BAB V : KEPEMIMPINAN GEREJAWI PASAL 13 : BADAN PENGURUS SINODE Badan Pengurus Sinode adalah pimpinan dalam lingkungan Sinode yang terdiri dari wakil-wakil jemaat anggota yang bertugas menjalankan fungsi kepemimpinan dalam tubuh GKI SULSEL.
PASAL 14 : SYARAT-SYARAT CALON BADAN PENGURUS SINODE 1. Telah menjadi anggota Jemaat GKI SULSEL minimal 4 (empat) tahun. 2. Telah berkeluarga dan berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun. 3. Suami isteri adalah anggota jemaat GKI SULSEL. 4. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Badan Pengurus Sinode lainnya. 5. Menjalankan semua kewajiban keanggotaan GKI SULSEL yang tercantum dalam pasal 5 ayat 2. 6. Sebaiknya telah pernah menjabat bidang pelayanan di lingkungan GKI SULSEL minimal 4 (empat) tahun. 7. Tidak sedang dalam jabatan Majelis Jemaat, terkecuali Ketua Sinode yang merangkap adalah Hamba Tuhan di salah satu Jemaat. 8. Tidak berada di bawah penggembalaan khusus. 9. Memiliki pemahaman Firman Allah sesuai I Timotius 3 : 8 – 13. 10. Ayat 1, 2 dan 6 ditujukan bagi jemaat di luar Hamba Tuhan. PASAL 15 : TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENGURUS SINODE
1. Memimpin dan mengkoordinir Majelis-majelis jemaat anggota untuk mengembangkan GKI SULSEL sesuai dengan rencana pengembangannya. 2. Memperlengkapi Majelis-majelis Jemaat melalui program-programnya supaya panggilan dan tugas Gereja dapat dilaksanakan. 3. Bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang dilakukan atas nama Sinode GKI SULSEL. 4. Bertanggung jawab atas pemberlakuan ketentuan-ketentuan Tata Gereja dan Tata Tertib GKI SULSEL oleh setiap jemaat anggota serta pelaksanaan keputusankeputusan persidangannya. 5. Mempersiapkan dan menyelenggarakan Persidangan Raya Sinode dengan memberitahukan 3 (tiga) bulan sebelumnya. 6. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban masalah-masalah serta usul-usul kepada Persidangan Raya Sinode. 7. Dalam rangka penggembalaan, Badan Pengurus Sinode dapat menyelenggarakan pelawatan kepada jemaat anggota. 8. Dalam hal-hal mendesak dan dianggap perlu, Badan Pengurus Sinode dapat mengambil kebijaksanaan mengenai hal-hal yang tidak diatur oleh Persidangan Raya Sinode sejauh tidak bertentangan dengan Tata Gereja dan Tata Tertib GKI
SULSEL. Pengambilan kebijaksanaan itu dipertanggungjawabkan kepada Persidangan Raya Sinode berikutnya. 9. Mewakili GKI SULSEL sebagai Badan Hukum di dalam atau di luar pengadilan melalui Ketua dan Sekretaris, mewakili GKI SULSEL dalam badan-badan oikumene dengan menunjuk dan melimpahkan wewenangnya kepada beberapa anggotanya untuk bertindak atas nama Sinode GKI SULSEL. 10. Dalam rangka memenuhi panggilan dan tugas GKI SULSEL, Badan Pengurus Sinode bertanggungjawab atas kelangsungan hidup bersama antar jemaat anggota dan Gereja-gereja lain dalam rangka oikumene. 11. Untuk membantu tugas pelayanan Badan Pengurus Harian, maka dibentuk Badan Pengurus Wilayah yang diatur dalam Tata Laksana Sinode. 12. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Pelayanan dalam Persidangan Sinode. 13. Rapat Badan Pengurus Sinode dalam masa jabatannya minimal dilaksanakan 2 (dua) kali. PASAL 16 : SUSUNAN BADAN PENGURUS SINODE
1. Keanggotaan Badan Pengurus Sinode merupakan wakil-wakil dari tiap jemaat anggota. 2. Jumlah anggota Badan Pengurus Sinode disesuaikan menurut kebutuhan dan perkembangannya. Dalam susunan Badan Pengurus Sinode minimal terdapat Ketua, Sekretaris dan Bendahara. 3. Ketua Badan Pengurus Sinode dijabat oleh Hamba Tuhan yang sebaiknya Pendeta. 4. Susunan Badan Pengurus Sinode dipilih, diangkat dan disahkan di dalam Persidangan Raya Sinode dan halnya diberitahukan kepada setiap jemaat anggota dan badan-badan yang berhubungan dengan GKI SULSEL. 5. Masa jabatan kepengurusan Badan Pengurus Sinode adalah 3 (tiga) tahun. PASAL 17 : JABATAN-JABATAN GEREJAWI JEMAAT
Jabatan-jabatan Gerejawi yang bertugas menjalankan fungsi kepemimpinan dalam lingkungan Jemaat GKI SULSEL agar jemaat dapat berjalan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan panggilan dan tugasnya. PASAL 18 : MAJELIS JEMAAT Majelis Jemaat adalah pimpinan dalam lingkungan jemaat yang terdiri dari pejabatpejabat Gerejawi yang bertugas menjalankan fungsi kepemimpinan dalam lingkungan Jemaat GKI SULSEL agar jemaat dapat berjalan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan panggilan dan tugasnya. PASAL 19 : SYARAT-SYARAT CALON MAJELIS JEMAAT
