BAB VI STRATEGI DAN PERANCANGAN PROGRAM

99

BAB VI STRATEGI DAN PERANCANGAN PROGRAM

6.1 Perumusan Alternatif Strategi dan Program Untuk dapat merumuskan alternatif strategi dan program peningkatan pelayanan sampah perumahan pada kajian ini digunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process). Responden dalam penelitian ini diberikan suatu daftar pertanyaan terstruktur dalam bentuk kuesioner. Model kuesioner dapat dilihat pada Lampiran 1. Struktur hirarki yang digunakan untuk menggambarkan elemenelemen yang diprioritaskan untuk dikembangkan terdiri dari 4 hirarki (level). Hirarki pertama adalah tujuan yaitu meningkatkan cakupan pelayanan sampah perumahan di Kabupaten Bogor. Hirarki kedua adalah kebijakan strategis yang potensial dapat dilakukan yang dirumuskan menjadi :1) Peningkatan Sarana Pelayanan, 2) Peningkatan Kerjasama dengan Dunia Usaha, 3) Peningkatan peran Masyarakat. Hirarki ketiga faktor-faktor yang mendukung dalam alternatif strategi tersebut, dan hirarki keempat adalah prioritas langkah strategis/program yang bisa dikembangkan dan ditingkatkan. Kebijakan strategis Peningkatan Sarana Pelayanan perlu ditingkatkan karena dalam pelaksanaan pelayanan persampahan masih banyak kekurangan dalam hal aspek peralatan angkutan dan pembuangan sampah. Kebijakan strategis Peningkatan Kerjasama dengan Dunia Usaha diperlukan karena produk-produk dari industri ikut serta dalam meningkatkan jumlah dan jenis sampah terutama sampah kemasan. Pihak pengembang perumahan juga perlu diikutkan dalam pengelolaan sampah sehingga dapat mengurangi volume sampah yang harus dikelola oleh pemerintah daerah. Sedangkan kebijakan strategis Peningkatan Peran Masyarakat juga diperlukan karena pemerintah daerah masih menghadapi kendala dalam hal sarana dan anggaran, sehingga dibutuhkan peran serta masyarakat untuk mengurangi sampah dari sumbernya dan pembayaran retribusi sampah. Struktur Hirarki yang digunakan untuk menggambarkan elemen-elemen yang diprioritaskan dalam peningkatan cakupan pelayanan sampah perumahan dapat dilihat pada Tabel 22. Dalam pemilihan prioritasnya, setiap elemen pada

100

kebijakan strategis memiliki prioritasnya masing-masing. Sehingga prioritas yang akan dihasilkan pun dapat mempengaruhi prioritas sub kriteria di bawahnya dan pada akhirnya mempengaruhi prioritas langkah strategis yang penting untuk ditingkatkan.

Tabel 22. Struktur Hirarki Peningkatan Cakupan Pelayanan Sampah Perumahan di Kabupaten Bogor

Peningkatan Cakupan Pelayanan Sampah Perumahan

Level 1 Tujuan

Level 2 Kebijakan Strategis

Level 3 Faktor Pendukung Penambahan/ Perbaikan Sarana Operasional

Peningkatan Sarana Pelayanan

Level 4 Langkah Strategis Penambahan Kendaraan Angkutan Perbaikan Kendaraan Angkutan Penambahan Alat Berat di TPA

Optimalisasi TPA Eksisting

Peningkatan Teknis Pembuangan Penerapan Pengelolaan sampah

Penyediaan TPA Alternatif

TPA disetiap Wilayah TPA di Lokasi Strategis untuk semua wilayah Industri yang mengolah sampah produknya sendiri

Peningkatan Kerjasama dengan dunia Usaha

Industri

Pengembang

Industri Pengolah Sampah ( Sampah sebagai bahan produksi/bahan bakar) Penyediaan Sarana Pewadahan/Pengumpulan Penyediaan Organisasi Pengolah sampah Sosialisasi dan Edukasi

