43
BANTUAN HUKUM SEBAGAI SARANA MENANGGULANGI MASALAH KEMISKINAN STRUKTURAL
_ _ _ _ _ _ _ _ OIeh: Abdurahman,SH. _ _ _ _ _ _ __ Kiranya sudah cukup banyak kita berbicara ten tang masalah kemiskinan dengan segala aspeknya termasuk dalam kaitannya dengan pelaksanaan bantuan hukum. Tetapi dalam kesempatan ini a~a baiknya kita renungkan kembali ungkapan dari R.H. Tawney tentang kemiskinan di Negara Cina seperti diku tip oleh J emes C. Scott dalam kata pendahuluan dari bukunya yang terkenal ten tang Moral Ekonomi Petani: "The district in which the position of the rural population is that. of a man standing permanently up to the neck in water, so that even a ripple is sUfficient to drown him ,,1) Yang artinya kurang lebih demikian, ada daerah-daerah dimana posisi penduduk . pedesaan ibarat orang yang selamanya berdiri terendam dalam air sampai keleher, sehingga om bak yang kecil sekali:pun cukup untuk menenggelamkannya. Apa yang ditulis oleh Tawney ditahun 1931 ten tang Cina menuru t . Scott adalah juga berlaku untuk keadaan di Jawa Timur dan Jawa Tengah pada masa kini. Ungkap an diatas . menggam bark an kepada kita betapa parahnyakeadaan kemiskinan di negara kita atau setidaktidaknya pada beberapa daerah tertentu. Mereka berada dalam suatu posisi •
1).
Scott, James C. The Moral Economy of the Peasant. Rebelion and sUbsistance in Southeast Asia, Yale University Press Ltd. New Haven & London, 1976 p.l.
"yang s~ap untuk tenggelam". Namun demikian betapapun parahnya keadaan dimana bencana kehancuran sewaktuwaktu ak.an datang menimpa mereka akan tetapi mereka tidak sanggup untuk keluar dari kemiskinan yang melilit hidupnya agar mereka dapat mengangkat dirinya dari bawah kemiskinan. Bukannya ia tidak berusaha, usaha mati-matian sudah dijalankan tetapi kondisinya memang sudah cukup parah sekali dan struktur sosial yang menghimpit mereka semakin kuat. Keadaan semacam inilah yang akan menjadi sasaran dari paaa program bantuan hukum yang akan kit a laksanakan pada saat ini. Keberhasilan dari pada program ini adalah tergantung pemahaman kita tentang keadaan nyata dan mereka yang akan kita layani. Masalah tentang kemiskinan sudah banyak dikaji orang. Dalam mengkaji masalah kemiskinan di Negara-negara Asia Selatan dan Tenggara Ajit Chose dan Keith Griffin menyatakan bahwa kemiskinan di negara-negara terse but adalah berarti kdaparan, kekurangan • gizi, ditam bah pakaian dan perumahan 'Yang tidak memadai, tingkat pendidikan yang · rendah, tidak ada atau sedikit sekali kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang ele2 menter dan lain-lain. ) 2).
Ghose, Ajit & Keith Griffin, Rural Poverty and Development, Alternative • in, South and Southeast Asia Some Policy Issues, dalam Development and Change, Volume 11/1980 p. 545 .
•
44
Hukum dan Pembangunan
Selain itu banyak pula dibuat rumusan ten tang kemiskinan ini. Akan tetapi menurut Clerence. 1. Dias siapa yang dimasukkan dalam golongan orang miskin selalu memiliki karekteristik yang sarna yaitu bahwa mereka sarna sekali tidak menguasai harta kekayaan 3 ataup un jasa-jasa pelay iman. ) Dengan m engiku ti pendapatnya Dias maka kemiskin an yang kita lihat disini teru tam a dari ketia daan kesem patan mereka untuk jasa-jasa pelayanan. Bilam ana m asalah kem iskinan ini dikaji dengan m empergunakan metode pendekatan dari Talc ott Parson yang pada umumnya sekarang ini mendominir alam pemikiran dari pada sarjanasarjana ilmu sosial yang terkenal dengan nama "Pendekatan System ,4) akan mem bawa kita pada kesimpulan bah wa segala kesalahan ini pada akhirnya akan bertumpu pada kesalahan individu semata. Mereka miskin karena mereka tidak mau berpikir atau berusaha untuk memperbaiki keadaan hidupn ya. Oleh karena itu pendekatan semacam ini pada akhirnya hanya akan banyak mem berikan justifikasi terhadap struktur masyarakat yang pincang, memberikan justifikasi terhadap status quo dari golongan yang diuntungkan oleh struktur terse bu t. Ketidak puasan para ahli-ahli ilmu sosial terhadap pendekatan sis tern tersebut mendorong orang untuk mencari model-model pendekatan yang lebih relevan. Model p endckata.n yang ditawarkan untuk kep erluan terse but dan yang sekarang bany ak di kc mbangkan adalah apa yang dinamakan •