1. Telah menjadi anggota Jemaat GKI SULSEL minimal 2 (dua) tahun.
2. Telah berkeluarga dan berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun. 3. Suami-isteri adalah anggota jemaat GKI SULSEL setempat. 4. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Majelis lainnya yang masih menjabat. 5. Menjalankan semua kewajiban keanggotaan GKI SULSEL yang tercantum dalam pasal 5 ayat 2. 6. Sebaiknya telah pernah menjabat Badan Pengurus, Badan Pembantu atau Badan Pengurus bidang pelayanan lainnya. 7. Tidak berada di bawah penggembalaan khusus. 8. Memiliki pemahaman Firman Allah sesuai I Timotius 3 : 8 – 13. 9. Menyatakan kesediaan untuk mengikuti program pembinaan, baik yang rutin dan insidentil. 10. Wajib memegang rahasia jabatan dan apabila melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan tager dan tatib yang berlaku (SR XX, 2010, Malino). PASAL 20 : SUSUNAN MAJELIS JEMAAT
1. Jumlah anggota Majelis Jemaat disesuaikan menurut kebutuhan jemaat dan dalam susunan tersebut minimal terdapat Ketua, Sekretaris dan Bendahara. 2. Majelis Jemaat terdiri dari para Hamba Tuhan yang penuh waktu (full time) dan anggota jemaat terpilih. 3. Masa jabatan periode kepengurusan dalam Majelis Jemaat adalah 1 (satu) tahun. 4. Masa keanggotaan Majelis Jemaat tiap anggota adalah 2 (dua) tahun. Bilamana terpilih kembali seorang anggota Majelis Jemaat secara berturut-turut dapat menjabat (kembali) 2 (dua) kali masa jabatan. Setelah itu baru dapat dipilih kembali sesudah 1 (satu) tahun istirahat. 5. Susunan tersebut harus disahkan dalam Rapat Majelis Jemaat dan diberitahukan kepada jemaat dan Badan Pengurus Sinode. PASAL 21 : TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS JEMAAT
1. Memimpin jemaat dalam wilayah pelayanannya untuk melaksanakan panggilan dan tugas GKI SULSEL. 2. Memperlengkapi anggota jemaat agar sebagai pribadi, keluarga dan jemaat dapat melaksanakan panggilan dan tugasnya, yaitu dengan menyelenggarakan pelayanan Firman melalui Kebaktian Sakramen dan Penggembalaan. 3. Bertanggung jawab dan mewakili jemaat atas setiap kegiatan kedalam dan keluar. 4. Memberlakukan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Tata Gereja dan Tata Tertib GKI SULSEL. 5. Melaksanakan keputusan-keputusan Persidangan Raya Sinode dan Rapat Majelis Jemaat. 6. Bertanggung jawab atas pengelolaan harta benda GKI SULSEL yang ada pada jemaat.
