BAHAN AJAR METODE, TEKNIK, DAN PROSEDUR PEMERIKSAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK

BAHAN AJAR METODE, TEKNIK, DAN PROSEDUR PEMERIKSAAN

Oleh:

Suwadi Widyaiswara Madya Pusdiklat Pajak

DIKLAT FUNGSIONAL PEMERIKSA DASAR 2016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..................................................................................................................... i DAFTAR ISI ............................................................................................................................... ii KEGIATAN BELAJAR 1: OVERVIEW PEMERIKSAAN...................................................................................................... 1 A. Pengertian dan Tujuan Pemeriksaan ……………………………………………………….... 1 B. Jenis Pemeriksaan ……………………………………………………………………………... 1 C. Ruang Lingkup Pemeriksaan ………………………………………………………..………… 2 D. Kriteria Pemeriksaan ……………………………………………………………..…………….. 2 E. Standar Pemeriksaan ………………………………………………………………………..…. 4 F. Jangka Waktu Pemeriksaan …………………………………………………………………... 10 G. Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2) ………………………………………………………….. 13 H. Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan SP2 Perubahan ………………………………….. 14 I. Alur Kegiatan Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan …………………………………………………………………………..………….. 15 KEGIATAN BELAJAR 2: ASERSI MANAJEMEN (MANAGEMENT ASSERTIONS) DAN TUJUAN AUDIT TERKAIT ASERSI MANAJEMEN ……………………………………………….. 19 A. Asersi Manajemen ............................................................................................................ 19 1. Pengertian Asersi Manajemen …………………………………………………………… 19 2. Karegori Asersi Manajemen ………………………………………………………………. 20 B. Tujuan Audit Terkait Asersi Manajemen ………………………………………………….…. 24 1. Tujuan Audit Terkait dengan Transaksi ………………………………………………….. 24 2. Tujuan Audit Terkait Saldo Akun ………………………………………………………….. 27 3. Tujuan Audit yang Berkaitan dengan Penyajian dan Pengungkapan ………............... 31 KEGIATAN BELAJAR 3: BUKTI PEMERIKSAAN (AUDIT EVIDENCE) …………………………………..…………………. 33 A. Bukti Pemeriksaan Berdasarkan Standar Pemeriksaan Pajak ………..…………………. 33 B. Jenis Bukti Pemeriksaan ………………………………………………………………….….. 34

Pusdiklat Pajak

Bahan Ajar Metode, Teknik, dan Prosedur Pemeriksaan by Suwadi @DFD 2016

ii

KEGIATAN BELAJAR 4: METODE, TEKNIK, DAN PROSEDUR PEMERIKSAAN …………………………………………. 40 A. Metode Pemeriksaan ……………………………………………………..……………………. 40 1. Pengertian Metode Pemeriksaan ……………………………………………................... 40 2. Jenis Metode Pemeriksaan ………………………………………………………………... 41 B. Teknik dan Prosedur Pemeriksaan …………………………………………………………... 50 1. PengertianTeknik dan Prosedur Pemeriksaan ……………………………….………… 50 2. Jenis Teknik Pemeriksaan Beserta Prosedur Pemeriksaannya …………….............. 50 C. Pengumpulan Data Pemeriksaan Terkait PBB P3 dan Bea Meterai ……..…................. 75 D. TABK Dasar Menggunakan Alat Bantu Ms Excel …………………………………….……. 76 DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................................. 77 LAMPIRAN …………………………………………………………………………………………….. 78

Pusdiklat Pajak


iii

Kegiatan Belajar 1

OVERVIEW PEMERIKSAAN

Indikator Keberhasilan Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat dapat: 1. menjelaskan pengertian dan tujuan pemeriksaan; 2. menjelaskan jenis pemeriksaan; 3. menjelaskan ruang lingkup pemeriksaan; 4. menjelaskan kriteria pemeriksaan; 5. menjelaskan standar pemeriksaan; 6. menjelaskan jangka waktu pemeriksaan; 7. menjelaskan unit pelaksana pemeriksaan; 8. menjelaskan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan SP2 Perubahan; dan 9. menjelaskan alur kegiatan pemeriksaan.

A. Pengertian dan Tujuan Pemeriksaan Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.1 Berdasarkan pengertian tersebut di atas, tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. B. Jenis Pemeriksaan Terdapat dua jenis pemeriksaan, baik pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan

1

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-undang KUP), Pasal 25. Pusdiklat Pajak


1

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor.2 Yang dimaksudkan pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak, sedangkan pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.3

C. Ruang Lingkup Pemeriksaan

1. Ruang Lingkup Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Ruang lingkup pemeriksaan merupakan cakupan dari jenis pajak dan periode dari pencatatan atau pembukuan yang menjadi objek untuk dilakukan pemeriksaan.4 Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan meliputi pemeriksaan atas satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, baik tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.5 2. Ruang Lingkup Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain Dalam Rangka Melaksanakan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan Ruang lingkup pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.6

D. Kriteria Pemeriksaan

1. Kriteria Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan 2

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 (selanjutnya disebut PMK Tata Cara Pemeriksaan), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 71. 3 Ibid., Pasal 1 angka 3 dan angka 4. 4 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-28/PJ/2013 tentang Kebijakan Pemeriksaan (selanjutnya disebut SE-28/PJ/2013), butir E angka 1 huruf a. 5 PMK Tata Cara Pemeriksaan, Pasal 3 dan SE-28/PJ/2013, butir E angka 1 huruf a 6 PMK Tata Cara Pemeriksaan, Pasal 69 dan SE-28/PJ/2013, butir F angka 1 huruf a Pusdiklat Pajak


2

Terdapat 2 (dua) kriteria yang merupakan alasan dilakukannya pemeriksaan, yaitu:7 a. Pemeriksaan rutin, merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak; dan b. Pemeriksaan khusus atau pemeriksaan berdasarkan analisis risiko (risk based audit), merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil analisis risiko secara manual atau secara komputerisasi menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:8 a. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP; b. terdapat keterangan lain berupa data konkret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP; c. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a; d. Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak; e. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi; f. Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; g. Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap; h. Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko; atau i. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. 2. Kriteria Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain Dalam Rangka Melaksanakan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan

7 8

SE-28/PJ/2013, butir E angka 1 huruf b PMK Tata Cara Pemeriksaan, Pasal 4 ayat (1)

Pusdiklat Pajak


3

perundang-undangan perpajakan dilakukan dengan kriteria antara lain sebagai berikut:9 a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan; b. penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak; c. pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan; d. pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; e. Wajib Pajak mengajukan keberatan; f. pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto; g. pencocokan data dan/atau alat keterangan; h. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil; i. penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai; j. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak; k. penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan; dan/ atau l. memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

E. Standar Pemeriksaan Pemeriksaan baik untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan digunakan sebagai ukuran mutu pemeriksaan, yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan pemeriksaan. Standar pemeriksaan meliputi standar umum pemeriksaan, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil pemeriksaan.10

1. Standar Umum Pemeriksaan Standar umum pemeriksaan berikut ini berlaku untuk pemeriksaan baik dalam rangka untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Standar umum pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa Pajak.11 Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang

9

Ibid., Pasal 70 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2013 tentang Standar Pemeriksaan (selanjutnya disebut PER-23/PJ/2013), Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) 11 Ibid., Pasal 3 ayat (2) 10

Pusdiklat Pajak


4

memenuhi syarat sebagai berikut:12 a. Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak. 1) Persyaratan ini merupakan syarat kompetensi untuk dapat menjadi seorang Pemeriksa Pajak, baik sebagai individu maupun sebagai tim Pemeriksa Pajak (kompetensi kolektif). 2) Pemeriksa Pajak harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang perpajakan, akuntansi, dan pemeriksaan. 3) Pemeriksa Pajak diharuskan memiliki pengetahuan umum tentang lingkungan dan proses bisnis Wajib Pajak, termasuk di antaranya adalah kemampuan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. 4) Pemeriksa Pajak harus memiliki keterampilan berkomunikasi secara jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tulisan. 5) Pemeriksa Pajak harus memelihara dan meningkatkan keahlian dan kompetensinya melalui pendidikan berkelanjutan. Pendidikan dimaksud dapat berupa diklat-diklat, kursus singkat, maupun seminar, baik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, maupun oleh instansi lainnya, di dalam maupun di luar negeri. b. Menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama. 1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penyusunan LHP, Pemeriksa Pajak harus menggunakan keterampilannya secara profesional, cermat dan seksama, objektif, dan independen, serta selalu menjaga integritas. 2) Pemeriksa Pajak dianggap telah menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama apabila dalam melaksanakan Pemeriksaan didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. c. Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara. 1) Pemeriksa Pajak dituntut untuk selalu jujur dan bersih dari tindakan tercela serta mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. 2) Pemeriksa Pajak harus tunduk pada kode etik yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 3) Dalam semua hal yang berkaitan dengan Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak harus bersikap independen, yaitu tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan, kondisi, perbuatan dan/atau

12

Ibid., Pasal 3 ayat (3)

Pusdiklat Pajak


5

Wajib Pajak yang diperiksanya. Gangguan independensi yang dapat dialami oleh Pemeriksa Pajak selama Pemeriksaan meliputi hal-hal berikut: a) memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah, atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan Wajib Pajak; b) memiliki kepentingan keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Wajib Pajak; c) pernah bekerja atau memberikan jasa di bidang yang berhubungan dengan masalah perpajakan, akuntansi, ataupun keuangan kepada Wajib Pajak dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir; d) memiliki teman dekat/keluarga yang dapat berposisi sebagai wakil Wajib Pajak yang diperiksa; atau e) keadaan, kondisi, dan perbuatan tertentu lainnya yang menurut pertimbangan Pemeriksa Pajak dapat mengganggu independensi. 4) Dalam hal Pemeriksa Pajak mengalami gangguan maka Pemeriksa Pajak harus memberitahukan kepada Kepala UP2 tentang adanya gangguan independensi tersebut. Selanjutnya, Kepala UP2 harus segera mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi gangguan independensi tersebut. d. Taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dalam hal diperlukan, pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli dari luar Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.13 2. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan 2.1. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Untuk Tujuan Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan, yaitu:14 a. Pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan, yang paling sedikit meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak, menyusun Rencana Pemeriksaan (audit plan), dan menyusun Program Pemeriksaan (audit program), serta mendapat pengawasan yang seksama; b. Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan metode pemeriksaan 13 14

Ibid., Pasal 3 ayat (4) Ibid., Pasal 4 dan PMK Tata Cara Pemeriksaan, Pasal 8

Pusdiklat Pajak


6

dan teknik pemeriksaan sesuai dengan program pemeriksaan (audit program) yang telah disusun; c. Temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang Supervisor, seorang Ketua Tim, dan seorang atau lebih Anggota Tim, dan dalam keadaan tertentu Ketua Tim dapat merangkap sebagai Anggota Tim; Keadaan tertentu Ketua Tim dapat merangkap sebagai Anggota Tim adalah: 1)

terbatasnya jumlah Pemeriksa Pajak pada UP2; dan/atau

2)

berdasarkan pertimbangan Kepala UP2.

e. Tim Pemeriksa Pajak dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak maupun yang berasal dari instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai tenaga ahli, seperti penerjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, dan pengacara; f. Apabila diperlukan, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain; g. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak; h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja; dan i. Pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP.

2.2. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain Dalam Rangka Melaksanakan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan Pelaksanaaan pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan, yaitu:15 a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama. 1) Persiapan yang baik harus didukung dengan penyusunan program pemeriksaan (audit program). 2) Pengawasan yang seksama dilakukan oleh Supervisor dalam rangka memastikan bahwa 15

PMK Tata Cara Pemeriksaan, Pasal 74 dan PER-23/PJ/2013, Pasal 7

Pusdiklat Pajak


7

pelaksanaan pemeriksaan sejalan dengan tujuan dan kriteria pemeriksaan. b. Luas pemeriksaan disesuaikan dengan kriteria dilakukannya pemeriksaan untuk tujuan lain. c. Pemeriksaan dilakukan oleh tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari 1 (satu) orang Supervisor, 1 (satu) orang Ketua Tim, dan 1 (satu) orang atau lebih Anggota Tim, dan dalam keadaan tertentu Ketua Tim dapat merangkap sebagai Anggota Tim. Keadaan tertentu Ketua Tim dapat merangkap sebagai Anggota Tim adalah: 1)

terbatasnya jumlah Pemeriksa Pajak pada UP2; dan/atau

2)

berdasarkan pertimbangan Kepala UP2.

d. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak. e. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja. f. Pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP.

3. Standar Pelaporan Pemeriksaan 3.1. Standar Pelaporan Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu:16 a. LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup dan pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan. b. LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sekurang-kurangnya memuat:

16

1)

penugasan pemeriksaan;

2)

identitas Wajib Pajak;

3)

pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;

4)

pemenuhan kewajiban perpajakan;

5)

data/informasi yang tersedia;


Pusdiklat Pajak


8

6)

buku dan dokumen yang dipinjam;

7)

materi yang diperiksa;

8)

uraian hasil Pemeriksaan;

9)

ikhtisar hasil Pemeriksaan;

10) penghitungan pajak terutang; dan 11) simpulan dan usul Pemeriksa Pajak. c. LHP disusun dan ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak. d. LHP ditandatangani oleh Kepala UP2 untuk mengetahui apakah: 1) Pos-pos yang diperiksa telah sesuai dengan Rencana Pemeriksaan dan perubahannya. 2) Dasar hukum koreksi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. 3.2. Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain Dalam Rangka Melaksanakan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan Kegiatan Pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu:17 a. LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa Pajak dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait. b. LHP untuk tujuan lain sekurang-kurangnya memuat : 1)

identitas Wajib Pajak;

2)

penugasan Pemeriksaan;

3)

dasar (tujuan) Pemeriksaan;

4)

buku dan dokumen yang dipinjam;

5)

materi yang diperiksa;

6)

uraian hasil Pemeriksaan; dan

7)

simpulan dan usul Pemeriksa.

c. LHP disusun dan ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak. d. LHP ditandatangani oleh Kepala UP2 untuk mengetahui apakah: 1) Hasil pemeriksaan telah sesuai kriteria Pemeriksaan tujuan lain. 2) Simpulan, usul, dan/atau rekomendasi yang diberikan telah memiliki dasar hukum yang tepat.

17


Pusdiklat Pajak


9

F. Jangka Waktu Pemeriksaan 1. Jangka Waktu Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam jangka waktu Pemeriksaan yang meliputi: a. jangka waktu pengujian; dan b. jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan.18

1.1. Jangka Waktu Pengujian Apabila Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, jangka waktu pengujian paling lama 6 (enam) bulan, yang dihitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.19 Jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan. Perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam hal: a. Pemeriksaan Lapangan diperluas ke Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak lainnya; b. terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada pihak ketiga; c. ruang lingkup Pemeriksaan Lapangan meliputi seluruh jenis pajak; dan/atau d. berdasarkan pertimbangan kepala unit pelaksana Pemeriksaan.20 Jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan yang terkait dengan: a. Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi; b. Wajib Pajak dalam satu grup; atau c. Wajib Pajak yang terindikasi melakukan transaksi transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan,

18

PMK Tata Cara Pemeriksaan, Pasal 15 ayat (1) Ibid., Pasal 15 ayat (2) 20 Ibid., Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) 19

Pusdiklat Pajak


10

dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali sesuai dengan kebutuhan waktu untuk melakukan pengujian.21 Apabila Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Kantor, jangka waktu pengujian paling lama 4 (empat) bulan, yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.22 Apabila Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor, jangka waktu pengujian paling lama 1 (satu) bulan, yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.23 Jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, kecuali untuk Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret yang dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor tidak dapat diperpanjang.24 Perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam hal: a. Pemeriksaan Kantor diperluas ke Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak lainnya; b. terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada pihak ketiga; c. ruang lingkup Pemeriksaan Kantor meliputi seluruh jenis pajak; dan/atau d. berdasarkan pertimbangan kepala unit pelaksana Pemeriksaan.25 Dalam hal dilakukan perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor, kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan harus menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pengujian secara tertulis kepada Wajib Pajak.26

21

Ibid., Pasal 16 ayat (3) Ibid., Pasal 15 ayat (3) 23 Ibid., Pasal 15 ayat (4) 24 Ibid., Pasal 17 ayat (1) 25 Ibid., Pasal 17 ayat (2) 26 Ibid., Pasal 18 22

Pusdiklat Pajak


11

Apabila

jangka

waktu

perpanjangan

pengujian

Pemeriksaan

Lapangan

atau

perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Kantor telah berakhir, SPHP harus disampaikan kepada Wajib Pajak.27 1.2. Jangka Waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Dan Pelaporan. Jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan baik untuk pemeriksaan lapangan maupun pemeriksaan kantor paling lama 2 (dua) bulan, yang dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota yang telah dewasa dari Wajib Pajak sampai dengan tanggal LHP.28 Apabila Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor, jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, yang dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota yang telah dewasa dari Wajib Pajak sampai dengan tanggal LHP.29 Dalam hal pemeriksaan dilakukan karena Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, jangka waktu pengujian dan perpanjangannya serta jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP.30 2. Jangka Waktu Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain Dalam Rangka Melaksanakan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak sampai dengan tanggal LHP. Sedangkan untuk jenis Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor

27

Ibid., Pasal 19 ayat (1) Ibid., Pasal 15 ayat (5) 29 Ibid., Pasal 15 ayat (6) 30 Ibid., Pasal 19 ayat (2) 28

Pusdiklat Pajak


12

sampai dengan tanggal dalam LHP. Dalam hal jangka waktu Pemeriksaan baik untuk jenis pemeriksaan

lapangan

maupuan

pemeriksaan

kantor

berakhir,

pemeriksaan

harus

diselesaikan.31 Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, jangka waktu pemeriksaan baik untuk jenis pemeriksaan lapangan maupun pemeriksaan kantor harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) UndangUndang KUP.32 Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, jangka waktu Pemeriksaan baik untuk jenis pemeriksaan lapangan maupun pemeriksaan kantor harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (9) Undang-Undang KUP.33 G. Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2)

1. UP2 untuk Pemeriksaan dengan Tujuan Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan34 Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak di UP2, yaitu Kantor Pelayanan Pajak atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan. Kantor Pelayanan Pajak dapat bertindak sebagai UP2 Domisili atau UP2 Lokasi sesuai dengan wilayah kerjanya. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan bertindak sebagai UP2 Domisili. Dalam hal UP2 bertindak sebagai UP2 Domisili, UP2 tersebut dapat melakukan pemeriksaan atas satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan. Dalam hal UP2 bertindak sebagai UP2 Lokasi, UP2 tersebut dapat melakukan pemeriksaan atas satu atau beberapa jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

31

Ibid., Pasal 81 ayat (1) s.d. ayat (3) Ibid., Pasal 81 ayat (4) 33 Ibid., Pasal 81 ayat (5) 34 SE-28/PJ/2013, butir E angka 1 huruf e 32

Pusdiklat Pajak


13

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dapat menugaskan Fungsional Pemeriksa Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) untuk melaksanakan pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak dengan menerbitkan Surat Tugas Pelaksanaan Pemeriksaan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh Lampiran I.5 SE-28/PJ/2013. Penugasan dapat juga dilakukan berdasarkan permintaan Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Administrasi pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak di Kanwil DJP dilakukan oleh UP2. 2. UP2 untuk Pemeriksaan dengan Tujuan Lain Dalam Rangka Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan35 Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak di UP2, yaitu Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan. H. Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan SP2 Perubahan 1. SP2 dan SP2 Perubahan untuk Pemeriksaan dengan Tujuan Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan36 SP2 untuk pemeriksaan dengan tujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diterbitkan berdasarkan: a. instruksi/persetujuan/penugasan pemeriksaan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau Direktur Jenderal Pajak; b. surat permintaan Pemeriksaan Lokasi oleh UP2 Domisili; atau c. surat persetujuan pengalihan pemeriksaan. Dalam hal susunan tim Pemeriksa Pajak diubah, Kepala UP2 harus menerbitkan SP2 Perubahan. Pemeriksa Pajak wajib memperlihatkan SP2 Perubahan kepada Wajib Pajak. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal SP2. Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dikirimkan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal SP2.

35 36

Ibid., butir F angka 1 huruf c Ibid., butir E angka 1 huruf f

Pusdiklat Pajak


14

2. SP2 dan SP2 Perubahan untuk Pemeriksaan dengan Tujuan Lain Dalam Rangka Melaksanakan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan37 SP2 diterbitkan berdasarkan: a. instruksi pemeriksaan dari Direktur Jenderal Pajak; b. instruksi pemeriksaan dari Direktur Pemeriksaan dan Penagihan; c. instruksi/penugasan pemeriksaan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak; Dalam hal susunan tim Pemeriksa Pajak diubah, Kepala UP2 tidak perlu memperbarui SP2 tetapi harus menerbitkan SP2 Perubahan. Pemeriksa Pajak wajib menyerahkan atau mengirimkan tembusan SP2 Perubahan kepada Wajib Pajak. I. Alur Kegiatan Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan baik untuk jenis Pemeriksaan Lapangan maupun Pemeriksaan Kantor diawali dengan adanya Instruksi, Persetujuan, atau Penugasan Pemeriksaan dan diakhiri dengan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksan dengan usulan penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak kecuali pemeriksaan diselesaikan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir. 1. Alur Kegiatan Pemeriksaan Lapangan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pemeriksaan Lapangan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan karena terdapat instruksi, persetujuan, atau penugasan pemeriksaan. Berdasarkan instruksi, persetujuan, atau penugasan pemeriksaan tersebut Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2) menugaskan Supevisor untuk menyusun Usulan Rencana Pemeriksaan (Audit Plan). Selanjutnya, berdasarkan Usulan Rencana Pemeriksaan yang dibuat oleh Supervisor yang dilampiri dengan Rencana Program Pemeriksaan (Audit Program), Kepala UP2 menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan. Surat Perintah Pemeriksaan tersebut diterbitkan bersamaan dengan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan. Setelah Surat Perintah Pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan diterima oleh tim Pemeriksa Pajak, tim Pemeriksa Pajak menyiapkan sarana dan prasarana pemeriksaan. Kegiatan-kegiatan tersebut termasuk lingkup kegiatan dalam Tahap Persiapan Pemeriksaan.

37

Ibid., butir F angka 1 huruf d

Pusdiklat Pajak


15

Kegiatan-kegiatan selanjutnya adalah kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam lingkup Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan, yang meliputi kegiatan sebagai berikut: a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan; b. Pertemuan dengan Wajib Pajak; c. Pemeriksaan di Tempat Wajib Pajak; d. Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen; e. Kegiatan dalam hal terjadi Penolakan Pemeriksaan; f. Penyegelen; g. Permintaan Penjelasan Kepada Wajib Pajak dan Permintaan Keterangan Kepada Pihak Ketiga; h. Perubahan Rencana Pemeriksaan dan Program Pemeriksaan; i. Pemeriksaan atas Buku, Catatan dan Dokumen; j. Kegiatan apabila Terdapat Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT; k. Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; dan l. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksan, bisa saja terjadi pembahasan sampai pada tingkat Pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan. Setelah kegiatan-kegiatan dalam Tahap Pelaksanaan dilaksanakan, kegiatan berikutnya adalah pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak kecuali Pemeriksaan Lapangan dihentikan dan dibuatkan LHP Sumir. Kegiatan tersebut termasuk dalam Tahap Pelaporan Pemeriksaan. Alur kegiatan Pemeriksaan Lapangan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilihat pada Gambar 1.1. berikut ini.