•
" pendekatan struktural". Pendekatan struktural adalah salah satu pendekatan yang mulai bany ak digunakan terutama untuk menemukan unsurunsur yang pok ok dalam kehidupan masy arakat. Tujuan pendekatan ini adalah mengungkapkan struktur y ang immanent dalam gejala sosial yang dapat diamati dengan cara mengan alisa sistem -sistem y ang terkandung did alam ny a. 5) Walaupun demikian pendekatan struktural ini bukanlah suatu pendekatan yang baru dalam ilmu sosial karen a ia sudah dikenal sejak zamannya Karl Marx dan kemudian berkem bang dalam aneka macam bentuknya. ' Beranjak dari pendekatan struktural ten tang ,kemiskinan, maka pada sekarang lahirlah konsepsi ten tang "kemiskinan struktur", Menurut Prof. Selo Soem ardjan kemiskinan yang dimaksud disini bukanlah kemiskinan • yang dialami oleh seorang individu oleh karena ia malas bekerja atau oleh karena dia terus menerus sakit. Kemiskinan yang demikian itu adalah kemiskinan individual bukan strukturaL Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karen a struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sum ber-sum ber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi 6 mereka. ) Mengapa demikian menurut Soedjatmoko, sebabny a ialah karena kemiskinan itu ada konteks strukturalnya dan struktur-struktur sosial itu 5).
T enritis te rhadap hasil p ene/itian orlentasi sosial budaya di lima dae rah, 6).
4).
Parson , Talco tt . Th e Social Sys tem, The Free Pr e ss , New Yo rk, 1 <)6 4 khuslls paua Ua h V .
Ab durrahman Wahid , e t ai , PenaJ'siran
7) .
Pris ma No. 3 / 198 2 - hal. 2 8 . Se lo Soe m ardjan , K emiskinan struktural dan I'e mbangunan: Kata Pen gantar , ualam Alfian Cs , K emiskinan S trnktll ral suatu bunga rampai, Y lIS Jakarta 19 80 hal. S. So e djatmoko, Dimensi-dimensi struktural k emiskinan. ualam Alfian Op .C it. ha l. 4!l . •
. Kem iskinan Struktural
untu k sebagian me mpengaruhi kemis7 kinan. ) Sekalipun men uru t Soedjatmoko tingkat pengetahuan kita dewasa ini mengenai keanekaragaman wajah kemiskin an ditanah air kita -masih sangat terbatas. Kita tidak tahu strukturstruk tu r sosial dan kebudaayaan kemisIcinan di negara kita. Kita tidak tahu de ngan pasti siapa golongan yang paling miskin, dimana mereka berada dan . sebab m usabab dari pada kemiskinan yang sangat mend~ l am itu. Kit apun tidak mengetahui dengan pasti seeara bagaimana kita meneapainya dan kita tidak akan dapat mengetahuinya selama pengetahuan ten tang kemiskinan tidak dikem bangkan seea8 ra sistimatis. ) Namun dalam kesempat an ini kami meneoba untuk menyoroti juga masalah kemiskinan struktural ini dalam konteksnya dengan pelayanan hukum yang bagaimana yang dapat dilakukan terhadap mereka itu sehingga diperoleh keselarasan . antara keadaan masyarakat yang akan dilayani dengan model pelayanan hukum yang akan diberikan. Selain itu usahakan juga agar program-program yang kit a jalankan dapat dirasakan bukan hanya oleh mereka-mereka yang berperkara saja akan tetapi dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh kelompok mereka. · Atau dengan kata lain dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat dan sedikit banyaknya akan mem bantu mereka keluar dari bawah garis kemiskinan. Kemiskinan struktural bukan dise· babkan oleh tiadanya kesanggupan berp roduksi tinggi, . melainkan oleh se bab eaeat-eaeat struktural didalam masyarakat yang memperlemah kesanggupan masyarakat itu untuk mendistribusikan hasil-hasil produksi didalam masyarakat seeara cukup merata o Pola struktural mekanisme distri•
Xl.
I h i d . I" d .
so .