7. Dalam rangka kebersamaan ikut bertanggung jawab dalam lingkungan hidup jemaat dan dalam rangka oikumene bersama Gereja-gereja lain. 8. Menyampaikan laporan kerja kepada Badan Pengurus Sinode minimal setahun sekali. 9. Anggota Majelis Jemaat tidak diperkenankan merangkap jabatan kepengurusan pada Badan-badan Pembantu. 10. Majelis Jemaat berkewajiban mengadakan percakapan dengan Badan Pengurus Pos PI yang diasuhnya dan perkunjungan ke Pos PI yang diasuhnya minimal per 3 (tiga) bulan sekali. 11. Memberikan laporan pelayanan dalam Persidangan Sinode. PASAL 22 : DASAR PEMILIHAN MAJELIS JEMAAT
1. Hal pemilihan Majelis Jemaat bukanlah semata-mata proses oleh manusia, tetapi pada hakekatnya Tuhan Yesus sendiri yang melaksanakan pemanggilan, pemilihan dan penetapannya (Efesus 4 : 11 ; Kisah Rasul 20 : 28). Jemaat yang melakukan proses pemilihan pada hakekatnya dipakai oleh Tuhan untuk melaksanakan kehendakNya. Oleh sebab itu proses pemilihan Majelis Jemaat bukan sekedar pencalonan menurut selera dan kehendak anggota jemaat, tetapi merupakan pergumulan iman melalui doa. 2. Anggota jemaat dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan (baik mengusulkan, meneliti atau memilih) calon Majelis Jemaat yang akan dipilih. PASAL 23 : PELAKSANAAN PEMILIHAN MAJELIS JEMAAT
1. Pemilihan diadakan dengan sistim Presbiterial Sinodal dimana calon-calon ditentukan oleh Panitia Pemilihan dalam rapat tertutup. Anggota Jemaat secara pribadi dan komisi-komisi dapat memberikan usulan Bakal Calon Majelis secara tertulis untuk diselidiki, dipertimbangkan, diseleksi dan diputuskan oleh panitia pemilihan. 2. Pemilihan diadakan setahun sekali dengan memilih anggota jemaat untuk menggantikan dari anggota Majelis Jemaat yang telah berakhir masa jabatannya. 3. Untuk mlaksanakan pemilihan, dibentuk Panitia yang terdiri dari Hamba-hamba Tuhan dan anggota Majelis Jemaat yang masih menjabat (diluar anggota Majelis yang akan istirahat atau turun untuk dapat dipilih kembali). Ketua Panitia dijabat oleh Gembala Sidang. Jemaat yang tidak mempunyai Gembala Sidang, maka Ketua Panitia diatur oleh Badan Pengurus Sinode. 4. Majelis Jemaat mengajukan calon-calon Majelis pengganti minimal 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan kepada Panitia Pemilihan. 5. Panitia mengumumkan nama-nama Majelis Jemaat yang akan mengakhiri masa jabatannya namun tidak dapat dipilih kembali serta Majelis Jemaat yang masih menjabat, selama 2 (dua) Hari Minggu berturut-turut.
6. Panitia kemudian mewartakan kepada jemaat selama 2 (dua) Hari Minggu berturutturut calon-calon Majelis dalam rangka memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk merenungkan kesediaannya dan kepada jemaat untuk menilai. Bila ada keberatan terhadap calon-calon, maka anggota jemaat dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Ketua Panitia Pemilihan disertai nama dan alasanalasan yang jelas.
7. Segala keputusan Panitia Pemilihan haruslah mendapat persetujuan akhir dari Lembaga Majelis Gereja. Untuk itu jika terdapat perbedaan, maka forum Rapat Majelis yang mengambil keputusan akhir. Jika ada anggota Majelis Jemaat yang termasuk dibicarakan, maka yang bersangkutan diminta keluar sementara waktu. 8. Berkenaan dengan butir 6 dan mengingat suasana pemilihan, maka Rapat Majelis tersebut dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Majelis. 9. Pemilihan diadakan hanya sekali pada Hari Minggu seusai Kebaktian Umum. 10. Anggota Jemaat memilih calon-calon Majelis sebagaimana jumlah yang dibutuhkan dan berdasarkan suara terbanyak, merekalah yang terpilih menjadi Majelis Jemaat. 11. Pewartaan dan pelantikan Majelis Jemaat yang terpilih dilakukan pada hari Minggu berikutnya setelah pemilihan dengan terlebih dahulu menghubungi anggota Majelis Jemaat yang terpilih. 12. Pelantikan Majelis Jemaat dipimpin oleh Gembala Sidang berstatus Pendeta. Jikalau yang menjabat Gembala Sidang bukan status Pendeta, maka pelantikan akan dipimpin oleh rekan kerja yang berstatus pendeta atau pendeta dari lingkungan GKI SULSEL yang ditunjuk oleh BPH Sinode. (SR XVIII, 2007, Malino) 13. Hal-hal yang belum diatur dalam pasal ini akan ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
