BATAS MINIMAL USIA MELAKUKAN PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF IMAM MAZHAB

BATAS MINIMAL USIA MELAKUKAN PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF IMAM MAZHAB

Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

Oleh :

Haris Santoso NIM : 105044101368

KONSENTRASI

PERADILAN AGAMA

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS

ISLAM

NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH J A K A R T A 1431 H / 2010 M

KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Syar’iah (S.Sy)

Disusun Oleh :

M.HARIS BARKAH NIM : 105044101372

Dibawah Bimbingan, Pembimbing

Drs.H.A.Basiq Djalil,SH, MA NIP : 19500306 197603 1001

KONSENTRASI

PERADILAN AGAMA

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS

ISLAM

NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH J A K A R T A 1431 H / 2010 M

PENGESAHAN PANITI UJIAN Skripsi yang berjudul “BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF IMAM MAZHAB,” Telah di ujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada

tanggal 17 JUNI 2010.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata satu (SI) pada Program Studi Ahwal Al-syakhshiyyah (Peradilan Agama).

Jakarta, 21 Juni 2010. Disahkan Oleh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr . H . M. Amin Suma, SH., MA., MM NIP. 19550505 198203 1012

Paniti Ujian Munaqasyah. Ketua

: Drs. H. A. Basiq Djalil, SH, MA NIP.19500306 197603 1001

(..........................)

Sekretaris

: Kamarusdiana, S.Ag, MH NIP. 1927 0224 199803 1003

(..........................)

Pembimbing : Drs. H. A. Basiq Djalil, SH, MA NIP 19500306 197603 1001

(..........................)

Penguji I

: Dr. Hj. Mesraini, M.Ag NIP. 150 326 895

(..........................)

Penguji II

: Hotnidah Nasution, S.Ag., MA NIP. 1971 06301 99703 2002

(..........................)

ii





iii

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa : 1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 8 juni 2010

Haris santoso

i

KATA PENGANTAR

‫ﺒﺴﻢ اﷲ اﻠﺮﺤﻤﺎﻦ اﻠﺮﺤﻴﻢ‬ puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang maha kuasa atas segala sesuatu,yang telah memberikan rahmat, kasih saying-Nya , karena atas ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Rasulullah Sayyidina Nabiyyina Muhammad SAW, serta keluarga,sahabat dan seluruh umatnya. Karena atas ketauladannya dan keberkahannya penulis dapat melewati masa-masa tersulit dalam penulisan skripsi ini. Selama masa perkuliahan hingga tahap akhir penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi bagi penulis. Oleh karena itu, dalam tulisan ini, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih, penghargaan yang sedalam-dalamnya dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Bapak : 1. Prof. Dr. Muhammad Amin Suma, SH., MA., MM., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum. 2. Drs. H. A. Basiq Djalil, SH., MA., selaku Ketua Program Studi Ahwal Al syakhshiyyah serta bapak Kamarusdiana, S.Ag, M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al syakhshiyyah. 3. Drs. H. A. Basiq Djalil, SH., MA., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan. Bimbingan serta saran kepada penulis.

iii

4. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak memberikan wawasan, ilmu dan pengetahuan kepada penulis, dan mudah-mudahan penulis bisa mengamalkannya dengan penuh kesadaran dan keikhlasan 5. Pimpinan perpustakaan dan staf-stafnya yang telah memberikan fasilitas bagi penulis untuk mengadakan studi perpustakaan. 6. Ayahanda Hidayat (Alm) dan Ibunda tercinta Hayati yang telah memberikan kasih sayang, do’a, semangat dan pengorbanan sepanjang masa hingga sampai sekarang ananda dapat menuntut ilmu hingga jenjang ini. Seluruh adik-adikku dan keluarga besar yang telah mengorbankan seluruh jiwa raganya untuk penulis. 7. Kakek tercinta H. Sarbih dan Nenek yang amat ku cintai Hj.Hamdah yang telah merawatku dan menjagaku dengan segenap jiwa dan raganya, serta memberikan kasih sayang, do’a, semangat dan pengorbanan hingga sampai sekarang aku dapat menuntut ilmu hingga jenjang ini. Semua bibiku yang sudah ku anggap sebagai kakak-kakak ku khususnya Badriyah, Ferawati dan keluarga besar yang telah mengorbankan seluruh jiwa raganya untuk penulis. 8. Sahabat-sahabat satu angkatan Konsentrasi Peradilan Agama kelas A dan B yang telah banyak membantu serta bertukar pikiran baik selama belajar hingga detik-detik pelaksanaan wisuda. 9. Semua sahabat-sahabatku di dalam bermusik kususnya , Al-farhan, Q-net dan la-libanon yang telah memberikan masukan dan motivasi. 10. Sahabat-sahabat anak bintara dan pondok kelapa dari A sampai Z yang selalu memberikan motivasi dan semangatnya kepada penulis.

iv

Kepada semua pihak yang turut membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan ganjaran yang setimpal serta selalu mendapat ridha-Nya Allah SWT. Amin.

Jakarta, 4 Juni 2010 M

( Haris Santoso )

v

DAFTAR ISI LEMBAR PERNYATAAN .......................................................................

i

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI ......................................................

ii

KATA PENGANTAR .................................................................................

iii

DAFTAR ISI ................................................................................................

vi

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah..................................................

1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah..............................

5

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ......................................

6

D. Study Review ..................................................................

7

E. Metode Penelitian ..........................................................

8

F. Kerangka Konseptual ......................................................

9

G. Sistematika Penulisan .....................................................

11

PERKAWINAN DAN PERMASALAHAN DI DALAMNYA A. Pengertian dan Tujuan Perkawinan .................................

13

B. Syarat dan Rukun Perkawinan .......................................

23

C. Batas usia minimal perkawinan .....................................

26

vi

BAB III

BAB IV

BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN. A. Pandangan Imam Mazhab ..............................................

28

B. Menurut Kompilasi Hukum Islam .................................

35

C. Dewasa Menurut Biologis dan Psikologis ......................

37

D. Faktor Pendorong Perkawinan Usia Muda .....................

41

E. Dampak Positip dan Negatif Perkawinan Usia Muda .....

43

ANALISIS PERBANDINGAN BATAS USIA MINIMAL MELAKUKAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIP DENGAN PENDAPAT FUQAHA A. Persamaan Hukum Islam dengan Hukum Positip. .......... .

46

B. Perbedaan Hukum Islam dengan Hukum Positip ...........

49

C. Latar Belakang Perbedaan antara Hukum Positip dengan Pendapat Fuqoha .............................................................

BAB V

55

PENUTUP A. Kesimpulan .....................................................................

57

B. Saran................................................................................

58

DAFTAR PUSTAKA. .................................................................................

59

vii

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah. Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan tak pernah terlupakan dalam perjalanan hidup seseorang dalam membentuk dan membina keluarga bahagia. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dalam mempersiapkan segala sesuatunya meliputi aspek fisik, mental, dan sosial ekonomi. Perkawinan akan membentuk suatu keluarga yang merupakan unit terkecil yang menjadi sendi dasar utama bagi kelangsungan dan perkembangan suatu masyarakat bangsa dan negara. Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang sah dan tidak di bawah tangan. Karena perkawinan adalah sakral dan tidak dapat dimanipulasikan dengan apa pun. Memasuki suatu perkawinan dituntut untuk melibatkan diri secara emosional atau batin, dalam hal ini bahwa individu yang telah memasuki lembaga perkawinan harus mampu mengendalikan dan mengembangkan kebutuhan emosional dengan pasangan hidupnya agar tercapai sebuah suasana rumah tangga yang bahagia, seperti yang menjadi tujuan dari dilaksanakan perkawinan. Dengan demikian maka kesiapan atau kematangan psikologis sangat menentukan tingkat keberhasilan dari sebuah rumah tangga yang ingin dibentuk. Dalam hal ini diharapkan seseorang telah memiliki kematangan psikologis sebelum memasuki jenjang perkawinan, karena dengan kematangan psikologis inilah seseorang telah dapat meredam dan memecahkan setiap

2

permasalahan yang timbul dalam rumah tangga kelak di kemudian hari. Banyak pasangan perkawinan usia muda yang tidak memperhatikan tentang kesehatan kedua belah pihak karena mereka berfikir perkawinan dalam usia muda sangatlah mudah padahal dalam kenyataannya tidak demikian. Agama Islam tidak membatasi usia tertentu dalam menikah. Namun, secara implisit syariat menghendaki orang yang hendak menikah adalah orang yang benar-benar sudah siap mental,fisik dan psikis,dewasa dan faham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah. Tidak ditetapkannya usia tetentu dalam masalah usia sebenarnya memberikan kebebasan bagi umat untuk menyelesaikan masalah tersebut tergantung situasi, kondisi, kepentingan pribadi keluarga atau kebiasaan masyarakat setempat yang jelas kematangan jasmani dan rohani kedua belah pihak menjadi prioritas utama dalam agama, usia perkawinan dalam undangundang. 1 Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut : “Perkawinan ialah ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 2 Perkawinan adalah: melaksanakan Aqad (perikatan yang dijalin dengan pengakuan kedua belah pihak (antara seorang laki-laki dan seorang perempuan

1

http//google search//perkawinan dibawah umur.

2

Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1

3

atas dasar keridhoan dan kesukaan kedua belah pihak, oleh seorang wali dari pihak perempuan menurut sifat yang telah ditetapkan syarat untuk menghalalkan hidup serumah dan menjadikan yang seorang condong kepada yang seorang lagi dan menjadikan masing-masing dari padanya sekutu (teman hidup). 3 Suatu perkawinan pada dasarnya yaitu untuk menyatukan dua insan yang berbeda baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu dalam kehidupannya suami/istri harus mempunyai konsekuensi serta komitmen agar perkawinan tersebut dapat dipertahankan. Dengan demikian dapat di tarik suatu kesimpulan

bahwa

dilakukannya

suatu

perkawinan

akan

memberikan

motivasi/dorongan kepada seseorang untuk bertanggung jawab, baik pada dirinya sendiri maupun pada orang lain (istrinya). Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang pada hakekatnya kurang mempunyai persiapan atau kematangan baik secara biologis, psikologis maupun sosial ekonomi. Perkawinan usia muda mempunyai dampak yang nyata terhadap tingkat kesejahteraan keluarga. Hal ini dapat ditinjau dari sisi keharmonisan dan ketentraman keluarga, keserasian dan keselarasan pasangan usia muda serta pemenuhan kebutuhan materil dan spirituilnya masih kurang baik. Meskipun cenderung memberikan dampak negatif, perkawinan usia muda juga memberi dampak positif terhadap pasangan usia muda diantaranya adalah untuk menghindari perzinahan yang sering dilakukan para remaja dan memberikan suatu pelajaran kepada pasangan usia muda untuk bertanggung jawab.

