/
BUPATI P― AK… T PROVIISI SUMATERA UT― PDRATURAN BUPATI PAKPAK B― T ■OMOR 2■ TAHUⅡ 2015 TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BI'PATI PA,IIPAI( BHARAT, Menimbang
:
a.
V
b.
C
Mengingat
:
bahwa dalam rangka memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); bahwa untuk sinergitas dan integrasi pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat antara SKPD/lintas sektor terkait dipandang perlu dilegitimasi melalui produk hukum daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sgbagaimara dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pakpak Bharat tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OOS tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (kmbaran Negara Republik
1.
2.
3.
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 29, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4272); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 69, Tambahan l,embaran Republik Indonesia Nomor 4851); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O9 Nomor 140, Tambahan kmbaran Republik Indonesia Nomor 5059);
4.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor L44, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5O63);
5.
Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagian telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan [rmbaran Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2OO1 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 153, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4161); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsidan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2O14 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor la4, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5570); 9, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2O12 tentang Sistem Kesehatan Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); 1O. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 389); Kesehatan Menteri I 1 . Peraturan Persyaratan 1O tentang Per lY 20 No.492l Menkes I I / Kualitas Air Minum; Kesehatan Nomor 12.Peraturan Menteri 2269 /Menkes/Xl / 2OLl tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 755); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2Ol4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193); 15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2O08 Nomor 6, Tambahan lrmbaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Keg'a Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (kmbaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2Ol4 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 11).
ME― Menctaptaa
USKAN
: PERATURAN BUPATI TENTNO SANETASI TOTAL T. BERBASIS― Y― BAB I
―
ENTUAN UMUM Pasal l
Dalarn Peraturan Bupatiini yang dmaksud dengan: 1. Dacrah adalah Kabupaten Pakpak Bharat. 2.Peme● ntah Dacrah adalah Pcme五 ntahan Kabupeten Pakpak Bharat. 3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat. 4. Kccarnatan adalah Kecarnatan di Kabupaten Pakpak Bharat.
5. Pemenntah Kccamatan adalah Pcmenntah Kecamatan di Kabupaten Pakpak Bharat. 6. Callnat adalah Camat di Kabupatcn Pakpak Bharat. 7. Dcsa adalah Desa di Kabupaten Pakpak Bharat.
8. PemeHntahan Desaadalah Peme五 ntahan Desa di Kabupaten Pakpak Bharat. 9. Kepala Desa adalah Kepala Dcsa di Kabupaten Pakpak Bharat.
10.Satuan Kctta PCrangkat Dacrah yang selanJumya disingkat SKPD adalah Satuan Keria Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat yang terkait dcngan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
11.Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanJutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah pcHlaku hi」 cniS dan saniter melalui pemberdayaan inasyarakat dengan cara pemicuan. 12.Pttar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanJutnya disebut Pilar STBM adalah pe五 laku higienis dan saniter yang di8μ nakan scbaga■ acuan dalam penyelcnggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. 13.Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku higienis dan sanitasi indi宙 du/masyarakat atas kesadaran sendi五 dengan menyentuh perasaan,pola pikir,pe五 laku dan kebiasaan ind市 idu/masyarakat. 14.Stop Buang ttr Bcsar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap ind市 idu
dalaln komtlnitas tidak lagl melakukan penlaku buang alr besar sembarangan yang bcrpotensi menyebarkan penyaHt.
15.Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir.
16.Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga adalah melakukan kcgiatan mengelolah air minum dan makanan di rtmah tangga untuk memperbaiki dan menJaga kualitas air dd stlmber nlr yang akan digunakan untuk minllm,setta untuk menerapkan pHnsip higiene sanitasi pangan dalarn proses pengelolaaan rnakanan dirumah tangga.
17.Pengamanan SaFnpah Rumah Tangga adalah melakukan keglatan
pengolahan sarnpah di rumah tangga dengan mengedepankan pHnsip mengurangi,memakai ulang dan mendaur ulang.
