BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN V.I Standar Audit Internal pada Perum Pegadaian Kanwil VII Makassar Dalam pembahasan hasil penelitian, pertamapenulis akan menguraikan standar audit Internal yang menjadi landasan pengendalian Internal pada Perum Pegadaian Kanwil VII Makassar. Sebagai salah satu Badan Usaha milik Negara (BUMN), Perum pegadaian tentu saja mengikuti standar atau aturan yang di tetapkan pemerintah kepada seluruh BUMN dan BUMD di Indonesia, yaitu Peraturan Pemerintah No.3/1983,yaitu tentang tata cara pembinaan dan pengawasan Perusahaan jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM), dan perusahaan perseroan (Persero). Setelah itu dengan berlakunya undang – undang No.19/ 2003 tentang badan usaha milik Negara sejak tanggal 19 Juni 2003, maka BUMN hanya terdiri atas perum dan persero (pasal 9). Dalam waktu dua tahun terhitung sejak UU No. 19/2003 mulai berlaku, maka semua BUMN yang berbentuk perusahaan jawatan harus telah diubah bentuknya menjadi perum atau persero (pasal 93 Ayat 1) Awal mula diterbitkannya PP No. 3/1983 tersebut karena semakin luasnya pembagian tugas atau pembagian wewenang dalam organisasi perusahaan tersebut.Dalam keadaan demikian semakin dirasakan perlunya “pembantu” pimpinan yang secara khusus melakukan penilaian atas efisiensi dan efektivitas alat-alat
pengawasan
manajemen
yang
telah
ditetapkan
dalam
perusahaan.Pimpinan yang ingin mengetahui apakah sistem pengawasan manajemen
yang
telah
diberlakuakan
benar-benar
efektif
dalam
pelaksanaannya.Ia ingin mendapatkan masukan yang berguna untuk dapat memperbaiki atau meningkatkan sistem pengawasan yang ada dan pada gilirannya diharapkan dapat menunjang upaya pimpinan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam PP No.3 Tahun 1983 Pasal 45 dan 46 ditegaskan kedudukan dan tugas Sistem Pengendalian Internal sebagai berikut: Pasal 45 1) Pada setiap badan usaha milik Negara dibentuk satuan pengawasan intern yang
merupakan
aparatur
pengawasan
intern
perusahaan
yang
bersangkutan. 2) Satuan pengawasan intern sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Pasal 46 1) Satuan pegawasan Inern bertugas membantu direktur utama dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian manajemen dan pelaksanaannya pada badan usaha yang bersangkutan dan memberikan saran- saran perbaikan. 2) Direktur Utama menggunakan pendapat dan saran-saran dari satuan pengawasan intern sebagai bahan untuk melaksanakan penyempurnaan pengelolaan perusahaan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sedangkan dalam UU No.19 tahun 2003, satuan pengawasan intern di atur dalam pasal 67, 68, dan 69 yang berisi UU No. 19 tahun 2003,Pasal 67 (1) Pada setiap BUMN dibentuk satuan pengawasan intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.(2) Satuan pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.Pasal 68, Atas permintaan tertulis Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern.Pasal 69, Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawasan intern. Auditor Internal harus mampu memenuhi kebutuhan informasi bagi direksi dalam mengambil keputusan atau langkah kebijaksanaan yang tepat. Audit Internal juga bertanggung jawab untuk memberikan keyakinan kepada pihak manapun bahwa organisasi atau perusahaan telah dikelola dengan baik. Seluruh BUMN dan BUMD wajib membangun SPI sesuai dengan standar fungsi maupun standar kompetensi minimal bagi segenap anggotanya. Mengingat semakin tingginya tuntutan akan peran audit Internal, maka unit organisasi ini harus benar – benar berdaya. V.II Fungsi dan Kedudukan Auditor Internal pada Perum Pegadaian Selanjutnya penulis akan menguraikan Fungsi dan kedudukan serta tanggung jawab Auditor Internal pada Perum Pegadaian. Kedudukan internal auditor dalam suatu perusahaan sangat besar artinya dalam menentukan luasnya