3

Ahmad. A. Psikologis Perkembangan . CV. Rineka Cipta, (Jakarta 1997), hal 69.

4

Masa muda dimulai pada usia dua belas tahun dan diakhiri pada usia lima belas tahun, 4 batasan muda usia secara global berlangsung antara umur 12 dan 21 tahun dengan pembagian 12-15 tahun masa muda awal, 15-18 tahun masa muda pertengahan, 18-21 tahun masa muda akhir. 5 secara tradisional masa muda dianggap sebagai “badai dan tekanan” yaitu suatu masa dimana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. 6 Batas umur minimal untuk melakukan perkawinan tidak terdapat dalam berbagai mazhab secara kongkret yang dinyatakan dalam bilangan angka, yang terdapat pernyataan istilah balig sebagai batas minimalnya. Balig tidak dapat dipakai sebagai ukuran pasti bagi semua orang, karena masa balig tidak sama. Demikian pula tidak terdapat batas perbedaan umur antara kedua calon mempelai, karena itu terjadilah perkawinan anak kecil dan perkawinan antara dua orang suami isteri yang selisih umurnya sangat mencolok. Pasangan usia muda belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan ketrampilan fisik, untuk mendatangkan penghasilan baginya, dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Faktor ekonomi adalah salah satu faktor yang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga.

4

Konopka. Psikologi Perkembangan Pengantar Dalam Berbagai Bagiannya. Gajah Mada. University Press, (Yogyakarta 1997), hal 241. 5

Monks. Psikologi Perkembangan. Gajah Mada. University Press. (Yogyakarta 1998),

hal 262 6

Elizabeth B. Hurlock. Psikologis Perkembangan Sepanjang Rentang Kehidupan. Erlangga, (Jakarta 1997), hal 212

5

Inilah yang menjadi latar belakang penulis mengambil skripsi dengan judul BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF IMAM MAZHAB.

B. Batasan dan Rumusan Masalah. 1.

Pembatasan Masalah. Agar tidak menyimpang dari apa yang di inginkan penulis, maka penulis membatasinya dengan melihat apa saja yang menjadi perbedaan antar hukum positip, KHI, dengan hukum islam mengenai batas usia melakukan perkawinan.

2. Perumusan Masalah Menurut Undang-undang no 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang batas usia melakukan perkawinan adalah bagi laki-laki adalah 19 Tahun dan bagi perempuan adalah 16 Tahun. Akan tetapi di dalam fikih tidak di sebutkan dalam bentuk angka, karena dalam Agama Islam tidak membatasi usia tertentu dalam melakukan perkawinan. Rumusan masalah pada pembahasan skripsi ini penulis coba tuangkan

dalam bentuk

pertanyaan sebagai berikut : a. Berapa batas umur melakukan perkawinan menurut hukum Islam? b. Berapa batas umur melakukan perkawinan menurut hukum positip? c. Mengapa masalah tentang batas usia pernikahan terdapat perbedaan antara hukum Islam dengan hukum positip?

6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian. Sebagaimana rumusan diatas tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui lebih mendalam tentang batas usia pernikahan menurut hukum positip, hukum Islam, dan untuk lebih mengetahui apakah yang menjadi pertimbangan hukum Islam dan hukum positip sehingga timbul perbedaan-perbedaan dalam masalah tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas, hasil studi ini diharapkan bermanfaat bagi : 1. Memperluas pengetahuan hukum, khususnya hukum keperdataan islam dibidang

perkawinan.

Khususnya

tentang

batas

usia

melakukan

perkawinan menurut hukum Islam. 2. Pengembangan wawasan hukum tentang pengetahuan hukum khususnya perkara-perkara yang menyangkut permasalahan batas usia dalam melaksanakan perkawinan agar menyikapinya secara lebih objektif dengan mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat selaku pelaksana hukum. 3. Sosialisasi hukum terhadap masyarakat muslim di Indonesia khususnya hukum tentang perkawinan islam, karena sebuah peraturan terbentuk bukan hanya sebagai aturan hukum saja tetapi juga peraturan harus ditaati oleh masyarakat.

7

D. Study Review. Achmad Saprudin, mahasiswa universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul Perkawinan di bawah Umur di Desa Pantai Bahagia Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa usia seseorang sebaiknya menikah, dan faktor apa yang menyebabkan masyarakat di Desa Pantai Bahagia Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi melakukan pernikahan di bawah umur. Saepudin, mahasiswa universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Penetapan Usia Perkawinan (studi kasus di kantor urusan Agama Kecamatan Sawangan Depok), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 terhadap usia perkawinan di KUA Kecamatan Sawangan Depok. Setelah melakukan analisis dari kedua skripsi tersebut penulis merasa bahwa pembahasannya berbeda dengan skripsi penulis yang berjudul Batas Usia Minimal Perkawinan di Indonesia Perspektif Imam Mazhab. Pada skripsi Achmad Saprudin, mahasiswa universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul Perkawinan di bawah Umur di Desa Pantai Bahagia Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi hanya membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan usia muda yang difokuskan pada suatu tempat yaitu Mura Gembong, dan Saepudin, mahasiswa universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul Tinjauan Hukum Islam

8

dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Penetapan Usia Perkawinan (studi kasus di kantor urusan Agama Kecamatan Sawangan Depok)

hanya terfokus pada pengaruh sebelum dan sesudah berlakunya

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap usia perkawinan di Kecamatan Sawangan Depok. Sedangkan dalam skripsi ini penulis mencoba menjelaskan usia perkawinan dari dua sudut pandang yang berbeda yaitu menurut hukum positip dam hukum islam.

E. Metode Penelitian. Untuk memperoleh gambaran dalam menganalisa masalah yang terdapat dalam skripsi ini, penulis melakukan penelitian hukum normatif atau kepustakaan yakni dengan cara mengumpulkan beberapa sumber pustaka untuk kemudian di pelajari dan di olah dalam proses pemngumpulan data. Sedangkan jenis data yang penulis gunakan berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari : 1.

Data hukum primer yaitu berupa kitab-kitab fiqh, kompilasi hukum Islam, dan undang-undang nomor 1 Tahun 1974, yang berkaitan dengan masalah batas usia minimal dalam melaksanakan perkawinan.

2.

Data hukum sekunder yaitu berupa artikel-arikel, buku-buku yang berkaitan dengan batas usia melakukan perkawinan.

3.

Data hukum primer yaitu berupa kamus-kamus ensiklopedi yang berkaitan dengan masalah tersebut.

9

Setelah data-data tersebut terkumpul lalu penulis menyajikan dan menganalisanya dengan metode-metode sebagai berikut : 1. Metode induktif yaitu suatu cara dalam menganalisa data yang bertitik tolak dari data yang bersifat khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang yang bersifat umum. 2. Metode analisis komperatif yaitu metode yang penulis gunakan antara hukum Islam dan hukum positip yang membahas tentang masalah yang ada. Sedangkan Metode penulisan ini bersumber dari buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2007.

F. Kerangka Konseptual. Perkawinan adalah: melaksanakan Aqad (perikatan yang dijalin dengan pengakuan kedua belah pihak (antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atas dasar keridhoan dan kesukaan kedua belah pihak, oleh seorang wali dari pihak perempuan menurut sifat yang telah ditetapkan syarat untuk menghalalkan hidup serumah dan menjadikan yang seorang condong kepada yang seorang lagi dan menjadikan masing-masing dari padanya sekutu (teman hidup). 7 Suatu perkawinan pada dasarnya yaitu untuk menyatukan dua insan yang berbeda baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu dalam 7

Ahmad. A. ” Psikologis Perkembangan “, CV. Rineka Cipta, (Jakarta 1997), hal 69.

10

kehidupannya suami/istri harus mempunyai konsekuensi serta komitmen agar perkawinan tersebut dapat dipertahankan. Dengan demikian dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa dilakukannya suatu perkawinan akan memberikan motivasi/dorongan kepada seseorang untuk bertanggung jawab, baik pada dirinya sendiri maupun pada orang lain (istrinya). Memasuki suatu perkawinan dituntut untuk melibatkan diri secara emosional atau batin, dalam hal ini bahwa individu yang telah memasuki lembaga perkawinan harus mampu mengendalikan dan mengembangkan kebutuhan emosional dengan pasangan hidupnya agar tercapai sebuah suasana rumah tangga yang bahagia, seperti yang menjadi tujuan dari dilaksanakan perkawinan. Karena perkawinan disyari’atkan oleh Islam mempunyai tujuan sangat agung dan mulia, yaitu untuk mewujudkan terbentuknya rumah tangga bahagia dan sejahtera yang diliputi oleh rasa cinta dan kasih sayang yang melahirkan generasi manusia yang sholeh dan sholehah. Sehingga perkawinan yang bahagia dan kekal, perlu dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, agar perkawinan menjadi “Surga Kehidupan” dan bukan sebaliknya. Masa muda dimulai pada usia dua belas tahun dan diakhiri pada usia lima belas tahun, 8 batasan usia secara global berlangsung antara umur 12 dan 21 tahun dengan pembagian 12-15 tahun masa muda awal,15-18 tahun masa muda pertengahan, 18-21 tahun masa muda akhir. 9

8

Konopka. Psikologi Perkembangan Pengantar Dalam Berbagai Bagiannya. Gajah Mada. University Press, (Yogyakarta 1997), hal 241 9

hal 262.

