BAGIAN I PERSYARATAAN UMUM

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT PEKERJAAN PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB), RKB, PERPUSTAKAAN DAN RUANG LABORATORIUM SD/SMP/SMA NEGRI / SWASTA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN TAHUN ANGGARAN 2012

BAGIAN – I PERSYARATAAN UMUM I.

UMUM

1.

Kontraktor Pelaksana diwajibkan mempelajari dengan seksama seluruh gambar kerja serta uraian pekerjaan dan persyaratan teknis seperti yang akan diuraikan dalam buku ini. Apabila terdapat ketidak jelasan, perbedaan-perbedaan dan/atau kesimpang siuran informasi dalam pelaksana, Kontraktor Pelaksana di wajibkan mengadakan pertemuan dengan Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi untuk mendapatkan kejelasan pelaksanaan. Yang dimaksud dengan Konsultan Pengawas / Supervisi adalah Konsultan Pendamping Perpustakaan SD/SMP Negri / Swasta dana APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah dilokasi sekolah dan kabupaten/kota tempat sekolah berada.

2.

3.

II. LINGKUP PEKERJAAN 1. Perkerjaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan yang dinyatakan dalam buku uraian pekerjaan dan persyaratan pelaksana teknis yang disebut Spesifikasi Teknis. 2. Kontraktor Pelaksana harus menyediakan tenaga kerja , Koordinator Pelaksana di lapangan, bahan-bahan peralatan berikut alat Bantu lainnya. 3. Kontraktor Pelaksana harus melakukan pengamanan pelaksanaan , pengawasan dan pemelihara terhadap bahan-bahan ,alat-alat kerja maupun hasil pekerjaan selama masa pelaksanaan berlangsung sehingga seluruh pekerjaan selesai dengan sempurna. 4. Pekerjaan pembongkaran, pembersihan dan pengamanan sebelum dan sesudah pelaksanaan pembangunan . 5. Pekerjaan struktur, antara lain pekerjaan pondasi ,kolom utama, kolom praktis, sloof, ring balok, pasangan batu bata, plesteran dan lain-lain. 6. Pekerjaan arsitektur 7. Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal. 8. Pekerjaaan halaman, landscape / taman. III. JANGKA WAKTU PELAKASANAAN Palaksana pekerjaan disesuaikan dengan jangka waktu yang diterapkan dalam Surat Perjanjian kerjasama (SPKS). IV. WAKTU PENYERAHAN 1 . Penyerahan pertama dapat dilaksanakan setelah Kontraktor Pelaksana memenuhi semua pekerjaan yang harus dilaksanakan termasuk perubahan dan pekerjaan tambah lainnya (Revisi Pekerjaan),

1

dan dilakukan pemeriksa hasil pekerjaan oleh Konsultan Pengawas / Supervisi dan pemimpin pelaksana kegiatan : yang dituangkan dalam berita acara penyerahan pertama. 2. Penyerahan kedua dilakukan setelah Kontraktor Pelaksana selesai menjalani masa pemelihara dan dilakukan pemeriksaan kedua yang dituangkan dalam berita acara penyerahan kedua. 3. Syarat-syarat penyerahan Pertama dan Kedua akan diatur oleh pihak Dinas terkait. V. MASA PEMELIHARAAN 1. Setelah selesai serah terima pertama dilakukan, Kontraktor Pelaksana diwajibkan untuk melakukan pemeliharaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal serah terima pertama. 2. Selama masa pemeliharaan, jika masih ada yang belum sempurna atau masih terdapat kerusakankerusakan/kekurangan-kekurangan lainnya dalam bangunan, hal tersebut harus segara diperbaiki oleh Kontraktor Pelaksana dengan baik dan disetujui oleh Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi. 3. Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi dapat menerima penyerahan bangunan bila seluruh pekerjaan telah baik dan sempurna, juga lokasi tempat kerja dalam keadaan bersih dan rapi. 4. Khusus pemeriksaan atap , bila dirasakan perlu oleh Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi dapat dilakukan diwaktu hujan. VI. PEKERJAAN TAMBAH KURANG / REVISI PEKERJAAAN 1. Penyimpangan-penyimpangan dan perubahan-perubahan yang merupakan penambah atau perngurangan pekerjaan (revisi pekerjaan), hanya dapat dilaksanakan apabila diperiksa oleh Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi dan mendapat persetujuan tertulis Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan. 2. Perhitungan penambahan atau pengurangan pekerjaan (revisi pekerjaan) yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana Rehabilitas Gedung dan Pengadaan Sarana Sekolah harus disetujui oleh kedua belah pihak, bila tidak tercantum dalam Analisa satuan pekerjaan. 3. Adanya pekerjaan tambah kurang (revisi pekerjaan),tidak dapat dipakai Kontraktor Pelaksana sebagai alasan untuk merubah waktu penyelesaian pekerjaan , kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Pemimpin Kegiatan. 4. Untuk pekerjaan tersebut diatas, dituangkan dalam berita acara Revisi Pekerjaan. VII. PIHAK KETIGA 1. Kontraktor Pelaksana tidak dapat mensub kontrakkan pekerjaan kepada pihak ketiga. 2. Jika ternyata Kontraktor Pelaksana yang terbentuk telah menyerahan pekerjaan kepada pihak ketiga, maka Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi.memberikan peringatan tertulis kepada Kontraktor Pelaksana 3. Kontraktor Pelaksana harus mengembalikan keadaan seperti semula sehingga sesuai dengan isi SPKS. VII. GAMBAR KERJA Apabila terdapat ketidak jelasan, perbedaan dan ketidak sesuaian diantara tiap gambar kerja, Kontraktor Pelaksana diwajibkan untuk berdiskusi dengan Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi. Selambat-selambatnya dalam kurung 3 (tiga) hari secara tertulis, mengadakan pertemuan-pertemuan dengan Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi untuk mendapat keputusan gambar mana yang akan dijadikan pegangan. Hal tersebut diatas tidak dapat dijadikan alasan oleh Kontraktor Pelaksana untuk memperpanjang waktu pelaksanaan.

