94
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 1.
Pembebanan objek jaminan pada perjanjian kredit dengan jaminan polis asuransi jiwa di PT Asuransi Jiwasraya Cabang Yogyakarta ini menggunakan lembaga jaminan gadai. Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan polis asuransi jiwa di PT Asuransi Jiwasraya Cabang Yogyakarta ini memenuhi segala unsur lembaga jaminan gadai. Pertama, jaminan gadai hanya dapat diberlakukan pada benda bergerak, dalam hal ini polis asuransi jiwa merupakan benda bergerak yang tidak berwujud. Kemudian pada jaminan gadai, benda yang menjadi objek jaminan gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai, dalam hal ini PT Asuransi Jiwasraya Cabang Yogyakarta selaku kreditur melakukan penguasaan terhadap polis asuransi jiwa milik debitur. Unsur jaminan gadai yang dipenuhi selanjutnya mengenai hak untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu kepada kreditur, dalam hal ini PT Asuransi Jiwasraya berhak untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahului dari nilai polis asuransi jiwa yang dijadikan sebagai jaminan apabila debitur mengalami gagal bayar.
2.
PT Asuransi Jiwasraya Cabang Yogyakarta selaku kreditur memiliki hak untuk melakukan parate executie terhadap objek jaminan,
95
mengingat bahwa pembebanan objek jaminan pada perjanjian kredit dengan jaminan polis asuransi jiwa ini menggunakan lembaga jaminan gadai. Parate executie terhadap polis asuransi jiwa, dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya Cabang Yogyakarta dengan cara mencairkan nilai tunai dari jaminan polis asuransi jiwa tersebut untuk melunasi pinjaman debitur ketika perjanjian kredit sudah jatuh tempo. Kuasa untuk melaksanakan parate executie ini disebutkan dalam surat pengakuan utang dan akta pinjaman polis pertanggungan perorangan yang telah disetujui oleh debitur sebelumnya. Adanya kuasa untuk mencairkan nilai tunai dari polis yang digunakan sebagai jaminan ini, bukan berarti melanggar ketentuan dari Pasal 1154 KUHPerdata, karena adanya kuasa ini untuk melindungi hak kreditur dalam memperoleh pelunasan, maka dalam praktek harus diperjanjikan adanya kuasa yang tak dapat ditarik kembali (kuasa mutlak) antara debitur dan kreditur untuk mengambil pelunasan dari hak tagihan yang dijaminkan.
96
B. Saran 1.
Kepada pemerintah: a. Kepada pemerintah hendaknya dapat melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, mengingat bahwa perjanjian kredit dengan jaminan polis asuransi jiwa ini tidak memiliki suatu peraturan perundangan khusus yang mengatur tentangnya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian maupun KUHPerdata pun belum cukup mengakomodir mengenai pembebanan lembaga jaminan gadai terhadap polis asuransi jiwa ini, maka sudah sepatutnya hal tersebut diatur dalam satu aturan yang spesifik; b. Kepada pemerintah, dalam hal ini khususnya adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hendaknya dapat melakukan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan dari eksekusi jaminan polis asuransi jiwa ini, mengingat bahwa pelaksanaan dari eksekusi jaminan polis asuransi jiwa ini dilakukan dengan cara parate executie. Perjanjian kredit dengan jaminan polis asuransi jiwa ini juga merupakan sebuah perjanjian baku yang dikhawatirkan terjadi ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak, maka sudah sepatutnya OJK dapat melakukan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan polis asuransi jiwa tersebut.
97
2.
Kepada PT Asuransi Jiwasraya Cabang Yogyakarta: a. Kepada PT Asuransi Jiwasraya Cabang Yogyakarta selaku perusahaan asuransi yang memberikan fasilitas perjanjian kredit dengan jaminan polis asuransi jiwa, hendaknya tidak hanya memberikan surat konfirmasi data setiap 1 (satu) semester atau terhitung terhitung 6 (enam) bulan sekali saja, namun juga memberikan peringatan khusus secara bertahap kepada debitur yang belum melunasi pinjamannya sebelum pelaksanaan eksekusi jaminan polis asuransi jiwa tersebut dilakukan; b. Kepada PT Asuransi Jiwasraya Cabang Yogyakarta selaku kreditur pada perjanjian kredit dengan jaminan polis asuransi jiwa, hendaknya menyediakan surat persetujuan dari ahli waris mengenai pelaksanaan eksekusi dengan cara mencairkan dana tunai polis tersebut, mengingat bahwa perjanjian asuransi jiwa merupakan perjanjian untuk pihak ketiga, yakni ahli waris.
3.
Kepada Nasabah PT Asuransi Jiwasraya Cabang Yogyakarta: a. Kepada nasabah PT Asuransi Jiwasraya Cabang Yogyakarta selaku debitur dalam perjanjian kredit dengan jaminan polis asuransi jiwa, hendaknya lebih meningkatkan kesadaran diri akan kewajibannya untuk melunasi pinjaman beserta bunganya sebelum jatuh tempo; b. Kepada nasabah PT Asuransi Jiwasraya Cabang Yogyakarta selaku debitur dalam perjanjian kredit dengan jaminan polis
98
asuransi jiwa, hendaknya dapat memberikan informasi kepada pihak PT Asuransi Jiwasraya Cabang Yogyakarta apabila telah berpindah tempat tinggal, agar tidak terjadi lagi adanya salah paham mengenai tidak diterimanya surat konfirmasi data oleh debitur yang telah dikirimkan oleh pihak PT Asuransi Jiwasraya Cabang Yogyakarta.