Monks. Psikologi Perkembangan. Gajah Mada. University Press. (Yogyakarta 1998),

11

Secara tradisional masa muda dianggap sebagai “badai dan tekanan” yaitu suatu masa dimana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. 10 Dengan demikian maka kesiapan atau kematangan psikologis sangat menentukan tingkat keberhasilan dari sebuah rumah tangga yang ingin dibentuk. Dalam hal ini diharapkan seseorang telah memiliki kematangan psikologis sebelum memasuki jenjang perkawinan, karena dengan kematangan psikologis inilah seseorang telah dapat meredam dan memecahkan setiap permasalahan yang timbul dalam rumah tangga kelak di kemudian hari.

G. Sistematika Penulisan. Sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab, sebagai berikut: Bab Pertama : Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, batasan dan rumusan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan Bab Kedua

: Sekilas mengenai perkawinan, berisikan pengertian dan tujuan

perkawinan,

syarat

perkawinan,

batas

usia

perkawinan, sebab dan akibat putusnya perkawinan menurut ketentuan Undang-undang No 1 tahun 1974. Bab Ketiga

: Berisikan mengenai pendapat para imam mazhab dan Kompilasi Hukum Islam mengenai batas usia melakukan

10

Elizabeth B. Hurlock. 1994. Psikologis Perkembangan Sepanjang Rentang Kehidupan. Erlangga.(Jakarta 1994), hal 212.

12

perkawinan, dan

tentang usia dewasa dalam pandangan

biologis dan psikologis. Bab Keempat : Pada bab ini akan membahas tentang analisis perbandingan dampak perkawinan di bawah umur. Bab Kelima : Penutup, berisikan kesipulan dan saran-saran.

13

BAB II PERKAWINAN DAN PERMASAHAN DI DALAMNYA

A. Pengertian dan Tujuan perkawinan. 1. Pengertian Perkawinan. Pernikahan berasal dari kata dasar nikah, kata nikah memiliki persamaan dengan kata kawin. Menurut istilah nikah itu berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar suka rela demi terwujudnya keluarga bahagia yang diridhoi oleh Allh SWT. Sedangkan dalam Kamus Besar Indonesia nikah mempunyai arti hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri secara resmi. 1 Sebagian ulama dalam mengemukakan arti perkawinan hanya menonjolkan aspek lahiriah yang bersifat normative, seperti definisi nikah menurut empat mazhab yakni nikah sebagai aqad yang membawa kebolehan bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan. 2 Ada juga beberapa definisi nikah yang dikemukakan oleh fuqoha, namun pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan yang berarti karena semuanya 1

Departemen P dan K, Kamus Besar Indonesia, cet. 3, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, h. 614.

2

Chuzaimah T. Yanggo, Problematika Hukum Islam Kontemporer, Pustaka Firdaus, Jakarta 2002,

h. 102.

13

14

mengarah kepada makna akad kecuali pada penekanan redaksi yang digunakan. Nikah pada hakekatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati faraj dan seluruh tubuh wanita untuk penikmatan sebagai tujuan primer. 3 Bagi ulama Hanafiah akad nikah membawa konsekuensi bahwa suami istri berhak memiliki kesenangan (mik al mut’ah) dari istrinya, dari ulama Malikiyah akad nikah membawa akibat pemilikan bagi suami untuk mendapatkan kelezatan (talazuz) dari istrinya. Sedangkan bagi ulama Syafi’iyah akad membawa akibat suami memiliki kesempatan untuk melakukan jima’ (bersetubuh) dengan istrinya. 4 Sebagian ulama Syafi’iyyah memandang bahwa akad nikah bukanlah untuk memberikan hak milik pada kaum laki-laki saja akan tetapi kedua belah pihak. Maka golongan itu berpendapat bahwa seorang istri berhak menuntut persetubuhan dari suami dan suami berkewajiban memenuhinya sebagaimana suami berhak menentukan persetubuhan dari istrinya. 5 Sedangkan Abu Zahra menyusun ta'rif perkawinan sebagai suatu aqad yang menimbulkan halalnya hubungan raga antara seorang laki-laki dan perempuan, tolong menolong antara keduanya dan menyatukan hak-hak dan 3 Bakri A. Rahman dan Ahmadi Sukadja, Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW, Hidakarya Agung, Jakarta, 1981, h. 13.

4

Abdu Ar Rahman Al Jaziri, Kitab al Fiqih ‘Ala Al Ma’zahib Al Arba’ah, Dar Al Fikr, Beirut, 1969, h. 2-3 5

Ibid., h. 40.

15

kewajiban keduanya. 6 Dalam hal ini Abu Zahra lebih modern dalam memberikan definisi nikah tersebut yaitu tidak hanya sebatas mengenai hubungan badan saja akan tetapi menambahkannya dengan hak-hak dan kewajiban bagi seorang istri dan suami. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat dalam dan kuat sebagai penghubung antara seorang pria dengan seorang wanita dalam membentuk suatu keluarga atau rumah tangga.Dalam membentuk suatu keluarga tentunya memerlukan suatu komitmen yang kuat diantara pasangan tersebut. Sehingga dalam hal ini Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang melakukan pernikahan. 7 Landasan hukum agama dalam melaksanakan sebuah perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama. Hal ini berarti juga bahwa hukum agama menyatakan perkawinan tidak boleh, maka tidak boleh pula menurut hukum negara. Jadi dalam perkawinan berbeda agama yang menjadi boleh tidaknya tergantung pada ketentuan agama.

104.

ayat 1.

6

Chuzaimah T. Yanggo, Problematika Hukum Islam Kontemporer, Pustaka Firdaus, Jakarta 2002, h.

7

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bandung: Citra Umbara, 2007. Pasal 2

16

Menurut pasal 1 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan di dalam ketentuan pasal-pasal KUHPerdata, tidak memberikan pengertian perkawinan itu. Oleh karena itu untuk memahami arti perkawinan dapat dilihat pada ilmu pengetahuan atau pendapat para sarjana. Ali Afandi mengatakan bahwa “perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan”. 8 Dan menurut Scholten perkawinan adalah ”hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara”. 9 Jadi Kitab Undang-undang Hukum Perdata memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Perkawinan adalah: melaksanakan Aqad (perikatan yang dijalin dengan pengakuan kedua belah pihak (antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atas dasar keridhoan dan kesukaan kedua belah pihak, oleh seorang wali dari pihak perempuan menurut sifat yang telah ditetapkan syarat untuk menghalalkan hidup serumah dan menjadikan yang seorang condong kepada

8

Ali Afandi, hukum waris,hukum keluarga, hukum pembuktian, Jakarta, Rineka cipta,1997 h. 94.

9 R. soetojo prawirohamidjojo dan Azis safioedin, Hukum orang dan hukum keluarga, Bandung,Alumni 1985, h. 31.

17

yang seorang lagi dan menjadikan masing-masing dari padanya sekutu (teman hidup). 10 Suatu perkawinan pada dasarnya yaitu untuk menyatukan dua insan yang berbeda baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu dalam kehidupannya suami/istri harus mempunyai konsekuensi serta komitmen agar perkawinan tersebut dapat dipertahankan. Dengan demikian dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa dilakukannya suatu perkawinan akan memberikan motivasi/dorongan kepada seseorang untuk bertanggung jawab, baik pada dirinya sendiri maupun pada orang lain (istrinya). Sesuai dengan apa yang di firman kan Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 1.

☯

⌧

⌧ “Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu dan dari jiwa yang satu itu Dia menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Dia memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.” (An-Nisa`: 1) Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk

10

beranak,

berkembang

baik

dan

kelestarian

hidupnya,

Ahmad. A. Psikologis Perkembangan . CV. Rineka Cipta, (Jakarta 1997), h. 69.

setelah

18

masingmasing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. 11 Salah satu bentuk perkawinan yang kita ketahui adalah monogami dan poligami. Monogami adalah perkawinan dengan isteri tunggal, artinya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Sedangkan poligami adalah perkawinan dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama. 12 2. Tujuan Perkawinan. Ada tiga sumber alasan pokok kenapa pernikahan harus dilakukan. Pertama, menurut Al-quran ; Kedua, Menurut hadits, Ketiga menurut akal. 13 a. Menurut Al-quran. Ada dua ayat yang menonjol tentang hal pernikahan ini, pertama dalam surat al-a'araf : 189.

⌧ ☺ ☺ ☺ ☯

☺

☺ ☺

“Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, 11

Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah , Darul Fikry, Beirut, t.t., h. 19.

12

Ahmad Kuzairi , Nikah sebagai Perikatan, ( Jakarta : PT, Raja Grafindo Persada, 1995) cet. I. h.159.

13

Djalil, basiq., Tebaran Pemikiran Islam di Tanah Gayo, ( Jakarta : qalbun salim,2006 ) h. 86.

19

keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami terraasuk orang-orang yang bersyukur". Ayat tersebut diatas menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk bersenang-senang, dari ayat ini tampaknya kita tidak juga dilarang bersenangsenang (tentunya tidak sampai meninggalkan hal-hal yang penting karenanya, karena memang diakui bahwa rasa senang itu salah satu unsur untuk mendukung sehat rohani dan jasmani. 14 dan yang kedua dalam surat Al-ruum : 21. ☯ ☺ ⌧ “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” Dalam ayat tersebut terkandung ada tiga yang di tuju satu perkawinan yakni : Litaskunu ilaiha, artinya suapaya tenang/diam. Akar kata taskunu dan yang sepertinya adalah sakana, sukun, sikin. Yang semua berarti diam. Itulah

14

Ibid,h.87.