45 busi seperti ini di dalam jangka panjang akan menghasilkan kelas-kelas sosial yang amat berbeda di dalam hal tingkat kekayaan mereka. 9) Dalam struktural yang timpang tersebut· t«can selalu ada fihak-fihak yang ingin melestarikan struktur tersebut karena ia memang seeara nyata telah banyak memperoleh keuntungan dari kepineangan terse but. Dan oleh karena itu bilamana ada fihak. yang ingin merom bak struktur terse but sarna artinya dengan menggoyahkan kedudukan mereka. Karena itu siapa saja yang -meneoba untuk merombak struktur pasti akan berhadapan dengan kelompok ini yang akan berusaha untuk menggagalkan terjadinya perombakan. Keadaan semaeam ini sebenarnya adalah tidak lain dari penghisapan manusia oleh manusia yang tidak dibenarkan dalam Negara Hukum Republik Indonesia yang berifas~rkan Paneasila. Program penanggulangan yang akan dilakukan terhadap kemiskinan struktural haruslah 'dilakukan secara struktural pula, yaitu dengan eara mengadakan penataan kern bali dan perombakan terhadap struktur masyarakat yang timpang itu walaupun pasti akan pe rhadapan dan mendapat rintangan dari fihak-fihak tertentu yang memperoleh keuntungan dari struktur yang timpang tersebut. Dalam penanggulangan ini menurut Soetandyo Wignyosoe broto, strata sosial, pusat-pusat lokasi kekuasaan posisi penaominasi, pranata pengontrol distribusi sum berdaya, dan letak kekuatan kelompok elit yang ada haruslah ditinjau dan 0l~ .. ~~<1 . . kembali untuk menjamin berlangsungnya redistribusi penda9). ""soetiuldyoWlgnyosoe broto,
Kemiskinan rakyat: suatu permasalahan struktu· ral- dan perlunya her orlen tasi peranar, hukum untuk menghadapinya, Maka·
lah pada Lokakarya Bantuan Hukum Struktural LBH Unair Surabaya, 1981. Januarl 1983
•
46 patan dan sumber daya yang selama ini cenderung tersalur . dan jatuh ketangan golongan kaya dalam porsi yang relatif berkelebihan. Masalah redistribusi sumber daya dan pendapatan dengan demikian bukanlah sekedar masalah ekonomi yang netral sifat• nya, melainkan nyata sekali kalau mem bawa implikasi tin dakan-tindakan politik, kebijakan-kebijakan hukum dan re-institusionalisasi-reinstitusionalisasi berbagai pranata yang telah 10 pernah ada. ) Dari uraian terse but diatas telah tergambar adanya kemungkinan untuk melibatkan hukum atau program pelayanan hukum dalam kerangka yang lebih umum dari program penanggulangan kemiskinan struktural. Bahkan lebih jauh dari itu peranan dari pada hukum sangat menentukan sekali dan secara fungsional ' hukum akan dapat didayagunakan untuk mem bantu mereka-mereka yang sekarang berada dalam kemiskinan struktural untuk dapat lebih meningkatkan hidup mereka menjadi hidup yang lebih baik. Menurut Clerence J. Dias dan James CNPaul hukum dan sumber daya hukum itu akan dapat difungsikan untuk memobilisasi orang-orang miskin yang ada dipedesaan agar dapat mem bangun dirinya sendiri. 11) Apa yang dikemukakan oleh Clerence Dias dan James Paul tersebut diatas adalah sesuai pula dengan pendapat dari pada Prof. Selo Soemardjan yang menyatakan bahwa bantu an terpenting yang dapat diberikan kepada golongan masyarakat yang menderita kemiskinan struktural adalall bantuan agar mereka kemudian mampu membantu di10). ~ bid, hal. 3. 11). Selo Soemardjan, Op.CIt. hal. 1112). Paul, ] ames CN & Clarence J. Dias, Law and Legal Resources in the • mobilization of the rural poor self reliant development, International center for law in Development, 1980.
Hukum dan Pem bangunan
rinya sendiri. 12 ) Dengan demjkjan maka pola pelayanan hukum atau program bantuan hukum yang akan clijalankan disini haruslah mengarah kepada pandangan yang dikemukakan d:atas. Sejalan dengan perkembangan kcinsepsi mengenai kemiskinan strtuktural terse but maka dimulai pula untuk mengadakan perubahan strategi dalam program bantuan hukum kep ada masyarakat miskin. Program ini dikembangkan dengan melihat pada suatu kenyataan bah wa kemiskinan telah mem bawa bencana bagi kemanusiaan, tidak saja secara ekonomis tetapi juga secara hukum dan politis. Seorang yang kaya biasanya akrab dengan kekuasaan, dan pada saat yang bersamaan menterjemahkan kekuasaan dengan keadilan. Sejak dahulu kala kekuasaan selalu dekat dengan kekayaan, dan ini banyak mengakibatkan ketidak- adilan. Pada hal hukum itu harus selalu de kat kepada kemiskinan. Seorang yang miskin dalam harta seharusnya kaya dalam keadilan. 13) Dan untuk menjembatani ketimpangan-ketimpangan dimaksud agar supaya jurang pmisah antara sikaya dan simiskin ~tidak . semakin melebar maka adalah wajar bilamana dilakukan usahausaha untuk melakukan pemerataan keadilan kepada segenap lapisan ma14 syarakat. ) Dititik beratkannya pelaksanaan program · pemberian bantuan hukum ini pada aspek pemerataan kesempatan untuk memperoleh keadilan adalah sejalan dengan anggapan yang dikemukakan oleh Prof. C.J .M. Schuyt seorang ahli sosiologi hukum yang 13). Mulya Lubis, Bantuan Hukum sejarah . dan peranannya (sebuah studi perbandingan) dalam Lima Tahun Lembaga Bantuan Hukum LBH Jakarta , 1976 hal. 33 . 14). Abdurrahman , Peranan bantuan hukum struktural dalam mewujudkan pemerataan keadilan.
