BALAI BESAR PULP DAN KERTAS

BALAI BESAR PULP DAN KERTAS Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2014

JALAN RAYA DAYEUHKOLOT No. 132 BANDUNG 40258

KATA PENGANTAR Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang APBN No 1 tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna

Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja yang dipimpinnya. Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) adalah entitas akuntansi dari Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri (BPKIMI) – Kementerian Perindustrian RI., yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Penyusunan Laporan Keuangan BBPK mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para

pemakai

laporan

khususnya

sebagai

sarana

untuk

meningkatkan

akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan Negara pada Kantor Pembinaan Akuntansi Instansi Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Bandung, 19 Januari 2015 Kepala Balai Besar Pulp dan Kertas selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Andoyo Sugiharto NIP. 195905271983031001 019.07.0200.248056.KD – Balai Besar Pulp dan Kertas, Bandung

i

DAFTAR ISI Hal Kata Pengantar Pernyataan Tanggung Jawab Ringkasan I. Laporan Realisasi Anggaran II. Neraca III. Catatan atas Laporan Keuangan A. Penjelasan Umum A.1. Dasar Hukum A.2. Kebijakan Teknis A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan A.4. Kebijakan Akuntansi B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran B.1. Pendapatan Negara dan Hibah B.2. Belanja Negara C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca C.1. Aset Lancar C.2. Aset Tetap C.3. Piutang Jangka Panjang C.4. Aset Lainnya C.5. Kewajiban Jangka Pendek C.6. Ekuitas Dana Lancar C.7. Ekuitas Dana Investasi D. Pengungkapan Penting Lainnya D.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca D.2. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK D.3. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual D.4. Rekening Pemerintah D.5. Pengungkapan Lain-lain Laporan-laporan Pendukung Neraca Neraca Percobaan LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja Lampiran Akumulasi Penyusutan Daftar Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

i Ii 1 4 5 6 6 6 6 7 8 15 15 15 20 20 22 26 26 27 28 29 29 29 29 29 29 30

i Daftar Isi iv Ringka 3 4 5 X X XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX

DAFTAR TABEL Hal Halaman Tabel 1.

Ringkasan laporan realisasi anggaran TA 2014 dan TA 2013 .........

1

Tabel 2.

Ringkasan neraca TA. 2014 dan TA 2013........................................

2

Tabel 3.

Penggolongan Piutang ....................................................................

13

Tabel 4.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasi PNBP TA 2014 dan TA 2013 ................................................................................................

15

Tabel 5.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2014 dan TA 2013 .....................

15

Tabel 6.

Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester TA 2014 .............

16

Tabel 7.

Perbandingan realisasi belanja terhadap anggaran TA 2014 dan TA 2013 ................................................................................................

17

Perbandingan realisasi belanja pegawai terhadap anggaran Semester TA 2014 dan TA 2013 ......................................................

17

Perbandingan realisasi belanja barang TA 2014 dan TA 2013 .........

18

Tabel 10. Perbandingan realisasi belanja modal TA 2014 dan TA 2013 .........

19

Tabel 11. Rincian Persediaan ........................................................................

22

Tabel 12. Rincian Aset Tetap TA 2014 dan TA 2013 ......................................

23

Grafik 1.

16

Tabel 8.

Tabel 9.

Komposisi alokasi anggaran belanja menurut jenis belanja TA 2014

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PERNYATAAN TANGGUNG J

PERNY

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA BALAI BESAR PULP DAN KERTAS SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Laporan Keuangan Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) unaudited yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, disertai Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2014 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Bandung, 19 Januari 2015

Kepala Balai Besar Pulp dan Kertas selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Andoyo Sugiharto NIP. 195905271983031001

RINGKASAN Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) Tahun Anggaran 2014 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

1.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014. Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2014 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 2.473.493.498,- atau mencapai 76,78 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp 3.221.580.000,Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp 17.940.267.722,atau mencapai 90,98 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 19.719.281.000,-

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan 2013 dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan 2013

TA 2014 Uraian

Pendapatan Negara Belanja Negara

Anggaran

Realisasi

3.221.580.000

2.473.493.498

19.719.281.000

17.940.267.722

TA 2013 % Real. thd Anggaran 76,78

Realisasi 3.003.586.967

90,98 17.979.040.595

2.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada tanggal pelaporan, dan dibandingkan terhadap posisi keuangan pada tanggal pelaporan sebelumnya (neraca komparatif). Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Jumlah Aset per 31 Desember 2014 tercatat senilai Rp 60.015.514.533,- terdiri atas Aset Lancar senilai Rp 475.430.107,- , Aset Tetap senilai Rp 59.423.734.426,- dan Aset Lainnya senilai Rp 116.350.000,Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana tercatat sebesar Rp 60.015.514.533,- yang terdiri atas Kewajiban sebesar Rp 485.643.944,- dan Ekuitas Dana sebesar Rp 59.529.870.589,-. Posisi keuangan Balai Besar Pulp dan Kertas berdasarkan Neraca Komparatif (per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013) tersaji sebagai berikut (tabel 2) :