20

sebab pisau dinamakan sikin, karena bila diarahkan keleher hewan ketika menyembelih hewan itu diam ; 15 Mawaddah, membina rasa cinta, akar kata mawaddah adalah wadda yang berarti meluap tiba-tiba, terkadang tidak terkendali, karena itulah pasangan-pasangan muda dimana rasa cintanya sangat tinggi, termuat kandungan cemburu, sedang rahma atau sayangnyamasih rendah, banyak terjadi benturan karena tak mampu mengontrol kata cinta yang memang terkdang sulit di kontrol karena intensitasnya tinggi dan sering meluap-luap. 16 b. Menurut Hadits. Ada hal yang dituju perkawinan menurut hadits. yaitu untuk menundukan pandangan dan menjaga faraj (kemaluan). Itulah kenapa nabi menganjurkan berpuasa bagi yang telah sampai umur bila kemampuan materiil belum memungkinkan. 17 ‫ﺼ ِﺮ وَأَﺣْﺼَﻦ‬ َ ‫ﺾ ِﻟﻠْ َﺒ‬ ّ ‫ﻏ‬ َ ‫ع ِﻣﻨْ ُﻜﻢْ اﻟْﺒَﺎءَة َﻓﻠْ َﻴ َﺘ َﺰ ﱠوجْ َﻓِﺈ ﱠﻧ ُﻪ َأ‬ َ ‫ﺸﺒَﺎب َﻣﻦْ ِاﺳْ َﺘﻄَﺎ‬ ‫ﻳَﺎ َﻣﻌْﺸَﺮ اﻟ ﱠ‬ ‫ﺼﻮْ ِم َﻓِﺈ ﱠﻧ ُﻪ َﻟ ُﻪ ِوﺟَﺎء‬ ‫ﻄﻊْ َﻓ َﻌَﻠﻴْ ِﻪ ﺑِﺎﻟ ﱠ‬ ِ ‫ج َو َﻣﻦْ َﻟﻢْ َﻳﺴْ َﺘ‬ ِ ْ‫ِﻟﻠْ َﻔﺮ‬

“Wahai para pemuda, barangsiapa yang telah mampu, hendaknya kawin, sebab kawin itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga

15

Ibid.

16

Ibid.,h.88

17

Ibid.h.89.

21

kemaluan. Kalau belum mampu, hendaknya berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu.” (HR. Bukhari dan Muslim) c. Menurut Akal. Menurut akal sehat yang sederhana, ada tiga yang dituju suatu perkawinan : Pertama, bumi ini cukup luas, kelilingnya ada 40.000 KM, sedangkan garis tengah atau diameternya ada 12.500 KM, wilayah yang demikian luas tentunya harus diurus oleh orang banyak, karena bumi ini Allah nyatakan di buat untuk kita (manusia). Bila orangnya sedikit tentu banyak wilayah yang siasia.

Untuk

meningkatkan

jumlah

manusia

tentunya

harus

dengan

perkawinan/prnikahan. 18 Kedua, bila manusia banyak tentunya harus diwujudkan ketertiban/ keteraturan terutama yangberkaitan dengan nasab, sebab kalau nasab tidak tertib tentu akan terjadi kekacauan kareba tidak diketahui si A anak siapa dan si B anak siapa bila nasab tidak tertata rapi tentu semua akan tidak menentu, tentu ini menjadi awal sebesar-besar bencana. 19 Ketiga untuk ketertiban kewarisan setiap orang yang hidup tentu akan memiliki barang atau benda yang diperlukan manusia,meski hanya sekeping papan atau sehelai kain. Ketika manusia itu wafat tentu harus ada ahli waris

18

Ibid.h.90.

19

Ibid.

22

yang menerima atau menampung harta tersebut. Nah untuk tertibnya pada ahli waris, tentunya harus dilakukan prosedur yuang tertib pula, yakni dengan pernikahan. 20 Tujuan perkawinan yang diinginkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bila kita rasakan adalah sangat ideal karena tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi lahiriah saja tetapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa, Bahwa dengan melangsungkan perkawinan akan diperoleh kebahagiaan, baik materiil maupun spirituil. Kebahagiaan yang ingin dicapai bukanlah kebahagiaan yang sifatnya sementara saja, tetapi kebahagiaan yang kekal, karenanya perkawinan yang diharapkan juga adalah perkawinan yang kekal, yang dapat berakhir dengan kematian. 21 Tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk memenuhi hajat dan tabiat kemanusiaan berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam syariat. Dalam hukum

20

21

Ibid.

Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Tinjauan dari UU Perkawinan No 1 Tahun 1974. Jakarta: PT. Dian Rakyat.1986, hal 20.

23

Islam perkawinan juga bertujuan menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat yang mendirikan suatu rumah tangga yang damai dan teratur. 22 Sedangkan tujuan perkawinan menurut Hukum Adat adalah untuk melahirkan generasi muda, melanjutkan garis hidup orang tua, mempertahankan derajat memasuki inti sosial dalam masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara individu. Menurut Bambang Suwondo mengatakan bahwa tujuan perkawinan menurut Hukum Adat ialah secara sosiologi untuk memperoleh pengakuan dari masyarakat setempat. 23

B. Syarat dan Rukun Perkawinan. Syarat Sahnya Perkawinan Menurut pasal 2 UU No. 1/1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. 24 Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan KHI dalam pasal 4 KHI bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam. Dan dalam pasal 5 KHI bahwa setiap perkawinan harus dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan. Kemudian dalam pasal 6 KHI 22

Thoha, Nasruddin 1967, Pedoman Perkawinan Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1967, hal 16.

23

Bzn B.Ter Haar, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat,Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, hal 158-

24

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bandung: Citra Umbara, 2007.

159.

24

bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. 25 Dalam hal ini hukum Islam mengenal perbedaan antara syarat dan rukun pernikahan. Rukun merupakan sebagian dari hakekat pernikahan itu sendiri dan jika tidak dipenuhi maka pernikahan tidak akan terjadi. 26 Adapun rukun dan syarat perkawinan secara lengkap adalah sebagai berikut: 27 1. Mempelai Laki-Laki / Pria - Agama Islam - Tidak dalam paksaan - Pria / laki-laki normal - Tidak punya empat atau lebih istri - Tidak dalam ibadah ihram haji atau umroh - Bukan mahram calon istri - Yakin bahwa calon istri halal untuk dinikahi - Cakap hukum dan layak berumah tangga - Tidak ada halangan perkawinan 2. Mempelai Perempuan / Wanita - Beragama Islam - Wanita / perempuan normal (bukan bencong/lesbian) 25

Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007.

26

Ahmad Ichsan, Hukum Perkawinan bagi yang Beragama Islam, Suatu Tinjauan dan Ulasan secara Sosiologi Hukum, Pradia Paramita, Jakarta, 1986, h. 31. 27

Ahmad Rofiq, Hukum islam di Indonesia, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, h.71.

25

- Bukan mahram calon suami - Mengizinkan wali untuk menikahkannya - Tidak dalam masa iddah - Tidak sedang bersuami - Belum pernah li'an - Tidak dalam ibadah ihram haji atau umrah 3. Syarat Wali Mempelai Perempuan - Pria dewasa beragama islam - Tidak ada halangan atas perwaliannya - Punya hak atas perwaliannya 4. Syarat-Syarat Sah Bagi Saksi Pernikahan/Perkawinan - Pria / Laki-Laki - Berjumlah dua orang - Sudah dewasa / baligh - Mengerti maksud dari akad nikah - Hadir langsung pada acara akad nikah 5. Syarat-Syarat Akad Nikah Yang Sah : - Ada ijab (penyerahan wali) - Ada qabul (penerimaan calon suami) - Ijab memakai kata nikah atau sinonim yang setara. - Ijab dan kabul jelas, saling berkaitan, satu majelis, tidak dalam ihrom.

26

C. Batas Usia Minimal Perkawinan. Undang-undang negara kita telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun. 28 Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan.29 Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan ketidakmatangan emosi, 30 gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 15 ayat (1), untuk kemaslahatan keluarga 28

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bandung: Citra Umbara, 2007. Pasal 7. 29

Shappiro. F, Mencegah Perkawinan yang Tidak Bahagia. Jakarta: Restu Agung,2000, h.19. 30

Ibid.

27

dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974. Pasal 60 KHI menyebutkan pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundangundangan. Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai, suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami, serta pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan (vide pasal 62, 63, dan 64 KHI). 31

31


28

BAB III BATASAN USIA MINIMAL PERKAWINAN

A. Pandangan Imam Mazhab. Perkawinan ialah Perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang pria dengan seorang seorang wanita, 1 Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia. Sebab dengan perkawinan, dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami-isteri menjadi satu keluarga. Selanjutnya keluarga dapat terus berkembang menjadi kelompok masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dari perkawinan ialah mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Fiqh klasik sebenarnya tidak melarang pernikahan di bawah umur. Pendapat ini didukung oleh mayoritas ulama dari 4 mazhab. Malah Ibn alMundzir menganggap bolehnya pernikahan di bawah umur sebagai ijmak kalau memang kuf` (sekufu). Dalil yang dipakai mayoritas ulama ini ada banyak, salah satunya adalah nikahnya Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah sewaktu masih berumur 6 tahun. 2 ‫ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ أن اﻟﻨﺒﻰ ص م ﺗﺰوﺟﻬﺎ وهﻰ ﺑﻨﺖ ﺳﺖ ﺳﻨﻴﻦ و أدﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ وهﻰ ﺑﻨﺖ‬ ( ‫ )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى‬. ‫ﺗﺴﻊ و ﻣﻜﺜﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﺗﺴﻌﺎ‬ 1

Sayuti Talib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta, UI Press, 1986, hal.73.

2

al-Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî, vol. 9, 6682.

29

“Dari Aisyah R.A, Bahwa Nabi SAW telah menikahi ‘Aìsyah RA sedang ‘Aìsyah berumur 6 tahun, dan berumah tangga dengannya pada saat ‘Aisyah berumur 9 tahun, dan ‘Aisyah tinggal bersama Nabi SAW selama 9 tahun.” (HR Bukhari) Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (hifdzu al nasl). Oleh sebab itu, Syekh Ibrahim dalam bukunya al Bajuri menuturkan bahwa agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak mensyari’atkan pernikahan, maka jalur keturunan akan kabur. 3 Batas umur minimal tidak terdapat dalam berbagai mazhab secara kongkret yang dinyatakan dalam bilangan angka, yang terdapat pernyataan istilah baligh sebagai batas minimalnya. Para ulama mazhab sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan bukti ke baligh-an seorang wanita. Hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haidh kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan maliki menetapkannya 17 tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan usia baligh untuk anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan anak perempuan 17 tahun, pendapat 3

Ibrahim, al Bajuri, Semarang, Toha Putra, vol.2, hlm. 90.