Pusdiklat Pajak


16

Gambar 1.1. Alur Kegiatan Pemeriksaan Lapangan Untuk Tujuan Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

2. Alur Kegiatan Pemeriksaan Kantor Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Alur kegiatan pemeriksaan kantor untuk tujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak hampir sama dengan alur kegiatan pemeriksaan lapangan untuk tujuan yang sama. Bedanya adalah hanya ada pada tahap pelaksanaan pemeriksaan. Pada tahap pelaksanaan pemeriksaan kantor diawali dengan penyampaian pemanggilan Wajb Pajak dengan menggunakan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor, sedangkan pada pemeriksaan lapangan diawali dengan pemberitahuan pemeriksaan lapangan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan. Pada pemeriksaan kantor tidak ada kegiatan pemeriksaan di tempat Wajib Pajak dan penyegelan. Alur kegiatan Pemeriksaan Kantor dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilihat pada Gambar 1.2. berikut ini.

Pusdiklat Pajak


17

Gambar 1.2. Alur Kegiatan Pemeriksaan Kantor Untuk Tujuan Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Pusdiklat Pajak


18

Kegiatan Belajar 2

ASERSI MANAJEMEN (MANAGEMENT ASSERTIONS) DAN TUJUAN AUDIT TERKAIT ASERSI MANAJEMEN

Indikator Keberhasilan Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat dapat: 1. menjelaskan asersi manajemen; 2. menjelaskan tujuan audit terkait asersi manajemen.

A. Asersi Manajemen

1. Pengertian Asersi Manajemen Pembahasan asersi manajemen dalam bahan ajar ini menggunakan buku yang ditulis oleh Arens, Elder, dan Beasly yang berjudul Auditing and Assurance Services, An Integrated Approach yang diterbitkan oleh Pearson Education Limited di Inggris pada tahun 2012 (untuk selanjutnya disebut Arens, Elder, dan Beasly (2012)) dari halaman 173 sampai dengan halaman 176. Walaupun buku tersebut lebih ditujukan penggunaannya untuk audit tujuan umum (general audit) namun perlu juga Pemeriksa Pajak memahami asersi manajemen tersebut yang nantinya dapat digunakan untuk mengembangkan tujuan audit atas pos-pos SPT yang diperiksa beserta pos-pos turunannya sehingga Pemeriksa Pajak dapat memilih teknik pemeriksaan beserta prosedur pemeriksaannya yang tepat untuk menguji pos-pos SPT yang diperiksa beserta pospos turunannya. Arens, Elder, dan Beasly (2012: 173) mendefinisikan asersi manajemen sebagai berikut: “Management assertions are implied or expressed representations by management about classes of transactions and the related accounts and disclosures in the financial statements.”38 Asersi manajemen adalah pernyataan (represesentasi) yang tersirat atau diekspresikan oleh manajemen tentang kelas transaksi, akun terkait, dan pengungkapan di laporan keuangan. Asersi manajemen secara langsung berkaitan dengan kerangka kerja pelaporan

38

Arens, Elder, dan Beasly, 2012, Auditing and Assurance Services, An Integrated Approach, Pearson Education Limited, England Pusdiklat Pajak


19

keuangan/prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (di Indonesia: PSAK) yang digunakan oleh perusahaan, karena asersi ini merupakan bagian dari kriteria yang digunakan manajemen untuk mencatat dan mengungkapkan informasi akuntansi dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, auditor harus memahami asersi manajemen untuk melakukan audit yang memadai.39

2. Kategori Asersi Manajemen Standar auditing internasional mengklasifikasi asersi manajemen ke dalam tiga kategori, yaitu: a. Asersi tentang kelas transaksi dan peristiwa selama periode yang diaudit; b. Asersi tentang saldo akun pada akhir periode; dan c. Asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Setiap kategori asersi manajemen tersebut terdiri dari asersi-asersi khusus. Asersi-asersi khusus ini dikelompokkan sehingga asersi yang berkaitan di antara kategori asersi dimasukkan ke dalam baris tabel yang sama. Asersi-asersi khusus dalam setiap kategori transaksi disajikan dalam Tabel 2.1 berikut ini.

39

Ibid.

Pusdiklat Pajak


20

Tabel 2.1 Asersi Manajemen untuk Setiap Kategori Asersi Asersi tentang Kelas Transaksi dan Peristiwa Keterjadian (occurrence) – transaksi dan peristiwa yang dicatat telah terjadi dan berkaitan dengan entitas

Asersi tentang Saldo Akun Eksistensi (existence) – aset, kewajiban, dan ekuitas ada

Kelengkapan (completeness) – semua transaksi dan peristiwa yang seharusnya telah dicatat, telah dicatat

Kelengkapan (completeness) – semua aset, kewajiban, dan ekuitas yang seharusnya telah dicatat, telah dicatat

Keakuratan (accuracy) – jumlah dan data lain yang berkaitan dengan transaksi dan peristiwa yang dicatat, telah dicatat dengan tepat

Penilaian dan alokasi (valuation and allocation) – aset, kewajiban, dan ekuitas dimasukkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat dan setiap hasil penyesuaian penilaian dicatat dengan tepat

Klasifikasi (classification) – transaksi dan peristiwa telah dicatat dalam akun yang tepat

Asersi tentang Penyajian dan Pengungkapan Keterjadian dan hak serta kewajiban (occurrence and rights and obligations) – peristiwa dan transaksi yang diungkapkan telah terjadi dan berkaitan dengan entitas Kelengkapan (completeness) – semua pengungkapan yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan, telah dimasukkan Keakuratan dan penilaian (accuracy and valuation) – informasi keuangan dan informasi lainnya telah diungkapkan secara tepat pada jumlah yang tepat

Klasifikasi dan dapat dipahami (classification and understandability) – informasi keuangan dan informasi lainnya telah disajikan dan diuraikan secara tepat serta pengungkapan telah dinyatakan secara jelas

Pisah batas (cutoff) – transaksi dan peristiwa telah dicatat dalam periode akuntansi yang benar Hak dan kewajiban (rights and obligations) – entitas memiliki atau mengendalikan hak atas aset, dan kewajiban merupakan kewajiban entitas tersebut

-

Diterjemahkan dari Tabel 6-2 dari buku Arens, Elder, dan Beasly (2012: 174)

Dalam tabel tersebut di atas tampak bahwa terdapat lima asersi yang dibuat manajemen mengenai transaksi dan asersi tersebut juga diterapkan terhadap peristiwa lain yang dicerminkan di dalam catatan akuntansi, seperti pencatatan penyusutan dan pengakuan kewajiban pensiun. Pusdiklat Pajak


21

Sebagai contoh, begitu entitas melaporkan penjualan di Laporan Laba Rugi Komprehensif sebesar Rp500.000.000.000, maka manajemen telah menyatakan bahwa penjualan tersebut memang benar-benar terjadi (asersi keterjadian), tidak ada penjualan yang terjadi tidak dimasukkan dalam jumlah penjualan tersebut (asersi kelengkapan), tidak terdapat kesalahan perhitungan atau pencatatan jumlah dalam bukti atau pembukuan yang mendukung penjualan tersebut (asersi keakuratan), transaksi penjualan telah diklasifikasikan dalam akun yang tepat sehingga tidak ada transaksi penjualan yang dicatat dalam akun pendapatan lainnya (asersi klasifikasi), dan transaksi penjualan tersebut memang telah dicatat dalam periode akuntansi yang tepat (asersi pisah batas). Selanjutnya, dalam tabel tersebut di atas tampak bahwa terdapat empat jenis asersi yang dinyatakan manajemen mengenai saldo akun pada akhir periode akuntansi. Sebagai contoh, begitu entitas melaporkan mesin sebesar Rp5.000.000.000 dalam Laporan Posisi Keuangan, maka manajemen telah menyatakan bahwa mesin tersebut memang benar-benar ada (asersi eksistensi/keberadaan), tidak ada mesin yang memang ada tapi belum dilaporkan dalam jumlah tersebut (asersi kelengkapan), mesin yang dilaporkan tersebut dinilai/diukur dalam jumlah yang tepat dan apabila terdapat penyesuaian karena penilaian berdasarkan standar akuntansi keuangan maka hasil penyesuaian penilaian dicatat dengan tepat (asersi penilaian dan alokasi), dan mesin yang dilaporkan tersebut memang merupakan milik entitas atau entitas memiliki hak untuk mengedalikan mesin tersebut (asersi hak dan kewajiban). Terakhir, dalam tabel tersebut di atas tampak bahwa terdapat empat jenis asersi yang dinyatakan manajemen mengenai penyajian dan pengungkapan. Seiring dengan semakin meningkatnya kompleksitas transaksi, asersi manajemen tentang penyajian dan pengungkapan telah meningkat juga. Peristiwa dan transaksi yang diungkapkan dalam laporan keuangan memang telah terjadi dan berkaitan dengan entitas (asersi keterjadian dan hak serta kewajiban), semua pengungkapan yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan, telah dimasukkan (asersi kelengkapan), informasi keuangan dan informasi lainnya telah diungkapkan secara tepat pada jumlah yang tepat (asersi keakuratan dan penilaian) dan informasi keuangan dan informasi lainnya telah disajikan dan diuraikan secara tepat serta pengungkapan telah dinyatakan secara jelas (asersi klasifikasi dan dapat dipahami).

Pentingnya Pemeriksa Pajak memahami asersi manajemen untuk pemeriksaan pajak:  Setiap Wajib Pajak berkeinginan untuk meminimalkan beban pajaknya. Untuk meminimalkan beban pajak, bisa dilakukan dengan cara menurunkan penghasilan bruto baik berupa penjualan maupun pendapatan luar usaha atau menaikkan biaya baik berupa harga pokok Pusdiklat Pajak


22

penjualan, biaya usaha lainnya, maupun biaya luar usaha. Perlu diwaspadai juga Wajib Pajak melaporkan asetnya terlalu rendah (understated) atau melaporkan kewajibannya terlalu tinggi (overstated) yang berdampak pada adanya tambahan kemampuan ekonomis (penghasilan neto) dilaporkan terlalu rendah. Kalau aset dilaporkan terlalu rendah atau kewajiban dilaporkan terlalu tinggi, berarti kekayaan bersih dilaporkan terlalu rendah sehingga terdapat tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dilaporkan. Hal ini merupakan Objek Pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang PPh. Berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Undang-undang KUP disebutkan bahwa apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.  Untuk pengujian penghasilan bruto, Pemeriksa Pajak perlu memahami asersi manajemen terkait dengan kelas transaksi berupa asersi kelengkapan, asersi keakuratan, asersi klasifikasi, dan asersi pisah batas. Selain itu, Pemeriksa Pajak perlu juga untuk memahami asersi manajemen terkait dengan penyajian dan pengungkapan berupa asersi kelengkapan, asersi keakuratan dan penilaian, dan asersi klasifikasi dan dapat dipahami. Hal ini penting mengembangkan tujuan audit atas pos-pos penghasilan bruto yang terpilih untuk diperiksa berdasarkan identifikasi masalah pada tahap persiapan pemeriksaan dan sekaligus menentukan teknik pemeriksaan beserta prosedur pemeriksaan yang tepat untuk menguji pospos penghasilan bruto yang terpilih untuk diperiksa tersebut. Selain itu, juga beguna untuk mengembangkan tujuan audit terkait Objek PPN, PPh Pasal 22, dan PPh Final atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan.  Untuk pengujian biaya, Pemeriksa Pajak perlu memahami asersi manajemen terkait dengan kelas transaksi berupa asersi keterjadian, asersi keakuratan, asersi klasifikasi, dan asersi pisah batas. Selain itu, Pemeriksa Pajak perlu juga untuk memahami asersi manajemen terkait dengan penyajian dan pengungkapan berupa asersi keterjadian dan hak serta kewajiban, asersi keakuratan dan penilaian, dan asersi klasifikasi dan dapat dipahami. Hal ini penting mengembangkan tujuan audit atas pos-pos biaya yang terpilih untuk diperiksa berdasarkan identifikasi masalah pada tahap persiapan pemeriksaan dan sekaligus menentukan teknik pemeriksaan beserta prosedur pemeriksaan yang tepat untuk menguji pos-pos biaya yang terpilih untuk diperiksa tersebut.  Untuk pengujian apakah aset dinyatakan terlalu rendah (understated) di laporan posisi keuangan yang berdampak pada adanya tambahan kemampuan ekonomis (penghasilan neto) dilaporkan terlalu rendah, Pemeriksa Pajak perlu memahami asersi manajemen terkait saldo akun berupa asersi kelengkapan, asersi penilaian dan alokasi, dan asersi hak dan kewajiban. Pusdiklat Pajak


23

Selain itu, Pemeriksa Pajak perlu juga untuk memahami asersi manajemen terkait dengan penyajian dan pengungkapan berupa asersi kelengkapan, asersi keakuratan dan penilaian, dan asersi klasifikasi dan dapat dipahami. Hal ini penting mengembangkan tujuan audit untuk menguji tambahan kemampuan ekonomis (penghasilan neto) yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajk di SPT.  Untuk pengujian apakah kewajiban dinyatakan terlalu tinggi (overstated) di laporan posisi keuangan yang berdampak pada adanya tambahan kemampuan ekonomis (penghasilan neto) dilaporkan terlalu rendah, Pemeriksa Pajak perlu memahami asersi manajemen terkait saldo akun berupa asersi eksistensi/keberadaan, asersi penilaian dan alokasi, dan asersi hak dan kewajiban. Selain itu, Pemeriksa Pajak perlu juga untuk memahami asersi manajemen terkait dengan penyajian dan pengungkapan berupa asersi keterjadian dan hak serta kewajiban, asersi keakuratan dan penilaian, dan asersi klasifikasi dan dapat dipahami. Hal ini penting mengembangkan tujuan audit untuk menguji tambahan kemampuan ekonomis (penghasilan neto) yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajk di SPT.

B. Tujuan Audit Terkait Asersi Manajemen Pembahasan tujuan audit terkait asersi manajemen dalam bahan ajar ini menggunakan buku yang ditulis oleh Arens, Elder, dan Beasly (2012) dari halaman dari halaman 176 sampai dengan halaman 181. Walaupun buku tersebut lebih ditujukan penggunaannya untuk audit tujuan umum (general audit) namun perlu juga Pemeriksa Pajak memahami tujuan audit terkait asersi manajemen yang nantinya berguna untuk memilih tujuan audit yang tepat untuk menguji pos-pos SPT yang diperiksa beserta pos-pos turunannya. 1. Tujuan Audit Terkait dengan Transaksi Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi mengikuti dan berhubungan erat dengan asersi manajemen tentang kelas transaksi. Ada enam tujuan audit yang secara umum berkaitan dengan transaksi yang dapat diterapkan pada setiap kelas transaksi. Tujuan audit yang secara umum yang berkaitan dengan transaksi adalah sebagai berikut: a. Keterjadian (occurance) – transaksi yang dicatat memang ada. b. Kelengkapan (completeness) – transaksi yang ada/terjadi telah dicatat. c. Keakuratan (accuracy) – transaksi yang dicatat dinyatakan pada jumlah yang benar. d. Posting dan pengikhtisaran (posting and summarization) – transaksi yang dicatat dimasukkan ke dalam file induk (master files) secara tepat dan diikhtisarkan dengan benar. e. Klasifikasi (classification) – transaksi yang dicatat dalam jurnal telah diklasifikasikan secara Pusdiklat Pajak


24

tepat. f. Penetapan waktu (timing) – transaksi dicatat pada tanggal yang benar. Berikut ini uraian dari masing-masing tujuan audit umum yang berkaitan dengan transaksi. 1.1. Keterjadian (Occurance) – Transaksi yang Dicatat Memang Ada Tujuan ini berkaitan dengan apakah transaksi dicatat memang benar-benar terjadi. Pencatatan transaksi penjualan ke dalam jurnal penjualan ketika tidak ada penjualan merupakan pelanggaran atas tujuan keterjadian. Tujuan ini merupakan imbangan (counterpart) auditor terhadap asersi manajemen tentang keterjadian untuk kelas transaksi. Tujuan keterjadian berkaitan dengan kemungkinan transaksi lebih dicatat (lebih saji).

Keperluan untuk Pemeriksaan Pajak: - Untuk keperluan pemeriksaan pajak, tujuan audit keterjadian terkait asersi manajemen tentang kelas transaksi ini cocok untuk menguji biaya yang dilaporkan di SPT Tahunan PPh dan kredit pajak. 1.2. Kelengkapan (Completeness) – Transaksi yang Ada/Terjadi Telah Dicatat Tujuan ini berkaitan dengan apakah semua transaksi yang seharusnya dimasukkan dalam jurnal benar-benar telah dimasukkan/dicatat. Kelalaian memasukkan transaksi penjualan ke dalam jurnal penjualan dan buku besar ketika ketika terjadi transaksi penjualan melanggar tujuan kelegkapan. Tujuan ini merupakan imbangan auditor terhadap asersi manajemen tentang kelengkapan untuk kelas transaksi. Tujuan kelengkapan berkaitan dengan kemungkinan transaksi tidak dicatat (kurang saji).

Keperluan untuk Pemeriksaan Pajak: Untuk keperluan pemeriksaan pajak, tujuan audit kelengkapan terkait asersi manajemen tentang kelas transaksi ini cocok untuk menguji penghasilan bruto yang dilaporkan di SPT Tahunan PPh, Objek PPN, Objek PPh Pasal 22, dan Objek PPh Final atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

1.3. Keakuratan (Accuracy) – Transaksi yang Dicatat Dinyatakan pada Jumlah yang Benar Tujuan ini terkait dengan keakuratan informasi tentang transaksi akuntansi dan merupakan salah satu bagian dari asersi keakuratan untuk kelas transaksi. Untuk transaksi penjualan, tujuan ini dilanggar bila jumlah barang yang dikirimkan berbeda dengan jumlah yang Pusdiklat Pajak


25

tercantum dalam penagihan (faktur penjualan), harga jual yang salah digunakan untuk menagih (dalam faktur penjualan), terjadi kesalahan penjumlahan atau perkalian dalam faktur penjualan, atau jumlah yang salah dimasukkan dalam jurnal penjualan.

Keperluan untuk Pemeriksaan Pajak: Untuk keperluan pemeriksaan pajak, tujuan audit keakuratan terkait asersi manajemen tentang kelas transaksi ini cocok untuk menguji penghasilan bruto dan biaya yang dilaporkan di SPT Tahunan PPh, Objek PPN, Objek PPh Pemotongan dan Pemungutan dan kredit pajak. 1.4. Posting dan Pengikhtisaran (Posting and Summarization) – Transaksi yang Dicatat Dimasukkan kedalam File Induk (Master Files) dan Diikhtisarkan dengan Benar Tujuan ini berkaitan dengan keakuratan transfer informasi dari transaksi yang dicatat dalam jurnal ke buku pembantu dan buku besar. Ini merupakan bagian dari asersi keakuratan untuk kelas transaksi. Sebagai contoh, jika transaksi penjualan dicatat dalam catatan pelanggan yang salah atau pada jumlah yang salah dicatat dalam file induk, jumlah seluruh transaksi penjualan diposting dari jurnal penjualan ke buku besar tidak akurat, maka tujuan ini dilanggar.

Keperluan untuk Pemeriksaan Pajak: Untuk keperluan pemeriksaan pajak, tujuan audit posting dan pengiktisaran terkait asersi manajemen tentang kelas transaksi ini cocok untuk menguji penghasilan bruto dan biaya yang dilaporkan di SPT Tahunan PPh. 1.5. Klasifikasi (Classification) – Transaksi yang Dicatat Dalam Jurnal Telah Diklasifikasikan Secara Tepat. Tujuan ini berkaitan apakah transaksi telah dimasukkan dalam akun yang tepat, dan merupakan imbangan auditor terhadap asersi klasifikasi yang dinyatakan manajemen untuk kelas transaksi. Contoh, misklasifikasi penjualan adalah mencatat penjualan tunai sebagai penjualan kredit, mencatat penjualan aktiva tetap operasi sebagai pendapatan.

Keperluan untuk Pemeriksaan Pajak: Untuk keperluan pemeriksaan pajak, tujuan audit klasifikasi dan pengiktisaran terkait asersi manajemen tentang kelas transaksi ini cocok untuk menguji penghasilan bruto dan biaya Pusdiklat Pajak


26

yang dilaporkan di SPT Tahunan PPh, Objek PPN, dan Objek PPh Pemotongan dan Pemungutan. 1.6. Penetapan Waktu (Timing) – Transaksi Dicatat pada Tanggal yang Benar Tujuan ini merupakan imbangan auditor terhadap asersi pisah batas (cutoff). Kesalahan penetapan waktu terjadi jika suatu transaksi tidak dicatat pada hari terjadinya. Sebagai contoh, transaksi penjualan harus dicatat pada tanggal pengiriman barang.

Keperluan untuk Pemeriksaan Pajak: Untuk keperluan pemeriksaan pajak, tujuan audit penetapan waktu terkait asersi manajemen tentang kelas transaksi ini cocok untuk menguji penghasilan bruto dan biaya yang dilaporkan di SPT Tahunan PPh, Objek PPN, Objek PPh Pemotongan dan Pemungutan, dan kredit pajak.

2. Tujuan Audit Terkait Saldo Akun Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo serupa dengan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi . Tujuan tersebut juga mengikuti asersi manajemen dan memberikan kerangka kerja untuk membantu auditor mengumpulkan bukti yang tepat yang cukup yang berkaitan dengan saldo akun. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo diterapkan pada saldo akun, seperti piutang usaha dan persediaan, bukan kelas transaksi seperti penjualan dan pembelian persediaan. Terdapat delapan tujuan audit yang secara umum yang berkaitan dengan saldo, yaitu: a. Eksistensi (existence) – jumlah yang tercantum memang ada; b. Kelengkapan (completeness) – jumlah yang ada telah dicantumkan; c. Keakuratan (accuracy) – jumlah yang tercantum telah dinyatakan pada jumlah benar; d. Klasifikasi (classification) – jumlah yang tercantum dalam daftar auditee telah diklasifikasikan dengan tepat; e. Pisah batas (cutoff) - transaksi yang mendekati tanggal neraca telah dicatat pada periode yang tepat; f. Hubungan yang rinci (detail tie-in) – rincian saldo akun sesuai dengan jumlah pada file induk (master file) yang berkaitan, sesuai dengan total saldo akun, dan sesuai dengan total di buku besar; g. Nilai yang dapat direalisasi (realizable value) – aset dicantumkan pada jumlah yang diestimasi

Pusdiklat Pajak


27

akan direalisasi; dan h. Hak dan kewajiban (rights and obligations). Berikut ini adalah uraian dari masing-masing tujuan audit yang secara umum berkaitan dengan saldo. 2.1. Eksistensi (Existence) – Jumlah yang Tercantum Memang Ada Jumlah ini berkaitan dengan apakah jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan memang seharusnya dicantumkan. Sebagai contoh, pencantuman piutang usaha pelanggan dalam neraca saldo piutang usaha ketika tidak ada piutang usaha pelanggan, maka hal tersebut melanggar tujuan eksistensi. Tujuan ini adalah imbangan auditor terhadap asersi manajemen tentang eksistensi saldo akun.

