BAHAN AJAR Pelaporan dan Evaluasi Kinerja

DIKLAT PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BAGI KASUBBAG UMUM

BAHAN AJAR

Pelaporan dan Evaluasi Kinerja

Oleh: Mukhtaromin, SST., Ak., MM.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN 2014

DAFTAR ISI KEGIATAN BELAJAR 1 LAPORAN KEUANGAN

A. Indikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

B. Dasar Hukum Laporan Keuangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

C. Peranan Laporan Keuangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

D. Tujuan Laporan Keuangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

E. Komponen Laporan Keuangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

F.

Laporan Realisasi Anggaran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

G. Neraca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

H. Laporan Operasional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

I.

Laporan Perubahan Ekuitas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

J.

Catatan Atas Laporan Keuangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

KEGIATAN BELAJAR 2 LAPORAN KINERJA

A. Indikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

B. Dasar Hukum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

C. Bentuk Laporan Kinerja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

D. Penyusunan Laporan Kinerja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

E. Hubungan Laporan Keuangan Dengan Laporan Kinerja . . . . . . . . . . . .

14

KEGIATAN BELAJAR 3 EVALUASI KINERJA

A.

Indikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

B.

Dasar Hukum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

C.

Tujuan dan Manfaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

D.

Aspek Evaluasi Kinerja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

E.

Proses Evaluasi Kinerja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

F.

Pelaporan Hasil Evaluasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

KEGIATAN BELAJAR 1

LAPORAN KEUANGAN A. INDIKATOR Setelah mempelajari pokok bahasan ini, para peserta diklat diharapkan mampu menjelaskan peranan laporan keuangan dalam perencanaan dan penganggaran. B. DASAR HUKUM LAPORAN KEUANGAN Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN. Dasar hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah antara lain: 1. UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya Pasal 8, 9, dan 30 2. UU 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara khususnya Pasal 55 3. PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah 4. PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 5. PMK 213 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat 6. PMK 219 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat 7. Perdirjen Perbendaharaan 57 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga C. PERANAN LAPORAN KEUANGAN Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kodisi keuangan, mengevaluasi efektivita dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: 1. Akuntabilitas

PELAPORAN DAN EVALUASI KINERJA

1

Artinya mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. 2. Manajemen Artinya membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat. 3. Transparansi Artinya memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan. 4. Keseimbangan antar generasi Artinya membantu para pengguna dalam mengatahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. 5. Evaluasi kinerja Artinya mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan. D. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN Laporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun polotik dengan: 1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan 2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran 3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai


2

4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya 5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman 6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi menganai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit Laporan Operasional, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas entitas pelaporan. E. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN Laporan keuangan pemerintah pusat merupakan konsolidasi dari laporan keuangan kementerian/lembaga dan laporan keuangan bendahara umum negara. Laporan keuangan kementerian/lembaga terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan tersebut akan bertambah dengan Laporan Operasional. 1. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. 2. Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal tertentu. 3. Laporan Operasional (LO) Laporan operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menanbah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. 4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 5. Catatan atas Laporan Keuangan


3

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. F. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 1. Pengertian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan

ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya

keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode tertentu. 2. Manfaat a. Menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan: -

menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;

-

menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

b. Menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi: -

telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;

-

telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan

-

telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Struktur dan Isi Laporan Realisasi Anggaran tingkat satuan kerja sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut: a. Pendapatan-LRA;

- Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.


4

- Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. - Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Dalam hal badan layanan umum,

pendapatan diakui

dengan mengacu pada

peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

- Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.

- Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.

- Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. b. Belanja;

- Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

- Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

- Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

- Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

- Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode


5

yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA. 4. Illustrasi Format


6

G. NERACA 1. Pengertian Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. 2. Manfaat Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan eukitas pemerintah pada tanggal tertentu. 3. Struktur dan Isi Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. 4. Ilustrasi Format


7

H. LAPORAN OPERASIONAL 1. Pengertian Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. 2. Manfaat Menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. 3. Struktur dan Isi Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut: a. Pendapatan-LO Pendapatan-LO diakui pada saat:

- Timbulnya hak atas pendapatan; - Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. b. Beban Beban diakui pada saat: - timbulnya kewajiban; - terjadinya konsumsi aset; - terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. c. Surplus/Defisit dari operasi Surplus/defisit dari kegiatan operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. 4.5.4

Ilustrasi Format


8

I.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 1. Pengertian Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 2. Manfaat Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. 3. Struktur dan Isi Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos: a. Ekuitas awal


9

b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya: - koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; - perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. d. Ekuitas akhir. 4. Ilustrasi Format

J.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Pengertian dan Tujuan - Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan dan oleh karenanya setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan. - Meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapanpengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. - Tujuan: Untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah PELAPORAN DAN EVALUASI KINERJA

10

2. Manfaat Memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan. 3. Struktur dan Isi Catatan Atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: -

Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;

-

Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;

-

Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

-

Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadiankejadian penting lainnya;

-

Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;

-

Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan

-

Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.


