BAB IV TEORI ROSTOW DALAM PEMBANGUNAN INDONESIA. 1. Latar Belakang Lahirnya Teori Modernisasi

BAB IV TEORI ROSTOW DALAM PEMBANGUNAN INDONESIA

A. Latar Belakang Teori Modernisasi Rostow 1. Latar Belakang Lahirnya Teori Modernisasi Modernisasi merupakan satu istilah yang menjadi mode setelah Perang Dunia II (Beling & Totten, 3: 1980). Paling tidak menurut tokoh-tokoh Amerika Serikat, terjadi akibat produk sejarah tiga peristiwa penting setelah Perang Dunia II (Suwarsono & So, 7: 2006). Ketiga peristiwa tersebut adalah, Pertama, munculnya Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan dunia. Sekalipun negaranegara Barat lainnya, seperti Inggris, Perancis, dan Jerman semakin melemah setelah perang dunia II, Amerika Serikat justru menjadi pemimpin dunia sejak pelaksanaan Marshall Plan yang diperlukan untuk membangun kembali Eropa Barat akibat Perang Dunia II. Kedua, pada saat yang hampir bersamaan, terjadi perluasan gerakan komunis sedunia. Uni Soviet mampu memperluas pengaruh politiknya tidak saja sampai Eropa Timur, tetapi juga sampai di Asia, antara lain di Cina dan Korea. Keadaan tersebut secara tidak langsung mendorong AS untuk berusaha memperluas pengaruh politiknya pada belahan dunia lain, selain Eropa Barat sebagai upaya pembendungan penyebaran ideologi komunisme. Ketiga, lahirnya negara-negara merdeka baru di Asia, Afrika dan Amerika Latin, yang sebelumnya merupakan daerah jajahan negara-negara Eropa. Negara-negara baru ini secara serempak mencari model-model pembangunan yang hendak digunakan sebagai

80

contoh untuk membangun ekonominya dan dalam usaha untuk mempercepat pencapaian kemerdekaan politiknya. Jika pada masa sebelum perang dunia, persoalan pembangunan negara dunia ketiga hanya sedikit sekali mendapat perhatian para ilmuwan AS, namun keadaan yang sebaliknya terjadi setelah Perang Dunia II. Dengan bantuan melimpah dari pemerintah AS dan organisasi swasta, satu generasi baru ilmuwan ekonomi menghasilkan karya-karya tentang dunia ketiga. Dalam karya-karya tersebut salah satunya adalah mengenai Teori Modernisasi. Warisan pemikiran Teori Modernisasi ini tidak terlepas dari pengaruh Teori Evolusi (Suwarsono & So, 9: 2006), hal ini terjadi karena Teori Evolusi telah terbukti mampu membantu menjelaskan proses masa peralihan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern negara-negara Eropa Barat, selain itu juga mampu menjelaskan arah yang perlu ditempuh negara dunia ketiga dalam proses modernisasinya. Semua bangsa terlibat dalam proses modernisasi, manifestasi proses ini pertama kali nampak di Inggris pada abad ke-18 yang disebut revolusi industri. Sejak itu gejala tersebut meluas ke semua penjuru dunia (Schoorl, 1: 1980), mulamula ke daerah-daerah yang kebudayaannya semacam, yaitu ke Eropa dan Amerika Utara, kemudian ke bagian-bagian dunia yang lain dengan daerah-daerah yang kebudayaannya berbeda sama sekali dengan kebudayaan Eropa. Penyebaran itu dianggap sebagai sesuatu yang begitu biasa, sehingga masyarakat dunia itu sering dibagi menjadi dua kategori: negara maju dan negara sedang berkembang masing-masing terdiri atas negara-negara yang telah mengalami modernisasi dan negara-negara yang sedang mengadakan modernisasi. Dalam pembagian itu tidak

81

disediakan tempat untuk kemungkinan adanya negara karena sesuatu hal tidak terlibat dalam proses modernisasi itu. Aspek yang paling spektakuler dalam modernisasi sesuatu masyarakat ialah pergantian teknik produksi dari cara-cara tradisional kecara-cara modern, yang tertampung dalam pengertian revolusi industri (Schoorl, 1: 1980), namun menurut Eisentadt, modernisasi merupakan proses perubahan menuju tipe sistem sosial, ekonomi dan politik yang telah berkembang di Eropa Barat dan Amerika Utara dari Abad ke-19 dan 20 meluas ke negara-negara Amerika Selatan, Asia serta Afrika (Abraham, 4: 1991). Lebih lanjut Abraham memaparkan bahwa pada umumnya ada dua tipe modernisasi, modernisasi ekonomi dan modernisasi sosial (Abraham, 5: 1991) Dalam bidang ekonomi, modernisasi berarti tumbuhnya kompleks industri yang besar-besar, dimana produksi barang-barang konsumsi dan barang-barang sarana produksi diadakan secara masal (Schoorl, 1: 1980). Modernisasi ekonomi juga diartikan sebagai perkembangan atau kemajuan ekonomi yang ditandai oleh tingginya tingkat konsumsi dan standar hidup, revolusi tinggi, intensitas modal yang semakin besar dan organisasi birokrasi yang rasional (Abraham, 5: 1991). Satu hal terpenting yang harus dicermati adalah bahwa proses modernisasi dan terwujudnya bentuk-bentuk masyarakat modern dengan sendirinya tidak mungkin bebas nilai (Schoorl, 10: 1980), oleh karenanya cara melaksanakan modernisasi juga ada hubungannya dengan nilai-nilai dan norma-norma yang digunakan. Mengingat Teori Modernisasi dibangun di atas landasan kapitalisme, maka nilainilai yang mendukung modernisasi jelas bernuansa kapitalistik. Bahkan J. W.