18.Pengamanan umbah c」 r Rumah Tangga addah melakukan ke」 atan pengolahan limbah cair dirumah tangga yang berasal dari sisa ke」 atan
mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mum ａ．ｂ． ｃ．ｄ．
keschatan lingkungan dan pemutusan rantal penularan penyakit. 19.Sanitasi Total adalah kondisi kedka suatu komunitas: tidak buang air besar sembarangan; mencuci tangan pakai sabun; mengelolah air minum dan makanan yang aman; mengelolah sampah dengan benar; dan
e.
mengelolah limbah cair rumah tangga dengan aman. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat Pokja AMPL adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagai wadah/ forum adalah komunikasi dan koordinasi SKPD dalam pengelolaan pembangunan air minum dan sanitasi mulai dari tahap perencanaErn, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi secara menyeluruh dan berkesinambungan. 21. Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk untuk memastikan bahwa telah te{adi perubahan perilaku masyarakat desa dalam penyelenggaraan STBM. 22. Wirausaha Sanitasi adalah pelaku usaha yang bergerak di bidang layanan penyediaan produk dan jasa sanitasi yang layak dengan pilihan dan harga yang terjangkau masyarakat. 23. Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat Tim Kerja STBM adalah tim yang dibentuk untuk mendukung dan memastikan penyelenggaraan STBM secara be{enjang dan konsekuen mulai dari level kabupaten hingga level desa. 24. Sistem Monev STBM Berbasis Website dan SMS Gateway adalah sistem monitoring dan evaluasi STBM yang dikembangkan untuk memudahkan proses mengalirnya data dari sumber terdekat di tingkat desa kepada pihak lain yang akan menggunakan informasi tentang STBM di semua lini dengan menggunakan teknologi website dan SMS gateway. 25.l,embaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala 2O. Kelompok Keda
mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.
AAB U UAI(SIUD, TUJUA,r DAII SASARAIT Pasal 2
V
(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tinggrnya. (2) Peraturan Bupati ini bertujuan: a. menurunkan angka kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku melalui penciptaan kondisi Sanitasi Total; b. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menentukan pilihan sarana sanitasi yang layak dan terjangkau; dan c. meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar masyarakat terutama masyarakat miskin dan terpencil. Pasal 3 Yang menjadi sasaran Peraturan Bupati ini adalah : a. Masyarakat; b. Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa; c. Tim Penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan, dan Desa;
d. e. f. g.
Institusi pendidikan; Institusi kagamaan; Organisasi masyarakat /I.embaga swadaya masyarakat; dan Perusahaan/ Swasta.
BA.B
III
PEIIYBLEI{(X}ARAA.IT Pasal 4 １ ２
(3)
Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada Pilar STBM. Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku : a. stop Buang Air Besar Sembarangan; b. cuci Tangan Pakai Sabun; c. pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga; d. pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan e. pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga,
Prlar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk
memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan. Pasal 5
(2)
(3)
(4)
Perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat l2l huruf a diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas : a. membudayakan perilaku buang air besar di jamban sehat yang dapat memutus alur kontaminasi penularan penyakit; dan b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan. Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas : a. membudayakan perilaku cuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir; dan b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun, dan saluran pembuangan air limbah. Perilaku Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit atas : a. membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makalan yang aman dan bersih; dan b. menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum makanan rumah tangga yang sehat Perilaku Pengamanan Sampah Rumah Tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21 huruf d diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas : a. membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga di luar rumah secara
rutin;
b. melakukan pengurangan (reduce), penggunaan kembali (reuse), dan
(5)
pengolahan kembali (recycle); dan *.rr]r"di"kan dan memelihara sarana pembuangan sampah tangga di ". luar rumah. Perilaku Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga sebagaimana yang dimaksud dJam pasal 4 ayat (2) huruf e diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas : l. *6t"t rt"r, pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapatr dan saluran pembuangan air limbah; b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan
c.
memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perilaku sebagaimana dimalsud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 tahun 2014. Pasal 6 １ ２
Dalam menyelenggarakan STBM sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5, dilakukan dengan Pemicuan kepada masyarakat. Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas kesehatan, kader, relawan, dan/ atau masyarakat yang telah berhasil
mengembangan STBM. (3)PemiCuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk membeHkan kemarnpuan dalarn:
a. =nerencanakan perubahan perilaku; b. memantau telJadinya pcrubahan penlaku;dan c. mengevaluasi hasil pcrubahan pcdlaku. (4)Ketentuan lebih lattut mengend tata cara pemicuan diatur berdasarkan Peraturan MenteH Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2014. Pasa1 7
(1)Unmk mencapai kondisi sanitasi total yang mencakup 5(hmal Pilar STBM Se… ana yang dimaksud dalalln Pasa1 4 ayat(2), setClah pemicuan dilakukan pendampingan kepada masyarakat.
