Bahasa Indonesia

Draft 3.0 / April 2014 / CC-Licensed / Bahasa Indonesia

Penyusun: Donny B.U. ([email protected]) dan Tim ICT Watch (www.ictwatch.com)

Didukung oleh:

Daftar Isi

1. Akses ke Internet 2. Blokir dan Penapisan a. Pornografi b. Penyebaran Kebencian c. Penistaan Agama 3. Tantangan Hak Berinformasi 4. Tanggung-Jawab Perantara 5. Serangan Cyber 6. Penyadapan Informasi 7. Perlindungan Data Pribadi 8. Teknologi dan Keterbukaan 9. Indonesia & Tata Kelola Global 10. Rekomendasi ICT Watch

…………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ……………………………………………

CATATAN RINGKAS TATA KELOLA & PRAKTIK INTERNET INDONESIA Draft 3.0 / April 2014 / CC-Licensed / Bahasa Indonesia

Hal. 3 8 11 13 14 17 22 23 25 27 28 29 31

2

CATATAN RINGKAS TATA KELOLA & PRAKTIK INTERNET INDONESIA 1. Akses ke Internet Sebuah survei yang diselenggarakan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bersama dengan Badan Pusat Statistik mengungkapkan bahwa jumlah pengguna Internet di Indonesia hingga akhir tahun 2013 mencapai 71,19 juta orang atau 28% dari total populasi Indonesia sebanyak 248 juta jiwa1. Jumlah Internet Service Provider (ISP) yang tergabung sebagai anggota APJII sejumlah 300 ISP2. Menurut hasil survey APJII3, tampak bahwa pengguna Internet di Indonesia terkonsentrasi di wilayah barat Indonesia, khususnya pulau Jawa, dengan tingkat penetrasi Internet sebesar 36,9% dari total penduduk pulau tersebut. Selain itu, sekitar 83,4% pengguna Internet di Indonesia berdomisili di perkotaan4. Tidak mengherankan mengapa pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan Internet masih terfokus di pulau Jawa. Sebab penduduk di pulau Jawa saat ini mencapai 58% dari total populasi nasional. Selain itu, tiga provinsi yang memberikan sumbangan terbesar terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) ada di pulau Jawa, yaitu DKI Jakarta sebesar 16,72%, Jawa Timur 14,87% dan Jawa Barat 14,17%. Tiga provinsi ini total menyumbang sebesar 45,76% PDB Indonesia5. Konsentrasi infrastruktur di pulau Jawa tersebut, juga dapat dilihat pada indicator berikut ini:

(Persebaran Fiber Optik di Tiap Pulau di Indonesia6)

1

Read Antara/YahooNews, APJII: Pengguna Internet 71,19 Juta 2013, 15 January 2014, available here: http://id.berita.yahoo.com/apjii-pengguna-internet-71-19-juta-2013-074905800.html 2 http://www.apjii.or.id/v2/read/content/info-terkini/213/press-release-profil-terkini-internet-industri-ind.html 3 http://www.apjii.or.id/v2/read/article/laporan-publik/177/profil-internet-indonesia-2012.html 4 Indonesia Nettizen Survey 2013 oleh MarkPlus Insight, Markeeters Magazine, November 2013 5 http://economy.okezone.com/read/2014/02/06/20/936865/sudah-30-tahun-pertumbuhan-ekonomi-terpusat-di-pulau-jawa 6 http://balitbang.kominfo.go.id/balitbang/ppi/files/2013/01/ICT-White-Paper-Kominfo-2012-Eng.pdf


3

Adapun menurut Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI), jumlah pelanggan seluler (subcriber) di Indonesia telah melampaui 270 juta nomor aktif7. Dari seluruh pelanggan seluler tersebut, sekitar 115 juta nomor tercatat telah menggunakan layanan data8. Tentunya, jumlah nomor pelanggan tidak bisa menggambarkan jumlah pengguna (user) sesungguhnya karena satu pengguna bisa memiliki lebih dari satu nomor. Karena kondisi geografis Indonesia yang wilayahnya tersebar luas dalam bentuk ribuan pulau, maka pembangunan infrastruktur telekomunikasi menggunakan kabel menjadi sulit dan mahal9. Indonesia pun lantas tergantung pada layanan/teknologi seluler atau mobile broadband10. Sebaran penyelenggara layanan seluler dan fixed wireless access pun masih terkonsentrasi pada wilayah barat Indonesia, khususnya pulau Jawa, sebagaimana tergambarkan pada gambar di bawah ini:

11

(Tingkat Kepadatan Penyelenggara Seluler di Indonesia )

(Persebaran BTS 2G dan Node 3G di Wilayah Indonesia12)

7

Read Detikcom, Ada 30 Juta ABG Gunakan Internet, 18 January 2014, available here: http://news.detik.com/read/2014/02/18/144011/2500934/10/ada-30-juta-abg-gunakan-internet-bagaimana-mereka-bisa-hindaripornografi 8 Read Indonesia Finance Today, Pelanggan Layanan Data Mobile Diestimasi Naik 40%, 13 Maret 2014, available here: http://www.indonesiafinancetoday.com/read/56818/Pelanggan-Layanan-Data-Mobile-Diestimasi-Naik-40 9 Merlyna Lim report, Crossroads: Democratization & Corporatization of Media in Indonesia, op.cit., p. 5 10 http://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Paparan%20Bapak%20Dirjen%20SDPPI%20Rakornas%202013.pdf 11 http://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Paparan%20Bapak%20Dirjen%20SDPPI%20Rakornas%202013.pdf 12 http://balitbang.kominfo.go.id/balitbang/ppi/files/2013/01/ICT-White-Paper-Kominfo-2012-Eng.pdf


4

Dengan masih belum meratanya penetrasi internet di Indonesia, termasuk untuk kawasan timur Indonesia, beberapa program sudah mulai dikembangkan sebagai upaya untuk mengatasinya. Misalnya, sejak 2010, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mulai mengembangkan program yang bernama Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobile PLIK (MPLIK)13, atau lebih dikenal pula sebagai Pusat Layanan Internet Kecamatan Bergerak14. Layanan MPLIK dirancang untuk menyediakan akses Internet secara terjangkau kepada masyarakat di pedesaan, dengan mengandalkan koneksi satelit.

(Kondisi Sebaran Penyediaan Mobil Akses Internet di Kecamatan MPLIk per 201115)

Pada periode 2010-2012, telah diadakan 5748 unit PLIK dan 1907 unit MPLIK16. Program ini kemudian memicu kritik dari berbagai pihak karena di sejumlah lokasi dianggap tidak efektif karena kendala kurangnya sumber listrik,17 kondisi lokal yang sulit,18 dugaan korupsi dalam pengadaan,19 dan masalah dengan sosialiasi dan koordinasi di lapangan20.

(Salah satu contoh MPLIK21) 13

Situs PLIK; tersedia di http://mplik.com Lensa Indonesia, “Program MPLIK Diharapkan Mendukung Program Broadband Ready Telkom,” 25 September 2012; tersedia di http://www.lensaindonesia.com/2012/07/25/program-mplik-diharapkan-mendukung-program-broadband-ready-telkom.html 15 http://balitbang.kominfo.go.id/balitbang/ppi/files/2013/01/ICT-White-Paper-Kominfo-2012-Eng.pdf 16 Presentation file, Government Role in Rural Empoerment, Ministry of Communication and Information Technology (MCIT). 17 Departemen Transportasi, Komunikasi dan Informasi, Provinsi Kalimantan Selatan, “Program Pilihan PLIK dan MPLIK Belum Optimal,” 27 Juli 2012; tersedia di http://dishubkominfo.kalselprov.go.id/?q=node/185 18 Relawan TIK, “Kondisi MPLIK/MPLIK Daerah,” 1 Oktober 2012; tersedia di http://relawan-tik.org/pengumuman-pemenang-lombareportase-kondisi-plik-mplik-di-daerah 19 Neraca, “Apnatel Desak KPK Lakukan Pengusutan,” 6 September 2012; tersedia di http://www.neraca.co.id/2012/09/06/apnatel-desakkpk-lakukan-pengusutan 20 Liputan6, “Gubenur Gorontalo Tolak Bantuan Mobil Internet dari Jakarta,” 15 Desember 2012; tersedia di http://news.liputan6.com/read/442259/gubenur-gorontalo-tolak-bantuan-mobil-internet-dari-jakarta 21 Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan(MPLIK): kpu-usokreatif.com) 14


5

DPR pun meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit atas program PLIK dan MPLIK tersebut22. DPR juga meminta program tersebut ditunda hingga proses audit selesai23. Pada akhir 2013, Kementerian Kominfo mengatakan sedang mengevaluasi ulang24 program yang didanai melalui Universal Service Obligation (USO)25 tersebut. Dana USO didapatkan melalui pungutan pada seluruh operator telekomunikasi, sebesar 1,25% dari pendapatan perusahaan per tahun. Namun demikian, kebijakan atas pungutan USO tersebut juga digugat oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)26. Gugatan tersebut disampaikan oleh APJII ke Mahkamah Konstitusi. APJII merasa bahwa pungutan yang diatur hanya sebatas Peraturan Pemerintah tersebut, merugikan atau berpotensi merugikan para ISP. Pada intinya APJII meminta agar penentuan prosentase atau nominal dari pungutan tersebut oleh pemerintah, harus disepakati oleh DPR terlebih dahulu. Salah satu upaya lain yang sedang diselesaikan oleh pemerintah untuk menjembatani kesenjangan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia adalah Proyek Palapa Ring, Proyek yang juga didanai oleh USO terebut, melakukan pembangunan infrastruktur serat optik untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

(Palapa Ring27)

Infrastruktur Palapa Ring akan menjangkau ujung Sumatera hingga Papua, dengan jaringan back haul yang menghubungkannya28. Palapa Ring, juga disebut Nusantara Superhighway Project, diharapkan bisa mengatasi masalah kesenjangan infrastruktur telekomunikasi dan Internet di Indonesia. Jika proyek ini selesai, maka akan tergelar jaringan serat optik nasional yang menjadi backbone sistem informasi dan komunikasi, meningkatkan kecepatan broadband secara signifikan serta menurunkan biaya komunikasi dan akses online.

22

http://international.sindonews.com/read/2013/04/03/34/733926/komisi-i-dpr-minta-bpk-audit-program-plik-mplik http://www.dpr.go.id/id/berita/komisi1/2013/mar/18/5394/Komisi-I-Minta-Program-PLIK-dan-MPLIK-di-Moratorium24 Read Investor Daily, Menkominfo Evaluasi Proyek PLIK dan MPLIK, 29 December 2013, available here: http://www.investor.co.id/home/menkominfo-evaluasi-proyek-plik-dan-mplik/74980 25 Read Lensa Indonesia, Program MPLIK Diharapkan Mendukung Program Broadband Ready Telkom, 25 July 2012, available here http://www.lensaindonesia.com/2012/07/25/program-mplik-diharapkan-mendukung-program-broadband-ready-telkom.html 26 http://majalahict.com/berita-4201-jika-mk-kabulkan-gugatan-apjii-dan-fpi-kominfo-potensi-kehilangan-rp-13-triliun-pnbp-.html 27 http://balitbang.kominfo.go.id/balitbang/ppi/files/2013/01/ICT-White-Paper-Kominfo-2012-Eng.pdf 28 Read Indonesia ICT Council, Palapa Ring website; available here http://detiknas.org/index.php/flagship/c/14 23


6

Sistem ini akan terdiri dari tujuh “cincin” yang saling terhubung di 33 propinsi dan 440 kecamatan dengan panjang total 57.087 kilometer kabel serat optik, baik bawah laut maupun bawah tanah, yang tersambung ke jaringan yang sudah ada. Pada Februari 2012, dilaporkan 46.000 km, atau sekitar 80%, jaringan ini sudah diselesaikan29. Untuk keperluan Internet dan infrastruktur telekomunikasi ke jaringan global, Indonesia pada dasarnya tidak memiliki infrastruktur yang tersentralisasi. Terdapat sejumlah link yang menghubungkan Indonesia dengan jaringan global. Khusus yang menggunakan kabel serat optik, jaringan tersebut terhubung ke Singapura. Singapura notabene adalah hub utama bagi sejumlah kabel bawah laut lainnya yang melayani Asia Pasifik dan Eropa.

