BAPPEDA SEBAGAI ORGAN SENTRAL KEGIATAN PERNECANAAN PEMBANGUNAN DAERAH FAIZAL EZEDDIN. Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara

BAPPEDA SEBAGAI ORGAN SENTRAL KEGIATAN PERNECANAAN PEMBANGUNAN DAERAH FAIZAL EZEDDIN Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara BAB I PENDAHULUAN Dalam pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan suatu perencanaan yang matang agar pembangunan tersebut tidak sia-sia baik setelah selesai ataupun kelak dibelakang hari. Pembangunan yang dimaksud disini adalah pembangunan pada scope yang luas dari suatu daerah. Pada dasarnya pembangunan dari suatu daerah berjalan secara berkesinambungan ini dapat tercapai apabila adanya suatu koordinasi terutama dalam perencanaannya. Adanya suatu koordinasi dalam pembangunan, yaitu dengan tujuan supaya pembangunan dari suatu daerah mempunyai suatu keterkaitan dan kebutuhan terhadap daerah lainnya terutama untuk menjamin terpenuhinya aspirasi dan kebutuhan dasar masyarakat. Menyadari akan hal ini Pemerintah melalui "Keppres no. 27 tahun 1980” membuat suatu keputusan tentang pembentukan badan perencanaan pembangunan daerah dan disusul oleh Surat Keputusan Mendagri no 185 tahun 1980 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Bappeda dan khusus untuk Daerah Sumatera Utara dikeluarkan lagi suatu keputusan dari Mendagri dengan nomor 061.134.22-281 tanggal 20 April 1981 tentang pengesahan Perdasu no. 2 tahun 1981. Jadi dengan demikian dapat dilihat perencanaan pembangunan suatu daerah disamping bertujuan untuk menaikkan tingkat pendapatan daerah juga mencerminkan suatu kebijaksanaan pembangunan Negara secara menyeluruh Meninjau suatu program pemerintah mengenai kelangsungan pembangunan dari Pelita ke Pelita dan penjabarannya menjadi DIP (Daftar Isian Proyek) yang dibuat setiap tahun anggaran pemerintah, baik berupa APBN maupun berupa APBD, sangat dibutuhkan sebagai suatu system pengendalian yang terpadu terutama didalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan rencana pembangunan pada prinsipnya datang usulan dari bawah keatas, ini terutama bagi suatu pembangunan yang akan dinikmati langsung oleh Rakyat, misalnya pembangunan jalan, Irigasi, sekolah-sekolah, pasar dan lainlain. Bagi pembangunan yang tidak dinikmati secara langsung bagi Rakyat, pada umumnya munculnya permintaan dari level menengah atau tingkat Kabupaten dan tingkat Propinsi, masing-masing melalui Asisten Bidang Pembangunan yang diteruskan kepada Bappeda baik melalui Bupati atau pun juga melalui Gubernur, dan bangunan yang dimaksud adalah seperti bangunan Perkantoran, Balai-balai penelitian dan lain-lain. Dengan demikian dapatlah dilihat bahwa Bappeda mempunyai peranan penting dalam perencanaan pembangunan, sesuai dengan tugasnya membantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan dibidang perencanaan pembangunan serta penilaian dan pelaksanaan.

©2004 Digitized by USU digital library

1

BAB II. TUGAS- TUGAS “BAPPEDA” Badan Perencanaan Pembangunan Daerah baik untuk tingkat II (Kabupaten dan kota Madya) maupun daerah tingkat I adalah Badan Staff yang langsung berada dibawah Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepada Daerah tersebut, didalam menentukan kebijaksanaan perencanaan pembangunan serta memberikan penilaian atas pelaksanaannya. II-1. Fungsi BAPPEDA. 1. Menyusun pola dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang dan Pola Umum Pembangunan Lima Tahun. 2. Menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). 3. Menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah atau yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I untuk dimasukkan kedalam program Daerah Tingkat I atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan Nasional. 4. Melakukan koordinasi perencanaan diantara Dinas-dinas satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Oaerah, Instansi-instansi vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan yang berada dalam Wilayah Pemerintah Daerah. 5. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama-sama dengan Bagian Keuangan Pemerintah Daerah dengan koordinasi Sekretaris Daerah. 6. Melakukan koordinasi atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di daerah. 7. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut. 8. Memonitor pelaksanaan pembangunan. 9. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Kepala Daerah. II-2. Susunan Organisasi Bappeda dan Tugas-tugasnya. Bentuk dan susunan organisasi Bappeda yang terdiri dari : 1. Ketua Bappeda. Tugas Ketua Bappeda mencakup : ƒ Membantu Kepala Daerah dibidang tugasnya. ƒ Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. ƒ Mengadakan hubungan dan kerja sama dengan Instansi-instansi lainnya untuk memperlancar pelaksanaan tugas. 2. Sekretaris. Sekretaris membawahi Sekretariat. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan tehnis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Sekretariat adalah suatu unsur staff yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Perencanaan Pembangunan daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, diantara tugas sekretariat adalah : ƒ Menyusun rencana kegiatan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

©2004 Digitized by USU digital library

2

ƒ ƒ

Melakukan urusan keuangan. Melakukan urusan umum.