•
KemiSkinan Struktural
47
kenamaan yang pernah menyatakan lukannya bukan untuk membantu .godalam suatu pidatonya bahwa suatu longan miskin secara menyeluruh . hipothesa besar dal~ sosiologi hukum Sehubungan dengan itu maka Prof. ialah bahwa pelaksanaan hukum dan Setton Pollock telah memasukkan dapenerapan hukum yang adil artinya lam pengertian bantuan hukum itu yang sarna bagi setiap orang dan yang bentuk-bentuk pelayanan hukum yang berjalan sesuai dengan peraturan dan diartikan sebagai pelayanan hukum daazas hukum, tergantung pada struktur lam rangka pem berantasan kemiskinan sosial yang adil , seperti dikatakannya, "In considering . yaitu struktur masyarakat the type of the staff that would be yang ciri khasnya tiada terdapat pa- required he species a team capable danya perbedaan kekuasaan yang be~ of drafting legislation and speeches, sar yang tidak diatur oleh hukum . negotiating with public and private dalam aneka ragam bentuk dan va- .agencies, planning legislative compaigns riasi. 1S ) Del}gan perkataan lain yang ' speech writing, media relations and lebih sederhana suatu hukum hanya bill watching, and he sump up the dapat dilaksanakan dan diterapkan function to be performed as" anti dengan baik bilamana dalam m asy a- poverty advocacy". "Legal service" rakat terdapat suatu strtuktur yang was thus conceived in terms of an memungkinkan setiap warganya mem- . attact upon .poverty it self as the punyai kesempatan yang sarna un- overriding objective , and the concept tuk mernperoleh keadilan. Selama ma- of poverty was expanded to include sih ada kelompok-kelompok tertentu other characteristic fOIIll of social memperoleh keadilan lebih banyak deprivation . not nacessary confined dari pada kelompok yang lain maka to poverty.17) selama itu pula hukum terse but tidak Sedangkan lebih jauh Prof. Earl akan berjalan dengan baik. Johnson menyatakan bahwa pengerAtas dasar pemikiran semacam ini tian bantuan hukum itu adalah menmaka program bantuan hukum yang cakup kegiatan-kegiatan antara lain: dilaksanakan lebih banyak dititik I ).Social rescue - participation in beratkan pada usaha penyelamatan cordinated social services of forts golongan masyarakat miskin yang ada designed to "rescue" low income dilapisan bawah masyarakat agar ia family units from poverty; . secara keseluruhan dapat menikmati 2) .Econom ic de velopment the creaapa yang menjadi haknya. tion of crediet unions laundromats, • Walaupun sebenarnya program banco-up grocery stores, housing pro- ' tuan hukum bagi golongan miskin jects, and other business entersudah mempuny ai usia yang sangat prises designed to bring more tua sekali karena ia sudah dimulai money into the low income co16 sejak zaman Romawi Kuno. ) tetapi mmunity sifatnya adalah merupakan bantuan hukum individual yaitu untuk meno- 3 ). Community organization - a concerted crive to organize poor people ' long orang-orang miskin yang memerinto groups that could expert 15). Schuyt, c'J.M. Rechtvaardigheid en effectivitet in verdeling van deleven· pressure in the political and private : kans, Roterdam , 1973. economic spheres 16). Cappeletti, Maoro, James Gordley & Earl Johnson Jr. Toward equaljustice 17). Pollock Setton, Legal Aid the first •
-
Legal Aid in Modem Society, Oceania Publication Inc. New York, 1975 .
25 Years, Oyez Publishing, London, 1975 p . 131. Januari 1983
•
•
48
Hukum dan Pembangunan
4 ).Law reform - test cases, legislative advocary and other techniques . directed towards causing changes in the laws and practices which formed the social and economic struc ture of poverty . 18) •
Hal ini sejalan pula dengan apa yang dirumuskan dalam Lawasia Conprence III di Jakarta tanggal 16 - 1 9 J uli 1973 yang menyatakan bahwa bantuan hukum bagi simiskin bukan hanya sekedar soal belas kasihan semata akan tetapi adalah merupakan suatu hak. "legal assinces to the
poor should not merely be vieuwed as a matter charity but as a matter of right. 19) Derigan diadakannya semacam Pusat Hukum masyarakatyang disebut "Judicare" menurut .Dr. Salvador Laurel ' ketua dan pendiri Lembaga Bantuan Hukum Filipina golongan yang tidak mampu akan memperoleh 'pelayanan hukum yang kompoten dan yang merupakan haknya, sehingga dengan cara yang demikian golongan yang tidak mampu ini bukan lagi merupakan obyek akan tetapi merupakan warga masyarakat yang berhak memperoleh keadilan menurut ketentuan hukum . Dan jangan sampai timbul keluh kesah mereka yang menyatakan " You have . .
