BAB V PENUTUP 1.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Tujuan dari diterapkannya Digital Financial Service dalam industri perbankan di Indonesia. a. Hanya 20% masyarakat Indonesia yang memiliki akses kepada lembaga keuangan formal. Hal ini mengakibatkan Indonesia mencanangkan strategi nasional keuangan inklusif, dimulai dengan mengarahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran kebutuhan sehari-hari. Keuangan inklusif adalah salah satu cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat. b. Layanan Keuangan Digital dipayungi oleh lembaga yang berbeda kewenangannya mengenai pengaturan, pengawasan, hingga perlindungan bagi nasabahnya. Bahwa sistem pembayaran berada dalam payung Bank Indonesia dan perbankan berada dalam payung Otoritas Jasa Keuangan. c. Layanan Keuangan Digital hadir untuk mengurangi biaya yang begitu besar bagi pelaku usaha bank untuk membuka kantor cabang hingga ke pelosok negeri. Sehingga hadirnya Agen / UPLK menjadi suatu connector yang berbiaya murah sebagai representasif pihak Bank di tengah-tengah masyarakat. 2. Perlindungan hukum bagi nasabah yang menggunakan jasa bank dalam skema Digital Financial Service, diberikan dalam bentuk: a. Mewujudkan perlindungan nasabah
1. Transparansi, Pihak UPLK sebagai representatif pihak Bank/Telco harus memberikan informasi sejelas-jelasnya tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban diri UPLK dan nasabahnya. Terutama terkait biaya transaksi. 2. Edukasi, nasabah sebagai pihak yang mempercayakan dananya kepada Bank/Telco melalui UPLK harus terlebih dahulu diberikan pemahaman mengenai layanan apa yang ditawarkan, manfaat, resiko, hak dan kewajiban. 3. Pengaduan, pihak Bank melalui UPLK memberikan akses yang memudahkan nasabah untuk melakukan pengaduan atas setiap kekhawatiran yang dirasakan. Contoh dengan diadakannya dual call centres yaitu menghubungi UPLK dan menghubungi Bank/Telco. b. Substansi perlindungan nasabah 1. UPLK layanan keuangan digital harus berhati-hati dalam mengelola data dan informasi pribadi nasabah yang diketahuinya. Karena penggunaan data dan informasi pribadi nasabah tersebut bisa menimbulkan potensi penyelewengan kekuasaan. 2. Nasabah selalu dimintasi akseptasinya secara elektronis atas setiap transaksi yang akan diproses. Kemudian atas setiap transaksi baik berhasil maupun gagal akan didapati notifikasinya kepada nasabah secara elektronis pula. 3. UPLK tidak diperkenankan memintakan tambahan biaya atas transaksi yang dilakukan oleh nasabah, dimana biaya tersebut tidak dicantumkan secara tertulis oleh pihak Bank/Telco. c. Menyempurnakan perlindungan nasabah 1. Pemberantasan pencucian uang dan terorisme. 2. Manajemen resiko
3. Hubungan hukum antara bank dengan pihak-pihak yang terkait dalam skema Digital Financial Service, adalah sebagai berikut: a. Pada dasarnya hubungan hukum yang terjadi dalam skema Layanan Keuangan Digital melibatkan tiga stake holders yaitu Bank/Telco, UPLK, dan nasabah. Namun karena hubungan Bank/Telco dengan pihak nasabah tidak ada perbedaan dibandingkan dengan skema layan keuangan umumnya, maka dalam hubungan hukum tripartit ini kami fokus pada hubungan Bank/Telco dengan UPLK. b. Konsep perjanjian yang disepakati oleh Bank/Telco dengan UPLK pada dasarnya didominasi pembuatannya oleh pihak Bank/Telco yang lebih “melek” hukum. Namun pihak UPLK tidak merasa ada klausul yang merugikan bagi merekan. c. Perjanjian kerja sama antara Bank/Telco dengan UPLK memuat hal-hal umum yang ada dalam perjanjian, seperti definisi umum, ruang lingkup, hak dan kewajiban, jangka waktu, force majure, dll. Sedangkan hal-hal khusus adalah mengatur tentang pembayaran, charge back, kerahasiaan, pemeriksaan, dan pembatalan transaksi.
2.4 Saran Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memberikan beberapa saran agar implementasi Layanan Keuangan Digital dalam mewujudkan layanan keuangan yang inklusif dapat terwujud dengan baik di Republik Indonesia, yaitu: 1. Sinergisitas antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mutlak diperlukan sebagai
pihak
regulator
yang memayungi
Layanan
Keuangan
Digital.
Sebagaimana wewenang masing-masing lembaga dalam pengaturan, pengawasan, hingga perlindungan nasabah. 2. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan harus lebih intensif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat Indonesia pada umumnya, dan masyarakat di daerah-daerah yang masih underbanked tentang seberapa penting negara ini perlu memiliki layanan keuangan yang inklusif dan tentang manfaat bagi setiap pribadi calon nasabah. 3. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan memberikan beberapa keistimewaan yang dirasa tepat bagi Bank dan Telco yang mengimplementasikan Layanan Keuangan Digital dengan baik. Sebagai apresiasi bagi pelaku usaha Bank/Telco yang ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
4. Bank/Telco menjadwalkan dalam waktu yang cukup intensif seperti satu minggu sekali untuk melakukan pengecekan dan sinkronisasi data transaksi antara yang dimiliki Bank/Telco melalui server USSD (Unstructured Supplementary Service Data) dengan data yang dimiliki UPLK. 5. Bank/Telco melakukan seleksi dengan sedemikian rupa untuk menjaring masyarakat/nasabahnya, sehingga meminimalisir segala resiko fraud dan resiko lainnya mengenai kemampuan sumber daya manusia yang akan menjadi UPLK.
6. Bank/Telco diharapkan untuk terus berinovasi dalam mengembangkan skema Layanan Keuangan Digital ini. Sebagai pihak pelaku usaha, Bank/Telco dirasa terbiasa melakukan inovasi dalam berbagai kegiatan bisnisnya yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan yang sejalan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 7. Nasabah diharapkan untuk selalu teliti dalam menerima setiap notifikasi transaksi yang berhasil atau gagal dilakukan. Segera laporkan transaksi-transaksi yang dirasa tidak pernah dilakukan. Kemudian jangan pernah takut untuk melaporkan setiap indikasi penyelewengan yang dilakukan UPLK kepada Bank/Telco atau kepada pihak kepolisian. 8. Nasabah diharapkan aktif memberikan kritik dan saran kepada pihak Bank/Telco dan kepada pihak Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan yang dapat disampaikan melalui UPLK atau disampaikan secara langsung demi mewjudkan Layanan Keuangan Digital yang semakin sempurna.
