BAHASA INDONESIA HUKUM SERAPAN DARI BAHASA ASING. Oleh Hasan Hamid Safri*) Abstrak

“Supremasi Hukum” Volume 11 Nomor 2, Januari 2015

Hasan Hamid Safri

BAHASA INDONESIA HUKUM SERAPAN DARI BAHASA ASING Oleh Hasan Hamid Safri*)

Abstrak Peranan bahasa sangatlah penting bagi setiap disiplin ilmu tak erkecuali dalam ilmu hukum di beberapa agar para lulusan sarjana hukum (Mister inderechter), maka beberapa fakultas hukum di Indonesia para mahasiswanya dibekali beberapa macam bahasa, dari mulai mata kuliah bahasa Indonesia, bahasa Indonesia hukum, bahasa Inggris hukum, dan bahasa Belanda hukum. Mengingat Negara Republik Indonesia bekas jajahan Belanda sejak tahun 1596 yang tiba di pesisir utara Banten dan Batavia ini, tidaklah heran bila sampai saat ini produk-produk peraturan di Negara Republik Indonesia, masih merupakan terjemahan bahkan salinan dari produk hukum di Negara Belanda, seperti KUHPerd terjemahan dari Burgerlijk Wetboek (B.W), KUHP terjemahan dari Wetboek van Strafrecht (WvS), Peraturan Indonesia yang diperharui (Het Herzeine Indoneshis Reglemen), hukum agraria (agrarish recht), serta peraturan dan hukum yang lainnya, dan Belanda sendiri bekas jajahan Prancis, dengan sendirinya hukum di Belanda dipengaruhi produk hukum dari Negara Prancis. Kata Kunci : Bahasan Indonesia Hukum Serapan dari Bahasa Asing A. PENDAHULUAN 1. Sejarah berlakunya hukum di Indonesia Tiap-tiap bangsa mmpunyai tata hukumnya sendiri-sendiri, demikian juga dengan bangsa Indonesia, mempunyai tata hukum sendiri yaitu Tata Hukum Indonesia (T.H.I). Tata Hukum adalah semua peraturan hukum yang diatur oleh suatu Negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat dalam Negara itu sendiri.1 Jadi yang maksud Tata Hukum Indonesia adalah hukum atau peraturan yang berlaku sekarang di dalam Negara Republik Indonesia, dan para sarjana hukum ada yang menyebutkan bahwa 1

Zul Afdi Ardian, An An Chandrawulan, Pengetahuan Hukum Amico, Bandung 1989, hlm 54

*) Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang

tata hukum itu sama dengan hukum positif (Ius Constitutum) dan di sisi lain hukum yang masih merupakan citacita atau yang masih dalam penggodokan atau masih dalam rancangan disebutnya hukum untuk masa yang akan datang (Ius Contitendum ). a. Pada Masa Penjajahan Bangsa Belanda2 Sejak bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Belanda dan Inggris; dan Asia seperti Jepang, Portugis tiba di Selat Malaka pada tahun 1511, dan Belanda menginjakkan kakinya di pesisir utara kerajaan Islam Banten dan Batavia, akhirnya membentuk Pemerintahan Hindia Belanda (Nederland Indhische), maka mulailah memberlakukan hukum -hukum dari Kerajaan Negara Belanda diantaranya adalah : 2