shown me th e sky to a creature who 'U never do better than crawl ". Anda telah menunjukkan langit kepada kami, akan tetapi adalah gunanya langit bagi seorang mahluk yang tidak • • blsa berbuat selain dari pada metangkak '-' .. Earl , JusHce and re/onn , the fonnative Years of the O.E.O. Legal Service Program, Russel Sage Foundation, 1975 p. 128. 19). Abdurrahman , Beberapa aspek ten· tang bantuan hukum di Indonesia, Program Penunjang bantu an hukum Indonesia (PPBHI) Lembaga Kriminologi UI Jakarta, 1980 hal. 17. 20)-. Abdurrachman, Aneka masalah dalam praktek pen ega kan hukum di Indonesia, Alumni Bandung, 1980 hal. 135-136. I!!). Johnson,
bisa berbuat selain dari pada metang20 kak. ) . Bantuan hukum sebagaimana yang diinginkan . diatas menurut Soerjono Soekanto adalah tellnasuk dalam pola bantuan hukum kesejahteraan. Pada pola ini maka bantuan hukum masuk dalam kebijaksanaan sosial, oleh karena bantuan hukum dapat menjamin golongan-golongan masyarakat yang tidak mampu , agar supaya tidak terlalu tergantung pada kalangan mampu. 21 ) Walaupun menurut pendapatnya apabila dihubungkan dengan kompetensi hukum maka fungsi utama dari bantuan hukum adalah untuk membantu warga masyarakat yang sedang mengalami kesulitan atau sedang mengalami kesulitan atau sedang meng22 aJami masalah huKum. ) Sehingga ia sampai pada kesimpulan bahwa di Indonesia pada dewasa ini yang menonjol adalah bantuan hukum diagnostik dan penyelesaian sengketa. Bentukbentuk bantuan hukum lainnya masih memerlukan pengadaan dan pelaksana23 an yang teratur. ) Bantuan hukum seperti itu pulalah yang disebut oleh Paul Moedikdo Moeliono dalam ceramahnya pada- buIan Agustus 1978 sebagai "bantuan hukum struktural,,24) atau yang dalam bahasa asingnya disebut "structural legal aid ,,25) Hng konsepsinya telah mulai dikembangkan pada Lokakarya bantuan hukum oleh LBH Jakarta 21 ). Soerjono Soekanto & Mustapa Abdul-
.lah, Sosial Hukum dalam Masyarakat, Rajawali Jakarta , 1980 hal. 119. 22). Ibid, hal. 123. 23) . I bid, hal. 129. 24). Reksodiputro, Mardjono, Suatu catatan ten tang bantuan hukum struktural, Makalah pada Lokakarya Bantuan Hukum Struktural Biro Bantuan hukum Universitas Airlangga Surabaya , 1981 hal. 1. 25). Churhill Gregory, Legal Aid in Indonesia, Pusat Dokumentasi . Hukum Universitrs Indonesia, Jakarta, 1978 hal. 2_
Kemiskinan Struktural
49 26
pada bulan Nopember 1978. ) dan dipopulerkan kern bali oleh Wakil Presiden Adam Malik dalam sam bu tannya pada peresmian gedung baru LBH tanggal 10 April 1980 di mana ia menyatakan bahwa bantuan hukum tidak seharusnya mem batasi diri pada kegiatan bantuan hukum individual saja. Tetapi harus pula merupakan , bantuan hukum struktural, yaitu bantuan hukum kepada struktur bawah masyarakat Indonesia yang miskin 27 dan buta hUkum. ) Dan sejak ini orang mu1ai latah untuk berbicara ten tang bantuan hukum struktura1 baik dimengerti maupun tidak dan malah mulai berkembang sebagai kata slogan da1am dunia politik. Berbagai tulisan mengenai hal ini telah dipu blikasikan seperti mi-, 28 salnya dari Adnan Buyung Nasution ) T. Mulya LUbis,29), Milyana W. Ku,
26). Nusantara, Abdul Hakim G. & Mulya' na Kusumah, Beberapa pemikiran menge/wi bantuan Imkum kearah ban· tuan hukum struktural, Alumni Ban· dung 1981, hal. 72. 27). Abdurrachman, Op. Cit, Beberapa aspek
hal. 196. 28). Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum Struktural depan, makalah
suatu
lan gkail
ke-
pada Rapat Kerja Peradin tanggal 26 - 29 Agustus 1980 di Bandung dimuat dalam Majalah Hukum dan Keadilan No_ 15/ 1980 hal. 12 -20, kemudian dalam Adnan Buyung Nasution, Bantuall Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta 1981 hal. 109 - 129_ Bantuan hukum struktural organisasi dan pola ge'r ak,nya, Bulletin Bantuan Hukum No_ 4
Tahun I Ok tober 1981 haL IS - 17. 29). T. Mulya Lubis, Mengapa Banttla/l Hukum Stnlktllral, Dalam Hakim G. Nllsantara dan Mulyana Kusumah, Op. Cit. haL 64 - 71, dimuat juga dalam "langkail telail diayunkall sepulull taillin Lembaga Banttwll Hukwn LBH Jakarta 1981 hal 32 - 42, Bantuan HukunJ stnlktural: Redistribusi kekuasaan dan partisipasi dari bawail,
makalah pada Lokakarya Bantuan Hukllm se Indonesia. PPBHI Jakarta , 1980 dan dimuat pula dalam Majalah Prisllla No_ 5 Tah un 1980 haL 5 I - 61.
