79
Bab V Kesimpulan
Dari hasil penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Selama kurun waktu tahun 1998 sampai dengan tahun 2006 di wilayah kajian alih fungsi lahan sawah yang terjadi terbesar di Kabupaten Cirebon seluas 24.964,86 Ha atau 34,80% dari luas sawah sebelumnya dan yang terkecil di Kabupaten Karawang seluas 6.971,09 Ha atau 6,09% dari luas sawah sebelumnya. Jenis alih fungsi lahan sawah yang terjadi paling besar adalah sawah menjadi kebun seluas 13.284,92 Ha terjadi di Kabupaten Cirebon dan yang paling kecil adalah sawah menjadi lahan terbuka seluas 0,05 Ha terjadi di Kabupaten Bekasi. Secara keseluruhan alih fungsi lahan sawah yang terjadi di wilayah kajian yaitu seluas 75.736,09 Ha, dengan luas sawah tahun 1998 seluas 503.947,24 Ha pengurangannya mencapai 15,03% selama 8 tahun atau rata-rata 1,88% per tahun. Jenis alih fungsi lahan sawah yang terjadi adalah sawah menjadi permukiman seluas 31.392,39 Ha, sawah menjadi kebun seluas 25.493,47 Ha, sawah menjadi tegalan/ladang seluas 9.195,56 Ha, sawah menjadi padang seluas 5.287,57 Ha, sawah menjadi perairan darat seluas 4.276,70 Ha, sawah menjadi industri seluas 74,92 Ha dan sawah menjadi lahan terbuka seluas 15,48 Ha.
2. Hubungan antara variabel jumlah penduduk dengan luas lahan sawah pada tahun 1998 untuk Kabupaten Bekasi tidak ada hubungan, Kabupaten Karawang, Subang, Indramayu dan Cirebon mempunyai hubungan yang moderat. Pada tahun 2006 untuk Kabupaten Bekasi dan Karawang tidak ada hubungan, Kabupaten Subang, Indramayu dan Cirebon mempunyai hubungan yang moderat. Hubungan antara variabel luas lahan sawah dengan jumlah produksi padi pada tahun 1998 dan tahun 2006 untuk semua kabupaten mempunyai hubungan yang erat.
80
3. Model prediksi pencadangan kebutuhan beras yang dibuat adalah : PKBj = JPBj - TKBj, dimana JPBj = LPj x PPHj x KPB TKBj = JPj x KBPj LPj, PPHj, JPj dan KBPj dihitung dengan persamaan regregsi linier sederhana : LPj = 1779195,493 + -530,098684X;
PPHj = -2281,59669 + 1,16845059X;
JPj = -346631681 + 177423,3224X;
KBPj = -19921,231 + 10,006X
Secara sederhana model ini dapat dijadikan dasar dalam memperkirakan proyeksi kebutuhan beras di masa yang akan datang.
Saran yang perlu dipertimbangkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Terjadinya alih fungsi lahan sawah di wilayah kajian sudah sangat mengkhawatirkan. Untuk itu diperlukan upaya langkah-langkah pengendalian dan pencegahan alih fungsi lahan sawah dalam mempertahankan lahan abadi pertanian pangan untu ketahanan, yaitu : membuat peraturan perundangan yang tegas melarang alih fungsi lahan sawah yang disertai sanksi hukum, membentuk suatu badan baru atau menunjuk instansi yang sudah untuk menangani pengendalian alih fungsi lahan sawah secara menyeluruh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan penerapan sanksi, membuat arahan pemanfaatan ruang dengan mengalokasikan lahan-lahan non sawah dan lahan pertanian yang tidak subur untuk kegiatan pembangunan lainnya; dan meningkatkan kesejahteraan petani dan memberikan insentif berupa subsidi bagi petani yang mempertahankan lahan sawahnya. Disamping itu terhadap lahan sawah yang sudah terjadi alih fungsi seharusnya dilakukan upaya penggantian lahan sawah dengan melakukan pencetakan sawah baru. 2. Perlu penelitian lain dengan penambahan variabel, misalnya variabel penyebab adalah ijin lokasi yang diperuntukan penggunaan non pertanian, pertumbuhan ekonomi dan variabel lainnya serta variabel dampak misalnya terhadap pendapatan petani dan aspek lingkungan. 3. Dengan memasukkan parameter-parameter tambahan seperti luas lahan sawah, faktor kekeringan, serangan Hama, bencana alam dan lain-lain model yang dibangun akan memberikan hasil yang mendekati kondisi nyata.
81
DAFTAR PUSTAKA
Akbar, Arif R.M. (2002), Model Simulasi Penyediaan Kebutuhan Beras Nasional, http://www.tumotou.net (down load tanggal l7-01-2008). Barlowe, Raleigh (1986), Land Resource Economics, 4th edition, Michigan State University, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, USA. Direktorat Pangan Dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (2006), Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian, Jakarta, http://www.bappenas.go.id, (down load tanggal 30-11-2007).