Keperluan untuk Pemeriksaan Pajak: Untuk keperluan pemeriksaan pajak, tujuan audit eksistensi/keberadaan terkait asersi manajemen tentang saldo akun pada tanggal neraca cocok untuk menguji apakah kewajiban dinyatakan terlalu tinggi (overstated) di laporan posisi keuangan yang berdampak pada adanya tambahan kemampuan ekonomis (penghasilan neto) dilaporkan terlalu rendah. 2.2. Kelengkapan (Completeness) – Jumlah yang Ada Telah Dicantumkan Tujuan ini bersangkutan dengan apakah semua jumlah yang harus tercatat pada suatu akun benar-benar telah dicatat. Kelalaian untuk mencantumkan piutang usaha pelanggan dalam neraca apabila piutang usaha itu memang ada merupakan pelanggaran terhadap tujuan kelengkapan. Tujuan ini adalah imbangan auditor terhadap asersi manajemen tentang kelengkapan untuk saldo akun.

Keperluan untuk Pemeriksaan Pajak: Untuk keperluan pemeriksaan pajak, tujuan audit kelengkapan terkait asersi manajemen tentang saldo akun pada tanggal neraca cocok untuk menguji apakah aset dinyatakan terlalu rendah (understated) di laporan posisi keuangan yang berdampak pada adanya tambahan kemampuan ekonomis (penghasilan neto) dilaporkan terlalu rendah.

2.3. Keakuratan (Accuracy) – Jumlah yang Tercantum Telah Dinyatakan pada Jumlah yang Benar Tujuan keakuratan mengacu pada jumlah yang dicantumkan pada jumlah yang benar. PosPusdiklat Pajak


28

pos persediaan dalam daftar persediaan auditee dapat saja salah karena jumlah unit persediaan yang ada salah saji, harga per unit salah, atau totalnya dihitung secara tidak benar. Masing-masing hal tersebut melanggar tujuan keakuratan. Keakuratan merupakan salah satu bagian dari asersi penilaian dan alokasi untuk saldo akun.

Keperluan untuk Pemeriksaan Pajak: Untuk keperluan pemeriksaan pajak, tujuan audit keakuratan terkait asersi manajemen tentang saldo akun pada tanggal neraca cocok untuk menguji apakah aset dan kewajiban dinyatakan dalam jumlah yang benar untuk menguji adanya tambahan kemampuan ekonomis (penghasilan neto) dilaporkan terlalu rendah.

2.4. Klasifikasi (Classification) – Jumlah yang Tercantum Dalam Daftar Auditee Telah Diklasifikasikan dengan Tepat Klasifikasi melibatkan penentuan apakah pos-pos yang ada dalam daftar auditee telah dimasukkan dalam akun-akun buku besar yang tepat. Sebagai contoh, dalam daftar piutang usaha, piutang tersebut harus dipisahkan antara piutang jangka pendek dengan piutang jangka panjang, serta jumlah piutang yang berasal dari afiliasi, para pejabat, dan direksi harus diklasifikasikan secara terpisah dengan jumlah piutang dari pelanggan lainnya. Kasifkasi juga merupakan bagian dari asersi penilaian dan alokasi. Tujuan audit klasifikasi yang berkaitan dengan saldo akun berhubungan erat dengan tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan, yaitu bagaimana saldo-saldo itu diklasifikasikan dalam akun-akun buku besar sehingga dapat disajikan dan diungkapkan secara tepat dalam laporan keuangan.

Keperluan untuk Pemeriksaan Pajak: Untuk keperluan pemeriksaan pajak, tujuan audit klasifikasi terkait asersi manajemen tentang saldo akun pada tanggal neraca cocok untuk menguji apakah aset dan kewajiban diklasifikasikan dalam jumlah yang benar yang dapat digunakan untuk mendukung pengujian keterkaitan dalam rangka menguji penjualan dan pembelian.

2.5. Pisah Batas (Cutoff) - Transaksi yang Mendekati Tanggal Neraca Telah Dicatat pada Periode yang Tepat Dalam menguji pisah batas atas saldo akun, tujuan auditor adalah menentukan apakah

Pusdiklat Pajak


29

transaksi-transaksi telah dicatat dan dimasukkan dalam saldo akun pada periode yang tepat. Pengujian pisah batas bisa dipandang sebagai bagian dari pemeriksaan akun neraca atau transaksi yang berkaitan, tetapi demi kemudahan biasanya auditor melakukannya sebagai bagian dari audit atas akun-akun neraca. Tujuan penetapan waktu untuk transaksi berkaitan dengan penetapan waktu yang tepat untuk pencatatan transaksi selama tahun berjalan, dimana tujuan pisah batas untuk tujuan audit terkait saldo hanya berkaitan dengan transaksi menjelang akhir tahun. Sebagai contoh, dalam audit per 31 Desember, transaksi penjualan yang dicatat pada bulan Maret padahal barangnya dikirimkan pada bulan Februari merupakan kekeliruan yang bertentangan dengan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, tetapi bukan kekeliruan tujuan audit yang berkaitan dengn saldo.

Keperluan untuk Pemeriksaan Pajak: Untuk keperluan pemeriksaan pajak, tujuan audit pisah batas terkait asersi manajemen terkait saldo akun pada tanggal neraca cocok untuk menguji apakah aset dan kewajiban dilaporkan pada tanggal yang tepat untuk menghindari apakah aset dinyatakan terlalu rendah (understated) atau kewajiban dinyatakan terlalu tinggi (overstated) yang berdampak pada tambahan kemampuan ekonomis (penghasilan neto) dilaporkan terlalu rendah. 2.6. Hubungan yang Rinci (Detail Tie-In) – Rincian Saldo Akun Sesuai dengan Jumlah pada File Induk (Master Files) yang Berkaitan, Sesuai dengan Total Saldo Akun, dan Sesuai dengan Total Buku Besar Saldo akun dalam laporan keuangan didukung oleh rincian pada file induk dan skedul yang dibuat oleh klien. Tujuan hubungan yang rinci ini memastikan rincian dalam daftar telah disiapkan secara akurat, ditambahkan dengan benar, dan sesuai dengan buku besar. Sebagai contoh, setiap piutang usaha yang tertera dalam daftar piutang usaha seharusnya sama dengan yang ada dalam file induk piutang usaha, dan totalnya harus sama dengan akun pengendalian buku besar. Hubungan yang rinci juga merupakan bagian dari asersi penilaian dan alokasi untuk saldo akun.

Keperluan untuk Pemeriksaan Pajak: Untuk keperluan pemeriksaan pajak, tujuan hubungan yang rinci terkait asersi manajemen terkait saldo akun pada tanggal neraca cocok untuk menguji apakah aset dan kewajiban dilaporkan pada jumlah yang tepat untuk menghindari apakah aset dinyatakan terlalu rendah (understated) atau kewajiban dinyatakan terlalu tinggi (overstated) yang berdampak pada Pusdiklat Pajak


30

adanya tambahan kemampuan ekonomis (penghasilan neto) dilaporkan terlalu rendah. 2.7. Nilai yang Dapat Direalisasi (Realizable Value) – Aset Dicantumkan pada Jumlah yang Diestimasi Akan Direalisasi Tujuan ini terkait dengan apakah saldo akun telah dikurangi untuk penurunan biaya historis ke nilai realisasi bersih atau ketika standar akuntansi mensyaratkan perlakuan akuntansi berdasarkan nilai pasar wajar. Contoh penerapan tujuan ini mempertimbangkan kecukupan penyisihan piutang tak tertagih dan penghapusan persediaan yang usang. Tujuan ini hanya diterapkan pada akun aset serta merupakan bagian dari asersi penilaian dan alokasi untuk saldo akun.

Keperluan untuk Pemeriksaan Pajak: Untuk keperluan pemeriksaan pajak, tujuan nilai yang dapat direalisasi terkait asersi manajemen terkait saldo akun pada tanggal neraca cocok untuk mewaspadai adanya rugi penurunan nilai yang berdampak pada pengakuan rugi penurunan nilai dalam laporan laba rugi komprehensif yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak.

2.8. Hak dan Kewajiban (Rights and Obligations) Selain eksistensi, sebagian besar aset juga harus dimiliki sebelum dapat dicantumkan dalam laporan keuangan. Secara serupa, utang harus merupakan kewajiban entitas. Hak selalu berkaitan dengan aset dan kewajiban berkaitan dengan utang. Tujuan ini adalah imbangan auditor terhadap asersi manajemen tentang hak dan kewajiban untuk saldo akun.

Keperluan untuk Pemeriksaan Pajak: Untuk keperluan pemeriksaan pajak, tujuan hak dan kewajiban terkait asersi manajemen terkait saldo akun pada tanggal neraca cocok untuk menguji apakah aset dan kewajiban yang dilaporkan merupakan hak dan kewajiban Wajib Pajak untuk menghindari apakah aset dinyatakan terlalu rendah (understated) atau kewajiban dinyatakan terlalu tinggi (overstated) yang berdampak pada tambahan kemampuan ekonomis (penghasilan neto) dilaporkan terlalu rendah. 3. Tujuan Audit yang Berkaitan dengan Penyajian dan Pengungkapan Tujuan audit yang berkenaan dengan penyajian dan pengungkapan biasanya identik dengan asersi manajemen untuk penyajian dan pengungkapan yang telah dibahas sebelumnya. Pusdiklat Pajak


31

Konsep yang sama, yang diterapkan pada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo, juga berlaku untuk tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan. Auditor harus memperoleh bukti untuk mendukung asersi manajemen dalam laporan keuangan. Auditor harus memutuskan tujuan audit yang tepat dan bukti yang harus dikumpulkan untuk memenuhi tujuan tersebut pada setiap audit.

Keperluan untuk Pemeriksaan Pajak: Penyajian dan pengungkapan Wajib Pajak dalam laporan keuangan penting dipahami oleh dipahami Pemerika Pajak untuk dapat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai perlakuan akuntansi Wajib Pajak dan SPT Wajib Pajak sehingga Pemeriksa Pajak dapat membandingkan perlakukan perpajakan Wajib Pajak atas pos-pos SPT yang diperiksa dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku untuk melihat penyimpangan/kepatuhan terhadap ketentuan material perpajakan.

Pusdiklat Pajak


32

Kegiatan Belajar 3

BUKTI PEMERIKSAAN (AUDIT EVIDENCE)

Indikator Keberhasilan Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat dapat: 1. menjelaskan bukti pemeriksaan untuk pemeriksaan pajak; dan 2. menjelaskan jenis bukti pemeriksaan.

Bukti pemeriksaan (audit) mempunyai peranan penting bagi pemeriksa (auditor) dalam mengambil kesimpulan atas audit yang sedang dilakukannya. Arens, Elder, dan Beasley (2012: 24) memberikan pengertian bukti (evidence) sebagai berikut: “Evidence is any information used by auditor to determine whether the information being audited is stated in accordance with the established criteria.” Definisi tersebut menyatakan bahwa bukti adalah segala informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang sedang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dalam konteks pemeriksaan laporan keuangan untuk tujuan umum (pemberian opini) tentunya kriteria yang telah ditetapkan adalah Standar Akuntasi Keuangan. Sedangkan dalam konteks pemeriksaan pajak, kriteria yang ditetapkan adalah Undang-undang Perpajakan beserta peraturan pelaksanaannya. A. Bukti Pemeriksaan Berdasarkan Standar Pemeriksaan Pajak Pasal 6 ayat (1) PMK Tata Cara Pemeriksaan menyebutkan bahwa pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan. Selanjutnya, Standar Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf c PMK Nomor 17/KMK.03/2013 menyebutkan bahwa “temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Hal ini juga di tegaskan di PER-23/PJ/2013 Pasal 4 huruf c.

Pusdiklat Pajak


33

Selanjutnya, ketentuan tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud bukti kompeten adalah adalah bukti yang valid dan relevan dengan tetap mempertimbangkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas transaksi Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa. Valid berarti bukti dapat diandalkan untuk menyimpulkan suatu fakta. Tingkat validitas bukti dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal sebagai berikut: 1. Indepedensi dan kualifikasi sumber diperolehnya bukti. Bukti yang diperoleh dari pihak yang independen tingkat validitasnya lebih tinggi dibandingkan bukti yang diperoleh dari pihak yang tidak independen. Selain independensi, perlu juga memperhatikan hubungan pihak yang memberikan bukti dengan bukti yang diberikan. 2. Kondisi di mana bukti diperoleh. Tingkat kesulitan mendapatkan bukti yang dipengaruhi situasi dan/atau kondisi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan tingkat validitas bukti. 3. Cara bukti diperoleh. Bukti yang diperoleh secara langsung oleh Pemeriksa Pajak (misalnya observasi) tingkat validitasnya lebih tinggi dibandingkan bukti yang diperoleh secara tidak langsung (misalnya bukti yang disediakan oleh Wajib Pajak). Cara memperoleh bukti juga harus memperhatikan legalitas cara perolehan bukti. Yang dimaksud relevan adalah bahwa bukti harus berkaitan dengan pos-pos yang akan diperiksa sebagaimana tercantum dalam Program Pemeriksaan. Adapun yang dimaksud bukti yang cukup adalah bukti yang memadai untuk mendukung temuan hasil pemeriksaan. Kecukupan terkait dengan pertimbangan profesional (professional judgement) Pemeriksa Pajak.

B. Jenis Bukti Pemeriksaan Pembahasan Bukti Pemeriksaan dalam bahan ajar ini menggunakan buku yang ditulis oleh Arens, Elder, dan Beasly (2012) dari halaman dari halaman 199 sampai dengan halaman 204. Arens, Elder, dan Beasly (2012: 199) menyebutkan bahwa dalam memeutuskan proseduer audit mana yang akan diginakan, auditor dapat memilih dari delapan kategori bukti, yang disebut jenis-jenis bukti audit (types of audit evidence), yaitu: 1. Pemeriksaan fisik (physical examination); 2. Konfirmasi (confirmation); 3. Dokumentasi (documentation);

Pusdiklat Pajak


34

4. Prosedur analitis (analytical procedures); 5. Wawancara dengan kilen (inquiries of the client); 6. Penghitungan kembali (recalculation); 7. Pelaksanaan ulang (Reperformance); dan 8. Observasi (observation). Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing kategori atau jenis bukti audit tersebut. 1. Pemeriksaan Fisik (Physical Examination) Pemeriksaan fisik adalah inspeksi atau penghitungan oleh auditor atas suatu aset berwujud. Jenis bukti ini paling sering dikaitkan dengan persediaan dan kas, tetapi dapat juga diterapkan pada verifikasi sekuritas, wesel tagih, dan asset berwujud. Di sini ada perbedaan dalam pemeriksaan antara pemeriksaan atas fisik aset, seperti sekuritas dan kas, dan pemeriksaan atas dokumen, seperti cek-cek yang dibatalkan dan dokumen penjualan. Jika objek yang diperiksa, seperti faktur penjualan, tidak memiliki nilai inheren, bukti ini disebut dokumentasi. Sebagai contoh, sebelum cek ditandatangani, cek tersebut adalah sebuah dokumen; setelah cek itu ditandatangani, cek tersebut berubah menjadi aset; dan ketika cek tersebut dibatalkan, cek tersebut berubah kembali menjadi dokumen. Untuk terminologi pemeriksaan yang benar, pemeriksaan fisik atas cek hanya dapat terjadi jika cek tersebut merupakan aset. Pemeriksaan fisik adalah suatu alat verifikasi langsung bahwa aset secara aktual memang ada dan apak aset yang ada memang dicatat. 2. Konfirmasi (Confirmation) Konfirmasi menggambarkan penerimaan respon tertulis secara langsung dari pihak ketiga yang memverifikasi keakuratan informasi yang diminta oleh auditor. Responnya dapat dalam bentuk elektronik atau kertas. Karena konfirmasi berasal dari sumber pihak ketiga/independen, jenis bukti audit ini sangat dipercaya dan merupakan jenis bukti yang sering digunakan. Namun demikian, konfirmasi relatif mahal untuk memperolehnya dan dapat menimbulkan beberapa ketidaknyamanan bagi pihak-pihak yang diminta untuk menyediakan konfirmasi tersebut. Keputusan auditor tentang apakah akan menggunakan konfirmasi atau tidak tergantung pada kebutuhan serta bukti alternatif yang tersedia.

Pusdiklat Pajak


35

3. Dokumentasi (Documentation) Dokumentasi adalah inspeksi auditor atas dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang digunakan auditee untuk mendukung informasi yang tersaji atau seharusnya tersaji dalam laporan keuangan. Dokumen yang diperiksa oleh auditor adalah catatan-catatan yang digunakan auditee untuk menyediakan informasi bagi pelaksanaan bisnis dengan cara terorganisasi, yang mungkin berbentuk kertas, elektronik, atau media lain. Karena setiap transaksi dalam organisasi auditee secara normal didukung paling tidak oleh selembar dokumen, sejumlah besar jenis bukti audit ini biasanya tersedia. Sebagai contoh, klien seringkali menyimpan pesanan pelanggan (customer order), dokumen pengiriman (shipping document), serta salinan faktur penjualan (sales invoice) atas setiap transaksi penjualan. Dokumen yang sama ini adalah bukti yang berguna bagi auditor untuk memverifikasi keakuratan catatan klien tentang transaksi penjualan. Dokumentasi digunakan secara luas sebagai bukti audit karena jenis bukti ini biasanya secara mudah tersedia dengan biaya yang relatif rendah. Dokumen dapat diklasifikasikan sebagai dokumen internal dan eksternal. Dokumen internal adalah dokumen yang disiapkan dan digunakan dalam organisasi auditee dan disimpan tanpa pernah disampaikan kepada pihak luar. Dokumen internal mencakup salinan faktur penjualan, laporan jam kerja karyawan, dan laporan penerimaan persediaan. Dokumen eksternal adalah dokumen yang ditangani oleh seseorang di luar organisasi auditee, yang merupakan pihak yang transaksinya sedang didokumentasikan, tetapi dokumen tersebut saat ini berada di tangan auditee atau dengan segera dapat diakses oleh auditee. Dalam beberapa kasus, dokumen eksternal berasal dari luar organisasi auditee dan berakhir di tangan auditee. Contoh-contoh dokumen eksternal adalah faktur dari pemasok, wesel bayar yang dibatalkan, dan polis asuransi. Dokumen eksternal dianggap sebagai bukti yang lebih dapat diandalkan ketimbang dokumen internal. Beberapa dokumen ekternal seperti sertifikat tanah, polis asuransi, perjanjian utang, dan kontrak memiliki reliabilitas yang sangat tinggi karena dokumen tersebut hampir selalu disiapkan dengan penuh pertimbangan dan seringkali telah direview oleh pengacara atau pakar lainnya yang memenuhi syarat. Dokumen asli dipandang lebih dapat diandalkan ketimbang fotocopy atau faks. Ketika auditor menggunakan dokumentasi untuk mendukung transaksi atau jumlah yang tercatat, prosesnya seringkali disebut vouching. Untuk menjamin pencatatan transaksi akuisisi, sebagai contoh, auditor dapat memverifikasi ayat jurnal pada jurnal akuisisi dengan memeriksa Pusdiklat Pajak


36

faktur pendukung dari vendor atau pemasok serta laporan penerimaan sehingga memenuhi tujuan keterjadian. Namun, jika auditor menelusuri dari laporan penerimaan ke jurnal akuisisi untuk memenuhi tujuan kelengkapan, hal itu tidak tepat bila disebut sebagai vouching. Proses terakhir ini disebut sebagai tracing atau penelusuran.

4. Prosedur Analitis (Analytical Procedures) Prosedur analitis menggunakan perbandingan dan hubungan untuk menilai apakah saldo akun atau data lain tampak secara masuk akal dibandingkan terhadap ekspektasi auditor. Sebagai contoh, auditor dapat membandingkan persentase marjin kotor tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Prosedur analitis telah digunakan secara luas dalam praktik, dan dibutuhkan selama fase perencanaan dan penyelesaian pada seluruh audit. Auditor harus memperoleh pengetahuan tentang industri dan bisnis auditee sebagai bagian dari perencanaan audit dengan melakukan prosedur analitis di mana informasi tahun berjalan yang belum diaudit dibandingkan dengan informasi tahun sebelumnya yang sudah diaudit atau data industri, perubahannya disoroti. Perubahan ini bisa merupakan trend yang penting atau peristiwa khusus, yang semuanya akan mempengaruhi perencanaan audit. Sebagai contoh, penurunan persentase marjin kotor selama waktu bersangkutan bisa menunjukkan meningkatnya persaingan di area pasar perusahaan dan kebutuhan untuk mempertimbangkan penetapan harga persediaan secara lebih cermat selama audit. Secara serupa, kenaikan saldo aset tetap dapat menunjukkan akuisisi penting yang harus di-review. Perbedaan signifikan yang tidak diharapkan antara data keuangan tahun berjalan yang belum diaudit dan data lainnya yang digunakan dalam perbandingan biasanya disebut fluktuasi tidak biasa (unusual fluctuations). Fluktuasi tidak biasa terjadi apabila perbedaan yang signifikan tidak diperkirakan terjadi tetapi terjadi atau apabila perbedaan yang signifikan diperkirakan terjadi tetapi pada kenyataannya tidak terjadi. Dalam kedua kasus, keberadaan salah saji akuntansi adalah salah satu alasan yang mungkin bagi terjadinya fluktuasi tidak biasa. Jika fluktuasi tidak biasa cukup besar, auditor harus menentukan alasannya dan yakin bahwa penyebabnya adalah peristiwa ekonomi yang sah, dan bukan salah saji.

5. Wawancara dengan Klien (Auditee) (Inquiries of The Client) Wawancara dengan klien (auditee) yaitu upaya untuk memperoleh informasi baik seraca tertulis maupun lisan dari auditee atas respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh auditor.

Pusdiklat Pajak


37

Walaupun bukti yang dapat dipertimbangkan diperoleh dari auditee melalui wawancara, biasanya tidak dapat dianggap sebagai bukti yang meyakinkan karena bukan dari sumber yang independen dan mungkin bias. Karena itu, apabila auditor memperoleh bukti melalui wawancara, auditor juga perlu memperoleh bukti pendukung tambahan melalui prosedur lainnya. Sebagai ilustrasi, apabila auditor ingin memperoleh informasi tentang metode pencatatan dan pengendalian transaksi akuntansi auditee, auditor biasanya memulai dengan menanyakan auditee bagaimana pengendalian internal dioperasikan. Selanjutnya, auditor akan melakukan pengujian audit dengan menggunakan dokumentasi dan observasi untuk menentukan apakah transaksi telah dicatat (tujuan kelengkapan) dan diotorisasi (tujuan keterjadian) dengan cara yang telah ditentukan. 6. Penghitungan Kembali (Recalculation) Penghitungan

kembali/rekalkulasi

melibatkan

pengecekan

kembali

suatu

sampel

penghitungan/kalkulasi yang dibuat oleh auditee yang terdiri dari pengujian atas keakuratan penghitungan auditee dan mencakup prosedur seperti perkalian dalam faktur penjualan dan persediaan, penjumlahan dalam jurnal dan buku tambahan, serta pengecekan kalkulasi beban penyusutan dan beban dibayar di muka. Sebagian besar rekalkulasi auditor dilakukan oleh perangkat lunak audit dengan bantuan komputer. 7. Pelaksanaan Ulang (Reperformance) Pelaksanaan ulang adalah pengujian independen oleh auditor atas prosedur akuntansi atau pengendalian yang dibuat oleh auditee, yang dijalankan sebagai bagian dari sistem akuntansi dan sistem pengendalian intern entitas (auditee). Jika rekalkulasi melibatkan pengecekan ulang atas suatu perhitungan, pelaksanaan ulang melibatkan pengecekan atas prosedur lain. Sebagi contoh, auditor dapat membandingkan harga yang tertera pada suatu faktur pada daftar harga yang resmi, atau dapat melaksanakan kembali penentuan umur piutang usaha. Jenis pelaksanaan ulang lainnya adalah mengecek ulang transfer informasi dengan menelusuri informasi yang tercantum dalam lebih dari satu tempat untuk memverifikasi bahwa hal itu dicatat pada jumlah yang sama setiap waktu. Sebagai contoh, auditor melakukan pengujian yang terbatas guna memastikan bahwa informasi dalam jurnal penjualan telah dicatat untuk pelanggan yang tepat dan pada jumlah yang benar dalam buku tambahan piutang usaha dan secara akurat diikhtisarkan dalam buku besar.