2

IX. AS BUILT DRAWING 1. As built drawing adalah gambar akhir pelaksanaan yang didasarkan dari gambar rencana semula yang telah disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dilokasi pekerjaan selama pelaksanaan pekerjaan. 2. Sebagai dasar pembuatan As built drawing adalah gambar perubahan yang telah disetujui dan digunakan untuk pembuatan berita acara revisi pekerjaan. 3. As built drawing harus dapat menjelaskan seluruh perubahan yang dilakukan selama pelaksanaan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dimasa yang akan datang. 4. As built drawing diserahkan kepada pemimpin pelaksana kegiatan pada saat serah terima ke I. X. UKURAN 1. Pada dasarnya semua ukuran utama yang tertera didalam gambar kerja dan gambar pelengkap meliputi: a. As-as d. Luar-luar b.As-luar e.Dalam-dalam c. As-dalam f. Luar- dalam 2. Ukuran-ukuran yang tertera didalam gambar adalah ukuran jadi/terpasang. 3. Kontraktor Pelaksana tidak dibenarkan merubah atau mengganti ukuran-ukuran yang tercantum didalam dokumen gambar tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi. XI RENCANA KERJA 1. Koodinator pelaksana diwajibkan membuat rencana waktu pelaksana (time schedule) dibantu oleh konsultan lapangan dan berkewajiban melaksanakan rencana tersebut, penyimpang dari rencana kerja yang diterapkan hanya diperkenankan atas persetujuan Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi. 2. Setiap memasuki tahapan pekerjaan maka Kontraktor Pelaksana harus melapor kepada Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi untuk mendapatkan persetujuan (Berita Acara Pemeriksaan) agar dapat melanjutkan ketahap pekerjaan berikutnya XI. PEMOTRETAN / DOKUMENTASI PHOTO 1. Kontraktor pelaksana diwajibkan membuat pemotretan / dokumentasi photo atas kemajuan pelaksanaan pekejaan, waktu dan pemotretan dilakukan di tempat yang ditunjuk oleh Pemimpin Pelaksana Kegiatan Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi. 2. Kontraktor pelaksana wajib membuat catatan dari tiap-tiap pemotretan yang diambil dan dicetak dalam ukuran post card rangkap 3 , kemudian hasil cetak pemotretan tersebut ditempelkan dalam kertas A4 diberi keterangan untuk diserah kepada Pemimpin Pelaksana Kegiatan Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi. XII. LAPORAN HASIL PEKERJAAN 1. Kontraktor pelaksana diwajibkan membuat laporan kemajuan pekerjaan / progress untuk setiap minggunya dan laporan harian pekerja (absensi pekerja) menurut golongan dan upahnya. 2. Kontraktor Pelaksana harus membuat laporan mingguan mengenai kemajuan pekerjaan, ditandatangani Kontraktor Pelaksana dan diketahui oleh Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi dan disetujui oleh PPTK dan diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Petunjuk, perintah / peringatan yang dibuat dalam laporan tersebut harus ditaati Kontraktor Pelaksana.

3

XIV. BAHAN-BAHAN DAN CONTOH BAHAN 1. Semua bahan/material yang digunakan / dimasukkan kedalam lokasi pekerjaan,harus mendapat persetujuan dari Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi / Kontraktor Pelaksana wajib memberikan contoh bahan / material kepada Konsultan Pengawas/Supervisi untuk mendapat persetujuan material . Waktu penyerah contoh bahan adalah 1 (satu ) minggu sebelum jadwal pelaksanaan. 2. Contoh material yang telah disetujui menjadi patokan mutu / kualitas bahan yang akan di gunakan . Contoh / Sample bahan telah disetujui harus selalu berada di lapangan dan ditempatkan yang aman dan mudah dilihat di dalam Direksi Keet. 3. Tanpa terkecuali Kontraktor Pelaksana dilarang memasukkan bahan dan material apapun ke lokasi pekerjaan tanpa persetujuan dari Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi. 4. Jika ada bahan-bahan atau material yang di tolak oleh Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi, Kontraktor Pelaksana diwajibkan untuk memindahkan / mengeluarkan dari lokasi pekerjaan selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah surat penolakan dikeluarkan oleh Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi. Bila ternyata bahan / material yang ditolak masih digunakan oleh Kontraktor Pelaksana, Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi , Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berhak memerintahkan pembongkaran dan diganti dengan bahan lain yang bermutu baik , sesuai dengan kriteria / bahan yang telah disetujui . Segala kerugian akibat tindakan tersebut , menjadi tanggung jawab Kontraktor Pelaksana. 5. Kontraktor Pelaksana harus mengusahakan sendiri langkah-langkah untuk melindungi bahanbahan dari cuaca sesuai dengan pengarahan dari Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi sehingga mutunya tidak kurang pengaruh cuaca . 6. Apabila terdapat kerusakan material / bahan akibat perlindungan material / bahan terhadap cuaca yang dilakukan Kontraktor Pelaksana tidak memadai atau Kontraktor Pelaksana tidak memperhatikan masalah perlindungan material / bahan terhadap cuaca ,maka material / bahan tersebut harus dikeluarkan dari lokasi dalam waktu 2x 24 jam dam tidak boleh digunakan lagi. 7. Bahan-bahan sebelum digunakan harus diperiksa dahulu oleh Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi apakah telah memenuhi syarat / mutu bahan yang telah ditetapkan terbebas dari cacat bahan dan sesuai dengan bahan atau syarat yang ditetapkan. 8. Apabila terdapat perselisihan paham atas mutu dan jenis bahan, Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi berhak mengirim bahan – bahan tersebut ke Balai Penelitian Bahan Bangunan untuk mendapatkan kebenaran mutu atau kualitas bahan yang dimaksud.

XV. KESELAMATAN, KEAMANAN DAN KEBERSIHAN KERJA 1. Kontraktor Pelaksana harus bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan pekerja, kebersihan selama bangunan belum diserahkan. 2. Kontraktor Pelaksana wajib menyediakan semua perlengkapan / peralatan P3K, bagi keselamatan pekerja, bila terjadi sesuatu / kecelakaan sewaktu melaksanakan pekerjaan , Kontraktor Pelaksana harus segera mengambil tindakkan secepatnya, Kontraktor Pelaksana harus memenuhi peraturan Pemerintah dan Hukum perburuhan yang berlaku di Indonesia.

XVI. GUDANG BAHAN / MATERIAL 1. Kontraktor Pelaksana harus membuat gedung tempat penyimpang bahan / material bangunan dan peralatan kerja yang aman dan terjamin serta terlindungi dari benturan-benturan dan cuaca. 2. Lokasi dan tempat / penempatan dari gudang harus atas persetujuandan mendapat izin dari Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi. 3. Bangunan-banguna yang tidak termasuk dalam pekerjaan (gedung dan lain-lain) harus sudah bersih dari halaman proyek atau selambat-lambat saat serah terima dilaksanakan.

4

XVII. PENANGGUNG JAWAB LAPANGAN 1. Kontraktor Pelaksana harus menempatkan Kordinator pelaksana selalu ada dilokasi selama pekerjaan. 2. Kordinator pelaksana / wakil Kontraktor Pelaksana harus mematuhi semua petunjuk / instruksi yang di berikan oleh Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi dan melakukan kewajiban administrasi (pembuatan laporan-laporan yang ditentukan).

5

BAGIAN – II PERSYARATAN TEKNIS

I. PERSYARATAN PEKERJAAN 1. Kontraktor Pelaksana wajib melaksanakan semua pekerjaan dengan mengikut petunjuk dan syarat pekerjaan, persyaratan pemakaian bahan bangunan yang dipergunakan sesuai dengan uraian pekerjaan dan persyaratan pelaksanaan teknis dan / atau petunjuk yang di berikan oleh Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi. 2. Sebelum melaksanakan setiap pekerjaan di lapangan, Kontraktor Pelaksana wajib memperhatikan dan melakukan koordinasi kerja dengan Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi. 3. Sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan Kontraktor Pelaksana diwajibkan meneliti bangunan dan melakukan pengukuran kondisi di lapangan yang dipandu oleh konsultan lapangan. II. PELAKSANAAN PEKERJAAN 1. Setiap bagian dari pekerjaan Kontraktor Pelaksana Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Sekolah harus mendapat persetujuan dan pemeriksaan dari Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi terlebih dahulu sebelum meneruskan tahap selanjutnya. 2. Semua pekerjaan yang sudah selesai terpasang. Apabila perlu harus dilindungi dari kemungkinan catat yang disebabkan oleh pekerjaan lain. 3. Kontraktor Pelaksana tidak dapat mengklaim sebagai pekerjaan tambah apabila dilapangan terjadi : a. Kerusakan suatu pekerjaan akibat keteledoran / kelalaian Kontraktor Pelaksana setelah mendapat pengarahan dari Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi , maka Kontraktor Pelaksana harus memperbaiki sesuai dengan keadaan semula. b. Memperbaiki suatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan persyaratan yan berlaku atau instruksi dari Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi.