Ibid

Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang

57




Algemene Bipalingen Van Wetgeving Voor Indoneshis/A.B yang dikeluarkan pada tanggal 30 April 1857 yang artinya ketentuan-ketentuan umum tentang peraturan perundangan untuk Indonesia, khususnya seperti yang terlihat dari pasal 15 dan pasal 22 A.B yaitu : - R.R (Regerings Reglement) atau Peraturan Pemerintah (P.P) dikeluarkan pada tanggal 2 September 1854 antara lain tentang pernyataan berlakunya Hukum Perdata Barat bagi golongan Pribumi atau Bumi Putra (Inlanders), dan golongan Timur Asing (pasal 75 ayat 2) dan membuka kesempatan kepada golongan Pribumi dan golongan Timur Asing untuk tunduk secara sukarela kepada Hukum Perdata Barat (Pasal 75 ayat 3). - I.S (Indonesche Staatsregeling) atau Peraturan Ketatanegaraan Indonesia, I.S ini dimaksudkan sebagai pengganti R.R (Regering Reglement) berlaku sejak tanggal 28 Juni 1925. R.R dan I.S ini merupakan Peraturan-Peraturan Pokok (Undang-undang Dasar) Hindia Belanda (Nederland Indische), dan juga merupakan sumber Peraturan-Peraturan Organik pada masa itu . Dengan I.S ini peraturan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Belanda yang ada di Kerajaan Belanda, seperti Hukum Perdata (Bugerlijkrecht), Hukum Dagang (Kophandelrecht), hukum Pidana (Sftrafrecht), Hukum Acara Perdata (Burgerlijk Vorderingrecht) yang diatur dalam H.I.R dan Rbg, dan hukum Acara Pidana (Strafrecht Vordering) berlaku atau diberlakukan bagi Hindia Belanda, khususnya


Hasan Hamid Safri

berlaku bagi golongan Eropa atau golongan lain (Timur asing Cina dan bukan Cina dan Pribumi). Sedangkan bagi golongan Pribumi/Bui Putra (B.P) yang tidak menundukan diri terhadap Hukum Barat berlaku hukum adat masing-masing daerah. Berlakunya produk Hukum Barat di Hindia Belanda menggunakan azas Konkordansi (concordatie) atau azas penselarasan yaitu diselaraskan dengan hukum yang berlaku di Belanda dan disebuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Azas konkordansi ini diatur dalam I.S (Indische Staatregeling) pasal 131 yang berbunyi “Untuk golongan Belanda untuk itu harus dianut Undang-Undang di negeri Belanda”. Hal ini berarti bahwa hukum yang berlaku bagi orangorang Belanda di Indonesia (Hindia Belada) pada waktu itu harus dipersamakan dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda jadi persamaan (penselarasan) hukum di Indonesia (Hindia Belanda) dengan hukum di negeri Belanda adalah berdasarkan azas konkordansi (concordantie/ penselarasan). Pasal 163 I.S mengatur Penduduk Hindia Belanda dibagi menjadi 3 golongan Penduduk yaitu : 1. Golongan Bumi Putra atau Pribumi (inlanders) adalah orang-orang Indonesia asli yang telah turun temurun menjadi penghuni dan sebagai bangsa Indonesia, dan golongan lain yang telah meleburkan diri kedalam golongan Bumi Putra . 2. Golongan Timur Asing adalah mereka yang tidak termasuk golongan Bumi Putra dan

59


golongan Eropa, seperti orang India, Pakistan, Arab, dll dan Cina . 3. Golongan Eropa atau Barat adalah : - Semua warga Nederland kesemuanya yang tidak termasuk ke golongan Bumi Putra - Semua warga Negara Jepang - Anak dan keturunan mereka yang dilahirkan di Indonesia Pasal 131 I.S mengatur bahwa golongan Bumi Putra berlaku Hukum Adatnya, namun tidak menutup kemungkinan bagi golongan B.P untuk tunduk kepada hukum perdata Eropa (Barat), sebagaimana diatur dalam Staatblad tahun 1917 No. 12 yang mengatur 4 macem penundukan yaitu : 1. Penundukan pada seluruh hukum perdata Eropa (Barat) 2. Penundukan pada lapangan hukum kekayaan harta benda saja (Buku ke III KUHPerd) 3. Penundukan mengenai suatu perbuatan hukum tertentu, misalnya membuat akta jual beli tanah di hadapan Notaris/ PPAT . 4. Penundukkan secara diamdiam, maksudnya jika seseorang B.P melakukan suatu perbuatan hukum yang tidak dikenal di dalam hukum adatnya sendiri, misalnya mengenai penarikan wesel, cek, promes, bilyet giro, mendirikan PT, Yayasan, CV, Fa, dll . Untuk golongan Timur Asing sebagian besar berlaku hukum perdata Eropa dan hukum