sum all 30), Hakim G. Nusantara & Nasrun Yasab ari 31), Mardjono Rekso32 dipou tr0 ) dari penulis sendiri 33 ) dan lain-lain_ Disamping itu beberapa pertemuan ilmiah juga telah diadakan untuk mem bahas persoalan tersebu 1. 34) Secara sederhana dalam salah satu tulisan, kami telah mencoba untuk merumuskan pengertian bantuan hukum struktural ini "sebagai suatu bentuk pelayanan dan pemberian jasa hukum kepada kelompok masyarakat miskin yang dilakukan secara terpadu dengan bentuk-bentuk pelayanan lainnya dengan cara mendayagunakan ,
30). Mu lyana W. Kusumah, Beberapa mas' alah disekitar Bantuan Hukum struktural Kompas 27 Mei 1980 dalam Hakim G. Nusantara & Mulyana W. Kusumah, Ip.ci!. hal 72 - 76 Studi Kebutuhan Hukum, bantuan hukum struktural dan penegakan hak azasi manllsia, hukum dan Pembangunan No. 6/1980 Balltuan Hukllm bagi kelompok miskin, Hukllm dan Keadilan No. 11/1980.
31) . Hakim Nusantara & Nasrun Yasabari, Keadilan buat simiskin, kum struktural, Sinar
bantuan lIu-
Harapan
16
J uni 1980. 32). Reksodiputro, Mardjono, Op.Cit. 33). Abdurrachman, Bantuan Hlikum stnlktural, Kompas 8 Mei 1980, Beberapa , ,
aspek ten tang ' balltuan hukum di Indonesia 1980, Perallan bantuan illlkllll1 stnlkttlral dalam mewlljudkan pemerataall keadilan, Makalah pada ,
Lokakarya Bantuan Hukum struktural LKBN Unlam 1981 Se buah catatan dalam menuju pelaksanaan bantuan hukum struktural, Makalah pada Lokakarya B"antuan Hukulll struktural BBH Unair Surabaya 1981. 34). Lillat antam lam LoKakarya Bantuan Hukum UI-LBH Jakarta 19 Nopember 1978, Diskusi ten tang bantu an hukum struktural rapat kerja Peradin, 29 Agustus 1980 Lokakarya Lembaga Bantuan Hukulll se Indonesia Prapal 20 - 23 Nopelllber 1980 Lokakarya pelaksanaan bantu an hukulll struktural LKBH Fak. Hukum Unlam 28 Februari 1981 Lokakarya Bantuan Hukum Indonesia PPBHI, 17 - 20 Mc!i 1981 Lokakarya Bantuan Hukulll Struklural Un air 7 Nopem ber 1981. Jallllari 1983
50
Hukum dan Pembangunan
hukum dan sum ber daya hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan dengan maksud utltuk merom bak ketimpangan struktural yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan yang telah menyebab35 kan kemacetan pelaksanaan hukum ) Pandangan kami tersebut diatas adalah sejalan dengan konsepsi tentang bantu an hukum struktural dari Adnan Buyung Nasutin dan T. Mulya Lubis walaupun untuk be berapa hal terdapat perbedaa:J. pandangan. Namun dengan memperhatikan pandangan dari dua tokoh bantuan hukum tersebut kit a akan dapat lebih mcmahami apa dan bagaimana bantuan hukum struktural itu . . . f..danan Buyung Nasution dalam bukunya menulis ten tang bantuan hukumstrutural ini sebagai berikut:' "Konsep bantuan hukum struktural lahir sebagai konsekwensi dari pemahaman kita terhadap hukum, Realitas hukum yang kini kita hadapi adalah produk dari prosesproses sosial yang terjadi diatas pola hubungan tertentu dian tara infra struktural masyarakat yang ada. Dus, kalau begitu hukum itu merupakan supra sutruktur yang senantiasa berubah dan . yang merupakan hasil interaksi dian tara infra struktur masyarakat. Oleh karena itu selama pola hubungan diantara infra menunjukkan gejaia yang timpang maka hal yang demikian itu akan semakin mempersulit terwujudnya hukum yang adil. Dalam hal itu maka sebenarnya ketidak adilan, penindasan yang . < amat sering kita jump'ai ditengah masyarakat tidak bersum ber pada faktor adanya tingkah laku individu yang menyimpang dari nOIIlla nonna hak azasi akan tetapi ber-
•
•
, Op. Cit. sebuah Cattitan hal. :t 1.