(Kiri: Kabel bawah laut yang menghubungkan Indonesia30, Kanan: Skema infrastruktur Internet di Indonesia31)

Adapun untuk alasan efisien trafik dan kecepatan akses dalam negeri, terdapat setidaknya 2 exchange point utama, yang saling menghubungkan ISP di Indonesia. Kedua exchange point tersebut adalah Indonesia Internet Exchange (IIX) yang dikelola oleh APJII dan OpenIXP yang dikelola oleh Indonesia Data Center (IDC). Kemudian berdasarkan peraturan pemerintah, ISP di Indonesia hanya boleh mengambil bandwidth dari jaringan global melalui Network Access Provider (NAP)32. Jumlah NAP di Indonesia sebanyak 49 penyelenggara33. Berdasarkan analisis di IIX, 2 ISP terbesar di Indonesia dalam utilisasi trafik adalah Telkomnet dan Biznet34. Hal tersebut masuk akal, karena Biznet, pada urutan kedua, 90% dari total 60 ribu pelanggan layanan broadband-nya adalah dari kalangan korporasi35. Sedangkan Telkomnet, yang merupakan anak perusahaan Telkom, menguasai pangsa pasar broadband terbesar, dengan 63,5 juta pelanggan dari seluruh Indonesia36.

29

Read Indonesia ICT Council, Pemerintah Targetkan Penetrasi Broadband 2014 Mencapai 30%, 16 April 2011; available here: http://www.detiknas.org/index.php/flagship/c/14/106/Pemerintah-Targetkan-Penetrasi-Broadband-2014-Mencapai-30 30 http://submarinecablemap.com/#/country/indonesia 31 http://www.apjii.or.id/DOC/Presentasi15/overview-of-apjii-and-iix.pdf 32 http://dittel.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2014/01/SE-568-2012.pdf 33 http://sdppi.kominfo.go.id/?mod=news&action=view&cid=26&page_id=1937&lang=id 34 http://www.apjii.or.id/v2/upload/Artikel/AOPM_21Feb2013_Surabaya.pdf 35 http://suarapengusaha.com/2013/09/16/adi-kusma-bos-biznet-yang-sukses-mengakses-duit-lewat-internet/ 36 http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/01/24/188418


7

2. Blokir dan Penapisan Di Indonesia, belum ada peraturan yang secara khusus menjadi acuan dalam tata laksana penapisan (filtering) konten online. Upaya dilakukan oleh masing-masing ISP dengan kebijakan dan database yang berbeda-beda37. Misalnya saja ISP Indosat Mega Media (IM2) yang mengembangkan filtering sendiri bernama NetSAFE38. Sedangkan sejumlah ISP lainnya lebih suka menggunakan layanan pihak ketiga (third-party), yaitu DNS Filtering yang disebut dengan DNS Nawala. DNS Nawala, yang dikelola oleh Yayasan Nawala Nusantara, memfilter situs pornografi dan perjudian, serta situs lainnya yang dianggap berbahaya atau melanggar hukum, misalnya situs penipuan, malware, phishing dan proxy39. APJII telah menandatangani kesepakatan dengan Nawala untuk menyediakan lima server dan biaya operasional untuk mendukung server-server itu, sedangkan Nawala akan menyediakan database domain dan konten negatif40. Telkom juga turut memberikan dukungan infrastruktur kepada Nawala41.

(Perangkat Nawala untuk memproses laporan publik42)

Selain memberikan laporan berkala di situs APJII43 tersebut, Nawala juga menyediakan alamat kontak yang jelas44 dan juga formulir pengaduan45 bagi mereka yang ingin melaporkan situs yang diminta diblokir ataupun dicabut pemblokirannya (bila salah blokir) oleh Nawala. Meskipun penggunaan DNS Nawala tidak menjadi kewajiban bagi anggota APJII, namun menurut Ketua Umum APJII, berdasarkan Undang-undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) para ISP dianggap bertanggungjawab atas konten yang melalui infrastrukturnya. Hal itu yang menjadikan APJII kemudian bekerjasama dengan Nawala, menyediakan layanan filtering tersebut bagi para anggotanya46. Apalagi, setiap ISP diharuskan untuk patuh pada antara lain pada UU Telekomunikasi, UU ITE dan UU Pornografi sebagai syarat memegang izin ISP dari Kementerian Kominfo47. 37

http://tekno.kompas.com/read/2013/10/24/0844227/Blokir.Internet.di.Indonesia.Tidak.Konsisten http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/161825-im2-resmikan-netsafe-untuk-blokir-situs-porno 39 http://www.slideshare.net/tayuang/dns-nawala 40 Read Kompas Tekno, Jumlah Situs Terblokir di Indonesia Akan Terus Ditambah, 8 August 2012, available here: http://tekno.kompas.com/read/2012/08/08/07514375/Jumlah.Situs.Terblokir.di.Indonesia.Akan.Terus.Ditambah 41 http://telkom.net/pojok-media/siaran-pers/telkom-dukung-pemerintah-mewujudkan-internet-sehat-dan-aman-melalui-program-csrdns-nawala.html?lid=id 42 https://www.facebook.com/nawalaproject 43 http://www.apjii.or.id/v2/read/index-article/laporan-publik.html 44 http://www.nawala.org/tentang-nawala 45 http://www.nawala.org/form-pengaduan 46 Read Daily Social, APJII Officially Partners with Nawala, 10 August 2012, available here: http://en.dailysocial.net/post/apji i-officiallypartners-with-nawala 47 Read MCIT, Pemerintah kembali buka perizinan penyelenggara internet, 1 October 2012, available here: http://kominfo.go.id/berita/detail/3572/Pemerintah+kembali+buka+perizinan+penyelenggara+internet 38


8

Apabila dianggap gagal mematuhi peraturan yang ada tersebut, Kementerian Kominfo bisa melakukan langkah-langkah tegas, termasuk mencabut izin ISP yang bersangkutan48. Hal ini juga pernah ditegaskan oleh Menteri Kominfo yang mengancam akan mencabut izin ISP yang dianggap turut menyebarkan atau memungkinkan penyebaran pornografi49. Kementerian Kominfo juga membangun database50 “daftar hitam” situs negatif, yang diberi nama Trust Positif51. Diperkirakan ada sekitar 1 juta alamat situs dalam database tersebut, berisi sejumlah situs yang tidak boleh diakses52. Per maret 2014, untuk kategori “pornografi internasional”, ada 744,032 domain dan 54,795 situs yang masuk dalam database tersebut53. Berbeda dengan Nawala, di situs Trust Positif ini tidak terdapat referensi kontak dan formulir pengaduan yang jelas jika seseorang ingin melaporkan adanya kesalahan blokir54. Situs tersebut hanya menyediakan email [email protected].

(Jumlah domain dan URL yang masuk dalam database Trust Positif55)

Walaupun tidak ada peraturan resmi yang mengharuskan ISP menggunakan database ini, namun database tersebut sudah menjadi semacan acuan minimum untuk digunakan oleh para ISP 56. Setidaknya 12 ISP terbesar di Indonesia dinyatakan oleh Kementerian Kominfo telah menggunakan database tersebut57. Bahkan Kementerian Kominfo menyediakan panduan bagi publik, untuk menyampaikan laporan kepada “tim Trust Positif” jika ada ISP yang tidak melakukan pemblokiran58.

48

Read Okezone, Depkominfo Cabut Izin 11 ISP, 22 July 2009, available here: http://techno.okezone.com/read/2009/07/22/54/241035/depkominfo-cabut-izin-11-isp 49 Read Republika Online, Menkominfo Ancam Cabut Izin ISP Penyebar Pornografi, 16 July 2010, available here: http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nusantara/10/07/16/124904-menkominfo-ancam-cabut-izin-isp-penyebar-pornografi 50 Read Republika Online, Kominfo Telah Blokir Satu Juta Situs Porno, 11 August 2012, available here: http://www.republika.co.id/berita/trendtek/internet/12/08/11/m8l0yx-kominfo-telah-blokir-satu-juta-situs-porno 51 Read Republika Online, Kemkominfo Gandeng 12 ISP Blokir Situs Porno, 18 July 2012, available here: http://www.republika.co.id/berita/trendtek/internet/12/07/18/m7cmau-kemkominfo-gandeng-12-isp-blokir-situs-porno 52 http://trustpositif.kominfo.go.id/files/downloads/index.php?dir=database%2Fblacklist%2F 53 http://trustpositif.kominfo.go.id/#tabUtama-4 54 http://trustpositif.kominfo.go.id/#tabUtama-5 55 http://balitbang.kominfo.go.id/balitbang/ppi/files/2013/01/ICT-White-Paper-Kominfo-2012-Eng.pdf 56 http://inet.detik.com/read/2010/08/11/163754/1418467/398/salah-blokir-karena-kominfo-terlalu-bersemangat?id771108bcj 57 http://www.republika.co.id/berita/trendtek/internet/12/07/18/m7cmau-kemkominfo-gandeng-12-isp-blokir-situs-porno 58 http://trustpositif.kominfo.go.id/files/downloads/index.php?dir=dokumen%2F&download=Petunjuk+Melaporkan+ISP.pdf


9

(Skema Sistem Trust Positif59) Pada awal Maret 2014, Kementerian Kominfo mengeluarkan rilis60 tentang uji publik Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Pemblokiran Konten Internet Negatif61. Berdasarkan catatan dari ICT Watch62, RPM tersebut rentan disalahgunakan untuk melakukan kontrol informasi yang ketat oleh negara dan dapat mencederai hak berekspresi dan berinformasi. Catatan tersebut, yang telah disampaikan langsung kepada pihak Kementerian Kominfo, pada intinya adalah sebagai berikut: 1.

2.

3.

Jika RPM ini diberlakukan, maka pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), memegang kekuasaan mutlak atas informasi di Internet yang boleh atau tidak boleh diakses oleh masyarakat Indonesia. Sebab seluruh akses Internet di Indonesia harus lolos dari pemblokiran sesuai daftar alamat situs (database) bermuatan negatif yang dikelola oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (baca: pemerintah). Dalam RPM ini sama sekali tidak dijelaskan tentang bagaimana mandat atas pengelolaan database bernama “Trust Positif” bisa kemudian dilakukan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) (baca: pemerintah). Mekanisme dalam memberikan, pemberi ataupun penerima mandat untuk mengelola database ini tidak transparan dan akuntabel. Padahal database ini akan menjadi hal yang akan diwajibkan untuk dipasang oleh seluruh Internet Service Provider (ISP) se-Indonesia. RPM ini juga merupakan tantangan atas net-neutrality (netralitas Internet). Pada RPM tersebut, memungkinkan ISP untuk menggunakan beragam jenis layanan pemblokiran ataupun database blacklist yang ada di pasaran, melengkapi database Trust Positif sebagai mandatory (wajib dipakai). Ini pada ujungnya akan berakibat masing-masing ISP akan memiliki beragam jenis database pemblokirannya masing-masing.