3. Bidang Organisasi Bappeda ini mempunyai bagian atau bidang-bidang yang berkedudukan membantu Ketua. Bidang-bidang itu terdiri dari : Bidang Penelitian, Bidang Ekonomi, Bidang Sosial Budaya, Bidang Fisik dan Prasarana, Bidang Statistik dan Pelaporan, dan pembagian tugasnya sesuai dengan bidang-bidangnya, antara lain: a. Bidang Penelitian; mempunyai tugas : Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk pembangunan di daerah. Melakukan atau mengkoordinasikan penelitian dibidang ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana serta mengadakan kerja sama penelitian dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya. b. Bidang Ekonomi, mempunyai tugas : ƒ Melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi, serta pengembangan dunia usaha, yang disusun oleh Dinas-dinas daerah, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi vertikal, Kecamatankecamatan dan badan-badan lain yang berada dalam wilayah Daerah Tingkat II. ƒ Melakukan inventarisasi permasalaha dibidang ekonomi serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya. ƒ Melakukan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang ekonomi yang meliputi pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha dalam rangka melaksanakan Repelita Daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kedalam program daerah Tingkat I atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan Nasional. Bidang Ekonomi ini mencakup : ƒ Seksi Pertanian. ƒ Seksi Industri, Pertambangan dan Energi. ƒ Seksi Perdagangan dan Koperasi. ƒ Seksi Pengembangan Dunia Usaha. Masing-masing seksi ini bergerak sesuai dengan bahagianbahagiannya. a. Bidang Sosial Budaya, mempunyai tugas : ƒ Melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan dibidang pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi, serta kependudukan yang disusun oleh Dinas-dinas daerah, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi vertikal, Kecamatan-kecamatan dan badan-badan lain yang berada dalam Wilayah Daerah Tingkat II. ƒ Melakukan inventarisasi permasalahan dibidang sosial budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya. ƒ Melakukan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang sosial budaya yang meliputi pendidikan, mental spiritual, pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi, serta kependudukan dalam rangka pelaksanaan Repelita Daerah, atau

©2004 Digitized by USU digital library

3

proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I untuk diusulkan kedalam program Daerah Tingkat I atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan Nasional. Bidang Sosial Budaya ini terdiri dari : ƒ Seksi Pendidikan, Mental Spiritual dan Pemerintahan. ƒ Seksi Kesejahteraan Rakyat. ƒ Seksi Penerangan dan Komunikasi. ƒ Seksi Kependudukan. d. Bidang Fisik dan Prasarana, mempunyai tugas : ƒ Melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pengairan, perhubungan dan parawisata, tata ruang, dan tata guna tanah, serta sumber alam dan lingkungan hidup yang disusun oleh Dinas-dinas daerah, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi vertikal, Kecamatan-kecamatan dan badan-badan lain yang berada dalam lingkungan Wilayah Daerah. ƒ Melakukan inventarisasi permasalahan dibidang fisik dan prasarana serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya. ƒ Melakukan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang fisik dan prasarana yang meliputi pengairan, perhubungan dan parawisata, tata ruang dan tata guna tanah, serta sumber alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan Repelita Daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I untuk dimasukkan kedalam program Daerah Tingkat I atau diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan Nasional. Bidang Fisik dan Prasarana ini terdiri dari : ƒ Seksi Pengairan. ƒ Seksi Perhubungan dan Parawisata. ƒ Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah. ƒ Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup. e. Bidang Statistik dan Laporan. Bidang Statistik dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan analisa, penilaian, dan laporan hasil pelaksanaan pembangunan di daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, bidang Statistik dan Laporan berfungsi : ƒ Mengumpulkan dan menyusun data hasil pelaksanaan program/proyek pembangunan. ƒ Melakukan analisa dan penilaian bahan dan laporan termasuk laporan berbagai instansi mengenai pelaksanaan/proyek pembangunan. ƒ Menyusun laporan pelaksanaan pembangunan di daerah, dan menyusun laporan Bupati/Walikotamadya Kepala:Daerah Tingkat II mengenai pelaksanaan pembangunan. ƒ Mengolah bahan, serta menyusun statistik dan pelaksanaan pembangunan. Bidang Statistik dan Laporan ini terdiri dari : ƒ Seksi Pengumpulan Data. ƒ Seksi Analisa dan Penilaian. ƒ Seksi Pelaporan. ƒ Seksi Peragaan. Jadi setiap bidang/bagian akan membuat program sesuai dengan bidangnya masing-masing, dalam rangka penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dan kegiatan seluruhnya dari penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahunan, adalah langsung dibawah koordinasi Sekretaris. Daerah, baik untuk Daerah Tingkat I maupun juga untuk Daerah Tingkat II.