82

Schoorl mengeluarkan pendapat yang berani, ia mengatakan bahwa bersama-sama dengan proses modernisasi itu, terjadi proses westernisasi (Schoorl, 20: 1980), ini dikarenakan memang perkembangan masyarakat modern itu terjadi di daerah kebudayaan barat dan tersajikan dalam bentuk barat.

2. Teori-Teori Pembangunan Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan manusia yang meliputi perbaikan tingkat hidup, kesehatan, pendidikan, serta keadilan. Karena tumpuan dari proses perubahan tersebut adalah bidang ekonomi, maka definisi dari pembangunan sering terfokus kepada definisi pembangunan ekonomi. Menurut Goulet definisi pembangunan ekonomi terdiri dari tiga unsur, yaitu: (1) pemenuhan kesejahteraan individu yang sering diukur dalam bentuk pendapatan per kapita, (2) pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup secara umum, dan (3) pemenuhan akan adanya harga diri. (http://www. blogger. com/feeds/3755038716037863282 /posts/default [09-06-2008]). Namun menurut Todaro (2000: 93) dalam bukunya Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga menyatakan bahwa kemajuan ekonomi memang merupakan komponen utama pembangunan, akan tetapi itu bukan satu-satunya komponen. Dengan demikian, pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses yang multidimensional, yang melibatkan segenap pengorganisasian dan peninjauan kembali atas sistem-sistem ekonomi dan sosial secara keseluruhan tidak hanya tiga unsur yang disebutkan Goulet di atas.

83

Praktek-praktek perencanaan pembangunan sangat dipengaruhi oleh cara pandang, mazhab atau paradigma pembangunan yang dianut oleh para elit dari masing-masing negara (Suroso, 35: 1993). Herrick dan Kindleberger (Ekonomi Pembangunan, 1988: 58) mengklasifikasikan teori-teori pembangunan menjadi empat bagian, yaitu: Teori Pembangunan Klasik, Neo-Klasik, Teori Tahapan Linear, dan Teori Revolusi Ketergantungan. Teori Pembangunan Klasik memiliki tiga aliran, yaitu aliran Emile Durkheim, Max Weber, dan Karl Marx. Menurut Durkheim pembangunan adalah proses perubahan masyarakat dalam dimensi kuantitatif dan kualitatif, yaitu adanya perubahan orientasi masyarakat dari berfikir tradisional menjadi modern. Karena itu akan terjadi perubahan tata nilai masyarakat dari yang berbasiskan solidaritas mekanik menjadi solidaritas organik. Indikator yang bisa dilihat adalah tumbuh dan berkembangnya organisasiorganisasi sosial ekonomi modern. Implikasi dari konsep pembangunan ini, masyarakat berkembang secara bertahap sebagai berikut: tahap pra industri: pada tahap ini hubungan sosial yang berkembang pada umumnya hanya terjadi dalam kelompok masyarakat (isolasi fungsional); tahap Industrialisasi: sebagai akibat dari proses industrialisasi maka terjadi perembesan (spill over) struktur budaya modern dari pusat yang berada di kota ke daerah pinggiran yang berada di pedesaan; tahap perkembangan dimana pusat secara terus menerus menyebarkan modernisasi sehingga tercapai keseimbangan hubungan fungsional antara pusat dan pinggiran. Menurut aliran Weber, pembangunan adalah perubahan orientasi masyarakat dari tradisional-irasional menuju modern-rasional. Indikatornya

