BAB XIV PROSEDUR IMPOR - 2

BAB XIV Prosedur Impor-2

BAB XIV PROSEDUR IMPOR - 2 Tujuan Instruksional Khusus : Setelah menyelesaikan perkuliahan dengan Pokok Bahasan Prosedur Impor, Mahasiswa akan dapat menjelaskan prosedur dan tata laksana impor di Indonesia dengan benar. 14.1. Klasifikasi Pelaksana Impor Dengan masih banyaknya pengelompokan importir di Indonesia mencerminkan besarnya peranan pemerintah dalam mengatur dan mengendalikan impor. Intensitas keterlibatan pemerintah dalam mengatur impor, dalam banyak hal telah membuktikan tingginya KKN yang melahirkan sistem monopolistik dan ekonomi biaya tinggi. Para pelaksana Impor yang kini berlaku adalah: a. Importir Umum.Yaitu perusahaan pemegang API Umum yang dapat mengimpor barang bukan limbah yang tidak diatur Tata Niaga Impornya. b. Importir Umum Limbah. Yaitu importir umum yang diakui oleh pemerintah untuk mengimpor limbah. c. Importir Produsen. Produsen yang diakui oleh pemerintah untuk mengimpor sendiri barang bukan limbah yang diperlukan semata-mata untuk proses produksinya. d. Importir Terdaftar. Yaitu importir pemilik API Umum yang mendapat tugas khusus untuk mengimpor barang tertentu yang diarahkan pemerintah. e. Agen Tunggal. Yaitu Agen Tugal sebagai perusahaan pemegang pengakuan, sesuai dengan Keputusan Menperindag No.428/M/SK/12/1987 tentang penyederhanaan Ketentuan Pengakuan dan Pengurangan Pengakuan Keagenan Tunggal Alat Elektronik. f. Perum Dahana. Yaitu perusahaan umum yang berdasarkan Keputusan Presiden RI No.86/1994 ditugaskan untuk melakukan pengadaan serta distribusi bahan peledak militer dan bahan peledak industry. g. Pertamina. Yaitu Perusahaan Minyak dan Gas Bumi Negara yang berdasarkan keputusan Presiden RI No.18/1998 ditugaskan untuk menyediakan dan melayani kebutuhan pelumas yang berasal dari minyak bumi untuk keperluan dalam negeri. 14.2. Pengelompokan Barang Impor Barang impor dikelompokkan sbb: 1. Barang Impor Bebas. Yaitu semua jenis barang yang tidak dilarang untuk di impor, tidak diatur tataniaganya, dan tidak termasuk barang impor khusus. 2. Barang yang dilarang di impor. Barang yang dilarang untuk di impor antara lain terdiri dari: 1) Kelompok bahan kimia tertentu 2) Limbah/unsur tertentu 3) Produk industri percetakan tertentu 4) Bahan-bahan berbahaya tertentu lainnya. 3. Barang yang diatur tata niaga impornya. Yaitu barang yang impornya hanya dapat dilakukan oleh importir tertentu, misalnya: 1) Kelompok beras 2) Kelompok minuman keras 3) Kelompok minyak pelumas

89


4) 5) 6) 7) 8) 9)

Bahan peledak Bahan kimia Limbah Alat-alat pertanian tertentu Otomotif Bahan-bahan berbahaya.