Hasan Hamid Safri

dagang Eropa dengan beberapa pengecualian yaitu : Bagi orang Cina/Tiongkok khusus mengenai kongsi (badan usaha orang-orang Cina) dan adoptie (pengangkatan anak) tetap tunduk pada hukum adatnya karena hal ini tidak diatur dalam B.W. Sedangkan bagi golongan Asing bukan Cina, seperti Arab, India, dan Pakistan khusus mengenai hukum keluarga dan hukum waris tunduk pada hukum adat mereka masingmasing. Untuk golongan Eropa dan Jepang beserta turunannya berlaku hukum Eropa (Barat) secara penuh, tanpa pengecualian. Dengan demikian berlakunya hukum perdata di Hindia Belanda (Indonesia) bersifat pluralisme yakni beberapa system hukum yang masing-masing berlaku terhadap golongan masing-masing. Burgerlijkrecht (Hukum Perdata) Hukum perdata disebut juga “Hukum Sipil” (civilrecht) ada pula yang memakai istilah “hukum perdata material”. Hukum Perdata adalah keseluruhan peraturan yang mengatur antara subyek hukum (orang atau badan hukum) dalam hal yang menyangkut kepentingan perseorangan (private). Adapun hukum perdata mulanya berasal dari negeri Perancis dan Perancis berasal dari Hukum Romawi atau dari hukum-hukum Gereja Katolik (hukum Canonic) yang dikodifikasikan (dibukukan) dalam “Corpus Juris Civilis” kirakira abad XVIII Raja Perancis mengeluarkan beberapa peraturan mengenai kodifikasi hukum di Kerajaan Perancis, baru berhasil setelah Raja LODEWIJIK NAPOLEON berkuasa. Pada tanggal 12


60


Agustus 1800 dibentuk panitia kodifikasi yang terdiri 4 anggota, setelah 4 tahun berhasil mengkodifikasikan Hukum Perdata Perancis yang kemudian diberi nama “Code Napoleon”. Code Napoleon ini berasal dari “Code Civil de Perancis” yang selesai dikodifikasikan lebih dahulu yaitu pada tanggal 21 Maret 1804. Pada waktu bersamaan Kerajaan Belanda membentuk juga panitia kodifikasi yang terdiri dari 12 orang yang bertugas untuk mengumpulkan hukum-hukum antara lain : Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Acara Perdata, kira-kira 6 tahun berhasil mengumpulkan hukum-hukum selesai pada tahun 1804 barulah rencana kodifikasi ini diajukan kepada parlemen (Volkstrat) tetapi rencana itu gagal dengan serangan Perancis ke negeri Belanda dalam peperangan tersebut Belanda mengalami kekalahan dan Belanda dijajah oleh Perancis. sehingga sejak tahun 1811 sampai tahun 1838 Code Napoleon dan Kitab Undang-Undang lainnya berlaku di Kerajaan Belanda. Setelah Penjajahan Perancis, Belanda membentuk panitia perencana kodifikasi Hukum Belanda yang dikepalai oleh Mr. J.M. KEMPER panitia ini gagal dan berakhir pada tahun 1816 . Baru dapat diajukan kepada Volkstrat Belanda pada tanggal 22 Nopember 1820 dengan nama “Rencana Kemper” seorang ahli hukum NICOLAI orang Belgia, setelah Kemper meninggal, diteruskan oleh Nicolai. Pada tahun 1839 dibentuk panitia oleh Raja Belanda yang bertugas menyesuaikan undang-undang Belanda dengan keadaan di Indonesia (Hindia Belanda) yang diketuai oleh Mr SCHOLTEN VAN OUD HAARLEM maka sejak tahun 1847 Kitab