Fadjarajani, Siti (2001), Pengaruh Alih Fungsi Lahan Pertanian terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung : Implikasi pada Perencanaan Pengembangan Wilayah, Tesis, ITB, Bandung. Fahmuddin, Agus (2004), Konversi dan Hilangnya Multifungsi Lahan Sawah, Http:// www.litbang-deptan.go.id, (down load tanggal 15-06-2007). Firman, Tommy (1997) Perspektif Neo-Klasik, Dependensi, dan Humanitorian dalam
Teori-Teori
Pembangunan,
Keterbelakangan,
dan
Pengembangan Wilayah, Jurusan Teknik Palonologi, ITB, Bandung. Harini, Rika (2003), Dampak Perkembangan Kota terhadap Penyusutan dan Produksi Tanah Pertanian (Studi Kasus: Kecamatan Perkotaan pada 3 Daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta), Jurnal Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Nomor 7, Tahun 3, 16-30. Irawan, Bambang (2005), Konversi Lahan Sawah Menimbulkan Dampak Negatif bagi Ketahanan Pangan dan Lingkungan, Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Vol. 27, No.6, 8-10, Http://www.pustakadeptan.go.id/publikasi_summary.php?journalID, (down load tanggal 20-02-2007). Irawan (2006), Multifungsi Lahan dan Revitalisasi Pertanian, Suara Pembaruan tanggal 23 Juni 2006, Jakarta. Juanim (2004), Analisis Jalur Dalam Riset Pemasaran, Teknik Pengolahan Data SPPS & LISREL, Fakultas Ekonomi UNPAS, Bandung.
82
Kaiser, Edward J., Godschalk, David R., Chapin, F. Stuart Jr. (1972), Urban Land Use Palnning, 4th edition, University of Illionis Press, Urbana. Kustiwan, Iwan (1996), Kajian Permasalahan dan Kebijaksanaan Konversi Lahan Pertanian di Wilayah Pantai Utara Pulau Jawa, Tesis, ITB, Bandung. Lo, C.P. and Yeung, Albert K.W. (2002), Concep and Technique of Geographic Information System, Prentice-Hall, New Jersey, USA. Nasoetion, Luthfi Ibrahim (1991), Beberapa Permasalahan Pertanahan Nasional dalam Alternatif Kebijaksanaan untuk menanggulanginya, Jurnal Analisis, Penerbit CSIS, Edisi No.2, Jakarta. Panudju, Bambang (1999), Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Alumni, Bandung. Pasandaran, Efendi (2006), Alternatif Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Sawah Beririgasi di Indonesia, Jurnal Penelitian Pertanian, Vol. 25, No. 4, hal 123-129, Http://www.pustaka-deptan.go.id/publikasi_summary. php?content.id=p3254062, (down load tanggal 21-02-2007). Prahasta, Eddy (2005), Sistem Informasi Geografis : Tutorial ArcView, Informatika, Bandung. Reksohadiprodjo, Sukanto, Karseno, A.R. (1997), Ekonomi Perkotaan, Edisi Ketiga, BPFE-Yogyakarta. Rhind, David dan Hudson, Ray (1980), Land Use, Methuen, USA. Sandy, I Made (1977), Penggunaan Tanah (Land Use) di Indonesia, Publikasi Nomor 75, hal 29, Direktorat Tata Guna Tanah, Dirjen Agraria, Jakarta. Santoso, Singgih dan Tjiptono, Fandy (2004), Cetakan ketiga, Riset Pemasaran : Konsep dan Aplikasi dengan, SPSS,Elex Media Komputindo, Jakarta. Simarmata, DJ. A. (1997), Ekonomi Pertanah dan Properti Indonesia: Konsep, Fakta dan Analisis, Gramedia Widiasarana, Jakarta. Sitepu, Nirwana SK. (1994), Analisis Regresi dan Korelasi, Fakultas MIPA UNPAD Bandung. Sudrajat, Dede Jajat (2005), Identifikasi Perubahan Penggunaan Lahan dan Pengaruhnya terhadap Limpasan Air Permukaan (Studi Kasus Kota Bogor), Tesis, ITB, Bandung.
83
Sugiyono (1997), Statistika Untuk Penelitian, Alfabeta, Bandung. Supriatna (1998), Evaluasi Perencanaan dan Pemantauan Penggunaan Lahan Kotamadya/Kabupaten Daerah Tingkat II menggunakan Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus Kotamadya DT II Surabaya), Tesis, ITB, Bandung. Zulkaidi, D. (1999), Pemahaman Perubahan Penggunaan Lahan Kota Sebagai Dasar Kebijakan Penangananya, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, ITB, Vol 10 No.2. ____________ (2002), Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, PP 68 Tahun 2002, tanggal 30 Desember 2002. ____________ (2004), Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, PP 16 Tahun 2004, tanggal 10 Mei 2004. ____________ (1997), Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pemetaan Penggunaan Tanah Perdesaan, Penggunaan Tanah Perkotaan, Kemampuan Tanah dan Penggunaan Simbol/Warna untuk Penyajian Dalam Peta, PMNA/Ka.BPN 1 Tahun 1997, tanggal 16 April 1997.