Pusdiklat Pajak


38

8. Observasi (Observation) Observasi adalah penggunaan indera untuk menilai aktivitas klien. Auditor dapat mengunjungi lokasi pabrik untuk memperoleh kesan umum atas fasilitas klien, atau mengamati para individu yang melaksanakan tugas-tugas akuntansi untuk menentukan apakah orang yang diserahi tanggung jawab telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam observasi terdapat risiko personel auditee akan mengubah perilakunya akibat kehadiran auditor. Mereka mungkin melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan perusahaan di hadapan auditor, tetapi kembali melakukan hal yang biasa dilakukan setelah auditor tidak ada. Karena itu perlu untuk menindaklanjuti kesan pertama yang diperoleh dengan jenis bukti pendukung lainnya. Namun demikian, observasi berguna dalam pelaksanaan sebagian besar audit.

Pusdiklat Pajak


39

Kegiatan Belajar 4

METODE, TEKNIK, DAN PROSEDUR PEMERIKSAAN

Indikator Keberhasilan Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat dapat: 1. menjelaskan metode pemeriksaan dan menerapkan metode pemeriksaan yang tepat dalam setiap penugasan pemeriksaan; 2. menjelaskan teknik dan prosedur pemeriksaan dan menerapkan teknik dan prosedur pemeriksaan yang tepat dalam setiap penugasan pemeriksaan; 3. menjelaskan pengumpulan data pemeriksaan terkait PBB P3 dan Bea Meterai; dan 4. menjelaskan TABK Dasar Menggunakan Alat Bantu Microsoft Excel dan menerapkannya dalam setiap penugasan pemeriksaan.

Ketentuan mengenai metode, teknik, dan prosedur pemeriksaan diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-65/PJ/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pedoman Penggunaan Metode Dan Teknik Pemeriksaan (selanjutnya disebut SE-65/PJ/2013). Ketetentuan mengenai metode, teknik, dan prosedur pemeriksaan sebelumnya diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (selanjutnya disebut PER-04/PJ/2012). Pada tanggal 10 Maret 2014, PER-04/PJ/2012 tersebut dicabut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER07/PJ/2014.

A. Metode Pemeriksaan Pembahasan metode pemeriksaan dalam bahan ajar ini seluruhnya mengacu pada SE65/PJ/2013. 1. Pengertian Metode Pemeriksaan Metode Pemeriksaan adalah teknik pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan yang

Pusdiklat Pajak


40

dilakukan terhadap buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain.40 Berdasarkan pengertian tersebut, metode pemeriksaan merupakan teknik pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan yang digunakan untuk memeriksa buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain dalam rangka untuk menguji pos-pos SPT yang diperiksa.

2. Jenis Metode Pemeriksaan Terdapat dua jenis metode pemeriksaan yaitu Metode Langsung dan Metode Tidak Langsung. Penjelasan masing-masing jenis metode pemeriksaan tersebut diuraikan berikut ini.

2.1. Metode Langsung Yang dimaksud Metode Langsung adalah teknik pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan untuk menguji kebenaran pos-pos diperiksa yang dilakukan secara langsung terhadap buku, catatan, dan dokumen terkait dengan pos-pos yang diperiksa.41 Berdasarkan pengertian tersebut, pengujian atas kebenaran pos-pos SPT yang diperiksa dilakukan secara langsung terhadap buku, catatan dan dokumen terkait. Dengan demikian, apabila pemeriksaan atas pos-pos SPT dilakukan terhadap laporan keuangan, pembukuan, dan bukti-bukti transaksi atas pos-pos SPT yang diperiksa maka pemeriksaan tersebut menggunakan metode langsung. 2.2. Metode Tidak Langsung Yang dimaksud Metode Tidak Langsung adalah teknik pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan untuk menguji kebenaran pos-pos diperiksa yang dilakukan secara tidak langsung melalui suatu pendekatan penghitungan tertentu.42 Berdasarkan pengertian tersebut, pengujian atas kebenaran pos-pos SPT termasuk lampirannya tidak dilakukan secara langsung terhadap buku, catatan dan dokumen atas pos-pos SPT yang diperiksa melainkan melalui suatu pendekatan penghitungan tertentu. Metode Tidak Langsung digunakan dalam hal Metode Langsung tidak dapat diterapkan. Dalam hal Pemeriksa Pajak hanya menggunakan Metode Tidak Langsung, Pemeriksa Pajak harus memiliki bukti bahwa Metode Langsung tidak dapat digunakan. Selain itu, Metode Tidak Langsung dapat digunakan untuk mendukung penggunaan Metode Langsung atau untuk

40

SE-65/PJ/2013, butir E angka 2 Ibid, butir E angka 3 42 Ibid, butir E angka 4 41

Pusdiklat Pajak


41

melakukan identifikasi masalah.43 Dalam Metode Tidak Langsung terdapat pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh Pemeriksa Pajak, yaitu: 4. Transaksi Tunai dan Bank; 5. Sumber dan Penggunaan Dana; 6. Penghitungan Rasio; 7. Satuan dan/atau Volume; 8. Penghitungan Biaya Hidup; 9. Pertambahan Kekayaan Bersih (Net Worth).44 Pemeriksa Pajak dapat menggunakan satu atau lebih pendekatan Metode Tidak Langsung dalam melakukan pemeriksaan.45 Metode Tidak Langsung yang digunakan oleh Pemeriksa Pajak harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya:46 a. apabila Pemeriksa Pajak melakukan pemeriksaan Wajib Pajak orang pribadi dan hanya mendapatkan bukti berupa catatan kas dan bank namun tidak lengkap dan tidak dapat diandalkan maka Pemeriksa Pajak dapat menggunakan pendekatan penghitungan biaya hidup. Pemeriksa Pajak harus mendapatkan bukti kompeten yang cukup untuk mendukung penghitungan biaya hidup tersebut, dimana bukti kompeten yang cukup dapat diperoleh dengan menggunakan Teknik Pemeriksaan wawancara, konfirmasi, dll. b. apabila Pemeriksa Pajak melakukan pemeriksaan dengan menggunakan pendekatan transaksi tunai dan bank maka Pemeriksa Pajak harus memperoleh bukti kompeten yang cukup berupa rekening bank dan/atau buku kas, baik yang diperoleh dari Wajib Pajak maupun dari pihak bank. Bukti tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan Teknik-Teknik Pemeriksaan yang ada. Uraian dari masing-masing pendekatan dari metode tidak langsung diatur dalam Lampiran I SE-65/PJ/2013. Berikut ini adalah uraian masing-masing pendekatan dari Metode Tidak Langsung tersebut berdasarkan Lampiran I SE-65/PJ/2013 tersebut. 2.2.1. Pendekatan Transaksi Tunai dan Bank

43

Ibid, butir F angka 2 huruf b,c, dan d Ibid, butir F angka 2 huruf e 45 Ibid, butir F angka 2 huruf f 46 Ibid, Lampiran I paragraph pertama 44

Pusdiklat Pajak


42

Pendekatan Transaksi Tunai dan Bank dalam Lampiran I SE-65/PJ/2013 diuraikan dalam butir 1. Berikut ini uraian Pendekatan Transaksi Tunai dan Bank sebagaimana dimaksud dalam butir 1 tersebut. Dalam pencatatan Wajib Pajak semua penghasilan dicatat di sisi debit dan pengeluaran dicatat di sisi kredit, termasuk penghasilan-penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan pengeluaran-pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila jumlah sisi kredit melebihi jumlah sisi debit, selisihnya merupakan penghasilan bruto Wajib Pajak yang perlu dipastikan apakah telah dilaporkan atau tidak. Namun apabila jumlah sisi debit melebihi jumlah sisi kredit, diperlukan keyakinan yang lebih mendalam karena ada kemungkinan Wajib Pajak tidak melaporkan seluruh pengeluarannya. Untuk dapat menghitung Penghasilan Kena Pajak harus diperhitungkan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan. Pengujian atas objek pajak lainnya dapat didasarkan pada catatan yang ada dari kas/bank tersebut. Tabel 4.1. dan Tabel 4.2. berikut ini mengilustrasikan pengujian penghasilan bruto melalui Pendekatan Transaksi Tunai dan Bank.

Tabel 4.1. Contoh Penerimaan dan Pengeluaran Wajib Pajak Debet a. Kas/bank pada awal tahun b. Penerimaan bruto (SPT) termasuk upah bruto*) (sebelum dipotong PPh Pasal 21) c. Sewa yang diterima (bruto)*) dan penghasilan-penghasilan lain d. Bunga yang diterima dan dividen (bruto)*) e. Penerimaan pinjaman

Kredit a. Biaya-biaya usaha (tidak termasuk biaya penyusutan dan/atau amortisasi) b. Biaya sewa (tidak termasuk sewa dibayar di muka) c. Biaya bunga (tidak termasuk bunga dibayar di muka) d. Biaya-biaya keperluan pribadi e. Pembelian aktiva f. Pelunasan pinjaman g. Kas/bank pada akhir tahun

*) Untuk dipastikan dalam hal Wajib Pajak mencatat dalam jumlah neto

Pusdiklat Pajak


43

Tabel 4.2. Penghitungan Penghasilan Bruto dengan Pendekatan Transaksi Tunai dan Bank Jumlah semua penerimaan bank (mutasi kredit bank) Saldo Akhir Kas PPh yang dipotong/dipungut pihak lain Pengeluaran tunai Saldo Awal Kas Penerimaan yang bukan penghasilan*) Penerimaan yang bukan objek pajak PPN dipungut sendiri**) Penghasilan bruto seharusnya (final dan non final)

+/+ +/+ +/+ +/+ -/-/-/-/xxx

*) Misal pencairan pinjaman, pencairan deposito, mutasi antar rekening sendiri, pembatalan transaksi, dan sebagainya. **) PPN dipungut sendiri diisi hanya apabila Pemeriksa Pajak dapat meyakini terdapat PPN yang dipungut dalam mutasi kredit bank dan penerimaan kas. Pengeluaran dan penerimaan tunai Wajib Pajak dalam suatu tahun dapat diketahui melalui: a. data SPT; b. data bukti pemotongan/pemungutan PPh pihak lain; c. data rekening bank dan buku kas; dan/atau d. wawancara dengan Wajib Pajak. Jumlah penerimaan bank diambil dari mutasi kredit bank, sedangkan penerimaan dan pengeluaran lainnya diambil dari buku kas Wajib Pajak.

2.2.2. Pendekatan Sumber dan Penggunaan Dana Pendekatan Sumber dan Penggunaan Dana dalam Lampiran I SE-65/PJ/2013 diuraikan dalam butir 2. Berikut ini uraian Pendekatan Sumber dan Penggunaan Dana sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut. Pendekatan Sumber dan Penggunaan Dana sebaiknya digunakan dalam kondisi apabila terdapat data: a. sumber pendanaan kegiatan usaha Wajib Pajak baik internal maupun eksternal. b. penggunaan dana Wajib Pajak baik untuk kegiatan operasional maupun penambahan harta. Apabila semua penghasilan dan pengeluaran dilaporkan dengan benar, minimal jumlah sumber dana akan sama besarnya dengan jumlah penggunaan dana. Setiap penggunaan dana selalu didukung oleh adanya sumber dana. Dengan demikian bila penggunaan dana lebih besar Pusdiklat Pajak


44

daripada sumber dana berarti ada sejumlah sumber dana yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak. Sumber dana perlu diyakini apakah sumber dana itu berasal dari penghasilan atau bukan. Untuk memudahkan penghitungan, maka dibuat suatu perkiraan, dimana di sisi debit memuat sumber dan di sisi kredit memuat penggunaannya. Sumber dana misalnya: a. penurunan dalam pos-pos harta (penjualan); b. kenaikan dalam pos-pos utang; c. penghasilan yang menjadi objek maupun bukan objek; d. dsb. Penggunaan dana misalnya: a. kenaikan dalam pos-pos harta; b. penurunan dalam pos-pos utang; c. pengeluaran-pengeluaran operasional; d. dsb. Secara umum pendekatan ini diformulasikan sebagai berikut: Saldo awal kas/bank + Sumber dana = Saldo akhir kas/bank + Penggunaan dana atau Sumber dana

= Penggunaan dana (dalam hal data mengenai saldo awal kas/bank dan/atau saldo akhir kas/bank tidak ada dan/atau tidak diyakini kebenarannya) Sumber dana = Saldo akhir kas/bank+ Penggunaan dana – Saldo awal kas/bank Penghasilan bruto = Sumber dana (dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan harta dan/atau utang yang belum termasuk dalam sumber dana maka supaya diperhitungkan)

2.2.3. Pendekatan Penghitungan Rasio Pendekatan Penghitungan Rasio dalam Lampiran I SE-65/PJ/2013 diuraikan dalam butir 3. Berikut ini uraian Pendekatan Penghitungan Rasio sebagaimana dimaksud dalam butir 3 tersebut. Pendekatan Rasio sebaiknya digunakan dalam kondisi: a. terdapat data yang dapat digunakan sebagai pembanding dan/atau penghitungan rasio baik dari Direktorat Jenderal Pajak, Wajib Pajak, maupun dari pihak lain. b. kegiatan usaha Wajib Pajak dapat dibandingkan dengan rasio yang diperoleh. Pusdiklat Pajak


45

Pendekatan ini merupakan cara untuk menguji dan menghitung kembali peredaran usaha, harga pokok penjualan, laba bruto, laba bersih, ataupun penghasilan bruto secara keseluruhan, dengan cara mengalikan basis data dengan persentase atau rasio-rasio pembanding. Demikian pula dengan objek-objek atau pos-pos SPT lainnya. Basis data adalah data awal yang dimiliki oleh Pemeriksa Pajak baik yang berasal dari internal Wajib Pajak pada tahun pajak yang sedang diperiksa atau tahun pajak yang lain, maupun yang berasal dari pihak eksternal, misalnya: a. peraturan perpajakan yang mengatur mengenai benchmarking; b. publikasi komersial; c. hasil pemeriksaan; d. dan lain-lain. Dalam melakukan perbandingan (internal atau eksternal), Pemeriksa Pajak harus mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesepadanan, misalnya: a. karakteristik barang dan jasa yang dijual; b. luas dan besarnya kegiatan usaha (skala usaha); c. letak geografis usaha; d. kondisi ekonomi; dan/atau e. strategi bisnis yang meliputi umur perusahaan dan aktivitas perluasan/ekspansi.

2.2.4. Pendekatan Satuan dan/atau Volume Pendekatan Satuan dan/atau Volume dalam Lampiran I SE-65/PJ/2013 diuraikan dalam butir 4. Berikut ini uraian Pendekatan Satuan dan/atau Volume sebagaimana dimaksud dalam butir 4 tersebut. Pendekatan Satuan dan/atau Volume adalah cara untuk menentukan atau menghitung kembali jumlah penghasilan bruto Wajib Pajak atau Pos SPT lainnya dengan menerapkan harga atau jumlah laba terhadap jumlah satuan dan/atau volume usaha yang direalisasi oleh Wajib Pajak. Satuan adalah segala sesuatu atau variabel dalam kuantum yang memberikan petunjuk besarnya volume usaha. Pengertian satuan atau unit tidak hanya mengacu pada jumlah barang yang diproduksi atau terjual saja tetapi segala variabel (dalam kuantum) yang memberi petunjuk besarnya volume usaha. Contoh satuan:

Pusdiklat Pajak


46

a. Perdagangan = kuantitas barang dagangan terjual. b. Pabrikasi

= kuantitas barang jadi yang diproduksi, kuantitas pemakaian bahan baku, bahan pembantu, upah satuan, rendemen.

c. Jasa

= variabel yang mengidentifikasikan penghasilan tergantung karakteristik usaha WP,misalnya: 1) jasa dokter yaitu jumlah kunjungan pasien; 2) jasa pengacara yaitu jumlah jam konsultasi; 3) hotel yaitu hari penggunaan kamar, penggunaan sabun, atau barang pembantu lainnya. Pendekatan ini digunakan untuk menguji dan menghitung kembali pos-pos SPT yang

terkait dengan penghitungan kuantitas, dan sangat tepat digunakan apabila jenis barang dan/atau jasa yang dikelola Wajib Pajak terbatas dan harga relatif stabil sepanjang tahun atau terstandardisasi/ditetapkan pada suatu harga tertentu. Data atau informasi mengenai jumlah dan harga satuan dapat diperoleh baik dari pembukuan, catatan, dan dokumen yang ada pada Wajib Pajak maupun dari pihak lainnya. Pendekatan ini diterapkan dengan menggunakan formula sebagai berikut: a. Dalam hal volume usaha dalam setahun dapat diidentifikasi maka peredaran usaha setahun dihitung dengan cara sebagai berikut: Peredaran Usaha

=

Volume Usaha

x

Harga Jual

b. Dalam hal volume usaha yang dapat diidentifikasi hanya untuk periode tertentu, maka volume usaha sebagaimana rumus di atas diproyeksikan dengan cara sebagai berikut: Proyeksi Volume Usaha

Volume pada periode yang diidentifikasi

=

Setahun Periode yang teridentifikasi

x

c. Dalam hal variabel yang dapat diidentifikasikan berupa input atau proses maka volume pada periode yang diidentifikasikan dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

Volume pada periode yang diidentifikasi

=

Volume input pada periode tertentu

x

Persentase untuk menghasilkan output

Formula di atas dibentuk dengan dasar pemikiran Sales = Quantity x Price. Pusdiklat Pajak


47

Namun disadari bahwa informasi/data dari kedua faktor tadi tidak selalu tersedia sehingga diperlukan formula tambahan untuk memproyeksikan atau memperkirakan kuantitas penjualan setahun/volume dan harga jual per unit. 2.2.5. Pendekatan Penghitungan Biaya Hidup Pendekatan Penghitungan Biaya Hidup dalam Lampiran I SE-65/PJ/2013 diuraikan dalam butir 5. Berikut ini uraian Pendekatan Penghitungan Biaya Hidup sebagaimana dimaksud dalam butir 5 tersebut. Biaya hidup adalah seluruh pengeluaran Wajib Pajak tidak termasuk pengeluaran yang digunakan untuk menambah kekayaan. Setidaknya apabila Wajib Pajak tidak memiliki utang maka penghasilan Wajib Pajak minimal sama dengan biaya hidup. Penghasilan bruto tersebut merupakan titik impas (break even point) bagi Wajib Pajak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa adanya penambahan harta kekayaannya. Dalam penerapan pendekatan ini, jumlah tanggungan Wajib Pajak serta pola dan gaya hidup dan keadaan tempat tinggal Wajib Pajak perlu diperhatikan untuk mendapatkan jumlah biaya hidup yang sewajarnya. Pengeluaran biaya hidup, dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut: a. konsumsi rumah tangga; b. transportasi; c. pendidikan; d. kesehatan; e. rekreasi; f. gaya hidup (lifestyle); g. sumbangan; h. olahraga; i. pemeliharaan harta; j. pengeluaran berkaitan dengan perolehan penghasilan; k. pajak dan retribusi; l. pengeluaran lainnya. 2.2.6. Pendekatan Pertambahan Kekayaan Bersih (Net Worth) Pendekatan Pendekatan Pertambahan Kekayaan Bersih (Net Worth) dalam Lampiran I SE-65/PJ/2013 diuraikan dalam butir 6. Berikut ini uraian Pendekatan Pertambahan Kekayaan Pusdiklat Pajak


48

Bersih (Net Worth) sebagaimana dimaksud dalam butir 6 tersebut. Pendekatan Pertambahan Kekayaan Bersih dilakukan dengan menghitung selisih kekayaan bersih Wajib Pajak awal dan akhir tahun. Kekayaan bersih adalah selisih antara harta dan kewajiban/utang yang dimiliki oleh Wajib Pajak orang pribadi. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dapat digunakan untuk konsumsi (biaya hidup) dan/atau untuk menambah kekayaan, sehingga penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dihitung dengan menjumlahkan pertambahan kekayaan bersih dengan biaya hidup. Formula Penghitungan Pendekatan Pertambahan Pertambahan Kekayaan Bersih adalah sebagai berikut: Kekayaan Bersih akhir tahun

+/+

Kekayaan Bersih awal tahun

-/-

Kenaikan (pengurangan) kekayaan bersih

+/-

Biaya Hidup

+/+

Penghasilan bukan objek/PPh Final

-/-

Penghasilan bruto

xxx

Dalam hal pendekatan ini digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha maka penghitungannya yaitu sebagai berikut: Kekayaan Bersih akhir tahun

+/+

Kekayaan Bersih awal tahun

-/-

Kenaikan (pengurangan) kekayaan bersih

+/-

Biaya Hidup

+/+

Penghasilan bukan objek/PPh Final

-/-

Penghasilan bruto

xxx

Untuk melengkapi metode pemeriksaan terutama untuk pendekatan biaya hidup dan pendekatan pertambahan kekayaan bersih, Lampiran IV SE-65/PJ/2013 memberikan contoh format formulir yang dapat digunakan untuk melakukan pengumpulan bukti dan pengujian atas pos-pos yang diperiksa sebagai berikut: - Surat Pernyataan Sumber Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi; - Surat Pernyataan Biaya Hidup; - Surat Pernyataan Pertambahan/Pengurangan Kekayaan Bersih; - Surat Pernyataan Kepemilikan Rekening Koran, Deposito, Tabungan, dan Rekening Lainnya; dan - Surat Pernyataan Laporan Keuangan Tidak Diaudit Oleh Akuntan Publik. Pusdiklat Pajak


49

Format formulir-formulir tersebut dapat dilihat pada lampiran bahan ajar ini.

B. Teknik dan Prosedur Pemeriksaan Pembahasan teknik dan prosedur pemeriksaan dalam bahan ajar ini seluruhnya mengacu pada SE-65/PJ/2013. 1. Pengertian Teknik Pemeriksaan dan Prosedur Pemeriksaan Yang dimaksud Teknik Pemeriksaan adalah cara-cara pengumpulan bukti, pengujian, dan/atau pembuktian yang dikembangkan oleh Pemeriksa Pajak untuk meyakini kebenaran pospos yang diperiksa.47 Adapun yang dimaksud prosedur pemeriksaan adalah serangkaian langkah dalam suatu teknik pemeriksaan, berupa petunjuk rinci yang biasanya tertulis dalam bentuk perintah, untuk dilakukan oleh Pemeriksa Pajak.48 Berdasar pengertian teknik pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan tersebut di atas, maka begitu teknik pemeriksaan dipilih untuk menguji pos-pos yang diperiksa, maka prosedur pemeriksaannya harus disusun dalam petunjuk rinci secara tertulis dalam bentuk perintah yang menjadi pedoman bagi Pemeriksa Pajak untuk menguji pos-pos yang diperiksa.