Tabel 2. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013

Uraian Aset Aset Lancar Aset Tetap Aset Lainnya Jumlah Aset Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek Ekuitas Dana Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Jumlah Ekuitas Dana Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

Jumlah (Rp)

Kenaikan/(Penurunan)

31 Desember 2014

31 Desember 2013

60.015.514.533

61.114.253.744

(1.098.739.211)

(1,79)

475.430.107

91.095.097

384.335.010

421,90

59.423.734.426

60.906.808.647

(1.483.074.221)

(2,43)

116.350.000

116.350.000

0

0

60.015.514.533

61.114.253.744

(1.098.739.211)

(1,79)

485.643.944

109.555.239

376.088.705

343,28

485.643.944

109.555.239

376.088.705

343,28

59.529.870.589

61.004.698.505

(1.474.827.916)

(2,41)

(10.213.837)

(18.460.142)

8.246.305

(44,67)

59.540.084.426

61.023.158.647

(1.483.074.221)

(2,43)

59.529.870.589

61.004.698.505

(1.474.827.916)

(2,41)

60.015.514.533

61.114.253.744

(1.098.739.211)

(1,79)

-2-

(Rp)

%

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Realisasi Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan – pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

-3-

Laporan Keuangan Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun Anggaran 2014

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN BALAI BESAR PULP DAN KERTAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 (Dalam Rupiah) TA 2014 Uraian

TA 2013 % Realisasi terhadap Anggaran

Catatan Anggaran

Realisasi

Realisasi

PENDAPATAN 1.

Penerimaan Negara Bukan Pajak

3.221.580.000

2.473.493.498

76.78

3.003.586.967

Jumlah Pendapatan

3.221.580.000

2.473.493.498

76.78

3.003.586.967

BELANJA 1.

Belanja Pegawai

12.209.745.000

11.379.975.580

93.20

7.577.795.094

2.

Belanja Barang

6.826.636.000

6.001.997.802

87.92

6.724.362.066

3.

Belanja Modal

682.900.000

558.294.340

81.75

3.676.883.435

4

Belanja Barang dari dana Hibah

0

0

19.719.281.000

17.940.267.722

Jumlah Belanja

-4-

0 90.98

17.979.040.595


II. NERACA BALAI BESAR PULP DAN KERTAS NERACA PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013 ( dalam Rp) NAMA PERKIRAAN

CATATAN

ASET Aset Lancar Kas dan Bank Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas Lainnya dan Setara Kas Jumlah Kas dan Bank Piutang

31 DESEMBR 2014

31 DESEMBER 2013

C.1 C.1.1 C.1.2 C.1.3

0 0 331.000.700 331.000.700

0 0 0 0

Piutang Bukan Pajak Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar TPA Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TGR Jumlah Piutang (Bersih) Belanja Dibayar Dimuka Persediaan Jumlah Aset Lancar Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya KDP Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap Piutang Jangka Panjang TPA Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TPA TP/TGR Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih) Aset Lainnya Aset Tak Berwujud Aset Lain-Lain Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Utang Kepada Pihak Ketiga Uang Muka dari KPPN Pendapatan yang Ditangguhkan Pendapatan Diterima Dimuka Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar Cadangan Piutang Cadangan Persediaan

C.1.4 C.1.5 C.1.6 C.1.7 C.1.8 C.1.9

132.673.000 (36.481.393)

136.836.000 (62.214.603)

96.191.607 0 48.237.800 475.430.107

74.621.397 0 16.473.700 91.095.097

32.766.340.000 31.508.567.637 15.761.452.498 1.376.724.604 449.445.234 0 (22.438.795.547) 59.423.734.426

32.766.340.000 30.942.107.293 15.783.452.498 1.376.724.604 419.509.594 0 (20.381.325.342) 60.906.808.647

0 0 0 0

0 0 0 0 0

116.350.000 0 116.350.000 60.015.514.533

116.350.000 0 116.350.000 61.114.253.744

372.147.834 0 22.701.097 69.570.000 21.225.013 485.643.944 485.643.944

41.305.239 0 0 68.250.000 0 109.555.239 109.555.239

C.6 C.6.1 C.6.2

96.191.607 48.237.800

74.621.397 16.473.700

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan Jumlah Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Jumlah Ekuitas Dana Investasi JUMLAH EKUITAS DANA JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