11

KEGIATAN BELAJAR 2

LAPORAN KINERJA

A. INDIKATOR Setelah mempelajari kegiatan belajar ini peserta diklat mampu menjelaskan hubungan antara laporan keuangan dengan laporan kinerja. B. DASAR HUKUM Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran. Yang dimaksud kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Dasar hukum pelaporan kinerja adalah: 1. UU 17 Tahun 2003:  Penyusunan dan penyajian LK-K/L adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran (Penjelasan Pasal 9 huruf g)  LRA K/L selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja setiap K/L (Penjelasan Pasal 30 (2)) 2. UU 1 Tahun 2004 Pasal 55 ayat (5); Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 3. PP 8 Tahun 2006 Pasal 2: Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja. 4. Permenpan 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


12

5. SK LAN 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Di pemerintah pusat, instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja adalah kementerian/lembaga dan unit organisasi eselon I. C. BENTUK LAPORAN KINERJA Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Laporan Kinerja menyajikan penyandingan anggaran dan realisasi, serta rencana dan realisasi keluaran atau hasil atas suatu kegiatan/program

LAPORAN KINERJA TINGKAT SATKER

23

D. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA Ketentuan umum tentang penyusunan laporan kinerja diatur dalam PP 8 Tahun 2006 Pasal 18 sampai 20. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa penyusunan laporan kinerja menggunakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang terselenggara secara manual atau komputerisasi yang dirancang dan ditetapkan untuk tujuan pengumpulan data, PELAPORAN DAN EVALUASI KINERJA

13

pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif. SAKIP dikembangkan secara terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan sistem akuntansi pemerintahan. Laporan kinerja disusun dan dilaporkan secara berjenjang dan berkala dari unit kerja, unit organisasi, sampai kementerian/lembaga. E. HUBUNGAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN LAPORAN KINERJA Hubungan laporan keuangan dengan laporan kinerja dapat dijelaskan dari kaitan antara keuangan dengan kinerja. Gambar:

Kaitan Kinerja dan Keuangan RENSTRA Kebijakan Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kerja RKA – K/L

TAPKIN

RKT

Pelaksanaan Kegiatan

LAKIP KINERJA


Laporan Realisasi RKT

OPERASIONAL

DIPA Realisasi & Perbendaharaan Anggaran

LKKIP KEUANGAN

14

KEGIATAN BELAJAR 3

EVALUASI KINERJA

A. INDIKATOR Setelah mempelajari kegiatan belajar ini peserta diklat diharapkan mampu menjelaskan peranan evaluasi kinerja dalam perencanaan dan penganggaran. B. DASAR HUKUM Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengetahui capaian kinerjanya, maka suatu kegiatan dan program harus diukur. Pengukuran dan evaluasi kinerja yang selanjutnya disebut evaluasi kinerja adalah proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA-KL. Dasar hukum evaluasi kinerja adalah: 1. UU 17 Tahun 2003 bagian penjelasan;…………. sistem anggaran berbasis kinerja memerlukan kriteria pengendalian kinerja dan evaluasi kinerja……..dst. 2. PP 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-KL Pasal 19 ayat (1); Menteri/pimpinan lembaga melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-KL tahun sebelumnya dan tahun anggaran berjalan. 3. PMK 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L. Evaluasi kinerja dilakukan per program. Menteri/pimpinan lembaga melakukan evaluasi kinerja tahun sebelumnya dan tahun berjalan lingkup K/L yang dipimpinnya. Pelaksanaan evaluasi kinerja dapat didelegasikan kepada pimpinan unit eselon I sebagai penanggung jawab program berkenaan dengan melibatkan pemangku kepentingan. C. TUJUAN DAN MANFAAT Evaluasi kinerja dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas.


15

-

Fungsi

akuntabilitas

mempertanggungjawabkan

bertujuan secara

untuk

profesional

membuktikan kepada

masyarakat

dan atas

penggunaan anggaran yang dikelola kementerian/lembaga bagi kepentingan masyarakat. -

Fungsi peningkatan kualitas bertujuan untuk mempelajari faktor-faktor yang menjadi pendukung dan/atau kendala atas pelaksanaan RKA-KL sebelumnya, sebagai bahan penyusunan dan pelaksanaan RKA-KL serta upaya peningkatan kinerja di tahun-tahun berikutnya.

