BAB XIV PENGAKUAN KEDAULATAN INDONESIA OLEH BELANDA
P
ada Bab terakhir ini akan dibahas mengenai pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda yang merupakan hasil Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, dari 23 Agustus hingga
2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg). Konferensi ini berakhir dengan kesediaan Belanda untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat dan mengakhri masa revolusi fisik. Berikut merupakan tujuan Instruksional khusus Bab ini TIK Setelah membahas Bab 14 ini, mahasiswa diharapkan dapat: 1. Mendeskripsikan proses pengakuan Kedaulatan Indonesia dalam Konstitusi RIS oleh Belanda 2. Mendeskripsikan permasalah-permasalahan yang dihadapi negara Indonesia dalam konstitusi RIS 3. Mendeskripsikan peleburan Negara Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Republik Indonesia 4. Menganalisis munculnya permasalahan sengketa Irian Barat antara Pemerintahan Belanda dengan Pemerintahan Republik Indonesia
1. Hasil KMB dan Pengakuan Kedaulatan Indonesia Oleh Belanda Hasil KMB kemudian diajukan kepada KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) untuk diratifikasi. KNIP yang bersidang pada tanggal 6 Desember 1949 berhasil menerima KMB dengan 226 pro lawan 62 kontra, dan 31 meninggalkan sidang. Selanjutnya pada tanggal 15 Desember 1949 diadakan pemilihan presiden RIS dengan calon tunggal Ir. Soekarno terpilih sebagai Presiden RIS. Pada tanggal 16 Desember 1949 dan pada tanggal 17 Desember 1949 presiden RIS diambil sumpahnya. Pada tanggal 20 Desember 1949 kabinet RIS yang pertama
342 |S N I 5
dibawah pimpinan Drs. Moh. Hatta selaku Perdana Menteri, dilantik oleh Presiden. Akhirnya, pada tanggal 23 Desember Desember delegasi RIS yang dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta berangkat ke Neederland Ne derland untuk menandatangani piagam penyerahan dan pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Pada tanggal 27 Desember 1949 baik di Indonesia maupun di Nederland diadakan upacara penandatanganan ndatanganan naskah penyerahan dan pengakuan kedaulatan. (Posesponegoro, Notosusanto, 2010)
Bung Hatta (kedua dari kiri) di Istana Dam, Amsterdam, dan Ratu Juliana (kedua dari kanan) pada saat penyerahan kedaulatan. kedaulatan Sumber: Wikipedia.com
Di Nederland bertempat di Ruang Takhta Amsterdam, Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautan Mr. A.M.J.A Sassen, dan Ketua Delegasi RIS Drs. Moh. Hatta bersama-sama bersama sama membubuhkan tanda tangannya pada piagam penyerahan dan pengakuan kedaulatan kedaulatan kepada RIS. Pada waktu yang sama di Jakarta Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota A.H.J Lovink dalam suatu upacara, membubuhkan tanda tangan mereka pula pada naskah penyerahan dan pengakuan kedaulatan. Secara formal Belanda mengakui kemerdekaan rdekaan Indonesia dan mengakui kedaulatan penuh suatu Negara Indonesia di seluruh bekas wilayah Hindia Belanda (kecuali Papua). Dengan demikian, berakhirlah secara resmi perang kemerdekaan Indonesia.
343 |S N I 5
Gambar. Mr. J.H. Van Maarseven (Belanda), Sultan Hamid II (BFO), dan Drs. Moh. Hatta sedang menandatangani naskah persetujuan KMB pada tanggal 2 November 1949. Sumber: Repro foto 30 Tahun Indonesia Merdeka
Dengan demikian, pada hakikatnya apa yang dilakukan pihak Belanda adalah mengakui kedaulatan bangsa Indonesia Indonesia sendiri atas wilayah nasionalnya, yang dalam hal ini diwakili oleh RIS. (Poesponegoro, (Poe ponegoro, Notosusanto 2010)
Foto: Dokumentasi Pengakuan Kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Belanda. Sumber: google.com
Istilah penyerahan perlu diberi tanda kutip karena sebenarnya Belanda tidak perlu menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia karena negara ini telah memiliki kedaulatannya secara de jure pada tanggal 17 Agustus 1945. “Penyerahan” kedaulatan berarti secara secara formal pemerintah Belanda telah mengakui kedaulatan Indonesia. Dengan demikian, perang kemerdekaan yang
344 |S N I 5
berlangsung sejak tahun 1945 telah berakhir berkat perjuangan militer serta diplomasi yang terus-menerus dilakukan oleh bangsa Indonesia.
