BAB V PENUTUP
Sebagai daerah yang miskin dengan sumber daya alam, desentralisasi fiskal secara umum terlihat sangat membebani neraca keuangan dan pembangunan Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat. Tuntutan pembiayaan pembangunan yang tinggi tidak mampu diimbangi oleh kinerja pemerintah daerah dalam mencari sumber PAD. Hal ini yang menyebabkan ketergantungan keuangan daerah pada pusat makin kuat hingga tingkat kemandirian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat masih rendah. Rendahnya kinerja daerah ini berdampak langsung terhadap melambatnya laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia beberapa tahun terakhir. Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan setelah melalui proses editing, tabulating dan interpreting data maka pada bab ini akan disampaikan kesimpulan penelitian, implikasi terhadap kebijakan pemerintah daerah, keterbatasan penelitian dan saran berdasarkan penelitian yang dilakukan. 5.1
KESIMPULAN Sehubungan dengan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya maka dapat
disampaikan kesimpulan penelitian ini sebagai berikut: 1.
Kondisi ekonomi Provinsi Sumatera Barat periode 2005-2013 mengalami pertumbuhan yang tidak terlalu tinggi. Tahun 2005 laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat adalah 5,73 persen dan naik menjadi 6,18 persen pada tahun 2013. Kota Padang merupakan penyumbang terbesar
247
dalam pembentukan PDRB Provinsi yaitu mencapai 30,45 persen. Lapangan usaha yang menjadi andalan perekonomian Provinsi Sumatera Barat yaitu pertanian (23,70 persen), perdagangan, hotel dan restoran (18,23 persen), jasa-jasa (16,64 persen) serta pengangkutan dan komunikasi (14,41 persen). 2.
Hasil analisis tipologi klassen terhadap Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat periode 2005-2013 berdasarkan hubungan laju pertumbuhan PDRB dan PDRB-PK adalah klasifikasi daerah berdasarkan empat kuadran yaitu: a. Kuadran I (Kabupaten/Kota yang maju dan tumbuh dengan pesat) yaitu Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Solok, Kota Padang Panjang dan Kota Bukittinggi. b. Kuadran II (Kabupaten/Kota maju tapi tertekan) yaitu Kota Padang, Kota Sawahlunto dan Kota Pariaman. c. Kuadran III (Kabupaten/Kota yang masih dapat berkembang dengan pesat)
yaitu
Kabupaten
Solok,
Kabupaten
Padang
Pariaman,
Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat dan Kota Payakumbuh. d. Kuadran IV (Kabupaten/Kota Kepulauan
relatif tertingggal) yaitu Kabupaten
Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten
Sijunjung dan Kabupaten Tanah Datar. 3.
Hasil Analisis tipologi klassen terhadap Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat periode 2005-2013 berdasarkan hubungan laju pertumbuhan
248
PDRB dan laju pertumbuhan realisasi APBD adalah klasifikasi daerah berdasarkan empat kuadran yaitu: a. Kuadran I yaitu Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat dan Kota Padang Panjang. b. Kuadran II, pada penelitian ini tidak ditemukan daerah yang termasuk ini. c. Kuadran III yaitu adalah Kabupaten Solok, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kota Solok, Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh. d. Kuadran IV yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang, Kota Sawahlunto dan Kota Pariaman. 4.
Hasil Analisis tipologi klassen berdasarkan hubungan laju pertumbuhan PDRB dan RKKD adalah klasifikasi daerah berdasarkan empat kuadran yaitu: a. Kuadran I yaitu Kabupaten Dharmasraya, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh. b. Kuadran II yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang dan Kota Sawahlunto. c. Kuadran III yaitu Kabupaten Solok, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat. d. Kuadran IV yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung dan Kota Pariaman.
249
5.
Hasil Analisis tipologi klassen berdasarkan hubungan laju pertumbuhan PDRB dan Indeks Pembangunan Manusia adalah klasifikasi daerah berdasarkan empat kuadran yaitu: a. Kuadran I yaitu Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh. b. Kuadran II yaitu Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang, Kota Sawahlunto dan Kota Pariaman. c. Kuadran III yaitu Kabupaten Solok, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat. d. Kuadran IV yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Sijunjung.
6.
Kota Padang Panjang merupakan daerah dengan kinerja terbaik karena mampu berada pada kuadran I untuk empat jenis hubungan kinerja daerah. Sedangkan Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Sijunjung merupakan daerah terburuk dan hanya mampu berada pada kuadran IV untuk masingmasing jenis hubungan.
