-
.
Bab4 Organisasi danSistemPelaporanBank
1. PENGANTAR Di depan telah disebut-sebut bahwa struktur perbankan, yang dari sudut pandangan sebuah bank dapat disebut sebagai struktur organisasreksternalbank, menyangkut hubungan antara lembaga perbankan dengan lingkungan kelembagaan yang ada dalarn masyarakat di mana bank berada,-struktur organisasi internal bank menyangkut hubungan antar un surunsur yang ada di'dalarn bank itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengetahuan mengenai struktur perbankan yang hams diketahui oleh setiap manajer bank di negara yang sarna boleh dikatakan tidak .
berbeda antara manajer bank yang satu dengan manajer bank lain yang sejenis. Tetapi tidak demikian halnya dengan struktur organisasi internal bank. Khususnya struktur organisasi bidang operasionalnya, dari peringkat direktur utarna sarnpai ke peringkat petugas pembersih ruangan kantor, kecil kemurigkinannya untuk persis sarna antara bank yang -satu dengan bank yang lain. Adapun sebabnya ialah karena yang menjadiobyek pengelolaan y~g hams mereka tangani berkecenderungan tidak sarnaantara bank yang satu dengan bank yang lain. Perbedaan tersebut antara lain bermula dari pe:rbedaan kebijakan, perbedaan macarn-ragarn, perbedaan volume, nilai dan kOnipqsisi kegiatan-kegiatan dari masing-masing bank. Selain itu sikap dan pandangan para pimpinan bank masing..:masing turut pula menentukan struktur orgaisasi yang tepat bagi masing-masing bank. Dari sini kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa struktur organisasi (internal) yangbagj bank yang satu sangat tepat, kalau diterapkan pada bank laip.justru dapat mendatangkan malapetaka. Dalarn bab inilah akan diuraikan mengenai struktur organisasi bank umum. Selain itu, dalarn bab ini akan diuraikan juga sistem pelaporan bank, baik yang menyangkut laporanlaporan yang diwajibkan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral, maupun Japoran-laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan internal bank itu sendiri.
- 2. TATA CARA MENDIRIKANBANK UMUM SWASTANASIONAL Seperti telah berulangkali diketengahkan, bahwapengaturan oleh pemerintahkhususnya di bidang bisnis perbankan sangat banyak dan pengawasan pelaksanaannyapun sangat ketat pula. Dengan demikian tidak mengejutkan kalau dijumpai kenyataan bahwa tatacara untuk mendhikan bank diatur dengan cukup terlnci juga. Berbe~ dengan bidang usaha swasta 46
lainnya, dimana tidak dijumpai keharusan bahwapembentukan dewan komisaris sebuah peiseroan terbatasatau dewan pengawas bagi sebuah koperasi harus disetujui oleh menteri di sektor .bidang usahanya masing-masing, dalam mendirikan sebuah bank dilain pihak, .
persetujuan dari Menteri Keuangan'merupakan
suatu keharusan.
Kita mengenal beberapa jenis bank, antara lain ialah bank umum, bank pembangunan, bank campuran dan sebagainya. Sekalipun untuk masing-masingjenis bank tidak disediakan satu peraturan tersendiri, namun tidak berarti juga ada per~turan yang berlaku untuk semua jenis bank. Uraian mengenai tatacara pendirian sebuah bank yang disajikan dalam bank Ini lebih berlaku untuk pendirian bank swasta nasional daripada untuk pendirian bank jenis
lainnya.
.
Tata cara mendirikan bank swasta nasional, bank pembangunan swasta nasional, bank umum koperasi dan bank pembangunan koperas i diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan RI NomQr: I06 IIKMK.OO/I 988 tentang Pendirian Bank SwastaNasional dan Bank Koperasi. Menurut Keputusan Menteri tersebut untuk berdirinya sebuah bank umum dan bank pembangunan baik swasta nasional maupun koperasi harus dilakukan melalui dua tahapan, yaitu: (1) MengajUkan permohonan persetujuan prinsip (2) Mengajukan permoponan izin usaha Persetujuan prinsip adalah persetujuan dari Pemerintab yang diberikan kepada pemohon guna melakukan persiapan-persiapan pendirian bank. Untuk memperoleh persetujuan prinsip, yang bersangkutan diharuskan mengajukan surat permohonan kepada Menteri Keuangan. Surat permohonan tersebut harus dilampiri empat macam lampiran seperti berikut: I.