2. Jenis Teknik Pemeriksaan Beserta Prosedur Pemeriksaannya Teknik-teknik Pemeriksaan yang dapat digunakan Pemeriksa Pajak, meliputi:49 a. pemanfaatan informasi internal dan/atau eksternal Direktorat Jenderal Pajak; b. pengujian keabsahan dokumen; c. evaluasi; d. analisis angka-angka; e. penelusuran angka-angka; f. penelusuran bukti; g. pengujian keterkaitan; h. ekualisasi atau rekonsiliasi; i. permintaan keterangan atau bukti; j. konfirmasi; k. inspeksi; l. pengujian kebenaran fisik;

47

Ibid, butir D angka 6 Ibid, butir D angka 7 49 Ibid, butir F angka 3 huruf a 48

Pusdiklat Pajak


50

m. pengujian kebenaran penghitungan matematis; n. wawancara; o. uji petik (sampling); p. Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK); dan/atau q. Teknik-teknik Pemeriksaan lainnya. Untuk meyakini kebenaran Pos-pos SPT yang diperiksa, Pemeriksa Pajak dapat menggunakan satu atau lebih teknik pemeriksaan sesuai pertimbangan profesional Pemeriksa Pajak, kecuali ditentukan lain oleh suatu ketentuan. Dalam hal Pemeriksa Pajak menggunakan lebih dari satu teknik pemeriksaan, hasil penggunaan suatu teknik pemeriksaan dapat digunakan untuk mendukung teknik pemeriksaan yang lainnya. Pemeriksa Pajak harus menuangkan setiap teknik pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan yang ditempuh dalam pemeriksaan pada kertas kerja pemeriksaan.50 Uraian dari masing-masing teknik pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan terdapat pada Lampiran II SE-65/PJ/2013 dan contoh hasil penggunaan suatu teknik pemeriksaan yang dapat digunakan untuk mendukung teknik pemeriksaan lainnya terdapat pada Lampiran III SE65/PJ/2013. 51 Berikut ini uraian dari masing-masing teknik pemeriksaan berikut prosedur pemeriksaannya sebagaimana diuraikan dalam Lampiran II dan Lampiran III SE-65/PJ/2013. 2.1. Pemanfaatan Informasi Internal dan/atau Eksternal Direktorat Jenderal Pajak Teknik pemeriksaan berupa pemanfaatan informasi internal dan/atau eksternal Direktorat Jenderal Pajak beserta prosedur pemeriksaannya dalam Lampiran II SE-65/PJ/2013 diuraikan dalam butir 1. Berikut ini uraiannya. Informasi internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah informasi yang berasal dari dalam DJP, sedangkan informasi eksternal DJP adalah informasi yang berasal dari luar DJP. Informasi yang diperoleh dari berbagai pihak sangat bermanfaat dalam pemeriksaan. Informasi internal DJP dapat berasal dari: a. alat keterangan; b. profil Wajib Pajak; c. hasil pemeriksaan sebelumnya; d. keputusan keberatan;

50 51

Ibid, butir F angka 3 huruf b, c, dan d Ibid, butir F angka 3 huruf e dan f

Pusdiklat Pajak


51

e. putusan banding; f. hasil analisis Informasi Data Laporan dan Pengaduan (IDLP); g. data sistem informasi; h. dan sebagainya. Informasi eksternal DJP dapat berasal dari: a. data internet; b. media massa; c. instansi, lembaga, organisasi, asosiasi, dan pihak lainnya; d. hasil exchange of information (Eol) dengan negara mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B); e. dan sebagainya. Prosedur Pemeriksaan yang dapat ditempuh: a. pengumpulan; b. pengidentifikasian; dan c. pengolahan data, informasi, dokumen, dan/atau pihak yang berhubungan dengan Wajib Pajak yang sedang diperiksa.

2.2. Pengujian Keabsahan Dokumen Teknik pemeriksaan berupa pengujian keabsahan dokumen beserta prosedur pemeriksaannya dalam Lampiran II SE-65/PJ/2013 diuraikan dalam butir 2. Berikut ini uraiannya. Pengujian keabsahan dokumen adalah pengujian yang dilakukan untuk meyakini keabsahan suatu dokumen yang akan digunakan dalam pemeriksaan. Prosedur Pemeriksaan yang dapat ditempuh: a. teliti keabsahan dokumen, misalnya pembubuhan tanda tangan pihak yang berwenang, cap/stempel, dan tanggal dokumen; b. lakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait; c. minta surat pernyataan Wajib Pajak; d. dan sebagainya. 2.3. Evaluasi Teknik pemeriksaan berupa evaluasi beserta prosedur pemeriksaannya dalam Lampiran II SE-65/PJ/2013 diuraikan dalam butir 3. Berikut ini uraiannya.

Pusdiklat Pajak


52

Evaluasi adalah proses penilaian atas dokumen, kegiatan, sistem, dan sejenisnya berdasarkan kriteria tertentu. Evaluasi dapat dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu sebelum proses pemeriksaan (pre test) dan sesudah proses pemeriksaan (post test). Evaluasi yang dilakukan sebelum proses pemeriksaan berguna untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan sebagai cara untuk mengukur keefektifan rencana pemeriksaan yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan evaluasi yang dilakukan setelah proses pemeriksaan berguna untuk mengetahui kualitas pemeriksaan dibandingkan dengan prosedur formal yang diatur dalam ketentuan perpajakan. Prosedur Pemeriksaan yang dapat ditempuh: a. pahami gambaran umum dan kegiatan usaha Wajib Pajak, akta-akta Wajib Pajak, bagan organisasi, bagan kepemilikan, proses produksi, hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), surat-surat keputusan, supplier utama, konsumen utama, dan sebagainya; b. pelajari dan cek kelengkapan SPT termasuk lampiran-lampiran dan dokumen-dokumen Wajib Pajak lainnya; c. lakukan penilaian atas sistem pengendalian internal Wajib Pajak; d. identifikasi jenis-jenis pajak yang menjadi kewajiban Wajib Pajak berdasarkan master file saat terdaftar, pengukuhan sebagai PKP, KLU, dan/atau profil Wajib Pajak; e. buat checklist prosedur formal tata cara pemeriksaan; f. pelajari hasil pemeriksaan pajak tahun-tahun sebelumnya; g. lakukan penilaian kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan informasi-informasi yang tersedia; h. bandingkan hasil pemeriksaan dengan rencana pemeriksaan; i. bandingkan checklist prosedur formal tata cara pemeriksaan dengan pelaksanaan pemeriksaan; j. dan sebagainya. 2.4. Analisis Angka-Angka Teknik pemeriksaan berupa analisis angka-angka dalam Lampiran II SE-65/PJ/2013 diuraikan dalam butir 4. Berikut ini uraiannya. Analisis angka-angka adalah penelaahan dan penguraian atas angka-angka dan bagianbagiannya serta hubungannya dengan angka pada pos lain untuk mengetahui kewajaran jumlah suatu pos. Analisis angka-angka dilakukan dengan menelaah keterkaitan angka yang terdapat pada suatu pos dengan angka dalam pos lainnya yang berhubungan. Pusdiklat Pajak


53

Misalnya kenaikan beban penyusutan mesin dengan penambahan jumlah atau nilai aktiva mesin, hubungan biaya pemasaran dengan jumlah penjualan, hubungan biaya pengangkutan dengan penjualan, hubungan biaya bunga dengan pinjaman, dan sebagainya. Prosedur pemeriksaan yang dapat ditempuh: a. cek penghitungan matematis seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dalam SPT; b. bandingkan dan lakukan analisis atas angka-angka dalam SPT Wajib Pajak dengan neraca, laporan laba rugi, dan laporan atau dokumen lainnya; c. bandingkan dan lakukan analisis atas laporan keuangan Wajib Pajak tahun pajak yang diperiksa dengan tahun-tahun sebelumnya; d. lakukan analisis rasio dengan menggunakan informasi baik yang berasal dari internal atau eksternal Wajib Pajak; e. dan sebagainya.

1.5. Penelusuran Angka-Angka Teknik pemeriksaan berupa penelusuran angka-angka dalam Lampiran II SE-65/PJ/2013 diuraikan dalam butir 5. Berikut ini uraiannya. Penelusuran angka-angka adalah penelaahan secara mundur untuk mentrasir angkaangka dalam suatu pos sesuai dengan rekam jejak pemeriksaan (audit trail). Prosedur pemeriksaan yang dapat ditempuh: a. identifikasi transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pos yang diperiksa; b. klasifikasi jenis transaksi yang telah diidentifikasi sesuai dengan jenis objek pajaknya; c. identifikasi dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan pos atau transaksi yang sedang diperiksa sesuai dengan rekam jejak pemeriksaan (audit trail); d. lakukan penelaahan mundur atas pos yang diperiksa sampai dengan tanggal neraca; e. lakukan penelusuran saldo pada neraca dan laporan laba rugi dengan saldo pada buku besar, buku besar tambahan, jurnal umum, dan/atau dokumen-dokumen Wajib Pajak terkait lainnya (seperti laporan penerimaan barang, permintaan bahan baku langsung/inventory requisition, daftar upah buruh, daftar aktiva tetap, daftar gaji pegawai); f. dan sebagainya. 2.6. Penelusuran Bukti Teknik pemeriksaan berupa penelusuran bukti dalam Lampiran II SE-65/PJ/2013 Pusdiklat Pajak


54

diuraikan dalam butir 6. Berikut ini uraiannya. Penelusuran bukti adalah pemeriksaan bukti yang mendukung suatu transaksi yang telah dicatat (vouching) atau yang seharusnya dicatat (tracing). Tujuannya yaitu untuk menguji apakah suatu transaksi yang telah dilaporkan didukung oleh bukti kompeten yang cukup (vouching) atau apakah bukti kompeten yang cukup tersebut telah dicatat dan dilaporkan (tracing) oleh Wajib Pajak. Prosedur pemeriksaan yang dapat ditempuh: a. identifikasi transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pos yang diperiksa; b. kumpulkan bukti-bukti yang mendukung transaksi; c. cocokkan isi bukti dengan transaksi; d. teliti validitas dan relevansi bukti; e. pastikan apakah bukti transaksi telah dicatat dan dilaporkan; f. dan sebagainya.

2.7. Pengujian Keterkaitan Teknik pemeriksaan berupa pengujian keterkaitan dalam Lampiran II SE-65/PJ/2013 diuraikan dalam butir 7. Berikut ini uraiannya. Pengujian keterkaitan adalah pengujian yang dilakukan untuk meyakini suatu transaksi berdasarkan pengujian atas mutasi pos-pos lain yang terkait atau berhubungan dengan transaksi tersebut. Hasil pengujian keterkaitan tidak serta-merta merupakan koreksi atas pos yang diperiksa, misalnya:  apabila terdapat selisih dari hasil penghitungan dengan pengujian keterkaitan atas penghasilan bruto, tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai penjualan/peredaran usaha. Sehingga perlu dipastikan berdasarkan bukti yang diperoleh apakah selisih tersebut merupakan penjualan/peredaran usaha, penghasilan bruto luar usaha, atau tambahan kemampuan ekonomis lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 UU PPh.  apabila terdapat selisih dari pengujian keterkaitan atas penyerahan kena pajak, tidak sertamerta dapat disimpulkan sebagai penyerahan kena pajak. Sehingga perlu dipastikan berdasarkan bukti yang diperoleh apakah selisih tersebut merupakan penyerahan kena pajak atau tidak kena pajak. Prosedur pemeriksaan yang dapat ditempuh: a. dapatkan buku persediaan, buku kas/bank, buku piutang, buku utang; b. periksa kebenaran saldo-saldo persediaan, kas/bank, piutang, utang; Pusdiklat Pajak


55

c. periksa kebenaran mutasi persediaan, kas/bank, piutang, utang; d. lakukan uji keterkaitan dengan menggunakan formula; e. dan sebagainya. Pos-pos yang saling terkait dalam rangka pengujian keterkaitan antara lain:  Penghasilan bruto (tunai) terkait dengan penerimaan kas/bank, uang muka penjualan;  Penghasilan bruto (akrual) terkait dengan pelunasan piutang usaha;  Pembelian terkait dengan pelunasan utang usaha;  Barang masuk/keluar terkait dengan mutasi persediaan. Pengujian atas penghasilan bruto dapat meliputi:  Penjualan/Peredaran Usaha; dan/atau  Penghasilan Bruto dari Luar Usaha. Pengujian keterkaitan dibagi menjadi 4 (empat), yaitu: a. Pengujian Arus Barang; b. Pengujian Arus Uang; c. Pengujian Arus Piutang; dan d. Pengujian Arus Utang. Berikut ini adalah uraian masing-masing pengujian keterkaitan tersebut. a. Pengujian Arus Barang Pengujian arus barang dilakukan untuk meyakini kebenaran unit barang yang keluar dari gudang/digunakan/dijual ataupun yang masuk ke gudang, baik berupa bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses, maupun barang jadi. Pemeriksa Pajak harus memastikan bahwa unit tersebut telah memperhitungkan pemakaian sendiri, barang rusak (spoiled goods), sampel, pemberian cuma-cuma, retur pembelian, barang dalam pengiriman (FOB Destination)/perjalanan (in transit). Formula (disesuaikan dengan jenis persediaan): Saldo Awal Persediaan (Unit)

+/+

Pembelian (Unit)

+/+

Saldo Akhir Persediaan (Unit)

-/-

Persediaan keluar/digunakan/dijual/HPP (Unit)

xxx

Nilai unit ini dapat digunakan untuk meyakini atau menghitung nilai dari harga pokok barang atau penjualan apabila harga barang tersebut bernilai sama setiap unitnya, yang dilakukan dengan cara mengalikan unit dengan harga barang. Pusdiklat Pajak


56

b. Pengujian Arus Uang Pengujian arus uang meliputi transaksi kas, bank, dan setara kas lainnya. Pengujian ini dilakukan untuk menguji aliran uang suatu transaksi dan/atau mendapatkan jumlah penerimaan uang dalam suatu kurun waktu dalam rangka mendukung pengujian kebenaran penghasilan bruto yang dilaporkan Wajib Pajak berdasarkan kas (cash basis). Formula: Saldo Akhir Kas/Bank

+/+

Pengeluaran Kas/Bank

+/+

Saldo Awal Kas/Bank

-/-

Penyesuaian non penghasilan

+/-

Penerimaan Kas/Bank

xxx

Pengujian arus uang selain menggunakan formula tersebut dapat juga dilakukan dengan melakukan penghitungan atas sisi penerimaan saja. Penerimaan kas/bank yang diperoleh dari formula di atas harus mengeluarkan penerimaanpenerimaan yang tidak ada kaitannya dengan penghasilan, seperti transfer antar bank, penerimaan pinjaman, PPN dipungut sendiri, dan sebagainya; yang dikelompokkan dalam penyesuaian

non

penghasilan,

serta

harus

memperhitungkan

uang

muka

penjualan/pelanggan jika ada. Khusus untuk penghitungan PPN dipungut sendiri yang harus dikeluarkan dari penghitungan penerimaan kas/bank perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Nilai PPN dipungut sendiri yang dikurangkan dapat diperoleh dari: a) nilai yang dilaporkan pada SPT Masa PPN; b) penelusuran jurnal setiap transaksi PPN; atau c) mutasi hutang PPN pada buku besar. 2) Apabila PPN dipungut sendiri yang tercantum di SPT Masa PPN yang digunakan sebagai pengurang, maka perlu dipastikan bahwa jumlah tersebut tidak termasuk PPN yang telah dilaporkan di SPT Masa tetapi tidak terdapat aliran uang yang masuk ke kas maupun bank, diantaranya meliputi: a) PPN yang ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak, seperti pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, sampel, dll; b) PPN yang dipungut beda waktu, faktur telah diterbitkan pelunasan belum diterima, atau sebaliknya; c) dan transaksi lainnya yang secara nyata tidak terdapat titipan PPN dalam penerimaan Pusdiklat Pajak


57

uang yang dihitung. c. Pengujian Arus Piutang Pengujian arus piutang dilakukan untuk mendapatkan jumlah pelunasan piutang usaha dalam suatu kurun waktu dalam rangka mendukung pengujian kebenaran penghasilan bruto yang dilaporkan Wajib Pajak secara akrual (accrual basis). Pengujian arus piutang dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara: 1) hanya menggunakan mutasi kredit akun piutang usaha untuk mendapatkan penjualan secara akrual (non tunai). Jika ingin mendapatkan penjualan secara total tunai dan non tunai, maka harus ditambahkan dengan hasil penghitungan penjualan tunai; atau 2) menggabungkan hasil pengujian arus uang dan utang-piutang sekaligus, untuk mendapatkan penghasilan bruto baik dari tunai maupun non tunai. Hal ini dilakukan dengan cara menggunakan penerimaan uang/tunai dan non tunai (seperti offset utang-piutang, bukti potong, bukti pungut) sebagai unsur pelunasan piutang usaha, dan juga memperhatikan saldo-saldo uang muka pelanggan ataupun pendapatan ditangguhkan. Penyesuaian-penyesuaian yang harus juga diperhitungkan terkait dengan pengujian arus piutang antara lain: 1) ditambah penghapusan piutang; 2) dikurangi retur penjualan; 3) dikurangi PPN dipungut sendiri yang ada dalam penerimaan kas/bank; 4) saldo-saldo uang muka penjualan/pelanggan; 5) saldo-saldo pendapatan yang ditangguhkan; dan 6) penyesuaian lain yang tidak ada hubungan dengan penerimaan dan penghasilan. Formula: Pelunasan/Penerimaan melalui Kas/Bank

+/+

Pelunasan Non Kas/Bank

+/+

Saldo Akhir Piutang Usaha

+/+

Saldo Awal Piutang Usaha

-/-

Penyesuaian

+/-

Peredaran Usaha

xxx

d. Pengujian Arus Utang Pengujian arus utang tergantung kepada pos yang akan diyakini kebenarannya. Untuk meyakini pembelian barang secara kredit dilakukan pengujian arus utang usaha. Sedangkan Pusdiklat Pajak


58

untuk meyakini penerimaan pinjaman dilakukan pengujian arus utang bank/afiliasi/pemegang saham. Demikian pula untuk meyakini uang muka penjualan/pelanggan dan sebagainya dalam rangka melakukan pemeriksaan atas penjualan/pendapatan yang sebelumnya berupa uang muka.

Formula: Saldo Akhir Utang Usaha

+/+

Pembelian Tunai

+/+

Pelunasan Utang Usaha

+/+

Saldo Awal Utang Usaha

-/-

Penyesuaian

+/-

Pembelian

xxx

Penggunaan formula ini disesuaikan dengan pos yang akan diuji dan tetap harus memperhatikan transaksi-transaksi yang tidak terkait dengan pembelian atau penjualan yang ada dalam mutasi utang usaha atau uang muka penjualan/pelanggan, seperti transaksi utang karena biaya, salah posting, dan sebagainya.

Formula: Saldo AwalUang Muka Penjualan/Pelanggan

+/+

Penambahan Uang Muka Penjualan/Pelanggan

+/+

Saldo AkhirUang Muka Penjualan/Pelanggan

-/-

Penyesuaian

+/-

Penjualan/Pendapatan terkait Uang Muka

xxx

Dalam rangka menguji penjualan atau penghasilan bruto, Pemeriksa Pajak dapat menggabungkan ketiga teknik tersebut menjadi pengujian atas arus uang dan utang piutang untuk mendapatkan nilai tunai dan akrual dari penghasilan bruto. Pengujian atas arus uang dan utang piutang untuk mendapatkan nilai tunai dan akrual dari penghasilan bruto dapat dilakukan sebagai berikut:

Pusdiklat Pajak


59

Pos: 1. Penerimaan a. Tunai 1) Penerimaan kas/bank 2) Penerimaan non penghasilan/non objek pajak b. Non Tunai 1) Bukti Potong/Pungut diterima 2) Offset utang piutang

+/+ -/+/+ +/+ +/+

2. Akrual a. Saldo b. Saldo c. Saldo d. Saldo e. Saldo f. Saldo

awal piutang usaha akhir piutang usaha awal uang muka pelanggan akhir uang muka pelanggan awal pendapatan ditangguhkan akhir pendapatan ditangguhkan

3. Penghasilan bruto termasuk PPN 4. PPN Dipungut Sendiri *) a. PPN Dipungut Sendiri diambil dari SPT Masa PPN Wajib Pajak atau PPN Dipungut Sendiri dapat dihitung sendiri; b. PPN Dipungut Sendiri yang tidak terdapat aliran uang masuk ke kas maupun bank dan PPN yang difakturkan antar waktu.

-/+/+ +/+ -/+/+ -/+/+ +/+ +/+ +/-

5. Penghasilan bruto menurut Pemeriksa 6. Penghasilan bruto menurut SPT Wajib Pajak 7. Selisih **)

-/+/+ -/+/-

*) Harus dapat diyakini bahwa didalam uang yang diterima,terkandung PPN. Bandingkan dengan PPN yang dipungut sendiri pada SPT Masa PPN. **) Harus diyakini merupakan penjualan atau penghasilan lain sebagai tambahan kemampuan ekonomis.

Dalam pengujian aliran uang dan barang atas suatu transaksi misalnya pembuktian kebenaran faktur pajak atas transaksi pembelian Barang Kena Pajak (BKP) atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) maka pengujian arus uang dan barang dilakukan untuk membuktikan berdasarkan bukti kompeten yang cukup terjadi pembayaran dari pihak pembeli kepada pihak penjual dan penyerahan BKP/JKP dari pihak penjual kepada pihak pembeli, serta BKP/JKP tersebut benarbenar diterima atau dimanfaatkan. Lampiran III SE-65/PJ/2013 memberikan contoh penggabungan pengujian keterkaitan (arus uang dan utang piutang). Berikut ini uraian contoh penggabungan pengujian keterkaitan (arus uang dan utang piutang) tersebut.

Contoh penggabungan pengujian keterkaitan (arus uang dan utang piutang): Dari hasil pemeriksaan Wajib Pajak tahun pajak 2008 diperoleh data-data sebagai berikut: Pusdiklat Pajak


60

1.

Mutasi debet dan mutasi kredit rekening koran dan buku kas: No.

Nama Bank dan Buku Kas

a.

Bank: (-catatan: debet dan kredit-nya terbalik-) 1. Bank Freddy 2. Bank Sirmu 3. Bank Marulli & Wendi

50.000.000 35.000.000 30.000.000

75.000.000 50.000.000 25.000.000

Buku kas

85.000.000

75.000.000

200.000.000

225.000.000

b.

Jumlah

Debet (Rp)

Kredit (Rp)

Penambahan kas/bank yang bukan merupakan penghasilan: No.

Nama Transaksi

Jumlah (Rp)

a.

Mutasi antar rekening dan setoran Wajib Pajak sendiri

46.000.000

b.

Pencairan pinjaman

45.000.000

c.

Penggantian biaya

5.000.000

Jumlah 2.

96.000.000

Kredit pajak yang dipotong/dipungut dari pihak lain: No.

Nama Transaksi

Jumlah (Rp)

a.

PPh Pasal 23 Sewa Kendaraan

165.000

b.

PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah

225.000

Jumlah 3.