III. PEKERJAAN PEMBONGKARAN DAN PERBAIKAN KEMBALI 1. Apabila dalam pelaksana pekerjaaan harus dilaksanakan pembongkaran untuk pekerjaan lain , maka Kontraktor Pelaksana diwajibkan memperbaiki kembali atau menyelesaikan pekerjaan tersebut sebaik mungkin tanpa mengganggu bangunan atau sistem yang sudah ada. 2. Kontraktor Pelaksana diwajibkan melaporkan kepada Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi sebelum melakukan pembongkaran / pemindahan segela sesuatu yang ada dilapangan.

IV. SARANA TAPAK / KERJA 1. Penyediaan sarana bekerja / sarana tapak harus disediakan Kontraktor Pelaksana atas biaya sendiri, tanpa biaya tambahan. 2. Air kerja yang disediakan harus bersih, bebas dari bau , lumpur, minyak dan bahan kimia lainnya yang merusak dan merusak dan mengurangi mutu pekerjaan. Penyediaan air harus sesuai dengan petunjuk dan persetujuan Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi. 3. Apabila dibutuhkan listrik untuk bekerja, maka pergadaan listrik tersebut harus disediakan Kontraktor Pelaksana atas biaya Kontraktor.

6

4. Kontraktor Pelaksana wajib membuat drainase / saluran tapak sementara harus pembuangan air yang ada. Pembuatan saluran sementara harus sesuai dengan pertujuk / persetujuan Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi.

V. PEKERJAAN BONGKARAN / PEMBERSIH SEBELUM PELAKSANAAN 1

2

Pekerjaan pembersihan dan pembongkaran sebelum pelaksanaan mencakup pembongkaran / pembersihan terhadap segala hal dinyatakan oleh Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi tidak digunakan lagi, maupun yang dapat memngganggu kelancaran pelaksanaan. Hasil bongkaran / pembersihan harus dikeluarkan / dipindahkan keluar dari lokasi pekerjaan atau disimpan sesuai dengan petunjuk Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi.

VI. PENGUKURAN, PEMATOKAN DAN PENENTUKAN PEIL 1. Pengukuran rencana “ PERLETAKAN “ bangunan harus dilakukan dengan teliti,dengan menggunakan alat bantu yang sesuai. 2. Pembuatan ukuran – ukuran titik referensi dan papan patok ukur / bouwplank harus dibuat dari kayu yang cukup kuat. 3. Papan patok ukur dibuat dari kayu yang lurus pada sisi atasnya dan dipasang pada kayu patok yang kuat ukuran 2/3” dengan jarak satu sama lain adalah 2.4 M di tanam ditanah sampai tidak dapat di gerakkan / diubah. 4. Tinggi sisi atas papan patok ukur / bouwplank harus sama dengan lainnya dan rata / waterpass, kecuali dikehendaki lain oleh Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi. 5. Kontraktor Pelaksana tidak boleh memindahkan titik-titik referensi dan patok ukur / bouwplank tanpa persetujuan dari Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi. 6. Apabila Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi memandang perlu merubah / memperbaiki / memindahkan / merevisi patok ukur, Kontraktor Pelaksana harus melakukannya dengan petunjuk dan pengarahan dari Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi. 7. Apabila ada patok yang rusak , Kontraktor Pelaksana harus segera mengganti dengan yang baru, dan pemasangannya harus diketahui dan disetujui oleh Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi. 8. Setelah selesai pemasangan patok ukur , Kontraktor Pelaksana harus melaporkan kepada Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi untuk diperiksa dan melanjutan pekerjaan ke tahap berikutnya. VII. STANDART TEKNIS YANG DIGUNAKAN Semua pekerjaan yang akan dilaksana harus mengikut Normalisasi Indonesia, standar industri konstruksi, peraturan–peraturan nasional yang berlaku untuk teknis pelaksana bangunan di Indonesia : 1. Standar Konstruksi Strukural Nasional Indonesia 1991 (SKSNI 1991) 2. Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia (PKKI ) NI 5. 3. Peraturan Muatan Indonesia (PMI) NI.8 dan Indonesian Loading Code 1987 (SKBI1.2.53.1987) 4. Peraturan Bahan Bangunan Indonesia (PBBI) 5. Peraturan Umum Instlasi Listrik(PUIL) 6. Pedoman Plumbing Indonesia 1979 7. Keputusan Mentri PU No.02/KPTS/1985 tentang penanggulan bahaya kebakaran. 8. Peraturan Semen Portland Indonesia NI.8 Tahun 1973 9. Peraturan Beton Indonesia (PBI).

7

10. Pembangunan RKB, ruang perpustakaan dan rehabilitasi ruang belajar untuk SMP mengacu pada Pembakuan Bangunan dan Perabot Sekolah Menengah Pertama yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2004 dan Pedoman Teknis Rumah dan Bangunan Gedung Tahan Gempa dan sebagai fasilitas umum yang harus memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan memiliki usia pemakaian yang cukup lama. 11. Peraturan Umum Pemeriksaan Bahan Bangunan )PUBB) NI. 3 Tahun 1983 12. Peraturan-peraturan Umum mengenai pelaksanaan pembangunan di Indonesia atau Algemene voor warden voor de uilvooting bijaanneming van openbare werken (AV) 1941. 13. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 541/C.C3/Kep/MN/2004, tanggal 30 Desember 2004, tentang Pembakuan Tipe Sekolah Menengah Pertama. 14. Pedoman Perencanaan Gedung Sekolah Menengah Umum SNI 03-1730-1989. 15. Peraturan Beton Bertulang (PBI 1991) SK SNI T-15.1991.03. 16. Tata cara pengadukan dan pengecoran beton SNI 03-3976-1995. 17. Ubin lantai keramik, mutu dan cara uji SNI 03-0106-1987 18. Mutu kayu bangunan SNI 03-3527-1994 19. Peraturan Plumbing Indonesia 20. Peraturan-Peraturan lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah stempat yang berkaitan dengan permasalahan bangunan.