2. Republik Indonesia Serikat sebagai Hasil KMB
Dengan diratifikasinya hasil-hasil KMB oleh KNIP yang bersidang 6-15 Desember 1949, terbentuklah Republik Indonesia Serikat (RIS). Negara yang berbentuk federasi ini terdiri dari 16 negara bagian yang masing-masing mempunyai luas daerah dan jumlah penduduk yang berbeda. Negara bagian yang terpenting, selain Republik Indonesia yang sudah mempunyai daerah terluas dan penduduk terbanyak, ialah Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, Negara Pasundan, dan Negara Indonesia Timur. Selama berlakunya Konstitusi RIS 1949, UUD 1945 tetap berlaku tetapi hanya untuk negara bagian Republik Indonesia. Wilayah negara bagian itu meliputi Jawa dan Sumatera dengan ibu kota Yogyakarta. Sistem pemerintahan yang digunakan pada masa berlakunya Konstitusi RIS adalah sistem parlementer. Dengan berdirinya RIS pada tanggal 27 Desember 1949, maka negara kita hanya merupakan salah satu negara bagian saja dari RIS. Begitu pula dengan UUD 1945, hanya merupakan Undang-Undang Dasar Negara Bagian Republik Indonesia. Sedangkan RIS menggunakan Konstitusi RIS 1949. Adapun yang menjadi negaranegara bagian selain RI berdasarkan Pasal 2 Konstitusi RIS adalah Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, Negara Madura, Negara Jawa Timur, dan Negara Pasundan. Selain dari pembagian wilayah negara, dalam konstitusi RIS juga mengatur tentang sistem pemerintahan yang digunakan, yakni sebagai berikut: 1) Perdana menteri diangkat oleh presiden, bukan oleh parlemen sebagaimana lazimnya. 2) Kekuasaan perdana menteri masih dikendalikan oleh Presiden. 3) Kabinet dibentuk oleh presiden, bukan oleh parlemen. 4) Kabinet tidak dapat menyatakan mosi tidak percaya pada kabinet. 5) Presiden RIS menduduki jabatan rangkap, yakni sebagai kepala negara sekaligus sebagai presiden RIS.
345 |S N I 5
6) Presiden adalah kepala negara yang kekuasaannya tidak dapat diganggu gugat dan dipilih orang-orang yang dikuasakan oleh pemerintah daerahdaerah bagian. Dalam sidang bersama Parlemen dan Senat RIS tanggal 16 Desember 1949 Ir. Soekarno terpilih sebagai Presiden RIS. Untuk membentuk kabinet, Presiden menunjuk empat orang formatur, dua orang dari RI yakni Mohammad Hatta dan Sultan Hamengku Buwono IX dan dua orang dari Negara federal yakni Anak Agung Gde Agung dan Sultan Hamid II. Pada tanggal 20 Desember, kabinet RIS terbentuk dengan Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Kabinet ini terdiri atas 13 menteri dan 3 menteri Negara, 11 orang diantaranya adalah Republiken. Tokoh-tokoh terkemuka yang duduk dalam kabinet ini antara lain dari pihak Republik Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Ir. Djuanda, Mr. Wilopo, Prof. Dr. Supomo, dr. Leimena, Arnold Mononutu, Ir, Herling Laoh, sedangkan dari BFO adalah Sultan Hamid II dan Ide Anak Agung Gde Agung. Susunan bentuk kabinet RIS dengan mengikutsertakan pihak RI (Yogyakarta) serta PMF sebagai berikut; • Perdana Menteri
Drs Mohammad Hatta
• Menteri luar Negeri
Drs.Mohammad Hatta
• Menteri dalam Negeri
Anak Agung Gede Agung
• Menteri Pertahanan
Sultan Hamengkubuwono IX
• Menteri Kehakiman
Prof Mr.Supomo
• Menteri Penerangan
Arnold Mononutu
• Menteri Keuangan
Mr Syafruddin Prawiranegara
• Menteri Kemakmuran
Ir. Djuanda
• Menteri Perhubungan
Ir Hering Laoh
• Menteri Perburuhan
Mr. Wilopo
• Menteri Sosial
Mr Moh Kosasih Purwanegara
• Menteri PPK
Dr Abu Hanifah
• Menteri Agama
KH. Wahid Hasyim
346 |S N I 5