Penerapan 3R Peningkatan Peran Masyarakat

Bantuan Sarana dan Pendampingan Insentif dan Disinsentif

Ketaatan Pembayaran Retribusi Sampah

Ketaatan Besaran Tarif Retribusi Ketaatan Waktu Pembayaran

6.2. Analisis Prioritas Pengembangan Kebijakan Berdasarkan pendapat enam orang orang responden, maka diperoleh matriks persepsi dari masing-masing responden sebagaimana Lampiran 2. Responden dipilih secara sengaja yang terdiri dari unsur pemerintah sebanyak lima orang yaitu berasal dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Bappeda dan Badan Lingkungan Hidup serta satu orang dari wakil masyarakat. Alasan pemilihan responden yang berasal dari unsur pemerintah karena sebagai pemegang dan penentu arah kebijakan pembangunan khususnya mengenai pelayanan dan pengelolaan sampah serta juga sebagai pihak yang mengetahui mengenai permasalahan persampahan di Kabupaten Bogor, sedangkan alasan pemilihan responden yang berasal dari wakil masyarakat karena responden

101

tersebut sebagai ketua RW sekaligus ketua kelompok pengelolaan 3R di Perumahan

Puspa

Raya,

sehingga

mengetahui

langsung

permasalahan

pengelolaan 3R di masyarakat. Metode yang digunakan dalam pengisian keputusan AHP dilakukan secara terpisah melalui wawancara dan kuisioner yang kemudian dilakukan perhitungan pendapat gabungan dengan rata-rata penilaian dari semua responden dengan menggunakan metode rata-rata ukur/rata-rata geometris. Hasil perhitungan pendapat gabungan juga dapat dilihat pada Lampiran 2 dan hasil pengolahan AHP menggunakan Expert Choice 2000 dapat dilihat pada Lampiran 3. Berdasarkan hasil olahan data menggunakan Expert Choice 2000, terlihat bahwa untuk mencapai tujuan peningkatan cakupan pelayanan sampah perumahan di Kabupaten Bogor, elemen kebijakan strategis Peningkatan Sarana Pelayanan memiliki bobot 0,450, Peningkatan Kerjasama dengan Dunia Usaha memiliki bobot 0,215 dan Peningkatan Peran Masyarakat memiliki bobot 0,335. Dengan demikian urutan prioritas yang lebih diutamakan dalam peningkatan cakupan pelayanan persampahan perumahan adalah Peningkatan Sarana Pelayanan dan berikutnya Peningkatan Peran Masyarakat. Bobot persepsi gabungan responden dalam pohon hirarki peningkatan cakupan pelayanan sampah perumahan di Kabupaten Bogor dapat dilihat pada Gambar 4.

84

Peningkatan Cakupan Pelayanan Sampah Perumahan (Kajian di Kabupaten Bogor) (1,00)

Penambahan /Perbaikan Sarana Operasional (0,246)

Penambahan Kendaraan Angkutan (0,169) Perbaikan Kendaraan Angkutan (0,038)

Optimalisasi TPA Eksisting (0,104)

Penyediaan TPA Alternatif (0,100)

Peningkatan Teknis Pembuangan (0,059)

Penerapan Pengelolaan Sampah (0,045)

Penambahan Alat Berat di TPA (0,039)

Gambar 4.

Peningkatan Peran Masyarakat (0,335)

Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha/swasta (0,215)

Peningkatan Sarana Pelayanan (0,450)

TPA di setiap wilayah (Barat,Tengah dan Timur) (0,062)

TPA di Lokasi Strategis untuk Semua Wilayah (0, 038)

Industri (0,106)

Penerapan 3R (0, 271)

Pengembang (0,110)

Industri yang mengelola sampah produknya sendiri (0,032)

Industri Pengolah Sampah (Sampah sebagai bahan produksi/bahan bakar) (0,074)

Penyediaan sarana pewadahan/ pemilahan ( 0,063)

Penyediaan organisasi pengelola sampah di lingkungan perumahan (0,047)