8

BAGIAN – III SYARAT PELAKSANAAN I. PEMBERSIHAN / STRIPPING 1. Lokasi untuk bangunan harus terlebih dahulu dibersihkan dari semak berlukar. 2. Sampah dan material lain yang tertaman pada lokasi bangunan harus dibuang / dikeluarkan dari lapangan. 3. Lumpur . humus dan material lain yang tidak diinginkan harus dikeluarkan dari lokasi bangunan. II. PEKERJAAN GALIAN TANAH 1. Pekerjaan galian harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. 2. Apabila terjadi penggalian melebihi kedalaman yang telah ditentukan, maka harus ditutup kembali dengan pasir urug dan disiram dengan air serta dipadatkan dengan alat Bantu. 3. Dasar galian harus waterpass bila mana masih terdapat akar-akar tanaman ataupun tanah humus maka bagian ini harus digali dan ditimbun kembali. 4. Untuk mencegah longsornya dinding galian , maka harus dipasang konstruksi penahan / casing sementara. 5. Apabila waktu penggalian terdapat banyak air maka Kontraktor Pelaksana diwajibkan menyediakan pompa air / pompa lumpur yang dapat bekerja secara kontinue. III. PEKERJAAN PENGURUGAN DAN PEMADATAN 1. Pekerjaan pengurungan dan pemadatan untuk semua areal bangunan dan halaman , dilakukan sampai ketinggian yang ditentukan. 2. Material yang digunakan harus memenuhi persyaratan. 3. Penimbunan / pengurungan pada halaman dilakukan lapis dan dipadatkan dengan baik , menggunakan alat bantu maksimun. 4. Ketebalan pemadatan dilakukan lapis demi lapis atau min 20 cm .Lapis dengan ketebalan 15-20 cm langsung dipadatkan. IV. PEKERJAAN PONDASI 1. Setelah pekerjaan galian pondasi diperiksa oleh Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi dan sesuai dengan ukuran yang disyaratkan,maka untuk pondai setempat dibuat lantai kerja dengan cor beton campuran 1 pc : 3 psr : 5 krl 2. Pondasi menerus memakai pasangan batu padas dengan campuran spesi 1 pc : 2 psr : 3 krl. 3. Sloof , kolom dan ring balok harus menggunakan campuran 1 pc : 2 psr : 3 krl. 4. Cara pelaksanaan perkerjaan campuran beton sesuai dengan syarat campuran beton yang telah ditentukan untuk pekerjaan ini. 5. Penyambungan besi beton dari pondasi kolom harus di sediakan stik sepanjang 70 cm , atau minimal 50 kali diameter besi terbesar dari batas pengecoran terakhir pondasi sampai ujung besi tulangan. 6. Ukuran besi yang dipasang dan ukuran pondasi di sesuaikan dengan yang disyaratkan dan peraturan yang berlaku. 7. Sebelum pelaksana pengecoran , Kontraktor Pelaksana harus memberitahukan terlebih dulu kepada Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi, bahwa pekerjaan pengecoran akan dimulai selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pekerjaan dilaksanakan. 8. Sebelum pengecoran ,semua permukaan / bidang pengecoran harus dibersihkan dari air yang tergenang, reruntuhan atau bahan lepas yang dapat mengurangi mutu pondasi. 9. Kontraktor Pelaksana harus memperhatikan perawatan beton minimal 7 (tujuh) hari setelah pengecoran. 10. Pengecoran tidak di perkenangkan pada waktu hujan.

9

IV. PEKERJAAN BEKESTING / PAPAN COR 1. Bekesting / papan cor dipakai kayu sembarang keras kelas kampong kelas II atau multiplek tebal minimal 9 mm. 2. Kayu bekesting dimungkinkan untuk memanfaakan kayu / papan bongkaran dari bangunan lama . Bila dianggap memenuhi syarat dan mendapat persetujuan dari Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi. 3. Bekisting untuk pekerjaan yang berada dibawah tanah digunakan kayu setara meranti merah , sedangkan untuk pekerjaan balok dan kolom memakai multiplek tebal minimal 9 mm / papan bekisting dari bahan dengan mutu baik. 4. Cetak harus sesuai dengan bentuk dan ukuran yang disyaratkan , sebelum memulai pekerjaan cetakan , Kontraktor Pelaksana harus menunjukkan bahan yang akan digunakan untuk rencana cetak kepada Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi untuk mendapatkan persetujuan. 5. Semua cetakan harus betul- betul tepat dan aman pada posisi terpasang,sehingga tidak terdapat pengembangan atau perubahan bentuk / posisi cetakan selama penuangan campuran beton. 6. Penyangga cetakan harus bertumpu pada tempat yang setabil sehingga tidak ada kemungkinan penurunan atat perubahan bentuk cetakan selama pelaksanaan.

V. PEKERJAAN BETON BERTULANG SLOOF , KOLOM PRAKTIS DAN RING BALOK CAMP. 1 : 2 : 3 1. Beton tidak boleh di cor oleh Kontraktor Pelaksana sebelum pekerjaan dicetakan/ bekisting selesai dan disetujui oleh Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi.Ukuran dan tata letak pembesian sesuai instruksi Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi.Pemasangan pipa sparing / casing instalasi yang harus ditaman dan stik-stik anker selesai dipasang dan diperiksa oleh Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi. 2. Besi tulangan yang dipergunakan besi besi beton standar harus bersih, licin dan tidak boleh mempergunakan besi beton bekas bongkaran. 3. Ukuran besi tulangan yang dipergunakan untuk tulangan utama Ø ≥ 11 mm – Ø ≤ 12 mm dan untuk tulangan ring Ø ≥ 5 mm. 4. Sebelum pengecoran beton , semua permukaan tempat-tempat pengecoran beton (cetakan) harus bersih dari air tergenang, reruntuhan bahan / bahan lepas. 5. Permukaan bekisting dari bahan yang menyerap harus dibasahi terlebih dahulu dengan merata sehingga air campuran beton yang dituangkan tidak diserap oleh permukaan bekisting. 6. Pengecoran tidak dapat diperkenankan pada saat hujan .Pengecoran yang sudah dimulai pada suatu bagian tidak boleh berhenti sampai bagian tersebut selesai dikerjakan. 7. Dalam suatu hal, beton yang akan dicor harus diusahakan agar pengangkutannya keposisi terakhir sependek mungkin. 8. Pemisahan yang berlebihan dari agregat kasar dalam campuran beton yang disebabkan jatuh bebas dari tempat yang cukup tinggi atau sudut yang terlalu curam tidak diperkenankan. 9. Pengecoran beton untuk bagian vertical seperti kolom dengan tinggi jatuh tidak boleh lebih dari 2 (dua) meter. Pengecoran beton untuk bagian horizontal harus dicor lapis demi menyeluruh dengan ketebalan perlapis tidak lebih dari 50 cm. Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi berhak mengurang tebal tersebut apabila pengecoran dengan tebal lapisan 50 cm tidak dapat memenuhi spesifikasi. 10. Harus diperhatikan letak atau jarang sudut untuk setiap penghentian pekerjaan pengecoran betan yang masih akan berlanjut terhadap sistem struktur dan penulangan yang ada. 11. Pada saat meneruskan pekerjaan pengecoran yang terhenti pekerjaannya, pada permukaan beton yang akan terteruskan pekerjaannya harus di kasarkan, bersih dan lembab. 12. Setiap lapisan beton harus dipadatkan sehingga bebas dari kantong –kantong kerikil/ rongga udara atau penutup rapat semua permukaan cetakan dengan cara dirojok dengan besi beton atau memukul –memukul kayu cetakan jangan sampai berlebihan agar agreget kasar dari campuran beton tidak turun seluruhnya kebagian dasar kayu cetakan balok/kolom.