3

Hasan Hamid Safri

Undang-Undang Perdata (B.W) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (WvK) ini di-umumkan di Indonesia (Hindia Belanda) dengan Lembaran Nega-ra Hindia Belanda (Staatblat) 1847 No. 23 dan tahun 1848 ke-2 hukum tersebut berlaku di Hindia Belanda berdasarkan azas kon-kordansi. Kophandelrecht ( Hukum Dagang ) Hukum Dagang yaitu hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan/perniagaan3 Munculnya hukum dagang kirakira tahun 1000 atau abad IX sebenarnya pada saat itu Hukum Perdata telah ada, tetapi tidak mengatur Hukum Dagang. Atas perintah Raja LODWIJK XIV di Perancis, Mentri COLBERT berhasil menghimpun peraturan tersebut menjadi suatu Kitab yaitu “Ordenance du Commerce” tahun 1673 dan Ordonance de la Marine” tahun 1681, ke-2 peraturan itu pada tahun 1808 dibuat suatu kitab Undang-Undang Hukum dagang tersendiri, yaitu “Code de Commerce” yang terlepas dari “Code Civil des Perancis”. Berhubung Negeri Belanda merupakan jajahan Perancis, Code du Commerce dijadikan contoh atau dasar dalam membuat Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Belanda atau Wetboek van Kophandel (WvK), misalnya mengenaai peradilan khusus tentang perselisihanperselisihan yang terjadi dalam palanggaran perdagangan (perniagaan). Pada tanggal 1 Mei 1848 (Lembaran Negara tahun 1847 No. 23) dinyatakan berlaku pula Kitab UnangUndang Hukum Dagang Indonesia sebagai salinan belaka dari WvK Ibid


61


Belanda yang dibuat atas dasar azas konkordansi, ternyata KUHD yang berlaku di Indonesia sampai saat ini, berasal dari Code du Commerce Perancis. Sejak 1 Nopember 1906 Buku ke III KUHD tentang Kepalitan dihapus dan diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang Kepailitan (L.N tahun 1906 No. 217). Alasan pemisahan (dihapus dari Buku ke III) tersebut karena pengertian kepailitan terlalu sempit, yaitu yang dapat dinyatakan pailit hanyalah para pedagang, jadi yang bukan pedagang tidak dapat dinyatakan failit (bangkrut). Pasal 1 KUHD menganut azas “Lex specialis derogate lex generalis”  Strafrecht ( hukum pidana ) Hukum pidana yang berlaku pada masa Hindia Belanda (Nederland Indische) adalah salinan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Belanda yaitu Wetboek van Strafrecht (WvS).  H.I.R (Het Herzeine Reglement) atau peraturan Indonesia (Hindia Belanda) yang perbaharui/ditinnjau ulang yang mengatur tentang hukum acara perdata untuk pulau Jawa dan Madura sedangkan untuk luar pulau Jawa dan Madura berlaku Rbg (Reglement Buitengewesten). Pada masa pemerintah penjajahan Jepang tidak mengeluarkan peraturanperaturan pelaksanaan, tetapi hanya satu Peraturan Pokok yang diadakan oleh Pemerintah penjajah Jepang yaitu Undang-undang No. 1 tahun 1942 yang di dalam pasal 3-nya ditentukan bahwa “Semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum, dan undang-undang dari pemerintah yang dahulu, tetap diakui sah buat sementara waktu, asal tidak

bertentangan militer”

Hasan Hamid Safri

dengan

pemerintahan

2. Dasar hukum masih berlakunya produk hukum di Negara Republik Indonesia a. Pada masa penjajahan Belanda Seperti telah disebutkan di atas berlakunya hukum di Indonesia pada masa Pemerintah Hindia Belanda (Nederland Indische) berlakunya azas konkordansi (concordantie) adalah berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut : - A.B (Algemene bepalingen Van Wetgeving Voor Indoneshis) atau ketentuan-ketentuan umum tentang perundangan untuk Indonesia. - R.R (Regering Reglemen) atau Peraturan Pemerintah ( P.P ) - I.S (Indiesche Staatregeling) atau peraturan ketatanegaraan Indonesia (Hindia Belanda) - H.I.R (Het Herzeine Indonesche Reglement) atau peraturan Indonesia (Hindia Belanda) yang diperbaharui/ditinjau ulang sebagai peraturan Hukum Perdata Formal (hukum acara perdata) yang berlaku untuk pulau Jawa dan Madura. Sedangkan untuk luar pulau jawa dan Madura berlaku Rbg (Reglement Buitengewesten). - Dan lain lain b. Pada masa penjajahan Jepang Berlakunya hukum pada masa penjajah Jepang di Nusantara atau Tanah Air seperti telah diuraikan di atas adalah berdasarkan UU No 1 tahun 1942 bahwa pasal 3 menyebutkan : “Semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari


62


yang dahulu, tetap diakui sah buat sementara waktu, asal tidak bertentangan dengan pemerintahan militer “. c. Pada masa Pemerintahan Republik Indonesia Agar tidak terjad kekosongan hukum (vacuum), maka Setelah Nusantara atau Indonesia sampailah hari kemerdekaan proklamasi 17 Agustus 1945 negara kesatuan Republik Indonesia memiliki UUD 1945 yang sahkan oleh sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dimana pada pasal II aturan peralihan menyebutkan “Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini” d. Pada masa Pemerintahan Negara Republik Indonesia Serikat (R.I.S) Berlakunya Konstitusi R.I.S Pada pemerintahan Negara R.I.S tidak lagi menggunakan UUD 1945 tetapi menggunakan Konstitusi R.I.S (Keputusan Presiden R.I.S 31 Januari 1950 Nr. 48) L.N 50-3 hal ini disebkan karena masih adanya campur tangan Belanda yang menginginkan Negara Indonesia berbentuk Serikat atau Federal karena Belanda masih mempunyai kepentingan yaitu untuk menguasai kekayaan alam Indonesia yang sangat melimpah ruah, sehingga sampai awal tahun 1960-an Belanda lari ke Irian (sekarang Papua) terbukti dengan gugurnya pahlawa Kemerdekaan Y.O.S Soedarso di laut Banda. e. Pada masa Pemerintah Negara Republik Indonesia Berlakunya UUDS 1950

Hasan Hamid Safri

Ternyata usia Kostitusi R.I.S tidak sampai genap satu tahun sudah diganti dengan UUDS tahun 1950 (UU 15 Agustus 1050 No. 7) L.N 50-56. Prediden Ir Soekarno mengeluarkan Dekrit pada tanggal 5 Juli 1949 yang salah satu isinya kembali berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya UUD 1945 karena ketidakmampuannya Konstituante untuk membuat UUD yang premanen (tidak sementara). Bentuk Negara yang tepat bagi bangsa Indonesia sampai sekatang adalah bentuk Negara Kesatuan Republik (NKRI). 3. Pentingnya pembangunan hukum di Negara Republik Indonesia Pembangunan hukum ada kaitannya dengan politik hukum bisa kita analisis kebijakan dari presiden ke presiden dalam mengeluarkan produk peraturan mulai implementasi UUD 1945 dan berikut amandemennya, undang-undang yang dihasilkan, perpu yang dilekuarkan oleh presiden dalam keadaan genting atau bahaya dengan persetujuan DPR RI, peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan suatu undang-undang, peraturan presiden (Perpres) sebagai implementasi perundang-undangan di lapangan, peraturan menteri (Permen)sebagai perwujudan dari peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Di tingkat pemda propinsi, dan Kabupaten atau Kota dibuatlah perda sebagai implementasi dari kebijakan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. 4. Manfaat pembaharuan hukumhukum di Negara Republik Indonesia


63


Berkaca dari beberapa maju di duni, hukum yang dibuat oleh manusia tidaklah sempurna maka perlu sekali suatu hukum atau peraturan akan mengikuti perkemangan zaman. Bila kita ingin menjawab pertanyaan apa manfaat pembaharuan atau pembangunan hukum ? tentunya jawabannya bisa beragam atau banyak misalnya jawabannya diantaranya adalah : a. Mengikuti kebutuhan sesuai dengan perkembangan za-man atau berbagai teknologi b. Tuntutan hak dan kewajiban yang semakin berkembang c. Mengimplementasikan hak azasi manusia (H.A.M) ke dalam suatu peraturan d. Menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, Negara Indonesia adalah Negara hukum (rechtstaat), bukan Negara yang berdasarkan kekuasaan (machtstaat). e. Dan lain-lain Dari latar belakang tersebut di atas maka timbulah pertanyaan a. Kenapa Bahasa Indonesia hukum serapan dari bahasa asing ? b. Apa manfaat dari bahasa hukum Indonesia serapan dari bahasa asing ?

