BABVII
AKUNTANSI
BELANJA
YANG
MASIH
HARUS
DIBAY AR
BAB VII AKUNTANSI BELANJA YANG MASIH HARUS DIBAYAR
A. Pengertian Belanja Yang Masih Harus Dibayar Pengertian Belanja Yang Masih Harus Dibayar dalam pedoman ini mencakup: 1. Kewajiban yang timbul akibat hak atas barang/jasa yang telah diterima kementerian negara/lembaga, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan atas hak tersebut kepada pegawai dan/atau pihak ketiga selaku penyedia barang/jasa. Termasuk dalam hal ini adalah kewajiban kepada pegawai dan barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya. 2. Kewajiban yang timbul akibat perjanjian/komitmen yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan yang ada, seperti belanja subsidi, bantuan sosial dan hibah, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan realisasi atas perjanjian/komitmen tersebut kepada pihak ketiga. Dalam hal ini mengatur kewajiban satu arah dari pemerintah tanpa ada hak atas barang/jasa yang diterima. Belanja Yang Masih Harus Dibayar diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran
sumber
daya
ekonomi
akan
dilakukan,
dan
mempunyai
nilai
penyelesaian yang dapat diukur dengan andal dan dibukukan sebesar nilai nominal. Belanja Yang Masih Harus Dibayar dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi. Transaksi ini pada umumnya muncul di satuan kerja pengguna anggaran dan satuan kerja BUN. Satker kerja pengguna anggaran dan satuan kerja BUN melaksanakan
Modul Sistem Akuntansi Instansi
152
BABVII
AKUNTANSI
BELANJA
YANG
MASIH
HARUS
DIBAY AR
kegiatan inventarisasi atas seluruh utang yang ada pada tanggal neraca, sehingga perkiraan-perkiraan Belanja Yang Masih Harus Dibayar dapat disajikan pada neraca tahunan dan semester satuan kerja kementerian negara/lembaga/BUN. Selain itu, utang kementerian negara/lembaga/BUN harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik mengenai kewajiban kementerian negara/lembaga/BUN. Pengakuan Belanja Yang Masih Harus Dibayar hanya dapat dilakukan selama belanja telah dianggarkan. B. Jenis-Jenis Belanja Yang Masih Harus Dibayar Sesuai dengan bagan akun standar, Belanja Yang Masih Harus Dibayar dapat dibagi menjadi: 1. Belanja Pemerintah Pusat Yang Masih Harus Dibayar (akun 21121X); dan 2. Belanja Daerah Yang Masih Harus Dibayar (akun 21122X). Belanja Pemerintah Pusat Yang Masih Harus Dibayar dapat diklasifikasikan menjadi: a. Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar (211211). Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar yaitu kewajiban yang timbul akibat hak atas pegawai, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/Polri dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan sampai dengan saat penyusunan laporan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/ pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/komitmen tersebut. Sesuai dengan BAS, yang termasuk kelompok belanja pegawai adalah kode perkiraan 511XXX, 512XXX, dan 513XXX.
Modul Sistem Akuntansi Instansi
153
BABVII
AKUNTANSI
BELANJA
YANG
MASIH
HARUS
DIBAY AR
Contoh belanja : SK Kenaikan pangkat pegawai sudah ada, tetapi belum dicantumkan dalam Daftar Gaji/Tunjangan sampai dengan bulan Desember. Honorarium Tim bulan Desember yang dibayar pada bulan Januari. Lembur, kontribusi sosial dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai bulan Desember yang dibayar pada bulan Januari. b. Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar (211212). Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar terdiri dari: 1. Belanja Barang/Jasa Yang Masih Harus Dibayar yaitu timbul akibat hak atas pengeluaran
kewajiban yang
anggaran yang dilakukan oleh
kementerian negara/lembaga/pemerintah untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan barang yang habis pakai seperti alat tulis kantor, pengadaan/penggantian inventaris kantor, langganan daya dan jasa, lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang sifatnya non fisik dan secara langsung
menunjang
tugas
pokok
dan
fungsi
kementerian/lembaga,
pengadaan inventaris kantor yang nilainya tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi minimum yang diatur oleh pemerintah pusat/daerah dan pengeluaran jasa non fisik seperti pengeluaran untuk biaya pelatihan dan penelitian, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/ pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/komitmen tersebut. Sesuai dengan BAS, yang termasuk kelompok belanja barang/jasa adalah kode perkiraan 521xxx, 522xxx, 523xxx, 524xxx. Contoh: Tagihan atas pemakaian telepon, listrik, yang belum dibayar sampai dengan tanggal penyusunan laporan. Tagihan atas pemberian makanan bagi para tahanan/narapidana.