7.
Ketimpangan pendapatan antara Kabupaten/Kota se Sumatera Barat periode 2005-2013 yang dianalisis dengan Indeks Williamson membuktikan bahwa derajat ketimpangan terbilang tinggi namun cenderung menurun. Tahun 2005 ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota se Sumatera Barat adalah sebesar 0,396. Angka ini terus bergerak turun secara perlahan hingga pada
250
tahun 2013 menjadi 0,384. Rata–rata Indeks Williamson Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tahun 2005-2013 adalah 0,388. Garis trend indeks ketimpangan wilayah adalah Y= 0,388 - 0,002x.
5.2
IMPLIKASI KEBIJAKAN Implikasi kebijakan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini antara lain
sebagai berikut: 1.
Sesuai dengan konsep desentralisasi fiskal, masing-masing daerah diberi kebebasan dan kemandirian untuk mengatur daerahnya namun tetap terikat dalam satu negara kesatuan. Dari sudut pandang lainnya hal ini dapat dimaknai bahwa tiap daerah berhak untuk bertumbuh dan membangun namun tetap harus mempertimbangkan daerah sekitarnya. Pemerataan kesejahteraan dan ekonomi yang selaras harus menjadi prioritas pemerintah, khususnya ditingkat pusat dan provinsi. Tujuan akhirnya agar pertumbuhan ekonomi hendaknya dapat dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat.
2.
Pola pembangunan berdasarkan kinerja daerah untuk masing-masing Kabupaten/Kota sebaiknya direncanakan sebagai berikut: a. Kabupaten/Kota yang terletak pada kuadran I dituntut untuk tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang optimal. Kebijakan pembangunan yang sebaiknya dijalankan untuk daerah yang masuk kuadran ini prioritas pada pengembangan kinerja PDRB-PK, pertumbuhan realisasi APBD, RKKD dan IPM.
251
b. Kabupaten/Kota yang terletak pada kuadran II harus memacu pertumbuhan ekonomi lebih cepat lagi agar dalam jangka panjang tidak berdampak negatif terhadap pertumbuhan kinerja PDRB-PK, pertumbuhan realisasi APBD, RKKD dan IPM. Kebijakan yang paling tepat untuk dilaksanakan daerah ini adalah fokus dan prioritas pada pembangunan. Daerah yang masuk kuadran II ini diharapkan secepatnya masuk kuadran I dengan mendorong pertumbuhan lebih cepat lagi. c. Kabupaten/Kota yang terletak pada kuadran III harus tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang optimal. Kabupaten/Kota yang termasuk dalam kuadran ini hendaknya lebih memaksimalkan pertumbuhan dan pembangunan kinerja PDRB-PK, pertumbuhan realisasi APBD, RKKD dan IPM. Kebijakan yang sebaiknya dijalankan untuk daerah yang masuk kuadran ini prioritas pada
pengembangan
kinerja
semaksimal
mungkin
dengan
memperbanyak investasi dari pihak pemerintah melalui belanja sosial. Dalam rancangan pembangunan jangka menengah diharapkan daerah ini dapat berpindah ke kuadran I dengan memperbesar output pada perekonomian daerah. d. Kabupaten/Kota yang terletak pada kuadran IV lebih baik difokuskan dan
diprioritaskan
untuk
pembangunan
ekonomi.
Pemerintah
diharapkan membelanjakan uang dalam porsi yang lebih besar untuk membangun infrastruktur wilayah hingga dapat menarik minat investor
252
untuk masuk dan menanamkan modalnya didaerah tersebut Secara berangsung-angsur diharapkan daerah ini dapat secepatnya pindah ke kuadran III dan dalam jangka panjang diupayakan masuk kuadran I. Kebijakan yang paling tepat untuk dilaksanakan daerah ini adalah fokus dan prioritas pada pengentasan ketertinggalan. 3.
Untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah Kabupaten/Kota maka pemerintah pusat dan provinsi perlu merancang sebuah kebijakan melalui instrumen-instrumen fiskal dan sosial untuk mempercepat kegiatan pertumbuhan dan perkembangan didaerah tertinggal tanpa harus menghambat pembangunan didaerah yang sudah maju. Pemerintah daerah masing-masing Kabupaten/Kota dituntut untuk bersikap bijak dalam mengeksplorasi dan memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitifnya terhadap faktorfaktor yang dapat menentukan tingkat kesenjangan daerah yaitu antara lain kandungan sumber daya alam, kondisi demografis, mobilitas barang dan jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah dan alokasi dana pembangunan antar wilayah.