Hasan Hamid Safri

masing-masing ( pluralisme ), seperti hukum perdata Islam ( Muamalah ), hukum perdata Barat/Eropa, dan hukum perdata Adat, maka menjadi kenyataan bahwa bahasa hukum di Indonesia adalah serapan dari bahasa asing dan bahasa Sansekerta/Jawa kuno, diantaranya adalah sebagai berikut :

B. PEMBAHASAN

Berpijak dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia hampir V abad mengalami penjajahan sejak tahun 1511 pertama penjajah Portugis tiba di Selat Malaka sampai kurang lebih tahun 1960-an sehingga Negara Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai golongan penduduk yang tunduk pada hukum perdatanya


64


No. 1.

Bahasa Inggris Lawyer

2.

Bahasa Belanda

Bahasa Arab

Hasan Hamid Safri

Bahasa Latin

Advocaat

3.

Administratie recht Abortie

Abortus

4. 5.

Adoptie Alibie

Alibi

Arbitratie

Arbiter

6.

Arbitration

7.

Assessore

8.

Authentiek

Authentiek

interpretatie

interpretatie

9.

Alinea

10.

Amnestie

Amnestie

11.

Activa

12.

Actor

13.

Acta

14.

Private law

Burgerlijk recht

Muamaah

Civiel recht

15.

Canon

16. 17.

Bilateral Causa

18.

Causal

19.

Causaliteit

20. 21.

Bahasa Yunani

Cessie

Cedul Cessie


Artinya (Bahasa Indonesia) Pembela, pengacara Hukum administrasi Aborsi, pengguran kandungan Adopsi Di tempat lain (ketika terjadi tindak pidana) Juru pisah, arbitrasi Penguji-serta, asesor Asli, dapat dipercaya Penafsiran UU oleh pembuat UU Ayat dari pasal UU, paragraph Pembebasan penuntutan & hukuman Kekayaan, keuntungan Penggugat dalam perkara, pemohon Sesuatu yang tertulis (untuk terbukti) Hukum perdata (Islam) Hukum Gereja, pembayaran hak G.U Bersegi dua Sebab, dasar hukum Sebab-akibat, bersangkutan dengan sebab Hubungan sebab-akibat Surat bukti Penyerahan suatu tagihan

65


22. 23.

Clusula Credere

24.

Creditor

25.

Collega

26. 27.

concordantie Crime

28. 29.

Crimineel

Crimen

Criminalis Criminologie

30.

Cognitie

31. 32. 33. 34.

College Collectief

Collectief

Contra Commercium

Commerce

35.

Commissiedelict

36. 37.

Competent Communis

38.

Communitas

39.

Compilation

Campilatie

Compilatie

40.

Concurrent

41.

Condisio sine qua non Constitutie

42.

Constitution

Constututie, groun wet

43.

Conspiratio

44. 45.

Consideration Confrontatie

46. 47.

Book

Boek

Kitab

Contra Cudex


Hasan Hamid Safri

Syarat Percaya (dalam pemberian kredit) Penagih, pitutang Kolega, rekan, teman, mitra Konkordansi, penselarasan kriminal, bersifat kejahatan Ahli kejahatan Ilmu kejahan manusia Pengetahuan didapat dari pengadilan Rekan Koleksi, bersama-sama Menentang Perdagangan, perniagaan Delik perbuatan Berwenang Bersama, umum Masarakat umum Kompilasi, kumpulan, pemberkasan Konkuren, Pesaing Syarat mutlak UUD, konstitusi Konspirasi, permufakatan jahat Pertimbangan Para tersangka, saksi-saksi saling berhadapan Menentang Buku, UU

66


48.

