BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 1. Proses Peralihan Hak atas Tanah/ Bangunan Bagi Suami yang Melakukan Perkawinan Poligami Peralihan hak atas tanah /bangunan terhadap harta perkawinan poligami haruslah memenuhi syarat dan prosedur peralihan hak atas tanah/bangunan pada umumnya dan wajib dalam akta peralihan hak tersebut ditandai oleh isteri-isteri yang berikutnya yang mendapatkan hak dalam perkawinan poligami. Suami yang berpoligami berhak dan berkewajiban isteri-isterinya untuk hadir dihadapan Notaris-PPAT dalam peralihan hak atas tanah/bangunan, berikut harus menandainya di dalam Akta peralihan hak. Menandai yang dimaksud adalah dengan paraf dan tandatangan. Sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai peralihan hak atas tanah/bangunan tersebut Notaris-PPAT wajib terlebih dahulu melaksanakan : Pengecekan keaslian dan keabsahan sertifikat tanah pada kantor pertanahan setempat yang berwenang. Dan Para Pihak Penjual dan Pembeli wajib melunasi pajak jual beli atas tanah dan bangunan tersebut. Berikut Syarat-syarat dan prosedur peralihan hak atas tanah/bangunan yang dimaksud yaitu :
76
77
1. Data tanah, meliputi: a. Asli PBB 5 tahun terakhir berikut Surat Tanda Terima Setoran (bukti bayarnya). b. Asli sertifikat tanah (untuk pengecekan dan balik nama). c. Asli IMB (bila ada), dan untuk diserahkan pada Pembeli setelah selesai proses Akta Jual Beli. d. Bukti pembayaran rekening listrik, telpon, air (bila ada). e. Jika
masih
dibebani
Hak
Tanggungan
harus
ada
Surat
Roya dari Bank yang bersangkutan. f. Catatan: point a & b mutlak harus ada, tapi yang selanjutnya optional. 2. Data Penjual & Pembeli (masing-masing) dengan criteria sebagai berikut : a. Perorangan: 1. Copy KTP suami isteri. 2. Copy Kartu keluarga dan Akta Nikah. 3. Copy Keterangan
WNI atau
ganti
nama
(bila
ada,
untuk
WNI keturunan). b. Perusahaan: 1. Copy KTP Direksi & komisaris yang mewakili. 2. Copy
Anggaran
dasar
lengkap
berikut
pengesahannya
Menteri kehakiman dan HAM RI. 3. Rapat Umum Pemegang Saham PT untuk menjual.
dari
78
c. Dalam
hal
Suami/isteri
atau
kedua-duanya
yang
namanya
tercantum dalam sertifikat sudah meninggal dunia, maka yang melakukan jual beli tersebut adalah Ahli Warisnya. Jadi, datadata yang diperlukan adalah: 1. Surat Keterangan Waris. -
Untuk pribumi: Surat Keterangan waris yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah yang dikuatkan oleh Camat.
-
Untuk WNI keturunan: Surat keterangan Waris dari Notaris.
2. Copy KTP seluruh ahli waris. 3. Copy Kartu keluarga dan Akta Nikah. 4. Seluruh ahli waris harus hadir untuk tanda-tangan Akta Jual Beli (AJB), atau Surat Persetujuan dan kuasa dari seluruh ahli waris kepada salah seorang di antara mereka yang dilegalisir oleh Notaris (dalam hal tidak bisa hadir). 5. Bukti pembayaran BPHTB Waris (Pajak Ahli Waris). d. Sebelum dilaksanakan jual beli, harus dilakukan: 1. Pengecekan keaslian dan keabsahan sertifikat tanah pada kantor pertanahan yang berwenang. 2. Para pihak harus melunasi pajak jual beli atas tanah dan bangunan tersebut. Dimana penghitungan pajaknya adalah sebagai berikut: -
Pajak Penjual (Pph) = NJOP/harga jual X 5 %
79
-
Pajak Pembeli (BPHTB) = {NJOP/harga jual - nilai tidak
kena
pajak} X 5%. Proses peralihan hak atas tanah/bangunan pada harta perkawinan poligami adalah merupakan persyaratan yang dipakai sama dengan persyaratan peralihan hak atas tanah/bangunan pada umumnya seperti yang ditulis diatas namun ada penambahan yaitu adanya persetujuan dari isteri-isteri dari perkawinan poligami tersebut. Persetujuan dari para isteri tersebut haruslah ditandai dalam akta peralihan hak. 2. Akibat Hukum Jika Suami yang Berpoligami Tidak Mengikutkan Isteriisterinya dalam Pengalihan Hak atas Tanah/ Bangunan dihadapan NotarisPPAT Akibat hukum suami yang berpoligami tidak mengikutkan isteri-isterinya dalam pengalihan hak atas tanah/ bangunan dihadapan Notaris-PPAT dapat disebutkan bahwa karena pada dasarnya kedudukan hukum para isteri dalam hukum perkawinan poligami sama dalam kedudukan hukum dari seorang istri dari perkawinan monogami maka suami wajib menghadirkan isteri-isterinya kehadapan
Notaris-PPAT.
Dan
Notaris-PPAT
berkewajiban
meminta
tandatangannya sebagai persetujuan terhadap peralihan hak yang dilakukan suaminya. Apabila seorang suami tidak mengikutkan isteri-isteri yang mempunyai hak atas harta bersama tersebut dalam peralihan hak atas tanah/bangunan harta perkawinan poligaminya sedangkan peralihan hak tersebut sudah dilakukan, maka isteri-isteri yang mendapatkan haknya dapat mengajukan
80
keberatan serta merta melakukan tuntutan hukum terhadap pembuatan akta peralihan hak tersebut sehingga peralihan hak tersebut dapat dibatalkan. B. Saran 1. Hukum Pertanahan yang berlaku saat ini disamping tersusun berdasarkan tujuan dan cita-cita pemerintah diharapkan juga tidak bertentangan dengan kepentingan rakyat dalam melaksanakan pembangunan secara keseluruhan dalam arti bahwa fungsi yang amat penting dari hukum pertanahan itu adalah pro rakyat untuk membangun masyaratkat yang adil dan dicita-citakan. Kemudahan dalam pelayanan publik sebagaimana pula dalam suatu proses peralihan hak atas tanah/bangunan. 2. Untuk meningkatkan kesadaran hukum mengenai pelaksanaan Undangundang tentang perkawinan, dan juga Undang-undang Pertanahan dan yang terkait tidak saja hanya ditempuh melalui jalur formal saja, seperti misalnya ditempuh melalui sekolah atau jalur-jalur pendidikan saja, melainkan juga dapat diharapkan ditingkatkan melalui penataran-penataran, pengajian, penyuluhan dan jalur non formal lainnya.