59

http://trustpositif.kominfo.go.id/ http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3879/Siaran+Pers+No.+24-PIH-KOMINFO-32014+tentang+Uji+Publik+RPM+Yang+Mengatur+Tata+Cara+Pemblokiran+Konten+Internet+Negatif+/0/siaran_pers#.Uya5IM60tEM 61 http://web.kominfo.go.id/sites/default/files/RPM%20Tentang%20Penanganan%20Situs%20Internet%20Bermuatan%20Negatif.pdf 62 http://ictwatch.com/internetsehat/2014/03/04/tanggapan-ict-watch-atas-rpm-konten-negatif/ 60


10

2.1. Pornografi Berdasarkan pemetaan sebelumnya yang dilakukan oleh ICT Watch63, pemblokiran konten online yang mengandung pornografi di Indonesia seringkali menggunakan dasar hukum UU ITE, UU Telekomunikasi, UU Pornografi dan KUHP. Pada UU ITE pasal 27 ayat 1, sebagai perbuatan yang dilarang, “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Kemudian UU Pornografi pasal 1 ayat 2 dengan tegas menyatakan bahwa Internet adalah salah satu media yang memungkinkan tersedianya layanan atau konten pornografi yang dilarang, kemudian pasal 5 secara spesifik melarang pengunduhan pornografi (dari Internet). Lebih lanjut, pornografi di Internet dilarang oleh UU Telekomunikasi pasal 21, yang berbunyi, “penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum.” Sedangkan KUHP pasal 282 menyatakan bahwa, “barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah,”. Hukuman di KUHP tersebut dapat ditingkatkan jika pelanggasan kesusilaan tersebut dijadikan pelaku sebagai mata pencarian atau kebiasaan. Kasus yang sangat terkenal terkait pornografi online adalah ketika pada tahun 2010 merebak video porno penyanyi pop Nazriel ‘Ariel’ Irham. Ariel ditahan dan terancam hukuman penjara hingga 21 tahun, setelah video rekaman kegiatan seks pribadinya tersebar ke Internet setelah laptopnya hilang dicuri64. Kasus tersebut segera memicu perdebatan tentang praktek penyensoran di Internet65. Kasus tersebut pun segera mendapatkan perhatian dari media internasional, seperti CNN66, The New York Times67 dan BBC News68. Menteri Kominfo pada saat itu, Tifatul Sembiring, menjadikan kasus tersebut contoh bahwa Internet merupakan ancaman bagi kepentingan nasional dan bertekad mengeluarkan peraturan untuk memblokir konten negatif69. Pada Juli 2010, Kementerian Kominfo mengeluarkan surat edaran ke ISP untuk memblokir konten pornografi70. Perintah yang sama kemudian juga ditujukan kepada penyedia layanan selular71. Pemerintah juga menekan Research In Motion, penyedia layanan BlackBerry, untuk memblokir konten pornografi72. Perusahaan asal Kanada itu akhirnya menyerah dan pada Januari 2012 menyatakan akan menerapkan filter bagi penggunanya di Indonesia73.

63

http://kalamkata.org/ebook/indonesian/peta-tata-kelola-konten-online-indonesia.pdf http://en.wikipedia.org/wiki/Nazril_Irham 65 http://www.radioaustralia.net.au/international/2010-06-21/sex-tape-stirs-indonesian-internet-censorship-debate/188662 66 Read CNN, Alleged celebrity sex tape shocks modest Indonesia, 14 June 2010, available here: http://articles.cnn.com/2010-0614/world/indonesia.sex.tape_1_video-celebrities-indonesia?_s=PM:WORLD 67 Read The New York Times, Sex Tape Scandal Fixates Indonesia, 14 June 2010, available here: http://www.nytimes.com/2010/06/14/world/asia/14iht-sextape.html?_r=0 68 Read BBC News, Indonesian star Nazril Irham in sex tape probe, 22 June 2010, available here: http://www.bbc.co.uk/news/10373286 69 Read The Age, Internet a risk to nation, says Indonesian minister, 16 June 2010, available here: http://news.theage.com.au/technology/internet-a-risk-to-nation-says-indonesian-minister-20100617-ygsv.html 70 Read The New York Times, Indonesia Moves to Block Pornographic Web Sites, 22 July 2010, available here: http://www.nytimes.com/2010/07/23/world/asia/23indo.html?_r=0 64

71

Read Kompas, Operator yang Minta Filter Pornografi di BlackBerry, 11 January 2011, available here: http://tekno.kompas.com/read/2011/01/11/07311462/Operator.yang.Minta.Filter.Pornografi.di.BlackBerry 72 Bloomberg, “RIM Says Committed to Indonesia, Will Block Porn on Blackberrys,” 17 Januari 2011; tersedia di http://www.bloomberg.com/news/2011-01-17/rim-says-committed-to-indonesia-will-block-porn-on-blackberrys.html 73 Read Detikcom, RIM Yakin Sudah Turuti Permintaan Pemerintah, 20 January 2011, available here: http://inet.detik.com/read/2011/01/20/140843/1550611/328/rim-yakin-sudah-turuti-permintaan-pemerintah


11

Praktek pemfilteran konten pornografi tersebut, karena tidak dilengkapi dengan tata aturan yang jelas, maka menimbulkan sejumlah salah blokir oleh ISP. Berdasarkan catatan 74, beberapa diantaranya adalah: -

-

Agustus 2010: Sejumlah situs utama seperti Detikcom, Kompas dan Kaskus beberapa sub-domainnya, khususnya yang terkait dengan iklan, sempat terblokir75. Menurut salah satu operator yang salah memblokir, Telkomsel, masalah ada pada database Trust Positif dari Kementerian Kominfo yang digunakannya76. Agustus 2011: Sebuah situs informasi anak muda MalesBanget.com sempat terblokir oleh sejumlah ISP dan operator selular. Setelah ditelusuri, alamat situs tersebut masuk dalam blacklist Trust Positif karena disinyalir mengandung kata “male” atau “males” dan “bang” yang sangat mungkin dikonotasikan negatif77.

(Situs MalesBanget.com salah masuk kategori konten negatif 78)

-

-

Juni 2012: Situs internasional tentang hak-hak LGBT IGLHRC.org sempat terblokir oleh sejumlah operator selular dan ISP79. Kemungkinan pemblokiran tersebut karena situs tersebut mengandung kata “gay” dan “lesbian” yang mungkin dikonotasikan mengandung konten pornografi. Menurut salah satu operator, Telkomsel, kesalahan terletak pada daftar situs negatif yang disiapkan oleh Kementerian Kominfo80. Juni 2013: Situs lokal tentang hak-hak LGBT OurVoice.or.id sempat terblokir oleh operator selular XL81. Kemungkinan pemblokiran tersebut karena situs tersebut mengandung kata “gay” dan “homoseksual” yang mungkin dikonotasikan mengandung konten pornografi. Menurut jawaban resmi dari XL, pemblokiran tersebt mengacu pada daftar situs negatif yang disiapkan oleh Kementerian Kominfo82.

74

http://www.slideshare.net/donnybu/safenet-presentation http://inet.detik.com/read/2010/08/11/120930/1418078/398/filter-konten-porno-indonesia-berantakan 76 http://inet.detik.com/read/2010/08/11/155157/1418397/398/telkomsel-sempat-tak-tahu-telah-salah-blokir 77 http://malesbanget.com/2011/08/mengapa-website-malesbanget-com-terblokir/ 78 http://malesbanget.com/2011/08/mengapa-website-malesbanget-com-terblokir 79 http://iglhrc.org/content/iglhrc-website-banned 80 http://www.thejakartaglobe.com/archive/indonesian-operators-ban-access-to-lgbt-advocacy-web-site/ 81 http://www.suarakita.org/2013/07/kronologis-pemblokiran-website-our-voice-oleh-provider-xl 82 http://www.suarakita.org/wp-content/uploads/2013/07/xl1.png 75


12

-

September 2013: Situs informasi CarFreeDay.com sempat tidak dapat diakses oleh pelanggan Telkom Speedy. Yang muncul adalah landing-page internet-positif.org, sebuah halaman yang memang ditujukan untuk pemasang iklan digital. Halaman tersebut akan muncul ketika seseorang mengakses situs yang masuk sebagai konten negatif sesuai anjuran Kementerian Kominfo83. Halaman tersebut dikelola oleh MetraNet, anak perusahaan Telkom. Saat ini tidak kurang dari 4 juta Unique Visitor (UV) dan 25 juta Page View (PV) baik secara sengaja maupun tidak, mengakses landing-page tersebut. Tidak ada kejelasan mengapa situs CarFreeDay.com tersebut diblokir dan dialihkan ke landing-page tersebut. Ketika nama domain tersebut diperiksa oleh ICT Watch menggunakan layanan http://web.archive.org, ternyata domain CarFreeDay.com silam memang pernah digunakan untuk situs pornografi84, kemungkinan oleh pemilik lamanya, setidaknya hingga sebelum Agustus 2004. Untuk itulah, bisa jadi karena masa lalunya tersebut, maka domain tersebut tanpa sengaja masuk dalam database untuk diblokir.

2.2. Penyebaran Kebencian Berdasarkan UU ITE pasal 28, penyebaran kebencian merupakan salah satu perbuatan yang dilarang. Pasal tersebut berbunyi, “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”. Soal itu juga telah diancam melalui KUHP Pasal 156 dan 157. Di mana Pasal 156 berbunyi: Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara. Sedangkan Pasal 157 berbunyi: Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketuhui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat rupiah lima ratus rupiah. Sebuah kasus yang diagggap sebagai bentuk penyebaran kebencian dapat dilihat pada 12 Agustus 2012, lewat video bertajuk 'Koboy Cina Pimpin Jakarta85 yang diunggah ke Youtube.86 Video tersebut menyebarkan ancaman kepada WNI keturunan Tionghoa etnis China untuk tidak memberi suara dalam putaran kedua dan akhir pemilihan gubernur Jakarta.

83

http://metranet.co.id/news/u-ads-media-gathering.html http://web.archive.org/web/20040711080104/http://www.carfreeday.com/ 85 Judul dalam bahasa Inggris:“Chinese Cowboy to Lead Jakarta.” 86 Read Republika, Video Koboy Cina Pimpin Jakarta Dilihat 16000 Penonton, 23 August 2012, available here: http://www.republika.co.id/berita/menuju-jakarta-1/news/12/08/23/m978wu-video-koboy-cina-pimpin-jakarta-dilihat-16000-penonton 84


13

Dalam video tersebut, seorang pria bertopeng mengatakan bahwa warga Tionghoa akan mengalami bencana yang sama seperti kerusuhan Mei 199887 jika mereka berpartisipasi dalam pemilihan 2012. Video tersebut terkait langsung dengan salah satu kandidat Wakil Gubernur dalam Pilkada DKI masa itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang merupakan etnis Tionghoa. Pada akhirnya pasangan Joko Widodo – Basuki memenangkan Pilkada DKI.88 Pemerintah telah menegaskan bahwa pelaku dan otak di balik video itu bisa dikenai pasal 27 dan 28 dari UU ITE.89 Kementerian Kominfo pun meminta Google mencabut video itu dari YouTube, dan pencabutan tersebut dilakukan pada 23 Agustus 201290 setelah sempat ditonton puluhan ribu kali. Di satu sisi otoritas penegak hukum seringkali tidak segera bertindak memeriksa kasus di mana agama dan etnis minoritas menjadi targetnya. Misalnya, pada 14 Februari 2008, Sobri Lubis, Sekjen FPI, menyerukan kepada ratusan pengikutnya untuk membunuh anggota Jemaah Ahmadiyah dan menghalalkan darahnya91. Ahmadiyah adalah sebuah aliran Islam minoritas yang dinyatakan sebagai aliran sesat oleh Majelis Ulama Indonesia dan sejumlah ormas Islam ternama di Indonesia92. Video ajakan membunuh tersebut hingga kini masih dapat ditemukan di YouTube. Akan tetapi hal tersebut tak kunjung mendapatkan tindakan tertentu dari pemerintah.

2.3. Penistaan Agama Terdapat dua dasar hukum yang digunakan untuk kasus-kasus penistaan agama, yaitu Perpres No 1/PNPS/1965, Pasal 1: Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu; serta KUHP, Pasal 156(a): Dipidana dengan pidana penjara selamalamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kasus penistaan agama boleh dikatakan merupakan kasus awal pemblokiran internet di Indonesia. Hal ini terjadi, misalnya, pada kasus film pendek “Fitna” yang dibuat Geert Wilders, anggota parlemen dari Belanda dan disebarkan di Internet pada Maret 2008. Film itu menampilkan potongan ayat-ayat Al-Qur’an dan adegan kekerasan yang menggambarkan dilakukan oleh orang Islam93. Pada April 2008, Pemerintah Indonesia meminta film itu dicabut dari YouTube 94. Karena permintaannya tidak kunjung terpenuhi, Kementerian Kominfo kemudian melakukan upaya pemblokiran dengan meminta kerjasama dari APJII.