30

Hanafi dalam hal usia baligh ini adalah batas maksimal, sedangkan usia minimalnya adalah 12 tahun untuk anak laki-laki dan 9 tahun untuk anak perempuan, sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki mimpi mengeluarkan sperma, menghamili dan mengeluarkan mani (di luar mimpi),sedangkan pada anak perempuan dapat hamil dan haidh. 4 Balig tidak dapat dipakai sebagai ukuran pasti bagi semua orang, karena masa balig tidak sama. Demikian pula tidak terdapat batas perbedaan umur antara kedua calon mempelai, karena itu terjadilah perkawinan anak kecil dan perkawinan antara dua orang suami isteri yang selisih umurnya sangat mencolok. Sejatinya perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia, sejahtera dan dirhidoi Allah SWT, namun mengapa banyak perkawinan yang mengalami kegoncangan? Kalo kesiapan mental dalam menghadapi aspek kesulitan ekonomi, penghayatan keagamaan tentang hakekat perkawinan mengalami distorsi akibat pasangan itu belum dewasa sungguh-sungguh dalam artian fisik dan psikis. 5 Agama Islam dalam prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan muda usia, namun Islam juga tak pernah mendorong atau mendukung pernikahan usia muda (di bawah umur) tersebut, apa lagi dilaksanakan dengan tidak sama sekali mengindahkan dimensi-dimensi mental, 4 5

Muh. Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, Jakarta : Lentera, 2003, h. 317.

Andi Syamsu Alam, Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan : Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah, Jakarta : Kencanamas Publishing House, 2005, Cet .ke-1, h. 80.

31

hak-hak anak, psikis dan pisik terutama pihak wanitanya, dan juga kebiasaan dalam masyarakat, dengan dalih bahwa toh agama Islam sendiri tidak melarang. Agama sebaiknya tidak dipandang dengan kasatmata, namun lebih jauh lagi agama menekankan maksud dan inti dari setiap ajarannya dan tuntunannya. Dalam masalah pernikahan ini, Islam mendorong hal-hal agar lebih menjamin kepada suksesnya sebuah pernikahan. Yang diminta adalah kematangan kedua belah dalam menempuh kehidupan berkeluarga sehingga adanya saling take and give, berbagi rasa, saling curhat dan menasehati antara kedua belah pihak suami istri dalam mangarungi bahtera rumah tangga dan meningkatkan ketakwaan. 6 Menikah dini yaitu menikah dalam usia remaja atau muda, bukan usia tua, hukumnya menurut syara' adalah sunnah (mandub), 7 Sabda Nabi Muhammad SAW : ‫ﺼ ِﺮ وَأَﺣْﺼَﻦ‬ َ ‫ﺾ ِﻟﻠْ َﺒ‬ ّ ‫ﻏ‬ َ ‫ع ِﻣﻨْ ُﻜﻢْ اﻟْﺒَﺎءَة َﻓﻠْ َﻴ َﺘ َﺰ ﱠوجْ َﻓِﺈ ﱠﻧ ُﻪ َأ‬ َ ‫ﺸﺒَﺎب َﻣﻦْ ِاﺳْ َﺘﻄَﺎ‬ ‫ﻳَﺎ َﻣﻌْﺸَﺮ اﻟ ﱠ‬ ‫ﺼﻮْ ِم َﻓِﺈ ﱠﻧ ُﻪ َﻟ ُﻪ ِوﺟَﺎء‬ ‫ﻄﻊْ َﻓ َﻌَﻠﻴْ ِﻪ ﺑِﺎﻟ ﱠ‬ ِ ‫ج َو َﻣﻦْ َﻟﻢْ َﻳﺴْ َﺘ‬ ِ ْ‫ِﻟﻠْ َﻔﺮ‬ “Wahai para pemuda, barangsiapa yang telah mampu, hendaknya kawin, sebab kawin itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kemaluan. Kalau belum mampu, hendaknya berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu.” (HR. Bukhari dan Muslim) Hadits tersebut mengandung seruan untuk menikah bagi “para pemuda” (asy syabab), bukan orang dewasa (ar rijal) atau orang tua (asy syuyukh). Hanya 6

http://websiteayu.com/nikah-di-bawah-umur-menurut-fiqih-islam

7

Taqiyuddin an Nabhani, An Nizham Al Ijtima’i fi Al Islam,1990, h. 101.

32

saja seruan itu tidak disertai indikasi (qarinah) ke arah hukum wajib, maka seruan itu adalah seruan yang tidak bersifat harus (thalab ghairu jazim), alias mandub (sunnah). Pengertian pemuda (syab, jamaknya syabab) menurut Ibrahim Anis dalam kamus Al Mu’jam Al Wasith adalah orang yang telah mencapai usia baligh tapi belum mencapai usia dewasa (sinn al rujuulah). Sedang yang dimaksud kedewasaan (ar rujulah) adalah “kamal ash shifat al mumayyizah li ar rajul” yaitu sempurnanya sifat-sifat yang khusus/spesifik bagi seorang laki-laki. 8 Istilah pernikahan dini adalah istilah kontemporer. Dini dikaitkan dengan waktu,yakni sangat di awal waktu tertentu. Lawannya adalah pernikahan kadaluwarsa. Bagi orang-orang yang hidup pada awal-awal abad ke-20 atau sebelumnya, pernikahan seorang wanita pada usia 13-14 tahun, atau lelaki pada usia 17-18 tahun adalah hal biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi masyarakat kini, hal itu merupakan sebuah keanehan. Wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun atau lelaki sebelum 25 tahun pun dianggap tidak wajar, "terlalu dini" istilahnya. 9 Disamping itu, sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi Baginda Nabi dalam usia sangat muda. Begitu pula pernikahan dini merupakan hal yang lumrah di kalangan sahabat. Sedangkan menurut Ibnu Hazm diperbolehkan menikahkan anak putri yang masih kecil dengan berpijak pada hadits Nabi

8

kamus Al Mu’jam Al Wasith, 1972, hal. 470.

9

http://khalilah-luthfiyah.cybermq.com/post/detail/9805/pernikahan-dini

33

Muhammad SAW. Sedangkan untuk anak (laki-laki) tidak diperbolehkan menikahkannya sewaktu dia masih belum baligh sampai dia baligh. 10 Bahkan sebagian ulama menyatakan pembolehan nikah dibawah umur sudah menjadi konsensus pakar hukum Islam. Ibnu Syubromah menyatakan bahwa agama melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum usia baligh). Menurutnya, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan. Ibnu Syubromah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks. Memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis, dan kultural yang ada. Sehingga dalam menyikapi pernikahan Nabi Saw dengan Aisyah (yang saat itu berusia usia 6 tahun), Ibnu Syubromah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi Saw yang tidak bisa ditiru umatnya. 11 Wacana yang diluncurkan Ibnu Syubromah dinilai lemah dari sisi kualitas dan kuantitas, sehingga gagasan ini tidak dianggap. Konstruksi hukum yang di bangun Ibnu Syubromah sangat rapuh dan mudah terpatahkan. Pendapat Imam Abu Hanifah yang masyhur adalah bahwa anak dianggap baligh jika sudah berumur 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan menurut Imam Asy Syafi’i dan pengikutpengikutnya, anak laki-laki 10

Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, Beirut, Dar al-Fik bi dimisqor, 1984, vol 9 halaman 6682. 11

http://www.pesantrenvirtual.com-pernikahan-dini-dalam-perspektif-agama-dan-negara

34

ataupun perempuan sama-sama telah baligh sewaktu berumur 13 tahun. 12 Akan tetapi dari beberapa pendapat tersebut ada suatu muatan terpenting yang ingin penulis sampaikan berkaitan dengan batas usia dalam pernikahan, yaitu adanya kesiapan secara fisik, ekonomi maupun mental baik bagi laki-laki maupun perempuan memasuki jenjang kehidupan baru tersebut. Hal ini tidak lain karena dengan ikatan pernikahan akan terbentuk sebuah komunitas baru yang memiliki aturan-aturan yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban, masingmasing pihak harus sadar akan tugas dan kewajibannya, harus toleran dengan penanganan hidupnya, guna mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal dunia akhirat (mawaddha warrahmah). Pada hakekatnya, penikahan dini juga mempunyai sisi positif. Kita tahu, saat ini pacaran yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi acapkali tidak mengindahkan norma-norma agama. Kebebasan yang sudah melampui batas, dimana akibat kebebasan itu kerap kita jumpai tindakan-tindakan asusila di masyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan. Hemat penulis, pernikahan dini merupakan upaya untuk meminimalisir tindakan-tindakan negatif tersebut. Daripada terjerumus dalam pergaulan yang kian mengkhawatirkan, jika sudah ada yang siap untuk bertanggungjawab dan hal itu legal dalam pandangan syara’. 13

12 13

Muhammad Ali As Sayis, Tafsir Ayat Al Ahkam, Muhammad Ali Sabik, 1983, h. 185.

http://www.pesantrenvirtual.com/index.php/islam-kontemporer/1240-pernikahan-dinidalam-perspektif-agama-dan-negara.

35

B. Menurut Kompilasi Hukum Islam. Hukum Islam, dalam hal ini Al Quràn dan hadits tidak menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah. Kompilasi Hukum Islam dalam perumusan ada 4 metodologi yang di terapkan : pertama, Al-Quran dan Hadist sebagai sumber utama : kedua, pendapat atau doktrin mazhab hanya sebagai orientasi, ketiga, mengutamakan pemecahan problema masa kini : keempat, metodedologi kompromistis. 14 Dalam hal usia perkawinan telah di sebutkan dalam Pasal 15 KHI yaitu : Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. 15 Menurut ketentuan di dalam Pasal 15 tersebut, secara jelas KHI telah membatasi umur calon mempelai (calon suami dan istri), sesuai dengan Undang-

14

Djalil, basiq., pernikahan lintas agama dalam persfektif fiqh dan kompilasi hukum islam, ( Jakarta : qalbun salim,2005 ) h. 45. 15


36

Undang yang berada di atasnya yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 angka (1). 16 Undang-undang ini masih memberi ruang bagi orang yang sudah benarbenar dianggap baligh walaupun belum mencapai umur baligh dengan ketentuan orang yang bersangkutan haruslah melaporkan dan memohon kepada pengadilan. Perkara ini ditegaskan Wahbah al-Zuhaylî tujuannya adalah demi menjaga kemaslahatan pemuda-pemudi dalam hal keprawanan dan keperjakaan di dalam pernikahan, dan menjaga mereka daripada terjadi penyimpangan. 17 Walau bagaimanapun, pembatasan ini pada dasarnya tidak ditetapkan secara mutlak. Akan tetapi, orang terkait dapat meminta izin seperti pernyataan yang terdapat di dalam Enactment tersebut. Begitu juga dengan KHI seperti Pasal 15 angka (2) KHI yang menyebutkan bahwa : Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 18 Alasan mengapa ditetapkan umur 19 tahun bagi lelaki dan 16 tahun bagi wanita adalah mengacu pada alasan bahwa umur ini dianggap lebih matang fisik

16


17

al-Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî, vol. 9, 6689.