390.000

Kutipan sebagian Neraca Komparasi Wajib Pajak per 31 Desember yaitu sebagai berikut: No.

Uraian

Tahun Pajak 2008 (Rp)

2007 (Rp)

Harta a.

Piutang Usaha Pihak Ketiga

15.000.000

10.000.000

b.

Tanah dan Bangunan

170.000.000

160.000.000

c.

Aktiva Tetap Lainnya

115.000.000

111.000.000

d.

Dikurangi: Akumulasi Penyusutan

50.000.000

49.000.000

Kewajiban dan Ekuitas a.

Uang Muka Pelanggan

10.000.000

5.000.000

b.

Pendapatan Ditangguhkan

20.000.000

15.000.000

Terdapat piutang Wajib Pajak yang dibayar dengan utang (offset) kepada pembeli yang sama sebesar Rp19.610.000,00. 4.

5.

Penghasilan bruto yang dilaporkan di SPT PPh Badan Wajib Pajak (dalam Rp): 1. Peredaran usaha = 2. Penghasilan dari Luar Usaha: 1) Sewa kendaraan = 2) Keuntungan penjualan aktiva mesin = 3. Penghasilan yang dikenakan PPh Final: Jasa giro =

Data pada SPT Masa PPN Wajib Pajak (dalam Rp): Terutang PPN a. Ekspor b. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri

Pusdiklat Pajak

= =

90.000.000 11.000.000 1.000.000 1.000.000 103.000.000

36.000.000 90.000.000


61

c.

Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN Jumlah Seluruh Penyerahan

= =

15.000.000 141.000.000

Atas SPT Masa PPN tersebut terdapat penyerahan (dalam Rp): No.

6.

7.

Nama Transaksi

Jumlah (Rp)

a.

Penyerahan tahun 2007 yang difakturkan tahun 2008

5.000.000

b.

Penyerahan tahun 2008 yang difakturkan tahun 2009

10.000.000

c.

Penyerahan antar cabang (tidak terdapat pemusatan PPN terutang)

4.000.000

d.

Pemberian cuma-cuma (harga pokok)

7.500.000

e.

Sampel (harga pokok)

5.000.000

f.

Pemakaian sendiri untuk tujuan konsumtif (harga pokok)

8.500.000

Hasil a. b. c. d. e.

pemeriksaan atas transaksi penjualan aktiva mesin (dalam Rp): Harga beli Penyusutan fiskal Nilai buku Harga jual Keuntungan penjualan aktiva mesin

= = = = =

8.000.000 4.000.000 4.000.000 5.000.000 1.000.000

Penerimaan reimbursement yang difakturkan Wajib Pajak sebesar Rp5.000.000,00.

Penghitungan penghasilan bruto dengan menggabungkan pengujian keterkaitan arus uang dan utang piutang sebagai berikut:

Pusdiklat Pajak


62

Uraian 1. Penerimaan a. Tunai 1) Penerimaan kas dan bank 2) Penerimaan non penghasilan/non objek pajak: a) Mutasi antar rekening sendiri b) Pencairan pinjaman c) Penggantian biaya yang Pajak Masukannya telah dikreditkan b. Non Tunai: 1) Bukti potong PPh Pasal 23 sewa kendaraan 2) Bukti pungut PPh Pasal 22 Bendaharawan diterima 3) Piutang yang dilunasi dengan utang (offset ) 2. Akrual a. Saldo b. Saldo c. Saldo d. Saldo e. Saldo f. Saldo

Jumlah (Rp)

-/-/-

200.000.000 (46.000.000) (45.000.000)

-/-

(5.000.000)

+/+

165.000

+/+ +/+

225.000 19.610.000

(96.000.000)

20.000.000 124.000.000 awal piutang usaha akhir piutang usaha awal uang muka pelanggan akhir uang muka pelanggan awal pendapatan ditangguhkan akhir pendapatan ditangguhkan

-/+/+ +/+ -/+/+ -/-

(5.000.000) 119.000.000

Penghasilan bruto akrual termasuk PPN PPN Dipungut Sendiri: 1. PPN Dipungut Sendiri pada SPT Masa PPN WP 2. PPN Dipungut Sendiri yang tidak ada aliran uang masuk ke kas/bank dan PPN Dipungut Sendiri yang difakturkan antar waktu: a. PPN atas pemberian cuma-cuma dan sampel b. PPN atas pemakaian sendiri c. PPN atas penggantian biaya yang difakturkan d. PPN atas penyerahan antar cabang e. PPN penyerahan tahun sebelumnya yang difakturkan tahun ini*) f. PPN penyerahan tahun ini yang difakturkan tahun berikutnya*) Penghasilan bruto menurut Pemeriksa Penghasilan bruto menurut SPT PPh Badan: 1. Peredaran usaha 2. Penghasilan sewa kendaraan 3. Keuntungan penjualan aktiva mesin = 4. Nilai buku penjualan aktiva mesin 5. Penghasilan jasa giro

(10.000.000) 15.000.000 5.000.000 (10.000.000) 15.000.000 (20.000.000)

9.000.000

(1.250.000) (850.000) (500.000) (400.000) (500.000) 1.000.000

= = = =

90.000.000 11.000.000 1.000.000 4.000.000 1.000.000

(6.500.000) 112.500.000

(107.000.000) 5.500.000

Koreksi penghasilan bruto *) PPN Dipungut Sendiri yang berasal dari faktur pajak yang dibuat tidak sesuai dengan masa dilakukannya penyerahan perlu dipastikan tahun pajaknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Koreksi ini harus dibuktikan dengan pengujian lainnya apakah peredaran usaha, penghasilan dari luar usaha, atau tambahan kemampuan ekonomis lainnya. 2.8. Ekualisasi atau Rekonsiliasi Teknik pemeriksaan berupa ekualisasi dan rekonsiliasi dalam Lampiran II SE-65/PJ/2013 Pusdiklat Pajak


63

diuraikan dalam butir 8. Berikut ini uraiannya. Ekualisasi atau rekonsiliasi adalah pencocokan saldo 2 (dua) atau lebih angka yang mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Apabila hasilnya terdapat perbedaan, maka perbedaan tersebut harus dapat dijelaskan. Prosedur Pemeriksaan yang dapat ditempuh: a. tentukan saldo-saldo atau pos-pos yang akan dicocokkan (misalnya penjualan, penyerahan DPP PPN, pembelian); b. gunakan saldo-saldo: 1) peredaran usaha dan penghasilan lain-lain dengan jumlah penyerahan menurut SPT Masa PPN; 2) peredaran usaha dengan objek PPh Pasal 22 kegiatan usaha di bidang lain; 3) pembelian (bahan baku, barang jadi, dan aktiva) dengan Dasar Pengenaan Pajak PPN Masukan; 4) pembelian dengan objek PPh Pasal 22 pedagang pengumpul; 5) biaya yang merupakan objek pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan dengan objek PPh Pemotongan Pemungutan; 6) objek pemotongan PPh dengan DPP PPN Masukan; 7) objek PPh Pasal 26 dengan objek PPN jasa luar negeri; 8) buku besar bank dengan rekening koran; 9) dan sebagainya, untuk meyakini kebenaran angka dengan melakukan penghitungan berdasarkan formula; c. lakukan permintaan data/keterangan Wajib Pajak atas perbedaan yang terjadi; d. pastikan pemfakturan antar waktu telah dilakukan tepat waktu; e. dan sebagainya. Ekualisasi Objek PPh Badan dan Objek PPN Dalam Negeri dalam rangka menghitung Objek PPN Dalam Negeri dapat dilakukan sebagai berikut:

Pusdiklat Pajak


64

Objek PPN Dalam Negeri terdiri dari : Peredaran usaha Ditambah:

+/+

a. Uang muka pelanggan akhir

+/+

b. Pendapatan ditangguhkan akhir (PPN dibayar tahun ini)

+/+

c. Penyerahan antar cabang (dalam hal tidak terdapat pemusatan PPN terutang)

+/+

d. Harga jual aktiva Pasal 16D UU PPN

+/+

e. Penyerahan tahun sebelumnya difakturkan tahun ini

+/+

f. Penggantian biaya yang pajak masukannya telah dikreditkan

+/+

g. Pemakaian sendiri

+/+

h. Pemberian cuma-cuma

+/+

i. Penyerahan BKP/JKP lainnya

+/+

j. ......... dsb

+/+

Jumlah

+/+

Dikurangi: a. Uang muka pelanggan awal (pastikan telah difakturkan masa sebelumnya) b. Pendapatan ditangguhkan awal (pastikan telah difakturkan tahun sebelumnya) c. Penyerahan difakturkan tahun berikutnya d. ..... dsb Jumlah Jumlah Penyerahan Seluruhnya Penyerahan non BKP/JKP Penyerahan BKP/JKP Menurut Pemeriksa Pajak

-/-/-/-/-

-/+/+ -/xxx

Ekualisasi pos-pos PPh Badan dan Objek PPh Pemotongan dapat dilakukan sebagai berikut: Objek PPh Pemotongan 21/23/26/Final: a. Macam-macam objek Pos Laba Rugi/Pos Neraca/Pos SPT/Turunan Terkait

+/+

b. Objek-objek lainnya

+/+

c. Objek dari masa sebelumnya

+/+

d. Dipotong/disetor/dilaporkan masa berikutnya

-/-

e. Diperhitungkan sebagai objek PPh Pemotongan lain

-/-

f. Dipotong/disetor/dilaporkan di KPP lain

-/-

Objek Pajak Menurut Pemeriksa Pajak

xxx

Lampiran III SE-65/PJ/2013 memberikan contoh ekualisasi dalam rangka menguji penyerahan BKP dan/atau JKP. Berikut ini uraian contoh ekualisasi tersebut.

Contoh ekualisasi dalam rangka menguji Penyerahan BKP dan/atau JKP: Menggunakan data pemeriksaan pada contoh penggabungan pengujian keterkaitan (arus uang dan utang piutang), berdasarkan bukti yang ada dan hasil pengujian arus uang dan utang piutang tersebut diperoleh keyakinan bahwa koreksi adalah merupakan peredaran usaha yang kurang dilaporkan, berikutnya Pemeriksa Pajak melakukan pengujian penyerahan objek PPN dengan Pusdiklat Pajak


65

teknik ekualisasi untuk memastikan jumlah penyerahan yang terutang PPN dengan penghitungan sebagai berikut: Uraian 1. 2.

Peredaran usaha menurut Pemeriksa Pajak*) Ditambah : a. Pemberian cuma-cuma dan sampel b. Pemakaian sendiri c. Penggantian biaya telah difakturkan d. Penyerahan antar cabang e. Penyerahan tahun sebelumnya yang difakturkan tahun ini f. Saldo akhir uang muka penjualan g. Saldo akhir pendapatan ditangguhkan h. Penghasilan sewa kendaraan i Harga jual aktiva mesin Jumlah 3. Dikurangi : a. Penyerahan tahun ini yang difakturkan tahun berikutnya b. Saldo awal uang muka penjualan c. Saldo awal pendapatan ditangguhkan Jumlah Jumlah penyerahan seluruhnya Penyerahan non BKP/JKP Penyerahan BKP/JKP menurut Pemeriksa Pajak Penyerahan BKP/JKP menurut Wajib Pajak Koreksi Penyerahan BKP/JKP *) Sesuai hasil pemeriksaan peredaran usaha.

Jumlah (Rp) 95.500.000 +/+ +/+ +/+ +/+

12.500.000 8.500.000 5.000.000 4.000.000

+/+ +/+ +/+ +/+ +/+

5.000.000 10.000.000 20.000.000 11.000.000 5.000.000

-/-/-/-

(10.000.000) (5.000.000) (15.000.000)

81.000.000

(30.000.000) 146.500.000 0 146.500.000 141.000.000 5.500.000

2.9. Permintaan Keterangan atau Bukti Teknik pemeriksaan berupa permintaan keterangan atau bukti dalam Lampiran II SE65/PJ/2013 diuraikan dalam butir 9. Berikut ini uraiannya. Permintaan keterangan atau bukti adalah kegiatan untuk meminta keterangan atau bukti kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak secara tertulis. Dalam pelaksanaan pemeriksaan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya. Pemeriksa Pajak melalui Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan, dapat meminta keterangan dan/atau bukti yang berkaitan dengan pemeriksaan yang sedang dilakukan. Hasil permintaan keterangan atau bukti dapat berupa: a. surat jawaban permintaan keterangan atau bukti; b. berita acara pemberian keterangan atau bukti; dan/atau c. surat pernyataan/keterangan. Prosedur Pemeriksaan yang dapat ditempuh: a. tentukan keterangan atau bukti yang dibutuhkan; Pusdiklat Pajak


66

b. tentukan pihak-pihak yang akan dimintai keterangan atau bukti; c. buat surat permintaan keterangan atau bukti dan/atau surat panggilan pemberian keterangan atau bukti; d. buat daftar pertanyaan; e. tuangkan hasil pemberian keterangan atau bukti dalam berita acara; f. dan sebagainya. 2.10. Konfirmasi Teknik pemeriksaan berupa konfirmasi dalam Lampiran II SE-65/PJ/2013 diuraikan dalam butir 10. Berikut ini uraiannya. Konfirmasi adalah kegiatan untuk memperoleh penegasan atas kebenaran dan kelengkapan data dan/atau informasi yang telah dimiliki kepada pihak lain terkait suatu transaksi yang dilakukan Wajib Pajak. Konfirmasi yang digunakan dalam pemeriksaan dilakukan dengan meminta pihak lain tersebut untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, baik ada ataupun tidak ada. Konfirmasi ini dapat dilakukan dengan mencantumkan maupun mengosongkan data dan/atau informasi yang dikonfirmasi. Prosedur Pemeriksaan yang dapat ditempuh: a. tentukan data dan/atau informasi yang akan dikonfirmasi; b. tentukan pihak-pihak yang akan dimintai konfirmasi; c. buat surat konfirmasi dengan mencantumkan data dan/atau informasi yang akan ditanyakan dan minta pihak ketiga untuk menjawab; atau kosongkan data dan/atau informasi yang akan ditanyakan (blank form) dan minta pihak ketiga untuk mengisi jumlah tersebut; d. lakukan Exchange of Information (EoI) untuk data dan/atau informasi yang berkaitan dengan pihak lain di luar negeri; e. dan sebagainya. 2.11. Inspeksi Teknik pemeriksaan berupa inspeksi dalam Lampiran II SE-65/PJ/2013 diuraikan dalam butir 11. Berikut ini uraiannya. Inspeksi adalah kegiatan peninjauan secara langsung ke tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, dan/atau tempat lainnya. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan keyakinan dan informasi yang lebih lengkap atas data

Pusdiklat Pajak


67

keuangan dan/atau non keuangan seperti proses bisnis atau proses produksi Wajib Pajak yang valid dan relevan sesuai kondisi terkini yang dilakukan dengan cara meninjau langsung ke kantor, tempat usaha, tempat produksi, pusat pengolahan data, atau tempat lain dimana suatu data dan/atau informasi tersebut berada. Prosedur Pemeriksaan yang dapat ditempuh: a. tentukan data dan/atau informasi yang akan diyakini; b. tentukan tempat dimana data dan/atau informasi tersebut berada; c. tentukan waktu pelaksanaan inspeksi; d. dan sebagainya. 2.12. Pengujian Kebenaran Fisik Teknik pemeriksaan berupa pengujian kebenaran fisik dalam Lampiran II SE-65/PJ/2013 diuraikan dalam butir 12. Berikut ini uraiannya. Pengujian kebenaran fisik adalah pengujian yang dilakukan untuk meyakini keberadaan, kuantitas, dan kondisi aktiva yang dilaporkan Wajib Pajak, misalnya persediaan dan aktiva tetap. Prosedur Pemeriksaan yang dapat ditempuh: a. tentukan aktiva yang akan dilakukan pengujian kebenaran fisik; b. buat checklist aktiva; c. tentukan lokasi aktiva yang akan diuji fisik; d. cek keberadaan dan kuantitas aktiva yang ada dalam checklist dan tuangkan dalam berita acara penghitungan fisik; e. dokumentasikan dalam bentuk foto dan dengan seizin Wajib Pajak dalam hal diperlukan; f. dan sebagainya.

2.13. Pengujian Kebenaran Penghitungan Matematis Teknik pemeriksaan berupa pengujian kebenaran penghitungan matematis dalam Lampiran II SE-65/PJ/2013 diuraikan dalam butir 13. Berikut ini uraiannya. Pengujian kebenaran penghitungan matematis adalah pengujian yang dilakukan untuk meyakini kebenaran penghitungan matematis, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian atas objek yang diperiksa. Prosedur Pemeriksaan yang dapat ditempuh: a. pelajari kebijakan akuntansi Wajib Pajak; Pusdiklat Pajak


68

b. teliti dokumen pendukung penghitungan; c. teliti metode penghitungan yang digunakan oleh Wajib Pajak; d. uji kebenaran penghitungannya; e. dan sebagainya.

2.14. Wawancara Teknik pemeriksaan berupa wawancara dalam Lampiran II SE-65/PJ/2013 diuraikan dalam butir 14. Berikut ini uraiannya. Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh keterangan yang lebih lengkap mengenai hal-hal terkait dengan pos-pos yang diperiksa dan/atau untuk mengumpulkan data dan/atau informasi lain yang diperlukan dalam pemeriksaan baik dengan Wajib Pajak maupun dengan pihak lain. Prosedur Pemeriksaan yang dapat ditempuh: a. tentukan keterangan, data, dan/atau informasi yang dibutuhkan; b. tentukan pihak-pihak yang dapat menyediakan; c. buat daftar pertanyaan sebelum dilakukan wawancara; d. tentukan jadwal, waktu, dan tempat; e. dokumentasikan hasil wawancara dalam bentuk berita acara apabila dipandang perlu; f. dan sebagainya. 2.15. Uji Petik (Sampling) Teknik pemeriksaan berupa uji petik (sampling) dalam Lampiran II SE-65/PJ/2013 diuraikan dalam butir 15. Berikut ini uraiannya. Uji petik (sampling) menurut ketentuan ini adalah suatu Teknik Pemeriksaan yang dilakukan dengan cara menguji sebagian bukti atau transaksi, yang dipilih berdasarkan metode statistik tertentu, yang tujuannya bukan untuk mendapatkan koreksi namun untuk memperoleh keyakinan atas pos-pos SPT dan/atau pos-pos turunannya. Dalam menggunakan teknik sampling setidaknya dapat menguraikan: a. tujuan sampling; b. jumlah populasi dan sampel yang ditentukan; c. metode pemilihan sampel dan pengujiannya; d. tingkat penyimpangan yang dapat ditolerir; Pusdiklat Pajak


69

e. kesimpulan. Prosedur penggunaan teknik sampling mengacu pada kaidah sampling sesuai ketentuan yang berlaku umum atau ilmu statistik kecuali apabila diatur khusus oleh Direktur Jenderal Pajak. 2.16. Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) Teknik pemeriksaan berupa teknik audit berbantuan computer (TABK) dalam Lampiran II SE-65/PJ/2013 diuraikan dalam butir 16. Berikut ini uraiannya. Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) adalah teknik pemeriksaan yang memanfaatkan aplikasi-aplikasi pada suatu komputer maupun suatu sistem informasi untuk mendapatkan keyakinan terhadap kebenaran suatu transaksi yang dicatat/diolah/dibukukan dengan menggunakan suatu aplikasi tertentu. Kemajuan dan perkembangan teknologi informasi, menuntut para Pemeriksa Pajak untuk mampu mengembangkan Teknik Pemeriksaan dengan TABK agar pemeriksaan dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. Prosedur Pemeriksaan yang dapat ditempuh: a. pelajari sistem informasi Wajib Pajak; b. siapkan sarana-sarana TABK; c. minta bantuan tenaga ahli jika diperlukan; d. dokumentasikan pelaksanaan TABK; e. dan sebagainya. 2.17. Teknik-teknik Pemeriksaan Lainnya Teknik-teknik pemeriksaan lainnya dalam Lampiran II SE-65/PJ/2013 diuraikan dalam butir 17. Berikut ini uraiannya. Teknik-teknik pemeriksaan dalam rangka meyakini kebenaran suatu transaksi tidak dibatasi hanya sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, namun Pemeriksa Pajak dapat mengembangkan dan/atau menggunakan teknik lainnya yang berlaku umum. Pemeriksa Pajak harus mengungkapkan secara jelas teknik pemeriksaan yang digunakan beserta alasannya, sehingga pemeriksaan tetap dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti kompeten yang cukup.

Pusdiklat Pajak


70

3. Teknik Pemeriksaan yang Harus Dilakukan Berdasarkan Lampiran 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ/2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Pedoman Penyusunan Program Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan diatur teknik pemeriksaan yang harus dilakukan untuk Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan dan untuk Wajib Pajak yang menyelenggarakan pencatatan. Apabila teknik pemeriksaan tersebut tidak dapat dilaksanakan harus dijelaskan alasannya.

3.1. Teknik Pemeriksaan yang Harus Dilakukan Untuk Wajib Pajak yang Menyelenggarakan Pembukuan Teknik Pemeriksaan yang Harus Dilakukan untuk Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam SE-04/PJ/2012 dapat disimak dalam tabel berikut ini.:

Pusdiklat Pajak


71

Tabel 4.3. Teknik Pemeriksaan Yang Harus Dilakukan Untuk Kewajiban PPh Badan/ Orang Pribadi dan PPh Pemotongan dan Pemungutan

Teknik Pemeriksaan

1. 2. 3.

Pemanfaatan Informasi Internal dan/atau Eksternal DJP Pengujian Keabsahan Dokumen Evaluasi

4.

Analisis Angka-Angka

5. Penelusuran (Tracing) 6. Penelusuran Bukti 7.

Angka-Angka

Kewajiban PPh Badan / Orang Pribadi Pengeluaran Pengeluaran yang yang Mempunyai Mempunyai Masa Penghasilan Masa Manfaat Manfaat Sampai Lebih Dari 1 Dengan 1 Tahun Tahun

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√ √

√

√

Pengujian Keterkaitan : a. Pengujian arus barang b. Pengujian arus uang c.

Pengujian arus piutang

Kewajiban PPh Pemotongan dan Pemungutan

√ √

d. Pengujian arus utang 8. 9.

√

Ekualisasi atau Rekonsiliasi Permintaan Keterangan atau Bukti

10. Konfirmasi 11. Inspeksi 12. Pengujian Kebenaran Fisik 13. Pengujian Kebenaran Penghitungan Matematis 14. Wawancara

√

√

√

√

15. Uji Petik (Sampling) 16. Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) 17. Teknik-teknik Pemeriksaan lainnya.

Pusdiklat Pajak


72

Tabel 4.4. Teknik Pemeriksaan Yang Harus Dilakukan Untuk Kewajiban PPN dan Kredit Pajak Kewajiban PPN Teknik Pemeriksaan

1. 2. 3.

Pemanfaatan Informasi Internal dan/atau Eksternal DJP Pengujian Keabsahan Dokumen Evaluasi

4.

Analisis Angka-Angka

5.

Penelusuran Angka-Angka (Tracing)

6.

Penelusuran Bukti

7.

Pengujian Keterkaitan : a. Pengujian arus barang

PPN Dalam Negeri

√

PPN Pemanfaatan BKP TB/JKP dari Luar Daerah Pabean

√

PPN Kegiatan Membangun

Kredit Pajak

Sendiri

√

√ √

√ √

√ √

√ √

√

√

√

√

b. Pengujian arus uang c.