87

th

Samsu R. Panggabean, “Anti-Chinese Riots in Late 20 Century Indonesia”, World Development 39/2 (2011), p. 231-241; tersedia di http://www.benjaminbsmith.net/uploads/9/0/0/6/9006393/panggabean.smith.wd.pdf 88 Read Kompas, Hari Ini Jakarta Akan Punya Gubernur Baru, 15 October 2012, available here: http://megapolitan.kompas.com/read/2012/10/15/05184847/Hari.Ini.Jakarta.Akan.Punya.Gubernur.Baru 89 Read Kompas, Polisi Buru Penggunggah Video Koboy China, 24 August 2012, available here: http://nasional.kompas.com/read/2012/08/24/18030579/Polisi.Buru.Pengunggah.Video.Koboy.China 90 Read Kompas, Menkominfo: Video Rasial Pilkada DKI Sudah Dicabut, 23 August 2012, available here: http://nasional.kompas.com/read/2012/08/23/20464221/Menkominfo.Video.Rasial.Pilkada.DKI.Sudah.Dicabut 91 http://www.youtube.com/watch?v=U7RLCXNdKF4 92 http://nasional.inilah.com/read/detail/1216592/mui-nu-muhammadiyah-sepakat-ahmadiyah-sesat 93 Read Detikcom, Film Anti Islam Fitna Beredar di Situs Youtube, 28 March 2008, available here: http://inet.detik.com/read/2008/03/28/075259/914649/398/film-anti-islam-fitna-beredar-di-situs-youtube?id771108bcj 94 Read CNN, Indonesia block YouTube to protest Islam film, 08 April 2008, available here: http://articles.cnn.com/2008-0408/world/indonesia.youtube_1_geert-wilders-dutch-parliament-youtube?_s=PM:WORLD


14

Semua ISP di Indonesia diminta untuk memblokir akses ke situs maupun blog yang menampilkan film tersebut95. Ancamannya, jika ISP menolak memblokir, adalah pencabutan izin usaha96. Ancaman ini sepertinya membuat sejumlah ISP panik dan memutuskan memblokir total YouTube, Multiply dan MySpace97. Namun setelah mendapatkan protes yang keras dari pengguna Internet di Indonesia, beberapa hari setelah blokir total itu dilakukan, ISP hanya memblokir secara selektif alamat url/link yang mengandung film tersebut98. Kasus lain di rentang waktu yang tak terlalu jauh adalah blog yang menampilkan kartun Nabi Muhammad yang dianggap menghina Islam. Sama seperti kasus video Fitna, Kementerian Kominfo meminta Wordpress untuk memblokir blog yang beralamat di http://lapotuak.wordpress.com itu99. Majelis Ulama Indonesia (MUI), selaku pengampu kepentingan umat islam di Indonesia, juga mengutuk blogger di balik blog itu100. Wordpress pada akhirnya menutup akun itu101 dengan alasan “pelanggaran terms of service". Namun kartun serupa muncul lagi di 2009, lewat blog http://komiknabimuhammad.com.blogspot.com dan di 2010 lewat halaman Facebook berjudul ‘Everybody Draw Mohammed Day (EDMD)’ 102. Kementerian Kominfo meminta ISP di Indonesia untuk memblokir blog103 dan juga halaman Facebook tersebut. Kasus lain adalah ketika tersebar luasnya film “Innocence of Muslims”104 pada tahun 2012. Tak kurang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengutuk film tersebut105. Pemerintah Indonesia lantas memerintahkan ISP untuk memblokir akses ke trailer film yang dinyatakan sebagai anti-Islam tersebut106. Pada 13 November 2012, Kemkominfo mengumumkan bahwa YouTube telah memblokir enam belas alamat link ke video tersebut107.

95

The order was made by circular letter No. 84/M.KOMINFO/04/08. Read Detikcom, Ditjen Postel: Tak Blokir Fitna, Izin Penyelenggaraan Dicabut!, 7 April 2008, available here: http://inet.detik.com/read/2008/04/07/084559/919153/399/ditjen-postel-tak-blokir-fitna-izin-penyelenggaraan-dicabut?id771108bcj 97 http://uk.reuters.com/article/2008/04/11/oukin-uk-indonesia-youtube-idUKJAK17047820080411?sp=true 98 Read Global Advocacy Online, Indonesia blocks YouTube over ‘Fitna’ movie, 5 September 2008, available here: http://advocacy.globalvoicesonline.org/2008/04/05/indonesia-blocks-youtube-over-fitna-the-movie/ 99 Read Detikcom, Depkominfo Minta Wordpress Blokir Komik Nabi Muhammad, 19 November 2008, available here: http://news.detik.com/read/2008/11/19/105942/1039427/10/depkominfo-minta-wordpress-blokir-komik-nabi-muhammad 100 Read Detikcom, MUI Minta Komik Nabi Muhammad versi Indonesia Ditutup, 19 November 2008, available here: http://news.detik.com/read/2008/11/19/101624/1039385/10/mui-minta-komik-nabi-muhammad-versi-indonesia-ditutup 101 Read Detikcom, Wordpress Tutup Blog Komik Nabu Muhammad, 20 November 2008, available here: http://news.detik.com/read/2008/11/20/055904/1039945/10/wordpress-tutup-blog-komik-nabi-muhammad 102 Read Okezone, Menkominfo ajak awari dan isp blokir everybody draw mohammed day, 20 Mei 2010, available here: http://news.okezone.com/read/2010/05/20/55/334539/menkominfo-ajak-awari-isp-blokir-everybody-draw-mohammed-day 103 The request was made by letter no. 600/M.KOMINFO/11/2009. 104 http://en.wikipedia.org/wiki/Innocence_of_Muslims 105 http://www.tempo.co/read/news/2012/09/14/078429443/Ulama-Indonesia-Kutuk-Film-Innocence-of-Muslims 106 Detikcom, “Menko Polhukam Minta Tifatul Blokir Film Anti Islam di YouTube,” 13 September 2012; tersedia di http://inet.detik.com/read/2012/09/13/150236/2017527/398/menko-polhukam-minta-tifatul-blokir-film-anti-islam-diyoutube?id771108bcj 107 Detikcom, “16 Video 'Innocence of Muslims' Diblokir di YouTube,” September 2012; tersedia dihttp://inet.detik.com/read/2012/09/13/171756/2017970/398/16-video-innocence-of-muslims-diblokir-di-youtube 96


15

Meski demikian, perintah pemblokiran dari pemerintah justru membangkitkan rasa penasaran masyarakat. Misalnya, pada kasus film Fitna, pada hari yang sama ketika Pemerintah Indonesia meminta YouTube untuk menghapus Innocence of the Muslims, pencarian film tersebut di Internet justru meningkat drastis.108 Di tingkat lokal, kasus yang dinyatakan sebagai penistaan agama juga terjadi. Pada tahun 2012, Alexander Aan109, seorang PNS di Bappeda Kota Dharmasraya, Sumatera Barat, dituntut dengan KUHP dan Pasal 28 UU ITE karena dianggap menyebarkan kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA), melalui grup facebook dan fan page berjudul Ateis Minang yang ia kelola. Fan page tersebut dibuat sebagai ruang untuk memfasilitasi komunikasi di kalangan ateis yang tinggal di Sumatra Barat110. Pada tanggal 14 Juni 2012, pengadilan menyatakan Alexander bersalah karena dinyatakan melakukan penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan, sebagaimana tercantum pada Pasal 28 Ayat (2) UU ITE111. Aan kemudian dijatuhi hukuman penjara dua setengah tahun dan denda 100 juta rupiah (yang dapat diganti dengan hukuman 3 bulan penjara)112.

108

See Google Trends for 2012, keyword search: “Innocence of Muslims”, tersedia di: http://www.google.com/trends/explore#q=innocence%20of%20muslims&geo=ID&date=1%2F2012%2012m&cmpt=q 109 http://id.wikipedia.org/wiki/Alexander_Aan 110 Jakarta Post, “Atheists, Commies Welcome,” 12 Juli 2012; tersedia di http://www.thejakartapost.com/news/2012/07/12/atheistscommies-welcome.html 111 http://www.setara-institute.org/id/content/vonis-alexander-ciderai-kebebasan-berpendapat 112 http://www.tempo.co/read/news/2012/10/12/058435212/PNS-Atheis-Dihukum-25-Tahun-Penjara


16

3. Tantangan Hak Berinformasi “Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, (yang) oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun”, demikian kutipan dari bagian awal Undang-Undang (UU) RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Adapun di dalam pasal 14 pada UU tersebut, dinyatakan bahwa: 1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. 2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia”. Jelas bahwa, pasal tersebut sejatinya tunduk dan mengacu pada UUD 1945 Indonesia pasal 28 F (Amandemen ke-2, yang ditetapkan pada Agustus 2000) dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB113. Pada pasal 28F, UUD 1945, dinyatakan bahwa, “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Sedangkan pada pasal 19, Deklarasi Universal HAM (DUHAM) PBB yang dideklarasikan pada 10 Desember 1948 tersebut ditegaskan bahwa, “setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, dalam hal ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada pendapat tertentu tanpa mendapatkan gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide/gagasan melalui media apa saja tanpa ada batasan”. Meskipun ada jaminan untuk bebas berpendapat, berinformasi dan berekspresi, pelaksanaan hak tersebut tidaklah tak terbatas. Yang membatasinya adalah pada pasal 29 ayat 2 pada deklarasi yang sama, berbunyi, “dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasankebebasan orang lain dan untuk memenuhi persyaratan aspek moralitas, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”. Pasal pada DUHAM PBB tersebut kemudian diperkuat pada Resolusi Majelis Umum PBB tanggal 16 Desember 1966, melalui pasal 19 di dalam Kovenan (Kesepakatan) Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik114. Pasal 19 pada kesepakatan tersebut tertulis sebagai berikut: 1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan (pihak lain). 2. Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide/gagasan apapun, terlepas dari pembatasanpembatasan, baik secara lisan, tulisan, cetakan, dalam bentuk karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

113 114

http://www.un.org/en/documents/udhr/ https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en


17

3. Pelaksanaan hak-hak yang diicantumkan dalam ayat 2 pasal ini turut membawa kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal (pembatasan) ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk: a. Menghormati hak atau reputasi (nama baik) orang lain b. Melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan ataupun moral umum/publik.” Indonesia meratifikasi kesepakatan internasional ini pada 23 Februari 2006 115. Namun demikian, salah satu tantangan yang cukup signifikan atas kebebasan berpendapat di Indonesia, khususnya melalui Internet, adalah pada UU ITE pasal 27 ayat 3. Sejak UU ITE diundangkan pertama kali pada April 2008 pasal ini telah digunakan untuk menjerat 32 kasus pencemaran nama baik116. Selain UU ITE, KUHP juga mengkriminalkan tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik yang juga digunakan untuk ucapan/ujaran di Internet. Isi dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut: UU ITE, Pasal 27, Ayat 3: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. KUHP, Pasal 310, Ayat 1: Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. KUHP, Pasal 311, Ayat 1: Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Yang menjadi tantangan nyata bagi kebebasan berinformasi di Indonesia adalah pada UU ITE pasal 27 ayat 3, karena memiliki ancaman hukuman maksimal 6 (enam) tahun penjara. Pasal ini kerap digunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat di Internet, karena kepolisian atau kejaksaan berhak menahan tersangka yang diancam hukuman 5 (lima) tahun atau lebih selama pemeriksanaan (interogasi), dengan alasan bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana117. Adapun jangka waktu penahanan di tingkat penyidik atau kepolisian paling lama adalah 20 hari, dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum atau kejaksaan paling lama 40 hari lagi. Untuk itulah maka pasal pada UU ITE ini kemudian ampuh untuk meredam kebebasan berpendapat dan memenjarakan yang berekspresi atau berbeda pendapat di Internet118.