18


37

dan kejiwaannya. Yang jelas pembatasan ini adalah berdasarkan keadaan yang dijumpai di dalam masyarakat Indonesia. 19

C. Dewasa Menurut Biologis dan Psikologis. 1. Pandangan secara Biologis. Memasuki suatu perkawinan dituntut untuk melibatkan diri secara emosional atau batin, dalam hal ini bahwa individu yang telah memasuki lembaga perkawinan harus mampu mengendalikan dan mengembangkan kebutuhan emosional dengan pasangan hidupnya agar tercapai sebuah suasana rumah tangga yang bahagia, seperti yang menjadi tujuan dari dilaksanakan perkawinan. 20 Karena perkawinan disyari’atkan oleh Islam mempunyai tujuan sangat agung dan mulia, yaitu untuk mewujudkan terbentuknya rumah tangga bahagia dan sejahtera yang diliputi oleh rasa cinta dan kasih sayang yang melahirkan generasi manusia yang sholeh dan sholehah. Sehingga perkawinan yang bahagia dan kekal, perlu dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, agar perkawinan menjadi “Surga Kehidupan” dan bukan sebaliknya. Masa muda dimulai pada usia dua belas tahun dan diakhiri pada usia lima belas tahun, 21 batasan usia secara global berlangsung antara umur 12 dan 21

19

Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2004), h. 70. 20 http://fatqur21.blogspot.com/2009/05/makalah-perkawinan-di-usia-muda.html 21 Konopka. Psikologi Perkembangan Pengantar Dalam Berbagai Bagiannya. Gajah Mada. University Press, (Yogyakarta 1997), h. 241

38

tahun dengan pembagian 12-15 tahun masa muda awal,15-18 tahun masa muda pertengahan, 18-21 tahun masa muda akhir. 22 Secara tradisional masa muda dianggap sebagai “badai dan tekanan” yaitu suatu masa dimana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. 23 Adapun ciri-ciri kedewasaan seseorang cara biologis menurut para ulama adalah sebagai berikut : para ulama ahli fiqh sepakat dalam menentukan taklif (dewasa dari segi fisik, yaitu seseorang sudah dikatakan mukallaf/baligh) ketika sudah keluar mani (bagi laki-laki), sudah haid atau hamil (bagi perempuan). 24 Apabila tanda-tanda itu dijumpai pada seorang anak laki-laki maupun perempuan maka para fuqaha sepakat menjadikan umur sebagai suatu ukuran, akan tetapi mereka berselisih faham mengenai batas seseorang yang telah dianggap sudah dewasa. Akan tetapi berdasarkan ilmu pengetahuan kedewasaan seseorang tersebut akan dipengaruhi oleh keadaan zaman dan daerah dimana ia berada, sehingga ada perbedaan percepat lambatnya kedewasaan seseorang.

22

Monks. Psikologi Perkembangan. Gajah Mada. University Press. (Yogyakarta 1998), h.

262. 23

Elizabeth B. Hurlock. 1994. Psikologis Perkembangan Sepanjang Rentang Kehidupan. Erlangga.(Jakarta 1994), h. 212. 24

Muhammad Ali Assayis, Tafsir Ayat Al Ahkam Al Qur'an, terj. Muhammad Ali Sabiq, 1983, h. 212.

39

2. Pandangan secara psikologis. Ciri-ciri secara psikologis yang paling pokok adalah mengenai pola-pola sikap, pola perasaan, pola pikir dan pola prilaku nampak diantaranya : a. Stabilitas mulai timbul dan meningkat, pada masa ini terjadi banyak penyesuaian dalam aspek kehidupan. b. Citra diri dan sikap pandangan lebih realistis, pada masa ini mulai dapat menilai dirinya sebagaimana adanya, menghargai miliknya, keluarganya, orang lain seperti keadaan sesungguhnya sehingga timbul perasaan puas dan menjauhkannya dari rasa kecewa. c. Menghadapi masalahnya secara lebih matang, usaha pemecahan masalahmasalah secara lebih matang dan realistis merupakan produk dari kemampuan berfikir yang lebih sempurna dan ditunjang oleh sikap pandangan yang realistis sehignga diperoleh perasaan yang lebih tenang. d. Perasaan menjadi lebih tenang, ketenangan perasaan dalam menghadapi kekecewaan atau hal-hal lain yang mengakibatkan kemarahan mereka, ditunjang oleh adanya kemampuan pikir dan dapat menguasai atau mendominasi perasaan-perasaannya serta keadaan yang realistis dalam menentukan sikap, minat dan cita-cita mengakibatkan mereka tidak terlalu kecewa dengan adanya kegagalankegagalan yang dijumpainya, kebahagiaan

40

akan semakin kuat jika mereka mendapat proyek respek dari orang lain atau usaha-usaha mereka. 25 Dari segi psikologi, sosiologi maupun Hukum Islam Pernikahan dibawah umur terbagi menjadi dua kategori. Pertama, pernikahan di bawah umur asli yaitu pernikahan di bawah umur yang benar murni dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk menghindarkan diri dari dosa tanpa adanya maksud semata-mata hanya untuk menutupi perbuatan zina yang telah dilakukan oleh kedua mempelai. Kedua, pernikahan di bawah umur palsu yaitu pernikahan di bawah umur yang pada hakekatnya dilakukan sebagai kamuflase dari kebejatan prilaku dari kedua mempelai, pernikahan ini hanya untuk menutupi perilaku zina yang pernah dilakukan oleh kedua mempelai. Hal ini berarti antara anak dan kedua orang tua bersama-sama untuk menipu masyarakat dengan cara melangsungkan pernikahan yang mulia dengan maksud untuk menutupi aib yang telah dilakukan oleh anaknya. Dan mereka berharap agar masyarakat untuk mencium “bau busuk” yang telah dilakukan oleh anaknya bahkan sebaliknya memberikan ucapan selamat dan ikut juga berbahagia. 26

25 26

2002, h. 20.

Andi Mapreare, Psikologi Remaja, Usaha Nasional, Surabaya, 1982, h. 36-40. Abu Al Ghifari, Pernikahan Dini Dilema Generasi Extravaganza, Mujahid Press, Bandung,

41

D. Faktor Pendorong Perkawinan Usia Muda. Perkawinan usia muda pada umumnya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: 1. Keinginan orang tua yang ingin cepat-cepat mempunyai menantu. 2. Karena ada lamaran dari orang-orang yang di segani dan orang tua khawatir tidak dapat lagi calon sebaik itu. 3. Karena unsur materi yang ingin anaknya berbahagia jika sudah menikah (Berbesan dengan orang kaya dengan mengharapkan anaknya dapat tertolong). 4. Dari yang bersangkutan ingin cepat kawin karena ingin lebih bebas dan mengira hidup berumah tangga lebih nikmat. 5. Terdesak oleh adat istiadat misalnya malu dengan teman sebayanya yang sudah menikah atau orang tua khawatir anaknya menjadi perawan tua atau bujang lapuk. 27 Selain pendapat di atas, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat kita yaitu : a. Ekonomi Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu. Bahwa dengan adanya 27

Aisyah Dahlan, Usia Ideal untuk Menikah, Persiapan menuju perkawinan yang lestari, Jakarta : Pustaka antara, 1996, cet ke- 4, h. 42.

42

perkawinan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan, dan sebagainya). 28 b. Pendidikan Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur. Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya. c. Faktor orang tua Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya. d. Media massa Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian Permisif terhadap seks.

28

Soeryono, Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta:PT. Grafinda.1992, h. 65.

43

E. Dampak Positip dan Negatif Perkawinan Usia Muda. 1. Dampak positif dari perkawinan usia muda sebagai berikut. Pernikahan dini tidak hanya memberikan kerugian-kerugian tetapi juga keuntungan. menyatakan bahwa ada beberapa keuntungan yang bisa ditarik dan diambil manfaatnya dari pernikahan dini, yaitu: 29 a. Menghindari perzinahan Jika ditinjau dari segi agama perkawinan usia muda pada dasarnya tidak dilarang, karena dengan dilakukannya perkawinan tersebut mempunyai implikasi dan tujuan untuk menghindari adanya perzinahan mengurangi pergaulan bebas yang free sex. 30 b. Belajar bertanggung jawab Suatu perkawinan pada dasarnya yaitu untuk menyatukan dua insan yang berbeda baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu dalam kehidupannya suami/istri harus mempunyai konsekuensi serta komitmen agar perkawinan tersebut dapat dipertahankan. Dengan demikian dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa dilakukannya suatu perkawinan akan memberikan motivasi/dorongan kepada seseorang untuk bertanggung jawab, baik pada dirinya sendiri maupun pada orang lain (istrinya). 2. Dampak negatif 29

Umar Nur Zain, dan Djuhari Vincent, Perkawinan Remaja. Jakarta, Sinar Harapan, 1984,

30

Ibid.

hal 92.

44

a. Segi Kesehatan Dilihat dari segi kesehatan, pasangan usia muda dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi serta berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Menurut ilmu kesehatan, usia yang kecil resikonya dalam melahirkan adalah antara usia 20-35 tahun, artinya melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun mengandung resiko tinggi. Ibu hamil usia 20 tahun ke bawah sering mengalami prematuritas (lahir sebelum waktunya) besar kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya cacat bawaan, fisik, maupun mental, penyakit ayan, kebutaan, dan ketulian. Masa muda dimulai pada usia dua belas tahun dan diakhiri pada usia lima belas tahun, batasan usia secara global berlangsung antara umur 12 dan 21 tahun dengan pembagian 12-15 tahun masa muda awal, 15-18 tahun masa muda pertengahan, 18-21 tahun masa muda akhir. 31 secara tradisional masa muda dianggap sebagai “badai dan tekanan” yaitu suatu masa dimana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. 32

31

Monks. Psikologi Perkembangan. Gajah Mada. University Press. (Yogyakarta 1998), h.