•
•
sumber pada faktor adanya pola hubungan sosial yang timpang itu. Kalau demikian bantu an hukum struktural berarti akan merupakan rangkaian program baik melalui jalan hukum maupun jalan halal lain yang diarahlan bag! perubahan pada hubungan yang menjadi dasar kehidupan sosial menuju pola hubungan yang lebih sejaj ar. Hal ini merupakan prasyarat bagi pengembangan hukum yang mem berikan keadilan bagi mayoritas kaum miskin di Indonesia. lni berarti konsep bantu an hukum struktural dikembangkan dalam kon teks pem bangunan masyarakat adil dan mak36 mur. ) Sedangkan T. Mulya Lubis menyebutkan ada tujuh ciri yang harus dimiliki oleh bantuan hukum struktural, yaitu: 1. Sifat bantu an hukum haruslah struktural. Artinya bantuan hukum haruslah sepenuhnya memihak pada pinggiran dalam menghadapi Pusat. Bantuan Hukum sutruktural haruslah mengutamakan bantuan hukum kepada perorangan tidak sarn a sekali tertutup, tetapi akan diutamakan kasus-kasus yang mengandung konflik struktural, konflik an tara Pusat lawan •Pinggiran. Konflik antara dengan majikan bisa terjadi an tara seorang majikan dengan seorang buruh ietapi implikasinya bisa struktural dalam arti bisa meru. bah pada hubungan antara majikan dengan buruh . Disini mungkin kita sudah harus berfikir ten tang diskriminasi positif, suatu pemihakan total kepada kasus-kasus yang mempunyai dampak struktural. 2. Sistim hukum kita juga harus diru bah dalam arti aksi-aksi hukum kelompok atau aksi hukum struktural harus mulai dimungkinkan. 36). \ Adnan Buyung Nasution, Op.Cit. Bantuan Hukum, hal. 126 - 127 .
,
Kemiskinan Struktural
Hukum acara kita sudah harus secara konsekwen memperlakukan asas peradilan yang murah, cepat sederhana dan terbuka. Birokrasi di Pengadilan kita harus segera dihapuskan dan adalah mutlak pengadilan itu dikem balikan pada rakyat dalam arti tjdak lagi memihak ke Pusat. Rasa keadilan adalah rasa keadilan yang mengarah pada perom bakan kesenj angan-kesenjangan struktural, dan ini berarti suatu pemihakan total kepada pinggiran selama berproses itu dikuasai oleh birokrasi yang panjang maka selama itu pula akan bertindak sebagai bagian dari pus at yang menindas • • pmggrran. 3. Sifat bantuan hukum kita haruslah menjadi rural disamping tetap berurusan dengan urban. Bantuan hukum harus lebih banyak dipedesaan dipinggiran. Krena memanglapisan yang tertindas itu lebih banyak dipinggiran. Kalau bantu an hukum yang orientasinya rural ini bisa didayagunakan, maka posisi pusat akan lebih mudah digoyahkan. Dengan demikian kita terlibat dengan percepatan penyelesaian konflik 'struktural antara pusat pinggiran.