Ketaatan Pembayaran Retribusi Sampah (0,064)

Sosialisasi dan Edukasi (0,127)

Ketaatan sesuai besaran tarif retribusi (0,037)

Bantuan Sarana dan pendampingan (0,094)

Insentif dan Disinsentif (0,051)

Bobot Persepsi Gabungan Responden dalam Peningkatan Cakupan Pelayanan Sampah Perumahan

Ketaatan waktu pembayaran (0,027)

85

6.2.1 Peningkatan Sarana Pelayanan Pada kebijakan Peningkatan Sarana Pelayanan, sub kriteria yang memiliki bobot tertinggi adalah Penambahan/Perbaikan Sarana Operasional dengan nilai bobot 0,548, kemudian berikutnya Optimalisasi TPA Eksisting dengan nilai bobot 0,230, dan Penyediaan TPA Alternatif dengan nilai bobot 0,222 (Gambar 5). Penambahan/Perbaikan Sarana Operasional dinilai sebagai aspek utama dalam keberhasilan peningkatan cakupan pelayanan sampah karena berhubungan langsung dengan operasional di masyarakat.

Sumber : Data Olah AHP dengan Expert Choice 2000

Gambar 5. Grafik Prioritas Aspek yang Dipertimbangkan pada Kebijakan Peningkatan Sarana Pelayanan Pada

aspek

Penambahan/Perbaikan

Sarana

Operasional,

rata-rata

responden lebih memilih memprioritaskan langkah strategis Penambahan Kendaraan Pengangkut Sampah (bobot 0,687) kemudian berikutnya adalah Penambahan Alat Berat (bobot 0,157) dan Perbaikan Kendaraan Pengangkut Sampah (bobot 0,156). Urutan prioritas langkah-langkah strategis pada kriteria Penambahan/Perbaikan Sarana Pelayanan ditunjukkan pada Gambar 6.

104


Gambar 6. Grafik Prioritas Langkah Strategis pada Penambahan/Perbaikan Sarana Operasional

Aspek

Penambahan Kendaraan Pengangkut Sampah dinilai sangat diperlukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan sampah perumahan, mengingat jumlah kendaraan angkutan yaitu dump truck dan arm roll tidak sebanding dengan jumlah timbulan sampah yang harus diangkut di Kabupaten Bogor. Pada aspek Optimalisasi TPA Eksisting, langkah strategis yang lebih diprioritaskan adalah Peningkatan Teknis Pembuangan (bobot 0,565) daripada penerapan pengelolaan sampah di TPA dengan bobot 0,435 (Gambar 7), karena saat ini sistem yang digunakan di TPA Galuga adalah controlled landfill sehingga perlu ditingkatkan menjadi sanitary landfill. Selain itu perlu untuk ditunjang dengan penerapan pengelolaan sampah di TPA. Sampah di Galuga yang berasal dari Kabupaten Bogor belum ada upaya penanganan lain seperti pengomposan atau pemisahan sampah.


Gambar 7. Grafik Prioritas Langkah Strategis pada Aspek Optimalisasi TPA Eksisting Pada aspek Penyediaan TPA Alternatif, langkah strategis yang lebih diprioritaskan adalah penyediaan TPA disetiap wilayah barat, tengah dan timur

105

(bobot 0,622) daripada Penyediaan TPA di lokasi strategis untuk semua wilayah dengan bobot 0,378 (Gambar 8). Hal tersebut untuk mempersingkat ritasi pengangkutan sampah bagi setiap wilayah sehingga akan lebih banyak jumlah timbulan sampah yang dapat diangkut dan meningkatkan cakupan pelayanan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan.


Gambar 8. Grafik Prioritas Langkah Strategis pada Aspek Penyediaan TPA Alternatif Berdasarkan analisis prioritas secara global menggunakan Expert Choice 2000, didapat bahwa distribusi prioritas langkah strategis yang memiliki prioritas tertinggi pada kebijakan Peningkatan Sarana Pelayanan adalah langkah-langkah strategis dalam aspek penambahan/perbaikan sarana operasional, baru kemudian aspek Optimalisasi TPA Eksisting dan Penyediaan TPA Alternatif (Tabel 23). Dengan demikian perlu dipertimbangkan untuk menambah jumlah kendaraan angkutan sampah.

