BAB V PENUTUP Bertolak dari rumusan masalah serta uraian-uraian yang telah dipaparkan dalam ban-bab sebelumnya, dapat dikemukakan simpulan dan saran sebagai berikut : 1. Simpulan a. Karena pemidanaan terhadap pencurian benda-benda sakral oleh hakim pengadilan negeri di Bali, putusan hakim hanya didasarkan pada ketentuan Pasal 363 dan 363 KUHP tentang pencurian biasa dan pencurian dengan pemberatan.Walaupun ada ketentuan yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan sanksi adat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b UU No. 1 Drt Tahun 1951, dan juga kewajiban bagi hakim untuk menggali dan mengikuti perasaan keadilan dalam masyarakat, tetapi ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b. UU No. 1 Drt Tahun 1951 terbatas pada delik adat yang belum diatur atau tidak mempunyai padanan dalam KUHP. Untuk delik-delik umum (yang telah diatur dalam KUHP) seperti pencurian benda-benda sakral, menurut pandangan masyarakat adat merupakan delik adat yang memerlukan suatu penjatuhan sanksi adat, hakim di dalam memutus perkara akan mencari dasar hukum pada ketentuan KUHP. Namun demikian, dalam putusan hakim pengadilan negeri di Bali dalam kasus pencurian benda-benda sakral, hakim mempertimbangkan delik adat pencurian benda-benda sakral, sebagai hal-hal yang memberatkan. Dalam hal
160
ini, jelas delik adat (pencurian benda-benda sakral) telah dipertimbangkan sebagai sumber hukum dalam pengertian yang negatif. b.
Karena masyarakat adat di Bali di dalam kehidupannya menghendaki
selalu adanya perimbangan antara kehidupan lahir dan bathin (‘skala dan niskala’). Konsep pikir demikian, tidak dapat dilepaskan dengan konsep kefilsafatan ‘Tri Hita Karana’ yang mendasari kelangsungan kehidupannya, dengan tetap berpegang teguh pada ajaran-ajaran agama Hindu. Konsekuensi pemikiran ini berakibat bahwa segala perbuatan yang mengakibatkan ketidakseimbangan harus dihindarkan atau bagi pembuatnya dikenakan kewajiban untuk mengembalikan keseimbangan tersebut. Tata cara pengembalian keseimbangan tersebut, harus sesuai dengan apa yang ditentukan dalam awig-awig desa adat, tanpa meninggalkan falsafah keagamaan. Konsep pikir yang telah melembaga dengan kokohnya dalam kehidupan masyarakat, berakibat adanya suatu keyakinan bahwa terjadinya pelanggaran norma adat yang belum terselesaikan menurut ketentuan hukum adat yang berlaku, akan dapat menimbulkan gangguan yang menyebabkan menderitanya ‘krama adat’. Hal demikian akan memerlukan suatu langkahlangkah
pemulihan,
dengan
membebankan
suatu
kewajiban
bagi
pelanggarnya dalam bentuk penyelenggaraan ritual-ritual tertentu untuk mengembalikan keadaan seperti sediakala. Konsekuensi dari konsep pikir demikian, adalah :apabila pelaku bukan warga setempat yang berdasarkan kewenangan desa adat dapat menjatuhkan sanksi, maka kewajiban tersebut akan bergeser dalam artian warga desa adat yang melakukan sendiri upaya
161
pemulihan tersebut. Terhadap persoalan ini, Rancangan KUHP tahun 2008 telah mengakomodir pemenuhan kewajiban adat sebagai salah satu jenis sanksi. Dilihat dari perumusan tujuan pemidanaan dalam rancangan tersebut, nampak ada usaha-usaha untuk menggabungkan teori pemidanaan, baik yang bersifat pencegahan umum maupun pencegahan yang bersifat khusus (general prevention dan special prevention), teori tentang perlindungan masyarakat (social defence), teori kemanfaatan (utilitarian theory) serta tujuan ‘penghukuman’ menurut hukum adat.
