BANKSENTRAL BANK INDONESIA

BANKSENTRAL BANK INDONESIA

BANKINDONESIA

IndependensiBank Indonesia BUDGET

• Policy • Operasional (BPK & BSBI)

LEGAL

INSTITUSIONAL • BI sbg Lembaga Negara

INDEPENDEN

• Pasal 23D UUD 1945 • Ada UU tersendiri sbg landasan hk, yi : UU No. 23 tahun 1999 sbgm tlh diubah dg UU No. 3 Tahun 2004 • Adanya jaminan bhw : • Pihak lain dilarang melakukan campur tangan • BI wajib menolak & mengabaikan campur tangan

• Hub ketatanegaraan

PERSONAL • • • •

Pemilihan oleh DPR Persyaratan kompetensi profesional Periodisasi masa jabatan yang tidak terkait dengan kabinet Dijaminnya hak untuk menolak intervensi (Ps 9)

INSTRUMEN Piranti moneter : • Operasi Pasar Terbuka • Tingkat diskonto • Cadangan wajib minimum

MISI,VISI DANSASARAN STRATEGISBANK INDONESIA • Misi : Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan. • Visi : Menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya (kredibel) secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil. • Nilai-Nilai Strategis Kompetensi - Integritas - Transparansi - Akuntabilitas Kebersamaan (KITA - Kompak)

SasaranStrategis Sasaran strategis jangka menengah panjang, yaitu : • Terpeliharanya Kestabilan Moneter • Terpeliharanya Stabilitas Sistem Keuangan • Terpeliharanya kondisi keuangan Bank Indonesia yang sehat dan akuntabel • Meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen moneter • Memelihara SSK : (i) melalui efektifitas pengaturan dan pengawasan bank, surveillance sektor keuangan, dan manajemen krisis serta (ii) mendorong fungsi intermediasi • Memelihara keamanan dan efisiensi sistem pembayaran • Meningkatkan kapabilitas organisasi, SDM dan sistem informasi • Memperkuat institusi melalui good governance, efektivitas komunikasi dan kerangka hukum • Mengoptimalkan pencapaian dan manfaat inisiatif Bank Indonesia.

TUJUAN DAN TUGAS BANK INDONESIA • Tujuan Tunggal mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah ( kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, dan kestabilan terhadap mata uang negara lain). • Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya.

TUJUAN DAN TUGAS BANK INDONESIA • TigaB idangTugas Utama: 1.Menetapkandan melaksanakan kebijakanmoneter 2.Mengaturdan menjagakelancaran sistem pembayaran 3.Mengaturdan mengawasibank • perlu diintegrasiagar tujuan tunggaldapat dicapais ecaraefektif dan efisien

TentangBank Indonesia Mencapai dan memelihara kestabilan rupiah

Tujuan

Tugas

Organisasi

Menetapkan & melaksanakan kebijakan moneter

Mengatur & mengawasi Bank

Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

• 37 Kantor Bank Indonesia • 4 Kantor Perwakilan (Singapore, New York, Tokyo, London) • 5.981 pegawai (as of December 31, 2005)

TUGAS I : MENJAGA KESTABILAN NILAI RUPIAH INFLASI = Peningkatan harga secara umum

Inflasi akan menurunkan daya beli

BI berusaha untuk menjaga tingkat inflasi agar tidak tinggi

TUGAS 1. MENETAPKAN DAN MELAKSANAKANK EBIJAKAN MONETER • Arah kebijakan didasarkan pada sasaran laju inflasi yang ingin dicapai (inflation targeting) dengan memperhatikan berbagai sasaran ekonomi makro lainnya, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. • Intermediate target  suku bunga (BI Rate). • Monetary Instruments (indirect approach): 1. Open Market Operetion, 2. discount rate, 3. reserve requirement.

• Pendekatan pegendalian moneter secara tidak langsung ini telah dilakukan sejak 1983 dengan mekanisme operasional yang disesuaikan dengan dinamika perkembangan pasar uang di dalam negeri.

OPENMARKET OPERATION • Operasi Pasar Terbuka (OPT) dilaksanakan untuk mempengaruhi likuiditas rupiah di pasar uang, yang akan mempengaruhi tingkat suku bunga. • OPT dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui penjualan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Intervensi Rupiah. • Penjualan SBI dilakukan melalui lelang sehingga tingkat diskonto yang terjadi benar-benar mencerminkan kondisi likuiditas pasar uang. • Sedangkan kegiatan intervensi rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menyesuaikan kondisi pasar uang, baik likuiditas maupun tingkat suku bunga.