10

13. Kontraktor Pelaksana harus melindungi semua beton terhadap keusakan sampai serah terima kedua. 14. Papan cetakan / bekisting cor baru boleh / perkenankan untuk dibuka setelah mencapai umur beton / mendapat persetujuan dari Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi. 15. Kerusakan yang memerlukan pembongkaran dan perbaikan adalah yang terdiri dari sarang kerikil, kerusakan-kerusakan karena cetakan , lubang-lubang baut dan lain-lain. 16. Sarang kerikil dan lainnya harus di pahat (di bobok), lubang pahatan harus sedemikian rupa sehingga pengisian akan terkunci / menyatu dengan baik. 17. Pengeluran biaya oleh Kontraktor Pelaksana untuk perbaikan ini tidak dapat di claim sebagai pekerjaan tambah. VII. PEKERJAAN LANTAI BETON RABAT 1. Campuran beton rabat adalah beton dengan campuran 1 pc : 3 psr : 6 kr, dengan ketebalan sesuai dengan yang disyaratkan dan arahan dari Construction Supervisor(Konsultan Lapangan). 2. Sebelum pelaksanaan , lapisan dasar tanah harus rata, peil / elevasi dan kepadatan sesuai dengan yang disyaratkan .Setelah lapisan dasar tanah urug memenuhi syarat , selanjutnya diatas lapisan tersebut di lapisi pasir , padat dan tidak berongga serta rata waterpass dengan ketebalan lapisan minimal 5 cm. 3. Cor lantai rabat hasil akhir harus rapi, siku dan lurus ,Kemiringan dan ketebalan/ ukuran cor lantai harus sesuai dengan yang disyaratkan sehingga tidak ada genangan air . Cor rabat untuk kerja, akhir elevasi/ peil permukaan lantai harus waterpass (kecuali lantai kamar mandi ) sesuai dengan yang disyaratkan. 4. Bila terdapat kesalahan maupun kerusakan ,harus diperbaiki dengan dengan tidak mengurangi mutu pekerjaan yang disyaratkan, biaya untuk pekerjaan ini tidak dapat diklim sebagai pekerjaan tambah oleh Kontraktor Pelaksana. VIII. PEKERJAAN PASANGAN BATU BATA 1. Batu bata yang akan dipasangan Kontraktor Pelaksana harus sesuai dengan disyaratkan dalam syarat bahan dan sesuai dengan contoh yang diberikan kepada Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi. 2. Sebelum pemasangan, batu bata harus direndam/ disiram dahulu sehingga jenuh air. Pada saat diletakkan tidak boleh ada genangan air diatas permukaan bata. 3. Adukan prekat/ spesi (siar) untuk pasangan batu bata kedap air yang disyaratkan dalam gambar kerja adalah 1 pc : 2 psr, pasangan batu bata kedap air dipasang 30 cm diatas permukaan lantai dan dinding kamar mandi. 4. Adukan prekat/ spesi (siar) harus pasangan batu bata yang tidak kedap air sperti yang disyaratkan dalam gambar kerja adalah 1 pc : 4 psr. 5. Adukan prekat / spesi (siar) harus di usahakan agar selalu segar atau sebelum mengeras pada saat pemasangan. 6. Pemasang harus dilakukan sedemikian rupa sehingga ketebalan spesi (siar) mempunyai ketebalan antara 1 cm – 2 cm dan kedalaman dari sisi luar batu bata 1 cm. 7. Pemasangan batu bata harus tegak lurus , siku , rapi , sama tebal . lurus dam pola ikatan harus terjaga baik diseluruh pekerjaan dan bentuk seseuai dengan disyaratkan. 8. Pada setiap jarak 50 cm dibuat acuan waterpass untuk menjaga ketinggian pasangan batu bata, kelurusan dan kerapian pasangan batu bata. 9. Pengukuran dengan tiang lot harus diukur tepat, untuk permukaan yang datar, batas toleransi pelengkungan dan pencembungan bidang tidak boleh lebih dari 5 mm untuk setiap jarak 2m vertikal dan horijontal. Jika melebihi batas toleransi maka pekerjaan tersebut harus dibongkar dan diulang. Biaya yang timbul akibat pekerjaan tersebut tidak dapat diklem sebagai pekerjaan tambah oleh Kontraktor Pelaksanaan.

11

IX. PEKERJAAN PLESTERAN 1. Setelah selesai pemasangan batu bata, pasangan batu bata baru dapat diplester setelah berumur minimal 2x 24 jam setelah pemasangan dinding selesai. 2. Sebelum diplester dinding harus disiram dahulu sehingga jenuh dan merata, kemudian baru dapat dilakukan pekerjaan plesteran. Kontraktor Pelaksana baru dapat melakukan pekerjaan plesteran setelah mendapat persetujuan dari Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi. 3. Pekerjaan plesteran harus rapi dan semua pertemuan vertikal dan horizontal terisi dengan baik dan penuh. 4. Ketebalan plesteran harus mencapai ketebalan permukaan dinding / kolom. Tebal plesteran minimal 1 cm dan maksimal 2,5 cm jika ketebalan melebihi dari ketebalan maksimal, maka pekerjaan tersebut harus diperbaiki kecuali dinyatakan lain oleh Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi. Sebelum pelaksanaan pekerjaan plesteran pada permukaan beton harus dibersihkan dari sisa bekesting dan pengikat bekisting, kemudian permukaan beton di scratched ( dikasarkan ) dan disiram air. 5. Untuk pekerjaan dinding pasangan batu bata kedap air ( sesuai dengan gambar ) digunakan campuran plesteran 1 pc : 2 psr, dan untuk dinding pasangan tidak kedap air digunakan campuran 1 pc : 4 psr, sedangkan untuk plesteran kolom dan balok serta profil digunakan campuran 1 pc : 3 psr. 6. Plesteran dasar baru boleh diberi lapisan plester halus ( aci ) oleh Kontraktor Pelaksana setelah hasil pekerjaan plesteran dasar selesai diperiksa oleh Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi serta umur plesteran dasar telah mencapai 24 jam dan mendapat persetujuan untuk melanjutkan pekerjaan plesteran halus. 7. Jika terjadi keretakan pada pekerjaan plesteran Kontraktor Pelaksana harus memperbaikinya sampai pekerjaan tersebut dapat diterima oleh Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi. 8. Tidak dibenarkan pekerjaan finishing ( pengecatan ) permukaan plesteran dinding dilakukan sebelum plesteran berumur 2 ( dua ) minggu, kecuali atas persetujuan Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi.

X. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI / KERAMIK. 1.

2. 3. 4. 5. 6.

7.

Dalam pemasangan penutup lantai bahan yang digunakan harus memakai bahan keramik type KW 1 dengan permukaan kasar / jenis kulit jeruk agar siswa tidak terpeleset waktu berjalan dan lapisan lantai kerja harus waterpass. Kontraktor Pelaksana Rehabilitasi baru dapat memulai pekerjaan penutup lantai setelah lantai kerja diperiksa oleh Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi dan mendapat persetujuan Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi. Spasi yang digunakan untuk penutup lantai adalah campuran 1 pc : 3 psr untuk daerah kering dan 1 pc :2 psr untuk daerah basah. Sebelum pelaksanan ini semua sparing dan / atau jaringan pipa sudah harus terpasang pada tempatnya. Bila diperlukan pemotongan material keramik, maka harus dipergunakan alat khusus pemotong keramik, tidak diperkenankan pemotongan dengan menggunakan pahat atau benda lainnya. Kontraktor Pelaksana harus menyediakan alat /mesin pemotong keramik yang baik dan tajam. Hasil pemotongan harus rapi (lapisan glazur keramik bekas potongan harus bersih, lurus dan tidak pecah) Apabila terdapat pemotongan dengan tidak menggunakan alat potong khusus, maka pekerjaan pemotongan harus dihentikan dan yang sudah terpasang harus dibuka untuk diganti. Pembongkaran dan perbaikan ini tidak dapat diclaim Kontraktor Pelaksana sebagai pekerjaan tambahan. Selama 2 X 24 jam setelah pemasangan, hasil pemasangan harus dihindarkan dari injakan atau pemberian beban.

