PENGERTIAN, PROSES & MANFAAT AMDAL
Oleh : Baharuddin Nurkin -Dawn Dawn--
Baharuddin Nurkin Nurkin,, Ph.D Lahir : 24 Febr Febr.. 1946, Bantaeng Pendidikan formal: M.Sc (Washington State Univ. USA, 1983); Ph.D (University of Idaho, USA, 1989) Staf Pengajar Pengajar,, Guru Besar,Fak.Kehutanan UNHAS Kepala PSL UNHAS 1993 – 1999 Sumberdaya hutan tropika dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
SEJARAH PENGELOLAAN LINGKUNGAN 1972: KONFERENSI STOCKHOLM: HANYA SATU BUMI 1978: Menteri Negara Lingkungan Hidup 1982 : Undang Undang--undang No. 4 tahun 1982 1992 : KONFERENSI RIO : PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 1997 : Undang Undang--undang No.23 tahun 1997 Agenda 21 1999 : Undang Undang--undang
PRINSIP-PRINSIP DASAR PRINSIPPENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP • Undang Undang--undang No.23 tahun 1997 • • • •
sebagai landasan utama Kerangka hukum dari regulasi Peran pemerintah dan masyarakat Mekanisme pengelolaan dan penyelesaian konflik Keharusan (mandatory) dan kesukarelaan (voluntary)
UNDANG-UNDANG NO 23 UNDANGTahun 1997 Konsep dan pengertian tentang lingkungan, pembangunan berkelanjutan, ekosistem, pelestarian fungsi, dsb KETENTUAN UMUM; ASAS, TUJUAN DAN SASARAN; HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT, WEWENANG; PELESTARIAN FUNGSI, PENAATAN; SENGKETA; SANGSI
TUJUAN PENGELOLAN LINGKUGAN HIDUP UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM RANGKA PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA SEUTUHNYA DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT . KESELURUHANNYA
Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yamg menggunakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam proses pembangunan sehingga baik generasi masa kini maupun generasi yang kan datang terjamin kesejahteraan, kemampuan dan kualitas kehidupannya
PEMBANGUNAN PERUBAHAN LINGKUNGAN ATAU EKOSISTEM ALAMIAH UNTUK MENJADIKANNYA SEBAGAI TEMPAT YANG LEBIH BAIK ATAU LEBIH PRODUKTIF BAGI TERSEDIANYA PANGAN, PERUMAHAN, ENERGI, SARANA, DAN PRODUK – PRODUK LAIN BAGI KEPERLUANHIDUP DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MANUSIA
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN JANGKA PANJANG
BERORIENTASI TERHADAP PEMENUHAN DAN JAMINAN KEBUTUHAN MASA KINI DAN DI MASA DEPAN
HAK , PERAN DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat Informasi, berperan Memberikan saran dan pendapat Menumbuhkembangkan kepeloporan Menyampaikan laporan
PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP BAKU MUTU PRINSIP PENCEGAHAN KERUSAKAN DENGAN AMDAL TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN PENGELOLAAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA
PERSYARATAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP TATA RUANG PENDAPAT MASYARAKAT KEPUTUSAN IZIN PENGAWASAN ; MENTERI DAN PEMERINTAH DAERAH
PEMBANGUNAN MERUBAH EKOSISTEM KAWASAN ALAMIAH MEMERLUKAN LAHAN DAN RUANG MEMERLUKAN SUMBER DAYA LAINNYA MEMENGARUHI SISTEM SOSIAL, EKONOMI & BUDAYA
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN LAPORAN WORLD COMISSION ON ENVIRONMENTAL AND DEVELOPMENT (WCED) PEMBANGUNAN YANG MEMENUHI KEBUTUHAN GENERASI MASA KINI TANPA MENGURANGI KEMAMPUAN GENERASI YANG AKAN DATANG UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN MEREKA SENDIRI
TUJUH PRINSIP KUNCI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERDASARKAN DEKLARASI RIO INTEGRASI PRINSIP PENCEGAHAN PRINSIP PENCEMAR HARUS MEMBAYAR PARTISIPASI MASYARAKAT SWAKELOLA OLEH MASYARAKAT KEBEBASAN ANTAR GENERASI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
KERANGKA ASPEK HUKUM DARI REGULASI • MENJANGKAU SEMUA WILAYAH GEOGRAFI,
LEMBAGA DAN INDIVIDU • HAK DAN KEWAJIBAN SEJALAN DENGAN TUJUAN PENGELOLAAN • PROSEDUR HUKUM DAN ADMINISTRATIF MENJAMIN SEMUAINFORMASI YANG RELEVAN • KONSISTENSI DAN KESELARASAN ANTAR LEMBAGA, DAN JENJANG ADMINISTARIF PUSAT DAN DAERAH
Mekanisme Pengelolaan Pemberian izin Penggunaan instrumen ekonomi (insentif dan disinsentif) Pengawasan Penerapan sangsi
PP NOMOR 27 THN 1999 AMDAL MERUPAKAN INSTRUMEN PENCEGAHAN DIBUAT SEBELUM KEGIATAN USAHA ATAU PROYEK DIMULAI SETELAH DISAHKAN WAJIB MELAKSANAKAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