C.6.3

(85.073.244)

(41.303.239)

C.6.4 C.6.5

0 (69.570.000) (10.213.837)

0 (68.250.000) (18.460.142)

59.423.734.426 116.350.000 59.540.084.426 59.529.870.589 60.015.514.533

60.906.808.647 116.350.000 61.023.158.647 61.004.698.505 61.114.253.744

-5-

C.1.10 C.1.11 C.2 C.2.1 C.2.2 C.2. 3 C.2.4 C.2.5 C.2.6 C.2.7 C.3 C.3.1 C.3.2 C.3.3 C.3.4 C.4 C.4.1 C.4.2

C.5 C.5.1 C.5.2 C.5.3 C.5.4 C.5.5

C.7 C.7.1 C.7.2


III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

5.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

6.

Peraturan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor

171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 7.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar.

8.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar.

9.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER.57/PB/ 2013 tentang

Pedoman

Penyusunan

Laporan

Keuangan

Kementerian

Negara/Lembaga.

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS BALAI BESAR PULP DAN KERTAS Rencana Strategis

Balai Besar Pulp dan Kertas (BPPK) adalah satu-satunya lembaga penelitian dan pengembangan di Indonesia yang khusus menangani masalah pulp dan kertas, berlokasi di Jalan Raya Dayeuhkolot No.132 Bandung. Saat ini BBPK berada di bawah Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri – Kementerian Perindustrian. BBPK dalam kegiatan operasionalnya memiliki tugas pokok antara lain melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, standardisasi, pengujian,

-6-


sertifikasi, kalibrasi, dan pengembangan kompetensi industri pulp dan kertas sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, sementara itu fungsi BBPK adalah : a. Melaksanakan pemasaran, kerjasama, pengembangan, dan pemanfaatan teknologi informasi b. Melaksanakan perencanaan, pengelolaan, dan koordinasi sarana dan prasarana kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan BBPK, serta penyusunan dan penerapan standardisasi industrti pulp dan kertas c. Melaksanakan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu, dan produk industri pulp dan kertas, serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan d. Melaksanakan pelayanan jasa teknis bidang teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan dan pelaksanaan pelayanan bidang pelatihan teknis, konsultansi, alih teknologi serta rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran industri. e. Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan BBPK

Pendekatan

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan Laporan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 ini merupakan laporan yang

Keuangan

mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar Pulp dan Kertas. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan

Keuangan.

Sedangkan

SIMAK-BMN

adalah

sistem

yang

menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

-7-


A.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Disamping itu, dalam penyusunannya telah

diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan

akuntansi

yang

penting

yang

digunakan

dalam

penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Pulp dan Kertas adalah sebagai berikut: Pendapatan

(1) Pendapatan Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan

dilaksanakan

berdasarkan

azas

bruto,

yaitu

dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan. Belanja

(2) Belanja Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan pada lembar muka laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

Aset

(3) Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh

-8-


pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset

Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Aset Lancar

Aset Lancar Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Piutang

dinyatakan

berdasarkan

hak

dalam yang

neraca telah

menurut

dikeluarkan

nilai

yang

surat

timbul

keputusan

penagihannya. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR. Persediaan perlengkapan

adalah yang

aset

lancar

dimaksudkan

dalam untuk

bentuk

barang

mendukung

atau

kegiatan

operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual

dan/atau

diserahkan

dalam

rangka

pelayanan

kepada

masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian, harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. -9-


Aset Tetap

Aset Tetap Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Satker per 31 Desember 2014 berdasarkan harga perolehan. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: (a). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan (b). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). (c). Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang

bercorak

kesenian.. Piutang Jangka

Piutang Jangka Panjang

Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya. TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- 10 -


TP ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya. Aset Lainnya

Aset Lainnya Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai

wujud fisik

serta dimiliki

untuk

digunakan dalam

menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi, Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Kewajiban

(4) Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional.

- 11 -


Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya

selain

perubahan

nilai

pasar,

diperhitungkan

dengan

menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Ekuitas Dana

(5) Ekuitas Dana Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset

lancar

dan

kewajiban

jangka

pendek.

Ekuitas

Dana

Investasi

mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan - 12 -


kualitas

piutang.

Penilaian

kualitas

piutang

dilakukan

dengan

mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masingmasing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih .

Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang Kualitas Piutang

Uraian

Penyisihan

Lancar

Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan

0.5%

Kurang Lancar Diragukan Macet

Pertama tidak dilakukan pelunasan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan 1.

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat

10% 50% 100%

Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2.

Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN

Penyusutan Aset Tetap

(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: 

Tanah



Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)



Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber - 13 -


sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut: Kelompok Aset Tetap

Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin

2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan

10 s.d. 50 tahun

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

5 s.d. 40 tahun

Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)

4 tahun

- 14 -

Laporan Keuangan Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun Anggaran 2014 B. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Rp 2.473.493.498,-

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp 2.473.493.498,- atau mencapai 76,77 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 3.221.580.000,-. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Balai Besar Pulp dan Kertas adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasi PNBP lainnya per tanggal pelaporan dapat dilihat dalam Tabel berikut ini: Tabel 4 Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasi PNBP N o

Uraian

Estimasi Pendapatan

1

Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan

2

Pendapatan jasa

3 4

Realisasi

%

0

25.871.250

0

3.221.580.000

2.376.168.593

73,75

Pendapatan denda keterlambatan

0

0

Pendapatan lain-lain

0

71.453.655

0

3.221.580.000

2.473.493.498

76,77

Jumlah

Realisasi PNBP Lainnya Tahun Anggaran 2014 mengalami Penurunan sebesar Rp 530.093.469,-

atau

17,65

persen

dibandingkan

Tahun

Anggaran

2013.

Perbandingan realisasi PNBP Tahun Anggaran 2014 dan 2013 disajikan dalam tabel dibawah ini: Tabel 5 Perbandingan Realisasi PNBP TA 2014 dan 2013 Kenaikan/penurunan No

Uraian

TA 2014

TA 2013 Rp

1

Pendapatan dari pemanfaatan BMN

2

Pendapatan jasa

3

Pendapatan denda keterlambatan

4

%

25.871.250

495.000

25.376.250

5126,52

2.376.168.593

2.802.005.244

(425.836.651)

(15,20)

0

131.603.608

(131.603.608)

(100)

Pendapatan lain-lain

71.453.655

69.483.115

1.970.540

2,84

Jumlah

2.473.493.498

3.003.586.967

(530.093.469)

(17,65)

B.2. Belanja Negara Realisasi Belanja Negara Rp.17.940.267.722,-

Realisasi belanja Balai Besar Pulp dan Kertas pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp 17.940.267.722,- atau sebesar 90.98 - 15 -

persen dari anggarannya

Laporan Keuangan Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun Anggaran 2014 setelah dikurangi pengembalian belanja. Anggaran belanja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp 19.719.281.000,-. Anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada Tabel berikut ini: Tabel 6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014 Kode Jenis Belanja

Uraian Jenis Belanja

Anggaran

Realisasi Anggaran

%

51

Belanja Pegawai

12.209.745.000

11.379.975.580

93.20

52

Belanja Barang

6.826.636.000

6.001.997.802

87.92

53

Belanja Modal

682.900.000

558.294.340

81.75

19.719.281.000

17.940.267.722

90.98

Jumlah

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini: Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014

14.000.000.000 12.000.000.000 10.000.000.000 8.000.000.000 6.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000 Belanja Pegawai

Belanja Barang Anggaran

Belanja Modal

Realisasi

Realisasi belanja Tahun Anggaran 2014 mengalami Penurunan sebesar Rp 38.772.873,- dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya disebabkan antara lain oleh turunnya belanja Barang dan belanja Modal Perbandingan realisasi belanja TA 2014 dan 2013 dapat dilihat pada Tabel berikut ini

- 16 -

Laporan Keuangan Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun Anggaran 2014 Tabel 7 Perbandingan realisasi Belanja TA 2014 dan 2013 Kode Jenis Belanja

Uraian Jenis Belanja

51

Belanja Pegawai

11.379.975.580

7.577.795.094

3.802.180.486

50,18

52

Belanja Barang

6.001.997.802

6.724.362.066

(722.364.264)

(10,74)

53

Belanja Modal

558.294.340

3.676.883.435

(3.118.589.095)

(84,82)

17.940.267.722

17.979.040.595

(38.772.873)

(0,22)

TA 2014

Jumlah

Belanja Pegawai Rp.11.379.975.580,-

Realisasi Belanja (Rp)

Naik /(turun)

TA 2013

Rp

%

B.2.1 Belanja Pegawai Realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013 adalah masing-masing sebesar Rp 11.379.975.580,- dan Rp 7.577.795.094,Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 8 Perbandingan Belanja Pegawai TA 2014 dan TA 2013 Uraian

TA 2014 (Rp)

TA 2013 (Rp)

Naik/(Turun)

%

Belanja Gaji Pokok PNS

4.675.614.960

4.873.089.700

(197.474.740)

(4,05)

Belanja Pembulatan Gaji PNS

76.037

85.627

(9.590)

