BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1
Kesimpulan Berdasarkan hasil kerja praktik dan penelitian terhadap Tinjauan Atas
Penyusunan dan Penyajian Realisasi Anggaran Corporate Social Responsibility Pada PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Jaringan Bandung Utara, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pada PT. PLN (Persero) prosedur penyusunan rencana anggaran corporate social responsibility disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan PLN pusat sesuai dengan surat edaran direksi PT. PLN (Persero) No. : 21.E/021/DIR/2000, dengan maksud untuk mencapai keseragaman pada unit pendapatan, sehingga pada saat penyusunan anggaran akan lebih mudah. Berikut beberapa tahapan dalam penyusunan anggaran, yaitu : Di kantor pusat, rencana anggaran corporate social responsibility dievaluasi oleh bagian anggaran. Berdasarkan target-target pendayagunaan yang telah ditetapkan PLN pusat, maka PLN unit (cabang) membuat Lembar Kerja Operasi (LKO) sebagai bahan pembahasan anggaran PLN pusat dan bagian anggaran mengadakan pembahasan anggaran dengan kondisi pusat-pusat anggaran dari masing-masing direktorat PLN dan wakil-wakil dari PLN unit sehingga menghasilkan Lembar Kerja Biaya Operasional (LKBO) sebagai hasil dari pembahasan.
LKBO disetujui untuk direksi, maka akan dibuat draft rencana kerja anggaran PLN. Dalam penyajian draft Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), dilakukan dengan memperhatikan distribusi dan kondisi perusahaan, sehingga akan menghasilkan RKAP yang memadai. RKAP tersebut diajukan dalam Sidang Dewan Komisaris (SDK) untuk dibahas lebih lanjut dengan cara mengevaluasi apakah usulan RKAP untuk tahun yang akan datang sejalan dengan rencana jangka pendek perusahaan, kemudian disampaikan kepada direksi sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). PLN pusat dan bagian anggaran mengoreksi draft RKAP sebagai bahan untuk RUPS dan sebagai pembahasan terakhir untuk menyusun anggaran tahun yang akan datang, kemudian dilihat apakah draft RKAP dapat dilaksanakan sesuai dengan data yang dimiliki pemegang saham. Setelah mendapat persetujuan direksi, draft RKAP akan kembali dibahas dalam SDK. Draft RKAP diserahkan ke RUPS, dalam rapat tersebut RKAP yang telah diterima akan diserahkan dan dapat dilaksanakan sebagai RKAP untuk periode yang akan datang. PLN pusat dan bagian anggaran membuat penetapan anggaran untuk satuan administrasi PLN. Setiap satuan administrasi akan mengalokasikan penetapan anggaran kantor pusat pelaksanaan bawahannya.
Setelah diterima PT. PLN (Persero) dan dievaluasi, ada dua kemungkinan yaitu diterima dan ditolaknya nilai anggaran tersebut. Apabila ditolak, akan diterima langsung dan dilaksanakan kepada bagian yang terdapat dalam perusahaan untuk diteruskan ke sub unit yang ada dibawahnya karena penggunaan nilai anggaran yang terlalu rendah dari yang diusulkan, maka panitia akan kembali ke kantor pusat untuk mengajukan usulan. Setelah diterima di kantor pusat dengan semua persetujuan, maka LKAO merupakan pembahasan antara kantor pusat dengan kantor unit.
Sedangkan untuk realisasi anggaran corporate social responsibility dapat dilihat bahwa kinerja PT. PLN (persero) dapat dikatakan sudah baik karena setiap dana yang dianggarkan hampir setiap tahunnya terealisasi sebesar 100%. Hal ini dapat terlihat pada anggaran tahun 2007 sampai dengan 2009 tercapai 100%. Namun dari tahun 2007 hingga tahun 2009 mengalami jumlah penurunan yang cukup banyak. Dari tahun 2007 ke tahun 2008 mengalami penurunan sebesar Rp. 4.000.000. Sedangkan dari tahun 2008 ke tahun 2009 mengalami penurunan sebesar Rp. 35.000.000. Pada tahun 2007 dana anggaran sebesar Rp. 74.000.000. terealisasi 100%. Jumlahnya terbagi untuk beberapa sarana yaitu untuk peningkatan pendidikan sebesar 27%, untuk peningkatan kesehatan sebesar 35.5%, dan untuk perbaikan sarana ibadah sebesar 37.5%. Sedangkan untuk pelestarian lingkungan hidup dan perbaikan saran umum tidak ada dana yang terealisasi. Pada tahun 2008 dana anggaran sebesar Rp. 70.000.000 terealisasi 100%. Jumlahnya dibagi untuk beberapa sarana yaitu untuk peningkatan
pendidikan sebesar 24.4%, untuk pelestarian lingkungan hidup sebesar 28.8%, untuk peningkatan kesehatan sebesar 8.3%, untuk perbaikan sarana umum sebesar 16.5%, dan untuk perbaikan sarana ibadah sebesar 22%. Pada tahun 2008 semua bidang mendapat bantuan dana sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan. Pada tahun 2009 dana anggaran sebesar Rp. 35.000.000 terealisasi 100%, dana ini hanya dipusatkan untuk satu sarana yaitu pelestarian lingkungan hidup sebesar Rp. 35.000.000, hal ini disebabkan karena proposal yang masuk pada PT. PLN (persero) untuk meminta bantuan dana hanya satu yang memenuhi persyaratan yaitu untuk pembuatan taman sakura saja. Maka pada tahun 2009 PT. PLN (persero) hanya memusatkan dana pada sarana pelestarian lingkungan hidup, sedangkan untuk keempat bidang lainnya tidak ada sama sekali pengeluaran dana bantuan dari PT. PLN (persero).
5.2
Saran Saran yang penulis ingin sampaikan pada PT. PLN (Persero) selaku
tempat penulis mengikuti kerja praktik yaitu agar PT. PLN (Persero) bisa lebih terbuka dan transparan untuk berbagi informasi kepada publik mengenai apa saja yang terjadi pada perusahaan selama perusahaan tersebut berjalan, karena hal tersebut sesuai dengan ketentuan pemerintah untuk semua perusahaan yang menjadi Badan Usaha Milik Negara. Sedangkan untuk penyusunan laporan corporate social responsibility dapat dikategorikan sudah sangat baik, hal ini dapat terlihat dari prosedur penyusunan anggaran corporate social responsibility sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada perusahaan, juga untuk realisasi anggarannya PT. PLN selalu berusaha merealisasikan semua dana yang telah dianggarkan agar dapat mencapai target yang diinginkan, semoga PT. PLN dapat selalu mempertahankan kinerja perusahaannya dengan baik.