Pengujian arus piutang

d. Pengujian arus utang 8. 9.

Ekualisasi atau Rekonsiliasi Permintaan Keterangan atau Bukti

√

10. Konfirmasi 11. Inspeksi 12. Pengujian Kebenaran Fisik 13. Pengujian Kebenaran Penghitungan Matematis 14. Wawancara

√

√

√

√

15. Uji Petik (Sampling) 16. Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) 17. Teknik-teknik Pemeriksaan lainnya.

Pusdiklat Pajak


73

3.2. Teknik Pemeriksaan yang Harus Dilakukan Untuk Wajib Pajak yang Menyelenggarakan Pencatatan Teknik Pemeriksaan yang Harus Dilakukan untuk Wajib Pajak yang menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam SE-04/PJ/2012 dapat disimak dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.5. Teknik Pemeriksaan Yang Harus Dilakukan Untuk Kewajiban PPh Orang Pribadi dan PPh Pemotongan dan Pemungutan Kewajiban PPh Orang Pribadi Teknik Pemeriksaan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Pemanfaatan Informasi Internal dan/atau Eksternal DJP Pengujian Keabsahan Dokumen Evaluasi Analisis Angka-Angka Penelusuran Angka-Angka (Tracing) Penelusuran Bukti Pengujian Keterkaitan : a. Pengujian arus barang b. Pengujian arus uang c. Pengujian arus piutang d. Pengujian arus utang Ekualisasi atau Rekonsiliasi Permintaan Keterangan atau Bukti Konfirmasi Inspeksi Pengujian Kebenaran Fisik Pengujian Kebenaran Penghitungan Matematis Wawancara Uji Petik (Sampling) Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) Teknik-teknik Pemeriksaan lainnya.

Peredaran Bruto*

Penghasilan**

Kewajiban PPh Pemotongan dan Pemungutan

√

√

√

√

√

√

√

√ √

√

√

√

*)

Peredaran bruto diuji untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas. **) Penghasilan diuji untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan dari pekerjaan dan/atau penghasilan lain.

Pusdiklat Pajak


74

Tabel 4.6. Teknik Pemeriksaan Yang Harus Dilakukan Untuk Kewajiban PPN dan Kredit Pajak Kewajiban PPN Teknik Pemeriksaan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

PPN Pemanfaatan BKP TB/JKP dari Luar Daerah Pabean

PPN Kegiatan Membangun Sendiri

Kredit Pajak

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

PPN Dalam Negeri

Pemanfaatan Informasi Internal dan/atau Eksternal DJP Pengujian Keabsahan Dokumen Evaluasi Analisis Angka-Angka Penelusuran Angka-Angka (Tracing) Penelusuran Bukti Pengujian Keterkaitan : a. Pengujian arus barang b. Pengujian arus uang c. Pengujian arus piutang d. Pengujian arus utang Ekualisasi atau Rekonsiliasi Permintaan Keterangan atau Bukti Konfirmasi Inspeksi Pengujian Kebenaran Fisik Pengujian Kebenaran Penghitungan Matematis Wawancara Uji Petik (Sampling) Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) Teknik-teknik Pemeriksaan lainnya.

√ √

√

√

√

Catatan: Apabila suatu teknik pemeriksaan yang dipilih tidak dapat dilakukan atau diputuskan untuk tidak dilakukan dalam pemeriksaan maka Pemeriksa Pajak harus mendokumentasikan alasannya dalam KKP pengujian pos SPT/pos turunan terkait.

C. Pengumpulan Data Pemeriksaan Terkait PBB P3 dan Bea Meterai Pengumpulan

data

pemeriksaan

terkait

dengan

PBB

P3

dilakukan

dengan

mengidentifikasi dokumen-dokumen, data, dan informasi yang terkait dengan Objek PBB P3, misalnya SPOP, SPPT, Bukti Pelunasan PBB dan dokumen-dokumen lainnya terkait dengan Objek PBB P3. Setelah terindentifikasi dokumen-dokumen, data, dan informasi yang terkait Objek Pusdiklat Pajak


75

PBB P3, pengumpulan bukti pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan teknik pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam SE-65/PJ/2013. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata jumlah PBB yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang disampaikan oleh wajib pajak, maka berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang PBB Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atas Objek PBB tersebut. Pengumpulan data pemeriksaan terkait dengan Bea Meteri dilakukan dengan mengidentifikasi dokumen-dokumen Wajib Pajak yang terutang Bea Meterai namun belum dilunasi Bea Meterainya dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terutang Bea Meterai namun belum dilunasi Bea Meterainya dengan menggunakan teknik pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam SE-65/PJ/2013. Pelunasan Bea Meterai atas dokumen-dokumen yang terutang Bea Meterai namun belum dilunasi Bea Meterainya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2104 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian.

D. TABK Dasar Menggunakan Alat Bantu Ms Excel Pembahasan TABK Dasar menggunakan Alat Bantu Ms Excel dibahas dalam bahan ajar yang terpisah dari bahan ajar ini.

Pusdiklat Pajak


76

DAFTAR PUSTAKA

Arens, Alvin A., Randal J. Elder, Mark S. Beasley. 2012. Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach. Fourteenth Edition. England: Pearson Education Limited. Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2009. ___________. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994. ___________. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tanggal 7 Januari 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tanggal 30 September 2015. ___________. Peraturan Meneteri keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Pemeteraian Kemudian. Direktur Jenderal Pajak. Peraturan Nomor PER-23/PJ/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Standar Pemeriksaan. ___________. Surat Edaran Nomor SE-65/PJ/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan. ___________. Surat Edaran Nomor SE-28/PJ/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Standar Pemeriksaan. ___________. Surat Edaran Nomor SE-04/PJ/2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Pedoman Penyusunan Program Pemeriksaan (Audit Program) Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Pusdiklat Pajak


77

LAMPIRAN 1. Surat Pernyataan Sumber Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. 2. Surat Pernyataan Biaya Hidup. 3. Surat Pernyataan Pertambahan/Pengurangan Kekayaan Bersih. 4. Surat Pernyataan Kepemilikan Rekening Koran, Deposito, Tabungan, dan Rekening Lainnya. 5. Surat Pernyataan Laporan Keuangan Tidak Diaudit Oleh Akuntan Publik.

Pusdiklat Pajak


78

Lampiran 1

CONTOH FORMULIR PENDUKUNG PENERAPAN METODE, TEKNIK, DAN PROSEDUR PEMERIKSAAN PAJAK

SURAT PERNYATAAN SUMBER PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NPWP : Pekerjaan/Jabatan Alamat

: ................................................... (1) ................................................... (2) : ................................................... (3) : ................................................... (4)

dalam hal ini bertindak selaku: Wajib Pajak Wakil*) dari Wajib Pajak: Nama NPWP : Pekerjaan/Jabatan Alamat

Kuasa*)

(5)

: ................................................... (6) ................................................... (7) : ................................................... (8) : ................................................... (9)

Sehubungan dengan pemeriksaan pajak berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan nomor …(10) tanggal … (11), dengan ini memberikan pernyataan mengenai sumber penghasilan sebagai berikut: 1. Penghasilan dari Usaha Nama dan Alamat Jenis Jumlah Jumlah No. Usaha Usaha Modal Penghasilan (12)

2.

(13)

Penghasilan dari Pekerjaan Nama dan Alamat No. Pemberi Kerja (17)

(18)

(14)

(15)

(16)

NPWP

Jumlah Penghasilan

Ket.

(19)

(20)

(21)

(dilengkapi dengan fotokopi Bukti Pemotongan PPh Pasal 21) 3.

Penghasilan dari Penyertaan Modal Nama dan Alamat No. NPWP Usaha (22)

(23)

(24)

Jumlah Penyertaan Lembar Nilai (Rp) (25)

(26)

Jumlah Penghasilan

Ket.

(27)

(28)

(dilengkapi dengan fotokopi bukti penyertaan modal) 4.

Penghasilan dari Pengalihan atau Persewaan Harta (misal tanah, rumah, mobil, dsb) Nama dan Alamat Nomor dan Tanggal No. Jenis Harta Pemberi Hasil Bukti Kepemilikan (29)

(30)

(31)

Jumlah Penghasilan

(32)

(33)

(dilengkapi dengan fotokopi bukti kepemilikan dan/ataudokumen transaksi)

Pusdiklat Pajak


79

5.

Penghasilan dari Bunga Deposito, Tabungan, dsb (termasuk rekening keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya) Nomor Nama dan Alamat Jumlah Nominal No. Ket. Rekening/Bilyet Bank Bunga (34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(dilampiri dengan fotokopi bukti kepemilikan) 6.

Penghasilan dari Luar Usaha lainnya No. Nama Penghasilan (39)

7.

Jumlah Penghasilan

Ket.

(41)

(42)

(40)

…dst

Demikian Surat Pernyataan Sumber Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi ini dibuat dan ditandatangani sesuai keadaan yang sebenarnya dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun, berdasarkan kejujuran yang berlandaskan asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Kami bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pernyataan ini.

.......... , .............................. (43) Yang membuat pernyataan (Meterai)

......................(44)

*)Telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Pusdiklat Pajak


80

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN SUMBER PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Angka 1

:

Diisi dengan nama Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak yang menandatangani Surat Pernyataan Sumber Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

Angka 2

:

Diisi dengan NPWP Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak yang menandatangani Surat Pernyataan Sumber Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

Angka 3

:

Diisi dengan pekerjaan/jabatan Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak yang menandatangani Surat Pernyataan Sumber Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

Angka 4

:

Diisi dengan alamat Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak yang menandatangani Surat Pernyataan Sumber Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

Angka 5

:

Diisi dengan tanda √ pada kotak yang sesuai.

Angka 6

:

Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa.

Angka 7

:

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperiksa.

Angka 8

:

Diisi dengan pekerjaan Wajib Pajak yang diperiksa.

Angka 9

:

Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa.

Angka 10

:

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan.

Angka 11

:

Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan.

Angka 12

:

Cukup jelas.

Angka 13

:

Diisi dengan nama dan alamat usaha Wajib Pajak yang diperiksa.

Angka 14

:

Diisi dengan jenis usaha sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha.

Angka 15

:

Diisi dengan jumlah modal usaha yang disetorkan seluruhnya.

Angka 16

:

Diisi dengan jumlah nominal penghasilan dari usaha yang diperoleh sesuai masa/tahun pajak yang diperiksa.

Angka 17

:

Cukup jelas.

Angka 18

:

Diisi dengan nama dan alamat Pemberi Kerja Wajib Pajak yang diperiksa.

Angka 19

:

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pemberi Kerja.

Angka 20

:

Diisi dengan jumlah nominal penghasilan dari pekerjaan yang diperoleh sesuai masa/tahun pajak yang diperiksa.

Angka 21

:

Diisi apabila diperlukan.

Angka 22

:

Cukup jelas.

Angka 23

:

Diisi dengan nama dan alamat tempat usaha Wajib Pajak yang diperiksa menyertakan modal.

Angka 24

:

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak usaha tempat Wajib Pajak yang diperiksa menyertakan modal.

Angka 25

:

Diisi dengan jumlah lembar modal disetor.

Angka 26

:

Diisi dengan nilai penyertaan.

Angka 27

:

Diisi dengan jumlah nominal penghasilan yang diperoleh dari penyertaan modal sesuai masa/tahun pajak diperiksa.

Angka 28

:


Angka 29

:

Cukup jelas.

Angka 30

:

Diisi dengan jenis harta yang dialihkan atau disewakan.

Angka 31

:

Diisi dengan nama dan alamat pihak yang memberikan penghasilan.

Angka 32

:

Diisi dengan nomor dan tanggal bukti kepemilikan.

Angka 33

:

Diisi dengan jumlah penghasilan yang diperoleh dari pengalihan atau persewaan harta.

Angka 34

:

Cukup jelas.

Angka 35

:

Diisi dengan nomor bilyet/rekening deposito, tabungan, dsb yang menghasilkan bunga.

Angka 36

:

Diisi dengan nama dan alamat bank tempat penghasilan bunga diperoleh.

Angka 37

:

Diisi dengan jumlah nominal penghasilan bunga yang diperoleh sesuai masa/tahun pajak yang diperiksa.

Angka 38

:


Pusdiklat Pajak


81

Angka 39

:

Cukup jelas.

Angka 40

:

Diisi dengan nama penghasilan dari luar usaha lainnya yang diperoleh.

Angka 41

:

Diisi dengan jumlah nominal penghasilan dari luar usaha lainnya yang diperoleh sesuai masa/tahun pajak diperiksa.

Angka 42

:


Angka 43

:

Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun Surat Pernyataan Sumber Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dibuat.

Angka 44

:

Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak yang menandatangani Surat Pernyataan Sumber Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

Pusdiklat Pajak


82

Lampiran 2 SURAT PERNYATAAN BIAYA HIDUP Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NPWP : Pekerjaan/Jabatan Alamat

: ................................................... (1) ................................................... (2) : ................................................... (3) : ................................................... (4)


Kuasa*)

(5)

: ................................................... (6) ................................................... (7) : ................................................... (8) : ................................................... (9)

Sehubungan dengan pemeriksaan pajak berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan nomor … (10) tanggal …(11), dengan ini memberikan pernyataan mengenai biaya hidup Wajib Pajak termasuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya sebagai berikut: 1.

Keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya tahun … (12): Nama Hubungan Tanggal No. Tanggungan Keluarga Lahir/Usia (13)

(14)

(15)

(16)

Pekerjaan (17)

(dilengkapi dengan fotokopi kartu keluarga) 2.

Pengeluaran No.

Jenis Pengeluaran

(18)

(19)

1.

Konsumsi Rumah Tangga

2.

Transportasi

3.

Pendidikan

4.

Kesehatan

5.

Rekreasi

6.

Gaya Hidup (lifestyle)

7.

Sumbangan

Pusdiklat Pajak

1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.

Nama Pengeluaran

Pengeluaran Per Bulan

Pengeluaran Per Tahun

(20)

(21)

(22)

......................... ......................... dst. ......................... ......................... dst. ......................... ......................... dst. ......................... ......................... dst. ......................... ......................... dst. ......................... ......................... dst. ......................... ......................... dst.


83

8.

Olahraga

9.

Pemeliharaan Harta

10.

PPh Penghasilan

11.

Pajak dan Retribusi lainnya

12.

Pengeluaran lainnya

1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.

......................... ......................... dst. ......................... ......................... dst. ......................... ......................... dst. ......................... ......................... dst. ......................... ......................... dst.

Demikian Surat Pernyataan Biaya Hidup ini dibuat dan ditandatangani sesuai keadaan yang sebenarnya dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun, berdasarkan kejujuran yang berlandaskan asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Kami bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pernyataan ini.


......................(24)


Pusdiklat Pajak


84

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN BIAYA HIDUP Angka 1

:

Diisi dengan nama Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak yang menandatangani Surat Pernyataan Biaya Hidup.

Angka 2

:

Diisi dengan NPWP Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak yang menandatangani Surat Pernyataan Biaya Hidup

Angka 3

:

Diisi dengan pekerjaan/jabatan Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak yang menandatangani Surat Pernyataan Biaya Hidup

Angka 4

:

Diisi dengan alamat Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak yang menandatangani Surat Pernyataan Biaya Hidup

Angka 5

:


Angka 6

:


Angka 7

:


Angka 8

:


Angka 9

:


Angka 10

:


Angka 11

:


Angka 12

:

Diisi dengan tahun pajak diperiksa.

Angka 13

:

Cukup jelas.

Angka 14

:

Diisi dengan nama tanggungan Wajib Pajak yang diperiksa.

Angka 15

:

Diisi dengan status hubungan keluarga dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Angka 16

:

Diisi dengan tanggal lahir tanggungan Wajib Pajak yang diperiksa.

Angka 17

:

Diisi dengan pekerjaan tanggungan Wajib Pajak yang diperiksa.

Angka 18

:

Cukup jelas.

Angka 19

:

Diisi dengan jenis pengeluaran Wajib Pajak yang diperiksa.

Angka 20

:

Diisi dengan nama pengeluaran Wajib Pajak yang diperiksa.

Angka 21

:

Diisi dengan jumlah nominal pengeluaran per bulan.

Angka 22

:

Diisi dengan jumlah nominal pengeluaran per tahun.

Angka 23

:

Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun Surat Pernyataan Biaya Hidup dibuat.

Angka 24

:

Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak yang menandatangani Surat Pernyataan Biaya Hidup

Pusdiklat Pajak


85

Lampiran 3 SURAT PERNYATAAN PERTAMBAHAN/PENGURANGAN KEKAYAAN BERSIH Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NPWP : Pekerjaan/Jabatan Alamat

: ................................................... (1) ................................................... (2) : ................................................... (3) : ................................................... (4)


Kuasa*)

(5)

: ................................................... (6) ................................................... (7) : ................................................... (8) : ................................................... (9)

Sehubungan dengan pemeriksaan pajak berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan nomor … (10) tanggal …(11), dengan ini memberikan pernyataan mengenai biaya hidup Wajib Pajak termasuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya sebagai berikut: 1. Pertambahan/Pengurangan Kekayaan Bersih (termasuk kekayaan isteri yang tidak dikenai pajak secara terpisah dan anak yang belum dewasa) a. Pertambahan/Pengurangan Harta Tahun …(12) Nilai Perolehan/Nilai No. Nama Harta Letak Harta Ket. Pengurangan (13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(dilampiri dengan fotokopi dokumen transaksi, bukti pembayaran BPHTB, akte Pejabat Pembuat Akta Tanah, dsb) b. Pertambahan/Pengurangan Utang Tahun …(18) Jumlah Nama & Alamat No. Pemberi Utang Utang Bunga (19)

(20)

(21)

(22)

Jumlah Penghasilan

Ket.

(23)

(24)

(dilampiri dengan fotokopi dokumen transaksi, akte notaris, dsb) 2.

Data Kartu Kredit (termasuk yang telah ditutup dalam satu tahun terakhir) No. Nama Bank Penerbit Nomor Kartu Kredit Pagu Kartu Kredit (25)

3.

(26)

(27)

(28)

Ket. (29)

...... dst

Pusdiklat Pajak


86

Demikian Surat Pernyataan Pertambahan/Pengurangan Kekayaan Bersih ini dibuat dan ditandatangani sesuai keadaan yang sebenarnya dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun, berdasarkan kejujuran yang berlandaskan asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Kami bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pernyataan ini.


......................(31)


Pusdiklat Pajak


87

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN PERTAMBAHAN/PENGURANGAN KEKAYAAN BERSIH Angka 1

:

Diisi dengan nama Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak yang menandatangani Surat Pernyataan Pertambahan/Pengurangan Kekayaan Bersih.

Angka 2

:

Diisi dengan NPWP Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak yang menandatangani Surat Pernyataan Pertambahan/Pengurangan Kekayaan Bersih.

Angka 3

:

Diisi dengan pekerjaan/jabatan Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak yang menandatangani Surat Pernyataan Pertambahan/Pengurangan Kekayaan Bersih.

Angka 4

:

Diisi dengan alamat Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak yang menandatangani Surat Pernyataan Pertambahan/Pengurangan Kekayaan Bersih.

Angka 5

:


Angka 6

:


Angka 7

:


Angka 8

:


Angka 9

:


Angka 10

:


Angka 11

:


Angka 12

:


Angka 13

:

Cukup jelas.

Angka 14

:

Diisi dengan namaharta Wajib Pajak yang diperiksa.

Angka 15

:

Diisi dengan letak harta Wajib Pajak yang diperiksa.

Angka 16

:

Diisi dengan jumlah nominal perolehan atau pengurangan harta.

Angka 17

:


Angka 18

:


Angka 19

:

Cukup jelas.

Angka 20

:

Diisi dengan nama dan alamat Pemberi utang.

Angka 21

:

Diisi dengan jumlah nominal utang.

Angka 22

:

Diisi dengan jumlah nominal bunga beserta persentasenya.

Angka 23

:

Diisi dengan jangka waktu pelunasan utang.

Angka 24

:


Angka 25

:

Cukup jelas.

Angka 26

:

Diisi dengan nama bank penerbit kartu kredit.

Angka 27

:

Diisi dengan nomor kartu kredit.

Angka 28

:

Diisi dengan pagu kartu kredit

Angka 29

:


Angka 30

:

Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun Surat Pernyataan Pertambahan/Pengurangan Kekayaan Bersih dibuat.

Angka 31

:

Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak yang menandatangani Surat Pernyataan Pertambahan/Pengurangan Kekayaan Bersih.

Pusdiklat Pajak


88

Lampiran 4 SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN REKENING KORAN, DEPOSITO, TABUNGAN, DAN REKENING LAINNYA Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NPWP : Pekerjaan/Jabatan Alamat

: ................................................... (1) ................................................... (2) : ................................................... (3) : ................................................... (4)

dalam hal ini bertindak selaku: Wajib Pajak Wakil*) dari Wajib Pajak: Nama NPWP : Tempat, tanggal Lahir Nomor KTP/Paspor Pekerjaan Alamat

Kuasa*)

(5)

: ................................................... (6) ................................................... (7) : ................................................... (8) : ................................................... (9) : ................................................... (10) : ................................................... (11)

Sehubungan dengan pemeriksaan pajak berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan nomor … (12) tanggal …(13),dengan ini menyatakan bahwa Wajib Pajak (termasuk keluarga yang masih menjadi tanggungan Wajib Pajak sepenuhnya) hanya mempunyai rekening bank, deposito, tabungan dan sejenisnya (termasuk yang telah ditutup dalam satu masa/tahun pajak yang sedang diperiksa), baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri yaitu: No.

Nama dan Alamat Bank Tempat Rekening Dibuka

Nomor Rekening dan Jenis Rekening

Keterangan

(14)

(15)

(16)

(17)

Demikian Surat Pernyataan Kepemilikan Rekening Koran, Deposito, Tabungan, Dan Rekening Lainnya ini dibuat dan ditandatangani sesuai keadaan yang sebenarnya dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun, berdasarkan kejujuran yang berlandaskan asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Kami bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pernyataan ini.


......................(19)

*) Telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Pusdiklat Pajak


89

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAANKEPEMILIKAN REKENING KORAN BANK, DEPOSITO, TABUNGAN, DAN REKENING LAINNYA Angka 1

:

Diisi dengan nama Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak yang menandatangani Surat Pernyataan Kepemilikan Rekening Koran Bank, Deposito, Tabungan, dan Rekening Lainnya.

Angka 2

:

Diisi dengan NPWP Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak yang menandatangani Surat Pernyataan Kepemilikan Rekening Koran Bank, Deposito, Tabungan, dan Rekening Lainnya.

Angka 3

:

Diisi dengan pekerjaan/jabatan Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak yang menandatangani Surat Pernyataan Kepemilikan Rekening Koran Bank, Deposito, Tabungan, dan Rekening Lainnya.

Angka 4

:


Angka 5

:


Angka 6

:


Angka 7

:


Angka 8

:

Diisi dengan tempat dan tanggal lahir Wajib Pajak yang diperiksa.

Angka 9

:

Diisi dengan nomor KTP/paspor Wajib Pajak yang diperiksa.

Angka 10

:


Angka 11

:


Angka 12

:


Angka 13

:


Angka 14

:

Cukup jelas.

Angka 15

:

Diisi dengan nama bank dan nama negara tempat rekening koran bank, deposito, tabungan, dan rekening lainnya dibuka, termasuk yang telah ditutup dalam masa/tahun pajak yang sedang diperiksa.