262. 32

Elizabeth B. Hurlock. Psikologis Perkembangan Sepanjang Rentang Kehidupan. Erlangga, (Jakarta 1997), h. 212.

45

b. Segi Mental/Jiwa Pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara moral, pada setiap apa saja yang merupakan tanggung jawabnya. (Shappiro, 2000:13) menyatakan bahwa orang-orang yang neurotik adalah seperti kanakkanak. Mereka sering mengalami kegoncangan mental, karena masih memiliki sikap mental yang labil dan belum matang emosionalnya. 33 c. Segi Kependudukan Perkawinan usia muda, ditinjau dari segi kependudukan mempunyai tingkat fertilitas (kesuburan) yang tinggi, keibuan (melahirkan anak) datangnya lebih cepat juga, dan timbullah komplikasi, sehingga kurang mendukung pembangunan di bidang kesejahteraan. 34 d. Segi Kelangsungan Rumah Tangga Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang masih rawan dan belum stabil, tingkat kemandiriannya masih rendah serta menyebabkan banyak terjadinya perceraian.

33

Shappiro. F, Mencegah Perkawinan yang Tidak Bahagia, Jakarta, Restu Agung, 200, hal.13.

34

Ibid,.hal.19.

46

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN BATAS USIA MINIMAL MELAKUKAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIP DENGAN PENDAPAT FUQAHA

A. Persamaan Hukum Islam dengan Hukum Positip. Batas minimal usia melakukan pernikahan menurut hukum positip dan hukum Islam sebenarnya sama-sama mengutamakan kemaslahatan guna tercapainya tujuan dari pernikahan tersebut, walaupun dalam Islam sendiri tidak ada batasan usia minimal melakukan perkawinan tetapi yang menjadi patokan adalah baligh, karena perkawinan yang bahagia dan kekal itu perlu dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, keluarga merupakan unit terkecil yang menjadi sendi dasar utama bagi kelangsungan dan perkembangan suatu masyarakat bangsa dan negara, Oleh karena itu Agama dan Negara memiliki wewenang untuk mengaturnya. Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia pada masa kini dan masa depan. Hukum Islam bersifat humanis dan selalu membawa rahmat bagi semesta alam. Apa yang pernah digaungkan Imam Syatiby dalam magnum opusnya ini harus senantiasa kita perhatikan. Hal ini

47

bertujuan agar hukum Islam tetap selalu up to date, relevan dan mampu merespon dinamika perkembangan zaman. 1 Melakukan pernikahan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak affresiatif terhadap makna nikah dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap kesakralan sebuah pernikahan. Sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan usia muda ini dipengaruhi karena adanya beberapa faktor-faktor yang mendorong mereka untuk melangsungkan perkawinan usia muda atau di bawah umur. 2 Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Perkembangan kehidupan manusia tentunya banyak melalui masa-masa tertentu. Dari masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan kemudian menjadi orangtua, tidak lebih hanyalah merupakan suatu proses wajar dalam hidup yang berkesinambungan dari tahap-tahap pertumbuhan yang harus dilalui oleh seorang

1

Imam Syatibi, al Muwafaqot, Beirut, Darul Kutub Ilmiah, h. 220.

2

http://alfiyah23.student.umm.ac.id/

48

manusia. Setiap masa pertumbuhan memiliki ciri-ciri tersendiri. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Demikian pula dengan masa remaja. 3 Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi. Dampak adalah “akibat-akibat dari

konsekuensi

yang

ditimbulkan

dengan

dilaksanakannya

suatu

kebijaksanaan”. 4 Pasangan usia muda belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan ketrampilan fisik, untuk mendatangkan penghasilan baginya, dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Faktor ekonomi adalah salah satu faktor yang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Rasa ketergantungan kepada orang tua harus dihindari. Utamanya bagi pria. 5 Permasalahan berikutnya adalah baik kebijakan pemerintah maupun hukum agama sama-sama mengandung unsur maslahat. Pemerintah melarang pernikahan usia dini adalah dengan berbagai pertimbangan. Begitu pula agama tidak membatasi usia pernikahan, ternyata juga mempunyai nilai positif.

5

3

http://my.opera.com/diniluphxibum/blog/

4

Poerwadarminto, Kamus Bahasa Indonesia, 1992, hal.24.

http://fatqur21.blogspot.com/2009/05/makalah-perkawinan-di-usia-muda.html

49

B. Perbedaan Hukum Islam dengan Hukum Positip. Batas usia minimal menurut hukum positip disebutkan dalam bilangan angka sesuai dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun. 6 Akan tetapi usia minimal untuk melakukan perkawinan menurut para fuqaha tidak di sebutkan secara kongkret yang dinyatakan dalam bilangan angka, yang terdapat pernyataan istilah balig sebagai batas minimalnya. Dalam hal usia perkawinan telah di sebutkan dalam Pasal 15 KHI yaitu : Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Menurut ketentuan di dalam Pasal 15 tersebut, secara jelas KHI telah membatasi umur calon mempelai (calon suami dan istri), sesuai dengan Undang-

6

ayat 1.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bandung: Citra Umbara, 2007. Pasal 7

50

Undang yang berada di atasnya yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 angka (1). 7 Akan tetapi tidak menutup kemungkinan pernikahan di bawah umur itu dapat di lakukan jika hal tersebut mendapat persetujuan dari orang tua atau wali melalui pengadilan sesuai dengan pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi, ” dalam hal penyimpangan dalam ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita.” 8 Menurut Kompilasi Hukum Islam usia dewasa seseorang adalah 21 tahun, sesuai dengan Pasal 98 Ayat (1) : "Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan". 9 Selain itu dalam Hukum Islam juga dikenal istilah "baligh". Baligh merupakan istilah dalam Hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. "Baligh" diambil dari kata bahasa Arab yang secara bahasa memiliki arti "sampai", maksudnya "telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan". Secara hukum Islam, seseorang dapat dikatakan baligh apabila mengetahui, memahami, dan mampu

7


8

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bandung: Citra Umbara, 2007. Pasal 7 ayat 2.

9


51

membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta telah mencapai usia 15 tahun ke atas dan atau sudah mengalami mimpi basah. Para ulama mazhab sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan bukti ke baligh-an seorang wanita. Hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haidh kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi lakilaki. Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan maliki menetapkannya 17 tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan usia baligh untuk anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan anak perempuan 17 tahun, pendapat Hanafi dalam hal usia baligh ini adalah batas maksimal, sedangkan usia minimalnya adalah 12 tahun untuk anak laki-laki dan 9 tahun untuk anak perempuan, sebab pada usia tersebut seorang

anak

laki-laki

mimpi

mengeluarkan

sperma,

menghamili

dan

mengeluarkan mani (di luar mimpi),sedangkan pada anak perempuan dapat hamil dan haidh. 10 Menurut Helmi Karim tanda-tanda keremajaan atau aqil baligh tersebut adalah: 1. Datangnya masa haid bagi wanita 2. Mimpi senggama bagi laki-laki 3. Berubahnya suara 4. Tumbuhnya bulu ketiak

10

Muh. Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, Jakarta : Lentera, 2003, h. 317.

52

5. Tumbuhnya bulu kemaluan. 11 Menurut Anwar Harjono dalam bukunya Hukum Islam keluasan dan keadilan , ukuran masa aqil baligh adalah umur lima belas tahun atau secepatcepatnya umur dua belas tahun bagi laki-laki dan secepat-cepatnya umur sembilan tahun bagi wanita. Dalam Al-Quran disebutkan tentang cukup umur atau baligh dengan kata Rusyd (cerdas). 12 Allah SWT berfiman: ☺

⌧

⌧ ⌧ ☺

⌧

⌧

“dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”

11

Helmi Karim, dkk., Problematika Hukum Islam Kontemporer. Buku ke II, Jakarta PT. Firdaus,1996, h. 70. 12

222.

Anwar Harjono. Hukum Islam keluasan dan keadilan, Jakarta, PT. Bulan Bintang, 1987, h.

53

Ketika mentafsirkan ayat di atas, Hamka menyatakan baligh al-nikah itu di artikan dengan dewasa, kedewasaan itu bukanlah tergantung kepada umur tetapi bergantung pada umur tetapi bergantung pada kecerdasan atau kedewasaan pikiran. Karena ada juga anak yang usianya belum dewasa, tetapi ia telah cerdik dan mampu dan adapula seseorang yang usianya telah agak lanjut tetapi belum matang pemikirannya. 13 Sedangkan M. Quraish Shihab dalam tafsir al-misbah menyatakan bahwa makna dasar kata rasyada adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Dari sini lahir kata rusyd yang bagi manusia adalah kesmpurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. Mursyid adalah pemberi petunjuk / pembimbing yang tepat. Orang yang telah menyandang sifat itu secara sempurna dinamai Rasyid yang oleh imam al-Ghazali di artikan sebagai “ dia yang mengalir penanganan dan usahanya ketujuan yang tepat tampa petunjuk pembenaran atau bimbingan dari siapapun.” 14 Selain itu juga Allah SWT berfirman : ⌧

⌧

☺ ⌧ ⌧ ⌧

13

14

Hamka, Tafsir Al-Azhar, Jakarta : Pustaka Panjimas,1983, Juz IV, h.266.

M. Quraish Sihab, Tafsir Al-Misbah : Pesan dan Kesan Keserasian Al-Quran, Jakarta : Lentera Hati, 2000, cet ke-1, h. 334.

