BAB VI REALISASI PANCASILA Disusun Oleh: Nadya Athira C. 143020318 Heni Nurhaeni 143020336 Mirasitkha Virana P. 143020342 Asri Nur Fitriani 143020343 Azka Lithia Amanda 143020354 Raj’ba Rohmatullah 143020371 Mia Aprilia 143020372
A. Pengantar Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai filsafat bangsa, sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia dan fungsi lainnya, memiliki realisasi yang diambil dari nilai-nilai pancasila itu sendiri, yang diangkat dari nilai-nilai yang ada dalam kehidupan secara nyata bangsa Indonesia yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai agama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri sebelum membentuk negara. Oleh karena itu, realisasi pancaisla sangat penting karena pancasila sebagai dasar filsafat, pandangan hidup pada hakikatnya merupakan suatu sistem nilai, yang pada giliranya untuk dijabarkan, direalisasikan serta diamalkan dalam kehidupan secara konkrit dalam konteks bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
B. Realisasi Pancasila yang Objektif
Realisasi pengalaman pancasila secara objektif yaitu realisasi serta implementasi nilai-nilai pancasila dalam segala aspek penyelenggaraan negara, terutama dalam kaitannya dengan penjabaran nilai-nilai pancasila dalam praktis penyelenggaraan negara dan peraturan perundang-undang di indonesia. Implementasi penjabaran pancasila yang bersifat objektif adalah merupakan perwujudan nilai-nilai pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang realisasi kongkritnya merupakan sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) indonesia. Implementasi Pancasila yang objektif ini berkaitan dengan norma-norma hukum dan moral, secara lebih luas dengan norma-norma kenegaraan.
C. Penjabaran Pancasila yang Objektif Pengertian penjabaran Pancasila yang objektif adalah pelaksanaan dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif dan semua bidang kenegaraan dan terutama realisasinya dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Hal itu dapat dirinci sebagai berikut: Tafsir Undang-Undang Dasar 1945, harus dilihat dari sudut dasar filsafat negara Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam undang-undang harus mengingat dasar-dasar pokok pikiran yang tercantum dalam dasar filsafat negara Indonesia. Tanpa mengurangi sifat-sifat undang-undang yang tidak dapat diganggu gugat, interpretasi pelaksanaannya harus mengingat unsur-unsur yang terkandung dalam filsafat negara.
Pelaksanaan undang-undang harus lengkap dan menyeluruh, meliputi seluruh perundangundangan di bawah undang-undang dan keputusan-keputusan administrasi dari semua tingkat penguasa negara. Pokok kaidah negara serta pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945 juga didasarkan atas asas kerohanian Pancasila. Bahkan yang terlebih penting lagi adalah dalam realisasi pelaksanaan kongkritnya yaitu dalam setiap penentuan kebijaksanaan di bidang kenegaraan antara lain: a. Bentuk dan kedaulatan dalam negara. b. Hukum, perundang-undangan dan peradilan c. Sistem Demokrasi d. Pemerintahan dan Pusat sampai daerah e. Politik dalam dan luar negeri f. Keselamatan, keamanan dan pertahanan g. Kesejahteraan h. Kebudayaan i. Pendidikan dan lain sebagainya (Notonagoro, 1971) j. Tujuan negara k. Reformasi dan segala pelaksanaannya l. Pembangunan Nasional dan lain pelaksanaan kenegaraan
Pancasila sebagai Dasar Filsafat Pembangunan Nasional
Negara pada hakikatnya adalah merupakan lembaga kemanusiaan, lembaga kemasyarakatan yang merupakan suatu organisasi. makna hakikat serta arah dan tujuan pembangunan nasional adalah berdasarkan pancasila yang bersumber pada hakikat kodrat manusia ‘monopluralis’ yang merupakan esensi dari Pancasila. Pembangunan dalam suatu negara sangat penting karena negara sebagai lembaga kemasyarakatan maka negara pada hakikatnya bukanlah merupakan suatu tujuan, melainkan sarana untuk mencapai tujuan dari seluruh warganya.