4. Barang Impor Khusus. Yaitu barang yang hanya boleh diimpor oleh badan hukum atau lembaga atau perorangan diluar yang tercantum sebagai pelaksana impor diatas. Barang tersebut harus memenuhi salah satu kriteria sbb: 1) Barang pindahan 2) Barang yang bersifat hibah dari negara lain 3) Barang yang dibiayai dengan bantuan kepada pemerintah Indonesia. 4) Barang atau bahan yang dimasukkan ke Perusahaan Pengelolaan di Kawasan Berikat (PPDB) untuk diolah lebih lanjut menjadi barang olahan sesuai dengan izin industri PPDB tersebut. 5) Barang dan/atau bahan yang dimasukkan ke Kawasan Berikat untuk ditimbun, disimpan atau dikemas. 6) Barang impor yang disetujui oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk untuk diberikan pengecualian dari ketentuan tataniaga impor, yang meliputi: • Barang impor sementara • Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi • Untuk hibah dan bantuan lainnya bagi keperluan sosial yang tidak diperdagangkan kembali • Untuk diimpor kembali setelah diperbaiki di luar negeri yang sebelumnya adalah barang asal impor. • Untuk barang contoh (sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.140/KMK.05/1997 • Kendaraan bermotor keperluan Kedutaan Besar Negara Asing atau Kantor Perwakilan Diplomatik Asing serta Lembaga Internasional sesuai dengan keputusan Menperindag No.99/MPP/Kep/2/1998. 14.3. Kemudahan Impor Untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing hasil produksi dalam negeri, maka diberikan kemudahan impor yang lebih khusus, antara lain: a. Kemudahan memperoleh mesin, peralatan mesin, dan barang modal lainnya dalam keadaan bukan baru. Impor mesin, peralatan mesin dan barang modal lainnya dalam keadaan bukan baru hanya dapat dilakukan oleh: 1) Perusahaan industri yang akan merelokasi pabrik. 2) Perusahaan rekondisi yang telah memiliki izin usaha 3) Perusahaan-perusahaan pelayaran, perikanan yang telah memiliki izin usaha. 4) Perusahaan pelaksana kontraktor proyek pemerintah yang memiliki kontrak langsung dengan proyek-proyek pemerintah/BUMN 5) Perusahaan pemakai langsung. b. Kemudahan impor barang komplementer. Beberapa pokok aturan dari keputusan ini antara lain: 1) Barang komplementer adalah barang sejenis dengan barang yang diproduksi oleh PMA produksi yang bersangkutan.

90


2) Impor barang komplementer hanya dapat dilakukan oleh PMA Produksi yang mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan supplier di luar negeri. 3) Impor barang komplementer harus diimbangi dengan peningkatan ekspor barang hasil produksinya sendiri sekurang-kurangnya sama dengan nilai barang komplementer yang di impor. 4) Barang komplementer asal impor dapat dijual ke pasar dalam negeri dalam satu kesatuan dengan barang hasil produksi sendiri sampai tingkat pengecer. c. Kemudahan impor barang modal, bahan baku/penolong untuk Kawasan Berikat d. Kemudahan impor untuk mendorong pengembangan wilayah tertentu e. Kemudahan impor oleh PMA 14.4. Komponen Biaya Impor Terdiri dari 5 kelompok biaya: a) Biaya Perolehan Terdiri dari 2 bagian: 1. Nilai valuta (harga beli barang di kurs dalam rupiah) Nilai beli/harga beli barang impor dalam valuta dikalikan dengan kurs jual devisa yang berlaku pada saat pembukaan letter of credit, untuk memperoleh harga beli dalam rupiah. Contoh: - Harga beli C&F barang US$ 50.000 - Kurs jual saat p.L/C Rp. 8.000/US$ - Nilai Valuta adalah: 50.000 * Rp. 8.000 = Rp. 400.000.000 Nilai Valuta 2.

Bea Masuk yang ditetapkan pemerintah Bea Masuk adalah persentase tariff bea masuk yang ditetapkan pemerintah dikalikan dengan hasil perkalian dari harga beli barang dengan kurs nilai dasar perhitungan bea (NDPB) yang ditetapkan pemerintah. NDPB ini ditetapkan pemerintah cq Menteri Keuangan RI sekali seminggu dimulai bulan Januari tiap tahun. Contoh: - Persentase bea masuk 5% - Kurs NDPB Rp. 7.750 - Harga beli C&F US$ 50.000 - Bea Masuk adalah: 5% * (50.000 * Rp. 7.750) = Rp. 19.375.000 Bea Masuk

b)

= (C&F/CIF Valuta * Kurs Jual Devisa) = Rp................

= ………% * (C&F/CIF Valuta * Kurs NDPB) = Rp..................

Premi Asuransi Tujuan asuransi adalah untuk mengalihkan resiko kerugian dari importer kepada perusahaan asuransi. Untuk itu importer wajib membayar premi yang besarnya ditentukan 2 hal, yaitu: 1. Nilai Pertanggungan Nilai pertanggungan dapat ditetapkan salah satu dari nilai sbb: - 100% nilai FOB - 100% nilai C&F - 100% nilai CIF