115

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf http://www.elsam.or.id/article.php?id=2816&cid=101#.Uyge7M60tEM 117 http://pphp.deptan.go.id/download/regulasi/undang-undang/uu_8_1981.pdf 118 http://id.safenetvoice.org/2014/02/pernyataan-sikap-hentikan-segera-praktik-pembungkaman-berpendapat-di-dunia-maya/ 116


18

Pasal 27 ayat 3 UU ITE tersebut sebenarnya pernah diajukan pengujian (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun MK berpendapat bahwa pasal penghinaan yang diatur dalam KUHP adalah khusus untuk aktifitas offline, tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di Internet119. Serta norma pasal tersebut adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsipprinsip negara hukum120. Maka, judicial review atas pasal tersebut kandas. Berikut ini adalah 3 (tiga) dari sekian kasus yang menonjol terkait dengan penerapan pasal 27 ayat 3 UU ITE. Kasus pertama, adalah yang menimpa Prita Mulyasari pada 2009. Ibu dengan dua balita dan satu bayi ini ditahan dengan berdasarkan pasal 27 ayat 3 UU ITE. Prita sempat ditahan di penjara khusus wanita, Tangerang, selama tiga minggu121 karena emailnya yang mengeluhkan layanan buruk dari dokter dan rumah sakit swasta Omni International di Tangerang122. Inti dari isi email tersebut menjelaskan bagaimana ia mengalami salah diagnosis serta perawatan lanjutan yang tidak memuaskan, dan tanpa persetujuan dirinya. Ia juga mengeluhkan layanan pelanggan yang diterimanya123. Email tersebut kemudian diteruskan dan diedarkan oleh melalui mailing-list elektronik dan diposting online. Para direktur rumah sakit Omni kemudian menuntut Prita atas tuduhan penistaan/pencemaran nama baik124. Prita juga dituntut secara pidana di bawah Pasal 27(3) UU ITE serta Pasal 310 dan 311 KUHP. Setelah proses hukum yang panjang dan berlarut-larut, pada September 2012 Prita akhirnya dinyatakan bebas oleh Mahkamah Agung. Email yang dikirimnya pun dinyatakan tidak mengandung unsur pencemaran nama baik seperti yang dituduhkan Omni.125 Pembela HAM dan praktisi hukum di Indonesia kerap menyebut kasus ini sebagai contoh kelemahan Pasal 27 Ayat 3 dari UU ITE serta Pasal 310 dari KUHP. Pasal-pasal tersebut dianggap gagal memenuhi persyaratan kepastian hukum dan proporsionalitas seperti dimandatkan Pasal 19 Kesepakatan Internasional Hak Politik dan Sipil (International Covenant on Civil and Political Rights)126. Apalagi, sebagai konsumen, Prita dianggap berhak untuk menyampaikan keluhannya, dan tanpa maksud untuk melakukan pencemaran nama baik.127

119

http://www.elsam.or.id/downloads/926585_Repressing_Expression_Case_Study.pdf http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21918/dua-permohonan-pengujian-uu-ite-kandas 121 http://nasional.news.viva.co.id/news/read/63162-prita_tak_henti_hentinya_menangis_di_penjara 122 Read Jakarta Globe, Prita Mulyasari Cleared in Internet Defamation Case, 25 June 2012, available here: http://thejakartaglobe.com/home/prita-mulyasari-cleared-in-internet-defamation-case/314339 123 Read Hukum Online, Supreme Court Declared Prita Mulyasari Not Guilty as Charged, 19 September 2012, available here: http://en.hukumonline.com/pages/lt5059b650db100/supreme-court-declared-prita-mulyasari-not-guilty-as-charged 124 Firdaus Cahyadi, “Online Activism: Perlu Terobosan Baru!”, Satudunia Foundation (2011); tersedia http://www.satudunia.net/content/indepth-report-online-activism-perlu-terobosan-baru 125 Read Detikcom, MA Kabulkan PK, Prita Bebas!, 17 September 2012, available here: http://news.detik.com/read/2012/09/17/173038/2022750/10/ma-kabulkan-pk-prita-bebas 126 Read ELSAM, Amicus Curiae: Prita Mulyasari Vs. Indonesia Republic, available here: http://elsam.or.id/?act=view&id=204&cat=c/302&lang=en 127 Read Kompas, YLKI: Perkara Prita, Ada Pelanggaran Hak Konsumen, 29 October 2009, available here: http://megapolitan.kompas.com/read/2009/10/28/15305233/YLKI.Perkara.Prita.Ada.Pelanggaran.Hak.Konsumen 120


di

19

Dalam perjalanan proses hukum pada awalnya, pihak pengadilan menetapkan Prita bersalah dalam kasus perdata128. Pada awal Desember 2009, pengadilan memerintahkan Prita untuk membayar Rp 204 juta rugi kepada Omni Internasional129. Masyarakat luas kemudian melakukan kampanye pengumpulan dana berjudul “Koin untuk Prita” untuk membantunya membayar denda tersebut, dan terkumpulah Rp 825 juta pada minggu ketiga, Desember 2009 130. Kasus kedua yang belum lama berselang keputusan pengadilannya adalah yang menimpa Benny Handoko, pemilik akun @benhan di Twitter. Lewat akun tersebut, Benny menyatakan bahwa politisi Mukhamad Misbakhun adalah “perampok” Bank Century. Hal ini mengaju pada referensi Benhan atas kasus Bank Century yang sempat mendudukkan Misbakhun sebagai tersangka131. Benhan lantas diadukan ke polisi oleh politisi Misbakhun pada 10 Desember 2012, dengan alasan twit yang disampaikan Benny lewat akun @benhan merupakan penghinaan dan pencemaran nama baik132. Pada Mei 2013, Benhan resmi dinyatakan sebagai tersangka atas pencemaran nama baik133 dan mulai ditahan pada 5 September 2013 134 di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Di tahanan, Benny sempat mengalami penggundulan paksa. Penahanan itu akhirnya ditangguhkan pada 7 September 2013 menyusul protes dari publik135. Kemudian pada 5 Februari 2014, Benny divonis 6 bulan penjara dengan masa percobaan selama 1 tahun oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan136. Adapun kasus ketiga, yang ketika laporan ini ditulis persidangan atas kasus tersebut sedang berjalan, adalah yang menimpa Muhammad Arsyad seorang aktifis anti korupsi di Makassar. Arsyad menuliskan di status Blackberry Messenger (BBM) miliknya, “No Fear Nurdin Halid Koruptor!!! Jangan pilih adik koruptor!!!”. Arsyad kemudian dilaporkan oleh Abdul Wahad, anggota DPRD Kota Makassar dari Partai Golkar sekaligus orang dekat Nurdin Halid pada 9 Juli 2013137. Kemudian Arsyad menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE pasal 27 ayat 3, sejak 13 Agustus 2013.

128

Merlyna Lim, “@crossroads: Democratization & Corporatization of Media in Indonesia”, diterbitkan bersama oleh Participatory Media Lab dan Ford Foundation (2011), hal. 19; tersedia di http://participatorymedia.lab.asu.edu/files/Lim_Media_Ford_2011.pdf 129 http://news.detik.com/read/2009/12/02/202508/1252971/10/gugatan-banding-rs-omni-dikabulkan-prita-harus-bayar-rp-204-juta 130 http://news.okezone.com/read/2009/12/21/338/286733/redirect 131 Read Yahoo, Skandal Bailout Bank Century, Misbakhun: SBY Tidak Bisa Lagi Mengelak, 13 August 2012, available here: http://id.berita.yahoo.com/skandal-bailout-bank-century-misbakhun-sby-tak-bisa-183100749.html 132 Read Okezone, Merasa Dihina di Twitter Misbakhun Laporkan Benhan ke Polisi, 10 December 2012, available here: http://news.okezone.com/read/2012/12/10/339/730078/merasa-dihina-di-twitter-misbakhun-laporkan-benhan-ke-polisi 133 Read Tempo, Pemilik Akun Benhan Jadi Tersangka, 24 May 2013, available here: http://www.tempo.co/read/news/2013/05/24/063483064/Pemilik-Akun-benhan-Jadi-Tersangka 134 Read Kompas, Benny Handoko Pemilik Akun Benhan Ditahan, available here: http://nasional.kompas.com/read/2013/09/05/2350121/Benny.Handoko.Pemilik.Akun.benhan.Ditahan 135 Read Detikcom, Penahanan Ditangguhkan, Benhan Keluar dari Cipinang Malam Ini, available here: http://news.detik.com/read/2013/09/06/222834/2351954/10/?nd772204topnews 136 Read Liputan6, Ngetwit Soal Misbakhun, @benhan Dibui 6 Bulan, 1 Tahun Percobaan, available here: http://news.liputan6.com/read/818844/ngetwit-soal-misbakhun-benhan-dibui-6-bulan-1-tahun-percobaan#sthash.bQjMkL8E.dpuf 137 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52366f3992610/ditahan-gara-gara-status-iblackberry-messenger-i


20

Saat pemeriksaan polisi, Arsyad sempat mendekam di penjara Polda Sulsel selama 7 hari138. Kemudian dia mendapat penangguhan penahanan139 setelah kasusnya menjadi sorotan media dan dirpotes oleh sejumlah organisasi masyarakat dan mahasiswa140. Saat ini Arsyad kembali ditahan di rumah tahanan Makassar oleh pihak kejaksaan141 dan menjalani persidangan perdana pada 13 Maret 2013142. Arsyad dijerat dengan pasal 27 ayat 3 UU ITE dan Pasal 310 KUHP. Melihat sejumlah contoh kasus di atas, ICT Watch berpendapat bahwa pasal 27 ayat 3 UU ITE adalah pasal 'melankolis', yaitu pasal yang disediakan negara bagi mereka yang ingin memanjakan egonya. Sebab yang terjadi di lapangan, justru pasal tersebut berulang kali digunakan oleh mereka yang memiliki kekuasaan untuk menekan pihak lain yang tak sepaham143 dan dalam posisi yang relatif lebih lemah. Hal ini dapat menyebabkan chilling effect, yaitu kekhawatiran untuk berekspresi dan/atau berbeda pendapat di internet karena adanya ancaman sanksi hukum dari Negara. ICT Watch dan South East Asa Freedom of Expression Network (SAFENET) pun menuntut UU ITE tersebut, khususnya pasal 27 ayat 3 untuk direvisi144. Desakan untuk merevisi juga datang dari sejumlah masyarakat sipil lainnya seperti LBH Pers, ICW, ELSAM, ICJR dan AJI145. Sebenarnya dari pihak Kementerian Kominfo, telah menyambut baik desakan dari sejumlah elemen masyarakat sipil tersebut dan telah menyiapkan sejumlah usulan revisi146. Salah satu usulannya adalah mengubah ancaman hukuman pidana dari 6 (enam) tahun menjadi 3 (tiga) tahun147, dan telah disampaikan untuk dapat masuk dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) 2014 DPR148. Namun berdasarkan daftar di Prolegnas 2014149, usulan revisi tersebut gagal masuk dalam agenda pembahasan di DPR. Untuk itulah maka ICT Watch bersama sejumlah elemen masyarakat sipil lainnya seperti SAFENET, ELSAM dan ID-CONFIG kini terus mendorong agar revisi UU ITE dapat masuk dalam Prolegnas 2014-2019150, dengan komposisi anggota DPR yang baru usai Pemilu 2014 151.