Kabinet ini merupakan zaken kabinet (yang mengutamakan keahlian anggota-anggotanya) dan bukan kabinet koalisi yang bersandar pada kekuatan partai-partai politik. Memang ada menteri yang merupakan anggota partai politik (PNI, Masyumi, dan Parkindo), tetapi mereka duduk dalam kabinet bukan sebagai wakil partai, melainkan sebagai perseorangan. Anggota-anggota kabinet ini sebagian besar pendukung unitarisme dan hanya dua orang pendukung sistem federal yaitu Sultah Hamid II dan Anak Agung Gde Agung. Arnold Mononulu memang berasal dari Negara federal (NIT), tetapi ia lebih republiken daripada federalis. Dalam Parlemen NIT ia memimpin Fraksi Progresif yang lebih berorientasi kepada RI daripada kepada NIT. (Posesponegoro & Notosusanto 2010)
3. Usaha Indonesia Memperjuangkan Irian Barat dari Belanda Kabinet RIS di bawah pimpinan Hatta memerintah sampai dengan tanggal 17 Agustus 1950. Pada hari itu RIS menjelma menjadi Negara kesatuan Republik Indonesia (RI). Dengan demikian, Negara federal itu tidak sampai mencapai usia 1 tahun. Dalam usia yang singkat itu RIS dengan satu-satunya pemerintahannya dibawah Perdana Menteri Hatta harus memecahkan masalah-masalah yang timbul akibat perang kemerdekaan dan masalah-masalah yang inheren dengan kehidupan suatu negara muda. Kabinet Hatta menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif, walaupun hubungan diplomatik masih lebih banyak dilakukan dengan negara-negara Barat daripada dengan Negara komunis. Hubungan dengan negeri Belanda diusahakan menjadi lebih baik dengan harapan Belanda akan menyerahkan Irian Barat (Irian Jaya). Atas inisiatif pihak RI, pada bulan April 1950 di Jakarta dilangsungkan Konferensti Tingkat Menteri yang pertama antara Indonesia dan Belanda. Pada konferensi tersebut dibicarakan persiapan-persiapan untuk menyelesaikan sengketa Irian Barat. Sebagai hasilnya dibentuk Komisi Irian, yang anggotaanggotanya terdiri dari atas wakil-wakil Indonesia dan Belanda. Tugas komisi ini ialah mengadakan penyelidikan di Irian Barat serta melaporkan hasilnya.
347 |S N I 5
Konferensi selanjutnya memutuskan untuk melanjutkan perundingan mengenai masalah Irian Barat atas dasar laporan Komisi dalam Konferensi Tingkat Menteri Kedua di Den Haag pada tanggal 4 Desember 1950. Delegasi RI yang diketuai oleh Menteri Luar Negeri Mr. Mohammad Roem mengajukan dua usul kompromi, yaitu agar pengakuan kedaulatan atas Irian Barat dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1950, sedangkan penyerahannya dapat dilaksanakan pada pertengahan tahun 1951. Delegasi Indonesia juga memberikan jaminan mengenai kemerdekaan agama, hak-hak asasi manusia, dan otonomi seluas-seluasnya bagi penduduk Irian Barat serta jaminan perlindungan atas kepentingan-kepentingan Belanda. Namun, pihak Belanda tetap bersikukuh pada pendiriannya bahwa kedaulatan atas Irian Barat berada pada Uni Indonesia-Belanda, sedangkan de facto pemerintahan tetap di tangan mereka. Belanda menyerahkan pembentukan Dewan Irian Barat dan dalam dewan ini Indonesia mempunyai wakil-wakil Belanda. Dengan adanya perbedaan pendapat itu, perundingan tidak dapat diharapkan mencapai hasil. (Posesponegoro & Notosusanto, 2010)
348 |S N I 5
Kesimpulan Pada tanggal 27 Desember 1949 dimana pada tanggal tersebut berlangsung upacara penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan yang dilakukan secara bersamaan di Indonesia maupun di negeri Belanda. Pengakuan Kedaulatan oleh Kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat itu sesungguhnya merupakan pengaruh dari Perang Kemerdekaan yang terjadi akibat Agresi Militer Belanda II tanggal 19 Desember 1949. Peristiwa penandatanganan "Naskah Pengakuan Kedaulatan" tanggal 27 Desember 1949 ini, mengakhiri suatu periode dalam babakan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka berakhir pulalah periode perjuangan bersenjata untuk menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan yang penuh dengan penderitaan dan pengorbanan yang telah menelan sekian banyak korban jiwa dan harta rakyat Indonesia.