Modul Sistem Akuntansi Instansi
154
BABVII
AKUNTANSI
BELANJA
YANG
MASIH
HARUS
DIBAY AR
2. Belanja Pemeliharaan Yang Masih Harus Dibayar yaitu kewajiban yang timbul akibat hak atas pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh kementerian negara/lembaga/pemerintah yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum
dilakukan
pembayaran/pelunasan/realisasi
atas
hak/perjanjian/
komitmen tersebut. Sesuai dengan BAS, yang termasuk kelompok belanja pemeliharaan adalah kode perkiraan 523xxx. Contoh: Tagihan biaya pemeliharaan tanah, pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, rumah dinas, kendaraan bermotor dinas, perbaikan peralatan dan sarana gedung, jalan, jaringan irigasi, peralatan mesin, dan lain-lain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang belum dibayar sampai dengan tanggal penyusunan laporan. 3. Belanja Perjalanan Dinas Yang Masih Harus Dibayar yaitu kewajiban yang timbul akibat hak atas pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh kementerian negara/lembaga/pemerintah yang dilakukan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/ pelunasan/realisasi atas hak /perjanjian/komitmen tersebut. Sesuai dengan BAS, yang termasuk kelompok belanja perjalanan dinas adalah kode perkiraan 524xxx. c. Belanja Modal Yang Masih Harus Dibayar (211213) Belanja Modal Yang Masih Harus Dibayar yaitu kewajiban yang timbul akibat hak
atas
pengeluaran
anggaran
yang
dilakukan
oleh
kementerian
negara/lembaga/pemerintah untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang Modul Sistem Akuntansi Instansi
155
BABVII
AKUNTANSI
BELANJA
YANG
MASIH
HARUS
DIBAY AR
memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/ pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/komitmen tersebut. Sesuai dengan BAS, yang termasuk kelompok belanja modal adalah kode perkiraan 531xxx, 532xxx, 533xxx, 534xxx, dan 535xxx. Contoh: 1. Pihak ketiga/kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, atas fasilitas/peralatan tersebut yang telah dilakukan serah terima tetapi belum dibayar penuh oleh pemerintah sampai tanggal pelaporan. Nilai yang dicantumkan dalam neraca sebagai Utang kepada Pihak Ketiga adalah sebesar jumlah yang belum dibayar untuk barang tersebut pada tanggal neraca. 2. Pembayaran atas kontrak pengadaan barang/jasa ditunda sampai dengan masa penjaminan pekerjaan selesai (Retensi). d. Belanja Hibah Yang Masih Harus Dibayar (211214) Belanja Hibah Yang Masih Harus Dibayar adalah kewajiban yang timbul akibat hak
atas
pengeluaran
anggaran
yang
dilakukan
oleh
kementerian
negara/lembaga/pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi
kemasyarakatan,
yang
secara
spesifik
telah
ditetapkan
peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/ pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/komitmen tersebut Sesuai dengan BAS, yang termasuk kelompok belanja hibah adalah kode perkiraan 561xxx, 562xxx, dan 563xxx.