(11,20)

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

349.031.680

357.421.240

(8.389.560)

(2,35)

Belanja Tunj. Anak PNS

87.900.854

91.658.968

(3.758.114)

(4,10)

Belanja Tunj. Struktural PNS

153.960.000

211.270.000

(57.310.000)

(27,13)

Belanja Tunj. Fungsional PNS

747.320.000

710.745.000

36.575.000

5,15

Belanja Tunj. PPh PNS

172.745.126

169.366.093

2.953.907

1,74

Belanja Tunj. Beras PNS

243.711.460

261.319.140

(17.607.680)

(6,74)

Belanja Uang Makan PNS

589.298.000

639.013.000

(49.715.000)

(7,78)

0

0

0

0

Belanja Tunj. Umum PNS

120.755.000

149.795.000

(29.040.000)

(19,39)

Belanja Uang Lembur

198.028.000

132.461.000

65.567.000

49,50

4.057.269.156

0

4.057.269.156

100,00

11.395.710.273

7.596.224.768

3.799.485.505

50,02

(15.734.693)

(18.429.674)

2.694.981

(14,62)

11.379.975.580

7.577.795.094

3.802.180.486

50,18

Belanja Tunj. Lain-lain PNS

Belanja Tunjangan Khusus/Kegiatan Realisasi Belanja Bruto Pengembalian Belanja Realisasi Belanja Netto

- 17 -


Pengembalian belanja sebesar Rp 15.734.693,- merupakan pengembalian belanja sebagai berikut: Akun

Uraian

Jumlah

511119

Belanja Pembulatan Gaji

14.903

511121

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

511123

Belanja Tunj.Struktural PNS

3.430.000

511124

Belanja Tunj.Fungsional PNS

11.200.000

511126

Belanja Tunj.Beras PNS

511151

Belanja Tunj.Umum PNS

285.030

69.760 735.000

Jumlah

15.734.693

Belanja Barang

B.2.2 Belanja Barang

Rp.6.001.997.802,-

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013 adalah masing-masing sebesar Rp 6.001.997.802,- dan Rp 6.724.362.066,Penurunan realisasi Belanja Barang sebesar 10.74 persen antara lain disebabkan penurunan Belanja Barang Operasional, Belanja Jasa, Belanja Perjalanan Dalam Negeri, dan Belanja Pemeliharaan, Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 9 Perbandingan Belanja Barang TA 2014 dan TA 2013 Uraian Belanja Barang Non Operasional

TA 2014 (Rp)

%

1.866.967.641

2.187.626.650

(320.659.009)

(14,66)

989.896.255

899.829.908

90.066.347

10,01

Belanja Jasa

929.829.512

986.377.369

(56.547.857)

(5,73)

1.165.750.249

1.311.124.178

(145.373.929)

(11,09)

35.220.000

29.565.000

5.655.000

19,13

Belanja Pemeliharaan

1.018.952.178

1.310.018.961

(291.066.783)

(22,22)

Realisasi belanja Bruto

6.006.615.835

6.724.542.066

(717.926.231)

(10,68)

Belanja Perjalanan Luar Negeri

Pengembalian Realisasi belanja Netto

Rp.558.294.340,-

Naik/(Turun)

Belanja Barang Operasional

Belanja Perjalanan Dalam Negeri

Belanja Modal

TA 2013 (Rp)

(4.618.033)

(180.000)

(4.438.033)

2465,57

6.001.997.802

6.724.362.066

(722.364.264)

(10,74)

B.2.3 Belanja Modal Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013 adalah masing-masing sebesar Rp 558.294.340,- dan Rp 3.676.883.435,-

Penurunan

realisasi Belanja Modal sebesar 84.82 persen disebabkan Penurunan belanja modal peralatan dan mesin, dan belanja modal lainnya. Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini: - 18 -

Laporan Keuangan Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun Anggaran 2014 Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2014 dan 2013 Uraian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Lainnya

TA 2013 (Rp)

528.358.700

1.487.658.200

(959.299.500)

(64,48)

29.935.640

29.998.900

(63.260)

(0,21)

0

2.159.226.335

(2.159.226.335)

(100)

558.294.340

3.676.883.435

(3.118.589.095)

(84,82)

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Jumlah

Naik/(Turun)

TA 2014 (Rp)

- 19 -

Rp

%

Laporan Keuangan Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun Anggaran 2014 C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA C.1. Aset Lancar Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0,-

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-.

Kas di Bendahara

C.1.2

Kas di Bendahara Penerimaan

Penerima Rp 0,-

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 0,- yang mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Kas Lainnya dan Setara

C.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Rp 331.000.700-

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp 331.000.700,- dan Rp 0,- .