84

adalah munculnya birokratisasi dalam setiap unsur kehidupan yang dicapai melalui distribusi kekuasaan serta munculnya budaya oposisi di wilayah pinggiran sebagai respon terhadap dominasi pusat yang berkepanjangan. Sedangkan menurut Karl Marx, pembangunan adalah perubahan sosial yang terjadi sebagai akibat konflik sosial antar kelas, yang secara bertahap akan merubah kehidupan masyarakat. Esensi dari teori ini adalah pembangunan akan mewujudkan masyarakat tanpa kelas (classless society) dan materialisme sebagai hirarkinya. Berdasarkan teori Marx, masyarakat terbagi atas lima kelas, yaitu: masyarakat primitif, masyarakat feodal, masyarakat kapitalis, masyarakat sosialis, dan masyarakat komunis. Teori Pembangunan Neo-Klasik, yang terdiri dari Tesis Pembangunan Dualistik dan Teori Perubahan Struktural. Tesis Pembangunan Dualistik berlandaskan pada fenomena eksistensi ganda, yaitu adanya masyarakat yang kaya (superior) dan adanya masyarakat yang miskin (inferior). Sedangkan Teori Perubahan Struktural mempunyai dua model, yaitu Model Pembangunan Lewis dan Model Perubahan Struktur dan Pola Pembangunan. Dalam Model Pembangunan Lewis, perekonomian dianggap terdiri dari dua sektor, pertama sektor tradisional, dengan ciri-ciri di pedesaan, subsistem, kelebihan tenaga kerja dan produktivitas marjinalnya sama dengan nol; kedua sektor modern, dengan ciri-ciri di perkotaan, industri, produktivitasnya tinggi, sebagai tempat penampungan tenaga kerja yang ditransfer sedikit demi sedikit dari sektor tradisional. Model ini memfokuskan pada terjadinya proses pengalihan tenaga

85

kerja dan pertumbuhan ekonomi serta kesempatan kerja di Sektor Modern, yang dimungkinkan dengan adanya perluasan lapangan kerja di Sektor Modern. Model

Perubahan

Struktur

dan

Pola

Pembangunan,

model

ini

dikembangkan oleh Hollis Chenery yang menyarankan adanya perubahan struktur produksi, yaitu pergeseran dari produksi barang pertanian ke produksi barang industri pada saat pendapatan perkapita meningkat. Model ini menyatakan bahwa peningkatan tabungan dan investasi perlu tetapi tidak harus cukup (necessary but not sufficient condition) untuk memungkinkan terjadinya pertumbuhan ekonomi. Pola ini juga mensyaratkan bahwa selain akumulasi modal fisik dan manusia, diperlukan pula himpunan perubahan yang saling berkaitan dalam struktur perekonomian suatu negara untuk terselenggaranya perubahan dari sistem ekonomi tradisional ke sistem ekonomi modern. Perubahan struktur ini melibatkan seluruh fungsi ekonomi termasuk tranformasi produksi dan perubahan dalam komposisi permintaan konsumen, perdagangan internasional serta perubahan-perubahan sosial-ekonomi seperti urbanisasi, pertumbuhan dan distribusi penduduk. Teori Tahapan Linear yang salah satunya adalah Teori Tahap-Tahap Pertumbuhan

Rostow.

Menurut

Rostow,

perubahan

dari

terbelakang

(underdeveloped) menjadi maju (developed) dapat dijelaskan dalam seri tahapan yang harus dilalui oleh semua negara. Sebelum suatu negara berkembang menjadi negara maju, harus dilalui suatu tahap yang disebut tahap tinggal landas (take off). Teori ini menyarankan agar negara-negara sedang berkembang (developing country) tinggal mengikuti saja seperangkat aturan pembangunan tertentu untuk

86

tinggal landas, sehingga pada gilirannya akan berkembang menjadi negara maju. Prasyarat penting untuk dapat tinggal landas, yaitu suatu negara harus mampu membangun

pertanian,

industri

dan

perdagangannya

sehingga

mampu

menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Prasyarat penting lainnya adalah harus ada mobilisasi tabungan dengan maksud untuk menciptakan investasi yang cukup untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Harrod-Domar mengemukakan bahwa Pertumbuhan Pendapatan Nasional Kotor (Gross National Product/GNP) secara langsung bertalian erat dengan rasio tabungan, yaitu lebih banyak bagian GNP yang ditabung dan diinvestasikan maka akan lebih besar lagi pertumbuhan GNP tersebut (Todaro, 95: 2000). Dari model yang dikemukakan oleh Harrod-Domar tersebut Rostow menyimpulkan bahwa negara-negara yang dapat menabung 10-20% dari GNP-nya dapat tumbuh dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibanding dengan negara-negara yang tabungannya kurang dari kisaran tersebut. Di negara-negara berkembang pembentukan modal relatif rendah sehingga untuk memperoleh pertumbuhan yang diinginkan dibutuhkan pinjaman luar negeri. Terakhir adalah Teori Revolusi Ketergantungan Internasional. Pada dasawarsa 1970-an, teori dan model-model ketergantungan internasional kian mendapat dukungan di Dunia Ketiga. Teori ini memandang bahwa negara-negara dunia ketiga telah menjadi korban dari berbagai kelakuan kelembagaan politik dan ekonomi internasional maupun domestik. Negara-negara Dunia Ketiga telah terjebak dalam hubungan ketergantungan dan dominasi oleh negara-negara kaya. Menurut Budiman teori ketergantungan merupakan varian dari teori struktural.