(2)Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh
petugas keschatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat dalam pelaksanakan rencana ketta maSyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat(1)・
(3)Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dan (2)difokuskan untuk mendorong pencapaian Pilar Stop Buang Air Besar Sembarangan yang dimaksud dalam Pasa1 4 ayat(2)huruf a. (4)Pcncapaian Pilar Stop Buang Air Besar Sembarangan yang dhnaksud pada
ayat(3)dimakSudkan untuk mempe....udah pcncapaian Hlar STBM
V
lainnya hingga menttu kOndisi Sanitasi Total. Pasa1 8
(1)Komunitas masyarakat yang telah berhasil mcncapai salah satu pilar atau kondisi sanitasi total dalam penyclenggaraan STBM berdasarkan penilaian
Tim Vc五 flkasi, dapat melakukan dcklarasi keberhasilan pelaksanaan
STBM. (2)■ m Ve三rlkasi sebaganana dimaksud pada ayat(1)dibentuk sesuai
tingkatannya oleh PcmeHntah Dacrah,Kecamatan,Desa yang terdiH dari unsur Pemerintah dan masyarakat. (3)Ketentuan lebih laniut mengenai Tim Ve五 ■kasi dan mta cara veHikasi diatur berdasarkan Peraturan Mente五 Keschatan RI Nomor 3 Tahun 2014.
BAB IV TANGGI'ITG JAWAB DAIT PERAIT PEUERINTAII DAERAH, NEICAUA'IAII, DFSA/KELI'RAHAJT Pasal 9
Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daera-h bertanggung jawab dalam : a. penyusunan peraturan dan kebijakan teknis; b. fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna; c. fasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM; d. pelatihan teknis bagi petugas kesehatan, kader, relawan dan/ atau masyarakat; dan e. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi. Pasal lO
\"/
Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah berperan : a. menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM; b. melakukan koordinasi lintas sektoral dan lintas program, jejaring kerja, dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBM; c. melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas dan masyarakat kecamatan dan/ atau desa; d. melakukan pemantauan dan evaluasi; e. menyediakan materi media komunikasi, informasi dan edukasi; dan f. mensosialisasikan kepada SKPD terkait STBM agar dapat menganggarkan dana untuk kegiatan STBM. Pasa1
1l
Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah
\/
Kecamatan jawab bertanggung dan berperan dalam : a. melakukan koordinasi lintas sektoral tingkat kecamatan terkait STBM dan memberikan dukungan bagi kader/ fasilitator pemicu STBM; b. mengembangan Wirausaha Sanitasi lokal untuk meningkatkan produksi dan suplai penyediaan sarana sanitasi serta memastikan kualitasnya; c. mengevaluasi dan memonitor Tim Ke{a STBM Kecamatan; d. memastikan update baseline data STBM oleh petugas sanitasi Puskesmas melalui Sistem Monev STBM Berbasis SMS Gateway; dan e. mensosialisasikan STBM kepada seluruh masyarakat. Pasal 12
Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Desa bertanggung jawab dan berperan dalam : a. penyusunan Peraturan Desa terkait pencapaian kondisi sanitasi total yang mencakup 5 pilar STBM; b. membentuk tim pemicu STBM; c. memonitor kerja kader/fasilitator pemicu srBM dan memberikan bimbingan sesuai kebutuhan; d. memberikan motivasi dal dorongan kepada masyaralat untuk mencapai kondisi Prlar Stop Buang Air Besar sembarangan dan pilar srBM lainnya dilingkungan tempat tinggalnya; e. membangun kesadaran dan parrisipasi masyarakat secara gotong royong dalam pelaksanaan STBM; f. mengevaluasi dan memonitor Tim Kerja STBM Desa; dan
memberikan opsi-opsi teknologi yang layak dengan biaya murah dan terjangkau masyarakat. Pasal 13
(2)
Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa dalam mendukung penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 sampai dengan pasal 12 mengacu pada strategi dan tahapan STBM. Strategi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
meliputi:
a. b. e.