Piutang Bukan Pajak Rp 132.673.000,-

C.1.4

Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp 132.673.000,- dan Rp 136.836.000,- yang merupakan semua hak atau klaim pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran. Rincian Piutang Bukan Pajak pada Balai Besar Pulp dan Kertas, yang keseluruhannya merupakan piutang jasa disajikan terlampir. Sedangkan mutasi piutang pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: (dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2013

136.836.000

Mutasi tambah: Piutang Bukan Pajak 2014

106.662.000

Mutasi kurang: Pelunasan Tahun 2014

110.825.000


132.673.000

Catatan Atas Laporan Keuangan

-20-


Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Rp 36.481.393,-

C.1.5

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp 36.481.393,-

dan

Rp

62.214.603,-

yang

merupakan

estimasi

atas

ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan penyisihan piutang tak tertagih jangka pendek untuk masingmasing debitur disajikan terlampir.

BL TPA Rp 0,-

C.1.6

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bag. Lancar TPA Rp 0,-

C.1.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Saldo Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,- yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masingmasing tagihan.

BL TGR Rp 0,-

C.1.8 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masingmasing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,- yang merupakan hak atau klaim terhadap pihak lain yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bag. Lancar TP/TGR Rp 0,-

C.1.9 Penyisihan Piutang Tak Tertagih -Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Saldo Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,- yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Catatan Atas Laporan Keuangan

-21-

Laporan Keuangan Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun Anggaran 2014 Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Belanja Dibayar Di Muka Rp 0,-

C.1.10

Belanja Dibayar Di Muka

Belanja Dibayar Di Muka per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,- Belanja dibayar di muka merupakan pengeluaran belanja yang dilakukan atas pekerjaan/jasa pada periode tertentu yang dibayarkan pada awal perikatan.

Persediaan Rp .48.237.800,-

C.1.11 Persediaan Persediaan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing adalah sebesar Rp 48.237.800,- dan Rp 16.473.700,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut: Tabel 11 Rincian Persediaan TA 2014 dan TA 2013 No

Uraian

1

Barang Konsumsi

2

Bahan Baku

3

Bahan untuk Pemeliharaan Jumlah

TA 2014

TA 2013

40.931.800

1,770,700

6.691.000

14,703,000

615.000

-

48.237.800

16,473,700

Tidak terdapat persediaan barang yang rusak dan usang.

Aset Tetap Rp 59.423.734.426,-

C.2

Aset Tetap

Saldo aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp 59.423.734.426,- dan Rp 60.906.808.647,- yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap Balai Besar Pulp dan Kertas per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:


-22-

Laporan Keuangan Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun Anggaran 2014 Tabel 12 Rincian Aset Tetap TA 2014 dan TA 2013 No

Uraian

31 Desember 2014

31 Desember 2013

1

Tanah

32.766.340.000

32.766.340.000

2

Peralatan dan Mesin

31.508.567.637

30.942.107.293

3

Gedung dan Bangunan

15.761.452.498

15.783.452.498

4

Jalan,Irigasi dan Jaringan

1.376.724.604

1.376.724.604

5

Aset Tetap Lainnya

449.445.234

419.509.594

6

Akumulasi Penyusutan

(22.438.795.547)

(20.381.325.342)

59.423.734.426

60.906.808.647

Jumlah

Tanah

C.2.1 Tanah

Rp 32.766.340.000,-

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp 32.766.340.000,- dan Rp 32.766.340.000,-

Peralatan dan Mesin Rp 31.508.567.637,-

C.2.2 Peralatan dan Mesin Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah Rp 31.508.567.637,- dan Rp 30.942.107.293,Kenaikan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: (dalam Rupiah) 30.942.107.293

Saldo per 31 Desember 2013 Mutasi Tambah: - Pembelian

537.803.700

- Reklasifikasi Masuk

47.434.700

-Perolehan Lainnya

49.850.000

Mutasi Kurang: -Reklasifikasi Keluar

59.183.056

-Penghapusan

9.445.000


31.508.567.637

Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin sebagai berikut: a. Transaksi Penambahan dari Pembelian berupa: Uraian

Unit

Jumlah

Alat Kantor

12

161.496.500

Alat Rumah Tangga

12

19.892.700

Alat Studio

1

1.800.000

Alat Laboratorium

22

174.656.000

Alat Laboratorium Kimia Nuklir

1

37.574.489

Alat Laboratorium Lingkungan Hidup

2

61.425.511


-23-

Laporan Keuangan Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun Anggaran 2014 Alat Laboratorium Standardisasi Kalibrasi & Instrumentasi Komputer Unit Peralatan Komputer