Bukti setoran denganjumlah sekurang-kurangnya (sebesar 30 % (tigapulu h persen) dari modal minimum yang harus disetor ke dalam rekening atasnama Menteri Keuangan. Untuk mendirikan bank umum atau bank pembangunan (swasta nasional ataupun koperasi) besarnya modal disetor atau simpanan pokok dan simpanan wajib ditetapkan
sekurang-kurangnya sebesar Rp. 10 milyar. . 2. Rencana akte pendirian dan anggaran dasar bank yang isinyatidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. 3. Rencana susunan Direksi dan Dewan Komisaris bagi bank yang berbentvk hukum perseroan terbatas atau reneana susunan Direksi dan Pengurus bank yang berbentuk hukum koperasi. 4. Rencana kerja untuk sekurang-kurangnya satu tabun pertama. Dalam waktu selambatlambatnya 21 (duapuhIh satu) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap pemohon akan menerima pemberitabuantentang pemberian atau penolakan persetujuan
prinsippendirianbanktersebut.
.
Persetujuan prinsip merupakan persetujuan yang diberikan kepada pemohon guna melakukan P,eI'Siapan.persiapan pendirianbank.Jangka waktuuntukmempersiapkantersebut ~tetapkan selama-Iamanya satu tabun terhitung sejak di keluarkannya persetujuan prinsip.
47
-
Apabila para pendiri bank barn tersebut merasa bahwa persiapan pembukaan banknya sudah mantap mereka dapat melangkah tahap kedua, yaitu mengajukan permohonan ijin usaha kepada Menteri Keuangan juga dengan tembusan kepada Bank Indonesia dengan melarnpirkan: 1. Bukti penyetoran sisa kekurangan setoran sebesar 70% dari modal disetor minimum kedalarn rekening Menteri Keuangan pada suatu bank umum atau bank pembangunan, disertai dengan daftar pemegang saharn atau daftar anggota. 2. Akte pendirian dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman atau Menteri Koperasi. 3. Susunan pengurus bank. 3.
PERSYARATAN
MODAL
Prinsip-prinsip manajemen keuangan mengingatkan bahwa besarnya modal untuk perusahaan apapun hendaknya tidak terIalubesar danjuga tidak terIalukeeil. Yang ideal ialah yang optimal. Kalau terIalu besar menyebabkan tidak bisa dicapainya tingkat rentabilitas yang tinggi. Sebaliknya terIalu keeilnya modal eenderung menghadapi rongrongan bahaya jatuh pailit. Selanjutnya perIu diketahui, bahwa apa yang optimal bagi perusahaan yang satu bisa terIalu besar bagi perusahaan lain, tetapi bisa pula terIalu keeil bagi perusahaan lainnya lagi. Faktor-faktor seperti misalnya jenis usaha, banyak sedikitnya cakupan proses produksi, kebijakan pemasaran, besarnya omset, lokasi dan sebagainya besar pengaruhnya terhadap besar-keeilnya modal yang optimal bagi sebuah perusahaan. Antara laindengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut, maka penentuan besarnya modal disetor minimum bagi jenis bank satu dengan jenis bank lain beralasan untuk ditetapkan tidak sarna. Menurut ketentuan yang berIaku, besarnya modal disetor minimum imtuk jenis-jenis bank tertentu yang dimintakan ijin pendiriannya adalah sebagai di bawah ini: Bank umum ............................................................................. Bank perkreditan rakyat .......................................................... Bank earnpuran .......................................................................
4.