Angka 16

:

Diisi dengan nomor dan jenis rekening Wajib Pajak yang diperiksa.

Angka 17

:


Angka 18

:

Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun Surat Pernyataan Kepemilikan Rekening Koran Bank, Deposito, Tabungan, dan Rekening Lainnya dibuat.

Angka 19

:

Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak yang menandatangani Surat Pernyataan Kepemilikan Rekening Koran Bank, Deposito, Tabungan, dan Rekening Lainnya.

Pusdiklat Pajak


90

Lampiran 5 SURAT PERNYATAAN LAPORAN KEUANGAN TIDAK DIAUDIT OLEH AKUNTAN PUBLIK Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NPWP : Pekerjaan/Jabatan Alamat

: ................................................... (1) ................................................... (2) : ................................................... (3) : ................................................... (4)

dalam hal ini bertindak selaku: Wajib Pajak Wakil*) dari Wajib Pajak: Nama NPWP : Alamat

Kuasa*)

(5)

: ................................................... (6) ................................................... (7) : ................................................... (8)

Sehubungan dengan pemeriksaan pajak berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan nomor… (9) tanggal …(10),dengan ini menyatakan bahwa laporan keuangan perusahaan untuk periode yang berakhir pada tanggal ……. (11) tidak diaudit oleh Akuntan Publik. Demikian Surat Pernyataan Laporan Keuangan Tidak Diaudit oleh Akuntan Publik ini dibuat dan ditandatangani sesuai keadaan yang sebenarnyadengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun, berdasarkan kejujuran yang berlandaskan asas Ketuhanan Yang Maha Esa.Kami bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pernyataan ini.


......................(13)

*) Telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Pusdiklat Pajak


91

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN LAPORAN KEUANGANTIDAK DIAUDIT OLEH AKUNTAN PUBLIK Angka 1

:

Diisi dengan nama Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak yang menandatangani Surat Pernyataan Laporan Keuangan Tidak Diaudit oleh Akuntan Publik.

Angka 2

:

Diisi dengan NPWP Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak yang menandatangani Surat Pernyataan Laporan Keuangan Tidak Diaudit oleh Akuntan Publik.

Angka 3

:

Diisi dengan pekerjaan/jabatan Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak yang menandatangani Surat Pernyataan Laporan Keuangan Tidak Diaudit oleh Akuntan Publik.

Angka 4

:


Angka 5

:


Angka 6

:


Angka 7

:


Angka 8

:


Angka 9

:


Angka 10

:


Angka 11

:

Diisi dengan tanggal berakhirnya periode Laporan Keuangan perusahaan.

Angka 12

:

Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun Surat Pernyataan Laporan Keuangan Tidak Diaudit oleh Akuntan Publik dibuat.

Angka 13

:

Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak yang menandatangani Surat Pernyataan Laporan Keuangan Tidak Diaudit oleh Akuntan Publik.

Pusdiklat Pajak


92

METODE DAN TEKNIK PEMERIKSAAN Teknik Audit Berbantuan Komputer Sederhana dengan Microsoft Excel

Pusdiklat Pajak

Bahan Ajar TABK by Githa @DFD 2016

93

A.

MENGGUNAKAN FUNGSI-FUNGSI DALAM MICROSOFT EXCEL ................................... 95 1.

Menggunakan Fungsi-Fungsi Umum ............................................................................... 95

2.

Menggunakan Fungsi-Fungsi Database .......................................................................... 96

3.

Trace Precedents ............................................................................................................. 96

B.

ANALISA DATA ................................................................................................................... 97 1.

Sub Totals ........................................................................................................................ 97

2.

Menguji Duplikasi ............................................................................................................. 98

3.

Fungsi Logika................................................................................................................... 99

4.

Auto Filter ........................................................................................................................ 99

5.

Stratifikasi ...................................................................................................................... 101

6.

Fungsi Waktu (Hari, Bulan, Tanggal) ............................................................................. 102

7.

Menghubungkan Data .................................................................................................... 102

C.

MEMBUAT PIVOT TABLE ............................................................................................. 104 1.

Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Membuat Pivot Table ...................................... 104

2.

Cara Membuat Pivot Table ............................................................................................ 104

3.

Hasil Pivot Table ............................................................................................................ 106

D. CARA MEMBUAT BUKTI PEMINJAMAN DOKUMEN ELEKTRONIK DENGAN CHECKSUM ............................................................................................................................. 108 1.

Instalasi / pemasangan software Checksum Value MD5 ............................................... 108

2.

Menghasilkan Checksum value MD5 ............................................................................. 110

Pusdiklat Pajak


94

A. MENGGUNAKAN FUNGSI-FUNGSI DALAM MICROSOFT EXCEL Sebelum memulai bekerja menggunakan microsoft excel, perlu dipahami bahwa microsoft excel hanyalah sekedar alat bantu dalam pengolahan data. Dan seperti alat bantu lainnya, terdapat kelebihan dan kekurangan untuk alat bantu excel ini. Kelebihan dari microsoft excel salah satunya adalah alat bantu ini banyak digunakan di Indonesia sehingga banyak tutorial ataupun sharing tentang penggunaan microsoft excel yang tersedia di internet maupun bukubuku yang dijual komersil. Sedangkan kelemahan dari microsoft excel, salah satunya adalah jumlah baris yang terbatas. Untuk auditor pemeriksa pajak, penggunaan microsoft excel ini dapat membantu pelaksanaan proses pemeriksaan. Manfaat yang didapatkan adalah pemeriksaan dapat dilakukan dengan cermat, akurat, cepat dan analisa yang memudahkan. 1. Menggunakan Fungsi-Fungsi Umum Sebagai langkah awal Auditor dapat melakukan pemahaman atas data yang akan dianalisis dengan memanfaatkan berbagai fungsi yang ada di dalam MS Excel seperti : COUNT, SUM, MIN, MAX, AVERAGE.

Pusdiklat Pajak


95

2. Menggunakan Fungsi-Fungsi Database Excel juga memiliki fungsi2 database seperti dsum, dcount, dmax, dmin, daverage, dll.

Syntact : DAVERAGE(database,field,criteria) Database berupa range yang akan diambil datanya Field merupakan nama field/kolom yg akan diambil datanya, harus diberi tanda petik 2 (“) Table_Latihan_TABK__dbf[#All] = merupakan nama tabel di worksheet tersebut diatas, bisa berubah2 sesuai saat kita membuat data connection (semua sel mulai dari a1 sampai akhir tabel) Kriteria berupa range yang memiliki nama field yang sama dengan tabel, berisi kriteria yang dibutuhkan 3. Trace Precedents Jika Auditor menerima data dalam format MS Excel yang sudah memiliki berbagai perhitungan di dalamnya, Auditor dapat melakukan pengujian perhitungan melalui FORMULA AUDITING -> TRACE PRECEDENTS gunanya untuk mencari cells-2 yang menjadi parameter dari suatu rumus, untuk menelusuri jika rumus kita error.

Pusdiklat Pajak


96

B. ANALISA DATA 1. Sub Totals Auditor seringkali harus melakukan Rekapitulasi Data berdasarkan kriteria tertentu, yang dapat dilakukan dengan fitur SUB TOTAL dalam MS Excel.

Fitur subtotal bisa dipakai untuk membuat summary dari data, tapi harus menggunakan cara khusus, tidak bisa sekedar copy paste, karena sel2 yang tersembunyi bisa ikut tercopy Caranya : 1. Lakukan fitur subtotal 2. Pilih/block semua sel 3. Tekan tombol F5, maka akan keluar form “Go To” 4. Pilih Special Cellls 5. Pilih Visible cell 6. Copy (menu “home”copy/Ctrl-C) 7. Pilih lokasi lain, lalu “paste values” (homepastepaste values)

Pusdiklat Pajak


97

Catatan:  Untuk melakukan subtotal maka field/kolom yang akan disubtotal harus disort.  Jika yang akan disubtotal masih berupa tabel harus diubah dulu menjadi range (menu “design”convert to range).  Di sebelah kiri terdapat tombol 1,2,3,… yang berguna untuk melihat lebih detil dari subtotal tersebut.  Untuk menghilangkan subtotal, pilih sel didalam subtotal, klik menu “data”subtotal klik “remove all”.

2. Menguji Duplikasi Fitur SUB TOTAL juga dapat digunakan untuk melakukan analisis DUPLICATE.

Pusdiklat Pajak


98

3. Fungsi Logika Untuk memudahkan analisisnya, Auditor dapat menggunakan fitur fungsi logika seperti IF, AND, OR dalam MS Excel.

4. Auto Filter Auditor seringkali harus meneliti data berdasarkan kriteria tertentu (FILTER), yang dapat dilakukan menggunakan fitur AUTO FILTER dalam MS Excel.

Pusdiklat Pajak


99

Dengan

menggunakan

fitur

AUTO

FILTER

Auditor

dapat

memilih

data

yang

akan ditampilkan berdasarkan kriteria yang diinginkan auditor.

a. Tip & Trik  Untuk menfilter text bisa menggunakan wildcard character yaitu •

* kata apa saja (*east finds "Northeast" and "Southeast“)

•

? Single character apa saja (sm?th finds "smith" and "smyth“)

•

~ mencari character *,?, ~ (fy06~? finds "fy06?“)

•

Filter bisa dilakukan lebih dari satu kolom, dimana akan menfilter dengan lebih dalam berdasarkan filter yang telah dilakukan sebelumnya (bukan dari data awal)



Filter bisa digunakan untuk mencari koreksi dengan mencari kata2 tertentu misalnya kata “sewa” untuk PPh 23 dst, disini digunakan filter “contains”



Untuk kolom tanggal , filter bisa digunakan untuk menfilter hari, bulan maupun tahun



Filter juga bisa mencari data yang blank atau kosong

b. Advanced Filter 1. pilih “copy to another place” 2. Pilih range tujuan pada bagian “Copy to” 3. Centang “Unique record only”

4. Ok

Pusdiklat Pajak


100

5. Stratifikasi Auditor dapat melakukan STRATIFIKASI dalam MS Excel dengan fungsi COUNTIF dan SUMIF. Disini kita mencoba untuk melakukan stratifikasi/penggolongan dari AR_Trans.dbf dengan mencari jumlah record dengan Countif dan total amount dengan Sumif untuk class A, B, dan C.

Syntax COUNTIF(range, criteria) The COUNTIF function syntax has the following arguments : •

range Required. Satu atau lebih Cells yang akan di Count, termasuk Angka atau Teks, Array atau References yang terdapat angka di dalamnya. Cell Blank dan Teks murni tidak akan di Count.

•

criteria Required. Sebuah angka/nilai, Rumus/logika, Cell refference, atau teks string yang menunjukkan bahwa nilai cells tersebut akan di count. Contoh Criteria dapat

Pusdiklat Pajak


101

ditunjukkan dengan misal nilai 32 maka ditulis pada criteria dengan , ">32", (alamat cell) B4, "apples", or "32".

Catatan : Dapat juga digunakan karakter bebas seperti tanda tanya (?) dan asterisk (*) pada Criteria. Tanda tanya akan match dengan semua singel karakter dan asterisk match dengan semua sekuen karakter. Jika anda ingin menemukan tanda tanya dan asterisk dalam nilai cell yang sebenarnya maka gunakan tilde (~) sebelum menulis karakter. Criteria adalah case insensitive; contohnya, string "apples" dan string "APPLES" akan menemukan cell yang sama.

6. Fungsi Waktu (Hari, Bulan, Tanggal) Auditor seringkali harus mengambil data berdasarkan kriteria BULAN atau TAHUN tertentu, yang dapat dilakukan dalam MS Excel dengan berbagai fungsi DATE, seperti MONTH dan YEAR.

7. Menghubungkan Data Auditor dapat menghubungkan/merelasikan data untuk memudahkan analisinya dalam MS Excel dengan menggunakan fitur fungsi VLOOKUP.

Pusdiklat Pajak


102

Syntact VLOOKUP(lookup_value, table referensi, col_index_num, range_lookup). 

lookup_value,

Data yang mau dicari pasangannya di table referensi, bisa value atau

nama cells. 

table referensi , Table/range yang menjadi referensi dimana lookup_value akan dicari pasangannya, sebaiknya dibuat absolut (tekan F4)



col_index, kolom berapa di tabel referensi yang akan dicari, baris pertama=1, baris kedua=2



range_lookup, diisi

TRUE jika kita akan mencari angka yang mendekati atau diisi

FALSE jika kita ingin mencari angka yang persis sama. 

Penting, diisi TRUE maka tabel referensi harus disortir ascending pada kolom yang dicari, tapi jika False tidak perlu disortir

Pusdiklat Pajak


103

C. MEMBUAT PIVOT TABLE Pivot Table merupakan sebuah tools pada aplikasi microsoft excel yang digunakan untuk meringkas, menganalisis, serta mengeksplorasi data untuk disajikan menjadi sebuah laporan dalam bentuk tabel-tabel. Fungsi pivot table ini adalah bertujuan agar sebuah data dapat disajikan secara ringkas berdasarkan parameter-parameter yang diberikan sesuai dengan kebutuhan data. Dengan menggunakan pivot table diharapkan mempercepat analisa suatu data untuk mengambil suatu keputusan. 1. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Membuat Pivot Table 

Setiap data yang akan dilakukan pivot table harus berisi header, hal ini akan menyebabkan jika terdapat salah satu header dalam rentang sel /array yang dipilih tidak berisi judul, maka pembuatan pivot table tidak dapat dilakukan.



Pivot table akan mengambil baris paling atas sebagai field yang akan digunakan untuk report.



Kolom yang tersembunyi / hide akan tetap muncul pada field di pivot table field list.



Baris yang tersembunyi akan tetap dihitung nilainya jika terdapat di dalam array yang dipilih sebagai sumber data.



Pemilihan jenis data (value field settings) akan berpengaruh pada hasil nilai yang akan ditampilkan.

2. Cara Membuat Pivot Table Buka Tab menu INSERT lalu pilih Pivot Table pada menu ribbon yang ada, lalu akan tampil jendela baru untuk memilih data yang akan diolah.

Untuk dapat membuat sebuah pivot table, terdapat data yang dapat dianalisa yang berbentuk database. Data yang berbentuk database berarti tidak terdapat cell dalam data yang tidak mempunyai nilai yang tidak relevan atau valid terhadap data secara keseluruhan. Seperti contoh data dalam gambar di bawah ini.

Pusdiklat Pajak


104

Contoh data diatas terdiri dari lokasi, nama customer, kode barang, jumlah, harga jual, dan total penjualan pada kolom A sampai kolom G. Dari data-data tersebut akan disajikan jumlah dan total penjualan berdasarkan kode barang (kolom C) dengan menggunakan tools pivot table. Langkah-langkah dalam membuat pivot table : 

Dari menu insert pilih PivotTable pada kelompok table (disitu terdapat dua pilihan yaitu pivot table dan pivot chart), pilih saja pada pivot table kemudian akan muncul form create pivot table.



Pada select a table or range silahkan blok data yang akan dilakukan pivot table (pada contoh simulasi ini adalah array A2:G14 yang dipilih).



Kemudian pilih lokasi hasil pivot table akan ditempatkan pada choose where you want the PivotTable report to be place. Disini terdapat 2 pilihan yaitu :

Pusdiklat Pajak


105

1. New worksheet apabila ingin menempatkan hasil pivot table pada worksheet baru yang masih kosong . 2. Existing worksheet apabila ingin hasil Pivot Table pada sheet yang sama dengan data yang akan di Pivot Table dengan memilih sel yang akan ditempatkan. Jika pemilihan data dan penempatan data sudah dilakukan, lalu tekan tombol ok untuk membuat dan memilih penyajian data pada pivotTable field list. 3. Hasil Pivot Table Pada form PivotTable field list ini, dapat memilih field-field atau item-item yang akan dipilih untuk disajikan dalam bentuk table.

Contoh pemilihan datanya dapat dilihat pada tampilan gambar dibawah ini.

Pusdiklat Pajak


106

Cara untuk memilih field /data yang akan digunakan adalah dengan mencentang field-field yang terdapat pada choose fields to add to report. Field berdasarkan data yang akan dicari ditempatkan pada report filter / row labels / column labels sedangkan field yang akan dicari nilainya ditempatkan pada values.

Field-field pada data yang akan dicari dalam microsoft excel bisa dipindahkan sesuai dengan keinginan data pivot table disajikan: 

Report filter jika penyajian data terdapat filter.



Row labels jika penyajian data dalam bentuk baris (seperti pada contoh diatas).



Column labels jika penyajian data dalam bentuk kolom.

Selain memilih salah satu cara penyajian diatas, apabila ketentuan penyajian data lebih dari satu kriteria, bisa memadukan penggunaannya. Sedangkan pada values (field yang akan dicari nilainya) terdapat beberapa pilihan nilai yang akan disajikan. Secara default biasanya pencarian nilai ini adalah sum (berdasarkan jumlah nilai). Apabila ingin mencari nilai berdasarkan bentuk lainnya (jumlah sel, nilai rata-rata dan sebagainya) silahkan diganti dengan cara klik pada (sum of jumlah) lalu pilih value field settings kemudian pilih pada pilihan yang diinginkan.

Dengan menggunakan tools pivot table pada excel, bisa meringkas penyajian suatu data untuk mempermudah dalam melihat serta melakukan analisa terhadap suatu data dalam pemeriksaan

Pusdiklat Pajak


107

D. CARA MEMBUAT BUKTI PEMINJAMAN DOKUMEN ELEKTRONIK DENGAN CHECKSUM Peminjaman dan pengembalian dokumen yang telah ada dalam lampiran peraturan tersebut. Termasuk juga dokumen elektronik. Untuk memberikan keyakinan atas integritas data elektronik serta keutuhan dan keaslian data karena perpindahan media penyimpanan data pada saat transmisi untuk peminjaman data elektronik oleh pemeriksa, dapat digunakan software yang menghasilkan nilai checksum dengan kriptografi MD5. Nilai checksum atau hash yang dihasilkan, menjadi informasi yang dituangkan dalam bukti peminjaman dan pengembalian dokumen. Apabila pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan, yang membahas temuan pemeriksaan yang didasarkan pada dokumen elektronik, pemeriksa dapat membuktikan bahwa dokumen elektronik yang menjadi sumber temuan adalah sesuai / sama dengan keadaan pada saat data dipinjam dari wajib pajak tersebut. Langkah-langkah dalam mencari nilai checksum adalah sebagai berikut : 1. Instalasi / pemasangan software Checksum Value MD5 a. Gunakan teknik googling untu mendapatkan aplikasi Untuk mendapatkan software checksum value dengan kata kunci “software checksum value MD5 free license”. Dalam kesempatan ini penulis akan menggunakan software berupa WinMD5Free v1.20 yang dapat diunduh pada situs http://www.winmd5.com (lisensi bebas). Komputer yang digunakan dapat menggunakan sistem operasi Windows 95 hingga Windows 7. Di situs tersebut juga dijelaskan mengenai penggunaan aplikasi yang dinyatakan bebas. b. Lakukan unduhan dengan mencari link yang tersedia. Unduhan akan berbentuk file kompresi, sehingga harus diekstrak terlebih dahulu untuk dapat dijalankan. Ekstraksi file akan menghasilkan software aplikasi dengan nama “WinMD5.exe”, sehingga dapat langsung diseksekusi. Setelah ekstraksi, jangan lupa folder yang digunakan untuk menyimpan aplikasi tersebut. Setelah aplikasi dijalankan, maka layar monitor akan muncul sebuah aplikasi dengan interface/tampilan seperti gambar di bawah ini.

Pusdiklat Pajak


108

Pusdiklat Pajak


109

2. Menghasilkan Checksum value MD5 Setelah aplikasi dijalankan, langkah selanjutnya adalah : a. Menentukan dokumen elektronik sumber yang akan dicari Checksum value nya. b. Klik kiri pada tombol Browse di tampilan aplikasi maka akan terbuka jendela explorer untuk memilih dokumen elektronik dimaksud. Lalu arahkan pada dokumen yang diinginkan dan klik Open. Dan tampilan akan menjadi seperti gambar di bawah ini.

Nilai “Current file MD5 checksum value” akan terisi secara otomatis.

c. Simpan nilai checksum MD5 data sumber Sorot nilai checksum yang telah terbentuk tadi kemudian copy nilai tersebut, lalu di paste ke dalam kotak nilai “Original file MD5 checksum value”. Dan tampilan aplikasi menjadi seperti di bawah ini.

Pusdiklat Pajak


110

d. Menguji data hasil transmisi / penggandaan Setelah menyimpan nilai checksum MD5 dokumen sumber, maka kita akan menguji data hasil transmisi/penggandaan yang selanjutnya akan digunakan oleh pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan. Caranya sama dengan menentukan langkah awal, hanya kali ini dokumen yang dipilih adalah dokumen hasil transmisi/penggandaan. Klik tombol Browse dan arahkan pada file yang dimaksud. Dan langkah ini juga akan menghasilkan nilai “Current file MD5 checksum value” secara otomatis.

Pusdiklat Pajak


111

e. Verifikasi data sumber dengan data hasil transmisi/penggandaan Klik tombol Verify pada tampilan aplikasi. Jika nilai checksum antara data sumber dengan data hasil transmisi/ penggandaan, maka akan muncul kotak dialog baru dengan keterangan “Matched”.

f. Contoh transmisi data yang terjadi error Langkah –langkah sebelumnya, sudah dinyatakan selesai untuk menghasilkan nilai checksum MD5 dengan kesimpulan tidak terjadi error. Berikut akan dibahas apabila terjadi error saat transmisi/penggandaan data. 

Misalkan data sumber yang dipinjam dengan ditransmisikan atau digandakan menggunakan medium penyimpanan data yang berbeda, lalu dimanipulasi datanya, dengan hanya melakukan langkah sederhana, maka pasti akan menghasilkan nilai checksum MD5 yang berbeda.



Salah satu contoh langkah sederhana dalam manipulasi data adalah dengan menyimpan ulang file tersebut, tanpa merubah isi maupun tampilan data hasil transmisi / penggandaan. Atau coba mengisikan nilai pada data sumber dengan satu karakter bebas, misalnya spasi yang secara visual tidak terlihat pada data spreadsheet, maka tetap akan menghasilkan cheksum value yang berbeda.



Pastikan dokumen yang akan dimanipulasi dalam keadaan terrtutup dan lakukan langkah menguji data sumber dengan data hasil transmisi/penggandaan seperti dijelaskan dalam huruf c.

Pusdiklat Pajak


112

 Lalu

kita

uji

seperti

langkah

verifikasi

data

sumber

dengan

data

hasil

transmisi/penggandaan seperti pada huruf d.  Hasilnya adalah kotak dialog yang menghasilkan data “NOT MATCHED”. Sehingga data hasil transmisi/penggandaan tersebut tidak lagi utuh atau asli sesuai dengan data sumber.

g. Menuangkan informasi checksum MD5 pada formulir Bukti Peminjaman dan Pengembalian dokumen Langkah selanjutnya, apabila nilai checksum MD5 dokumen sumber sama dengan dokumen hasil transmisi/ pengandaan, maka informasi checksum MD5 kita tambahkan dalam mencatat dokumen elektronik yang dipinjamkan oleh wajib pajak seperti tampak dalam gambar di bawah ini.

Pusdiklat Pajak


113

Pusdiklat Pajak


114

BAHAN AJAR METODE, TEKNIK, DAN PROSEDUR PEMERIKSAAN

Recommend Documents