BABl PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Keberadaan perguruan tinggi dalam keseluruhan kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki peran yang sangat besar. Untuk itu diperlukan konsep penyelenggaraan institusi perguruan tinggi yang dianggap cukup ideal yang dikenal dengan Good University Governance (GUG). Menurut Wijatno (2009) terdapat lima prinsip Good University Governance (GUG) yaitu, (1) transparansi, (2) independensi, (3) responsibilitas, (4) independensi, dan (5) keadilan. Mayoritas perguruan tinggi merupakan satker yang bernaung di bawah Kemendikbud. Selain perguruan tinggi, Kemendikbud juga membawahi satker yang lain. Baik atau tidaknya kualitas kinerja Kemendikbud yang salah satunya dapat dilihat dari opini audit BPK tergantung dari kualitas kinerja tiap satker yang bernaung dibawahnya. Hasil opini audit BPK terhadap laporan keuangan Kemendikbud tahun 2010 dan 2011 adalah Disclaimer. Hasil opini tersebut menunjukkan ada kemerosotan
akuntabilitas dibandingkan dengan opini audit BPK tahun 2009 yaitu WDP, Siaran Pers BPK RI (29 Mei 20 12). Hasil opini audit BPK atas laporan keuangan Kemendikbud tahun 2010 dan 2011 yang menghasilkan Disclaimer bukan semata mata disebabkan oleh rendahnya kualitas kinerja dari Kemendikbud, melainkan karena satker-satker dibawahnya termasuk perguruan tinggi. Sumber dari kemerosotan akuntabilitas yang paling besar adalah pada lembaga dibawah Kemendikbud yang memiliki PNBP terbesar yaitu perguruan tinggi. Nilai
1
2
informasi pelaporan keuangan menunjukkan fakta bahwa pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia masih belum optimal dan akuntabel. Menurut penelitian Muhi (2007) menyatakan bahwa akuntabilitas birokrasi publik dan tata kelola yang baik (good governance dan good corporate
governance) telah menjadi titik krusial bagi arah perkembangan demokrasi Indonesia ke depan, tercakup didalamnya adalah bidang pendidikan. Oleh karenanya, berbicara akuntabilitas publik dan tata kelola yang baik berarti tidak terlepas didalamnya akuntabilitas dan tata kelola yang baik bidang pendidikan. Pengelolaan
pendidikan merupakan pelayanan publik,
hal
inilah
yang
menimbulkan perlunya akuntabilitas publik dan tata kelola yang baik di lembaga pendidikan.
Good University Governance (GUG) muncul sebagai suatu sistem nilai yang sangat fundamental bagi peningkatan nilai perguruan tinggi, apalagi dengan perubahan status perguruan tinggi dari satker biasa kemudian menjadi pola PKBLU. Perubahan status tersebut tentunya membawa tantangan baru, salah satu konsep yang saat ini sedang menjadi mainstream adalah konsep Good University
Governance (GUG). Konsep ini sebenarnya merupakan turunan dari konsep tata pemerintahan yang lebih umum, yaitu Good Corporate Governance (GCG). Hal ini sangat penting untuk bagaimana seharusnya manajemen penyelenggaraan entitas yag baik dan bagaimana seharusnya entitas tersebut menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara. Secara kelembagaan, BLU merupakan instansi pemerintah yang tidak terpisahkan dari kementerian negarallembaga induknya BLU merupakan agensi
3
dari menteri/pimpinan lembaga induknya dalam kerangka pencapaian program kementerian negara/lembaga. Dalam hubungan keagenan ini menteri/pimpinan lembaga (principal} membuat suatu kontrak, termasuk di dalamnya pendelegasian wewenang,
dengan
BLU
(agent)
dengan
harapan
bahwa
agen
akan
bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan principal. Dalam konteks yang lebih luas principal dari BLU adalah publik/masyarakat, sehingga tuntutan atas accountability pengelolaan BLU semakin besar. Pada tanggal 27 Februari tahun 2009, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 50/KMK..OS/2009, Universitas Negeri Surabaya (Unesa) telah resmi berubah status menjadi PK-BLU (Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum) Unesa. Risiko yang perlu diantisipasi oleh Unesa yang menerapkan PK-BLU ialah bahwa perguruan tinggi yang tidak dikelola secara profesional dan kurangnya komitmen dari seluruh sivitas akademika dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat. Di pihak lain, Unesa perlu segera mejadi lembaga otonomi, karena dengan PK-BLU perbaikan manjemen keuangan dan peningkatan k.inerja semua unit kerja merupakan modal awal untuk menjadi Perguruan Tinggi otonomi yang menjunjung tinggi kualitas akademik. Perubahan pola pengelolaan keuangan Unesa menjadi pola PK-BLU (pengelolaan keuangan badan layanan umum) membawa dampak positif dalam bidang administrasi dan keuangan. Dengan PK-BLU asas transparansi dan akuntabilas menjadi lebih terukur, komitmen audit dan manajemen mutu menjadi semakin kuat dan akan terus diperkuat sehingga nantinya diharapkan bisa mendapatkan penilaian yang semakin baik.