STRUKTUR
ORGANISASIINTERNAL
Rp 50 milyar Rp 50 juta Rp 100 milyar
BANK
Dengan menggunakan kata-kata ataupun kalimat yang sedikit berbeda, ungkapan yang disarnpaikan dalarn sub-bab 1diatas, mengatakan bahwa mengingat tidak akan dijumpainya dua bank yang komposisi/susunan, jumlah maupun nilai kegiatan yang dilakukannya persis sarna, maka sangat sukar untuk menemukan dua bank dengan struktur organisasi (internal) yang sarna. Akan tetapi perIu kiranya diketengahkan juga di sini, bahwa heterogenitas obyek pengelolaan seperti dimaksudkan di atas, kiranya tidak perIu untuk dilebih-lebihkan. Kalau dibandingkan dengan bidang usaha-bidang usaha lain, kiranya dapat dikatakan bahwa tingkat heteroginitas obyek pengelolaan di bidang perbankan kebanyakanjauh lebih rendah 48
dibandingkan dengan bidang usaha manufaktur misalnya. Semakin rendahnya derajat heterogenitas, atau dengan kata lain semakin tingginya derajat homogeDitas. semakin memungkinkan digunakan cara-cara penanganan yang lebih seragam. Lebih seragamnya inilah yang memungkinkanuntuk lebih seragamnya strukturorganisasi antarabank yang satu dengan bank yang lain. Di bidang perbankan lebih seragamnya kegiatan antar bank tersebut kecenderungannyaantaralainjuga sebagaiakibatlebihbanyaknyapembinaandanpengawasan serta keharusan menyampaikan laporan-laporan yang seragam yang harus disampaikan kepadaBankIndonesiaselakuBank Sentral.Ini dengansendirinyamempunyaikecenderungan berupa banyaknya kemiripan dalam hal struktur organisasi di antara bank-bank sejenis, baik yang menyangkut struktur organisasi internalnya mereka maupun juga kebijaksanaankebijaksanaan manajerialnya. Sekedar untuk memperoleh gambaran mengenai bagaimana bentuk struktur organisasi bank umum, ada baiknya kita perhatikan bersama Gb.l yang tidak lain adalah merupakan bagan organisasi bank umum seperti yang disarankan oleh Edward W. Reed dan Edward K. Gill, yang di sana-sini telah mengalami modifikasi penyesuaianJ. 4 2 Gambar 1 STRUKTUR
ORGANISASI
BANK UMUM
Ditektur Utama Ketua Dewan Komisaris
Direktor Btsekutif .INVESTASI..
Ditektur ~1aidf KREDIT
Direktor
Kredit Niaga Kredit Perkebunan Kredit Investasi dsb Akuntansi Biaya dsb
Teller Kotak Simpanan Pengadaan Pembukuan
Riset Pasar Iklan Pengembangan Bisnis
'Edward W. Reed dan Edward K.Gill,1989
49
-
5. PENGURUS BANK Oleh karena bank swasta harus berbentuk,hukumperseroan terbatas, maka pengurusnya pasti terdiri dari Dewan Komisaris dan Direktur atau Dewan Direksi. Menurut ketentuan yang berlaku, semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris harus warga negara Indonesia, dap pengangkatannya hams dimintakan persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Anggota-anggota Direksi bank harus memiliki keahlian serta mempunyai akhlak dan mental yang baik. Mereka tidak diperbolehkan merangkap jabatan di luar usaha 1)ank yang banyak memerlukan tenaga, pikiran serta perhatian penuh mereka. Untuk merangkap jabatan eksekutif dalam bart~ lain, diperlukan izin dari Bank Indonesia. Sekalipun Direksi sebuah bank mendapatkan otoritas penuh dari para pemegang saham untuk mengelola bank milik mereka, namun dalam melaksanak~n tugasnya Direksi harus menyadari bahwa, demi kepentingan rnasyarakat banyak, tidak sedikit ketentuan-ketentuan yang berlaku yang sifatnya membatasi kewenangan pengelolaan mereka yang mereka peroleh dan berasal dari para pemegang saham yang mengangkat mereka. Sebagai contohnya ialah pembatasan terhadap wewenang Direksi dalam memberikan kuasa kepada pejabat bank bawahannya ataupun kepada fihak lain. M~nurut ketcntuan yang berlaku, ketua dan anggota Direksi bank swasta tidak diperbolehkan memberikan kuasa yarig bersifat umumltidak terbatas kepada orang lain. Oleh karena itu surat pemberian kuasa oleh Direksi bank kepada pejabat bank atau pihak-pihak lain harus dimintakan persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Dengan melihat betapa besar peranan dan tanggung jawab Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris sebuah bank, dapat kiranya disimpulkan bahwa tidak sembarang orang mampu untuk menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi sebuah bank. Untuk jabatan-jabatan tersebut perlu dipenuhi syarat-syarat tertentu selain yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia,seperti yang telah disebutkan di atas. Ketua Dewan Komisaris First National Bank of Arizona, misalnya, mengatakan, bahwa kualifikasi untuk jabatan Komisaris sebuah bank antara lain ialah2: I.