106

Tabel 23. Urutan Elemen yang Diprioritaskan Secara Global dalam Peningkatan Sarana Pelayanan Urutan 1 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

ELemen Peningkatan Sarana Pelayanan Penambahan/Perbaikan Sarana Operasional Optimalisasi TPA Eksisting Penyediaan TPA Alternatif Penambahan Kendaraan Angkutan Penyediaan TPA di Setiap Wilayah Barat, Tengah, Timur Peningkatan Teknis Pembuangan Penerapan Pengelolaan Sampah Penambahan Alat Berat di TPA Perbaikan Kendaraan Angkutan Penyediaan TPA di Lokasi Strategis untuk Semua Wilayah

Level 2 3 3 3 4 4

Bobot Prioritas 0,450 0,246 0,104 0,100 0,169 0,062

4 4 4 4 4

0,059 0,045 0,039 0.038 0,038

Sumber : Data Primer (diolah)

6.2.2 Peningkatan Peran Masyarakat Pada kebijakan Peningkatan Peran masyarakat, aspek yang memiliki bobot tertinggi adalah Penerapan 3R (bobot 0,809) dan berikutnya adalah Ketaatan Pembayaran Retribusi dengan bobot 0,191 (Gambar 9). Kedua kriteria ini merupakan faktor yang mempengaruhi Peran Masyarakat dalam meningkatkan pelayanan persampahan. Penerapan 3R merupakan bentuk keterlibatan langsung masyarakat dalam mengurangi sampah dari sumbernya dan Ketaatan Pembayaran Retribusi dapat membantu pemerintah daerah memperoleh anggaran untuk pelayanan dan pengelolaan sampah.


Gambar 9. Grafik Prioritas Aspek yang Dipertimbangkan pada Kebijakan Strategi Peningkatan Peran Masyarakat Aspek Penerapan 3R sangat diperlukan dalam mendukung keberhasilan peningkatan pelayanan persampahan dan juga sudah diamanatkan dalam Undangundang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, untuk itu langkah

107

strategis yang lebih diprioritaskan oleh responden adalah Sosialisasi dan Edukasi (bobot 0,468), disusul Bantuan Sarana dan Pendampingan (bobot 0,345) dan berikutnya Insentif dan disinsentif dengan bobot 0,187 (Gambar 10). Agar Penerapan 3R dapat berjalan baik dimasyarakat maka langkah yang diprioritaskan adalah Sosialisasi dan Edukasi, karena untuk mengubah pola pikir dan prilaku masyarakat mengenai keberadaan dan penanganan sampah bukanlah hal yang mudah karena masyarakat sudah terbiasa menganggap sampah adalah barang yang tidak bermanfaat dan harus dienyahkan dari pandangannnya. Untuk memberi pemahaman dan pengetahuan penerapan 3R maka prioritas utama adalah diberikan sosialisasi dan edukasi baik berupa seminar ataupun pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. Setelah adanya keinginan dari warga masyarakat sendiri untuk menerapkan 3R maka barulah pemerintah daerah memberikan bantuan berupa sarana dan pendampingan. Penghargaan juga perlu diberikan atas usaha masyarakat dalam pengurangan sampah.


Gambar 10. Grafik Prioritas Langkah Strategis pada Aspek Penerapan 3R Pada aspek Ketaatan Pembayaran Retribusi, peran serta masyarakat yang lebih diprioritaskan adalah Ketaatan Pembayaran Sesuai Tarif Retribusi (bobot 0,582) lalu berikutnya Ketaatan Waktu Pembayaran dengan bobot 0,418 (Gambar 11). Pembayaran retribusi sampah harus sesuai tarif yang ditetapkan dalam peraturan daerah karena ada warga masyarakat yang membayar masih di bawah tarif retribusi.