138

http://www.koran-sindo.com/node/330695 http://id.safenetvoice.org/2013/09/kasus-muhammad-arsyad/ 140 http://www.sinarharapan.co/news/read/24739/mahasiswa-makassar-kecam-penahanan-arsyad 141 http://id.berita.yahoo.com/kasus-penghinaan-nurdin-halid-dilimpahkan-ke-kejaksaan-112337477.html 142 http://makassar.tribunnews.com/2014/03/14/karena-status-bbm-arsyad-didakwa-6-tahun 143 http://tekno.kompas.com/read/2014/02/05/1548528/Kerap.Jerat.Netter.Indonesia.UU.ITE.Diminta.Direvisi 144 http://inet.detik.com/read/2014/02/05/142038/2488031/399/1/sudah-jerat-30-korban-uu-ite-didesak-untuk-direvisi 145 http://www.jurnas.com/news/107197/Bungkam_Hak_Berpendapat_Koalisi_Minta_UU_ITE_direvisi__2013/1/Nasional/Hukum 146 http://www.portalkbr.com/berita/perbincangan/2937302_4215.html 147 http://www.tempo.co/read/news/2013/10/23/072524142/Pemerintah-Revisi-Ancaman-Sanksi-UU-ITE 148 http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3702/Siaran+Pers+No.+100-PIH-KOMINFO-122013+tentang+Laporan+Akhir+Tahun+2013+Kementerian+Kominfo+/0/siaran_pers#.UyhZts60tEO 149 http://www.dpr.go.id/id/baleg/prolegnas/490/PROGRAM-LEGISLASI-NASIONAL-RANCANGAN-UNDANG-UNDANG-PRIORITAS-TAHUN2014 150 http://www.kabar3.com/news/2014/02/revisi-uu-ite-harus-masuk-prolegnas-20142019#.Uyhcic60tEM 151 http://tekno.liputan6.com/read/819150/banyak-makan-korban-uu-ite-diminta-untuk-diperbaiki 139


21

4. Tanggung Jawab Perantara (Aspek Hukum) Pada awal Februari 2010, Kementerian Kominfo pernah meluncurkan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Konten Multimedia152. RPM tersebut, pada intinya mewajibkan penyelenggara jasa multimedia turut bertanggungjawab atas konten yang terdapat di jasa layanannya, termasuk yang dibuat atau disampaikan oleh pengguna jasanya. Adapun yang dapat dikategorikan sebagai penyelenggara jasa multimedia dalam RPM tersebut antara lain adalah ISP dan penyedia layanan online seperti portal, blog dan forum. Tanggungjawab yang dibebankan oleh RPM tersebut selain pengawasan konten, juga melakukan pemblokiran konten yang dianggap negatif. Juga penyelenggara tersebut diminta untuk mengharuskan penggunanya memberikan identitas dan kontak yang asli dan akurat saat mendaftar layanannya. Kementerian Kominfo menjelaskan bahwa tujuan RPM tersebut untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara jasa multimedia untuk bertindak secara patut, teliti dan hati-hati dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya yang terkait dengan konten multimedia153. Meskipun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga telah menjelaskan bahwa RPM tersebut tujuannya adalah untuk mengatur tema sensitif yang dimuat di Internet sehingga merugikan kalangan tertentu, namun protes tehadap RPM tersebut justru menguat154. Tak kurang dari Dewan Pers mengatakan RPM ini bertentangan dengan UU 1945, UU Pers dan UU Penyiaran155. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) meminta RPM tersebut dicabut secara resmi karena dapat membungkam pers156. ICT Watch mengatakan bahwa RPM ini rentan disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi di Internet157. APJII pun menolak keberadaan RPM tersebut, karena akan menghilangkan hak privasi dalam menggunakan Internet dan ISP seakan diberi wewenang seperti polisi dalam urusan konten158. Sejumlah penyelenggara layanan forum diskusi online di Indonesia pun menolak RPM tersebut karena pada prakteknya pemerintah memberatkan para penyelenggara tersebut159. DPR pun meminta Kementerian Kominfo untuk mengkaji ulang RPM tersebut160. Mendapat desakan dari masyarakat, akhirnya Kementerian Kominfo memutuskan untuk menunda pembahasan lebih lanjut RPM tersebut161 pada minggu ke-3 Februari 2010. Namun pada Juli 2010, kini DPR yang meminta Kementerian Kominfo untuk membahas kembali RPM tersebut, dipicu dengan maraknya penyebaran video pornografi di Internet162. Namun hal tersebut tak kunjung terlaksana hingga saat ini. Pada prakteknya, memang ISP terus mendapatkan desakan dari Kementerian Kominfo untuk turut bertanggungjawab, atau setidaknya dapat diminta untuk melakukan pemblokiran konten negatif. Hal ini karena perijinan ISP dikeluarkan oleh kementerian tersebut, dan ISP diharuskan patuh pada sejumlah undang-undang dan peraturan yang berlaku.

152

http://www.postel.go.id/content/ID/regulasi/telekomunikasi/kepmen/rpm%20konten%20multimedia.doc http://www.postel.go.id/info_view_c_26_p_1075.htm 154 http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2010/02/100218_sbykonten.shtml 155 http://tekno.kompas.com/read/2010/02/16/09465252/RPM.Konten.Bertentangan.dengan.UU 156 http://techno.okezone.com/read/2010/03/12/55/311984/aji-minta-rpm-konten-dicabut-secara-resmi 157 http://ictwatch.com/internetsehat/2010/02/14/7-poin-sikap-internet-sehat-ict-watch-atas-rpm-konten-multimedia/ 158 http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/10/02/19/104365-apjii-tolak-rpm-konten-multimedia 159 http://www.tempo.co/read/news/2010/02/17/063226538/Pengelola-Situs-Berita-Tolak-RPM-Konten-Multimedia 160160160 http://www.dpr.go.id/id/berita/komisi1/2010/feb/25/1381/dewan-minta-menkominfo-kaji-ulang-rpm-konten-multimedia 161 http://news.detik.com/read/2010/02/24/122226/1305812/10/tifatul-rpm-konten-multimedia-cooling-down-dulu?nd771104bcj 162 http://news.detik.com/read/2010/06/16/151234/1379506/10/akibat-video-porno-dpr-pemerintah-bahas-ulang-rpm-konten-media 153


22

Terkait dengan konten yang dihasilkan oleh pembaca (user-generated content) suatu media online, pada Februari 2012 Dewan Pers meluncurkan Pedoman Pemberitaan Media Siber163. Yang dimaksud dengan user-generated content dalam pedoman tersebut adalah, “segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.” Secara etika, media online bertanggung jawab untuk mengelola komentar pembaca agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pers dan kode etik jurnalistik. Itu dilakukan antara lain dengan mencantumkan syarat dan ketentuan serta mewajibkan registrasi. Media online juga berhak mengedit komentar, menghapus komentar yang tidak memenuhi syarat, serta melakukan koreksi jika ada pengaduan. Pedoman ini juga menjadi salah satu materi kompetensi kunci dalam Uji Kompetensi Jurnalis AJI164. Pedoman ini dilahirkan dalam rangka menunjukkan kesediaan media online untuk bertanggungjawab terhadap user-generated content yang ada di medianya. Pedoman tersebut untuk juga untuk melengkapi UU Pers, sehingga media tak dikorbankan atau dipidanakan ketika menjalankan perannya. Dalam pedoman tersebut, terkait dengan user-generated content, peran media adalah sebagai pihak yang memfasilitasi, sementara tanggung-jawab tetap pada user-nya. Jika ada pihak yang merasa dirugikan karena konten yang dibuat oleh pembaca sebuah media online, maka pengelola media tersebut akan bertindak sebagaimana disepakati dalam pedoman. Adapun tanggungjawab atas konten tersebut adalah dari user atau pembuat konten tersebut165.

5. Serangan Cyber Sepanjang kuartal ke-3 2013, Indonesia tercatat sebagai negara urutan kedua sumber serangan cyber global, sebesar 20% dari total serangan166. Angka tersebut, menurut Akamai, tidak serta-merta menunjukkan tingginya pelaku kejahatan cyber yang berdomisili di Indonesia. Karena bisa jadi, walau asal trafik serangan berasal dari nomor Internet Protocol (IP) di Indonesia, namun para pelakunya dari negara lain yang memanfaatkan kelemahan keamanan jaringan komputer di Indonesia.

167

(Negara Sumber Serangan Cyber Global, Kuartal 3 – 2013 )

163

http://inside.kompas.com/pedoman http://www.scribd.com/doc/200323392/Materi-Kompetensi-Kunci-UKJ-AJI 165 http://tekno.kompas.com/read/2012/02/03/19304040/komentar.di.media.quotonlinequot.tanggung.jawab.siapa 166 rd Read Akamai Report, State of the Internet” 3 Quarter Report, Volume 6, Number 3 (2013), available here http://www.akamai.com/stateoftheinternet/ 167 Ibid. 164


23

Namun di sisi lain, sepanjang November 2013, kelompok peretas yang menyebut diri sebagai Anonymous Indonesia mengklaim telah menyerang lebih dari 170 situs di Australia 168. Aksi ini sebagai reaksi atas adanya laporan kegiatan penyadapan dan matamata yang dilakukan Australia terhadap Indonesia, berdasarkan dokumen National Security Agency, Amerika Serikat, yang dibocorkan oleh Edward Snowden169. Beberapa situs penting Australia menjadi korban serangan cyber dari kelompok ini, baik dalam bentuk distributed denial of service (DDOS) ataupun penggantian tampilan situs (deface). Situs tersebut misalnya milik Australian Secret Intelligence Service (ASIS)170, AFP dan Reserve Bank171, serta situs milik Polisi Australia172. Salah satu media informasi yang digunakan oleh Anonymous Indonesia adalah twitter, yang kini sudah memiliki follower lebih dari 45 ribu173.

(Jumlah Situs Indonesia Kena Deface Jan – Sep 2013175)

Untuk serangan ke infrastruktur Indonesia, berdasarkan data dari Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (IDSIRTII)174, dari Januari hingga September 2013 terdapat 39,9 juta serangan, atau rata-rata 110 ribu serangan per hari. 3 jenis serangan tertinggi yang terjadi adalah SQL 37,96%, Malware-CNC 33,1% dan Server MS-SQL 25,05%. 3 negara tertinggi sumber serangan adalah China, Indonesia dan Brazil. Sedangkan 3 negara tertinggi target serangan adalah Indonesia, Amerika dan China.

168

Read BBC, 'Anonymous Indonesia' attacks Australian websites, 4 November 2013, available Here: http://www.bbc.com/news/worldasia-24802593 169 http://www.bbc.com/news/world-asia-25029261 170 http://www.zdnet.com/au/indonesian-hackers-crash-australian-intelligence-agencys-site-7000023026/ 171 http://www.theguardian.com/technology/2013/nov/21/afp-website-hacked-indonesian-claims-responsibility-on-twitter 172 http://www.theguardian.com/technology/2013/nov/26/indonesian-hackers-target-australian-police-websites-as-payback-for-spying 173 https://twitter.com/anon_indonesia 174 http://folder.idsirtii.or.id/pdf/Kebijakan_Keamanan_Informasi.pdf 175 Ibid.


24

6. Penyadapan Informasi Setidaknya terdapat 16 ketentuan perundang‐undangan yang membenarkan adanya tindakan penyadapan di Indonesia. 12 diantaranya dalam bentuk undang‐undang, antara lain UU Telekomunikasi, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Pemberantasan Terorisme, UU Pemberantasan Korupsi, UU Narkotika, dan UU Intelijen Negara176. Namun demikian, terdapat kelemahan mendasar dalam penyadapan ini, yaitu tak adanya prosedur standar dan pengaturan yang seragam mengenai syarat dan ketentuan penyadapan. Selain itu, proses penyadapan yang saat ini dibenarkan dalam berbagai ketentuan perundangan tersebut tidak dilengkapi dengan mekanisme kontrol terhadap otoritas yang diberi kewenangan untuk melakukan penyadapan177. Khusus pada UU Telekomunikasi178 pasal 42 ayat 2, ditegaskan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi penyadapan (merekam informasi yang dikirim dan atau diterima) jika diperlukan atas permintaan tertulis Jaksa Agung atau Kepala Kepolisian RI untuk proses peradilan suatu tindak pidana tertentu sesuai UU yang berlaku. Pada ayat 3, tertulis bahwa ketentuan mengenai tata cara permintaan dan pemberikan rekaman informasi diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). Kemudian pada UU ITE179 pasal 31 ayat 3, dikatakan bahwa penyadapan (intersepsi) dapat dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan UU yang berlaku. Kemudian pada ayat 4, tertulis bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyadapan tersebut diatur dengan PP. Namun Mahkamah Konstitusi (MK) pada Februari 2011 memutuskan bahwa prosedur penyadapan tidak bisa diatur pada tingkat PP, tetapi harus pada tingkat UU180. PP, menurut MK, tidak dapat mengatur penyadapan karena fungsinya hanya merupakan peraturan administratif dan tidak memiliki kewenangan untuk menampung pembatasan atas hak asasi manusia181. Belum adanya aturan yang kuat mengatur penyadapan di Indonesia, seiring dengan munculnya indikasi praktek penyadapan yang diduga ilegal. Pada Maret 2013, aplikasi FinFisher terindikasi terpasang setidaknya pada infrastruktur 2 ISP terbesar di Indonesia182. ISP tersebut adalah Telkom dan BizNet. FinFisher adalah produk untuk penyadapan yang dikembangkan oleh Gamma Group di Inggris. FinFisher memiliki kemampuan untuk melakukan penyadapan berbagai media komunikasi di Internet, termasuk yang melalui Blackberry Messenger183.