4.
Untuk membuat sebuah kebijakan yang tepat guna dan tepat sasaran perlu dibuat sebuah database pemetaan wilayah agar peruntukan kebijakan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan suatu daerah.
5.3
KETERBATASAN Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang bisa dijadikan bahan
perbaikan untuk penelitian selanjutnya antara lain:
253
1.
Data yang digunakan dalam penelitian ini kurang mutakhir, hal ini disebabkan karena ada beberapa publikasi yang dijadikan acuan belum diterbitkan oleh instansi terkait.
2.
Untuk mengukur tingkat ketimpangan suatu wilayah penulis hanya menggunakan satu buah teori yaitu indeks williamson, untuk penelitian selanjutkan perlu dipertimbangkan untuk menggunakan beberapa teori lain sebagai second opinion. Beberapa teori yang bisa digunakan untuk mengukur ketimpangan antar wilayah antara lain indeks entrophy theil, kurva lorenz, hipotesis kuznets dan koefisien gini.
3.
Terjadi perubahan metode penghitungan PDRB ADHK 2000 menjadi PDRB ADHK 2010 oleh Badan Pusat Statistik sedikit menyulitkan penelitian karena publikasi BPS untuk tahun-tahun awal penelitian sampai dengan tahun 2012 menggunakan tahun 2000 sebagai tahun dasar perhitungan harga. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan PDRB ADHK 2010 sebagai dasar perhitungan.
4.
Klasifikasi lapangan usaha PDRB tahun dasar 2000 menggunakan klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 1990 (KLUI 1990) yang berjumlah 9 lapangan usaha sedangkan pada PDRB ADHK 2010 menggunakan KBLI 2009 yang dibagi atas 21 lapangan usaha. BPS menggunakan PDRB ADHK 2010 untuk publikasi 2013 keatas, sedangkan publikasi sebelumnya tetap menggunakan PDRB ADHK 2000. Peneliti selanjutnya diharap dapat menggunakan klasifikasi lapangan usaha menurut PDRB ADHK 2010.
254
5.4
SARAN Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan sebelumnya maka dapat
disampaikan saran sebagai berikut: 1.
Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi khususnya didaerah yang masuk kategori potensial dan tertinggal, pemerintah daerah Kabupaten/Kota perlu menggiatkan investasi dari dari pihak swasta. Untuk mendukung minat pengusaha untuk berinvestasi maka pemerintah harus mengutamakan perbaikan infrastruktur umum dan sosial. Investasi pihak swasta diharapkan tidak terkonsentrasi pada satu bidang usaha saja, namun diusahakan juga menyentuh bidang-bidang usaha potensial lainnya.
2.
Pola pembangunan daerah hendaknya diprioritaskan berdasarkan kriteria dan sumber daya masing-masing daerah. Untuk daerah yang terletak ada kuadran I dan kuadran III sebaiknya diarahkan untuk prioritas pengembangan wilayah. Sedangkan daerah yang masuk kuadran II dan kuadran IV lebih baik difokuskan dan diprioritaskan untuk pembangunan dan pengentasan ketertinggalan.
3.
Untuk mengurangi derajat ketimpangan antar wilayah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat diharapkan masing-masing pemerintah daerah mampu menggali keunikan dan spesifikasi produk tertentu hingga bisa meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitif daerahnya masing-masing.
4.
Untuk daerah yang memiliki ketergantungan yang sangat kuat pada lapangan usaha pertanian dan mengandalkan sektor pertanian sebagai komponen utama pembentuk PDRB, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian lebih
255
terhadap peningkatan SDM petani, menyalurkan kredit dan subsidi, modernisasi teknologi pertanian serta meningkatkan hasil pertanian melalui mekanisme intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi. Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan value added, kualitas dan kuantitas produk pertanian. 5.
Pemerintah ditingkat pusat dan provinsi perlu memberikan perhatian yang lebih fokus terhadap daerah-daerah yang masih tertinggal. Kebijakan pembangunan
harus
diarahkan
untuk
memacu
pertumbuhan
dan
pembangunan di daerah-daerah ini. Dengan keterbatasan sumber daya daerah, salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan meningkatkan alokasi dana block grant dan instrumen-instrumen fiskal serta sosial.
256