87

Kendati berinduk pada teori struktural yang sangat Marxis, teori ketergantungan sebetulnya merupakan gabungan antara pandangan liberal dan sosialis (Budiman, http://www.freedom-institute.

org/id/index.php?page=what&id=233

[09-06-

2008]). Lebih jauh Budiman menjelaskan bahwa inti teori ketergantungan adalah penyebab utama kemiskinan dan kegagalan pembangunan di Dunia Ketiga, bukanlah keterlambatan dalam melakukan modernisasi, tapi campur tangan negara-negara kapitalis yang menghalangi perkembangan negara-negara itu. Pada dasarnya negara-negara Dunia Ketiga memiliki dinamika yang berbeda dari negara-negara Barat. Karena keunikan ini, maka pendekatan yang dipakai juga harus berbeda.

3. Tahap-Tahap Pertumbuhan Ekonomi Rostow Teori tahap-tahap pertumbuhan ekonomi Rostow merupakan literatur ekonomi yang paling luas beredar dan banyak menjadi acuan bagi negara-negara berkembang dalam menjalankan modernisasinya (Jhingan, 149: 2000). Bahkan menurut Sukirno (121: 1985) Teori Rostow merupakan salah salah satu teori yang banyak menarik perhatian para ilmuan baik dari kalangan ahli Ekonomi maupun Sejarah. Komentar para ahli terhadap Teori Rostow jauh lebih panjang daripada teori Rostow itu sendiri. Walt Whitman Rostow (7 Oktober 1916 – 13 Februari 2003) adalah seorang ahli sejarah ekonomi asal Amerika Serikat, yang pada tahun 1960-an menulis sebuah buku The Stages of Economic Growth, A Non-Communist Manifesto. Buku ini mengurai sejarah perkembangan ekonomi Amerika Serikat

88

dengan

menggunakan

pendekatan

analisis

historis.

Menurut

Rostow

pembangunan ekonomi berlangsung secara betingkat-tingkat dengan lima tahapan yang dijabarkan dalam teorinya, yaitu: 1) The traditional society (Masyarakat tradisional); 2) The precondition for take off (Pra kondisi lepas landas); 3) The take off (Lepas landas); 4) The drive to maturity (Pendewasaan); dan 5) The age of high mass consumption (Zaman konsumsi masa besar-besaran) (Rostow, 4: 1993) Model pertumbuhan ekonomi bertahap (Stages of Growth model of development) muncul dikarenakan adanya perang dingin yang berkobar pada dekade 1950-an dan 1960-an (Todaro, 95: 2000). Suasana politik perang dingin tersebut memicu persaingan sengit dikalangan negara-negara besar untuk mencari pengikut setia dari kalangan negara-negara yang baru saja merdeka. Salah satu tokoh penganjur model pertumbuhan ekonomi yang paling terkenal adalah Walt. Whitman Rostow. Ia berpendapat bahwa perubahan dari keterbelakangan menuju kemajuan ekonomi dapat dijelaskan kedalam lima seri tahapan yang harus dilalui oleh semua negara, seperti yang diungkapkan oleh Rostow dalam bukunya The Stages Of Economic Growth, Sebagai berikut: It is possible to identify all societies, in their economic dimensions, as lying within one of five categories: the traditional society, the preconditions for take-off, the take-off, the drive to maturity, and the age of high massconsumption (Rostow, 4: 1993) Artinya: Adalah suatu kemungkinan untuk menggolongkan semua masyarakat, dalam dimensi ekonomi mereka, sebagai bagian didalam salah satu dari lima kategori: masyarakat tradisioanal, pra kondisi lepas landas, lepas landas, pendewasaan, dan zaman konsumsi besar-besaran.

89

Rostow menggolongkan semua masyarakat dunia ke dalam lima tahap yang disebutkan diatas, tahap pertama adalah masyarakat tradisional (the traditional society) yang menurut Rostow sebagai berikut: ... A traditional society is one whose structure is developed within limited production functions, based on pre-Newtonian science and technology, and on pre-Newtonian attitudes towards the physical world. (The Stages Of Economic Growth, 1993: 4) Artinya: Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang strukturnya berkembang dalam fungsi-fungsi produksi yang terbatas, berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi pra Newton, dan berdasarkan pandangan (sikap) pra newton terhadap dunia fisika. Dengan begitu masyarakat tradisional dipandang sebagai masyarakat yang strukturnya berkembang didalam fungsi produksi yang terbatas yang didasarkan kepada teknologi, ilmu pengetahuan dan sikap masyarakat seperti sebelum masa Newton, yang dimaksudkan oleh Rostow dengan masyarakat sebelum Newton adalah suatu masyarakat yang masih menggunakan cara-cara memproduksi yang relatif primitif dan cara hidup masyarakat yang masih sangat dipengaruhi oleh cara pemikiran yang irasional (Sukirno, 103: 1985). Newton dipakai Rostow sebagai simbol mulainya manusia berpikir bahwa dunia luar tunduk pada beberapa hukum yang dapat diketahui dan bisa secara sistematis diselenggarakan secara produktif. Menurut Rostow dalam suatu masyarakat tradisional tingkat produksi perkapita dan tingkat produktivitas pekerja masih sangat terbatas, oleh sebab itu sebagian besar dari sumber-sumber daya masyarakat digunakan untuk kegiatan dalam sektor pertanian. Dalam sektor ini