Modul Sistem Akuntansi Instansi
156
BABVII
AKUNTANSI
BELANJA
YANG
MASIH
HARUS
DIBAY AR
e. Belanja Bantuan Sosial Yang Masih Harus Dibayar (211215) Belanja Bantuan Sosial Yang Masih Harus Dibayar adalah kewajiban yang timbul akibat hak atas pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh kementerian negara/lembaga/pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang diberikan kepada lembaga sosial dan kompensasi sosial kepada penduduk guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, namun sampai
pada
akhir
periode
pelaporan
belum
dilakukan
pembayaran/
pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/komitmen tersebut. Belanja bantuan sosial dapat berupa: belanja bantuan kompensasi sosial, belanja bantuan sosial lembaga pendidikan peribadatan dan belanja lembaga sosial lainnya. Sesuai dengan BAS, yang termasuk kelompok belanja bantuan sosial adalah kode perkiraan 571xxx, 572xxx, dan 573xxx. f. Belanja Bunga Yang Masih Harus Dibayar (211216) Belanja Bunga Yang Masih Harus Dibayar adalah kewajiban yang timbul akibat hak
atas
pengeluaran
negara/lembaga/pemerintah
anggaran untuk
yang
dilakukan
pembayaran
bunga
oleh
kementerian
(interest)
atas
kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Sesuai dengan BAS, yang termasuk kelompok belanja bunga adalah kode perkiraan 541xxx, 542xxx, 543xxx, 544xxx, 545xxx, 546xxx, 547xxx, dan 548xxx. g. Belanja Subsidi Yang Masih Harus Dibayar (211217) Belanja Subsidi Yang Masih Harus Dibayar yaitu kewajiban yang timbul akibat hak atas pengeluaran pemerintah untuk diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa Modul Sistem Akuntansi Instansi
157
BABVII
AKUNTANSI
BELANJA
YANG
MASIH
HARUS
DIBAY AR
yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/komitmen tersebut Sesuai dengan BAS, yang termasuk kelompok belanja subsidi adalah kode perkiraan 551xxx dan 552xxx. h. Belanja Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar (211218). Belanja Lain-Lain Yang Masih Harus Dibayar adalah kewajiban yang timbul akibat hak atas pengeluaran/belanja yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang serta sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat,
namun
sampai
pada
akhir
periode
pelaporan
belum
dilakukan
pembayaran/pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/komitmen tersebut. Contoh: pengeluaran untuk penanggulangan bencana alam, belanja pemilu, belanja tanggap darurat. Belanja Daerah Yang Masih Harus Dibayar dapat diklasifikasikan menjadi: a. Transfer Dana Perimbangan Yang Masih Harus Dibayar (211221) Belanja Dana Perimbangan Yang Masih Harus Dibayar adalah kewajiban yang timbul akibat hak atas pengeluaran/alokasi anggaran untuk pemerintah daerah berupa dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang ditujukan untuk keperluan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/ pelunasan/realisasi atas hak tersebut. b. Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Yang Masih Harus Dibayar (211222) Belanja Dana Otonomi Khusus Dan Penyesuaian Yang Masih Harus Dibayar adalah kewajiban yang timbul akibat hak atas pengeluaran/alokasi anggaran Modul Sistem Akuntansi Instansi
158
BABVII
AKUNTANSI
BELANJA
YANG
MASIH
HARUS
DIBAY AR
untuk pemerintah daerah berupa dana otonomi khusus dan dana penyesuaian yang ditujukan untuk keperluan pemerintah daerah sesuai dengan pemerintah, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/ pelunasan/realisasi atas hak tersebut ke rekening pemerintah daerah. C. Prosedur Akuntansi Belanja Yang Masih Harus Dibayar Prosedur Akuntansi Belanja Yang Masih Harus Dibayar terdiri dari: 1. Pembuatan Daftar Rekapitulasi. Pembuatan Daftar Rekapitulasi dilakukan oleh pegawai pada bagian akuntansi dan pelaporan keuangan di satuan kerja (UAKPA). Daftar Rekapitulasi dibuat berdasarkan daftar belanja pemerintah pusat dan belanja daerah yang masih harus dibayar. Daftar Rekapitulasi merupakan hasil penjumlahan dari daftar rekap belanja pegawai yang masih harus dibayar,
non belanja pegawai yang masih harus
dibayar dan belanja daerah yang masih harus dibayar. Daftar Rekapitulasi Belanja terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu: a.
Daftar Rekapitulasi Belanja Pusat Yang Masih Harus Dibayar, daftar ini mencatat belanja pemerintah pusat yang masih harus dibayar.
b.
Daftar Rekapitulasi Belanja Daerah Yang Masih Harus Dibayar, daftar ini mencatat belanja pemerintah daerah yang masih harus dibayar.
Contoh Daftar Rekapitulasi Belanja Pusat dan Belanja Daerah Yang Masih Harus Dibayar adalah:
Modul Sistem Akuntansi Instansi
159
BABVII
AKUNTANSI
BELANJA
YANG
MASIH
HARUS
DIBAY AR
DAFTAR REKAPITULASI BELANJA PUSAT YANG MASIH HARUS DIBAYAR Kode (1)
Kode
Uraian Jenis Belanja Yang Masih Harus Dibayar
(2)
Jumlah
(3)
(4)
1.