349 |S N I 5
Glosarium Zaken Kabinet
: kabinet yang para menterinya dipilih atau berasal dari tokoh-tokoh yang ahli dibidangnya tanpa mempertimban kan latar belakang partainya.
NIT
: Negara Indonesia Timur
350 |S N I 5
Latihan 1 1. Diskusikanlah materi tersebut diatas 2. Buatlah laporan mengenai diskusi yang telah anda lakukan. 3. Bagaimana pendapat anda tentang proses pengakuan kedaulatan tersebut terhadap bangsa Indonesia. 4. Kemukakan pendapat tentang perubahan bentuk pemerintahan Indonesia dari RI ke RIS. 5. Bandingkan kedua bentuk pemerintahan tersebut.
Latihan 2 1. Penandatanganan naskah kedaulatan Indonesia oleh Belanda dilaksanakan pada…. a. 23 November 1949
d. 27 Desember 1949
b. 23 Desember 1949
e. 27 Juli 1950
c. 27 November 1949 2. Wakil Indonesia yang berangkat ke Nederland untuk menandatangani naskah pengakuan kedaulatan adalah... a. Moh. Hatta b. Ir. Soekarno c. Sri Sultan Hamengkubuwono d. Jenderal Soedirman 3. Negara-negara bagian yang termasuk didalam wilayah RIS adalah, kecuali.... a. Negara Indonesia Timur b. Negara Sumatra Timur c. Negara Sumatra Selatan d. Negara Sulawesi 4. Dalam membentuk kabinet RIS, Presiden menunjuk empat orang formatur, yang menjadi formatur dari negara federal adalah... a. Mohammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono b. Anak Agung Gede agung dan Sultan Hamid II c. Mohammad Hatta dan Sultan Hamid II d. Anak Agung Gede Agung dan Sri Sultan Hamengkubuwono
351 |S N I 5
5. Dalam kabinet RIS jumlah menteri adalah... a. 11
c. 13
b. 12
d. 14
6. Menteri Agama pada masa kabinet RIS adalah a. Syarifuddin Prawiranegara
c. KH. Wahid Hasyim
b. Ir. Djuanda
d. Mr. Wilopo
7. Penandatangan naskah kedaulatan di Indonesia diwakili oleh... a. Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta b. Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan A.H.J Lovink c. Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Moh. Hatta d. Ir. Soekarno dan A.H.J Lovink 8. Sistem pemerintahan pada masa RIS adalah.... a. Sistem parlementer b. Sistem Presidensil c. Sistem Konsitusional d. Sistem Federal 9. Tempat diselenggarakannya penyerahan kedaulatan Indonesia di Belanda adalah... a. Den Haag Belanda b. Di Nederland bertempat di Ruang Takhta Amsterdam c. Kapal Renville Amerika Serikat d. Zeeland Belanda 10. Ratu yang memimpin Belanda ketika penyerahan kedaulatan Indonesia adalah... a. Ratu Juliana b. Ratu Elisabeth c. Ratu Diana d. Ratu Wilhelmina
352 |S N I 5
Tambahan Soal 1. Apakah arti pentingnya pengakuan kedaulatan bagi bangsa Indonesia. a. supaya seluruh dunia menganggap bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka dan bebas dari penjajahan. b. Supaya Belanda dapat keluar dari Indonesia c. dengan adanya pengakuan kedaulatan Indonesia akan merdeka. d. Belanda tidak lagi menjajah Indonesia 2. Mengapa Belanda membentuk RIS kecuali..... a. mencari dukungan untuk menegakkan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia. b. untuk melaksanakan sistem desentralisasi di Indonesia. c. agar mudah melakukan pengawasan di Indonesia. d. Agar Belanda segera keluar dari Indonesia. 3.