12

XI. PEKERJAAN KUSEN, DAUN PINTU DAN JENDELA. 1. Kusen menggunakan kayu sembarang keras kelas kampong kelas II, untuk daun pintu dan jendela dipakai juga kayu sembarang keras kelas kampong kelas II. Jalusi kusen memakai kawat harmonica galvanis, sebelum pekerjaan dilakukan, contoh material harus ditunjukkan kepada Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi untuk mendapat persetujuan. 2. Kusen harus diketam , setiap sambungan kayu harus dilem dengan menggunakan lem kayu dan di pasak dengan kayu yang sama/ dipaku. Bekas lubang pasak / kepala paku tidak boleh menonjol keluar permukaan kayu dan dtutup dengan dempul. 3. Kayu yang digunakan harus bebas dari cacat kayu dan mata kayu. 4. Pemeriksaan terhadap jenis, ukuran, bentuk maupun mutu kayu wajib dilakukan secara telili. 5. Tempat penyimpinan kusen ,daun pintu dan jendela harus ditempatkan ditempat yang kering dan terlindung dari pengaruh cuaca. 6. Sebelum dipasang, kusen harus diberikan perlindungan terhadap serangga dan rayap (diberi lapisan pelindung / cat meni kayu).

XII. PEKERJAAN PLAFON 1. Bahan yang digunakan untuk rangka plafond adalah kayu sk kelas I kampung/ setara, diketam satu sisi kayu bagian bawah. Dan diberi perlindungan anti rayap atau besi hollow tebal 0,4 mm. 2. Sebelum memulai pekerjaan rangka plafond dimulai,harus melakukan koodinasi dengan PPKT / Konsultan Pengawas / Supervisi tentang penentuan peil dan as plafond. 3. Rangka plafond dibuat sesuai dengan pola yang ditentukan menurut petunjuk dari Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi. 4. Pemasangan rangka plafond pada sisi bawah yang sudah diketam harus diwaterpass, terpasang rapi dan kuat . 5. Panel penutup plafond yang digunakan adalah triplex tebal min 4 mm / Papan gipsum untuk seluruh ruang dalam ruang kelas , untuk bagian luar (selasar) dipakai triplek 4 mm untuk yang masih dipertahankan dengan bahan tersebut, seluruh bahan panel penutup plafond yang digunakan harus dengan mutu yang baik. 6. Pemasangan panel harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati, setiap sudut panel harus siku dan tidak rusak. 7. Panel yang terpasang tidak boleh ada cacat , harus diganti dengan yang baru. 8. Pemakuan panel dilakukan kurang lebih 1 cm dari tepi panel dengan jarak maksimum 20 cm dengan memakai kayu lat asbes untuk jenis tripleks. 9. Lubang-lubang bekas paku harus ditutup dengan dempul dan dirapikan. 10. Bidang permukaan harus lurus rata dan waterpass .Peil sesuai dengan yang disyaratkan atau menurut petunjuk dari Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi. 11. Bila terdapat bidang yang bergelombang, pada bagian tersebut harus dibuka dan diperbaiki. 12. Perbaikan-Perbaikan dan penggantian material pada pekerjaan ini yang diakibatkan oleh kelalaian Kontraktor Pelaksana tidak dapat diclaim sebagai pekerjaan tambah.

XIII. PEKERJAAN ATAP 1. Sebelum pemasangan penutup atap, rangka atap dan kuda-kuda harus diperiksa terlebih dahulu oleh Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi, untuk mendapat persetujuan pemasangan bahan penutup atap oleh Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi. 2. Jenis kayu yang digunakan untuk pekerjaan kuda-kuda dan rangka atap adalah kayu sk kelas 1 kampung / setara atau konstruksi baja ringan, sebelum pemasangan produsen harus melampirkan Perhitungan Kekuatan Konstruksi nya untuk diperiksa kebenarannya. 3. Kayu kuda-kuda dan rangka atap diberi lapisan pelindung dengan residu.

13

4. Cara sambung memakai bentuk sambung ekor burung , bentuk dan ukuran kuda-kuda dan rangka atap disesuai dengan gambar kerja. 5. Atap yang dipakai adalah : a. Atap Zincalume tebal = 0.25 mm lebar = 80 cm, 3 gelombang b. Genteng Metal tebal = 0,25 mm ukuran pertingkat = 30 cm c. Seng BJLS 20 jika tidak memungkinkan lagi. 9. Pemasangan atap harus rata dan lurus,tidak bocor sehingga benar-benar baik, dengan memakai paku khusus yang standart pabrik pembuatannya. 10. Tiap lembar atap harus terletak atas gording, dengan jarak gording mengikuti petunjuk yang ditentukan. 11. Penyambungan lembar penutup atap harus mengikuti spesifikasi / keterangan pemasangan dari pabrik pembuatannya. 12. Rabung atap dipakai yang sesuai / sama dengan jenis dan bentuk penutup atap. 13. Pemasangan rabung harus berhimpitan antara satu dengan lainnya sehingga air tidak dapat merembes dari celah-celah rabung atap. XIV. PEKERJAAN ALAT PENGGANTUNG / KUNCI 1. Sebelum alat penggantung (engsel) dang pengunci untuk pintu dan jendela dipakai type Belluchi buatan dalam negeri (local) yang bermutu baik atau yang disetujui oleh Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi, setiap material sebelum digunakan harus menunjukkan contoh barang dan mengikut petunjuk dari Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi. 2. Untuk pintu menggunakan engsel” H “ / engsel peluru / engsel cabut berukuran 4” sebanyak 3 buah untuk setiap pintu dan kunci tanam double lock ( dua slaag) dan 1 (satu) slaag untuk pintu kamar mandi. 3. Untuk jendela menggunakan engsel “ H “ / engsel peluru / engsel cabut berukuran 3 “ , sebanyak dua buah dan kunci grendel dan hak angin berkualitas baik, untuk daun jendela bukaan atas digunakan hak angin lipat (paha ayam) dan tarikan jendela bila digunakan dalam pekerjaan. 4. Semua jenis , merek dan ukuran engsel ,kunci hak angin yang dipasang harus sesuai dengan persyarat dan contoh yang ditunjukkan, penggantian merek dan jenis serta ukuran yang berbeda dengan contoh harus mendapat persetujuan dari Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi dengan menunjukkan contoh barang sebelum dipasang.

XV. PEKERJAAN SALURAN AIR KOTOR. 1. Saluran air kotor / air buangan kamar mandi dan cuci terbuat dari pipa PVC dengan mutu yang baik.Contoh pipa yang dipasang harus ditunjukkan kepada Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi untuk disetujui. 2. Ukuran diameter pipa, jalur dan pola pemasangan disesuaikan dengan yang ditentukan. 3. Untuk pemasangan pipa air kotor dari kloset, pada pertemuan tidak diperkenankan menggunakan sambungan “ T “90 . Pertemuan pada pipa pembuangan air kotor dari kloset harus menggunakan “ T – Y “120 / 45. 4. Apabila harus dilakukan pembongkaran pipa dengan cara pemasangan , maka harus diperhatikan hasil tidak pekerjaan tidak boleh mengurangi mutu dan kualitas pipa. 5. Sambungan pipa dengan menggunakan shock, join, “ T “ dan lain-lain harus dilem dengan lem PVC dengan baik sesuai dengan syarat pabrik. Kontraktor Pelaksana harus memperhatikan dan mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi. 6. Setelah selesai pemasangan harus dilakukan test untuk seluruh jaringan dan saluran.