211221
Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar
Rp
2.
211222
Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar
Rp
3.
211223
Belanja Modal Yang Masih Harus Dibayar
Rp.
4.
211225
Belanja Subsidi Yang Masih Harus Dibayar
Rp
5.
211226
Belanja Hibah Yang Masih Harus Dibayar
Rp.
6.
211227
Belanja Bantuan Sosial Yang Masih Harus Dibayar
Rp
7.
211228
Belanja Lain-Lain Yang Masih Harus Dibayar
Rp
21122
Jumlah Belanja Pusat Yang Masih Harus Dibayar
(5)
..............(6).....,.............................. Jabatan Penanda tangan (7)
Nama penanda tangan (8) NIP Penanda tangan Adapun petunjuk pengisian Daftar Rekapitulasi Belanja Pusat Yang Masih Harus Dibayar adalah sebagai berikut: No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
URAIAN No Kode Uraian Jenis Belanja Yang Masih Harus Dibayar Jumlah Jumlah Belanja Pusat Yang Masih Harus Dibayar Tempat dan Tanggal Nama jabatan Nama dan NIP
Modul Sistem Akuntansi Instansi
PENGISIAN Diisi dengan nomor Diisi dengan kode akun jenis belanja pusat yang masih harus dibayar Diisi dengan uraian jenis belanja pusat yang masih harus dibayar Diisi berdasarkan hasil penjumlahan per jenis belanja pusat yang masih harus dibayar Diisi berdasarkan hasil penjumlahan semua jenis belanja pusat yang masih harus dibayar Diisi dgn nama tempat dan tanggal pembuatan daftar Diisi dengan jabatan penanda tangan daftar.. Diisi dengan nama dan NIP pegawai yang menanda tangani daftar. 160
BABVII
AKUNTANSI
BELANJA
YANG
MASIH
HARUS
DIBAY AR
DAFTAR REKAPITULASI BELANJA DAERAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR Kode
Kode
Uraian Jenis Belanja
Jumlah
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
211231
2.
211232
Belanja Dana Perimbangan yang masih harus Dibayar Belanja Dana Otonomi Khusus yang masih harus dibayar Jumlah
Rp Rp Rp
(5)
..............(6).....,.............................. Jabatan Penanda tangan (7)
Nama penanda tangan (8) NIP Penanda tangan Adapun petunjuk pengisian Daftar Rekapitulasi Belanja Daerah Yang Masih Harus Dibayar adalah sebagai berikut: No. 1. 2. 3. 4. 5.
URAIAN No Kode Uraian Jenis Belanja Yang Masih Harus Dibayar Jumlah
6.
Jumlah Belanja Daerah Yang Masih Harus Dibayar Tempat dan Tanggal
7. 8.
Nama jabatan Nama dan NIP
PENGISIAN Diisi dengan nomor Diisi dengan kode akun jenis belanja daerah yang masih harus dibayar Diisi dengan uraian jenis belanja daerah yang masih harus dibayar Diisi berdasarkan hasil penjumlahan per jenis belanja daerah yang masih harus dibayar Diisi berdasarkan hasil penjumlahan semua jenis belanja daerah yang masih harus dibayar Diisi dengan nama tempat dan tanggal pembuatan daftar Diisi dengan jabatan penanda tangan daftar. Diisi dengan nama dan NIP pegawai yang menanda tangani daftar.
2. Pembuatan Jurnal Penyesuaian UAKPA membuat jurnal penyesuaian dengan mengisi formulir jurnal. Jurnal dibuat untuk membukukan saldo Belanja Yang Masih Harus Dibayar oleh kementerian negara/lembaga per tanggal 31 Desember.
Modul Sistem Akuntansi Instansi
161
BABVII
AKUNTANSI
BELANJA
YANG
MASIH
HARUS
DIBAY AR
Jurnal untuk mencatat saldo Belanja Yang Masih Harus Dibayar adalah sebagai berikut: Dr. Cr.