struktur sosialnya sangat bersifat

hirarkis, yaitu anggota masyarakat mempunyai kemungkinan yang sangat kecil

90

untuk mengadakan mobilitas secara vertikal dalam struktur sosial. Maksudnya ialah kedudukan seseorang dalam masyarakat tidak akan berbeda dengan kedudukan ayahnya, kakeknya dan nenek moyangnya. Jhingan menyebut struktur sosial masyarakat seperti itu bersifat berjenjang, hubungan darah dan keluarga memainkan peranan yang menentukan (2000: 143). Hal di atas dikemukakan Rostow dalam bukunya seperti berikut: Generally speaking, these societies, because of the limitation on productivity, had to devote a very high proportion of their resources to agriculture; and flowing from the agricultural system there was an hierarchical social structure, with relatively narrow scope--but some scope--for vertical mobility. Family and clan connexions played a large role in social organization. The value system of these societies was generally geared to what might be called a long-run fatalism; that is, the assumption that the range of possibilities open to one's grandchildren would be just about what it had been for one's grandparents (1993: 5). Artinya: secara umum, masyarakat seperti ini, oleh karena terbatasnya produktivitas, harus mencurahkan sebagain besar dari sumber tenaga mereka untuk pertanian, dan di dalam sistem pertanian itu terdapat struktur sosial yang bertingkat-tingkat dengan ruang lingkup yang relatif sempit tetapi ada lingkup seadanya untuk gerak vertikal. Hubungan keluarga dan suku memegang peranan besar dalam organisasi sosial. Sistem penilaian dari masyarakat ini umumnya berputar pada apa yang mungkin dinamakan fatalisme jangka panjang, yaitu asumsi bahwa kemungkinan lapangan yang terbuka untuk seorang cucu kira-kira akan sama dengan apa yang sudah didapat kakeknya.

Mengenai kegiatan politik dan pemerintahan dalam tahap masyarakat tradisional, Rostow menggambarkan bahwa walaupun kadang-kadang terdapat sentralisasi dalam pemerintahan, pusat dari kekuasaan politik terdapat di daerahdaerah, ditangan tuan-tuan tanah yang berkuasa dalam berbagai daerah. Kebijaksanaan dari pemerintah pusat selalu dipengaruhi oleh pandangan tuan-tuan tanah di berbagai daerah tersebut.

91

Rostow mengartikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan perubahan dan ciri-ciri penting dalam suatu masyarakat, yaitu perubahan dalam keadaan sistem politiknya, struktur sosialnya, nilai-nilai masyarakatnya, dan struktur kegiatan ekonominya. Apabila perubahan-perubahan seperti itu timbul sehingga menyebabkan pertumbuhan lebih selalu berlaku, maka proses pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan sudah mulai berlaku dan masyarakat yang mencapai taraf tersebut menurut Rostow sudah dikatakan berada pada tahap prasyarat untuk tinggal landas yaitu tahapan yang akan dilalui setelah tahap pertama telah terpenuhi. Tahap kedua dinamakan The precondition for take off (Pra kondisi lepas landas), tahap ini merupakan transisi dimana prasyarat-prasyarat pertumbuhan swadaya dibangun atau diciptakan (Jhingan, 143: 2000). Corak dari tahap prasyarat untuk lepas landas dibedakan oleh Rostow menjadi dua jenis, yang pertama adalah tahap prasyarat untuk lepas landas yang dicapai oleh negaranegara Eropa, Asia, Timur Tengah dan Afrika yang dilakukan dengan merombak masyarakat tradisional ynag sudah ada. Bentuk kedua adalah yang dicapai oleh negara-negara yang dinamakan oleh Rostow born free, yaitu Amerika Serikat, Kanada, Australia dan Selandia Baru, yang dapat mencapai tahap prasyarat untuk lepas landas tanpa harus merombak sistem masyarakat tradisional karena negaranegara itu terdiri dari imigran yang telah mempunyai sifat yang diperlukan oleh suatu masyarakat untuk mencapai tahap prasyarat untuk lepas landas (Azwar, 23: 1962).