2. Saran a. Di dalam memutus kasus-kasus delik adat pencurian benda-benda sakral di Bali, seherausnya hakim berani mengambil terobosan hukum untuk menjatuhkan sanksi adat, walaupun berupa pidana tambahan. Terobosan tersebut sebenarnya secara yuridis normatif mempunyai landasan pembenar, yakni Undang-undang tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan seorang hakim untuk menggali, mengikuti perasaan keadilan yang ada dan tumbuh dalam kenyataan masyarakat. b. Bertolak dari pola penyelesaian serta konsep berpikir yang telah melembaga dalam kehidupan masyarakat adat tentang perlunya pemenuhan kewajiban adat dalam kasus-kasus delik adat terutama pencurian benda-benda sakral di Bali, maka peran serta pemuka adat sebenarnya diperlukan untuk dapat menjelaskan kepada hakim, bahwa pemenuhan kewajiban adat diperlukan untuk memenuhi perasaan keadilan masyarakat. Untuk itu seyogyanya,
162
kesaksian di persidangan dapat dipertimbangkan. Rancangan Kitab Undangundang Hukum Pidana (RKUHP), yang telah mengakomodir pemenuhan kewajiban adat dalam implementasi KUHP nasional yang akan datang, hendaknya segera diundangkan.
163
DAFTAR BACAAN 1.
Buku :
Abdurrahman 1978. Kedudukan Hukum Adat dalam Rangka Pembangunan Nasional, Bandung : Alumni. -------1984. Hukum Adat menurut Perundang-undangan Republik Indonesia, Jakarta : Cendana Press. Ali, Chidir 1979. Hukum Adat Bali dan Lombok dalam Yurisprudensi Indonesia, Jakarta : Pradnya Parainita. Allen, Harry E., /et.al./ 1981. Crime and Punishment, New York : The Free Press. Ancel, Marc 1965. Social defence : A Modern Approach to Criininal Problems, London : Routledge & Paul Kegan. Andenaes, Johannes 1965. The General Parts of the Criminal Law of Norway, London : Frend B Rothman & Co, Swett Maxwell Ariawan, I Gusti Ketut 1992. “Eksistensi Delik Hukum Adat Bali Dalam Rangka Pembentukan Hukum Pidana Nasional” Tesis Pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta. Barda Nawawi Arief.1990. “Beberapa Aspek Baru dalam Konsep KUHP Baru” Bahan Ceramah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiah, Magelang. --------1994. “Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar , Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. --------1996. Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana, Bandung : PT Citra Aditya Bakti. --------2001. Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan, Bandung : Citra Aditya Bhakti. Bassir, M. Sudrajat 1986. Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP, Bandung : Remadja Karya
164
Bemmelen, J.M. Van 1987. Hukum Pidana I, Hukum Materiil Bagian Umum, Jakarta, Bina Cipta BPHN. 1975. Simposium Pengaruh Kebudayaan/Agama terhadap Hukum Pidana, Bandung : Bina Cipta. ---------1976. Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, Bandung : Bina Cipta. --------- 1983. KUHP Terjemahan Resmi, Jakarta : Sinar Harapan. ---------1985. Himpunan Bidang Hasil Pengkajian Hukum Pidana Tahun 1980/1981, Jakarta : BPHN. ---------1986. Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Bandung : Bina Cipta. Chistiansen, Karl O 1974 “Some Consideration on the Possibillity of Rational Crime Policy”, Report Resource Material Series no. 7 UNAFEI Darmayudha, Suasthawa 1994. “Hukum dalam Perspektif Budaya” dalam Kerta Patrika Edisi Khusus, Denpasar : FH UNUD. Dherana Raka 1975. Pokok-Pokok Organisasi Kemasyarakatan Adat di Bali, Denpasar : Fak. Hukum UNUD. Dinas Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Bali1994. Karakteristik dan Otonoini Desa Adat, Suatu Kajian Praktis, Makalah dalam Seininar Peranan Desa Adat Dalam Pembangunan Daerah Bali, Denpasar. Djojogigoeno. “Kedudukan dan Peranan Hukum Adat dalam Pembinaan Hukum Nasional”, Prasaran, 1975 Donal, William F. Mc /ed./. 1976. Criininal Justice and the Victim, London, Beverly Hill : Sage Publication. Friedman, Lawrence M “Legal Culture and Social Development” dalam Lawrence M. Friedman and Stewart Macaulay, Law and the Behavioral Science, (New York : The Boobs - Merril Company)
165
Friedman, Wolfgang 1972.