Culpa

49. 50. 51.

Da`der De facto De jure

52.

Deposito, depositum Dies natalis

53. 54. 55. 56. 57.

Dogma

58.

Democilium Dominium Exceptio, Exeptiie Executoriaal

59.

Ex jure

60. 61.

Ex lege

62.

Exsecutio

63.

Extinctief

64.

Factum

65.

Fictief

66.

Fiscal

67.

Fiscus

68. 69. 70.

Hasan Hamid Safri

Democilie Egendom Ekceptie

Exodus

Foundation

Fundatie Generalies

Fundatie Generalis Gratis

71.

Heterogen


Lupa, kelalaian, keteledoran Pelaku Secara fakta Menurut hukum Deposito, penitipan Hari lahir, hari ulang tahun Dalil, ajaran Tempat tinggal Hak milik Eksepsi, tangkisan Dapat dijalankan menurut hukum Menurut hukum Menurut uu Eksodus, meningalkan tempat bersama-sama Pelaksanaan keputusan (sifat) membatalkan (dari kadaluarsa) Fakta, perbuatan Fiktif, bersifat khayal Mengenai pemungutan pajak Keuangan Negara, dinas pajak Yayasan Umum Tidah usah bayar Bermacammacam

67


72.

Hypotek

Hypotheek

73. 74. Rechter

77.

Burgerlijk/civil recht

Judex Judicium Muamalah

78.

jus civile

79.

jus constituendum jus constitutum

80.

Justitia

81. 82. 83. 84. 85.

Kandidat Lex specialis Lex generalis Lex superior Lex inreriori

86.

Locus delicti

87. 88.

Mandaat, mandatum Mandataris

89. 90. 91.

Mentor Nota bene Ne bis in idem

Public law ( included )

Strafrecht

Hukum yang dianggap perlu Hukum yang (sekarang) ada Keadilan, dewa keadilan Kandidat, calon UU khusus UU umum UU, lebih tinggi UU, yang rendah Tempat dari kejahatan Perwakilan

Jinayah, Hudud

93. 94.

Hak gadai benda tak bergerak Tidak sah Register, daftar isi Hakim Pertimbangan, keputusan Hukum perdata

Illegal Index

75. 76.

92.

Hasan Hamid Safri

Credere Nepotisme


Orang yang menjalankan perwakilan Pembimbing Perhatikan Secara harfiah, tidak dua kali mengenai yang sama, mengenai perkara yang sama tidak boleh disidangkan untuk kedua kalinya Hukum pidana (Islam) Percaya (dalam pemberian kredit ) Mementingkan angota keluarganya

68


95.

Hasan Hamid Safri

Notulen

96.

Novatie

Novation, novatie

97.

Novum

98.

Nulla poena sine lege

99.

Chois

Optie

Optie, optio

100.

101.

Pacta servanda sunt

Pesona grata

non

102.

Pesona grata

103.

Pignus, depositum Plagiat

104.

Poena

105.

Laporan tertulis sesuatu rapat Novasi, Pembaharuan hutang Sesuatu yang baru, fakta baru (dalam tingkat banding atau refisi ) Tidak ada hukuman tanpa uu Pilihan, pemberian kesempatan memilih Persetujuanpersetujuan (juga hukum antar bangsa) harus ditaati (hukum antar bangsa) orang yang tidak disukai/sukai Gadai

Pand

The law

criminal

Strafrecht

Jinayah, hudud

non

Pencurian tulisan-tulisan orang Hukuman denda Hukum pidana

Poenaal

106.

Polemiek

107.

Polyandrie

108.

Poliegamie

109.

Bezit

110.

Polygamie

Possesio Mukadimah

Preambul


Diskusi, perang kata Perkawinan seorang wanita dengan lebih seorang lakilaki Perkawinan seorang lakilaki dengan lebih dari seorang wanita Keadaan berkuasa Kata pendahuluan

69


111.