92

Rostow sangat menekankan perlunya perubahan yang bersifat multi dimensi yaitu perubahan dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial masyarakat, karena ia tidak yakin

akan kebenaran pandangan yang menyatakan bahwa

pembangunan akan dapat dengan mudah diciptakan apabila dapat dilakukan peningkatan dalam tabungan (Sukirno: 104: 1985). Menurut pandangan tersebut, kenaikan tersebut akan memungkinkan peningkatan penanaman modal

dan

mempercepat pembangunan ekonomi. Tingkat tabungan yang tinggi akan menyebabkan tercapainya tingkat penanaman modal yang tinggi hal tersebut akan menjamin tercapainya pertumbuhan ekonomi dengan naiknya pendapatan nasional yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Menurut keyakinan Rostow, kenaikan tabungan, penanaman modal dan selanjutnya pembangunan ekonomi, hanya akan tercapai apabila perubahanperubahan tersebut diikuti oleh perubahan-perubahan lain dalam masyarakat. Perubahan itulah yang akan memungkinkan berlakunya kenaikan dalam tabungan dan penggunaan tabungan itu dengan sebaik-baiknya. Kegiatan masyarakat harus sanggup memanipulasi dan selanjutnya menggunakan ilmu pengetahuan modern dan membuat penemuan-penemuan baru (Invensi) yang bersifat menurunkan biaya produksi. Di samping itu harus terdapat pula orang-orang yang bersedia menggunakan penemuan baru untuk modernisasi kegiatan produksi. Kemudian harus terdapat pula golongan masyarakat yang bersedia menciptakan tabungan dan meminjamkannya kepada pengusaha yang inovatif untuk memperbesar produksi dan mempertinggi tingkat produktivitas. Dan akhirnya sebagian besar

93

masyarakat harus bersedia mendapat pendidikan dan latihan untuk pekerjaanpekerjaan disektor industri, dan harus dapat melakukan tugasnya dengan disiplin kerja yang tinggi. Singkatnya adalah kenaikan dalam tingkat penanaman modal yang akan menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih cepat dari sebelumnya bukan semata-mata tergantung kepada kenaikan dalam tingkat tabungan, tetapi juga kepada perubahan radikal dalam sikap masyarakat terhadap ilmu pengetahuan, hal tersebut bertujuan untuk mengubah teknik produksi, sikap pengambilan resiko dan dalam sikap terhadap kondisi-kondisi maupun cara-cara bekerja. Rostow menekankan bahwa kenaikan tingkat penanaman modal hanya mungkin tercipta apabila terjadi perubahan dalam struktur kegiatan ekonomi. Kemajuan-kemajuan disektor pertanian, pertambangan dan prasarana harus terjadi bersama-sama dengan proses peningkatan penanaman modal. Pembangunan ekonomi hanya dimungkinkan oleh adanya kenaikan produktivitas di sektor pertanian dan perkembangan di sektor pertambangan, hal ini berarti bahwa walaupun negara yang telah mencapai pertumbuhan yang tinggi merupakan negara industri, perkembangan permulaan kearah itu hanya dimungkinkan oleh adanya perkembangan di sektor pertanian dan pertambangan. Pada taraf permulaan dari proses pembangunan, sektor industri masih belum mampu menjadi motor penggerak dari proses tersebut. Kenaikan produktivitas sektor pertanian dan pertambangan merupakan syarat mutlak yang harus

dipenuhi

untuk

melepaskan

sesuatu

94

masyarakat

dari

belenggu

ketradisioanalan dan keterbelakangannya. Sektor pertanian memegang peranan yang penting dalam masa peralihan sebelum mencapai tahap lepas landas. Kemajuan pertanian diperlukan untuk menjamin agar penyediaan bahan makanan bagi penduduk yang bertambah akan tetap terjamin dan agar penduduk kota yang bertambah dengan cepat sebagai akibat industrialisasi dapat memperoleh bahan makanan yang cukup, kesanggupan sektor pertanian untuk menyediakan bahan makanan yang cukup bukan saja menyebabkan terhindarnya bahaya kelaparan, akan tetapi juga dapat menghindarkan penggunaan devisa untuk megimpor bahan makanan sehingga ia dapat digunakan untuk mengimpor barang-barang lain yang lebih berguna untuk pembangunan. Hal tersebut dikemukakan Rostow sebagai berikut: ...agriculture must supply more food. Food is needed to meet likely rise in population, without yielding either starvation or a depletion of foreign excange available for purposes essential to growth. But increased supplies ang increased transfers of food out of rural areas are needed for another reason: to feed the urban populations which are certain to grow at a disproportionately high rate during transition. And, in most cases, increased agricultural supplies are needed as well to help meet the foreign excangebill for capital development either positively by earning foreign exchange...(Rostow, 22: 1993). Artinya: ...pertanian harus menyumbangkan lebih banyak makanan. Makanan diperlukan untuk menghadapi kemungkinan bertambahnya penduduk, tanpa mengakibatkan kelaparan maupun kemerosotan devisa yang bisa diperoleh guna maksud yang penting untuk pertumbuhan. Tetapi bertambahnya sumbangan dan bertambahnya perpindahan makanan dari daerah-daerah pedesaan diperlukan untuk alasan lain: untuk memberi makan pada penduduk kota yang pasti tumbuh dengan pesat yang tidak sebanding dengan transisi. Dan, yang paling penting, bertambahnya sumbangan pertanian juga diperlukan untuk membantu menghadapi keperluan devisa untuk pembangunan modal baik secara positif dengan memperoleh devisa...