•
4. Sifat bantuan hukum haruslah aktif. Bantuan hukum bukan lagi rumah .sakit yang menunggu, tetapi haruslah bantu an hukum berjalan dari satu temp at ketempat lain tempat dikota dan didesa. Disini apa yang disebut "barefood lawyer" itu menjadi suatu yang harus.· Kalau perlu untuk bantuan hukum kemungkinan pengiklanan tidak dilarang. Kebisuan rakyat pinggiran yang sebagian karena ketidak tahuan ak;m hukum (inorance of law) haruslah diterobos. Lagi pula iklan bantuan hukum mungkin akan memperbanyak pintu masuk ke
51 Lembaga Bantuan Hukum. 5. Bantuan hukum harus mulai mendayagunakan pendekatan-pendekatan diluar hukum atau bukan hukum: extralegal approach, Karena • memang dimensi konflik strukturru antara Pusat-Pinggiran memang penuh dengan hal-hal sosial, politik, ekonomi bahkan budaya. Pendekatan hukum semata bisa mem buat bantuan h1:lkum menjadi sempit, dan bukan mustahil counter productive . Jadi suatu delegalisasi bantuan hukum itu harus segera dilakukan. 6. Bantuan haruslah mulai membuka diri terhadap organisasi sosial yang bukan hukum. Suatu' koordinasi kegiatan' adalah jawaban yang harns ditempuh. Ketidak adilan pola hubungan an tara Pusat Pinggiran itu begitu kompleks dan menyeluruh, sehingga aksi dari Pinggiran juga harus pula menyeluruh. Disini keiku tsertaan organisasi buruh, tani nelayan, pers dan sebagainya harus segera dimulai. 7. Bantuan hukum untuk bisa effek. tif haruslah menjadi suatu gerakan sosial yang bertujuan tidaksaja p ada konsien tisasi sosial, p6litik, ekonomi dan budaya, tetapi justru harus menciptakan "power resources" untuk menghadapi pusat yang menindas. Penciptaan "power Resources" di Pinggiran adalah tujuan 37 dari Bantuan Hukum Struktura1. ) Dari pendapat tersebut diatas maka jelaskah kepada kita bahwa hanya dengan melalui bantuan hukum strukturallah kemiskinan struktural itu akan dapat dihadapi dalam rangkaian -program-program' hukum. Mengapa demikian karen a menurut Mulya Lubis bila kita berbicara mengenai bantuan 37). Mulya Lubis. Op.Cit. BlVltu"'l Hukum
Struktural redistrlburi, haI.19 -
21.
Januarl 1983
'52
- Hukum dan Pembangunan
hukum strtuktural sebetulnya kita serta mem buka telinga dan mata ber1::Jicara m'oogenai upaya penyem buh- rakyat miskin. Kelima menumbuhkan 38 an ketidak adilan hukum kita. ) De- kesadaran menggugat secara kolektif, ngan diadakannya perombakan secara tidak lagi secara pribadi. Keenam struktural ini maka pelaksanaan hu- m em buat lembaga bantuan hukum sekum akan lebih 1empang jalannya, bagai ' Iem baga bantuan hukum berjadan pelaksanaan hukum yang benar Ian dari satu tern pat ketempat lain. senantiasa berorientasi kepada kepen- Dan ketujuh memusatkan gerakan bantingan rakyat banyak. Berarti secara tuan hukum didesa-desa dijantung langsung maupun tidak langsung akan struktur bawah, bulan dikota-kota. 39 ) melepaskan golongan miskin dari be- Kemudian dapat pula ditambahkan lenggu kemiskinanilya dan sekaligus oleh karena bantuan hukum strukakan mengangkat hidupnya dari ba- tural adalah merupakan suatu konsep yang masih belum final maka adalah wah garis kemiskinan. Kemudian sebagai penutup dari pa- merupakan kewajiban kita bersama da uraian ini, patut pula disimak apa untuk mengem bangkannya secara ·leyang dikatakan oleh Mulya Lubis bih konsepsional. Untuk itu kami dalam tulisannya terse but bahwa ban- sarankan untuk adanya suatu penelituan hukum strukturaldiatas me- tian dan pengkajian yang mendalam nuntut banyak hal dari kita semua. bukan saja berkenaan - dengan ' segiPertama mesti ada kern au an politik segi yuridis program yang akan didari pemerintah untuk menyatakan implementasikan, tetapi juga aspekke be rfihakk an yang total kep ada struk- aspek sosial, politik, ekonomi dan tural bawah. Ini adalah "conditio budaya yang dominasinya cukup besar sine qua non" tanpa itu tidak mung- dalam pelaksana~n bantuan hukum • kin kita bisa berjalan. Kedua mesti su truktural. Dengan cara demikian ada program legislatif yang merom- barulah kita dapat merumuskan konbak bantuan hukum individual menja- sepsi tentang bantu an hukum sturukdi bantuan hukum struktural yang tural secara Ie bih operasional yang 40 lebih dari "class action". Ketiga me- siap untuk dilaksanakan. ) Dan nyadarkan rakyat struktural ba_wah dengan cara demikian ini pulalah akan hak-haknya dibidang politik, konsep ten tang bantuan hukum strukekonomi, hukum bahkan kultural. tural akan dapat lebih dimasyarakatlni suatu proses konsien tisasi yang kan ditengah-tengah masyarakat Indo• mutlak harus dimulai. Keempat turut nesla. -
38) Mulya Lubis, Op.Qt. Mengapa bantuan hukum struktural. Hakim Nusantara, hal. 64.
39). I bid, hal. 70. 40). Abdurrachman, Op,Cit. Beberapa ca· tatan hal. 22 . ,
•
-,• '.