2. 3. 4. 5. 6. 7.
Ia harus dapat berwawasan ke depan dan hams bisa menunjukkan progresifitas dalam bidang usahz dan profesinya. Sangat tepat kalau calon tersebut mempakan seorang pemil1}pinyang dikenal masyarakat, atau seorang "pendatang" dari bidang-bidang tertentu lainnya, seperti misalnya pertanian, bisnis, industri, hukum atau suatu cabang ilmu. la dikenal masyarakat. la merupakan warga negara yang dihormati. la memahami aspirasi masyarakat. la mampu meningkatkan kegiatan bank. Ii memahami dan menghargai hubungan publik. la mengenal dengan baik kegiatan ekonomi secara luas daDlokal. 2Hazeltine 1966, hal.1l
50
-
6. ANEKA RAGAM LAPORAN INTERNAL Selain berbagai bentuk laporan yang bagi bank wajib menyampaikannya kepada Bank Indonesia seperti diuraikan di bawah nanti, laporan antar bagian di dalam bank yang memuat data kunci yang relevan untuk pengambilan keputusan, yaitu yang kita sebut laporan data kunci intra-bank, adalah sangat relevan bagi keberhasilan bank dalam menjalankan misinya. Dengan menggunakan pengelompokan yang didasarkan pada pejabat peneriina laporan, macam laporan data kunci tersebut, terutama untuk bank-bank raksasa adalah seperti di bawah inP'
A. Untuk Kelompok Eksekutif: HARlAN I. Aktiva total, kredit, investasi dan dana fihak ketiga (AHI) 2. Posisi likuiditas (AH2) 3. Rekening daria pihak ketiga berjumlah besar barn (AH3) 4. Rekening dana pihak ketiga yang lepas (AH4) 5.
Kreditkomersialbarnataudiperbaharnidenganjumlah-jumlahbesar(AH5).
MINGGUAN I. 2.
Simpanan dan kredit rata-rata, digolongkan berdasarkan jenis, besar-kecil dan lokasi (AM I) Kredit macet (AM2)
BULANAN I. 2. 3. 4.
Laporan Rugi-Laba (AB I) Laporan Pusat Labal' Profit Center Report' (AB2) Laporan Pertanggungan jawabl' Responsibility Report' (AB3) 'Yields' dan kontribusi laba, didasarkan pada jenis kredit dan investasi (AB4) PerputaranJ'tumover' karyawan (AB5)
TRIWULANAN/KWARTALAN I. Pangsa pasar (ATl) 2. Forkas/prakiraan keadaan ekonomi (AT2) B. Untuk Kelompok Perolehan Dana HARlAN 1. Dana pihakketiga dan kredit, digolongkan berdasarkanjenis, besar-kecil dan lokasi (BHI) 2. Perhitungan status cadangan kumulatif (BH2) 3. Posisi likuiditas (BH3) 4. Setoran dan pengambilan danajumlah besar (BH4) 3WoodJr.
1978: hal. 58-59.
51 -
---
MINGGUAN 1. Setoran dana kredit rata-rata harian didasarkan pada jenis, besar-kecilnya, dan lokasi (BM1) 2. Hasil-hasil yang dkapai melalui program kunjungan petugas (BM2) BULANAN 1. LapQranRugi-Laba (BBI =ABI) 2. Laporan Pusat Labal'Profit Center Report' (BB2 =AB2) 3. Laporan Pertanggungan Jawab (BB3::;AB3) 4. 'Yields' dan kontribusi laba, didasarkan pada jenis kredit dan investasi (BB4 AB4) 5. Perputaranl'tumover' karyawan (BB5 =AB5) TR/WULANAN 1. Pangsa pasar (BTl =ATl) 2. Forkas/prakiraan keadaan ekonomi (BTI
=
=ATI)
C. Untuk Kelompok Pemakai Dana HARlAN I. Dana pihak ketiga dan kredit, digolongkan berdasarkanjenis, besar-kecil dan loka~i (BHI) plus total investasi (CHI)
2. Perhitunganstatuscadangankumulatif(CH2=BH2)
3. 4. 5. 6. 7. 8.
Posisi Jikuiditas (CH3 =BH3) Setoran dan pengambiJanjumlah-jumlah besar (CH4 = BH4) I 00 I Kredit komersial jumlah besar yang jatuh tempo dan yang baru (CH5) Komitmen kredit komersial baru (CH6) 'Credit line' baru yang telah disetujui (CH7) Transaksiportfolio,suku-sukubungapasar uang yang teIjadidan menurut prakiraan.