4
Penelitian Setiawan (2013)menyatakan bahwa BLU sebagai agensi yang mela.ksanakan tugas stewardship dari publik/masyarkat (last resort principal), memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya tersebut. Laporan tahunan yang mengintegrasikan laporan kineija dan laporan keuangan
audited
merupakan
mekanisme
yang
ideal
sebagai
sarana
pertanggungjawaban kepada principal. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan
dae~
upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Arfianti, 2011). Laporan keuangan pemerintah merupakan komponen penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen pada instansi pemerintah untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi dalam laporan keuangan (Rosalin dan Kawedar, 2011).
Nilai
informasi
adalah kemampuan
informasi
untuk meningkatkan
pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan (Suwardjono, 2005). lnformasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu
5
pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk. keperluan perencanaan. pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 23 tahun 2005 pasal 28 ayat 2, menjelaskan bahwa tata cara penyusunan ikhtisar kinerja operasional dan pengintegrasiannya dengan laporan keuangan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaporan keuangan dan kinerja. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam rerangka konseptual akuntandi pemerintah antara lain: (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, dan (4) dapat dipahami, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Menurut Effendi (2003) sebagai lembaga sosial yang secara tradisional bertugas mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, PTN adalah lembaga yang paling merasakan tuntutan sosial untuk. perubahan globalisasi. Dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat yang memerlukan ilmu pengetahuan baru yang berbasis teknologi informasi, bioteknologi, serta ilmu-ilmu multidisiplin lainnya menuntut PTN untuk. memenuhi kebutuhan mereka akan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih tinggi. Konsekuensinya, PTN harus mengikuti perubahan.
6
Untuk memenuhi tuntutan yang semakin global dan kompleks tersebut, PlN memerlukan pendanaan dalam rangka membiayai operasional pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Pendanaan PlN diharapkan bisa dijalankan sesuai dengan asas good university governance yang mengandung prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan suatu instrumen pertanggungjawaban, yaitu anggaran dan akuntansi. Menurut Amirya et al (20 11) implikasi atas hasil penelitian tersebut berkaitan dengan paradigma aktor-aktor yang melaksanakan pengembangan sistem anggaran dan akuntansi BLU di lingkup Universitas Brawijaya (UB). Pengembangan ini dimaknai sebagai bentuk pemenuhan legitimasi semata yang teijadi mulai dimaknai sebagai bentuk upaya untuk mencapai efisiensi, efektivitas, produktivitas kineija, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, sehingga tidak berorientasi pada pemenuhan kepentingan legitimasi semata. Selain diperlukan instrumen pertanggungjawaban berupa anggaran dan ak:untansi, tentunya diperlukan faktor faktor lain untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada publik. Menurut penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kapasitas sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi dan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
7
Berdasarkan basil penelitian Indrawati et a/ (2008) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusta, pemanfaatan teknologi informasi, kualitas pengendalian intern, dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif signiftkan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Armando (2013) menyatakan bahwa pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan berpengaruh signiftkan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan. Dimana semakin baik sistem pengendalian intern dan semakin baik penerapan pengawasan keuangan daerah .maka semakin baik pula nilai informasi laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka alasan pemilihan topik dalam penelitian ini adalah bahwa penelitian terdahulu sebagian besar lebih menekankan pada kineija organisasi secara umum. Dalam penelitian ini peneliti mencoba melakukan analisis dengan menggunakan data kuantitatif dan memilih objek penelitian yaitu pihak-pihak yang terkait dengan proses perencanaan anggaran, satuan pengawasan internal, dan pihak yang terkait dengan penyusunan dan pelaporan keuangan, khususnya pada organisasi Badan Layanan Umum (BLU). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai"'Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Nilai lnformasi Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Studi pada PK-BLU Universitas Negeri Surabaya".
8
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan uraian
pada latar
belakang diatas,
maka dirumuskan
permasalahannya sebagai berikut : 1. Apakah perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada PK-BLU Universitas Negeri Surabaya? 2. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap nilai infonnasi pelaporan keuangan pada PK-BLU Universitas Negeri Surabaya? 3. Apakah pengawasan keuangan berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada PK-BLU Universitas Negeri Surabaya? 4. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada PK-BLU Universitas Negeri Surabaya? 5. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap nilai infonnasi pelaporan keuangan pada PK-BLU Universitas Negeri Surabaya? 1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1. Pengaruh perencanaan anggaran terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada PK-BLU Universitas Negeri Surabaya 2. Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada PK-BLU Universitas Negeri Surabaya 3. Pengaruh pengawasan keuangan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada PK-BLU Universitas Negeri Surabaya 4. Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap nilai infonnasi pelaporan keuangan pada PK-BLU Universitas Negeri Surabaya
9
5. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada PK-BLU Universitas Negeri Surabaya. 1.4 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat : 1. Kontribusi praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemildran kepada para pemakai laporan keuangan dan praktisi suatu institusi dalam memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan khususnya institusi yang berstatus pengelolaan keuangan bada layanan umum (PK-BLU). 2. Kontribusi teoritis, penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan teori, terutama kajian akuntansi sektor publik mengenai perubahan status dari satker biasa menjadi satker pengelola keuangan Badan Layanan Umum. 3. Kontribusi policy, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam hal peraturan dan perundang-undangan yang mengatur kebijakan tentang Badan Layanan Umum. 1.5 Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian adalah penyusunan perencanaan anggaran, sistem pengendalian intern, pengawasan keuangan, kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada salah satu PK-BLU Universitas Negeri Surabaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dimana penelitian menggunakan kuisioner sabagai data primer.
