BAB XLI KOMISI PENYIARAN INFORMASI DAERAH Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 770 Susunan Organisasi Sekretariat KPID Provinsi Banten, terdiri dari : a. Kepala Sekretariat; b. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian; c. Sub Bagian Program dan Evaluasi; d. Sub Bagian Hukum dan Perijinan; e. Sub Bagian Kelembagaan dan Isi Siaran.
- 909 -
Bagian Kedua Kepala Sekretariat Pasal 771 (1) Kepala Sekretariat KPID Provinsi Banten sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 770 huruf a, mempunyai
tugas memimpin, membina,
mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Sekretariat KPID Provinsi Banten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekretariat KPID Provinsi Banten mempunyai fungsi sebagai berikut: a. perumusan rencana operasional Sekretariat KPID Provinsi Banten; b. pelaksanaan pengelolaan administrasi ketatausahaan, keuangan, dan dokumentasi; c. perumusan rencana fasilitasi pengadaan tenaga ahli dan asisten ahli yang diperlukan demi membantu kelancaran kerja KPID, rencana program fasilitasi; d. pelaksanaan fasilitasi administrasi yang berkaitan dengan tugas pokok KPID bidang hukum dan perizinan, bidang kelembagaan isi siaran dan infrastruktur KPID Banten; e. perumusan rencana program fasilitasi administrasi umum, kerumah tanggaan dan perjalanan dinas; f. pelaksanaan rencana fasilitasi kerjasama dengan unsur mitra kerja KPID; g. penyelenggaraan fasilitasi penyiapan program KPID, memberikan pelayanan teknis KPID; h. pelaksanaan laporan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sekretariat KPID Provinsi Banten mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merumuskan rencana operasional Sekretariat KPID Provinsi Banten; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peratutan yang beterkak dan prosedur yang berlaku; c. memantau atau mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. merumuskan pengelolaan administrasi ketatausahaan, keuangan, dan dokumentasi; - 910 -
e. merumuskan rencana fasilitasi pengadaan tenaga ahli dan asisten ahli yang diperlukan demi membantu kelancaran kerja KPID, rencana program fasilitasi; f. merumuskan fasilitasi administrasi yang berkaitan dengan tugas pokok KPID bidang hukum dan perizinan, bidang kelembagaan isi siaran dan infrastruktur KPIDBanten; g. merumuskan
rencana
program
fasilitasi
administrasi
umum,
kerumah tanggaan dan perjalanan dinas; h. merumuskan rencana fasilitasi kerjasama dengan unsur mitra kerja KPID; i. merumuskan penyelenggaraan fasilitasi penyiapan program KPID, memberikan pelayanan teknis KPID; j. membuat laporan dan evaluasi tugas, sesuai dengan fungsinya; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tulisan. Paragraf 1 Kepala Sub Bagian Umum Keuangan dan Kepegawaian Pasal 772 (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 770 huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris
dalam
melaksanakan
penyiapan
administrasi
surat
menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset Sekretariat KPID Provinsi Banten. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. melaksanakan
administrasi
ketatausahaan
dan
kepegawaian
Sekretariat KPID Provinsi Banten; e. melaksanakan urusan rumah tangga Sekretariat KPID Provinsi Banten; - 911 -
f.
melaksanakan pengelolaan dan pelaporan akutansi keuangan Sekretariat KPID Provinsi Banten;
g. menyusun
rencana
anggaran
kas
kegiatan
di
lingkungan
Sekretariat KPID Provinsi Banten; h. menyiapkan data, perhitungan anggaran dan belanja Sekretariat KPID Provinsi Banten; i.
mengoreksi konsep pembayaran dan pengeluaran anggaran belanja sekretariat KPID dari sumber APBD maupun APBN;
j.
melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
k. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang
dan
pengelolaan inventaris barang dan aset Sekretariat KPID Provinsi Banten; l.
melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup Sekretariat KPID Provinsi Banten;
m. melaksanakan fungsi kehumasan; n. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 2 Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi Pasal 773 (1) Kepala Sub Program dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 770 huruf c, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan
menyiapkan
perumusan
program
dan
kegiatan,
evaluasi dan pelaporanSekretariat KPID Provinsi Banten. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi dan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bagian Program dan Evaluasi; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. mengoordinasikan penyusunan konsep Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat KPID Provinsi Banten;
- 912 -
e. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja (Renja) Sekretariat KPID Provinsi Banten; f. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja Sekretariat KPID Provinsi Banten; g. mengoordinasikan
penyusunan
rencana
anggaran
belanja
Sekretariat KPID yang bersumber dari APBD maupun APBN; h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Sekretariat KPID Provinsi Banten; i. melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari Pemerintah pusat untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota; j. melaksanakan pengelolaan data dan informasi Sekretariat KPID Provinsi Banten; k. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 3 Kepala Sub Bagian Hukum dan Perizinan Pasal 774 (1) Kepala Sub Hukum dan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 770 huruf d, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan peraturan hukum dan perizinan penyiaran Sekretariat KPID Provinsi Banten. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Hukum dan Perizinan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan operasional Sub Bagian Hukum dan Perizinan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun rencana proses verifikasi administrasi permohonan izin menyelenggaraan penyiaran (IPP) radio dan televisi, proses rencana verifikasi faktual IPP jasa penyiaran radio dan televisi dan proses evaluasi dengar pendapat (EDP) permohonan izin IPP jasa penyiaran radio dan televisi; - 913 -
e. menyusun rencana program penyusunan peraturan peraturan dan perundang undangan di bidang hukum dan perizinan penyiaran; f.
menyusun rencana perumusan, mengolah kebijakan teknis serta pemberian dukungan pelaksanaan hukum di bidang perizinan penyiaran;
g. menyusun
rencana
program
pelaksanaan
kajian
teknologi
penyiaran; h. menyusun
rencana
fasilitasi
pengusulan
izin
alokasi
dan
penggunaan spektrum frekwensi radio; i.
menyusun rencana monitoring, evaluasi dan pelaporan lembaga penyiran radio dan televisi dalam proses perizinan penyiran;
j.
menyusun rencana program fasilitasi dan koordinasai dengan komisioner KPID banten dalam bidang hukum dan perizinan;
k. menyusun rencana program sosalisasi, workshop bidang hukum dan perizinan penyiaran dengan jasa penyiaran radio dan televisi; l.
membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya;
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan mapun tertulis. Paragraf 4 Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Isi Siaran Pasal 775 (1) Kepala Sub Kelembagaan dan Isi Siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 770 huruf e, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam
melaksanakan
penyiapan
penyusunan
penyelenggaraan
kelembagaan dan isi siaran Sekretariat KPID Provinsi Banten. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Kelembagaan dan Isi Siaran mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bagian Kelembagaan dan Isi Siaran; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaskanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun rencana dan merumuskan kebijakan tekhnis di bidang kelembagaan dan penyusunan rencana peraturan KPID; - 914 -
e. menyusun rencana perumusan dan pengolahan kebijakan teknis pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, hubungan dengan masyarakat
dan
antar
lembaga,
pemberdayaan
masyarakat,
pengaduan dan fasilitas monitoring penyiaran; f.
menyusun rencana program fasilitasi monitoring isi siaran radio dan
televisi,
penyusunan
rencana
pedoman
peraturan
dan
perundang-undangan, perilaku penyiaran dan standar program siaran; g. menyusun rencana program kegiatan dalam fasilitasi pelaksanaan program KPID; h. penyusunan rencana monitoring evaluasi dan laporan dalam pelaksanaan isi siaran jasa penyiaran radio dan televisi; i.
menyusun rencana program pameran potensi penyiaran tingkat Provinsi Banten;
j.
menyusun rencana program rapat kerja daerah ( rakerda ) KPID;
k. menyusun rencana penganugrahan lembaga penyiaran radio dan televisi; l.
menyusun rencana program teknis dan lembaga penyiaran radio dan televisi;
m. menyusun rencana program monitoring evaluasi dan analisa dan isi siaran; n. menyusun rencana program FGD evaluasi dan analisa isi siaran; o. menyusun rencana program workshop operator isi siaran; p. menyusun rencana program isi siaran, sosialisasi pedoman perilaku penyiaran dan standar program isi siaran (P3SPS) dan sosialisasi literasi media, q. menyusun rencana program sosialisasi pedoman siaran kampanye, pemantauan siaran pilkada MOU KPID; r.
menyusun rencana program PANWASLU Kabupaten dan KPU Kota;
s. menyusun rencana program iklan layanan masyarakat di media cetak dan elektronik; t.
menyusun rencana program sarana pengaduan isi siaran (sms gateaway);
u. membuat laporan dan evaluasi pelaksanan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; v. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tulisan.
- 915 -