RESERVEREQUIREMENT • Kebijakan ini mewajibkan setiap bank mencadangkan sejumlah aktiva lancar yang besarnya adalah persentasi tertentu dari kewajiban segeranya. • Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar 5% dari dana pihak ketiga yang diterima bank, yang wajib dipelihara dalam rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. • Apabila Bank Indonesia memandang perlu untuk mengetatkan kebijakan moneter maka cadangan wajib tersebut dapat ditingkatkan, dan demikian pula sebaliknya.

BIas theLender ofThe LastResort • Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek yang disebabkan oleh terjadinya mismatch dalam pengelolaan dana. • Pinjaman tersebut berjangka waktu maksimal 90 hari, dan bank penerima pinjaman wajib menyediakan agunan yang berkualitas tinggi serta mudah dicairkan dengan nilai sekurangkurangnya sama dengan jumlah pinjaman.

KEBIJAKANNILAI TUKAR • Nilai tukar yang stabil diperlukan untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan kegiatan dunia usaha. • Secara garis besar, sejak tahun 1970, Indonesia telah menerapkan tiga sistem nilai tukar, yaitu fixed / pegged exchange rate system (1970 – 1978), managed-floating exchange rate system ( 1978 – 1997), free floating exchange rate system (14 Agustus 1997 - …). • Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia pada waktu-waktu tertentu melakukan sterilisasi di pasar valuta asing, khususnya pada saat terjadi gejolak kurs yang berlebihan.

PengelolaanCadangan Devisa • Cadangan devisa merupakan posisi bersih aktiva luar negeri Pemerintah dan bank-bank devisa, yang harus dipelihara untuk keperluan transaksi internasional. • Dalam mengelola cadangan devisa ini, Bank Indonesia lebih mengutamakan tercapainya tujuan likuiditas dan keamanan daripada keuntungan yang tinggi. • Bank Indonesia tetap mempertimbangkan perkembangan yang terjadi di pasar internasional, sehingga tidak tertutup kemungkinan terjadinya pergeseran dalam portfolio komposisi jenis penempatan cadangan devisa. • Bank Indonesia menerapkan sistem diversifikasi (untuk pengendalian resiko) berdasarkan jenis valuta asing dan berdasarkan jenis investasi surat berharga.

TUGAS 2. MENGATUR DAN MENJAGA KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN UU Bank Indonesia no. 23 / 1999 Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

Sasaran : Sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal

Peran Bank Indonesia Regulator,Pengawasan, Operator, Peserta, Fasilitator Pengembangan SP

TUGAS 2. MENGATUR DAN MENJAGA KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN •

Sesuai dengan Undang- Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. UU No.23 tentang Bank Indonesia (Pasal 1) “Sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.”

• Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran. • Bank Indonesia berwenang melaksanakan, memberi persetujuan dan perizinan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran seperti sistem transfer dana baik yang bersifat real time, sistem kliring maupun sistem pembayaran lainnya (misalnya sistem pembayaran berbasis kartu).

MEKANISME PENCETAKAN UANG KARTAL BI memesan pencetakan uang kepada Perum Peruri

Perum Peruri Mencetak uang sesuai pesanan BI

Uang selesai dicetak dan diperiksa

Uang siap untuk diedarkan

PERENCANAAN

PENGADAAN

PENGEDARAN

PENCETAKAN

KAS BI

BANK

MASYARAKAT

RUANG LINGKUP TUGAS DI BIDANG PENGEDARAN UANG

TUGAS 2. MENGATUR DAN MENJAGA KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN • Pengembangan sistem pembayaran mengacu pada Blue Print Sistem Pembayaran Nasional yang diarahkan pada pengurangan risiko pembayaran antar bank dan peningkatan efisiensi pelayanan jasa sistem pembayaran. National Payment System Blue Print, Bank Indonesia : A Payment System is a set of contractual arrangements, operating facilities and technical mechanism used for presentation, authentication, and acceptance of payment orders, and discharge of the resultant financial obligation through the exchange of value between individuals, banks and other entities domestically and cross-border

TUGAS 2. MENGATUR DAN MENJAGA KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN • Pada sistem pembayarannon tunai, saat ini penyediaanlayanan jasa pembayaran sebagianbesar dilakukanoleh perbankan baik melalui rekeningbank di Bank Indonesia,hubungan bilateral antar bank maupunmelalui jaringan internal bank yangdimilikinya.