91


2. Jenis Resiko Petanggungan Resiko petanggungan terdiri dari: TLO, FPA, WA, All Risk. Contoh: - Suatu barang nilai:

FOB US$ 80.000 C&F US$ 97.500

- Premi Asuransi: 2,5% - Hitunglah berapa jumlah premi yang harus dibayar bila nilai pertanggungan ditentukan sebesar: 1. 100% nilai FOB 2. 100% nilai C&F 3. 100% nilai CIF Jawaban: 1. Nilai pertanggungan FOB US$ 80.000 Jumlah premi: 2,5% * US$ 80.000 = US$ 2.000 2. Nilai pertanggungan C&F US$ 97.500 Jumlah premi: 2,5% * US$ 97.500 3. CIF = C&F + I Nilai pertanggungan CIF belum diketahui berapa dolar, karena unsure I (insurance) belum diketahui, karenanya nilai CIF diumpakan sebesar 100-X, sedangkan nilai C&F sudah diketahui, yaitu senilai US$ 97.500 Dengan demikian dapat dihitung jumlah premi sebagai berikut: - Nilai CIF = 100 – X - Premi asuransi = 2,5% * 100 – X = 2,5 – X - 100 X = 97.500 + 2,5X - (CIF) = C&F + premi asuransi 100X-2,5X = 97.500 97,5X = 97.500 X = 97.500 : 97,5 = 1.000 Jumlah premi: 2,5X = 2,5 * US$ 1.000 = US$ 2.500 c)

Pungutan-pungutan Pungutan Negara selain bea masuk untuk impor adalah: 1. Pajak pertambahan nilai (PPn) 2. Pajak penjualan barang mewah (PPn-BM) 3. Pajak penghasilan sesuai pasal 22 UU Pajak (PPh-Ps-22) Pungutan Negara tersebut di atas dihitung atas dasar persentase tariff pajak bersangkutan dikalikan dengan hasil perkalian dari harga beli barang-barang dalam valuta dengan kurs nilai dasar perhitungan bea (NDPB), ditambah dengan bea masuk, rumusannya sebagai berikut: ……% * (C&F/CIF Valuta * NDPB) + BM Contoh Soal: 1. Suatu barang senilai C&F US$ 10.000,- dipungut bead an pajak sbb: a. BM 5% b. PPn-Impor (PPn) 10% c. PPh Ps 22 2,5% d. Kurs NDPB = RP. 2.000/US$ Hitunglah besarnya BM, PPn, dan PPh yang terutang.

92


Jawab: a. Bea Masuk 5% * (10.000 * Rp. 2.000) = Rp. 1.000.000 b. PPn Impor 10% * [(10.000 * Rp. 2.000) + Rp. 1.000.000] = Rp. 2.100.000 c. PPh Ps. 22 2,5% * [(10.000 * Rp. 2.000) + Rp. 1.000.000 = Rp. 525.000 Jumlah terutang: Rp. 1.000.000 + 2.100.000 + 525.000 = Rp. 3.625.000 2. Suatu barang senilai C&F US$ 10.000 dipungut bea dan pajak sbb: a. Bea Masuk : 40% b. PPn : 10% c. PPh Barang Mewah : 10% d. PPh Ps. 22 : 2.5% Kurs NDPB : Rp. 2.000/US$ Jawab: a. Bea Masuk 40% * (10.000 * Rp.2.000) = Rp. 8.000.000 b. PPn Impor 10% * [(10.000 * Rp.2.000) + Rp.8.000.000] = Rp.2.800.000 c. PPn Barang Mewah 10% * [(10.000 * Rp.2.000) + Rp.8.000.000] = Rp.2.800.000 d. PPh ps. 22 2.5% * [(10.000 * Rp. 2.000) + Rp.8.000.000] = Rp.700.000 Jumlah Terutang: a. Bea Masuk b. PPn Impor c. PPn BM d. PPh Ps.22 TOTAL d)

: : : :

Rp. 8.000.000 Rp. 2.800.000 Rp. 2.800.000 Rp. 700.000 + Rp.14.300.000

Biaya Inclaring Adalah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pengurusan pengeluaran barang dari wilayah gapura niaga, mulai dari biaya membongkar barang dari atas kapal sampai dimuat di atas truk di pintu darat gudang pelabuhan termasuk biaya transportasi sampai barang dibongkar lagi di gudang importir. Biaya-biaya itu lazimnya terdiri dari biaya bongkar muat (stevedoring), biaya menata atau menyusun barang di dalam gudang pelabuhan (cargodoring), biaya mengurus penyerahan barang dari perusahaan pelayaran, uang sewa dermaga, sewa alat-alat mekanis. Biaya-biaya ini lazim disebut dengan OPP atau ongkos pelabuhan muat untuk barang ekspor dan OPT atau ongkos pelabuhan tujuan bagi barang-barang impor. Untuk barang-barang berbahaya, bernilai tinggi, barang yang memerlukan penanganan khusus dan barang yang mengganggu lingungan, dimungkinkan adanya tambahan dari tarif pedoman (surcharges) yang biasanya dikeluarkan oleh Dept. Perhubungan. Besarnya tambahan itu didasarkan pada kesepakatan antara pemberi jasa dengan pemakai jasa.