Dana yang harus disediakan utk pembayaran utang xxxxx jangka pendek *) Jenis Belanja Yang Masih Harus Dibayar xxxxx
*) Ket: Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek merupakan bagian dari Ekuitas Dana Lancar (pengurang ekuitas dana lancar). Bentuk Formulir Jurnal Penyesuaian dan petunjuk pengisian Formulir Jurnal sebagai berikut:
Modul Sistem Akuntansi Instansi
162
BABVII
Kementerian Negara/Lembaga/BUN Eselon Wilayah Satuan Kerja * Periode/Bulan Keterangan
AKUNTANSI
: (1) _______________ : (2) _______________ : (3) _______________ : (4) ________________
BELANJA
YA NG
MASIH
No. Dokumen Tanggal Tahun Anggaran
: (8)________________ : (9)________________
HARUS
DIBAY AR
: (5) ___________ : (6) ___________ : (7)_ __________
Jenis Jurnal Penyesuaian (10) Aset Kewajiban Ekuitas
Pendapatan Belanja
No. Urut
Jenis, No, dan tanggal dokumen referensi
Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode Perkiraan
Uraian Nama Perkiraan
Debet (Rupiah)
Kredit (Rupiah)
1
2
3
4
5
6
7
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
Dibuat oleh : Tanggal :
(18)
Disetujui oleh : (19) Tanggal :
Direkam oleh : (20) Tanggal :
Wajib diisi bila ada
Modul Sistem Akuntansi Instansi
163
BABVI
AKUNTANSI
BELANJA
YANG
HARUS
DIBAY AR
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR JURNAL PENYESUAIAN No. 1.
PENGISIAN Diisi dengan kode dan uraian Kementerian Negara/Lembaga.
2. 3.
URAIAN Kementerian Negara/ Lembaga Eselon I Wilayah
4.
Satuan Kerja
5.
No. Dokumen
6.
Tanggal
Diisi dengan kode dan uraian satuan kerja (wajib diisi jika ada). Diisi dengan no. dokumen yang ditetapkan untuk formulir jurnal. Nomor formulir jurnal ditetapkan oleh setiap unit akuntansi pembuat formulir jurnal dengan menggunakan format BA-E1-S/BT/00000 dimana: BA = kode Kementerian Negara/Lembaga (3 digit), E1 = kode Eselon 1 (2 digit). Bila tidak ada diisi dengan 00, S = kode Satuan Kerja (6 digit). Bila tidak ada diisi dengan 000000, B = bulan (2 digit), T = tahun (2 digit), No urut = 5 digit. Diisi dengan tanggal pembuatan laporan dengan format HHBB-TT dimana: HH = Tanggal BB = Bulan TT = Tahun
7. 8.
Tahun Anggaran Periode/Bulan
9.
Keterangan
10.
Jenis Jurnal Penyesuaian
11.
No. Urut
12. 13 14. 15.
Jenis, Nomor dan Tanggal Dokumen Referensi Kegiatan Kode Perkiraan Uraian Nama Perkiraan
16.
Debet (Rupiah)
Modul Sistem Akuntansi Instansi
Diisi dengan kode dan uraian Eselon I Diisi dengan kode dan uraian wilayah (wajib diisi jika ada)
Diisi dengan periode tahun anggaran yang dilaporkan. Diisi dengan periode transaksi yang dilaporkan. Contoh : 01-01-2006 s.d 31-01-2006 Diisi dengan penjelasan mengenai sifat dari transaksi yang dibuat. Dipilih sesuai dengan jenis penyesuaian yang dilakukan (Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan dan Belanja). Diisi dengan nomor urut transaksi dengan rincian debet atau kredit. Diisi dengan jenis, nomor dan tanggal dokumen referensi, contoh: SPM No. 000001 tanggal 1 Juli 2006. Diisi dengan 4 (empat) digit kode kegiatan Diisi dengan kode perkiraan. Diisi dengan nama perkiraan sesuai dengan kode perkiraan pada kolom 14. Uraian nama perkiraan yang dikredit ditulis agak ke kanan untuk membedakan dengan uraian nama perkiraan yang didebet Diisi dengan jumlah rupiah yang didebet. Jika jumlah rupiah yang didebet telah diisi maka jumlah rupiah yang dikredit yang ada di kolom (18) pada baris tersebut tidak perlu diisi.
164
BAB
VII
No. 17.
URAIAN Kredit (Rupiah)
18.
Dibuat oleh Tanggal
19.
Disetujui oleh Tanggal
20.