pekerjaan yang akan dilakukannya, makin tinggi kedudukan dari pemeriksaan intern, makin luas pula objek pemeriksa yang akan dilakukannya. Mengingat semakin berkembangnya atau meluasnya perusahaan tersebut, maka hal ini tentu akan menyita waktu pimpinan dalam menjangkau semua kegiatan operasional perusahaan, tentu saja peran auditor internal yang independent sangat dibutuhkan. Seperti yang terlihat pada struktur organisasi Perum Pegadaian Kanwil VII Makassar, bagian internal auditor berada di bawah kedudukan Pimpinan Kantor Wilayah Perum Pegadaian Kanwil VII Makassar yang merupakan pelaksana tertinggi pada kantor wilayah Perum Pegadaian, ini berarti Internal Auditor bertanggung jawab kepada Pimpinan Wilayah. Secara Teoritis, posisi ini dianggap cukup baik karena independensi yang dimiliki bagian-bagian internal audit terhadap bagian – bagian lain yang ada. Dengan demikian dapat ditarik beberapa hal keuntungan yang diperoleh tentang penempatan Internal Auditor sebagai pengawas internal perusahaan.Yaitu 1. Karena internal auditor berada dibawah direktur utama sebagai fungsi pengawas dan pengendalian maka dukungan dari pimpinan dapat diharapkan sepenuhnya sehingga memudahkan bagi auditor dalam bertindak sesuai dengan wewenangnya. 2. Tingkat kebebasan dapat dipertahahnkan dan cukup memadai sehingga memungkinkan untuk dapat melakukan pemeriksaan yang objektif 3. Adanya wewenang yang cukup luas dalam melakukan pemeriksaan yaitu seluruh bagian yang ada pada Perum Pegadaian Kanwil VII Makassar.
Walaupun kedudukan ini cukup bagus namun dalam melakukan pemeriksaan auditor tidak langsung ke objek pemeriksaan auditor tidak langsung saja ke objek pemeriksaan melainkan berjalan lancar serta mendapatkan dukungan dari pimpinan bagian tersebut. Menurut penulis struktur organisasi pada Perum Pegadaian Kanwil VII Makassar sudah baik, karena kedudukan uraian tugasnya dan wewenang telah diuraikan dengan jelas. Dengan demikian setiap bagian bekerja sesuai dengan uraian tugas yang diberikan kepadanya.Pada dasarnya peranan auditor internal adalah membantu pimpian perusahaan terutama dalam hal pemeriksaan intern dan mengawasi pelaksanaan sistem pengawasan intern yang ada serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kesalahan yang ditemui pemeriksaannya dan bersifat fungsional,konsultatif dan pengawal setiap kebijakan perusahaan. Pengawasan sangat penting artinya untuk menghindari penyalahgunaan, penyimpangan maupun penerobosan yang terjadi dari setiap tindakan – tindakan dalam perusahaan. Dengan pengawasan dapat diketahui bagaimana menerapkan suatu kebijakan, prosedur, dan peraturan – peraturan lainnya, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan.Selain itu dalam menjalankan fungsinya internal auditor memiliki kebebasan yang sangat berkaitan dengan kedudukannya di dalam struktur organisasi perusahaan. Penugasan yang diterima dari pimpinan tertinggi akan memberikan independensi yang penuh untuk memeriksa seluruh bagian yang ada dibawah pimpinan tersebut. Auditor akan lebih leluasa dalam menjalankan tugasnya karena dia hanya bertanggung jawab kepada pimpinan tertinggi. Dengan demikian, informasi yang didapat dari hasil pemeriksaan lebih terjamin