108


Gambar 11. Grafik Prioritas Langkah Strategis pada Aspek Ketaatan Pembayaran Retribusi Berdasarkan analisis prioritas secara global menggunakan Expert Choice 2000, didapat bahwa distribusi prioritas langkah strategis yang memiliki prioritas tertinggi pada kebijakan Peningkatan Peran Masyarakat adalah Sosialisasi dan Edukasi dan Bantuan Sarana dan Pendampingan (Tabel 24). Dengan demikian untuk meningkatkan peran masyarakat maka diperlukan rancangan program yang lebih berpihak pada kedua langkah tersebut.

Tabel 24. Urutan Elemen yang diprioritaskan secara Global dalam Peningkatan Peran Masyarakat. Urutan 2 1 2 1 2 3 4 5

Elemen Peningkatan Peran Masyarakat Penerapan 3R Ketaatan Pembayaran Retribusi Sampah Sosialisasi dan Edukasi Bantuan Sarana dan Pendampingan Insentif dan Disinsentif Ketaatan Sesuai Besaran Tarif Retribusi Ketaatan Waktu Pembayaran

Level 2 3 3 4 4 4 4 4

Bobot Prioritas 0,335 0,271 0,064 0,127 0,094 0,051 0,037 0,027

Sumber : Data Primer (diolah) Berdasarkan hasil analisis sensitivitas terhadap keenam-belas langkah untuk mencapai tujuan Peningkatan Cakupan Pelayanan Persampahan diperoleh bahwa Penambahan Kendaraan Angkutan sampah adalah langkah yang memiliki nilai tertingi (bobot 0,169), kemudian berikutnya adalah Sosialisasi dan Edukasi Penerapan 3R (bobot 0,127) serta Bantuan Sarana dan Pendampingan (bobot 0, 094) (Tabel 25).

109

Tabel 25. Urutan Prioritas Global Program Peningkatan Cakupan Pelayanan Sampah Perumahan di Kabupaten Bogor Urutan

Langkah Strategis/Program

Bobot Prioritas 0,169

1

Penambahan Kendaraan Angkutan

2

Sosialisasi dan Edukasi 3R

0,127

3

Bantuan Sarana dan Pendampingan

0,094

4

Industri Pengolah Sampah

0,074

5

Penyediaan Sarana Pewadahan/Pengumpulan oleh Pengembang

0,063

6

Penyediaan TPA di Setiap Wilayah (Barat, Tengah, Timur)

0,062

7

Peningkatan Teknis Pembuangan

0,059

8

Insentif dan Disinsentif

0,051

9

Penyediaan Organisasi Pengelola Sampah

0,047

10

Penerapan Pengelolaan Sampah di TPA

0,045

11

Penambahan Alat Berat di TPA

0,039

12

Ketaatan Sesuai Tarif Retribusi

0,037

13

Perbaikan Kendaraan Angkutan

0,038

14

TPA di Lokasi Strategis Untuk Semua Wilayah

0,038

15

Industri yang Mengelola Sampah Produknya Sendiri

0,032

16

Ketaatan Waktu Pembayaran

0,027

Jumlah

1,000

Sumber : Data Primer (Diolah)

Urutan prioritas di atas menggunakan modus Sintesis Distribusi (Distributive Synthesize) yaitu jika perancangan program yang akan disusun dipilih berdasarkan beberapa alternatif yang diprioritaskan. Grafik hasil sintesis menggunakan modus Sintesis Distribusi dapat dilihat pada Gambar 12.