D. ASPEK EVALUASI KINERJA Evaluasi kinerja terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks. -

Evaluasi kinerja atas aspek implementasi dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi kinerja mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaian output. Indikator yang diukur dalam evaluasi kinerja atas aspek implementasi adalah penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian output, dan efisiensi.

-

Evaluasi kinerja atas aspek manfaat dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi mengenai perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan/atau pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat atas output yang telah dicapai. Indikator yang diukur dalam evaluasi kinerja atas aspek manfaat adalah capaian indikator kinerja utama. Evaluasi kinerja atas aspek implementasi dan aspek manfaat dilakukan setiap tahun.

-

Evaluasi kinerja atas aspek konteks dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi mengenai relevansi masukan, kegiatan, keluaran, dan hasil, dengan dinamika perkembangan keadaan, termasuk kebijakan pemerintah. Evaluasi kinerja atas aspek konteks dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan keadaan.


16

E. PROSES EVALUASI KINERJA Evaluasi kinerja dilakukan dengan tahapan persiapan, pengumpulan data, pengukuran dan penilaian, serta analisis. 1. Tahap Persiapan Tahap persiapan evaluasi kinerja paling sedikit meliputi: -

mempersipakan model logika informasi kinerja.

-

inventarisasi dan identifikasi berbagai indikator dan target kinerja.

-

penyusunan desain pengumpulan data.

Model logika adalah gambaran ringkas yang menjelaskan hubungan antara masukan, kegiatan, keluaran, dan hasil serta kebutuha amsyarakat dan/atau pemangku kepentingan. Desain pengumpulan data difokuskan pada penyusunan mekanisme untuk memperoleh data realisasi indikator kinerja keluaran dan indikator kinerja utama program. 2. Tahap Pengumpulan Data a. Data yang diperlukan dalam rangka evaluasi kinerja atas aspek implementasi meliputi: 1) pagu anggaran. 2) target volume keluaran. 3) target indikator kinerja keluaran. 4) rencana penarikan dana. 5) realisasi anggaran. 6) realisasi volume keluaran, dan 7) realisasi indikator kinerja keluaran. Dokumen sumber data 1) sampai 4) adalah RKA-KL dan DIPA, sedangkan dokumen sumber data realisasi anggaran adalah SP2D yang diterbitkan oleh KPPN. Data realisasi volume keluaran bersumber dari: -

bukti serah terima barang/jasa,

-

surat pernyataan yang dibuat oleh pejabat pengelola kegiatan, dan/atau

-

bukti atau dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara data realisasi indikator kinerja keluaran berasal dari: -

riviu dokumen,

-

survei,


17

-

observasi, dan/atau

-

diskusi kelompok terarah (focus group discussion) yang melibatkan pemangku kepentingan.

b. Data yang diperlukan dalam rangka evaluasi kinerja atas aspek manfaat adalah target indikator kinerja utama dan realisasi indikator kinerja utama. c. Data yang diperlukan dalam rangka evaluasi kinerja atas aspek konteks meliputi data kependudukan, indikator ekonomi, indeks tingkat kemiskinan, data di bidang ekonomi, sosial, politik, arah kebijakan pemerintah dan prioritas pembangunan nasional serta informasi lain yang terkait. Data tersebut dapat diperoleh dari: -

riviu dokumen,

-

survei,

-

observasi, dan/atau

-

diskusi kelompok terarah (focus group discussion) yang melibatkan pemangku kepentingan. 3. Tahap Pengukuran dan Penilaian Proses pengukuran dan penilaian hanya dilakukan untuk evaluasi kinerja atas aspek implementasi dan aspek manfaat. a. Pengukuran merupakan proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan cara membandingkan data realisasi dengan data target yang telah direncanakan sebelumnya. Ketentuan pengukurannya adalah: -

Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan akumulasi realisasi anggaran seluruh satuan kerja dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satuan kerja.

-

Pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan setiap bulan dengan membandingkan jumlah hasil perbandingan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satuan kerja dengan akumulasi rencana penarikan dana bulanan seluruh satuan kerja dengan jumlah bulan.