1

605.000

6

66.903.100

9 Jumlah

13.450.400 537.803.700

b. Reklasifikasi Masuk Uraian Alat Kantor

Jumlah 3.294.000

Alat Rumah Tangga

23.750.000

Alat Laboratorium

6.000.000

Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Peralatan Komputer

11.570.000 2.820.700

Jumlah

47.434.700

c. Perolehan Lainnya Perolehan Lainnya merupakan hasil fisik pembuatan/perekayasaan alat pengaduk dan pencetak kampas rem pulp yang dibuat dengan pembiayaan anggaran DIPA TA. 2013 melalui akun Belanja Barang (5221) namun telah dikapitalisasi sehingga dicatat/dibukukan sebagai aset BMN pada tahun 2014 senilai Rp 49.850.000.

d. Reklasifikasi Keluar Uraian Alat Kantor

Jumlah 3.294.000

Alat Rumah Tangga

26.736.880

Alat Komunikasi

951.816

Alat Laboratorium

16.569.860

Peralatan Komputer

5.180.500

Peralatan Proses/Produksi Jumlah

6.450.000 59.183.056

e. Penghapusan Penghapusan merupakan koreksi perubahan MAK belanja atas 1 buah micro pippettes senilai Rp 4.845.000,- (kesalahan input MAK 5432, seharusnya MAK 5321), dan 2 buah pompa airasil senilai Rp 4.600.000,- (kesalahan input MAK 5361 sesuai DIPA TA. 2014 dan telah dilakukan revisi DIPA menjadi MAK 5321). Gedung dan Bangunan Rp.15.761.452.498,-

C.2.3 Gedung dan Bangunan Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 Catatan Atas Laporan Keuangan

-24-

Laporan Keuangan Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun Anggaran 2014 adalah Rp 15.761.452.498,- dan Rp15.783.452.498,- Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2013 Mutasi Tambah: - Reklasifikasi Masuk Mutasi Kurang: - Reklasifikasi Keluar Saldo per 31 Desember 2014

15.783.452.498 4.703.126.386 4.725.126.386 15.761.452.498

Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan sebagai berikut: a. Reklasifikasi Masuk merupakan koreksi terhadap nilai renovasi bangunan gedung laboratorium senilai Rp 4.725.126.386,- setelah dikurangi nilai fisik aset, dan diinputkan kembali melalui Reklasifikasi Masuk sebesar Rp 4.703.126.386,- sebagai nilai pengembangan bangunan gedung b. Reklasifikasi Keluar merupakan koreksi terhadap nilai renovasi bangunan gedung laboratorium senilai Rp 4.725.126.386,- dimana pada nilai renovasi tersebut terdapat pembelanjaan fisik aset lainnya yang seharusnya dipisah-kan dari nilai renovasi bangunan. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 1.376.724.604,-

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013

adalah

masing-masing

sebesar

Rp

1.376.724.604,-

dan

Rp

1.376.724.604,- Tidak Terjadi perubahan nilai terhadap jalan, jaringan, dan irigasi yang dimiliki oleh Balai Besar Pulp dan Kertas selama Semester I tahun 2014

Aset Tetap Lainnya Rp 449.445.234,-

C.2.5

Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah Rp 449.445.234,- dan Rp 419.509.594,- yang merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

Konstruksi dalam Pengerjaan Rp 0,-

C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-.


-25-


C.3 Piutang Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran Rp 0,-

C.3.1 Tagihan Penjualan Angsuran Jumlah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-.

Penyisihan Piutang tak Tertagih- Tagihan Penjualan Angsuran

C.3.2 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Penjualan Angsuran Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar

Rp 0,-

Rp 0,- dan Rp 0,-, yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing tagihan.

Tuntutan

C.3.3

Perbendaharaan

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per

Rp 0,-

31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaianya.

Penyisihan Piutang tak

C.3.4

Tertagih - Tuntutan

Penyisihan

Piutang

Tak

Tertagih

-

Tagihan

Tuntutan

Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Perbendaharaan Rp 0,-

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR.

Aset Lainnya Rp 116.350.000,-

C.4

C.4.

Aset Lainnya

Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah Rp116.350.000,- dan Rp 116.350.000,-

yang merupakan aset yang

tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.


-26-

Laporan Keuangan Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun Anggaran 2014 Aset Tak Berwujud Rp 116.350.000,-

C.4.1

Aset Tak Berwujud

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah Rp116.350.000,- dan Rp 116.350.000,- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Tidak terdapat mutasi untuk aset tidak berwujud selama tahun 2014

Aset Lain-Lain Rp 0,-

C.4.2

Aset Lain-Lain

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah Rp 0,- dan Rp 0,- yang merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional.