D. Realisasi Pancasila yang Subjektif
Aktualisasi Pancasila yang subjektif adalah pelaksanaan pada setiap pribadi perseorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa setiap orang Indonesia. Dalam pengertian inilah pelaksanaan pancasila yang subjektif yang mewujudkan suatu bentuk kehidupan dimana kesadaran wajib hukum, telah terpadu menjadi kesadaran wajib moral. Dalam hal ini nilai yang berkaitan pada diri seseorang adalah sikap dan tingkah laku dalam realisasi Pancasila secara subjektif yang disebut moral Pancasila Jadi Aktualisasi Pancasila yang bersifat subjektif ini lebih berkaitan dengan kondisi objektif, yaitu berkaitan dengan norma-norma moral.
E. Internalisasi Nilai-nilai Pancasila Realisasi nilai-nilai pancasila dasar filsafat negara Indonesia, perlu secara berangsur-angsur dengan jalan pendidikan baik disekolah, masyarakat maupun di dalam keluarga sehingga diperoleh hal-hal sebagai berikut: • Pengetahuan,yaitu suatu pengetahuan yang benar tentang pancasila,baik aspek nilai,norma,maupun aspek praksisnya. • Kesadaran, selalu mengetahui pertumbuhan keadaan yang ada dalam diri sendiri. • Ketaatan,yaitu selalu dalam keadaan kesediaan untuk memenuhi wajib lahir dan batin. • Kemampuan kehendak,yang cukup kuat sebagai pendorong untuk melakukan perbuatan,berdasar nilai-nilai pancasila. • Watak dan hati nurani agar orang selalu mawas diri
Dengan demikian akan memiliki suatu ketahanan ideology yang berdasarkan keyakinan atas kebenaran pancasila, sehingga dirinya akan merupakan sumber kemampuan untuk memelihara, mengembangkan, mengamalkan, mewariskan, merealisasikan pancasila dalam segala aspek kehidupan. Pada dasarnya ada dua bentuk realisasinya yaitu bersifat statis dan yang bersifat dinamis. Statis dalam pengertian intinya atau esensinya (yaitu nilai – nilai yang bersifat rokhaniah dan universal). Bersifat dinamis dalam arti bahwa aktualisasinya senantiasa bersifat inovatif,sesuai dengan dinamika masyarakat,perubahan,serta konteks lingkungannya. Strategi dan metode proses internalisasi harus diikuti dengan strategi serta metode yang relevan dan memadai. Oleh karena itu dalam proses internalisasi dan aktualisasi harus diterapkan strategi yang relevan serta metode yang efektif.
F. Proses Pembentukan Kepribadian Pancasila
Bilamana kita rinci pemahaman dan aktualisasi Pancasila sampai pada tingkat mentalitas, kepribadian dan ketahanan ideologis adalah sebagai berikut : 1. Proses penghayatan diawali dengan memiliki pengetahuan yang lengkap. Kemudian diserap dan dihayati. 2. Kemudian ditingkatkan ke dalam hati sampai adanya suatu ketaatan, yaitu suatu kesediaan yang harus senantiasa ada untuk merealisasikan Pancasila. 3. Kemudian disusul dengan adanya kemampuan dan kebiasaan untuk melakukan
4.
perbuatan mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ditingkatkan menjadi mentalitas, yaitu selalu terselenggaranya kesatuan lahir batin, kesatuan akal, rasa, kehendak sikap dan perbuatan.