54

“dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”( An-nuur : 59) Segi pendalilan dari ayat ini adalah bahwa hulm (ihtilam) dijadikan batas kewajiban bagi seorang anak untuk meminta ijin di semua waktu ketika ia hendak memasuki kamar orang tuanya. Ini adalah asal hukum dalam minta ijin (yaitu minta ijin sebelum masuk). Para ulama telah sepakat bahwa ihtilam merupakan tanda kedewasaan bagi anak laki-laki dan perempuan. Al-Haafidh Ibnu Hajar rahimahullah berkata : “Para ulama telah sepakat/ijma’ bahwasannya ihtilaam pada laki-laki dan perempuan mewajibkan dengannya (untuk diberlakukannya) ibadah, huduud, dan seluruh perkara hukum”. 15 Berbeda halnya ketika ia belum mencapai hulm, maka ia hanya dibebankan meminta ijin di tiga waktu saja, dan tidak mengapa baginya jika ia masuk (tanpa ijin) di selain tiga waktu tersebut. Pada masa itu seorang anak mulai berubah sifat, sikap dan pola pikirnya. Biasanya anak tersebut menjadi pemalu dan lebih rajin merawat diri. Sedangkan pola pikirnya menjadi semakin jelas, sehingga anak lebih memahami keadaan diri sendiri. Ia mulai kritis dan mampu mengambil sintesa antara dunia luar dan dunia intern (dunia batiniyahnya sendiri). Secara obyektif anak muda kini mengaitkan

15

Ibnu Hajar al ’Asqalani, Fathul Bari, Beirut , Darul Kutub Ilmiah, , vol.5. h.227.

55

dirinya sendiri dengan dunia luar. Masa pematangan fisik manusia akan berjalan lebih kurang 2 tahun, dan biasanya dihitung sejak haid yang pertama pada wanita, atau sejak seorang pria mengalami mimpi basah atau mimpi indahnya (mengeluarkan air mani pada waktu tidur) yang pertama. Secara tegas mengarahkan hidupnya dan berupaya memberikan isi untuk kehidupannya yang disebut puberitas. Ia berusaha memberi bentuk pada diri sendiri dan mencoba mendidik diri sendiri. Maka sampailah ia pada batas kedewasaannya. 16 Undang-undang negara kita telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun. 17

C. Latar Belakang Perbedaan antara Hukum Positip dengan Pendapat Fuqoha. Ketentuan hukum dalam usia minimal melakukan perkawinan tidak hanya dibatasi oleh ketentuan hukum yang dibuat oleh negara saja, akan tetapi juga mencakup ketentuan hukum Agama (Islam), karena ini menyangkut kemaslahatan bagi agama dan negara. Negara memiliki wewenang untuk mengatur kesejahteraan rakyatnya dengan cara membuat suatu peraturan berdasarkan kondisi yang ada ditengah kehidupan masyarakatnya, itulah yang melatar 16

Kartini Kartono, Psikologi Wanita Gadis Remaja Dan Wanita Dewasa, Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada, 1981, h. 169. 17


56

belakangi berbedanya hukum positip dengan hukum Islam mengenai usia minimal melakukan perkawinan. Alasan mengapa ditetapkan umur 19 tahun bagi lelaki dan 16 tahun bagi wanita adalah mengacu pada alasan bahwa umur ini dianggap lebih matang fisik dan kejiwaannya. Yang jelas pembatasan ini adalah berdasarkan keadaan yang dijumpai di dalam masyarakat Indonesia pada umumnya. 18 sedangkan dalam hukum Islam kita mengenalnya dengan istilah "baligh" padahal usia baligh tersebut tidak bisa dipakai sebagai ukuran pasti bagi semua orang dan kemudian hukum positip memberikan pandangan tersendiri mengenai besaran usia sesuai dengan yang tertulis dalam undang-undang perkawinan. 19

18

Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2004), h. 70. 19

http://bedahukum.blogspot.com/2009/12/kedewasaan-seseorang-berdasarkan.html.

57

BAB V PENUTUP

A.

Kesimpulan. Berdasarkan pada uraian pada penjabaran bab sebelumnya penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut : 1. Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan batas umur perkawinan 19 tahun bagi lakilaki dan 16 tahun bagi perempuan (pasal 7 ayat (1)). 2. Usia minimal melakukan perkawinan menurut para fuqaha tidak di sebutkan secara kongkret yang dinyatakan dalam bilangan angka, yang terdapat pernyataan istilah balig sebagai batas minimalnya.Agama Islam dalam prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan muda usia, namun Islam juga tak pernah mendorong atau mendukung pernikahan usia muda (di bawah umur) tersebut, apa lagi dilaksanakan dengan tidak sama sekali mengindahkan dimensi-dimensi mental, hak-hak anak, psikis dan pisik terutama pihak wanitanya, dan juga kebiasaan dalam masyarakat. 3. Negara memiliki wewenang untuk mengatur kesejahteraan rakyatnya dengan cara membuat suatu peraturan berdasarkan kondisi yang ada ditengah kehidupan masyarakatnya, itulah yang melatar belakangi berbedanya hukum positip dengan hukum Islam mengenai usia minimal melakukan perkawinan.

58

B.

Saran-saran. Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis sampaikan beberapa saran : 1. Agar pemerintah merevisi Undang-Undang dengan berdasarkan pada penelitian yang valid berdasarkan pada kondisi sebenarnya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sehingga dapat terwujudnya tujuan dari pernikahan itu sendiri. 2. Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat melalui

pengajian-pengajian,

kultum,

dan

khutbah

jum'at

sehingga

masyarakat lebih memahami betul tentang apa yang sebenarnya terdapat di dalam undang-undang tersebut. 3. Pembahasan tentang usia perkawinan di masukan dalam mata pelajaran fiqih pada kurikulum Madrasah Aliyah (MA) dan sederajat.

59

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quràn dan terjemahannya Afandi , Ali, Hukum Waris,Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian. Jakarta, Rineka Cipta,1997. Ahmad, A. Psikologis Perkembangan , Jakarta, CV. Rineka Cipta, 1997. Alam, Andi Syamsu, Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan : Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah, Jakarta, Kencanamas Publishing House, 2005. Al Jaziri, Abdu Ar Rahman , Kitab al Fiqih ‘Ala Al Ma’zahib Al Arba’ah, Beirut, Dar Al Fikr, 1969. An Nabhani , Taqiyuddin, An Nizham Al Ijtima’i fi Al Islam, 1990. Dahlan, Abd. Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jilid IV, 1997. Dahlan, Aisyah, Usia Ideal Untuk Menikah, Persiapan Menuju Perkawinan Yang Lestari, Jakarta : Pustaka Antara, 1996. Departemen P dan K. Kamus Besar Indonesia, ( Jakarta : Balai Pustaka , 1990 ) cet-3. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Dept. Agama RI. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,( Bandung : Humaniora Ulama Press. 1992 ) Djalil, basiq., Pernikahan Lintas Agama Dalam Persfektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam, ( Jakarta : Qalbun Salim,2005 ). Djalil, basiq., Tebaran Pemikiran di Tanah Gayo, ( Jakarta : Qalbun Salim,2006 ). Djamali, R. Abdul, Hukum Islam, (Jakarta : Mandar Maju 2002) Elizabeth, Hurlock, Psikologis Perkembangan Sepanjang Kehidupan, ( Jakarta : Erlangga, 1997 ). Hamka, Tafsir Al-Azhar, ( Jakarta : Pustaka Panjimas,1983 ).

60

Harjono, Anwar, Hukum Islam Keluasan Dan Keadilan, ( Jakarta, PT. Bulan Bintang, 1987 ). http://bedahukum.blogspot.com/2009/12/kedewasaan-seseorangberdasarkan.html/data 15 maret 2010 http://khalilah-luthfiyah.cybermq.com/post/detail/9805/pernikahan-dini/25 2010

Maret

Ibrahim, al Bajuri, Semarang, Toha Putra, vol.2, Ichsan, Ahmad, Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam, Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum, ( Jakarta : Pradia Paramita, 1986 ). Karim, Helmi, dkk., Problematika Hukum Islam Kontemporer. Buku ke II, ( Jakarta : PT. Firdaus,1996 ). Kartono, Kartini, Psikologi Wanita Gadis Remaja Dan Wanita Dewasa, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1981 ) Konopka, Psikologi Perkembangan Dalam Berbagai Bagiannya, (Yogyakarta : Gajah Mada University press. 1997). Kuzairi, Ahmad, Nikah Sebagai Perikatan, ( Jakarta : PT, Raja Grafindo Persada, 1995) cet. I. Mapreare , Andi, Psikologi Remaja, ( Surabaya : Usaha Nasional, 1982 ). Monks, Psikologi Perkembangan, (Yogyakarta : Gajah Mada. University Press. 1998). Mudhzar, atho`., dan khaoiruddin., Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern Studi Perbandingan Dan Keberanjakan UU Modern dan Kitab-kitab Fiqh, ( Jakarta : Ciputat Press, 2003 ). Mughniyah, Muh. Jawad, Fiqih Lima Mazhab, ( Jakarta : Lentera, 2003 ). Nuruddin, Amiur, dan Azhari, Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta : Kencana,2004 ). Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Azis Safioedin, Hukum Orang Dan Hukum Keluarga, ( Bandung : Alumni, 1985 ).

61

Rahman, Bakri dan Sukadja, Ahmadi, Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undangundang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW, (Jakarta : Hidakarya Agung,1981 ) Rofiq, Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, ( Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2000) Sabiq, Sayyid, Fiqh As-sunnah. ( Beirut : Daar al-Fikr, 1983 ) cet, III. Jilid II Sihab, M. Quraish, Tafsir Al-Misbah : Pesan dan Kesan Keserasian Al-Quran, (Jakarta : Lentera Hati, 2000 ) Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, ( Jakarta : UI Press, 1986 ) Soeryono, Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, ( Jakarta:PT. Grafinda.1992 ) Suyuthi, Jalaluddin, Jami’ al Shaghir, Darul Kutub Ilmiah, Beirut Syatibi, Imam, al Muwafaqot, Beirut, Darul Kutub Ilmiah. Syihâb, Muhammad bin al-Dîn al-Ramlî, Fatâwâ al-Ramlî bi Hâmisy al-Fatâwâ alKubrâ al-Fiqhiyyah (Beirut: Dâr al-Fikr, 1983) Tahido Yanggo, Chuzaimah, Problematika Hukum Islam Kontemporer, ( Jakarta : Pustaka Firdaus,2002 ) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ( Bandung: Citra Umbara, 2007 ).

BATAS MINIMAL USIA MELAKUKAN PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF IMAM MAZHAB

Recommend Documents