Kewajiban Jangka

KEWAJIBAN

Pendek

C.5. Kewajiban Jangka Pendek C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2014 dan 31 Desember

Ketiga Rp 372.147.834,-

2013 masing-masing sebesar Rp 372.147.834,- dan Rp 41.305.239,merupakan belanja yang masih harus dibayar kepada pihak ketiga.

Uang Muka dari KPPN Rp 0,-

C.5.2

Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,- merupakan UP/TUP yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Pendapatan Yang Ditangguhkan Rp 22.701.097,-

C.5.3

Pendapatan Yang Ditangguhkan

Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2014 dan 31 desember 2013 masing-masing sebesar Rp 22.701.097,- dan Rp 0,merupakan Pendapatan Negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan Pengembalian Tunjangan Kinerja bulan Desember 2014

Pendapatan Diterima Dimuka Rp 69.570.000,-

C.5.4

Pendapatan Diterima Dimuka

Jumlah Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp 69.570.000,- dan Rp 68.250.000,- merupakan


-27-

Laporan Keuangan Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun Anggaran 2014 pendapatan yang sudah masuk ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga. Utang Jangka Pendek

C.5.5

Utang Jangka Pendek Lainnya

Lainnya Rp.21.225.013,-

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp.21.225.013,- dan Rp.0,- merupakan potongan Pajak Penghasilan PPh 21 tunjangan kinerja bulan Desember 2014 yang belum disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran ke kas Negara

EKUITAS Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar

(Rp 10.213.837,-)

C.6.1

Cadangan Piutang

Jumlah Cadangan Piutang per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp 96.191.607,- dan Rp 74.621.397- merupakan jumlah ekuitas dana lancar Balai Besar Pulp dan Kertas dalam bentuk piutang setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.

Cadangan Persediaan Rp.48.237.800,-

C.6.2

Cadangan Persediaan

Jumlah Cadangan Persediaan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp 48.237.800,- dan Rp 16.473.700,- merupakan jumlah ekuitas dana lancar

Balai Besar Pulp dan Kertas

dalam bentuk

persediaan.

Dana yang harus

C.6.3

Disediakan untuk

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek

pembayaran Utang Jangka Pendek

Jumlah Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

(Rp.85.073.244)

per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar minus Rp 85.073.244,- dan minus Rp 41.305.239,- Perkiraan tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan (Rp.69.570.000,-)

C.6.4 Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar minus Rp 69.570.000,- dan minus Rp 68.250.000, Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan merupakan ekuitas dana lancar


-28-

Laporan Keuangan Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun Anggaran 2014 berupa barang/jasa yang harus diserahkan kepada pihak lain.

Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima Rp.0,-

C.6.4 Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima Barang/Jasa yang Harus Diterima per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,- Perkiraan tersebut merupakan ekuitas dana lancar berupa barang/jasa yang akan dari kepada pihak lain.

Ekuitas Dana

Ekuitas Dana Diinvestasikan

Diinvestasikan Rp 59.540.084.426,-

C.7.1 Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp.59.423.734.426,-

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 31 desember 2013 adalah sebesar Rp 59.423.734.426,- dan Rp 60.906.808.647,merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap.

Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Rp.116.350.000,-

C.7.2

Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember

2013

masing-masing

sebesar

Rp

116.350.000,-

dan

Rp116.350.000,- merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Aset Lainnya.

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA D.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.

D.2 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK Sudah dilakukan koreksi sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

D.3 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL Daftar informasi pendapatan dan belanja akrual disajikan sebagaimana dalam lampiran.

D.4 REKENING PEMERINTAH Terhitung mulai tanggal 25 Pebruari 2009 sampai dengan sekarang, Balai Besar Pulp dan Kertas dengan seizin KPPN Bandung I melalui surat No. S-


-29-

Laporan Keuangan Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun Anggaran 2014 254/WPB/KP.0121/2009, telah membuka rekening Bendahara Pengeluaran di Bank Rakyat Indonesia (Persero) KC. Majalaya, Unit Dayeuhkolot (Nomor 0895-01-000011-30-9). Sedangkan untuk Bendahara Penerimaan PNBP pada rekening Bank Mandiri Cabang Bandung Asia Afrika Selatan, Jalan Asia Afrika No. 118-120 (nomor rekening : 130.0009122535).

D.5 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN Tidak terdapat pengungkapan lain-lain.

Kepala Balai Besar Pulp dan Kertas

Andoyo Sugiharto NIP.195905271983031001


-30-

BALAI BESAR PULP DAN KERTAS

Recommend Documents