Law and Changing Society, New York : Columbia
University. Gomudha, Wayan., “Masyarakat Tradisional dan Modern di Persimpangan”, dalam Bali Post tanggal 31 Maret 1999 Graham, John 1990.
Crime Prevention, Strategies in Europe and Morth Amerika,
Helsinki : HEUNI Hadikusuma, Hilman 1978. Hukum Pidana Adat, Bandung : Alumni. Hartono, Soenaryati 1975.. Peranan Peradilan Dalam Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional, Bandung : Binacipta. Kaler 1983. Butir-butir Tercecer tentang Adat Bali, Denpasar : Bali Agung. Koentjaraningrat. /ed./ 1978.
Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Jakarta :
Djambatan. ---------1976. Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan, Jakarta : Gramedia. Lamintang, PAF 1987. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Sinar Baru Lev. Daniel S 1980. Hukum dan Politik di Indonesia dalam Kesinambungan dan Perubahan, Jakarta : LP3ES. Mertokusumo, Sudikno 1983. Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia, Yogyakarta : Liberty. -------- dan Pitlo 1993. Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung : PT Citra Aditya Bakti. Moeljatno 1980. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : PT. Bina Aksara Muladi, 1990 “Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Dimasa Mendatang” Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang : Universitas Diponegoro.
166
---------dan Paulus Hadisuprapto 1981. “Re-Orientasi Mendasar Terhadap Dampak Peinidanaan” dalam Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Perspektif Sosial, Bandung : Alumni. --------dan Barda Nawawi Arief 1984. Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung : Alumni. --------dan Barda Nawawi Arief 1992. Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung : Alumni. Mulyana, Slamet 1967. Perundang-undangan Majapahit, Jakarta : Bhratara. Packer, Herbert L 1968. The Liinits of Criininal Sanction, California : Stanford University. Podgorecki, Adam.,
dan Christopher J. Whelan. /ed./ 1987. Pendekatan Sosiologis
Terhadap Hukum, Jakarta : Bina Aksara. Hanitijo Soemitro, Ronny 1979. Permasalahan Hukum Di Dalam Masyarakat, Bandung : Alumni. Poernomo, Bambang 1994. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta : Penerrbit Graha Indonesia Pudja, Gde 1974., Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Dasar Berlakunya Hukum Hindu, Jakarta : Departemen Agama, Ditjen Binmas Hindu dan Budha. ---------1977. Apakah Hukum Hindu Itu (Pokok-Pokok Pikiran tentang Hukum Hindu), Jakarta : Mayasari. ---------dan Cok. Rai Sudharta 1977. Manawa Dharmacastra, Compendium Hukum Hindu, Jakarta : Departemen Agama, Ditjen Binmas Hindu dan Budha. Purwita, I B P 1984. Desa Adat dan Banjar di Bali. Denpasar : Kawisastra. ---------1994. Strategi Pembinaan dan Peningkatan Peranan Desa Adat Dalam menunjang Pembangunan Di Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Makalah dalam Seminar Peranan Desa Adat dalam Pembangunan Daerah Bali, Denpasar.
167
Putra, I G A Gde 1976. Cudamani, Denpasar. Putra, Mas Muterini 1988. Panca Yadnya, Jakarta : Yayasan Dharma Sarati. Purbacaraka,
Purnadi
dan
Soerjono
Soekanto1978.