Analisis Mengenai dampak Lingkungan Kajian terhadap dampak besar dan penting yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan Terdiri dari ANDAL, RKL, dan RPL Tidak terkena AMDAL : mungkin UKL dan UPL atau peraturan yang sudah tersedia dari masingmasing-masing instansi bagi kelaurnya iin usaha
Kriteria dampak besar dan penting mempertimbangkan Jumlah manusia yang terkena dampak Luas wilayah sebaran dampak Intensitas dan lamanya dampak Apakah banyak komponen lingkungan lain yang terkena dampak Sifat kumulatif dampak Apakah dampak dapat dipulihkan atau tidak
AMDAL BUKAN SATUSATU-SATUNYA INSTRUMEN PENGELOLAAN INSTRUMEN LAINNYA TATA RUANG KONSERVASI REHABILITASI BAKU MUTU INSTRUMEN EKONOMI PARTISIPASI MASYARAKAT
ENAM PRINSIP REGULASI PRINSIP KEHATIKEHATI-HATIAN PRINSIP PENCEGAHAN PRINSIP PERUSAK ATAU PENCEMAR BETANGGUNG JAWAB PRINSIP TANGGUNG JAWAB LINTAS BATAS PRINSIP RASIONALISAI DAN PERSAMAAN DALAM PEMANFAATAN SUMBERDAYA PRINSIP KETERLIBATAN MASYARAKAT
PENYELESAIAN KONFLIK POLITIK ADMINISTRATIF HUKUM ADR, MUSYAWARAH
AMDAL HASIL STUDI MENGENAI DAMPAK PENTING SUATU USAHA ATAU KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP, YANG DIPERLUKAN DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN
TERPADU MEMPERTIMBANGKAN ASPEK : = EKOLOGI [BIOFISIK] = SOSIAL EKONOMI = SOSIAL BUDAYA KELENGKAPAN DARI KELAYAKAN = TEKNIS = EKONOMIS # PP 29/1986 # PP 51/1993 # PP 27/1999
SEVEN KEY PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT FROM THE RIO DECLARATION OF ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT
Integration [Principle 4] Precaution [Principle 15] Polluter Pays [Principle 16] Public Participation [Principle 10] Community Based Management [Principle 22] Intergenerational Equity [Principle 3] Environmental Impact Assessment [Principle 17]
INSTRUMENT PENGELOLAAN TATA RUANG KONSERVASI REHABILITASI, RESTORASI AMDAL BAKU MUTU INSTRUMEN EKONOMI PARTISIPASI MASYARAKAT
TUJUAN STUDI AMDAL MENJAMIN KELAYAKAN LINGKUNGAN MENINGKATKAN DAMPAK POSITIF MEMINIMALKAN DAMPAK NEGATIF
KOORDINASI PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB KOORDINASI PELAKSANAAN : BAPEDAL BAPEDAL : MENYEDIAKAN INFORMASI PELAKSANAAN DAN TUGAS PENGAWASAN PELAKSANAAN
ISI DOKUMEN AMDAL KERANGKA ACUAN [FRAME OF REFERENCE] ANDAL RKL RPL UKL UPL
PENAPISAN Apakah Wajib AMDAL atau Tidak
PELINGKUPAN Identifikasi isu lingkungan yang signifikan
ANALISIS DAMPAK 1. 2. 3. 4. 5.
Rona Awal Lingkungan Identifikasi Dampak Prediksi Dampak Evaluasi Dampak Arahan RKL dan RPL
KAJIAN TEMUAN-TEMUAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Gambar 1 Proses AMDAL
KELEMBAGAAN PIHAK TERKAIT PEMRAKARSA KONSULTAN KOMISI AMDAL ERA DESENTRALISASI PELIMPAHAN WEWENANG PELAKSANAAN & TANGGUNGJAWAB
KARAKTERISTIK DAN KEEFEKTIFAN AMDAL 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7.
DIINTEGRASIKAN DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN DITERIMA OLEH PIHAK TERKAIT DAN MASYARAKAT DIAPLIKASIKAN SEBELUM TAHAP PENGEMBANGAN MENCAKUP SEMUA INFORMASI YANG DIPERLUKAN DAN AKURAT MEMENUHI KEPERLUAN : PERENCANA, RANCANGAN TEKNIS UNTUK MEMENUHI STANDARISASI, PEMDA, PEMBERI DANA ATAU DONOR, LSM, MASYARAKAT SETEMPAT, ASPEK LEGAL DIBUAT BERDASARKAN PERENCANAAN BOTTOM UP KETERLIBATAN DAN KERJASAMA SEMUA SEKTOR TERKAIT DALAM PENGELOLAAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN MEMUNGKINKAN MEMPEROLEH INPUT DAN PERSEPSI DARI MASYARAKAT DAN KELOMPOK YANG BERKEPENTINGAN UNTUK MENINGKATKAN MUTU KEPUTUSAN YANG DIAMBIL -
-
KEUNTUNGAN : BERFUNGSI DALAM PERTUKARAN INFORMASI MENYEDIAKAN SUMBER INFORMASI PADA LEVEL LOKAL MEMBANTU PROSES ANALISIS DAN PERENCANAAN MEMUNGKINKAN PEMASUKAN PERTIMBANGANPERTIMBANGANPERTIMBANGAN YURIDIS DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT SERTA MEWUJUDKAN KETERBUKAAN MEMUNGKINKAN PEMBERIAN RESPON SECARA LANGSUNG KEPADA MASYARAKAT DARI SUATU PERMASALAHAN LINGKUNGAN
Lanjutan
KERUGIAN : - DAPAT MENIMBULKAN KEBINGUNGAN KARENA ADANYA PRESPEKTIF/SUDUT PANDANG YANG BERBEDA - INFORMASI YANG DITERIMA BELUM TENTU BENAR [KELIRU], KARENA TINGKAT PENGETAHUAN PARTISIPAN YANG RENDAH - MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN PROSES PENYELESAIAN ATAU TERJADI PENUNDAAN PROYEK