Preventief

112. 113. 114.

Privilege

115.

Public

Precentief Privilgium

Pornografie

Pornografie Principal Publice

116.

Quorum

117.

Ratification

118. 119.

Ratio

Ratificatie

Ratificatie

Receptive

Ratio Receptive

120.

Recidive

121.

Referendum

122.

Servitut

Servituut

123.

Solider

124.

Solvabel, solvent Subject

125.

Hasan Hamid Safri

Person

126.

Subversief

Subversief

127.

opstal

Superficies


Bersift mencegah, memberantas Hak istimewa Litratur cabul Majikan, pemberi perintah Secara umum, secara terbuka Jumlah anggota yang diperlukan oleh suatu rapat untuk mengambil suatu keputusan yang sah Ratifikasi, (dari perjanjianperjanjian antar Negara ) Dasar, maksud Pengambilan hukum asing, istimewa penerimaan hukum Romawi sebagai hukum yang berlaku di Eropa Barat Pengulangan, melakukan lagi kejahatan yang sama Pemungutan suara ( rakyat ) Servitut, hak pengabdian atas tanah Tanggung renteng Mampu membayar Person, perorangan Bersifat menggulingkan, revolusioner Hak guna bangunan

70


128.

White crime

collar

129.

Visum

130.

Visum repertum


Hasan Hamid Safri

Kejahatan kerah putih Secara harfiah telah melihat, utuk melihat suatu tanda bukti Laporan para ahli untuk pengadilan

71


Hasan Hamid Safri

C. PENUTUP

D. DAFTAR PUSTAKA

Suatu realitas bahwa bahasa Indonesia pada umumnya berasal dari serapan bahasa asing dan pada khususnya di bidang ilmu hukum itu sendiri betapa pentingnya bagi para mahasiswa dan praktisi hukum untuk menguasai bahasa Indonesia hukum yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban manusia pada era globalisasi atau menyatunya suatu komunikasi antar bangsa didunia (global). Penulis berpandangan bahwa bagi mahasiswa ilmu hukum baik pada strata satu (S1), pascasarjana (S2, dan S3) sangat perlu untuk menguasai bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa asing seperti dari bahasa Inggris, Arab, Belanda, Latin, Yunani, dan Sansekerta (Jawa kuno). Sebenarnya bukan hanya disiplin ilmu hukum saja untuk disiplin ilmu lain pun menyerap dari bahasa asing, karena ilmu pengetahuan itu memang karena dari berkembangan berbagai bidang teknologi, seperti teknologi komunikasi, perdagangan, penerbangan, militer, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Pemulis merekomendasikan kepada pemangku kebijakan, apakah itu pejabat fakultas, perguruan tinggi, kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi (kemenristekdikti) untuk adanya mata kuliah bahasa hukum pada program studi Ilmu Hukum (S1) dapat diberikan mata kuliah Bahasa Hukum yang meliputi, bahasa Indonesia hukum dari serapan bahasa Inggris, Arab Saudi, Belanda, Latin, Yunani, Sansekerta (Jawa kuno).

Zul Afdi Ardian, An An Chandrawulan, Pengetahuan Hukum, C.V Armico Bandung, cet ke-4, 1993 Moeljatno, Kitab Unang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara. Jakarta, cet ke-16 September 1990 S. Adiwinata, S.H, Istilah Hukum, Latin – Indonesia, PT Intermasa, Jakarta, cet ke-2 1986 Adiwardoyo, Kamus Belanda – Indonesia – Indonesia – Belanda, Absolut, Yogyakarta, cet ke-1, 2009 Lilie

Suratminto, Belajar Bahasa Belanda, PT Dunia Pustaka Jaya, Jakarta cet ke-2, 1999

Seri

Konstitusi dalam bahasa Indonesia-Inggris, Galia Indonesia, Jakarta, 1983


72

BAHASA INDONESIA HUKUM SERAPAN DARI BAHASA ASING. Oleh Hasan Hamid Safri*) Abstrak

Recommend Documents