93


1.

Ongkos Stevedoring (Muat Bongkar) (OPP/OPT) .....Ton * Rp............. = Rp................

2.

Ongkos Cargodoring (Menata) (OPP/OPT) .....Ton * Rp............. = Rp................

3.

Delivery Charges (OPP/OPT) .....Ton * Rp............. =

Rp................

Surcharges (Toeslag) .....Ton * Rp.............

=

Rp................

Uang Dermaga .....Ton * Rp.............

=

Rp................

Sewa Alat mekanis .....Ton * Rp.............

=

Rp................

Transportasi .....Ton * Rp.............

=

Rp................

Sewa Gudang .....Ton * Rp.............

=

Rp................

4. 5. 6. 7. 8. 9.

Jasa EMKL/Freight Forwarder .....Ton * Rp............. = Rp................

10. Biaya Lain-lain Catatan: Biaya inclaring dapat juga dilakukan dengan perhitungan ALL In dengan EMKL/Freight Forwarder (tarif borongan) e)

Biaya Jasa Lainnya Biaya jasa lainny ayang lazim dipungut adalah biaya administrasi, seperti biaya formulir, ongkos telegram, telex dan biaya-biaya kecil lainnya yang dikeluarkan oleh importir. Bila impor itu dilakukan atas dasar suatu kontrak indent, maka dalam kalkulasi biya harus dimasukkan pula komisi importir. Kemudian perlu pula dimasukkan biaya-biaya yang dipungut bank seperti provisi bank, biaya pembukaan LC dan negosiasi shipping dokument.

14.5. Bea Masuk Pada dasarnya yang diberlakukan adalah BM yang tercantum dalam Buku Tarip Bea Masuk Indonesia (HS) yang diterbitkan terakhir pada tahun tersebut / bersangkutan. Disamping juga mengikuti peraturan-peraturan yang ada / perubahan-perubahannya. Tarip tersebut biasa merupakan tarip dasar, karena mungkin ada pengurangan atau penambahan (opsen)=BMT. Hal mana sering diumumkan dalam SK.-2 Menteri, yang disesuaikan dengan situasi / kondisi di lapangan. Yang berwenang menambah/mengurangi Tarip-tarip Bea Masuk adalah Menteri Keuangan R.I. bahkan menghapus sekalipun, atau memindah Klasifikasi (Tarip Pos). NDPBM (Nilai Dasar 94


