1
SAMBUTAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG DALAM ACARA PELUNCURAN SISTEM INFORMASI PENULUSURAN PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH KARISIDENAN BANYUMAS
BANJARNEGARA, 22 APRIL 2016
2
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته Yang saya hormati, Para Ketua, Wakil
Ketua
Pengadilan
serta
Agama
hakim
sewilayah
Karisidenan Banyumas ; Yang saya hormati, Plt. Sekretaris Pengadilan
Tinggi
Agama
Semarang ; Yang saya hormati, Panitera, para Panitera Muda, Panitera
3
Pengganti, Petugas Meja 1, Kasir, Meja 2 dan meja 3 serta admin SIPP
Pengadilan
sewilayah
Agama Karisidenan
Banyumas. Hadirin yang berbahagia ; Puji
syukur
kita
panjatkan
kehadirat Allah SWT karena atas limpahan
taufiq,
hidayah
dan
inayah-Nya pada hari ini kita dapat hadir
berhimpun
pada
Acara
4
Peluncuran Penelusuran diwilayah
Sistem
Informasi
Perkara
(SIPP)
Pengadilan
Agama
Karisidenan Banyumas, mudahmudahan acara ini dapat berjalan lancar. Hadirin yang berbahagia ; Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan sebuah aplikasi yang dibuat dan digunakan oleh
Mahkamah
Agung
dan
5
Peradilan
dibawahnya
dengan
tujuan Membantu proses penyelesaian perkara; Memonitor kinerja pengadilan dan aparaturnya; Sebagai
sarana
keterbukaan
informasi publik.
Dasar hukum keberadaan SIPP ini adalah :
6
Undang-Undang No. 14 Tahun 2008
tentang
Keterbukaan
Informasi Publik, Undang-Undang Tahun
Nomor
2009
25
tentang
Pelayanan Publik, Surat
Keputusan
Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor
144/KMA/SK/I/2011
:
1-
tentang
Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan,
7
Surat
Keputusan
Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor
:
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
Hadirin yang berbahagia. Dengan
demikian,
Program
Mahkamah Agung tentang SIPP ini harus kita dukung dengan cara mengimplementasikannya setiap
Pengadilan
di Agama,
8
khususnya
Pengadilan
Agama
Wilayah Karisidenan Banyumas. Saya Pengadilan
selaku Tinggi
pimpinan Agama
Semarang memberikan Apresisasi dan Penghargaan serta terima kasih kepada Seluruh Pimpinan Pengadilan
Agama
wilayah
karisidenan Banyumas yang telah menyelenggarakan acara ini dan diikuti dengan wakil ketua, hakim, panitera, para panmud, petugas
9
meja 1, kasir, meja 2 dan meja 3 serta admin SIPP. Ini
membuktikan
memastikan Agama
bahwa
wilayah
dan
Pengadilan karisidenan
Banyumas siap menyambut dan melaksanakan
aplikasi
SIPP
disatuan kerjanya masing-masing.
Harapan saya, agar para peserta yang mengikuti kegiatan hari ini dapat konsentrasi penuh untuk
10
memahami proses penggunaan aplikasi SIPP ini, apalagi salah seorang instruktur SIPP
yang
sudah dilatih oleh Mahkamah Agung di Bogor beberapa waktu yang
lalu
adalah
saudara
Surahman, A.Md sebagai staf di Pengadilan Agama Banjarnegara.
Selanjutnya
setelah
selesai
mengikuti kegiatan ini semuanya
11
dapat
melaksanakannya
SIPP
disatuan kerja masing-masing.
Dalam berbagai kesempatan Sekretaris
Mahkamah
Agung
selalu
menyampaikan
bahwa
aplikasi
SIPP
sudah
versi
3,
teknologinya sudah sangat canggih sehingga
sistem
ini
terintegrasi dengan baik. target
sekretaris
dapat Dan
Mahkamah
Agung bahwa seluruh pengadilan
12
sudah menerapkan SIPP pada tahun 2017.
Hadirin yang berbahagia. Dalam kesempatan yang baik ini, saya
selaku
Ketua
Pengadilan
Tinggi Agama Semarang, akan menyampaikan
hal-hal
penting
yang harus dilaksanakan oleh kita sekalian berkaitan dengan tugas sehari-hari, yaitu :
13
1. PENGIKISAN
JUMLAH
SISA
PERKARA Berdasarkan 2015
Laporan
Mahkamah
disampaikan
Tahun
Agung
di
RI
Jakarta
beberapa waktu lalu. Masih banyak Pengadilan yang pada akhir
tahun
2015
sisa
perkaranya melebihi 10 %.
