perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis persepsi wajib pajak terhadap diberlakukannya “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu”. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel persepsi wajib pajak terhadap pemberlakuan “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu”. Indikator variabel persepsi wajib pajak terhadap pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini antara lain sosialisasi yang memadai, fasilitas yang diberikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, tanggapan wajib pajak mengenai pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan aspek keadilan yang tersirat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 15 wajib pajak orang pribadi dan 15 wajib pajak badan yang merupakan subjek pajak dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 se-Karesidenan Surakarta. Hasil analisis menunjukkan bahwa mayoritas responden baik wajib pajak orang pribadi maupun badan pertama kali mengetahui informasi peraturan ini dari konsultan pajak, yaitu dari wajib pajak badan sebanyak commit to user
50
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
46,67 persen dan wajib pajak orang pribadi sebanyak 60 persen. Hal ini menunjukkan bahwa KPP setempat belum secara maksimal dalam mensosialisasikan peraturan ini, karena kebanyakan dari responden pertama kali mendengar peraturan ini dari Konsultan Pajak bukan KPP setempat. Dalam hal fasilitas yang disediakan oleh peraturan ini, tidak semua fasilitas yang disediakan dalam peraturan ini diketahui oleh wajib pajak. Fasilitas kompensasi kerugian berturut-turut selama 5 tahun menjadi fasilitas yang paling banyak tidak diketahui, bahkan responden wajib pajak orang pribadi tidak ada yang mengetahui fasilitas ini. Fasilitas kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak dalam penghitungan pajak terutang merupakan fasilitas paling banyak diketahui responden wajib pajak badan dan orang pribadi. Hal ini dikarenakan wajib pajak lebih mengenal peraturan ini dengan “pajak 1 persen dari omset” atau dengan kata lain perhitungan pajak menjadi lebih mudah karena bersifat final yaitu 1 persen dari omset. Sedangkan pada
indikator tanggapan wajib
pajak
mengenai
pemberlakuan peraturan ini, wajib pajak merasa keberatan dengan diberlakukannya peraturan ini. Bahkan seluruh responden dari wajib pajak orang pribadi merasa keberatan dengan diberlakukannya peraturan ini. Ada berbagai alasan mengapa peraturan ini begitu memberatkan bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan yang merupakan subjek pajak dari peraturan ini.mayoritas responden selaku wajib pajak yang merupakan subjek pajak dari peraturan ini merasa keberatan karena pajak terhutangnya menjadi lebih besar karena tarif pajak terhutangnya sebesar 1 persen dari omset. Selain itu, responden merasa keberatan karena peraturan ini hanya memperhatikan commit to user
51
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
omsetnya saja tanpa memperhatikan kalau wajib pajak sedang mengalami untung ataupun rugi, pajak penghasilan sebesar 1 persen dari omset tetap harus dibayar. Pada indikator aspek keadilan, mayoritas wajib pajak baik wajib pajak orang pribadi maupun badan merasa tidak adil dengan diberlakukannya. Bahkan semua responden dari wajib pajak orang pribadi merasa tidak adil dengan adanya peraturan ini. Mayoritas responden merasa tidak adil dikarenakan peraturan ini dalam memungut pajak tidak memandang wajib pajak dalam keadaan untung atau rugi karena memang peraturan ini yang diperhatikan hanya omsetnya saja. Selain itu, peraturan ini sebenarnya ditujukan untuk UMKM, akan tetapi karena pajak yang dipungut menjadi lebih besar, pertumbuhan usaha mereka menjadi terhambat. Hasil penelitian ini yang menunjukkan adanya (expectancy gap) antara wajib pajak dan fiskus sejalan dengan penelitian lain terkait reformasi pajak. Misalnya, Rosyidah Rahmadini (2009) menemukan bahwa sebagian besar responden menganggap bahwa sunset policy tidak tepat sasaran, jangka waktu pelaksanaan sunset policy tidak memadai, tidak mendapat sosialisasi dan informasi yang cukup mengenai pelaksanaan sunset policy. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi fiskus dalam perbaikan penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013. Berbagai alasan-alasan keberatan yang dikemukan oleh wajib pajak dapat digunakan dalam merevisi peraturan pemerintah tersebut. Peneliti beranggapan bahwa tanpa adanya revisi atau perbaikan dalam peraturan tersebut akan menyebabkan penerapan peraturan pemerintah ini tdak akan efektif. Hal commit to user
52
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
penting yang harus diperhatikan oleh fiskus adalah terutamanya aspek keadilan dalam peraturan tersebut. Peneliti juga beranggapan perbaiki itu tentunya harus diikuti dengan sosialisasi dan diskusi sebelum efektif diimplementasikan.
B. Keterbatasan Penelitian Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang mungkin dapat menimbulkan gangguan terhadap hasil penelitian sekaligus dapat merupakan arah bagi penelitian yang akan datang, diantaranya adalah sebagai berikut ini: 1. Sampel penelitian masih tergolong kecil, yaitu 30 (tiga puluh) wajib pajak yang terdiri dari15 wajib pajak orang pribadi dan 15 wajib pajak orang badan. Selain itu, sampel semuanya merupakan pengguna jasa dari sebuah kantor konsultan pajak. 2. Penelitian ini dilakukan hanya pada lingkup sebuah kantor konsultan pajak di Surakarta. 3. Penelitian ini hanya membahas persepsi wajib pajak saja dan tidak melakukan konfirmasi dari sisi fiskus.
C. Saran Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya antara lain berikut ini. 1. Penelitian selanjutnya menambah jumlah sampel penelitian perlu ditambah agar mendapatkan hasil yang lebih akurat. Sampel commit to user
53
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
sebaiknya juga tidak hanya terbatas dari klien sebuah kantor konsultan pajak. 2. Penelitian selanjutnya tidak hanya menganalisis persepsi wajib pajak saja, tetapi juga dari persepsi fiskus agar berimbang pembahasannya.
commit to user
54