(3)
V
penciptaan lingkungan yang kondusif; peningkatan kebutuhan sanitasi; dan peningkatan penyediaan akses sanitasi. Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (21 huruf a merupakan upaya menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya kondisi sanitasi total melalui dukungan kelembagaan, regulasi, dan kemitraan dari Pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, institusi keagamaan dan swasta, melalui pencapaian output berupa : a. komitmen Pemerintah Daerah untuk menyediakan sumber daya untuk melaksanakan STBM yang dituangkan dalam penganggaran kegiatan STBM dalam APBD; b. kebljakan daerah dan peraturan daerah mengenai program sanitasi; c. STBM termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
d. terbentuknya Tim Ke{a STBM Kabupaten yang mengarusutamakan sektor sanitasi khususnya STBM, yang menghasilkan peningkatan anggar€rn sanitasi daerah serta koordinasi sumber daya dari Pemerintah
Daerah maupun non Pemerintah Daerah; tenaga fasilitator, pemandu STBM dan program peningkatan kapasitas; dan f. adanya sistem pemantuan hasil kinerja STBM secara mandiri melalui Sistem Monev STBM Berbasis Website dan SMS Gateway serta proses pengelolaan pembelajaran. (4) Peningkatan kebutuhan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya peningkatan kebutuhan masyarakat menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter, berupa : a. pemicuan pembahan perilaku; b. promosi dan kampanye perubahan perilaku higienis dan saniter; c. penyampai€rn pesan melalui media massa dan media komunikasi lainnya; mengembangkan komitmen masyarakat dalam perobahan perilaku; memfasilitasi terbentuknya Tim Pemicu STBM di masyarakat; dan mengembangkan mekanisme penghargaan terhadap masyarakat/insitusi yang bcrhasi mengcmbangkan STBM. (5)Peningkatan penyediaan akses sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat
e. tersedianya
V
ｄ
ｃ ｉ
(2) huruf C merupakan upaya meningkatkan dan mengembangkan
ｂ． ｃ．ｄ． ｅ．■
percepatan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan teriangkau masyarakat,berupa: a. mengembangkan opsi teknologlsarana sanitasl yang sesuai kebutthan dan terjangkau; menumbuh kembangkan potensi Wirausaha Sanitasi lokal; menJrusun Profil Wirausaha Sanitasi Kabupaten; memfasilitasi Wirausaha Sanitasi dengan Lembaga Keuangan Mikro; menciptakan dan memperkuat jejaring pasar sanitasi perdesaan; dan mengembangkan mekanisme peningkatan kapasitas pelaku sanitasi.
(6) Tahapan penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. penlrusunan perencanaan; b. pelaksanaan;
c.
pemantauan dan evaluasi; dan
d. penyusunan laporan. BAB V TIM KERJA STBM Pasa1 14
Dalaln mendukung penyelcnggaraan STBM sebagalFnana dimaksud dalam pasa1 9 sarnpai dengan pasa1 13,PemeHntah Dacrah,Kecamatan,dan Desa
membentuk dan menetapkan Thn Keria STBM di tingkat Kabupaten, (2)
Kecalnatan dan Desa dalam bcntuk Surat Keputusan. Tim Ketta STBM SCbaga■ mana dimaksud Pada ayat(1)melaksandttn 面
apan penyelenggaraan STBM sebagalmana dimaksud dalam pasa1 13
ayat(6)secara konsekuen. V
Pasal 15 １■
Ti=n Keria STBM Kabupaten sebagamana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat(1)dapat terdiH dari:
a. lintas scktor, SKPD, Tim Penggerak PKK Kabupaten, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan/atau lnstitusi Kcag― aan;atau b. petugas keschatan di hngkup Dinas Keschatan Kabupaten Pakpak Bharat. (2)
Tim Ketta STBM Kabupaten scbaga■ mana dimaksud pada ayat(1)huruf a,
(3)
■m
berkedudukan dibawah dan bertanggung Jawab kepada Bupati Pakpak Bharat melalui Kcpala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat selaku Ketua Potta AMPL Kabupaten Pakpak Bharat serta ditetapkan dengan keputusan Bupati Pakpak Bharat.