MINGGUAN I. Simpanan dan kredit rata-rata, digolongJcanberdasarkan jenis, besar-kecil dan lokasi (CMI=AMl) 2. Kewajiban-kewajiban kontingen (CM2)
BULANAN 1. Laporan Rugi-Laba (CBI
=ABl)
2. LaporanPusatLabal'ProfitCenterReport' (CB2=AB2) 3. 4. 5. 6. 7. 52
Laporan Pertanggungjawaban (CB3 =AB3) 'Yields' dan kontribusi laba, didasarkan padajenis kredit dan investasi (CB4 AB4) Perputaranl'tumover' karyawan (CB5 =AB5) 'Credit line' yang tidak terpakai (CB6) Kredit Macet dan penghidupan kembali kredit (CB7)
=
TRlWULANAN 1. Pangsa pasar (CTI =ATI) 2. Forkaslprakiraan keadaan ekonomi (Cf2 AT2) 3. Kredit digolongkan berdasarkanjaminan (CT3) 4. Konsentrasi kredit digolongkan berdasarkan kode SIC (CT4)
=
D. Untuk Kelompok 'SERVIClNG'IPELAYANAN HARlAN I. Dana pihak ketiga dan kredit, digolongkan berdasarkanjenis, besar-kecil dan lokasi (BHt) plus data investasi total (DHI =CHI) 2. Pengiriman dokumen tunai 3. Setoran dan penarikan luar biasa 4. Cerukan jumlah-jumlah besar 5. Jumlah perabot/peralatan tidak terpakai MINGGUAN I. Setoran dana kredit rata-rata harian didasarkan pada jenis, besar-kecilnya, dan lokasi (DMI =BMt) BULANAN 1. Laporan Rugi-Laba (DBI =ABl) 2. Laporan Pusat Laba/' Profit Center Report' (DB2=AB2) 3. Laporan Pertanggunganjawab (DB3 =AB3) 4. Yields dan kontribusi laba, didasarkan pada jenis kredit dan investasi (DB4 AB4) 5. Perputaran dan ketahanan karyawan (DB5 =AB5)
=
TRIWULANAN
1. Pangsa pasar (DTl =ATl) 2. Forkas/prakiraan keadaan ekonomi (DT2 =AT2) 3. Data absen dan liburan (DT2) E. Untuk Dewan Komisaris BULANAN 1. Neraca (EBI) 2. Laporan Rugi-Laba serta bandingannya dengan Anggaran Laba (EB2) 3. Kredit dan 'Credit lines' (EB3) 4. Laporan mengenai kredit lambat pelunasan (EB4) 5. Laporan pembelian dan penjualan surat berharga (EB5) 6. Laporan dari divisi 'trust' (EB6) 7. Laporan dari komisi bangunan (EB7) 8. Laporan dari komisi audit dan pemeriksaan (EB8)
53
--
7. PENGAWASAN INDONESIA4
DAN PEMBINAAN
--
BANK OLEHBANK
Bagian ini banyak mengacu pada IKPI, 1987. Berbincang ~engenai hubungan antara bank dengan Pemerintah dapat kiranya diketengahkan di sini, bahwa inengingat sangat vitalnya lembaga keuangan pada umumnya dan lembaga perbankan'pada khususnya bagi setiap perekonomian, maka di negara manapunjuga lembaga pemerintah yang disebut bank sentral diberi wewenang dan tanggung jawab yang luas untuk mengatur, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap semua bank yaqg ada ~alamperekonomiannya. Dalam kaitannya dengan kenyataan seperti itu, Indonesia-pun tidak merupakan pengecualian. Menurutpasal3 Undang-undang No.14 Tahun 1967,bersambung pasall dan 7 Undangundang No.13 Tahun 1968, disebutkan bahwa Bank Indonesia adalah bank sentral negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945. Selanjutnya dapat ditambahkan bahwa Bank Indonesia adalah milik negara dan merupakan badan hukum yang tugas pokoknya membantu Pemerintah dalam: I. mengatUf,menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, 2. mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja.