Perhitungan Bea Masuk) adalah Nilai Dasar dari Valuta Asing ( US$, Lira, Yen dsb ) atas Rupiah, yang dipergunakan untuk perhitungan Bea Masuk, PPN.Pasal 22 Impor. Nilai tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan secara berkala (3) bulan sekali ( Januari s/d. Maret, April s/d. Juni, dst ) dalam Surat Keputusannya. Nilai tersebut tidak sama dengan Nilai (Kurs) Valuta Asing yang terjadi pada Bank ( jual / beli ) dan naik / turunnya bergantung pada situasi Moneter International / Dalam Negeri. Umumnya selalu naik, karena kenaikan kurs rupiah kita terhadap US$. 14.6. Menentukan Tarip Pos (Klasifikasi) Barang Impor Dalam menentukan Tarip Pos (No. HS / The Harmonized Description and Coding System) suatu barang impor, kita memerlukan sarana (buku) sbb : • Kamus Bahasa Indonesia - Inggris. • Alphabetical Index 1 & ll. • Buku Tarip Bea Masuk Indonesia (HS) yang terakhir. • C.E.P.T. (Common Effective Preferencial Tarip). • Paket-paket Deregulasi yang terakhir / pada saat itu. Selain itu, pengalaman, pengetahuan, dalam klasifikasi (kepentingan barang/bahan, komposisi barang, jenis, dsb). Begitu pentingnya menentukan Nomor HS tersebut, karana akan menyangkut penentuan Prosentase BM, PPN, perhitungan lain-lain. Bahkan sering-sering dapat menghambat pembukaan PL/C, proses dokumen di Kantor Bea & Cukai untuk pengurusan pengeluaran barang impor. Tidak berlebihan bahwa hal tersebut menyebabkan "Tambah Bayar" bila salah menentukannya. Selintas tata cara menentukan adalah sbb : • Bila anda hanya mengetahui nama barang impor dalam bahasa Indonesia, maka gunakanlah Kamus Indonesia - Inggris untuk mengetahui nama barang tersebut dalam Bahasa Inggrisnya. Karena dalam buku Alphabetical Index hanya tertulis dalam Bahasa Inggris saja. • Kemudian carilah nama barang impor tersebut dalam Alphabetical Index I atau II sesuai dengan huruf Awalnya (Alphabet-nya). Disitu kita temukan 4 (empat digit) nomor tarip pos (head tariff) bersama kode nomor 2 (dua digit) sub pos taripnya. • Kemudian lanjutkan ke Buku Tarip Bea Masuk Indonesia yang terakhir (HS) untuk mencari Tarip Pos yand definitip, dengan cara mencocokkan Head Tariff tersebut ke HS. Maka akan terdapat nomor tarip yang lengkap 9 (sembilan digit). • Dari nomor ini, anda dapat mengurut ke posisi yang benar, dengan melihat, kegunaan barang, jenis, mutu, komposisi dsb. hingga tepat. • Selaniutnya cocokkan dengan paket-paket Deregulasi yang terbit dalam tahun itu, barangkali terdapat perubahan, penurunan / penghapusan. • Seterusnya bila anda mengimpor dari negara ASEAN, dapat dicocokkan dengan Buku CEPT, dimana jelas mendapatkan penurunan BM -nya. • Jangan lupa, minta informasi ke Bea & Cukai bila ragu-ragu, atau sesama kawan yang pernah mengimpor barang yang sama (Mutu, jenis, penggunaan dsb.).

95


14.7. Menghitung BM, PPn, PPh.Pasal 22. Setelah anda mengetahui Nomor Tarip Pos (HS) sesuai impor, maka secara otomatis dapat anda ketahui prosentase Bea Masuk, PPN, sedangkan Pph.pasal 22 umumnya 2,5% bagi yang memiliki Ijin Impor, dan 7,5% bagi yang tidak memilikinya. Dengan demikian anda sudah dapat menghitung besarnya Bea-bea, Pajak-pajak dan lain-lain. Dalam penghitungan tersebut, jangan lupa melihat NDPBM yang masih berlaku saat itu. Juga harap diperhatikan, dimana asuransi impor ditutup. Sebab bila asuransi ditutup di dalam negeri perhitungannya dengan C.I.F. dengan syarat, bila ditutup dalam negeri, wajib dapat menunjukkan / membuktikan penutupan atau bukti pembayaran polis asuransinya; bila tidak terkena denda final 0,50% sebagai unsur penghitungannya. 1. Contoh penghitungan adalah sbb : Nama Barang : F.O.B. : Freight : Asuransi : Tarip Pos (HS) : Bea Masuk : PPN : PPh.Pasal 22 : N.D.P.B.M. :

35.Unit Siemens Electric Teleprinter 100 (Pes.telex) DM. 6.786,--/Unit. DM. 750,--/Unit. 0,47% (Ditutup di dalam Negeri) 8517.20.100 10% 10%. 2,6%. Rp. 811/DM

Jawaban : FOB: DM. 6.786,- x 35 ............ Freg :DM. 750,-x 35 ............ C&F : ............................... C&F dalam rupiah : 263.760 x Rp. 811 B.M. 10% x Rp. 213.909.360 C & F. + B.M. : ...................... P.P.N. 10% x Rp. 235.300.296 Pph.pas.22 = 2,5% x Rp. 235.300.296 Pungutan yang wajib dibayar (1+2+3)

= DM. = DM. = DM. = Rp. = Rp. = Rp. = Rp. = Rp. = Rp.