(Beberapa IP dan ISP yang Terdeteksi Terpasang FinFisher184) 176

http://www.elsam.or.id/article.php?id=1448&lang=in#.Uy5QV84bOHN http://elsam.or.id/article.php?act=content&id=2653&cid=405&lang=in#.Uy3WD84bOHM 178 http://dittel.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2013/06/36-TAHUN-1999.pdf 179 http://folder.idsirtii.or.id/pdf/uu-ite-11-2008.pdf 180 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d666444e12c9/aturan-penyadapan-harus-undangundang 181 http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/hukum/11/02/24/166065-mk-batalkan-pasal-penyadapan-di-uu-ite 182 https://citizenlab.org/2013/03/you-only-click-twice-finfishers-global-proliferation-2/ 183 https://wikileaks.org/spyfiles/list/tags/gamma-finfisher-trojan.html 184 http://m.merdeka.com/teknologi/2-kali-039kepergok039-biznet-bantah-mereka-gunakan-finfisher.html 177


25

(Finfisher Terdeteksi Di Sejumlah Negara, Termasuk di Indonesia185)

Pihak Kementerian Kominfo menegaskan akan mengambil tindakan tegas, apabila terbukti kedua ISP tersebut melakukan penyadapan dan melanggar privasi, sebagaimana diatur oleh UU Telekomunikasi186. Pihak Telkom dan Biznet langsung membantah pihaknya yang memasang aplikasi penyadapan tersebut pada infrastruktur yang dikelolanya187. Selain dari bantahan tersebut, tidak ada tindakan lebih lanjut dari pihak pemerintah ataupun ISP terkait untuk melakukan pendalaman dan menjelaskan kepada publik tentang adanya temuan tersebut. Jika memang bukan pihak Telkom atau BizNet yang dengan sengaja memasang FinFisher pada jaringannya, maka tentu ini justru makin menguatirkan. Karena siapapun kemudian dapat memasang aplikasi tersebut di infrastruktur Internet Indonesia, untuk melakukan aktifitas penyadapan yang ilegal. Dirut Telkom pun menegaskan bahwa IP yang dideteksi terpasang FinFisher adalah milik pelanggan yang transit di jaringan Telkom188. Sedangkan Presdir BizNet mengatakan akan mencari tahu tentang IP di jaringannya yang dideteksi terpasang FinFisher189. Gamma Group sendiri telah dikategorikan sebagai “corporate enemies of the Internet”, karena menjual teknologi penyensoran, pengawasan dan penyadapan pada sejumlah pemerintah negara otoriter190, untuk memata-matai lawan politik dan pegiat hak asasi manusia191. Dan pada September 2013, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan) melakukan transaksi sebesar USD 6,7 juta dengan Gamma Group untuk membeli aplikasi penyadapan192. Sejumlah organisasi masyarakat sipil (CSO) di Indonesia menegaskan bahwa dengan minimnya regulasi di Indonesia yang mengatur penggunaan alat sadap, maka potensi pelanggaran hak asasi manusia sangat rentan terjadi karena penggunaan alat sadap ini yang dibeli oleh Kemenhan193. DPR pun telah menyampaikan kerisauannya, terkait dengan rencana penggunaan aplikasi penyadapan tersebut, apalagi jika dikaitkan dengan pelaksanaan Pemilu 2014194.

185

https://citizenlab.org/2013/03/you-only-click-twice-finfishers-global-proliferation-2/ http://inet.detik.com/read/2013/03/18/133752/2196750/328/jika-terbukti-intai-pengguna-telkom--biznet-terancam-15-tahun-penjara 187 http://tekno.kompas.com/read/2013/03/18/13373618/Telkom.dan.Biznet.Bantah.Intai.Pengguna.Internet 188 http://www.antaranews.com/print/364013/dirut-telkom-bantah-pasang-piranti-mata-mata-server 189 http://inet.detik.com/read/2013/03/18/155146/2196987/328/bantah-memata-matai-biznet-klaim-data-pelanggan-aman 190 http://news.cnet.com/8301-13578_3-57573707-38/meet-the-corporate-enemies-of-the-internet-for-2013/ 191 http://www.nytimes.com/2012/08/31/technology/finspy-software-is-tracking-political-dissidents.html?_r=1& 192 http://www.thejakartaglobe.com/news/tni-surveillance-purchase-triggers-concern-in-indonesia/ 193 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52441ff12f4ea/lsm-kecam-pembelian-alat-sadap-oleh-kemhan 194 http://keamanan.rmol.co/read/2013/10/29/131181/DPR-Akan-Panggil-Menhan-dan-Panglima-TNI-Terkait-Pembelian-FinFisher186


26

Pihak Kemenhan, di satu sisi, lebih menyebut aplikasi yang dibelinya dari Gamma Group sebagai peralatan Anti Sadap195. Peralatan Anti Sadap tersebut direncanakan untuk memperkuat intelejen pertahanan di Badan Intelijen Strategis (BAIS)196. Disampaikan pula bahwa alat tersebut tidak digunakan untuk menyadap rakyat, tetapi untuk menjaga pertukaran informasi antara kantor BAIS dengan kantor Atase Pertahan RI di seluruh dunia tidak disadap pihak lain. Pada Februari 2014, operator selular Indosat dan Telkomsel diberitakan terlibat dalam aksi penyadapan yang dilakukan oleh National Security Agency, berdasarkan bocoran dokumen dari Edward Snowden197. Kementerian Kominfo langsung melakukan investigasi atas dua operator tersebut198. Baik pihak Indosat maupun Telkomsel kemudian menyangkal keterlibatan pihaknya dalam aksi penyadapan tersebut199.

7. Perlindungan Data Pribadi Saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang khusus tentang perlindungan data pribadi. Walaupun begitu di UU Telekomunikasi pasal 42, telah disebutkan bahwa, “penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.” Kemudian pada UU ITE pasal 26, disebutkan bahwa, “penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.” Sedangkan yang dimaksud dengan “data pribadi”, secara spesifik yaitu “data pribadi penduduk” dapat ditemui pada UU Administrasi Kependudukan200. Pada pasal 84 UU tersebut, dikatakan bahwa data pribadi penduduk yang harus dilindungi yaitu: nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan (nik), tanggal/bulan/tahun lahir, keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental, nik ibu kandung, nik ayah, dan beberapa catatan isi peristiwa penting. Namun, UU Administrasi Kependudukan tersebut dianggap belum cukup melindungi data pribadi seseorang201. Selain itu, meskipun ketentuan perlindungan data pribadi tersebar juga di UU Dokumen Perusahaan, UU Rahasia Perbankan, UU Keterbukaan Informasi dan juga UU Kesehatan, namun sudut pandangnya sektoral dan pengaturannya masih bersifat umum202. Sehingga, notabene belum ada regulasi yang memadai untuk melindungi data-data pribadi, khususnya yang bersifat digital dan/atau diunggah ke dunia maya203. Kementerian Kominfo pun sedang mengkaji rencana regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi tersebut204.

195

http://www.kemhan.go.id/kemhan/?pg=31&id=1203 http://www.suarapembaruan.com/home/kemhan-beli-alat-sadap-rp-70-miliar-kpk-tak-mau-kalah/42420 http://www.nytimes.com/2014/02/16/us/eavesdropping-ensnared-american-law-firm.html 198 http://www.thejakartapost.com/news/2014/02/19/minister-launch-new-telkomsel-indosat-investigation.html 199 http://m.news.viva.co.id/news/read/481738-telkomsel-dan-indosat-soal-penyadapan--kami-selalu-patuhi-uu 200 http://produk-hukum.kemenag.go.id/downloads/31c4f21b8e795022db6edfb6b7146d23.pdf 201 http://www.menpan.go.id/berita-terkini/982-perlukah-undang-undang-perlindungan-data-pribadi 196 197

202

http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/1337/Sesditjen+IKP+%3A+Perlu+segera+UU+Perlindungan+Data+Pribadi/0/berita_satker#. UzJUNKK0tEM 203 http://www.republika.co.id/berita/trendtek/internet/13/03/01/mizish-tata-kelola-internet-indonesia-masih-terabaikan 204 http://www.indonesiafinancetoday.com/read/43792/Pemerintah-Kaji-Regulasi-Perlindungan-Data-Pribadi


27

8. Teknologi dan Keterbukaan (Aspek Informasi) UU Keterbukaan Informasi Publik205 telah diundangkan pada April 2008. Pada intinya UU ini mewajibkan setiap badan publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik. Dengan demikian publik dapat terlibat dalam proses pengambilan kebijakan dalam rangka mewujudkan tata kelola negara yang transparan dan akuntabel. Indonesia juga sudah memiliki Komisi Informasi yang memiliki tugas antara lain membuat prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa serta melakukan mediasi terkait dengan sengketa informasi publik206. Di tingkat propinsi, sudah berdiri 23 Komisi Informasi Daerah. Terkait dengan implementasi UU tersebut, salah satu sengketa yang didaftarkan ke Komisi Informasi yaitu pada Desember 2013 terkait dengan program Universal Service Obligation (USO) yang dikelola oleh Kementerian Kominfo207. Dalam sengketa tersebut, Komisi Informasi pada Februari 2014 memenangkan tuntutan publik atas permintaan informasi penetapan dan pemenang tender pekerjaan USO yang ditandatangani oleh Menteri Kominfo208. Sejumlah gagasan untuk memfasilitasi partisipasi publik dan mendorong keterbukaan atau transparansi dalam proses yang terkait dengan kepentingan publik, semakin bermunculan dan menguat di Indonesia. Semisal untuk pemantauan Pemilu 2014 oleh publik, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan ICT Laboratory for Social Changes (iLab), meluncurkan aplikasi pemantauan berbasis web dan telepon genggam bernama MataMassa (matamassa.org), pada November 2013209. Informasi yang dihimpun dan diproses oleh tim MataMassa ini pun menjadi salah satu rujukan resmi Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu)210, untuk wilayah Jabodetabek Sebelumnya, pada Oktober 2013, Kementerian Kesehatan meluncurkan aplikasi web dan telepon genggam AIDS Digital (aidsdigital.net)211. Aplikasi yang dirancang bekerjasama dengan Indonesia AIDS Coalition (IAC) ini mendorong ketersediaan informasi tentang segala hal terkait dengan pelayanan kesehatan bagi penyandang HIV/AIDS di Indonesia. Aplikasi tersebut menjadi medium Informasi tersebut semisal lokasi layanan tes HIV dan ketersediaan obat-obatan bagi penyandang HIV/AIDS di berbagai rumah sakit rujukan di sejumlah kota212. Aplikasi ini dinyatakan sebagai aplikasi pertama di tingkat regional Asia Pacific yang dibangun oleh penyandang HIV/AIDS213. 205

http://www.komisiinformasi.go.id/regulasi/view/uu-nomor-14-tahun-2008-3 http://www.komisiinformasi.go.id/category/profil/tugas-dan-fungsi http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3778/Siaran+Pers+No.+10-PIH-KOMINFO-12014+tentang+Sidang+Ajudikasi+Dalam+Persengketaan+Informasi+Yang+Menempatkan+Kominfo+Sebagai+Termohon+Mengenai+Data+D esa+Berdering+Program+USO+/0/siaran_pers#.UzJuU6K0tEM 208 http://www.komisiinformasi.go.id/daftarputusan/view/putusan-sengketa-informasi-antara-edy-sunyoto-dengan-kementeriankomunikasi-dan-informatika 209 http://www.tempo.co/read/news/2013/11/25/072532132/MataMassa-Aplikasi-Pemantau-Pemilu 210 http://www.tribunnews.com/nasional/2014/02/18/aji-jakarta-dan-bawaslu-teken-kerja-sama-pemantauan-pemilu 211 http://www.depkes.go.id/index.php?vw=2&id=SNR.13100016 212 http://inet.detik.com/read/2013/10/31/171801/2400877/398/aids-digital-aplikasi-untuk-semua-hal-tentang-hiv 213 Op.Cit. 206 207