XVI. PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH 1. Pipa yang digunakan adalah pipa PVC untuk saluran didalam bangunan dan pipa besi galvanis untuk diluar bangunan dengan mutu yang baik . Contoh pipa yang akan dipasang harus ditunjukan

14

2. 3. 4. 5.

6.

kepada Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi untuk disetujui. Ukuran , pola dan jalur pemasangan mengikut petunjuk yang disyaratkan. Semua pipa yang dipasangkan harus ditanam didalam dinding (tidak terlihat)dan pada shock drat / out-let pipa untuk memasang keran harus menggunakan shock dari besi cor / galvanis.Contoh shock drat yang akan dipasang harus ditunjukan untuk mendapat persetujuan. Kran air / faucet yang digunakan yang berkualitas baik , dan contoh kran air yang akan dipasang harus ditunjukkan kepada Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi untuk mendapat persetujuan. Pemasangan instalasi air oleh Kontraktor Pelaksana harus mengikut petunjuk yang di berikan oleh Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi. Seluruh sambungan yang menggunakan drat harus dilapisi lapisan seal tape Telpon yang cukup dan tidak berongga / bocor, sedangkan sambungan atau shock dan lain-lain yang tidak menggunakan drat harus diberi lem PVC yang baik dan sambungan harus kuat. Setelah selesai pemasangan instlasi harus dilakukan test pipa.

XVII. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK 1. Semua material yang digunakan harus sesuai dengan persyaratan, peraturan yang berlaku seperti PUIL, AVE, PLN, SII dam gambar kerja serta mendapat persetujuan dari Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi dengan menunjukan contoh material. 2. Pekerjaan ini meliputi seluruh system instlasi listrik dan penerangan. Secara lengkap sehingga dapat berfungsi dengan baik. 3. Insltasi menggunakan casing pipa PVC dia 16 mm (5/8”) yang berkualitas baik setara “Union” dan tidak boleh ada sambungan kabel didalam casing. 4. Kawat yang digunakan berkualitas baik dengan kabel yang jenis NYA ukuran 2.5 mm merek Tranka,Suprame, Golden Leaf atau setara dan diakui sebagian bahan standrad kabel instlasi listrik (tercantum label LMK pada lapisan isolator kabel ),setiap pertemuan / sambungan kabel harus menggunakan “T DUSH” atau terminal yang di pasang dengan baik , tidak boleh longgar. 5. Pemasangan kabel harus rapi dan baik , tidak ada boleh luka atau cacat pada lapisan pelindung / isolator kabel .Dan penarikan jaringan kabel tidak boleh kendor, harus ,mencapai ketegangan kabel yang baik sesuai peraturan yang berlaku. 6. Pola dan penempetan titik armatur mengikut pertunjuk yang disyaratkan. 7. Setelah selesai pemasangan jaringan harus dilakukan test jaringan. 8. Pelaksana pemasangan instlasi harus oleh instalatur yang mempunyai sertifikat / izin resmi dari PLN. 9. Box sekring / Panel a. Box sekring (sekring gruop) mempergunakan product “Broco”atau setara. b. Panel yang dipakai adalah panel box maulded plastic dipersyaratan untukk panel listrik, komponen MCB didalamnya dipakai merek BBC, MERLINGERIN,AEG atau yang setara, box dipasang rata dinding. c. Kapasitas MCB dipasang sesuai dengan kebutuhan / breaking capactiy MCB minimal 10 KA. d. Panel / box sekring dipasang setinggi 1.80 M dari lantai dan memiliki terminal pentanahan / arde yang ditanam kedalam tanah sekurang- kurang 2 m menggunakan kabel BC Draf 6 mm di bungkus dengan pipa galvanis ukuran 0.5 inci. XVIII. PEKERJAAN SANITAIRE / FIXTURE 1. Setiap fixture yang akan dipasang harus ditunjukkan contoh material (setiap fixture yang di usulkan harus ditunjukkan contoh dan alternative material dari produk lain) untuk mendapat persetujuan dari PPKT / Konsultan Pengawas / Supervisi. 2. Pemasangan harus dilakukan dengan hati-hati ,rapi dan tidak ada percikan kotoran seperti adukan semen pada fixture yang sedang dipasang. 3. Pemasangan harus mengikuti standard pabrik berikut accessories instalasi harus dipasang lengkap / dikerjaan (seal untuk mengatasi kebocoran,klos-klos penguat duduk, dll).

15

4. Hasil pemasangan harus baik dan tidak boleh terdapat kebocoran dan sumbatan akibat kotoran .Floor drain harus dilengkapi dengan water trap, untuk washtafel harus dilengkapi dengan leher angsa. 5. Apabila fixture yang dipasang dilengkapi dengan plastik perlindung oleh pabrik maka plastik pelindungi tersebut baru boleh dilepas pada saat penyerahan perkerjaan. 6. Kontraktor Pelaksana harus mengikuti petunjuk dan pengarah yang diberikan Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi. 7. Pemasangan pipa sambungan , keran dan lain-lain yang menggunakan dart, harus dilapisi dengan “Teflon sealtape”. XIX. PEKERJAAN PENGECATAN / FINISHING A. Pengecatan permukaan dinding / beton 1. Sebelum pelaksanaan seluruh permukaan harus dibersihkan dari debu, lemak, kotoran lain dalam keadaan kering. 2. Pengecatan memakai jenis cat tembok yang baik vynil warna putih untuk ruang dalam , untuk bagian luar ruang memakai warna yang akan disetujui bersama dan harus rata tidak bertumpuk tidak bercucuran atau ada bekas yang menunjukkan tanda-tanda sapuan, roller maupun semprotan. 3. Pada cat dasar , baru dapat dilapisi dengan lapisan berikutnya setelah umur lapisan dasar 24 jam. 4. Pemakaian kuas hanya diperbolehkan untuk permukaan yang tidak dicapai oleh roller. 5. Tenggang waktu antara pelapisan cat minimal 12 jam setelah lapisan sebelumnya. B. Pengecataan permukaan kayu 1. Semua pekerjaan kayu harus beri cat meni kayu atau cat dasar dari ,terkecuali untuk permukaan kayu yang dinyatakan ditampakan serat kayunya, tidak diperkenankan dimeni / cat dasar. 2. Kayu yang akan di cat harus dalam keadaan kering ,bersih dari noda dan debu. 3. Sebelum di cat permukaan kayu harus lapisan wood filler dan diberikan kering .Setelah kering di amplas sampai permukaan halus / rata dengan menggunakan kertas pasir / amplas no.360-no 400. 4. Semua permukaan yang tampak mata diberi lapisan sampai cat finish, sedangkan yang menempel pada material lain / tidak tampak mata cukup sampai lapisan cat dasar. XX. PEKERJAAN HALAMAN / LUAR BANGUNAN 1. Yang dimaksud dengan pekerjaan halaman / luar bangunan adalah pekerjaan jembatan masuk. pagar, taman pagar dan perkerjaan lainnya yang terletak diluar bangunan. 2. Pekerjaan taman mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi. XXI. PEKERJAAN PEMBERSIHAN PEMBONGKARAN DAN PENGAMANAN SETELAH SELESAI PEMBANGUNAN 1. Pekerjaan pembersihan adalah pembersihan tapak konstruksi / lokasi pekerjaan dari semua / halhal yang dinyatakan oleh Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi tidak diperlukan setelah pekerjaan pembangunan selesai. 2. Semua bekas pembongkaran dan sebagainya (sampah / sisa bahan / material) harus dikeluarkan dari lokasi pembangunan, dan halaman harus diratakan dan dibersihkan. 3. Sebelum pekerjaan ini dilakukan harus mendapat persetujuan dari Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi. Kontraktor Pelaksana harus melakukan pekerjaan ini mengikuti petunjuk dan pengarahan yang diberikan oleh Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi. 4. Keamanan dan kebersihan proyek dan menjadi tanggung jawab Kontraktor Pelaksana sampai dilakukan sarah terima kedua ( selama masa pemeriharaan). XXII. PEKERJAAN MEUBELAIR 1. Pemakaian bahan kayu / besi hollow bulat baik untuk rangka dan papan ataupun kayu lapis / tripleks untuk pekerjaan ini mengikuti persyarat bahan yang telah di tentukan dalam kegiatan dalam persyarataan bahan untuk kayu.