237.510 26.250 263.760 213.909.360 21.390.936 235.300.296 23.530.030 5.882.508 50.803.474

1) 2) 3)

Bea Masuk, PPN, Pph.pas. 22 tersebut dihitung dari Nilai C&F. Note : Bila tidak dapat menunjukkan bukti penutupan Asuransi, terkena Denda Final Assuransi 0,50% sebagai unsur / dasar perhitungannya. 2. Contoh penghitungan berikutnya. Nama Barang : Harga F.O.B : Biaya Tambang : Insurance : Tarip Post(HS) : Bea Masuk : P.P.N : P.P.h. pasal 22 : N.D.P.B.M. : Jawaban : FOB : Freight : C&F Insurance: CIF C I F dalam rupiah :

450 Unit Sepeda Motor Suzuki 1125 CC, ¥ 115.000 / unit ¥ 12.000,-/L1nit 0,46% (Ditutup di Luar Negeri) 8711.10.210 30% 10% 2.5% Rp. 1.079/ ¥ 100, ¥ 115.000,- x 450 ¥ 12.000,- x 450 0.47% x ¥ 57.150.000 57.412.890 x Rp. 10,79 Dibulatkan ke atas 30% x Rp 619.485.084

Bea Masuk CIF + BM P.P.N. 10 % x Rp. 805.330.610 PPh. Pasal 22 : 2,5% x Rp. 805.330.610 Pungutan yang wajib dibayar

¥ 51.750.000 ¥ 5.400.000 ¥ 57.150.000 ¥ 262.890 ¥ 57.412.890 Rp. 619.485.083, 10 Rp. 619.485.084 Rp. 185.845.526 Rp. 805.330.610 Rp. 80.533.06l Rp. 20.133.266 Rp. 286.511.853

96


Note : Perhitungan tersebut dihitung dari harga CIF Valuta Asing. Ketentuan Inpres 3/1991 : Bila Insurance ditutup di luar negeri, maka Perhitungan BM dan lain-lain diambil dari nilai CIF. Sebaliknya bila Insurance ditutup di daIam negeri, maka dihitung dari nilai C & F (asal dapat membuktikan penutupan Polis Insurance-nya). 14.8. Kalkulasi Awal Sebelum mengimpor, biasanya kita melihat dulu harga barang di dalam negeri (lokal). Dengan demikian kita dapat membandingkan dan menetapkan harga jual barang kita nantinya. Untuk dapat menentukan harga jual barang kita nanti, sudah pasti kita harus mengkalkulasi dulu harga barang kita. Dalam kalkulasi tersebut jelas memerlukan berbagai jenis data (harga barang, biaya tambang, insurance, BM, PPn, PPh pasal 22, uang dermaga, biaya penimbunan/sewa gudang, dsb.), hingga barang kita sampai di gudang. Ada beberapa pos sebagai bahan untuk kalkulasi awal adalah sbb: 1

Harga CIF (dihitung dengan kurs Valas di BVA) Bunga Bank Ongkos kawat (L/C)

Rp Rp. Rp. Rp

2

Biaya handling (dari kapal ke gudang) : • Uang Dermaga • Sewa Gudangl lapangan • Relokasi (bila dalam kontainer) Alih Status • Over Brengen • Long Distance • Haulage • Lift On/ Off • Stripping • Terminal Handling Charge • Denda Demourage • Uang Kebersihan (retribusi) • Surcharges (100%, 50%, 20%) • Stevedoring • Cargodoring • Delivery • Alat Mekanis • Re - packing • Biaya lembur/ Extra gang • Lain - lain (Invessible Cost)

Rp

Rp 3

Biaya Pengurusan Dokumen : • Bayar Bea Masuk/ BMT • Bayar PPN/ PPNBM • Bayar Pph. pasal 22 • Biava lnklaring untuk EMKL/U • Denda Redress • Penebusan D/O di Pelayaran • Lain-lain (invessible cost)

Rp

Rp

97


4

Transportasi Darat • Ongkos Truck/Trailler • Biaya pengawalan • Biaya ambil petikemas kosong (Empty) • Dispensasi jalan, pos, dsb. • Ongkos kuli, dll

Rp

Harga loco gudang kita. PPN 10 % Biaya Administrasi Kuli dll TOTAL

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Note : Sudah barang tentu kalkulasi tersebut masih memerlukan lain - lain data (hal - hal yang tidak terduga), untuk itu dapat juga dimasukkan dalam kalkulasi, sehingga benar - benar definitf, minimal mendekati kebenarannya. POLA KALKULASI IMPOR Berikut ini adalah pola kalkulasi impor yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam menghitung biaya impor. Contoh ini dapat dijadikan formulir standar yang memudahkan pelaksanaan dalam menghitung biaya impor. Nama Barang Jumlah (kuantum) Harga Satuan Total Harga C&F / CIF Nomor Tarif Pos (HS) Kurs Jual Devisa Kurs NDPB Tarif PPn Impor Tarif Bea Masuk Tarif PPn Barang Mewah Tarif PPh Ps. 22 Order / Sales Contract No. Tanggal Kalkulasi

: ................................................. : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................