Mengapa RIS tidak berlangsung lama. a. karena muncul tuntutan-tuntutan untuk kembali ke dalam bentuk NKRI sebagai perwujudan dari cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. b. RIS tidak dapat bersaing dengan negara-negara bawahannya. c. RIS mengalami kegagalan dalam menguasai Indonesia d. Indonesia berhasil meghimpun kembali daerah-daerahnya yang dikuasai RIS
4. Dalam kabinet RIS dikenal istilah Zaken Kabinet. Apakah yang dimaksud dengan Zaken Kabinet.... a. Kabinet yang menterinya tidak memiliki keahlian b. Kabinet yang dipilih berdasarkan latar belakang partai menteri-menterinya c. kabinet yang para menterinya dipilih atau berasal dari tokoh-tokoh yang ahli di bidangnya, tanpa mempertimbangkan latar belakang partainya. d. Kabinet yang menteri-menterinya dipilih begitu saja 5. Berikut adalah negara-negara yang pertama kali mengakui kedaulatan Indonesia kecuali.... a. Palestina
353 |S N I 5
b. Mesir c. Irak d. Arab Saudi 6. Sebutkan syarat yang harus dimiliki oleh sebuah negara berdaulat kecuali.... a. Memiliki wilayah b. memiliki rakyat c. berdaulat dan memilki lembaga-lembaga negara d. memiliki mata pencharian 7. Mengapa Liga Arab mengakui kedaulatan Indonesia a. karena
didasarkan
pada
ikatan
keagamaan,
persaudaraan
serta
kekeluargaan. b. Supaya Liga Arab mendapatkan simpati dari pihak Indonesia c. Supaya Liga Arab bisa menjalin kerjasama dengan Indonesia d. Indonesia sangat membutuhkan dukungan dari negara-negara lain. 8. Pada tanggal berapakah Liga Arab menyatakan dukungannya kepada Indonesia secara resmi. a. Tanggal 18 November 1945 b. Tanggal 18 November 1946 c. Tanggal 17 Agustus 1945 d. Tanggal 18 Agustus 1945 9. Siapakah tokoh besar Palestina yang menyebarluaskan pengakuan kedaulatan Indonesia terhadap negara-negara Islam... a. Syekh Muhammad Amin Al-Husaini b. Syekh Hasan Al Banna c. Yasser Arafat d. Syekh Ahmad Yassin 10. Negara apakah yang menagakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 6 Juli 1947 a. Vatikan b. Mesir c. Palestina d. Sudan
354 |S N I 5
Daftar Pustaka
Giebels, Lambert. 2001. Soekarno;Biografi 1901-1950. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Poesponegoro. Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 2010. Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI : Zaman Jepang dan Zaman Republik. Jakarta: Balai Pustaka. Ricklefs, M. C. 2007. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Sekretaris Negara Republik Indonesia. 1985 30 Tahun Indonesia Merdeka. Jakarta: PT. Citra Lemtoro Gung Persada Zulkarnain. 2009. Ketatanegaraan Indonesia Pasca Kemerdekaan. UNY. Jurnal Istoria Vol.7 http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Zulkarnain,%20S.Pd.,%20M.Pd ./B.3.JURNAL.pdf. 13 Februari 2015
355 |S N I 5
BAGAN MATERI
Pengakuan Kedaulatan Indonesia Oleh Belanda
Hasil Konferensi Meja Bundar (KMB)
Pengakuan Kedaulatan Indonesia
Republik Indonesia Serikat
Penyelesaian Sengekata Irian Barat
356 |S N I 5