8. LAPORANBERKALABANK KEPADABAN~ INDONESIA Untuk mengetahui apakah ketentuan-ketentuan yang beIlaku telah dilaksanakan dan juga untuk mengetahui perkembangan yang terjadi di dalam sistem perbankan, Bank Indonesia menetapkan keharusan bank-bank untuk mengirimkan laporan kepada Bank Indonesia. Sebagian dari laporan-Iaporan tersebut dilaksanakan secara berkala, sebagian lain sifatnya insidentil. Beberapa diantara taporan-Iaporan berkala seperti yang disajikan dalam IKPP adalah seperti tersebut di-bawah ini: A. LAPORAN MINGGUAN I. 2.
Laporan likuiditas. Laporan kegiatan pasar uang antar bank. 3. Laporan aktivitas devisa, terdiri dari: a. Laporan pembelian dan penjualan devisa b. Laporan posisi penerimaan dana luar negeri
4. . Laporanpengerahandana 5. Laporan penyelenggaraan kliring B. LAPORAN TRIWULANAN I.
Laporan neraca dan perhitungan laba/rugi yang wajib diumumkan. Bank Umum, Bank Pembangunan dan Bank Tabungan wajib mengumum kan neraca dan
4Bagianinibanyak mengacu pada IKPI, 1987. 51KPI,1987: Bab XVIII.
54
perhitungan laba/rugi secara lengkap dalam sekurang-kurangnya satu surat kabar yang mempunyai banyak pembaca ditempat kedudukan bank. 2. Laporan perkreditan. Kewajibanbank-bankuntuk menyampaikanlaporantriwulan tentang perkreditan diatur dalam berbagai peraturan yang ikhtisarnya akan dikeluarkan tersendiri. Laporan-laporan tersebut terdiri atas: 1. Progress report perkembangan investasi nasabah oleh bank umum milik negara dan bank pembangunan milik negara. 2. Laporan pelaksanaan konsorsium kredit oleh bank-bank umum milik negara dan bank pembangunan milik negara. 3. Laporan oleh bank-bank devisa, perwakilan-perwakilan bank asing, lembaga keuangan bukan bank dan perwakilan lembaga keuangan bukan bank tentang pinjaman,jaminan dan penanaman dana lainnya oleh badan atau perorangan di luar negeri kepada pihak-pihak di Indonesia. 4. Laporan bank milik negara tentang debitur yang penagihannya telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), yang pada dewasa ini disebut Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) dan yang berhasil ditagih oleh BUPN. 3. Laporan-laporan lain yang berbeda-beda tergantung pada jenis laporan bersangkutan.
C. LAPORANSEMESTERAN Laporan badan pengawas/dewan komisaris. Badan pengawas balik-bank pembangunan daerah serta dewan komisaris bank-bank swasta dan bank-bank koperasi wajib menyampaikan laporan semesteran mengenai kegiatannya kepada Bank Indonesia. D. LAPORAN TAHUNAN I
1. Laporan neraca tahunan dan labalrugi. Setiap bank diwajibkan untuk setiap tahunnya menyampaikankepada Bank Indonesia sebuah neraca tahunan berikut perhitungan laba/rugi yang telah disetujui terlebih dahulu oleh seorang akuntan luar dengan disertai penjelasan-penjelasan yang dianggap perlu. 2. Anggaran perusahaan dan rencana kerja. Ketentuan ini hanya berlaku bagi bank-bank milik negara. 3. Laporan perkreditan. Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam berbagai perattiran.
9. LAPORAN BANK TIDAK BERKALA
KEPADA
BANK
INDONESIA
Selain laporan-laploran berkala sebagaimana diuraikan di atas, bank-bank diwajibkan pula menyampaikan laporan-Iaporan yang dikaitkan dengan terjadinya kasus menurut _permasalahanyang dihadapinya. Laporan-laporan yang tidak berkala tersebut terdiri atas laporan-laporan sebagai berikut: 1. Laporan yang bertalian dengan pengawasan dan pembinaan bank-bank. Yang perlu dilaporkan antara lain perubahan anggaran dasar, perubahan anggota pengurus, perubahan alamat kantor, laporan penggunaan komputer dalam administrasi bank, dan sebagainya. 55
2.