16

2. Kayu yang digunakan adalah kayu sk kelas I kampung / setara yang kering dan bebas cacat dan / atau mata kayu, diketam licin 4 sisi halus dan baik dan besi hollow bulat dengan ukuran ketebalan = 1,6 mm. 3. Ukuran yang dibuat didalam gambar adalah ukuran jadi / terpasang. 4. Seluruh jenis meubelair / perabot yang dipesan sebelum di mulai pekerjaan pembuatan secara massal,harus dibuat dahulu satu contoh jadi, lengkap dengan finishing (masing-masing jenis dibuat 1 contoh) untuk mendapat persetujuan dari Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi. 5. Seluruh meubelair / perabot yang dibuat harus sesuai dan sama dengan contoh perabot yang telah dibuat dan mendapat persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen, bila seluruh perabot yang dikerjakan tidak sesuai dengan contoh yang telah disetujui dan gambar serta spesifikat teknis, maka perabotan harus diperbaiki/ ditukar sampai sesuai dengan contoh. Kerugian yang di timbulkan menjadi tanggung jawab pembuatnya. 6. Jika di perlukan dapat meminta bantuan konsultan Pengawas / Supervisi untuk menentukan meubelair yang sesuai dengan spesikasi. 7. Pembuatan meubelair / perabot (tempat pemesanan) yang ditunjuk mempunyai kewajiban masa pemeliharaan selama 1 bulan untuk memperbaiki segala kerusakan akibat pemakaian kayu yang basah / kurang kering atau yang tidak sempurna sehingga perabotan tersebut menjadi longgar / renggang dan goyang. 8. Kunci-kunci dan penggantung (engsel) harus menggunakan bahan yang baik dan tahan lama (kunci wing 808 atau setara). 9. Daun pintu dan laci-laci dibuat sedemikian rupa sehingga pas dengan lubang laci/ lemari. 10. Sebelum dilakukan pengecatan / finishing seluruh bagian kayu harus dilapisi dengan dempul kayu dan dihaluskan dengan menggunakan kertas pasir sampai rata dan licin. 11. Lapisan finishing menggunakan melamic klir / vernis dengan warna dasar maron. 12. Tidak diijinkan menggunakan tepung pewarna yang berlebihan sehingga tepung warna tersebut dapat terlepas dengan mudah dan menempel ditangan / dipakaian. XXIII. KETENAGA KERJA 1. Kontraktor Pelaksana harus mengutamakan masyarakat sekitar sekolah untuk di pekerjaan agar merasa saling memiliki. 2. Dilarang memakai tenaga kerja anak-anak dibawah umur sesuai dengan peraturan dari Depnaker. XXIII.

PENUTUP Demikian Spesifikasi Teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik, pada Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), Pembangunan RKB, Perpustakaan dan Ruang Laboratorium SD/SMP Negri/Swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Tahun Anggaran .2012. Dibuat dan disusun Oleh : CV. PEMBANGUNAN BARU CONSULTANT

Mhd. Supriadinta Tarigan, ST Mhd. Supriadinta Tarigan, ST Perencana Wakil Direktur Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Menyetujui : Pejabat Pembuat Komitmen Dto Drs. Zulkifli NIP.19620616 199003 1 004

17

PEKERJAAN REHABILITASI, RKB DAN PERPUSTAKAAN SD/SMP/SMA NEGRI / SWASTA

5. PEKERJAAN MEUBELAIR 13. Pemakaian bahan kayu / besi hollow bulat baik untuk rangka dan papan ataupun kayu lapis / tripleks untuk pekerjaan ini mengikuti persyarat bahan yang telah di tentukan dalam kegiatan dalam persyarataan bahan untuk kayu. 14. Kayu yang digunakan adalah kayu sk kelas I kampung / setara yang kering dan bebas cacat dan / atau mata kayu, diketam licin 4 sisi halus dan baik dan besi hollow bulat dengan ukuran ketebalan = 1,6 mm. 15. Ukuran yang dibuat didalam gambar adalah ukuran jadi / terpasang. 16. Seluruh jenis meubelair / perabot yang dipesan sebelum di mulai pekerjaan pembuatan secara massal,harus dibuat dahulu satu contoh jadi, lengkap dengan finishing (masing-masing jenis dibuat 1 contoh) untuk mendapat persetujuan dari Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas / Supervisi. 17. Seluruh meubelair / perabot yang dibuat harus sesuai dan sama dengan contoh perabot yang telah dibuat dan mendapat persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen, bila seluruh perabot yang dikerjakan tidak sesuai dengan contoh yang telah disetujui dan gambar serta spesifikat teknis, maka perabotan harus diperbaiki/ ditukar sampai sesuai dengan contoh. Kerugian yang di timbulkan menjadi tanggung jawab pembuatnya. 18. Jika di perlukan dapat meminta bantuan konsultan Pengawas / Supervisi untuk menentukan meubelair yang sesuai dengan spesikasi. 19. Pembuatan meubelair / perabot (tempat pemesanan) yang ditunjuk mempunyai kewajiban masa pemeliharaan selama 1 bulan untuk memperbaiki segala kerusakan akibat pemakaian kayu yang basah / kurang kering atau yang tidak sempurna sehingga perabotan tersebut menjadi longgar / renggang dan goyang. 20. Kunci-kunci dan penggantung (engsel) harus menggunakan bahan yang baik dan tahan lama (kunci wing 808 atau setara). 21. Daun pintu dan laci-laci dibuat sedemikian rupa sehingga pas dengan lubang laci/ lemari. 22. Sebelum dilakukan pengecatan / finishing seluruh bagian kayu harus dilapisi dengan dempul kayu dan dihaluskan dengan menggunakan kertas pasir sampai rata dan licin. 23. Lapisan finishing menggunakan melamic klir / vernis dengan warna dasar maron. 24. Tidak diijinkan menggunakan tepung pewarna yang berlebihan sehingga tepung warna tersebut dapat terlepas dengan mudah dan menempel ditangan / dipakaian.

18