110


Gambar 12. Grafik Hasil Sintesis Menggunakan Modus Sintesis Distribusi (Distribusi Synthesize)

6.3 Perancangan Program Dari hasil AHP dan wawancara dengan sejumlah individu dan pejabat daerah yang terkait maka diperoleh rumusan strategi dan program dalam peningkatan cakupan pelayanan sampah perumahan di Kabupaten Bogor sebagai berikut : 1. Penambahan sarana operasional yaitu dengan program penambahan kendaraan angkutan sampah. Untuk UPT Wilayah Cibinong kendaraan pengangkut sampah saat ini berjumlah 33 unit sedangkan kebutuhan kendaraan adalah sebanyak 165 unit dump truck. Melalui hasil perhitungan kebutuhan biaya penambahan sarana angkutan sampah yaitu dump truck sebanyak 132 unit maka dibutuhkan biaya sebesar

111

Rp. 38.280.000.000,00. Untuk upah petugas operasional sebanyak 825 orang maka diperlukan biaya per tahun sebesar Rp. 7.821.000.000,00. Sedangkan untuk biaya pemeliharaan 165 unit kendaraan per tahun sebesar Rp. 12.622.500.000,00. Sehingga total biaya yang dibutuhkan untuk penambahan 132 unit dump truck dan operasional 165 kendaraan angkutan sampah per tahun adalah sebesar Rp.58.723.500.000,00. Biaya tersebut sangatlah besar dan pemerintah daerah akan kesulitan dalam pendanaan karena keterbatasan anggaran yang dimiliki. Untuk tahun 2009, anggaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang meliputi lima UPTD untuk penambahan 16 truk sampah dan operasional 66 truk sampah hanya sebesar Rp. 11.825.000.000,00. Kendala lain yang dihadapi adalah akan sulit dilakukan pengawasan yang obyektif terhadap aparat dan sarana operasional dengan jumlah yang besar tersebut. Masyarakat juga akan tidak termotivasi untuk ikut terlibat langsung dalam pengelolaan sampah apabila pemerintah daerah masih terus melakukan sistem pengelolaan sampah secara konvensional. Hasil AHP menunjukkan bahwa pendapat responden utama memperlihatkan pandangan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta obyektif yang ada karena apabila dilakukan penambahan kendaraan angkutan sampah maka akan terbentur pada berbagai kendala yang tersebut diatas. Cakupan pelayanan yang memungkinkan dan perlu direalisasikan untuk jangka pendek sampai dengan tahun 2013 sesuai target RPJMD yaitu sebesar 31 %, maka armada angkutan yang dibutuhkan di UPTD Wilayah Cibinong untuk mengangkut sebesar 31 % dari timbulan sampah adalah sebanyak 51 kendaraan. Untuk itu diperlukan tambahan 18 kendaraan angkutan sampah dengan total biaya sebesar Rp.11.538.900.000,00 sebagaimana disajikan dalam Tabel 26. Sisa timbulan sampah sebesar 69 % perlu penanganan atau pelayanan dari pemerintah daerah melalui alternatif penanganan, yaitu program 3R.

112

Tabel 26. Skenario Perkiraan Biaya untuk Memenuhi 31% Kebutuhan Sarana Operasional Pengangkutan Sampah di UPT Wilayah Cibinong No

Uraian

1

2 3

Volume

Biaya (Rp)

Jumlah (Rp) (3X4)

3

4

5

1

Pengadaan truk sampah 7M

18 unit

290.000.000,00

5.220.000.000,00

2

Pemeliharaan kendaraan

51 unit

36.000.000,00

1.836.000.000,00

3

Bahan Bakar (BBM)

51 unit

40.500.000,00

2.065.500.000,00

4

Sopir

51 orang X 12 Bln

950.000,00

581.400.000,00

5

Kernet/Juru angkut sampah

204 orang X 12 Bln

750.000,00

1.836.000.000,00

Total (Rp)