Direkam oleh : Tanggal
Modul Sisten Akuntansi Instansi
AKUNTANSI
BELANJA
YANG
HARUS
DIBAYAR
PENGISIAN Diisi dengan jumlah rupiah yang dikredit. Jika jumlah rupiah yang dikredit telah diisi maka jumlah rupiah yang didebet yang ada di kolom (17) pada baris tersebut tidak perlu diisi. Diisi dengan nama jelas dan tanda tangan staf yang membuat Formulir Jurnal Penyesuaian. Tanggal pembuatan Formulir Jurnal Penyesuaian ditulis pada tempat yang disediakan. Diisi dengan nama jelas dan tanda tangan penanggungjawab yang meneliti dan menyetujui Formulir Jurnal Penyesuaian. Tanggal penandatanganan Formulir Jurnal Penyesuaian ditulis pada tempat yang disediakan. Diisi dengan nama jelas dan tanda tangan staf yang merekam Formulir Jurnal Penyesuaian. Tanggal perekaman Formulir Jurnal Penyesuaian ditulis pada tempat yang disediakan.
165
BAB
VII
AKUNTANSI
BELANJA
YANG
HARUS
DIBAYAR
3. Penyajian Dalam Neraca Setelah merekam data jurnal penyesuaian, UAKPA melakukan posting data sehingga terbentuk perkiraan Belanja Yang Masih Harus Dibayar di dalam neraca pemerintah/kementerian negara/lembaga. Akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar disajikan di neraca sebagai utang jangka pendek. Dana yang harus disediakan utk pembayaran utang jangka pendek adalah akun lawan dari perkiraan utang jangka pendek dan disajikan dalam kelompok ekuitas dana (debet). Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan yaitu rincian dari masing-masing jenis hutang (apabila rinciannya banyak atau lebih dari satu halaman sebaiknya dibuat lampiran), selisih kurs hutang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal neraca, serta adanya aset atau lainnya yang dijadikan jaminan hutang. Contoh Neraca Kementerian Negara/Lembaga adalah sebagai berikut:
Per 31 ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran Bagian Lancar TGR Persediaan
Rp xxx Rp xxx Rp xxx
ASET TETAP Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan
Rp xxx Rp xxx
Total Aset
Modul Sisten Akuntansi Instansi
Rp xxx
NERACA Desember 200X KEWAJIBAN LANCAR Uang Muka dari KPPN Belanja Yang Masih Dibayar
Harus
EKUITAS DANA LANCAR Cadangan Persediaan Cadangan Piutang (Dana yang harus disediakanpembayaran utang jangka pendek) EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan pada aset tetap Total Kewajiban dan Ekuitas Dana
Rp xxx Rp xxx
Rp xxx Rp xxx (Rp xxx)
Rp xxx Rp xxx
166
BAB
VII
AKUNTANSI
BELANJA
YANG
HARUS
DIBAYAR
4. Pembuatan Jurnal Balik Setelah penyusunan laporan keuangan dan proses tutup buku akhir periode akuntansi, maka UAKPA pada awal tahun anggaran berikutnya (bulan januari) membuat jurnal balik dengan mengisi formulir jurnal. Jurnal dibuat untuk menghapuskan perkiraan saldo Belanja Yang Masih Harus Dibayar oleh kementerian negara/lembaga. Jurnal yang dibuat sebagai berikut: Dr. Cr.
Jenis Belanja Yang Masih Harus Dibayar Dana yang harus disediakan utk pembayaran utang jangka pendek
xxxxx xxxxx
D. Contoh Kasus Belanja Modal Yang Masih Harus Dibayar Pada bulan Desember 2003, Pemerintah meminta PT Inti Karya untuk melakukan pemeliharaan gedung Sekretariat Negara dengan Surat Perintah Kerja No. 250/12/SETNEG/2003 tanggal 1 Desember 2003 dengan nilai pekerjaan Rp 10.000. Pekerjaan tersebut telah diselesaikan oleh PT Inti Karya dalam bulan Desember 2003 dan telah diserahterimakan ke Sekretariat Negara pada tanggal 28 Desember 2003 dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 260/12/SETNEG/2003. Terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan tersebut sampai dengan 31 Desember 2003 belum dibayar oleh Pemerintah. Berhubung pekerjaan pemeliharaan gedung telah selesai dan telah diserahterimakan ke pemerintah namun sampai dengan 31 Desember 2003 belum dibayar, berarti bahwa pemerintah mempunyai utang kepada PT Inti Karya sejumlah Rp 10.000. Utang kepada Pihak Ketiga pada umumnya merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar setelah barang/jasa diterima.