KOMPONENSISTEM PEMBAYARAN • • • • •

Instrumen/ Alat Pembayaran MekanismePembayaran Kelembagaan InfrastrukturTeknologi Hukum

KOMPONENSISTEM PEMBAYARAN Hukum : • Mencakup undang-undang, dan peraturan-peraturan yang terkait dengan Sistem Pembayaran. Termasuk juga aturan main berbagai pihak yang terlibat, misalnya antar bank, antar bank dan nasabah, antar bank dan bank sentral dll. • Menjamin adanya aspek legalitas dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran. Ketiadaan perangkat hukum tertentu dapat menghambat pengembangan suatu Sistem Pembayaran. • Contoh : - pengaturan antara bank dengan nasabah, antar bank, bank dengan bank sentral, pengaturan lembaga, kliring dll

KOMPONENSISTEM PEMBAYARAN Kelembagaan : Meliputi berbagai lembaga yang secara langsung-maupun tidak langsung berperan dalam penyelenggaraan SP a.l : bank sentral, bank, lembaga keuangan, kantor pos, lembaga kliring, pasar modal, penyedia jasa jaringan komunikasi, penerbit kartu kredit, dll.

Instrumen Pembayaran: Tunai : uang kertas dan uang logam Non-tunai : - paper based (cek, BG, nota debet, nota

kredit dll) - card based (ATM, kartu kredit, kartu debit dll) Paper Based

Card Based E-Money

KOMPONENSISTEM PEMBAYARAN Mekanisme Operasional :

Sistem dan mekanisme operasional idealnya harus dapat menjamin kelancaran dan keamanan perpindahan dana, serta kepastian penerimaan dana oleh pihak penerima. Mekanisme operasional yang termasuk dalam komponen ini antara lain sistem RTGS, kliring, sistem transfer antar bank dan settlement.

Infrastruktur teknis : Berbagai komponen teknis untuk memproses dan melakukan transfer dana seperti message format, sistem komputer Hw & Sw, jaringan komunikasi, sistem back-up, disaster recovery plan dan lain-lain.

METODE SETTLEMENT Net Settlement

Gross Settlement

► Proses settlement untuk seluruh transfer dana dilakukan secara net, secara berkala atau pada akhir hari ► Kebutuhan likuiditas terakumulasi secara berkala atau pada akhir hari

► Proses settlement dilakukan

► Kemungkinan terjadi kegagalan settlement, karena netto kewajiban > saldo rekeninig giro bank

► Mengedukasi Treasury Bank untuk lebih profesional dan disiplin dalam pengelolaan likuiditas

pertransaksi secara real-time Informasi posisi likuiditas realtime. Mengurangi risiko kegagalan settlement

► Kebutuhan likuiditas tersebar sepanjang sistem berjalan

MEKANISMERTGS SISTEM BI-RTGS adalah: Proses penyelesaian akhir transaksi (settlement) pembayaran yang dilakukan per transaksi (individually process/gross settlement) dan bersifat real time (electronically processed), dimana rekening bank peserta dapat didebit/dikredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran. Sistem BI-RTGS mulai diimplementasikan di seluruh Indonesia pada bulan Oktober 2000

MEKANISMERTGS RTGS sebagai “Settlement Processor” seluruh transaksi pembayaran yang melibatkan rekening giro bank

Settlement for Clearing Figure Settlement for Rp., dari •Transaksi For-Ex •Pembayaran Cross-Border

CH SISTEM RTGS Card Based

Payment Settlement, transaksi jual-beli surat-surat berharga

MEKANISME RTGS

Rekening- Rekening Bank Umum

Penyelengara BI

Bank A

Bank B

Komputer Pusat Bank Indonesia • Check Dana RK Bank • Terjadi Grid Lock - Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) - Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP)

MEKANISME KLIRING Dasar Hukum Penyelenggaraan Kliring Bank Indonesia UU BI No.23 tahun 1999 :

Pasal 16: “Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antar Bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing”. Pasal 17 (1): “Penyelenggaraan Kegiatan Kliring Antarbank Dalam Mata Uang Rupiah Dan Atau Valuta Asing Dilakukan Oleh Bank Indonesia Atau Pihak Lain Dengan Persetujuan Bank Indonesia” Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.1/3/PBI/1999 : Memuat aturan umum kliring Surat Edaran Bank Indonesia : Memuat aturan teknis mengenai penyelenggaraan kliring (sistem kliring, warkat, biaya kliring dll.)

MEKANISME KLIRING Bank A

Cek/BG Bank D

Bank B Transfer ke Bank C

Transfer ke Bank C

Transfer ke Bank C Transfer ke Bank B

Bank D

Cek/BG Bank A

Penyelenggara Kliring Transfer ke Bank B Transfer ke Bank D

Cek/BG Bank C

Transfer ke Bank A Transfer ke Bank B

Cek/BG Bank A

Bank C

• Pertukaran warkat dan perhitungan tagihan antar bank dilakukan di penyelenggara kliring • Penyelesaian tagihan antar bank dilakukan di rekening bank yang ada di Penyelenggara Kliring (Bank cukup membuka rekening di Penyelenggara Kliring).