95

Selanjutnya, perkembangan di sektor pertanian dapat pula menunjang perkembangan sektor industri. Kenaikan produktivitas di sektor pertanian akan memperluas pasar dari berbagai kegiatan industri. Kenaikan pendapatan petani akan memperluas pasar industri barang-barang konsumsi dan kenaikan produktivitas pertanian akan memperluas industri-industri penghasil input pertanian modern seperti mesin-mesin pertanian dan pupuk kimia. Kenaikan pendapatan disektor pertanian dapat pula menjadi sumber biaya untuk pengeluaran pemerintah, yaitu dengan mengenakan pajak atas sektor pertanian. Akhirnya sumbangan lain dari kemajuan sektor pertanian terhadap pembangunan adalah untuk menciptakan tabungan yang dapat digunakan oleh sektor lain, terutama sektor industri, sehingga akan mempertinggi tingkat penanaman modal disektor-sektor lain tersebut. Mengenai perkembangan sektor prasarana Rostow berpendapat bahwa dalam masa transisi sebelum mencapai tahap lepas landas dan dalam tahap lepas landas sendiri, bagian yang cukup besar dari penanaman modal digunakan untuk membangun prasarana. Dibandingkan dengan penanaman modal disektor lain, penanaman modal untuk membangun prasarana mempunyai tiga ciri yang khusus yaitu: ...social overhead outlays have three characteristics which distinguish them from investment in general. First, their periods of gestation and of pay-off are usually long. a railway system is unlikely to yield ist result in a year or two from the time its construction is undertaken, although it will yield large benefits over a very long time. Second, social overhead capital is generally lumpy. Third, of its nature, the profits from social overhead capital often return to the comunity as a whole-Through indirect chains of caustion-rather than directly to the initiating entrepreneurs. (Rostow, 25: 1993).

96

Artinya: Pengeluaran untuk membangun prasarana mempunyai tiga karakteristik yang membedakannya dari penanaman modal pada umumnya. Pertama, periode sebelum pemberian hasil biasanya lama. Suatu sistem kereta api besar kemungkinannya memberikan hasil-hasilnya dalam satu atau dua tahun sejak waktu pembangunannya dilakukan, meskipun ia akan menghasilkan keuntungan besar setelah jangka waktu lama. Kedua, pembangunan prasarana harus secara besar-besaran. Ketiga pada dasarnya keuntungan dari pembangunan prasarana kembali kepada masyarakat secara keseluruhan-melalui rantai sebab-akibat yang tidak langsung-bukan secara langsung pada pengusaha-pengusaha yang mengadakan inisiatif.

Berdasarkan anggapan Rostow di atas dapat disimpulkan bahwa ketiga ciri khusus pembangunan prasarana itu adalah masa diantara pembangunannya dan hasil pembangunan tersebut sangat panjang. Pembangunannya harus dilakukan secara besar-besaran sehingga memerlukan biaya yang sangat banyak, tetapi pemanfaatan pembangunannya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Berdasarkan kepada sikap yang istimewa ini menurut Rostow, pengembangan prasarana terutama harus dilakukan oleh pemerintah. Ini berarti pemerintah memegang

peranan

yang

penting

sekali

dalam

menjamin

tercapainya

pembangunan yang pesat dalam tahap prasyarat untuk mencapai tahap landas. Dalam analisisnya Rostow menunjukan bentuk perubahan dalam kepemimpinan pemerintahan masyarakat yang mengalami transisi. Untuk menjamin terciptanya pembangunan yang teratur, suatu golongan elite yang baru atau kepemimpinan yang baru haruslah tercipta dan melibatkan diri mereka kepada usaha mewujudkan suatu masyarakat industri. Kepemimpinan yang baru ini haruslah mempunyai sifat nasionalisme yang reaktif (reactive nationalism), yaitu beraksi positif atas tekanan-tekanan yang datang dari negara yang lebih

97

maju. Dengan mencontohkan pengalaman negara Jerman, Rusia dan Jepang, Rostow berpendapat bahwa perombakan terhadap masyarakat tradisional dan percepatan pembangunan yang baru akan tercipta setelah negara-negara tersebut menghadapi tekanan atau hinaan dari negara maju. Rostow meyakini bahwa tanpa adanya tekanan atau penghinaan terhadap beberapa negara dari negara lain yang maju, modernisasi masyarakat tradisional yang telah berlaku tidak akan secepat seperti yang berlaku dalam satu setengah abad belakangan ini. Nasionalisme reaktif ini, dapat juga dikatan sebagai reaksi melawan ketakutan akan dominasi asing, berfungsi sebagai kekuatan potensial di dalam melahirkan masa transisi tersebut (Jhingan, 144: 2000). Tahap ketiga dinamakan take off (lepas ladas), tahap lepas landas merupakan titik yang menentukan di dalam kehidupan suatu masyarakat ketika pertumbuhan mencapai kondisi normalnya. Dalam tahap ini pertumbuhan merupakan

peristiwa yang selalu berlaku. Permulaan dari masa lepas landas

adalah berupa berlakunya perubahan yang sangat drastis dalam masyarakat, seperti revolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi atau berupa terbukanya pasaran-pasaran baru. Jadi faktor penyebab dimulainya masa lepas landas berbeda-beda, yang penting, sebagai akibat dari perubahanperubahan

ini

secara

teratur

akan

tercipta

pembaharuan-pembaharuan

(innovations) dan peningkatan penanaman modal. Penanaman modal yang makin bertambah tinggi tingkatnya ini mengakibatkan tingkat pertambahan pendapatan nasional menjadi bertambah tinggi dan akan melebihi tingkat pertambahan