28

Salah satu contoh pemanfaatan teknologi untuk transparansi kebijakan publik, adalah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui salurannya di YouTube214. Saluran tersebut digunakan oleh pihak humas pemerintah Jakarta untuk menayangkan sejumlah acara atau rapat terbuka yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta215. Langkah pemerintah Jakarta tersebut dianggap sebagai cerminan dari transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Selain itu, publik juga diharapkan dapat dicerdaskan sehingga akan mampu mengawal proses penyusunan kebijakan yang lebih baik216. Berdasarkan risalah rapat pada 8 April 2014 tentang Program Open Data yang juga diunggah di YouTube217, Pemprov DKI tampaknya terus mendorong proses transparansi dan akuntabilitas tersebut dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil dan publik. Sebuah kegiatan yang bertajuk #HackJakarta (Hackaton Jakarta) dinisiasi bersama dengan Southeast Asia Technology and Transparency Initiative (SEATTI.org). Kegiatan tersebut pada intinya mengundang dan memfasilitasi sejumlah “hacker” Indonesia (programmer, web developer, web designer) untuk membuat aplikasi yang dapat memanfaatkan data dari Pemprov DKI. Untuk gelaran tersebut, data yang disediakan untuk diolah adalah tentang Budget DKI 2014 dan Data Trayek Transportasi Umum DKI. Melalui aplikasi tersebut, sebagaimana tercermin dalam risalah rapat tersebut, akan dapat menjadi contoh tentang partisipasi masayrakat dalam pengawasan implementasi kebijakan dan layanan publik.

9. Indonesia dan Tata Kelola Global (Aspek Internet) Dalam kerangka telekomunikasi, Indonesia terlibat cukup aktif dalam International Telecommunication Union (ITU). Salah satu indikatornya adalah ketika Indonesia terpilih kembali untuk duduk dalam Dewan ITU pada Oktober 2010 di Meksiko, untuk periode 2010-2014218. Kemudian melalui sidang World Conference on International Telecommunications 2012 (WCIT-12), Desember 2012 di Dubai, Indonesia memperkenalkan konsep kerangka perjanjian tentang cyber security yang tidak hanya menyangkut masalah keamanan jaringan tetapi juga perlindungan dan keamanan masyarakat di suatu negara. Indonesia pun menyatakan satu pandangan dan upaya yang sama dengan Iran, Cina, Rusia dan Arab Saudi yang menginginkan isu tentang cyber security diatur dalam International Telecommunication Regulations (ITR)219. 214

http://www.youtube.com/user/PemprovDKI http://megapolitan.kompas.com/read/2012/11/23/11595362/From.A.to.Z.Akun.YouTube.Pemprov.DKI http://www.tempo.co/read/news/2012/11/14/231441694/Ahok-Dipuji-Karena-Izinkan-Unggah-Video-Rapat-ke-You-Tube 217 www.youtube.com/watch?v=pp2IC3ikRIo 215 216

218

http://www.kemlu.go.id/mexicocity/Documents/Indonesia%20Menangkan%20Kursi%20Dewan%20International%20Telecommunication% 20Union%20Pada%20Pemilihan%20di%20Guadalajara%20Mexico.doc 219 Read MCIT, Siaran Pers No. 94/PIH/KOMINFO/12/2012 tentang Sidang World Conference on International Telecommunication Tahun 2012 (WCIT-12) di Dubai, Uni Emirat Arab, 12 December 2012, available here: http://m.kominfo.go.id/berita/detail/3719/Siaran+Pers+No.+94-PIH-KOMINFO-122012+tentang+Sidang+World+Conference+on+International+Telecommunication+Tahun+2012+%28WCIT12%29+di+Dubai%2C+Uni+Emirat+Arab


29

Indonesia juga aktif pula dalam sidang World Summit on the Information Society (WSIS). Bahkan untuk sidang WSIS yang pertama di Jenewa pada Desember 2003, tercatat ada 30 orang dari Indonesia sebagai anggota delegasi220. Dalam sidang tersebut, sejumlah target yang telah ditetapkan dalam dokumen “Geneva Plan of Action”221 selalu menjadi perhatian serius dari Indonesia untuk dipenuhi222. Salah satu program yang dimandatkan untuk mengakselerasi pemenuhan target WSIS tersebut adalah Internet Governance Forum (IGF)223. Indonesia, pada Oktober 2013 menjadi tuan rumah IGF ke-8 di Bali. Persiapan IGF ke-8 tersebut dinyatakan oleh Kementerian Kominfo sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah bersama para pemangku kepentingan majemuk (multi-stakeholder) Indonesia sebagai poros penting tata kelola Internet di tingkat global224. Pelaksanaan IGF 2013 yang merupakan kerjasama pemerintah, bisnis dan masyarakat sipil tersebut225, mendapat pernyataan sebagai the best ever226. Laporan narasi IGF 2013 tersedia di situs www.igf2013.or.id dan www.intgovforum.org227.

(ID-IGF Multi-Stakeholder Organizing Committee, IGF 2013228)

220

http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/summit_participants.pdf http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/poa.html 222 http://www.postel.go.id/info_view_c_26_p_1313.htm 223 https://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/6rev1.html 224 http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3218/Siaran+Pers+No.+61-PIH-KOMINFO-82013+tentang+Indonesia+Bersama+Komunitas+Internet+Multi-Stakeholder+Global+Siap+Menjadi+Tuan+Rumah+IGF+2013++Bali/0/siaran_pers#.UzKwJKK0tEM 225 http://www.intgovforum.org/cms/2013/igf2013-narrativereport.pdf 226 http://www.intgovforum.org/cms/2013-bali/igf-2013-transcripts/1458-closing-ceremony 227 http://www.intgovforum.org/cms/2013/igf2013-narrativereport.pdf 228 http://igf2013.or.id 221


30

10. Rekomendasi ICT Watch (Untuk Pemerintah dan DPR) Jakarta, 10 April 2014

5 (Lima) Rekomendasi Menuju Tata Kelola Internet Indonesia yang Lebih Baik Tata kelola Internet secara global kini sudah mulai mengusung semangat multi-stakeholder (pemangku kepentingan majemuk). Maknanya, penyusunan, implementasi dan pengawasan atas penegakan regulasi dan kebijakan yang terkait dengan penggunaan Internet, adalah menjadi tanggung-jawab bersama antara pemerintah, sektor bisnis dan organisasi masyarakat sipil (Civil Society Organization / CSO). Hal tersebut tercermin dalam sejumlah konsensus ataupun kesepakatan global dengan Indonesia, semisal pada World Summit on Information Society (WSIS) 229, Internet Governance Forum (IGF)230, dan NETmundial231.

Untuk itulah maka ICT Watch mendukung penuh CSO Indonesia, melalui jejaring Indonesia Civil Society Network for Internet Governance (ID-CONFIG) ataupun Indonesia Internet Governance Forum (ID-IGF), untuk secara berkelanjutan membangun kapasitas dirinya dan meluaskan jejaring, sehingga CSO akan dapat terlibat proaktif dalam dialog tata kelola Internet di Indonesia bersama stakeholder lainnya dari unsur pemerintah dan bisnis. Dialog tersebut tentu saja dimulai sejak hulu ketika regulasi dan kebijakan dirancang, lantas disepakati bersama oleh para pemangku kepentingan, hingga pada tahapan hilirnya ketika diimplementasikan dan dievaluasi.

Kemudian terkait pula pada informasi di dalam Catatan Ringkas Tata-Kelola & Praktik Internet Indonesia, ICT Watch menyampaikan 5 (lima) rekomendasi kepada Pemerintah dan DPR sebagai berikut:

1.

Penyusunan regulasi/kebijakan Internet di Indonesia hendaknya secara serius dan terus-menerus mengedepankan semangat dan pelibatan multi-stakeholder, dengan proses yang inklusif, setara dan kolaboratif demi mewujudkan tata kelola Internet Indonesia yang transparan, akuntabel dan egaliter tanpa ada satu atau segelintir pihak tertentu yang mendominasi proses tersebut. Arah dan posisi Indonesia dalam konteks regional maupun global, hendaknya dirumuskan dan disuarakan bersama oleh multi-stakeholder, dengan menghormati keberagaman sudut pandang dan kepentingan masing-masing. Dengan demikian multi-stakeholder di Indonesia dapat membangun kapasitas dirinya sehingga dapat proaktif terlibat dalam dialog tata-kelola regional/global yang relevan seperti Internet Governance Forum.

229 230 231

https://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/dop.html http://www.intgovforum.org/cms/aboutigf http://netmundial.br/about/


31

2.

Revisi atas Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hendaknya menjadi prioritas program kerja Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang baru, setelah terpilih dan dilantik usai proses Pemilu 2014. Pasal 27 ayat 3 UU ITE (tentang pencemaran nama baik di Internet) terbukti selama ini lebih digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi, dengan langsung memenjarakan orang yang menggunakan haknya untuk berinformasi232.

3.

233

Terkait dengan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Kominfo tentang Pengendalian Konten Negatif , ICT Watch telah memberikan tanggapan dan masukan secara resmi

234

kepada Kominfo. Hal paling

mendasar untuk direvisi dalam RPM tersebut pelibatan peran multi-stakeholder secara inklusif, setara dan kolaboratif dalam kewenangan dan proses penentuan kriteria situs negatif di dalam database Trust Positif. RPM tersebut juga hendaknya dilengkapi dengan informasi dan/atau jaminan atas proses tata kelola yang transparan, akuntabel dan profesional, sehingga dapat memberikan perlindungan memadai atas hak berinformasi sebagaimana telah diatur oleh UUD 1945 pasal 28 F yang berbunyi, “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. 4.

Perlu ada keseriusan dan kesinambungan seluruh pihak untuk membangun infrastruktur telekomunikasi, informasi dan Internet di kawasan timur Indonesia. Pembangunan tersebut tidak hanya bersifat perluasan jaringan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas konten yang dapat memberdayakan masyarakat.

5.

Pelaksanaan penyadapan dan pengawasan informasi (surveillance) harus dilengkapi dan mematuhi tatakelola yang memadai serta dijalankan dengan transparan dan akuntabel. Selain itu, perlu disegerakan lahirnya UU Perlindungan Data Pribadi untuk menjamin keamanan privasi setiap warga negara Indonesia.

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan, dengan tujuan agar secara bersama dapat kita wujudkan tata kelola Internet Indonesia yang lebih baik.

Hormat kami, Ttd.

Donny B.U. ICT Watch – Indonesia [email protected] | +62818930932

232

Dapat dibaca di “Catatan Ringkas Tata-Kelola & Praktik Internet Indonesia” (hardcopy/softcopy) http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3879/Siaran+Pers+No.+24-PIH-KOMINFO-32014+tentang+Uji+Publik+RPM+Yang+Mengatur+Tata+Cara+Pemblokiran+Konten+Internet+Negatif+/0/siaran_pers#.U0WGvqK06HM 234 http://ictwatch.com/internetsehat/2014/03/04/tanggapan-ict-watch-atas-rpm-konten-negatif/ 233


32

Bahasa Indonesia

Recommend Documents