Perundang-undangan
dan
Yurisprudensi, Bandung : Alumni. ---------1979. Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, Bandung : Alumni. PHDI Propinsi Bali. Desa Adat Sebagai Lembaga Sosial relegius, Kajian Dari Aspek Mental Spiritual, Makalah dalam Seininar Peranan Desa Adat dalam Pembangunan Daerah Bali, Denpasar, 1994 Raka Dherana, Tjokorda 1994. ”Pengenalan Bahan-bahan Hukum Adat Bali dalam Menunjang Pembinaan Hukum Nasional” dalam Kertha Patrika Edisi Khusus dalam rangka Lustrum VI FH UNUD, Denpasar : Fakultas Hukum UNUD Reksodiputro, Mardjono 1995. Pembaharuan Hukum Pidana,Kumpulan Karangan Buku Keempat, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Rose, Alf. 1975. On Guilt Responbility and Punishment, London : Steven &Sons Ltd. Sahetapy, J.E.1982. Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana, Jakarta : Rajawali. ---------“Beberapa Asas dalam rencana KUHP (Baru)” Bahan Penataran di FH. Katolik Parahyangan, 25 Februari - 2 Maret 1990 ---------1981. “Dilema dalam Pidana dan Pemidanaan” dalam Laporan Pengkajian Hukum Pidana. Jakarta : BPHN. ---------(t.t.) Politik Kriminal dalam Perspektif Kejahatan Kekerasan. Saleh, Roeslan 1988. Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana. Yakarta : Sinar Grafika. --------1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana. Jakarta : Aksara Baru Saleh, Wantjik 1977. Tindak Pidana Korupsi, Jakarta : Ghalia Indonesia
168
Salman, Otje R 1989. Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Bandung : Alumni Satjipto Rahardjo1979. Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis, Bandung : Alumni. ---------1981 ”Manfaat Telaah Sosial Terhadap Hukum” dalam Beberapa Guru Besar Berbicara tentang Hukum dan Pendidikan Hukum, Bandung : Alumni. ---------1981. Hukum dalam Perspektif Sosial, Bandung : Alumni. ---------1981. Permasalahan Hukum di Indonesia, Bandung : Alumni. ---------1984. Hukum dan Masyarakat, Bandung : Angkasa. Schaffmeister D. dan N. Niko Keijzer, E. PH Sutorius. Hukum Pidana. (Ed.) J.E. Sahetapy & Konsorsium Ilmu Hukum ,Yogyakarta : Liberty Scheff, David M 1987. “Hukum Sebagai Suatu Fenomena” dalam Adam Podgorecki dan Christopher J Whelan (ed.). Pendekatan Sosiologis terhadap Hukum (Socilogical Approach to Law), terj. Widianingsih, Jakarta : Bina Aksara. Selznick, Philip 1969., Law, Society and Industrial Justice, Russel Sage Foundation Seno Adji, Oemar1988.,“Hukum Pidana Tidak Tertulis” dalam Harsja W. Bachtiar, /et.al./, Masyarakat dan Kebudayaan, Kumpulan Karangan untuk Prof. Dr Selo Soemardjan, Jakarta : Djambatan Slotkin, J S. 1950, Social Anthropology the Science of Human Society and Culture, New York : The Macinillan Company Soedjono 1977. Pokok-pokok Sosiologi Hukum sebagai Penunjang Studi Hukum. Bandung : Alumni. Soemitro, Ronny Hanityo 1979. Permasalahan Hukum Di dalam masyarakat, Bandung : Alumni Soepomo 1957. Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II, (Jakarta : Nordhof - Kollf ---------1987 Bab-bab Tentang Hukum Adat, Jakarta : Pradnya Paramita.