14.9. Kasus-Kasus Impor IMPORTIR • Penentuan Tarip Pos (No. HS), BM dsb • Penentuan Barang Impor (golongan) • Penentuan Jenis L/C. Irr,Rev.Transf • Penentuan angkutan (Trans/tidak) • Syarat-syarat lainnya BANK DEVISA • Kurang teliti kontrol P.L.C. • Larangan, tata niaga, bebas, tarip,dsb • Alpa kirimkan P.L.C ke Bank Corespondence • Ceroboh serahkanlpinjamkan dokumen asli 98


SUPPLIER (EXPORTER) • Non delivery (berbagai alasan) • Kurang perhatian kepentingan relasi / importir • Kurang pahami aturan baru kita • Palsu barang yang preminya murah PERUSAHAAN PELAYARAN SAMUDERA • Tidak tanggung jawab kerusakan, kekurangan, kehilangan • Transhipment tak ijin pemilik barang. • Tidak ada toleransi terhadap denda demourage • Force mayoor pada impor indent • Tak beritahu kedatangan kapalnya ke consignee BEA & CUKAl • Penetapan Red Line pada proses CFRS lambat • Verifikasi (Ubah Tarip, Invoice ) atau dua-duanya • Ulah oknum (mencari-cari) • Lambat tetapkan SPPB / periksa phisik PT. PELINDO III • Salah tetapkan jumlah tarip jasa • Tahan deposit 50% cukup lama (handling container) • Kurang sarana pelabuhan (dipermainkan) • Tentukan relokasi/shifting (rekayasa) ORGANDA/AGKUTAN DARAT • Salah tafsirkan batas sektor • Kurang armada angkutan cointainer • Pasang tarip tak sesuai kesepakatan • Tanggung jawab kerusakan/kehilangan kurang PERUSAHAAN BONGKAR/MUAT (PBM) • Tentukan tarip OPP/OPT salah (bags-ringan) • Handling kasar • Lambat kerja (TKBM), jumlah person dalam gang min, truk siap ULAH SINDIKAT LUAR NEGERI & DALAM NEGERI • 1976 - Impor Indent - Baut Cassete • 1983 - impor Indent - Flourance Lamps • 1990 - Impor Indent Bahan Baku Pharmasi/Kimia

DAFTAR PUSTAKA: 1. Amir, MS. 2003. Strategi Memasuki Pasar Ekspor. PPM. Jakarta. 2. Amir, MS. 2000. Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri. PT. Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta. 3. Amir, MS. 1999. Ekspor Impor: Teori dan Penerapannya. PT. Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta

99


SOAL 1 PT. Elektrindo mengimpor AC Split merk Panda, Model KF 25 GW sebanyak 500 unit dengan nilai CIF USD 75.000. Pada saat pembuatan PIB, Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk (NDPBM) yang berlaku adalah Rp. 8.500. Pos Tarif BTBMI/HS 8415.10.000 besaran Bea Masuk: 10%, Pajak Pertambahan Nilai: 10%. PT. Elektrindo adalah pemegang API No. 2345678/API/2005. a. Berapakah Pungutan Negara dalam rangka Impor (BM, PPn, PPh psl 22) yang harus dibayar oleh PT. Elektrindo? b. Dalam hal importer bukan pemegang API, berapakah besaran PPh psl 22 yang harus dibayar? SOAL 2 PT. Mobnas Motor adalah sebuah perusahaan assembling mobil yang memiliki API No. 009293-U, mengimpor baterai kering (dry battery) Type MC–003, dari pemasoknya di Tokyo yaitu Matsushita Denki sebanyak 1.000 unit dengan harga USD 25/piece. FOB Yokohama USD 20.000, asuransi USD 2.000, biaya Freight USD 3.000, dan CIF Tg. Priok USD 25.000. NDPBM yang berlaku adalah Rp.10.000 per USD. Besaran Bea Masuk: 10%, PPn Impor 10%, PPn Barang Mewah: 0% dan PPh pasal 22 sebesar 2.5%. a. Berapakah Pungutan Negara dalam rangka Impor (BM, PPn, PPh psl 22) yang harus dibayar oleh PT. Mobnas Motor? b. Berapakah Pungutan Negara yang harus dibayarkan oleh PT. Mobnas Motor apabila impornya mendapatkan fasilitas KITE? SOAL 3 PT. ”Full Screen” mengimpor televisi 21” merk ”Watcing” sebanyak 150 unit yang dimuat kedalam 2 buah container ukuran 40’. Nilai CIF televisi tersebut adalah USD 60.000. Untuk mengeluarkan televisi tersebut dari pelabuhan PT. ”Full Screen” harus mengeluarkan biaya-biaya sebagai berikut : o Biaya pelayaran yang terdiri dari THC USD 155/cont, Biaya D/O USD 40/doc, Agency Fee USD 30/shipment o Biaya Inland transportation dan jasa PPJK sebesar Rp 3.000.000/container o Pungutan Negara : Bea Masuk 5%, PPn 10%, PPH 2,5%, NDPBM Rp 9.400,Diketahui Ocean Freight dari Osaka ke Jakarta USD 1250/container. Jika PT. ”Full Screen” ingin mengetahui berapa besar harga impor seseungguhnya, maka hitunglah harga televisi tersebut sampai ke gudang PT. ”Full Screen”. SOAL 4 PT. Sumber Raos adalah sebuah perusahaan yang mamasok kacang kedelai bagi beberapa pabrik tahu di Sumedang. Perusahaan ini secara rutin/berkala mendatangkan kacang kedelai dari beberapa negara, terutama Vietnam. PT. Sumber Raos berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 31 Bandung. PT Sumber Raos sudah terdaftar di Kanwil Deperindag Jawa Barat sebagai importer kacang kedelai dengan API No. AA-0818201993 sesuai Skep tanggal 4 Juli 2005 No. 555/2005 dari Deperindag setempat. No. NPWP perusahaan adalah: 12-54-901.876-02.111 Bulan ini perusahaan kembali akan menerima kiriman kacang kedelai sebanyak 10.000 karung @50 kg dari Teng Chin Shin, Ltd. Yang beralamat di Jl. She Hau Nouk No. 88, Hanoi, Vietnam. 100


Kiriman dikirim dengan kapal Lau-She V.8989999 yang berangkat dari Hanoi Port pada tanggal 27 Juni 2006. Diperkirakan akan tiba di Jakarta seminggu kemudian karena harus transit dahulu di Singapura. Kacang kedelai tersebut dikirimkan dalam Container bermerk ROL-5958. Berat bersih kiriman adalah 99% dari berat kotor. Kiriman ini akan dibayar tunai oleh PT. Sumber Raos setelah tiba di Tg. Priok. Sehubungan dengan kedatangan kiriman tersebut PT. Sumber Raos harus melaporkannya kepada kantor Bea Cukai Tanjung Priok dengan mengisi PIB dengan informasi tambahan: 1. PIB diajukan tanggal 3 Juli 2006 dengan nomor pengajuan 20/VI/2006 2. Tgl dan No Invoice: 20 Juni 2006, No. 33/VI/2006 3. Tgl dan No. LC: 23 Juni 2006, No LC. LC-970731 4. Tgl dan No. BL: 27 Juni 2006, NO BL. 61/VI/2006 5. Harga barang sesuai faktur adalah $ 1/kg 6. Harga FOB adalah $ 50/karung 7. Ongkos ankutan sebesar $ 1500 dibayar oleh pembeli 8. Sedangkan asuransi sebesar $ 500 menjadi beban pembeli 9. Kurs USD hari ini adalah Rp. 9000/$ Untuk menjamin kelancaran proses lalu bea, PT. Sumber Raos telah memberikan Bank Garansi di Bank BNI 46 Cabang Asia Afrika Bandung yang mana sekaligus berfungsi sebagai tempat pembayaran bea-bea impor. Pelalubean dilakukan oleh Rahmat Hidayat, PPJK yang beralamat di Jl. Sukamanah No. 50 Bandung. Berdasarkan ijin No. 0026/X/2005 tanggal 10-10-2005. NPWP PPJK adalah 61-64-97. Menurut ketentuan Bea Masuk untuk kacang kedelai adalah 1.5%, PPn: 1%, dan Cukai 2%, namun mengingat produk ini sangat dibutuhkan oleh industri tahu maka pemerintah membebaskan pajak cukai, sedangkan PPn ditanggung oleh pemerintah. Isilah Formulir PIB terlampir berdasarkan kasus di atas.

101

BAB XIV PROSEDUR IMPOR - 2

Recommend Documents