11.538.900.000,00

Sumber : Keputusan Bupati Bogor No. 900/512/Kpts/Huk/2009 dan Hasil Analisis

2. Penerapan Program 3R di masyarakat dengan program : a. Pelembagaan dan Edukasi Program 3R Untuk meningkatkan cakupan pelayanan sampah di UPT Wilayah Cibinong diperlukan penambahan sarana operasional pelayanan sampah yang cukup besar sehingga dibutuhkan anggaran yang sangat besar pula, oleh karena itu diperlukan alternatif pengolahan sampah di tingkat lokal yaitu dengan pengurangan dan penganan sampah dari sumbernya melalui program penerapan 3R. Tahapan pertama yang dilakukan adalah dengan dilakukan pelembagaan dan edukasi mengenai 3R yaitu menyebarluaskan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya upaya pengurangan sampah, pengolahan sampah dan optimalisasi pemanfaatan sampah. Bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dilakukan yaitu dengan menayangkan iklan layanan masyarakat, penyebaran brosur atau pamflet, pelatihan kader 3R ataupun seminar. Bagi warga masyarakat yang sudah mendapat pelatihan 3R harus terus diberi motivasi untuk menyebarkan informasi 3R dilingkungannya. b. Pembentukan Kelompok 3R di Masyarakat Setelah masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai 3R dan memiliki keinginan kuat untuk melaksanakan 3R di lingkungannya maka agar program dapat berjalan baik dan terkoordinir maka diperlukan suatu

113

kelompok. Pembentukan kelompok ini harus berasal dari masyarakat sendiri dan akan lebih baik dilibatkan seorang tokoh yang mampu menggerakan masyarakat. Untuk penguatan peran dari kelompok ini maka diperlukan juga pelatihan manajemen organisasi bagi pengurus kelompok. c. Bantuan Sarana dan Pendampingan 3R Sarana yang diperlukan dalam program 3R antara lain adalah alat pencacah, bangunan atau rumah kompos, gerobak, tempat pengomposan, mesin daur ulang plastik dan sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat kelompok masyarakat yang memiliki keinginan kuat untuk melaksanakan 3R namun belum dapat berjalan dengan optimal karena belum seluruh kebutuhan sarana dapat diberikan oleh pemerintah. Maka untuk pemenuhan perlengkapan sarana pengolahan 3R di masyarakat dapat dilakukan dengan bantuan dari program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) dengan melakukan kerjasama dengan dengan instansi lain yang terkait. Kegiatan 3R ini dapat menjadi usaha yang menguntungkan secara ekonomi jika dikelola dengan lebih profesional, sehingga untuk mendapatkan modal sarana dan prasarana dapat dilakukan dengan kerjasama dengan instansi lain yang memiliki program atau kegiatan pemberian dana/pinjaman lunak. Pendampingan juga harus dilakukan oleh pemerintah daerah selain untuk meningkatkan ketrampilan mengenai teknis penerapan 3R juga untuk memberikan motivasi dan semangat kepada masyarakat/kelompok masyarakat agar terus melakukan kegiatan 3R dilingkungannya. d. Bantuan Pemasaran Produk 3R Hal yang tak kalah penting dari kegiatan 3R adalah pemasaran produk hasil 3R. Untuk pemasaran kompos dapat dilakukan kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Kehutanan, sedangkan untuk pemasaran hasil kerajinan sampah plastik atau kertas dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan Dinas Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Untuk memperluas pasar pupuk kompos maka diperlukan peran pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang meningkatkan

114

pertanian organik dan mengganti penggunaan pupuk kimia dengan pupuk kompos untuk kegiatan pertanian pangan, perkebunan dan kehutanan. 3. Pemisahan fungsi regulator dan operator dalam pengelolaan sampah Pengawasan yang lebih obyektif terhadap pengelolaan sampah masih diperlukan agar kualitas dan profesionalitas pelayanan dapat lebih terjamin, oleh karena itu perlu dilakukan pemisahan fungsi regulator (pembuat kebijakan) dan operator (pelaksana kegiatan pelayanan). Apabila dinas akan berperan sebagai operator maka diperlukan institusi pengawas yang berperan sebagai regulator. Namun apabila untuk menyelenggarakan pelayanan persampahan dikontrakkan dengan pihak ketiga, maka dinas perlu berfungsi sebagai regulator yang handal dengan tetap berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VI STRATEGI DAN PERANCANGAN PROGRAM

Recommend Documents