Studi Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat di KTI
BAB VI PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil inventarisasi kebijakan, fakta lapang dan analisis kinerja serta prioritas pengembangan sarana dan prasarana transportasi darat di Kawasan Timur Indonesia, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi dan kabupaten/kota dikaitkan dengan rencana pengembangan sarana dan prasarana transportasi darat, terlihat beberapa pergeseran lokasi penempatan terminal tipe A dan B, dermaga penyeberangan dan sungai, lintas penyeberangan. Hal ini disebabkan oleh faktor pemekaran wilayah dan perubahan pola pergerakan transportasi kearah pemekaran yang menjauh dari CBD kota. 2. Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil) pada 6 provinsi sudah tersusun, namun belum ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah, sedangkan Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) sebagian besar kabupaten/kota belum menyusunnya dengan alasan keterbatasan dana, kecuali yang bersumber dari APBN. Hal
ini
berdampak
pada
sistem
transportasi
yang
penyelesaiannya hanya bersifat temporer (jangka pendek) dan tidak padu dengan Rencana Tata Ruang.
Final Report
VI - 1
Studi Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat di KTI
3. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana transportasi darat di Provinsi Papua dan Papua Barat terdapat beberapa pergeseran, khususnya yang terkait dengan penetapan lintas tengah, lintas selatan, lintas utara dan lintas utara selatan sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah provinsi dalam pengentasan
kemiskinan
dan
disparitas
harga,
serta
peningkatan akses. 4. Permintaan kebutuhan pergerakan transportasi darat pada setiap provinsi memiliki karakteristik yang berbeda. -
Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur berperan
sangat
mendukung
sektor
pariwisata
dan
perdagangan kebutuhan konsumsi serta pembangunan, prioritas pengembangan integrasi transportasi jalan dan ferry. -
Provinsi Maluku dan Maluku Utara terkait dengan kegiatan sehari-hari masyarakat, potensi sektor pertambangan, perkebunan dan perikanan. Transportasi jalan masih terbatas untuk angkutan kota antar dan dalam provinsi.
-
Provinsi Papua dan Papua Barat masih besifat parsial yaitu wilayah Sorong, Manokwari, Nabire, Wamena, Jayapura, Merauke dan Timika yang umumnya terkait dengan kegiatan sehari-hari masyarakat, seperti pertanian dan pertambangan.
5. Kinerja indikator pelayanan transportasi darat di kawasan timur Indonesia menunjukkan posisi kuadran 2, yaitu
Final Report
VI - 2
Studi Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat di KTI
membutuhkan
peningkatan
pelayanan
transportasi
jalan
terutama indikator tepat waktu, kelancaran dan kecepatan, sedangkan transportasi penyeberangan adalah ketepatan waktu, keteraturan, keselamatan dan kemudahan. 6. Jumlah lintas penyeberangan yang akan dibuka sampai pada tahun 2030 baik antar kabupaten maupun antar provinsi dalam rangka mewujudkan sabuk utara, tengah, selatan serta utara selatan mencapai 20 sampai 30 lintas. Kendala dalam pengembangan tersebut adalah pengadaan kapal sebagai jaringan pelayanan. 7. Pada ruas jalan lintas Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dijumpai terbatasnya sarana keselamatan transportasi jalan berupa rambu, (RPPJ), pagar pengaman, cermin tikungan, delinator, belum termasuk ruas jalan yang akan dibangun pada tahun 2014 - 2030. 8. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi darat di kawasan Timur Indonesia sangat membutuhkan prioritas untuk pembangunan dan peningkatan transportasi jalan terutama pada Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan untuk transportasi penyeberangan prioritas utama ditujukan pada Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat serta pengembangan transportasi sungai dan danau adalah Provinsi Papua dan Papua Barat.