169
Soerjono Soekanto 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta : Rajawali ---------1982. Penegakan Hukum, Bandung : Binacipta ---------1981. Kedudukan dan Peranan Hukum Adat Di Indonesia, Jakarta : Kurniaesa ---------1982. Suatu Tinjauan Sosiologis terhadap Masalah-masalah Sosial, Bandung : Alumni ---------1984. Anthropologi Hukum, Materi Pengembangan Ilmu Hukum Adat, Jakarta : Rajawali Pers ---------1984. Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan Hukum di Indonesia, Jakarta : UI- Press ---------1988. Identifikasi Hukum Positif Tidak tertulis Melalui Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Jakarta : IND-HLL Co. ---------1988. Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum, Bandung : Alumni. ---------1995, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan IV, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, ---------dan Soleman B. Taneko1988. Hukum Adat Indonesia, Jakarta : Rajawali. Soetoprawiro, Koerniatmanto 1994. Pemerintahan dan Peradilan di Indonesia, Asal-usul dan Perkembangannya. Bandung : Citra Aditya Bakti. Sudarto 1975. ”Pengaruh Perkembangan Masyarakat/Modernisasi terhadap Hukum Pidana” dalam Simposium Pengaruh Kebudayaan/Agama terhadap Hukum Pidana. Jakarta : BPHN dan Bina Cipta. ---------1983. Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung : Alumni. ---------1983. Hukum dan Hukum Pidana, Bandung Alumni. ---------1987. Hukum Pidana II, Semarang Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah FH UNDIP, 1987 / 1988 Surpha, I Wyn 1986. Eksistensi Desa Adat di Bali Setelah Keluarnya UU No.5 Tahun 1979, Denpasar.
170
Soetoprawiro, Koerniatmanto 1994. Pemerintahan dan peradilan di Indonesia, Asal-usul dan perkembangannya, Bandung : Citra Aditya Bakti. Sutha, I Gusti Ketut 1988. “Eksistensi Serta Peranan Hukum Adat di Indonesia” Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar. Syamsudin, M., /et.al./ 1998. Hukum Adat dan Modernisasi Hukum, Yogyakarta : Fak. Hukum UII. Taneko, Soleman B 1987. Hukum Adat, Bandung : Eresco. --------1981.Dasar-dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat, Bandung : Alumni. Ter Haar, BZN. 1978. Azas-azas dan Susunan Hukum Adat (Beginselen en Stelsel van Het Adatrecht) terj. Kng. Soegbakti Poesponoto, Jakarta : Pradnya Paramita. Tresna, R 1977. Peradilan di Indonesia Dari Abad ke Abad, Jakarta : Pradnya Paramita. United Nations., Report Fifth UN Congres On The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders, (New York : United Nations, 1975) United Nations 1980. Report Six UN Congres On The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders, New York : United Nations. Vago, Steven 1981., Law and Society, New Jersey : Prentice Hall Inc - Engelwood Cliff. Vollenhoven, Van 1987. Penemuan Hukum Adat. (De Ontdekking van Het Adatrecht) terj. Koninklijk Instituut voor Taal, Land - en Volkenkunde (KITLV) bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta : Djambatan. Wirtha Griadi, I Ketut 1984. /et.al./ Laporan Penelitian tentang Cara-cara Penegakan Hukum dalam Hukum Adat Bali. Denpasar : Pusat Penelitian Universitas Udayana. ---------1994. Karakteristik dan Otonomi Desa Adat (Suatu Kajian Teoritis), Makalah disampaikan dalam Seminar Peranan Desa Adat Dalam Pembangunan Daerah Bali, Denpasar. Zainal Abidin, Andi 1978. Asas-Asas Hukum Pidana, Bagian Pertama, Bandung : Alumni.
171
2.
Peraturan Perundang-undangan : Undang-undang
No.1
Drt
Tahun
1951
tentang
Tindakan-tindakan
Untuk
Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Peradilan Sipil Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Undang-undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman Panitia Penyusunan RUU KUHP 2008, Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Baru) Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pekraman