©2004 Digitized by USU digital library

4

BAB III TATA -KERJA BAPPEDA Dalam melaksanakan tugasnya seluruh aparat didalam unsur Bappeda bertanggung jawab langsung kepada Ketua Bappeda, dan Ketua Bappeda bertanggung jawab kepada kepala daerah; untuk Daerah Tingkat I Ketua Bappeda bertanggung jawab kepada Gubernur, dan untuk Daerah Tingkat II kepada Bupati / Walikota. Bappeda senantiasa melaksanakan dan memelihara hubungan kerja secara ƒ konsultatif dengan Instansi-instansi Pusat. ƒ secara koordinatif dengan Instansi-instansi tingkat daerah, ƒ disamping itu Bappeda bersama-sama dengan Instansi vertikal didaerah wajib memelihara dan mengembangkan rencana pembangunan di Daerah secara terpadu, antara rencana Nasional di Daerah, dan rencana di Daerah itu sendiri. Hubungan kerja sama Bappeda Tingkat I terhadap Bappeda Tingkat II dan antara Bappeda Tingkat I terhadap Bapenas, sifatnya konsultatif fungsional, tujuannya agar suatu perencanaan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertopang tindih, dan tetap menjaga keselarasan antara rencana Nasional dan Daerah, serta rencana antar Daerah. Sedangkan hubungan kerja Bappeda Tingkat II dengan Bapenas bersifat konsultatif fungsional melalui Bappeda Tingkat I, dan dalam mempersiapkan rencana dan program pembangunan daerah, Bappeda Tingkat II wajib senantiasa memelihara hubungan kerja konsultatif dengan Instansi-instansi di Daerah Tingkat I, dan untuk Tingkat Pusat secara hirarchis, dan terhadap Instansi vertikal di Daerah wajib memelihara dan mengembangkan pembangunan didaerah tersebut secara terpadu. Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bappeda Daerah menyusun dan mengkoordinasikan rencana flapond anggaran masing-masing program. Rapat Koordinasi Bangunan (Rakoorbang) sebagai sarana dalam usaha mengkoordinasikan pembangunan di Daerah, dimaksudkan dan diharapkan dapat membina masing-masing instansi agar saling mengetahui rencana pembangunan satu sama lainnya (Prof.DR.M.Solly Lubis SH.) Tercapainya suatu pembangunan di daerah yang terpadu dan terarah, penggalangan kerja sama antar Bappeda sangat menentukan, dan Bappeda Tingkat II yang harus berperan secara aktif, karena datadata dan kebutuhan secara detail dari suatu daerah, hanya daerah itulah yang lebih mengetahuinya, terutama terhadap mana yang bersifat fasilitas dan mana yang prioritas. Akan tetapi, apapun bentuk fasilitas dan prioritas di daerah Tingkat II, tetap diselaraskan dengan apa yang menjadi fasilits dan prioritas bagi daerah tingkat I, dan yang paling baik pada Rakoorbang diusulkan apa yang menjadi fasilitas dari Daerah Tingkat II, juga menjadi fasilitas bagi Daerah Tingkat I. BAB IV KESIMPULAN Sesuai dengan uraian didepan, dapatlah terlihat dengan jelas, peranan Bappeda sangat besar dalam suatu perencanaan dalam berbagai aspek, tidak terbatas pada pembangunan saja, akan tetapi mencakup sosial, ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Bappeda adalah satu-satunya badan yang mengkoordinir berbagai bentuk perencanaan di daerah-daerah, sehingga pembangunan didaerah dapat berjalan secara lancar dan berkesinambungan dalam bentuk satu keterpaduan, dan terkoordinasi.

©2004 Digitized by USU digital library

5

Dengan adanya Bappeda, penjabaran pembangunan Nasional di daerah daerah akan lebih mengenai sasarannya, karena bappeda didaerah adalah sumber data dari daerah itu sendiri, mulai dari data informasi daerah itu sendiri seperti sumber daya alamnya, sumber daya manusia dan kebudayaan, sampai kepada apa yang sedang berjalan dan kebutuhan apa yang dibutuhkan pada masa mendatang. Pemerintah akan lebih berwibawa jika pembangunan berjalan dengan sukses, tanpa tersendat-sendat dan berkesinambungan tanpa kekosongan kesatuan dan persatuan sikap dan pandangan dapat ditegakkan, sehingga tercapai apa yang dicita-citakan Bangsa Indonesia, yaitu Masyarakat Adil dan Makmur.

PERPUSTAKAAN.

Dikutip dari bahan-bahan : 1. Prof.DR.M.Solly Lubis SH……………………………………………………. Bahan Kuliah. 2. Sumber informasi. dari Bappeda S.U.

©2004 Digitized by USU digital library

6