kebenarannya dan kelengkapannya, karena auditor tidak bisa dipengaruhi oleh bagian yang diperiksa.Internal auditor tidak perlu takut atau membatasi kegiatannya dalam pemeriksaannya sepanjang tidak menyimpang dari penugasannya serta wewenangnya sebagai pemeriksa intern.Auditor bisa bertindak tegas dalam menghadapi atau menjumpai keadaan – keadaan yang tidak sesuai, sepanjang haltersebut masih dalam kompetensinya.Namun demikian internal auditor tidak boleh sewenang – wenang terhadap bagian yang diperiksanya. Kesalahan atau kecurangan, jika internal auditor bertindak diluar wewenangnya, maka dia harus mempertanggung jawabkan tindakan tersebut kepada pimpinan yang memberikan tugas kepadanya. Pada Perum Pegadaian Kanwil VII Makassar,yang menjadiindikator dalam pengawasan dan pengendalian internal ini dilakukan oleh internal auditor, dapat diuraikan sebagai berikut : a. Melakukan perencanaan, perencanaan audit harus disusun dengan mempertimbangkan
risiko yang dihadapi organisasi yang akan
diauditnya. Dalam hal ini, auditor internal harus memanfaatkan
output dari hasil penilaian risiko dalam perancangan program audit. Penilaian risiko dalam hal ini adalah kegiatan identifikasi dan analisis terhadap risiko yang relevan dalam upaya pencapaian tujuan
organisasi,
sebagai
dasar
untuk
menentukan
cara
pengelolaan risiko tersebut.Penilaian risiko tersebut penting untuk dilakukan sebab kondisi perekonomian, regulasi, industri dan operasional
organisasi terus berubah (misalnya : adanya regulasi yang baru pada bidang perpajakan, ketenaga-kerjaan, kompetitor baru, adanya produk baru dari kompetitor, penggunaan teknologi baru dan lain-lain). b. Selanjutnya Pre Audit,dimana diadakan pengamatan, analisa
datadan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional penggunaan sumber
daya
dan
dana
dalam
pelaksanaan
tugas-tugas
perusahaan,penggunaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta penilaian terhadap kinerja karyawan
pada perusahaan
tersebut. c. Melakukan pemeriksaan terhadap bagian –bagian unit operasional
dari perusahaan misalnya,buka dan tutup layanan,usaha lain seperti penyaluran
kredit,jasa
taksiran
dan
jasa
titipan,
sewa
gedung,dll;lelang dan pemeriksaan barang jaminan. Pemeriksaan dilakukan dengan tetap mengacu pada standar pemeriksaan pada BUMN,dan aturan serta kebijakan yang telah ditetapkan pada Perum pegadaian kanwil VII Makassar. Setelah itu jika ada temuan yang didapatkan maka auditor internal melakukan investigasi terhadap temuan tersebut mulai dari mengumpulkan data, kemudian
melaksanakan
pemeriksaan
hingga
memberikan
rekomendasi sanksi kepada pimpinan atas pelanggaran kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan. d. Memberikan masukan dan saran kepada pimpinan dalam bentuk
laporan internal audit kepada pimpinan.
VII Makassar sudah baik, karena kedudukan uraian tugas dan wewenang telah diuraikan dengan jelas.Dengan demikian, setiap bagian bekerja sesuai dengan uraian tugas yang diberikan kepadanya. Pada dasarnya peranan internal auditor adalah membantu pimpinanperusahaan terutama dalam hal pemeriksaan intern dan mengawasi pelaksanaan sistem pengawasan intern yang ada serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kesalahan yang ditemui dalam pemeriksaannya.Pengawas dan pengendali sangat penting artinya untuk menghindari penyalahgunaan, penyimpangan maupun penerobosan yang terjadi dari setiap tindakan – tindakan dalam perusahaan.Dengan pengendalian dan pengawasan dapat diketahui bagaimana menerapkan suatu kebijakan, prosedur, dan peraturan – peraturan lainnya, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan.Selain itu, dalam menjalankan fungsinya internal auditor internal memiliki kebebasan yang sangat berkaitan dengan kedudukannya di dalam strutur organisasi perusahaan.