Modul Sisten Akuntansi Instansi
167
BAB
VII
AKUNTANSI
BELANJA
YANG
HARUS
DIBAYAR
Oleh karena itu terhadap utang biaya semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek. Berdasarkan dokumen sumber yang berupa Surat Perintah Kerja, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, dan bukti pendukung lainnya. Daftar Non Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar Per 30 Desember 2003 MA
Uraian Jenis Belanja
53 531 532
Belanja Modal Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Fisik Lainnya Jumlah Belanja Modal Jumlah Total
533 534 535
Nama Pihak Ketiga
PT Inti Karya
No/Tgl Kontrak
No.250/12/SE T NEG/2003
Mapping
Jumlah
Rp 10.000
Rp. 10.000 Rp. 10.000
211223
Jakarta, 31 Desember 2003 Bendahara
Kepala Satker
H Amir NIP. 060099999
Amir Yusuf 060056796
DAFTAR REKAPITULASI BELANJA PUSAT YANG MASIH HARUS DIBAYAR Kode (1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Kode
Uraian Jenis Belanja Yang Masih Harus Dibayar
(2) 211221 211222 211223 211225 211226 211227 211228 21122
(3) Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar Belanja Modal Yang Masih Harus Dibayar Belanja Subsidi Yang Masih Harus Dibayar Belanja Hibah Yang Masih Harus Dibayar Belanja Bantuan Sosial Yang Masih Harus Dibayar Belanja Lain-Lain Yang Masih Harus Dibayar Jumlah Belanja Pusat Yang Masih Harus Dibayar
Modul Sisten Akuntansi Instansi
Jumlah (4) Rp Rp Rp. 10.000 Rp Rp. Rp Rp Rp. 10.000
168
BAB
VII
AKUNTANSI
BELANJA
YANG
HARUS
DIBAYAR
Jurnal dibuat dalam formulir jurnal penyesuaian sebagaimana terlampir dalam halaman berikutnya. Setelah jurnal diposting, perkiraan Belanja Yang Masih Harus Dibayar muncul di neraca pemerintah/kementerian negara/lembaga, sebagaimana berikut:
ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran Bagian Lancar TGR Persediaan ASET TETAP Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan
NERACA Per 31 Desember 2003 KEWAJIBAN LANCAR Rp 1.000 Uang Muka dari KPPN Rp 3.000 Utang-kepada Pihak Ketiga Rp 2.000 EKUITAS DANA LANCAR Cadangan Persediaan Rp 9.000 Cadangan Piutang Rp 10.000 (Dana yang harus disediakan-pembayaran utang jangka pendek) EKUITAS INVESTASI Diinvestasikan tetap
Total Aset
Modul Sisten Akuntansi Instansi
Rp 25.000
Rp 1.000 Rp 10.000
Rp 2.000 Rp 3.000 (Rp10.000)
DANA pada
aset
Total Kewajiban dan Ekuitas Dana
Rp 19.000
Rp 25.000
169
BABVI
Kementerian Negara/Lembaga/BUN Eselon Wilayah Satuan Kerja * Periode/Bulan Keterangan
No. Urut
: (1) : (2) : (3) : (4)
AKUNTANSI
Kepresidenan Sekretariat Negara Kantor Pusat Sekretariat Negara
No. Dokumen Tanggal Tahun Anggaran
: (8)__Desember 2003 : (9)___Mencatat Belanja Modal Yang Masih Harus Dibayar
Jenis, No, dan tanggal dokumen referensi
HARUS
DIBAY AR
: (5) 99 99 99 001 : (6) 30 Des 2003 : (7)_ 2003
Jenis Jurnal Penyesuaian (10) Aset Kewajiban Ekuitas
Pendapatan Belanja
Kode Perkiraan
Uraian Nama Perkiraan
Debet (Rupiah)
Kredit (Rupiah)
3
4
5
6
7
2
1
SPK No.250 /1 Des 2006
311611
2
SPK No.250 /1 Des 2006
211223
Modul Sistem Akuntansi Instansi
YANG
Kegiatan/ Sub Kegiatan
1
Dibuat oleh : Tanggal :
BELANJA
Disetujui oleh : Tanggal :
Dana yang harus disediakan utk pembayaran utang jangka pendek Utang jangka pendek-jenis belanja
10.000 10.000
Direkam oleh : Tanggal :
170