Untuk itu, kepada seluruh Ketua Pengadilan
Agama
wilayah
14
karisidenan
Banyumas
agar
memperhatikan dengan serius persoalan ini, sehingga pada akhir tahun sisa perkara untuk diminamilisir, paling tidak sisa perkara akhir tahun mencapai 10 % sesuai program prioritas Mahkamah Agung RI.
2. KETERBUKAAN PUBLIK
INFORMASI
15
Keterbukaan Informasi Publik adalah
tuntutan
masyarakat
yang harus dijawab, karena setiap orang wajib memperoleh informasi. Untuk itu, kita semua harus berkomitmen memberikan
untuk informasi
yang
cepat, tepat dan akurat. Salah satu
sarana
yang
dapat
dimanfaatkan adalah dengan
16
terus
update
data-data
di
website masing-masing. Selain itu, setiap pengadilan wajib
memfungsikan
informasi
meja
sebagaimana
Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011. PTA
Semarang
mencontohkan
sudah tentang
keterbukaan informasi publik, bahwa pada akhir tahun 2015 lalu telah mendapatkan reward
17
berupa Penghargaan Instansi vertikal
terbaik
keterbukaan
I
informasi
dalam se-
Provinsi Jawa Tengah. Semoga ini dapat diikuti oleh Pengadilan Agama.
3. UPLOAD DIREKTORI PUTUSAN Upload
putusan
merupakan
salah satu bagian dari Pelayanan kepada masyarakat, untuk itu agar
secara
rutin
terus
18
melakukan melalui
upload direktori
putusan putusan
Mahkamah Agung RI.
4. PELAYANAN BERBASIS ISO Yang
dimaksud
pelayanan
berbasis ISO adalah pelayanan yang Agama
diberikan
Pengadilan
kepada
masyarakat
supaya maksimal dengan cara cepat, terukur.
tepat,
mudah
dan
19
Kalau Pengadilan Agama seJawa Tengah, baru Pengadilan Agama
Purbalingga
yang
mendapatkan
sertifikat
9001-2008,
maka
berterima
kasih
ISO saya
kepada
Pengadilan Agama di wilayah karisidenan sudah
Banyumas memulai
yang proses
pendampingan untuk meraih sertifikat ISO 9001-2015. Yaitu Pengadilan
Agama
20
Banjarnegara,
Pengadilan
Agama Cilacap, dan Pengadilan Agama Kebumen.
Bagian
yang
paling
penting
dalam penerapan standar ISO adalah
adanya
komitmen
seluruh
aparatur
Pengadilan
Agama dari mulai staf sampai pimpinan untuk bekerja dan memberikan
pelayanan yang
baik. Tanamkan kepada masing-
21
masing sebagai
untuk
memposisikan
pelayan
kepada
masyarakat, bukan sebaliknya kita minta dilayani.
5. SELALU UPDATE INFORMASI Pada hari Senin tanggal 18 April 2016 lalu, Pimpinan Mahkamah Agung
menyampaikan
pembinaan yang intinya adalah : Hakim
wajib
mengikuti
perkembangan yang terjadi di
22
lingkungan
Mahkamah
Agung, baik berkaitan dengan kebijakan maupun regulasiregulasi. Hakim wajib mengetahui dan memahami produk hukum yang diterbitkan Mahkamah Agung
seperti
Mahkamah Edaran
Peraturan
Agung,
Mahkamah
dan peraturan lainnya.
Surat Agung,
23
Hakim wajib meningkatkan pengetahuan dalam rangka mendukung tugas pokoknya dalam
memeriksa
perkara
yang ditanganinya. Dalam Penanganan Perkara Ekonomi
Syari’ah
agar
ditunjuk Hakim yang sudah bersertifikat ekonomi syari’ah atau
hakim
yang
sudah
pernah mengikuti pelatihan ekonomi syari’ah.
24
Hakim, Panitera, Sekretaris dan Bendahara
wajib
membuat
Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Paling lambat tanggal 1 Mei 2016 Mahkamah Agung
meminta
Laporan
lengkap Pejabat yang sudah membuat
dan
yang
belum
membuat LHKPN. Pengadilan dilarang memungut biaya diluar ketentuan yang
25
berlaku
seperti
akta
cerai,
salinan putusan dan lain-lain.
Hadirin yang berbahagia. Demikian
yang
bisa
saya
sampaikan, Semoga Allah SWT selalu meridho’i dan memberkahi usaha yang kita lakukan, maka dengan
ucapan
Bismillahirahmanirrahim Peluncuran
Sistem
Informasi
Penelusuran Perkara Pengadilan
26
Agama se-Karisidenan Banyumas secara resmi saya buka. Sekian,
terima
kasih
atas
segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahitaufik wal hidayah Wassalamu’alaikum Wr, Wb. Banjarnegara, 22 April 2016 KETUA,
Drs. H. Mansur Nasir, S.H.,M.H.
