yang dianggap relevan. Semoga Rakernas MARI Tahun 2010 berjalan dengan sukses dibawah keridhoan Allah SWT, dan semoga taufiq dan hidayah-Nya tercurah kepada kita semua. Amin. Jakarta, 16 Agustus 2010
H. ANDI SYAMSU ALAM ( Tuada Uldilag ) 6
7