Laporan yang bertalian dengan pengerahan dana. Dengan dicabutnya ketentuan tentang deposito Inpres, maka laporan-laporan penyerahan dana sehubungan dengan deposito Inpres ditiadakan. 3. Laporan yang bertalian dengan perkreditan. Kewajiban bank-bank untuk menyampaikan laporan yang tidak berkaIa di bidang perkreditan diatur daIam berbagai peraturan yang ikhtisarnya akan dikeluarkan tersendiri. 4. Laporan yang bertalian dengan transaksi devisa. Kewajiban bank-bank untuk menyampaikan laporan insidentil tentang transaksi devisa dimuat daIam Buku jilid III tentang ketentuan prodedur laIu lintas devisa. 5. Laporan basil pemeriksaan terbadap bank asing oleb pejabat-pejabat pemeriksa dari luar negeri. Kewajiban menyampaik an laporan umum hasil pemeriksaan terhadap kantor-kantor bank asing di Indonesia oleh pejabat-pejabat pemeriksa dari luar negeri kepada Menteri Keuangan dan Bank Indonesia dilakukan menurut ketentuan yang berlaku.
10. RANGKUMAN Oleh karena bank umum swasta nasional berbentuk badan hukum perseroan terbatas, maka dalam struktur organisasi bank umum swasta nasional pasti dijumpai Dewan Komisaris dan Direktur atau Dewan Direksi. Menurut ketentuan yang berlaku. semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris harus warga negara Indonesia dan pengangkatannya harus dimintakan persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Mengingat bahwa macam ragam serta komposisi kegiatan bank yangsatu dengan bank yang lain mempunyai kecenderungan berbeda, juga besar-kecilnya nilal dan komposisi aktiva yang dimiliki oleh bank yang satu dengan bank yang lain juga tidak sarna, maka mudahlah kiranya dipahami kalau struktur organisasi yang sangat tepat digunakan oleh bank yang satu belum tentu cocok digunakan oleh bank yang lain. Dengan mendasarkan pada pihak~pihak yang dituju oleh aIiran informasi berbentuk laporan, dapat dibedakan antara laporan internal, laporan untuk rapat pemegang saham dan laporan untuk Bank Indonesia. Laporan-Iaporan untuk Bank Indonesia ada yang sifatnya berkala dan ada yang sifatnya tidak berkala. Yang berkaIa dapat dibedakan antara laporan-laporan mingguan, triwulan, semesteran dan tahunan. Untuk laporan-laporan tersebut baik format maupun jadwaI pen yerahannya kepada Bank Indonesia, sudah ada ketentuan-ketentuannya. Laporan-laporan internal terutama adalah untuk keperluan pengambilan keputusan. Didasarkan pada segi penerimanya, bisa dibedakan: kelompok eksekutif, kelompok penghimpun dana, kelompok pemakai dana, kelompok pelayanan dan dewan komisaris. Mengingat bahwa informasi yang dibutuhkan oleh masing-masing kelompok berbeda-beda juga.
56
BOAL LAnHAN Lingkarilah hurufB untuk pemyataanyang menurut penelapat Anelaisinya betul clan D untuk yang menurut penelapat Anela salah! B -S 1) Bank Indonesia merupakan badan hukum dengan tugas pokoknya antara lain membantu Pemerintah dalam mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. B-S 2) Apabila Bank Indonesia ingin. menyelenggarakan pengawasan (langsung, paling pendek dalam waktu 2X24 jam sebelumnya Bank Indonesia telah memberitahu bank yang akan didatangi untuk diperiksanya. B-S 3) Masalahlikuiditasdansovabilitasbankadalahmasalahinternbankbersangkutan, sehingga Bank Indonesia tidak mempunyai wewenang untuk mencampuri urusan likuiditas ataupun solvabilitas bank B - S 4) Bank Indonesia dapat mengadakanketentuan-ketentuanyang bertalian dengan penggunaandana-dana oleh lembaga-lembagakeuangan, kecuali badan-badan asuransi. B-S 5) Seminggu sekali bank harus melaporkan laporan penyelenggaraan kliring. B-S 6) Dewan komisaris bank-bank swasta diwajibkan menyampaikan mengenai kegiatan bank bersangkutan kepada Bank Indonesia setahun sekali. B - S 7) Setahun sekali bank swasta harus menyampaikan anggaran perusahaan bank beserta rencana kerjanya kepada Bank Indonesia. B-S 8) Pengawasansecaralangsungoleh Bank Indonesiaterhadapbankhanyaterbatas dalam pelaksanaan kebijaksanaan moneter saja dan bukan dalam pengurusan dan pengaturan bank.
57