Final Report
VI - 3
Studi Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat di KTI
9. Program penggunaan kendaraan hemat energi, kendaraan berbahan bakar gas, bio diesel, aki, listrik, solar cell belum banyak digunakan, sedangkan tuntutan eco green, blue sky telah
dicanangkan
pemanfaatan
beberapa
sistem
tahun
komputerisasi
lalu.
Begitu
untuk
pula
menunjang
pengaturan lalu lintas di perkotaan masih relatif terbatas. 10. Konektivitas antar moda transportasi jalan dan penyeberangan mengalami peningkatan baik volume maupun frekuensinya pada beberapa lintas tertentu. Selain itu, pengoperasian beberapa jenis truck atau angkutan barang yang dioperasikan oleh industri semen, gas, kimia dan pupuk juga mengalami peningkatan. B. Rekomendasi 1. Melakukan
revisi
kabupaten/kota
tata dengan
ruang
wilayah
provinsi
mengakomodasi
atau
rencana
pengembangan sarana dan prasarana transportasi darat terhadap penetapan lokasi terminal type A dan B, dermaga pelabuhan penyeberangan sungai dan danau dan lintas penyeberangan, berdasarkan legalitas yang ada yaitu setelah 5 tahun penetapannya. 2. Percepatan pembuatan peraturan daerah Tatrawil dan Tatralok yang telah tersusun dan mengalokasikan anggaran penyusunan Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) bagi kabupaten/kota yang belum tersusun Tatraloknya.
Final Report
VI - 4
Studi Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat di KTI
3. Mengusulkan penetapan jaringan jalan provinsi Papua lintas tengah, lintas utara, lintas selatan dan lintas utara selatan kepada Menteri Pekerjaan Umum sebagai revisi KM 630 dan 631 tentang jaringan jalan arteri dan kolektor serta jaringan jalan nasional, termasuk jalan strategis. 4. Mengantisipasi permintaan transportasi darat dari sektor pariwisata dan perdagangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, sektor pertambangan perkebunan dan perikanan di Provinsi Maluku dan Maluku Utara serta sektor pertanian dan pertambangan di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan membangun atau meningkatkan prasarana dan sarana transportasi darat. 5. Meningkatkan kinerja pelayanan pada indikator tepat waktu, kelancaran dan cepat pada pelayanan transportasi jalan, ketepatan waktu, keteraturan, keselamatan dan kemudahan pada transportasi penyeberangan, sungai dan danau melalui penetapan jadwal keberangkatan, disiplin awak kendaraan, peningkatan frekuensi armada serta pemasangan rambu dan marka. 6. Melakukan pengadaan kapal RORO bobot 150 GT, 250/300 GT, 500 GT, 1000 GT dan 3000 GT berdasarkan karakteristik lintasan yang ada, dengan sasaran pengoperasian keperintisan. 7. Pengadaan pemasangan sarana keselamatan transportasi pada ruas jalan Lintas Nusa Tenggara, Maluku dan Papua berupa
Final Report
VI - 5
Studi Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat di KTI
rambu (RPPJ), pagar pengaman, cermin tikungan, destinator yang disesuaikan dengan kebutuhan prioritas. 8. Percepatan
pembangunan
dan
pengembangan
prasarana
transportasi jalan di Provinsi Papua dan Papua Barat, Maluku Utara agar lintas Papua dan Maluku dapat terwujud, begitu pula untuk trspenyeberangan diprioritaskan di Provinsi Maluku, Papua Barat, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur. 9. Menetapkan kebijakan penggunaan kendaraan hemat energi pada wilayah tertentu, serta penggunaan kendaraan berbahan bakar gas, bio diesel, aki, listrik dan solar cell, serta menetapkan kota-kota yang menggunakan metode automatic traffic central system sebagai sistem pengaturan lalu lintas. 10. Pembangunan
dan
pengembangan
dermaga
Pelabuhan
Lembar, Kayangan, Pototano, Sape dan Labuan Bajo untuk mampu melayani kapal berkapasitas 3000 s/d 5000 GT, serta pengadaan kapalnya.
Final Report
VI - 6