PERHITUNGANMULTILATERAL NETTING DALAMK LIRING Kewajiban ()

Tagihan ()

(total nilai warkat debet yang diterima serta NK yang diserahkan)

(Total nilai warkat debet yang diserahkan serta NK yang diterima)

Bank A

Bank A

Bank B

Bank C

Bank D

Total Kewajiban

90**)

40

80

210

0

0

70

20

70

Bank B

70*)

Bank C

0

50

Bank D

10

30

70

80

170

110

Total Tagihan

110 100

460

*)

Tagihan bank A kepada bank B = Kewajiban bank B kepada bank A (misalkan bank A menyerahkan x lembar warkat debet kepada bank B dan menerima y lembar warkat kredit dari bank B dengan total nilai nominal (x+y) sebesar 70) **) Kewajiban bank A kepada bank B = Tagihan bank B kepada bank A (misalkan bank A menerima x lembar warkat debet dari bank B dan menyerahkan y lembar warkat kredit kepada bank B dengan total nilai nominal (x+y) sebesar 90)

Bank A

(didebet)

80-210 = (130)

Netto = Total Tagihan – Total Kewajiban Bank B Bank C Bank D (dikredit)

(dikredit)

(didebet)

Total

170 -70 =100

110 –70 = 40

100 –110 = (10)

0

PengawasanSistem Pembayaran • Bank Indonesia memiliki tanggung jawab agar masyarakat luas dapat memperoleh jasa sistem pembayaran yang efisien, cepat, tepat dan aman. • Fungsi pengawasan sistem pembayaran ini selain berwenang untuk memberikan izin operasional terhadap pihak yang menyelenggarakan kegiatan di bidang sistem pembayaran, juga berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran baik yang dilakukan oleh Bank Indonesia maupun pihak lain di luar Bank Indonesia.

TUGAS3. MENGATURDAN MENGAWASIBANK • Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. • Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuanketentuan perbankan dengan prinsip kehati-hatian. • Selain memberikan dan mencabut izin usaha bank, Bank Indonesia juga dapat memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, serta memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

TUGAS3. MENGATURDAN MENGAWASIBANK • Bank Indonesiamelakukan pengawasan langsungmaupun tidak langsung. • Pengawasanlangsung dilakukanbaik dalambentuk pemeriksaansecara berkala maupunsewaktu -waktubila diperlukan. • Pengawasantidak langsungdilakukan melalui penelitian,analisis dan evaluasi terhadaplaporan yang disampaikanoleh bank

BI akan memeriksa setiap Bank

Bank yang melanggar peraturan akan dikenakan sanksi

Tujuannya adalah menciptakan Bank yang sehat

HubunganBI denganlembaga negaralain DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Hasil telaah

BSBI

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Koordinasi: Laporan triwulanan/sewaktuwaktu, Tahunan

Meyampaikan laporan keuangan BI yang telah diperiksa

Memeriksa laporan keuangan BI

BANK INDONESIA Lembaga negara yang independen

PRESIDEN/ Ps 10,11,43,52,53,54,55 PEMERINTAH -Penetapan sasaran laju inflasi

Informasi tertulis triwulanan/sewaktuwaktu

Mengambil sumpah dan janji anggota Dewan Gubernur

PUBLIK ( Informasi Tahunan )

-FPD -BI sbg Pemegang Kas Pemerintah -Penatausahaan Pinjaman LN -Penerbitan SUN -Sidang kabinet ttg ekonomi -Menteri dpt hadir dlm RDG BI -APBN

MAHKAMAH AGUNG

HubunganBI denganlembaga negaralain MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Meyampaikan laporan keuangan BI yang telah diperiksa

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Hasil telaah Memeriksa laporan keuangan BI Lembaga Negara (UU No. 23 /1999 jo UU No.3/2004)

PRESIDEN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Laporan triwulanan/sewaktuwaktu, Tahunan

Badan Supervisi

Kepala Kepala PeNegara merintahan

 UU

BI (UUD 45)  Pimpinan BI (UU BI)

MAHKAMAH AGUNG

MAHKAMAH KONSTITUSI

Mengambil sumpah dan janji anggota Dewan Gubernur

Informasi tertulis triwulanan/sewaktuwaktu

BANK INDONESIA Lembaga negara yang independen dan Badan Hukum Publik

Departemen

PUBLIK ( Informasi Tahunan )