Bank Century bukanlah bank yang berdampak sistemik yang pantas mendapat dana talangan

[117] Boediono Jadi Tumbal Century? Wednesday, 19 February 2014 07:13

Pengantar: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa kembali Wakil Presiden Boediono di kantor Wakil Presiden dalam kasus bailout Bank Century. Ia diperiksa selama 10 jam. Akankah Boediono menjadi tersangka baru kasus yang sudah mengendap hampir 5 tahun ini. Fokus mengupasnya.

Bank Century bukanlah bank yang berdampak sistemik yang pantas mendapat dana talangan.

Lama tak terdengar perkembangannya, Kasus Bank Century kembali muncul ke permukaan setelah KPK menangkap mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya. Ini pun disebut babak baru proyek mega korupsi yang melibatkan beberapa petinggi negara. Pertanyaannya apakah Boediono akan menjadi tersangka setelah penangkapan Budi Mulya?

Sejak awal pengucuran dana talangan pemerintah ke Bank Century sebesar Rp 6,7 trilyun sudah tercium aroma menyengat. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang saat itu diketua oleh Sri Mulyani menyepakati pengucuran dana talangan sebesar Rp 632 milyar namun tidak lebih dari sehari kucuran dana itu membengkak hingga Rp 6,7 trilyun.

1/5


Mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla pun mengatakan bahwa negara ini telah dirampok, benarkah itu? Siapa perampoknya?

Mungkin masyakat bertanya, kenapa hanya mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya dan Siti Fajriah yang ditetapkan jadi tersangka dan ditangkap oleh KPK, sedangkan Gubernur BI saat itu Boediono masih bisa bernafas lega, padahal ia yang menyetujui pengucuran dana itu?

Selama ini Boediono bersikukuh bahwa pengucuran dana ke Bank Century merupakan langkah tepat untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia. Itu pula yang mendapat pujian Presiden SBY.

Padahal, sudah banyak mengatakan bahwa krisis yang dialami Bank Century tidak akan berdampak sistemik. Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Anggito Abimanyu mengungkapkan, dirinya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa Bank Century merupakan bank gagal yang berdampak sistemik pada pertengahan 2008.

“Saya belum cukup punya bukti, belum cukup yakin bahwa Bank Century yang merupakan bank gagal bakal berdampak sistemik,” terang Anggito saat menjadi saksi Bank Century di kantor KPK.

Menurutnya, kegagalan sebuah bank dapat dikatakan berdampak sistemik jika bank tersebut merupakan bank besar yang punya kaitan dengan bank-bank lain, sehingga memengaruhi kinerja bank lain ketika dinyatakan gagal.

“Atau punya kegiatan interbank yang berkaitan dengan bank-bank lain yang diduga bila dia gagal itu menyebabkan pada kinerja perbankan lainnya, dan saya tidak melihat itu sebagai suatu yang diajukan Bank Indonesia bahwa Bank Century adalah bank gagal yang berdampak sistemik,” ujar Anggito.

Hal yang sama dilontarkan mantan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bappepam LK) Fuad Rahmany. Menurutnya, saat rapat KSSK tahun 2008 silam, ia menyatakan tidak menyetujui penyelamatan terhadap Bank Century.

2/5


Fuad menilai tidak seharusnya KSSK menyatakan bank milik Robert Tantular sebagai bank gagal berdampak sistemik. Alasan sejak tahun 2005 saham bank tersebut sudah dinyatakan tidak aktif.

"Dengan tidak aktifnya saham Century maka bank tersebut tidak bisa disebut memiliki dampak sistemik jika tidak dilakukan upaya penyelamatan. Dia kan perusahaan Tbk yang sahamnya tidak aktif diperjualbelikan saat itu. Karena tidak aktif ya tidak sistemik," ujarnya.

Tersangka?

Pakar Hukum Pidana, Romli Atmasasmita mengatakan dalam proses penanganan Bank Century, pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dari BI ke Bank Century tidak terlepas dari peran Dewan Gubernur BI.

“Namanya Dewan itu kan bentuknya kolektif, jadi masalah pertanggungjawabannya juga harus kolektif,” ujarnya saat rapat bersama Timwas Century, Rabu (27/11) DPR RI, Senayan.

Boediono pun diperiksa oleh penyidik KPK, Sabtu (23/11) di kantor Wakil Presiden, namun banyak kalangan menyayangkan sikap KPK memeriksa Boediono di kantor Wakil Presiden dan tidak terbuka hingga menimbulkan sikap skeptis terhadap KPK. Saat konferensi pers, KPK pun diboikot awak media.

Menurut penuturan Boediono, ia mendapat pertanyaan dari penyidik KPK seputar pemberian FPJP untuk Bank Century pada 2008. Dia pun menjelaskan, langkah yang diambil pemerintah untuk menyelamatkan Bank Century pada 2008 merupakan tindakan yang mulia. Tujuannya hanya satu, yakni menyelamatkan perekonomian Indonesia dari kemungkinan krisis sistemik akibat kebangkrutan Bank Century.

Tuntuan Mundur

3/5


Tim Pengawas kasus Bank Century meminta Boediono mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses penyidikan kasus yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 6,7 trilyun itu.

"Kami mendukung usulan untuk Pak Boediono sementara non aktif dulu supaya tidak mengganggu pemeriksaan," ujar anggota Timwas Chandra Tirta Wijaya, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2013). Senada dengan Chandra, anggota Timwas dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo juga mengungkapkan hal serupa. Menurutnya Timwas sudah bulat untuk meminta mantan Gubernur Bank Indonesia itu mundur sebagai wakil presiden.

"Yang paling elok adalah Boediono harus mundur atau menonaktifkan diri, biar penanganannya lancar," ujar Bambang. Posisi Boediono sebagai Wakil Presiden membuat posisi KPK tidak nyaman saat melakukan pemeriksaan. "Pak Boediono harus bijaksana, supaya nonaktif agar saat diperiksa bisa di KPK, untuk menghindari protap keamanan," tegasnya.[] fatih mujahid

BOKS

Boediono Seret Presiden

Usai diperiksa KPK, Boediono menegaskan yang bertanggung jawab soal membengkaknya dana dan pencairan Rp 6,7 trilyun adalah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dengan pernyataan Boediono itu, mulai terkuak dengan jelas bahwa ada tiga lembaga yang bertanggung jawab dalam kasus bailout Bank Century. Yakni Bank Indonesia di bawah tanggung jawab Boediono, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang bertanggung jawab ke Presiden SBY dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang bertanggung jawab Sri Mulyani.

4/5


Sementara itu pakar hukum pidana Prof Romli Atmasasmita menyatakan bahwa menurut UU LPS, maka Presiden adalah penanggung jawab setelah menerima laporan Ketua LPS untuk pengucuran dana. Jadi Presiden pun harus ditangkap?[] fatih

5/5

Bank Century bukanlah bank yang berdampak sistemik yang pantas mendapat dana talangan

Recommend Documents