G. Sosialisasi dan Pembudayaan Pancasila Epistemologi Realisasi Nilai-nilai Pancasila Jika kita ingin merealisasikan atau mengamalkan Pancasila harus dipahami terlebih dahulu bahwa Pancasila itu merupakan suatu sitem nilai, di mana kelima sila merupakan suatu kesatuan yang sistematik. Oleh karena itu setiap sila tidak dapat dipisahkan dengan sila lainnya. Fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara, sehingga konsekuensinya Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam hukum dasar negara sebagai norma dasar dalam penyelenggaraan negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sistem Epistemologi dalam realisasi Pancasila adalah bahwa Pancasila sebagai suatu sitem nilai, kemudian dijabarkan dalam norma dasar negara, yaitu UUD 1945. Pancasila juga merupakan suatu filsafat bangsa Indonesia maka Pancasila diistilahkan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.
Proses Sosialisasi dan Pembudayaan Pancasila Dalam suatu sistem masyarakat, suatu fenomena sosial budaya akan terkandung di dalamnya suatu nilai keagamaan, nilai kemanusiaan, dan nilai kebersamaan. Wujud budaya kongkret lainnya adalah bentuk-bentuk budaya fisik yang dihasilkan manusia, wujud budaya ini juga sering disebut sebagai benda-benda budaya. Dalam hubungan ini, manusia senantiasa membutuhkan sarana fisik untuk mencapai tujuannya. Benda-benda budaya tersebut baik berupa sarana atau alat-alat dalam kehidupan masyarakat, maupun sebagai hasil ekspresi dan kreasi manusia. Secara sistematik, wujud sistem sosial-kebudayaan dalam pembudayaan Pancasila dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: 1. Sistem nilai (pembudayaan nilai-nilai Pancasila) 2. Sistem sosial (pembudayaan Pancasila pada kehidupan sosial) 3. Wujud fisik (Pembudayaan Pancasila dalam wujud budaya fisik) Oleh karena itu dalam proses pembudayaan nilai-nilai Pancasila harus meliputi tiga dimensi tersebut. Dalam kehidupan sosial budaya masyarakat nampak semakin kuatnya pengaruh individualisme, primordialisme serta fanatisme etnis, ras, golonga, maupun agama.
Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila Yaitu proses pembudayaan pada domein values (nilai). Realitas nilai adalah merupakan sesuatu yang hanya dapat dipahami dan dimengerti oleh manusia. Misalnya nilai Ketuhanan, selain pengertian Ketuhanan juga harus dihubungkan dengan realitas kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Misalnya sikap toleransi, tidak memaksakan keyakinan beragama pada orang lain, dsb. Pembudayaan Pancasila pada Kehidupan Sosial Yaitu proses pembudayaan Pancasila dalam kehidupan sosial-budaya secara kongkrit. Dalam hubungan ini realisasi Pancasila dilakukan secara langsung dalam kehidupan masyarakat secara kongkrit. Misalnya praktek realisasi musyawarah mufakat, sikap toleransi, sikap tenggang rasa, realisasi kemanusiaan, misalnya membantu warga yang sedang kesulitan dan lain sebagainya. Pembudayaan Pancasila dalam Wujud Budaya Fisik Yaitu pembudayaan nilai-nilai Pancasila secara langsung dalam wujud kebudayaan fisik. Misalnya pada kaos dengan gambar simbol nasionalisme, semboyan, kebangsaan dsb. Secara lebih luas, dapat dilakukan pada benda budaya lain seperti buku, buku cerita anak, gantungan kunci, patung, pakaian, lukisan, dsb.
Kesimpulan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai filsafat bangsa, sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia dan fungsi lainnya, memiliki realisasi yang diambil dari nilai-nilai pancasila itu sendiri, yang diangkat dari nilai-nilai yang ada dalam kehidupan secara nyata bangsa Indonesia yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilainilai agama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri sebelum membentuk negara. Oleh karena itu, realisasi pancaisla sangat penting karena pancasila sebagai dasar filsafat, pandangan hidup pada hakikatnya merupakan suatu sistem nilai, yang pada giliranya untuk dijabarkan, direalisasikan serta diamalkan dalam kehidupan secara konkrit dalam konteks bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