-

Pengukuran pencapaian keluaran dilakukan berdasarkan rata-rata dari perkalian antara perbandingan realisasi dan terget volume keluaran dengan


18

rata-rata perbandingan antara realisasi dan target indikator kinerja keluaran (jika indikator kinerja keluaran belum tersedia dapat memakai indikator kinerja kegiatan). -

Pengukuran efisiensi dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran yang diperoleh dengan mengurangkan angka 1 (satu) dengan hasil perbandingan realisasi anggaran per keluaran dengan pagu anggaran per keluaran, yaitu realisasi anggaran per keluaran per realisasi volume keluaran dengan pagu anggaran per keluaran per target volume keluaran.

-

Pengukuran capaian hasil dilakukan dengan membandingkan realisasi indikator kinerja utama dengan target indikator kinerja utama.

b. Penilaian merupakan proses interpretasi atas seluruh nilai capaian kinerja hasil pengukuran ke dalam informasi yang menggambarkan tingkat keberhasilan program guna dianalisis lebih lanjut. Ketentuan penilaiannya adalah: -

Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan.

-

Bobot kinerja atas aspek implementasi adalah 33,3% dan bobot kinerja aspek manfaat adalah 66,7%.

-

-

Bobot masing-masing indikator pada aspek implementasi adalah:  penyerapan anggaran

: 9,7%

 konsistensi antara perencanaan dengan implementasi

: 18,2%

 pencapaian keluaran

: 43,5%

 efisiensi

: 28,6%

Nilai kinerja dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat dengan masing-masing bobot berkenaan.

-

Nilai kinerja atas aspek implementasi diperoleh dengan menjumlahkan seluruh perkalian antara nilai masing-masing indikator aspek implementasi dengan masing-masing bobot berkenaan.

-

Nilai kinerja atas aspek manfaat diperoleh dari perkalian antara nilai capaian hasil dengan bobot aspek berkenaan.


19

-

Hasil penilaian kinerja dapat dikategorikan menjadi:  Nilai kinerja >90 s.d. 100% dikategorikan sangat baik.  Nilai kinerja >80% s.d. 90% dikategorikan baik.  Nilai kinerja >60% s.d. 80% dikategorikan cukup/normal  Nilai kinerja>50% s.d. 60% dikategorikan kurang.  Nilai kinerja s.d. 50% dikategorikan sangat kurang.

4. Tahap Analisis Tahapan analisis untuk evaluasi kinerja atas aspek implementasi dan aspek manfaat meliputi: a. analisis hubungan sebab akibat atas hasil pengukuran dan penilaian untuk setiap indikator yang dievaluasi. b. analisis mengenai keterbatasan yang dihadapi dalam menjalankan setiap proses evaluasi kinerja. c. analisis perubahan hasil pengukuran dan penilaian dibandingkan dengan hasil evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. d. identifikasi faktor pendukung dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan, pencapaian keluaran, dan hasil. Tahapan analisis untuk evaluasi kinerja atas aspek konteks meliputi: a. identifikasi dan analisis kesesuaian antara kebutuhan dan/atau permasalahan yang terdapat dalam amsyarakat dengan hasil yang ditargetkan degan. b. analisis kesesuaian antara keluaran yang ditargetkan dengan capaian hasil. c. analisis kesesuaian antara kegiatan yang direncanakan dengan pencapaian keluaran. d. analisis kesesuaian dan ketepatan masukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran. Berdasarkan hasil analisis, disusun rekomendasi. F. PELAPORAN HASIL EVALUASI Menteri/pimpinan lembaga menyampaikan laporan hasil evaluasi kinerja untuk setiap program K/L yang dipimpinnya kepada Menteri Keuangan paling lambat 1 April. Laporan tersebut memuat:


20

1. Hasil evaluasi kinerja atas aspek implementasi dan aspek manfaat atas RKA-KL tahun sebelumnya, 2. hasil evaluasi kinerja atas aspek konteks atas RKA-KL tahun berjalan. Ketentuan mengenai pengukuran pencapaian keluaran dan capaian hasil dilaksanakan paling lambat 2 tahun sejak PMK 249/2011 diundangkan tanggal 28 Desember 2011. Jangka waktu 2 tahun merupakan masa transisi yang digunakan untuk memperbaiki rumusan indikator kinerja keluaran dan indikator kinerja utama. Selama masa transisi, pengukuran pencapaian keluaran pada evaluasi kinerja atas aspek implementasi dilakukan berdasarkan rata-rata pencapaian setiap jenis keluaran pada setiap satker yang diperoleh dengan membandingkan realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran. Selama masa transisi, bobot kinerja atas aspek implementasi 100% dan aspek manfaat 0%.


21

BAHAN AJAR Pelaporan dan Evaluasi Kinerja

Recommend Documents