BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan Berdasarkan rumusan permasalahan serta hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab sebelumnya dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut: 1. Unsur ‘rencana’ di dalam suatu tindak pidana pembunuhan menjadikan tindak pidana pembunuhan tersebut sebagai suatu tindak pidana pembunuhan berencana yakni sesuai dengan kualifikasi Pasal 340 KUHP yang mempunyai rentang ataupun batas waktu guna pelaku berfikir di dalam pelaksanaan perbuatannya. Tidak ada ketentuan berapa lamanya batas waktu tersebut, namun yang pasti terdapat waktu yang cukup saat timbulnya maksud untuk melakukan perbuatan dengan dilaksanakannya tindak pidana tersebut, yaitu suatu antara di mana ia dapat menggunakan pikiran yang tenang guna merencanakan segala sesuatunya. 2. Adapun yang menjadi parameter bagi penuntut umum dan hakim untuk membuktikan unsur rencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana adalah batas waktu serta keterangan berupa kasus posisi yang didapat melalui keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dari penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana pembunuhan tersebut. Yang mana mengenai unsur rencana tersebut juga dapat didasarkan pada Pasal 340 KUHP yaitu perbuatan dengan rencana terlebih dahulu dengan keadaan tenang dan pada umumnya kehendak itu memerlukan jangka waktu agak lama.
109
3. Yang menjadi dasar pertimbangan hakim di dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana adalah adanya niat dengan kesadaran penuh (kesengajaan) pelaku untuk menghilangkan nyawa seseorang serta alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP berupa keterangan terdakwa, keterangan saksi serta barang bukti yang digunakan pelaku untuk mendukung melakukan tindak pidana dimaksud.
B. Saran Bertolak dari hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan di atas dapat diajukan saran-saran sebagai berikut : 1. Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan. Selain itu, juga harus mempunyai pengetahuan atau ilmu hukum dengan baik, bukan hanya hukum secara formil tetapi juga hukum secara materil agar tidak salah dalam menentukan mana perbuatan yang sesuai dengan unsur yang didakwakan.
2. Hakim di dalam menjatuhkan pidana haruslah mendasarkan pertimbangannya pada dua alat bukti yang sah ditambah juga dengan keyakinan hakim di mana Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa dapat atau tidak dapat dipidana.
3. Hakim juga diharapkan mampu berfikir dan bertindak bijak di dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai untuk terdakwa berdasarkan faktor yang memberatkan atau meringankan sehingga menciptakan keadilan di dalam masyarakat yakni dengan
mengutamakan pertimbangan berupa kesalahan, motif (tujuan dilakukannya) tindak pidana, cara, sarana serta akibat dan dampak suatu pembunuhan bagi
110
masyarakat; sebagai takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Dengan kata lain diharapkan pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana, yang terpenting dapat membuat jera baik bagi pelaku tindak pidana pembunuhan khususnya tindak pidana pembunuhan berencana maupun orang lain yang belum pernah bahkan yang sama sekali tidak pernah berfikiran untuk melakukan tindak pidana pembunuhan semacam ini (tindak pidana pembunuhan berencana).
111
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Chazawi, Adami, 2002, Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Akademika Presindo, 1981. --------, Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan). Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2004. Andi Hamzah, Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992. --------, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Jalkarta: Pradnya Paramita, 1993. --------, Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 1994. --------, Delik-delik Kekerasan dan Delik-delik Yang Berkaitan dengan Kerusuhan. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 1998. --------, KUHP & KUHAP. Jakarta: Rineka Cipta, 2000. Bambang Poernomo. Kapita Selekta Hukum Pidana. Yogyakarta: Liberty, 1988. --------, Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994. D. Schaffmeister et al., Hukum Pidana. Editor Penerjemahan: J.E. Sahetapy. Yogyakarta: Liberty, 1996. E. Utrecht, Hukum Pidana I. Rangkaian Sari Kuliah. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986. --------, Hukum Pidana II. Rangkaian Sari Kuliah. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1987. Gerson W. Bawengan, Pengantar Psikologi Kriminil. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1991. Indriyanto Seno Adji, Arah Sistem Peradilan Pidana. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum “Prof. Oemar Seno Adji, SH. & Rekan,” 2001. J.E. Jonkers, Hukum Pidana Hindia Belanda. Buku Pedoman. Penerjemah: Tim Penerjemah Bina Aksara. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987.
112
J.E. Sahetapy, Kausa Kejahatan. Surabaya: Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1979. J.M. van Bemmelen, Hukum Pidana I. Hukum Pidana Material Bagian Umum. Bandung: Binacipta, 1987. --------, Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-delik Khusus. Bandung: Binacipta: 1986. Leden Marpaung, Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik). Jakarta: Sinar Grafika, 1991. L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita, 1981. Loebby Loqman, Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994. Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku Kedua. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, 1994. Moelyatno, Azas – azas hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara, 1995. Muladi, Kapita Selekta Sistem peradilan pidana. Semarang: Universitas Diponegoro, 2002. Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 1992. P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997. Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi. Bandung: Mandar Maju, 1995. R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1974. Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa, 1980. Soerjono Soekanto, Faktor–faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2002. . Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: PT. Eresco, 1986. --------, Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama, 2003.
113
B. Peraturan Perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana C. Karya Ilmiah dan Internet Pidana Seumur Hidup Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan: 200/PID.2014/PT-MEDAN), skripsi atas nama Philip Belhaker Sitorus, http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/35856/1/09E01705.pdf, diakses tanggal 01 Maret 2015.