ー
Ketta STBM Kabupaten sebagamana dimaksud pada ayat(1)huruf b,
berkedudukan dibawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas
Keschatan Kabupaten Pakpak Bharat selaku instansi teknis pcnanggung Jawab STBM serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dhas Keschatan Kabupaten Pakpak Bharat. Pasa1 16
Tim Kctta STBM Kecarnatan sebagamana yang dimaksud dalaln Pasa1 14 ayat(1)terdi五 dεtt Peme五 ntah Kecamatan,Tim Penggerak PKK Kecalnatan, Puskesmas, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan/atau lnstitusi Kcagamaan.
(2)
Tim Ketta STBM Kecamatan scbagalmana dimaksud Pada ayat(1) berkcdudukan dibawah dan bertanggung ditetapkan keputusan Camat.
awab 」
kepada Camat serta
Pasal 17 (1) Tim Ke{a STBM Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1} terdiri dari Pemerintah Desa, Tim Penggerak PKK Desa, bidan desa, kader Posyandu, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/ atau natural leader.
(2)
Tim Ke{a STBM Desa
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
BAB
Ⅵ
MONITOttG DAN EVALUASI Pasa1 18 Monito五 ng dan evaluasi penyelenggaraan STBM dilakukan secara betteniang olCh Pcme● ntah Daerah di dngkat kabupaten dan kecarnatan serta kader/fasilitator ditingkat desa.
a. InonitoHng di desadilakukan olch kader, bidan desa dan pctugas keschatan/Sanitariandibantu fasiutator untuk melihat perkembangan
keglatan pemicuan di masyarakat dan menttpulkan data dasnr STBM; b. monito五 ng dan evaluasi di kecamatan dilakukan olch petugas
keschatan/Sanitarian Puskesmas, dan fasilitator untuk melakukan kompllasi pemicuan,rencana kcria masyarakat dan aktifltas tim keria
masyarakat;dan
や
c. monito五 ng dan evaluasi di kabupaten dilakukan olch Dinas Keschatan
Kabupaten Pakpak Bharat untuk memperolch gambaran tcntang
kemaiuan pemicuan, implementasi rencana ketta masyarakat dan
aktifltas natural leader,kondisi rnasyarakat yang tidak buang alr besar
(2)
sembarangan serta upaya perccpatan menuiu dcsa StOp Buang Air Besar Sembarangan/STBM・ Ketentuan lebih l莉 ut tentang Tata Cara monitorlng dan evaluasi penyelenggaraan STBM diaur bcrdasarkan Pcraturan MenteH Keschatan RI Nomor 3 Tahun 2014.
BAB
Ⅷ
PENG― GAAN Pasal 19
(2)
Pemc五 ntah Kabupatcn membeHkan penghargaan kepada Desa, dan Kecamatan yang berhasil meningkatkan akses sanitasi yang layak di komunitas lnasyarakat nunimal palng sedndt pilar l yaitu telah mencapai status SBS(StOp buang air bcsar sembarangan). Pcnghargaan scbagalinana yang dunaksud pada ayat(1)dibeHkan kepada perorangan,komunitas masyarakat dan/atau instansi.
BAB Ⅵ II PEMBIAYAAN Pasa1 20
釘BM'Wiap SKPDぼ k」 t呵 わ 0麗 胤盤肥Xttctty潔計1翼 ikut kebutuhan anggarannya sesuai ２
dengan kompetensinYa.
eng[aran yang digunakan dapat bersumber da1 Anggaran Pendapatan dan
３
Beianja NJgara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah' Anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan STBM yang bersumber p"E a.rgg.tai Pendapatan dan Belanja Daerah penetapannya melalui bokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
Pasal 2 I
Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat sebagai SKPD dibidang kesehatan bertindak sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
BAB IX XETENTUAN PENVTtrP Pasal22 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
Ditetapkan di Sdak pada tanggallI 19VFい
2015 BUPATI PAKPAK 'BHARAT
REMIGO YOLANDO BERUTU Diundangkan di Salak pada tanggalll nq嗜
"ァ
2015
DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,
ー
SINAMO,MM UTAMA MUDA HIP.196105081986021002
BERITA DAE― XABUPATEI PAKPAK B― T― N2015 NOMOR■ ■
T