98

penduduk. Dengan demikian tingkat pendapatan perkapita makin lama akan menjadi makin bertambah besar. Menurut penaksiran Rostow masa lepas landas dibeberapa negara ialah sebagai berikut: Great Britain (1783-1802), France (1830-1860), Belgium (18331860), United States (1843-1860), Germany (1850-1873), Sweden (1868-1890), Japan (1878-1900), Russia (1890-1914), Canada (1896-1914), Argentina (1953), Turkey (1937), India (1952), China (1952) ( the economic off take-off into sustained growth, 10: 1965). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa negaranegara Barat sebagian besar mencapai tahap lepas landas pada abad yang lalu, kecuali Inggris, yang sudah mencapainya pada akhir abad sebelumnya. Untuk mengetahui apakah suatu negara sudah mencapai tahap lepas landas atau belum, Rostow mengemukakan tiga ciri dari masa lepas landas untuk menentukannya, yaitu: 1. a rise in the rate of productive investment from, say, 5% or less to over 10% of national income (or net national product (NNP)). 2. the development of one or more substantial manufacturing sectors, with a high rate of growth. 3. the existence or quick emergence of a political, social and institutional frame work which exploits the impulse to expansion in the modern sector and the potential external economy effects of the take-off and gives to growth an on-going character. (Rostow, 39:1993). Artinya: 1. adanya kenaikan dalam tingkat investasi (penanaman modal) dari, katakan 5% atau kurang sampai lebih 10% dari pendapatan nasional atau net nasional produk/ produk nasinal netto (NNP). 2. pembangunan satu atau lebih beberapa sektor industri dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. 3. adanya atau segera terciptanya suatu rangka dasar politik, sosial dan institusional yang akan menciptakan ekpansi pada perluasan sektor modern serta efek ekonomi exstern yang ditimbulkan dari

99

kegiatan lepas landas, sehingga menyebabkan pertumbuhan yang bersifat melanjutkan.

Untuk ciri pertama dalam tahap lepas landas ialah tingkat investasi netto harus melebihi 10 persen dari pendapatan nasional, salah satu kondisi penting bagi tinggal landas adalah kenaikan output perkapita harus melebihi tingkat pertumbuhan penduduk, demi mempertahankan tingkat pendapatan perkapita yang lebih tinggi di dalam perekonomian. Rostow menekankan berlakunya proses kenaikan tingkat penanaman modal sebagai prasyarat untuk mencapai lepas landas, karena dengan terciptanya keadaan tersebut perekonomian dapat berkembang lebih cepat daripada tingkat pertambahan penduduk. Selanjutnya Rostow menganalisa the inner structure of the take off, yaitu mengenai perubahan-perubahan lain yang mengikuti kenaikan tingkat penanaman modal, yang berlaku dalam masa lepas landas. Suatu perubahan penting dalam masa lepas landas yang memungkinkan terjadinya kenaikan tingkat penanaman modal yang tinggi adalah berlakunya kenaikan jumlah dana yang dapat dipinjamkan (loanable funds), dan kenaikan ini berasal dari dua sumber: pertama, berlakunya perubahan dalam aliran pendapatan dan impor modal. Perubahan aliran pendapatan pada masa yang lalu diciptakan dengan mengenakan pajak ke atas sektor pertanian atau dengan menambah pengeluaran dengan mencetak uang. Cara yang terakhir ini akan menimbulkan inflasi. Disamping dengan cara-cara di atas, kenaikan tabungan diciptakan pula oleh perkembangan sistem perbankan dan pasar modal. Beberapa negara Amerika Serikat, Rusia, Swedia dan Kanada melengkapi pula kelengkapan tabungan dalam

100

negeri dengan impor modal dari luar negeri. Sumber kedua dari pertambahan dana untuk penanaman modal adalah penanaman kembali keuntungan-keuntungan yang diperoleh sektor-sektor yang mengalami perkembangan yang pesat. Ciri yang kedua dalam tahap lepas landas adalah berkembangnya sektorsektor penting, Rostow menganggap perkembangan sektor penting itu sebagai tulang punggung analisis dari tahap pertumbuhan ekonomi tersebut. Rostow membedakan tiga sektor yang ada dalam perekonomian, yaitu: sektor pertumbuhan suplementer, yaitu sektor atau kegiatan ekonomi yang menciptakan pertumbuhan yang pesat dan menciptakan kekuatan ekpansi ke berbagai sektor lain dalam perekonomian, sebagai contoh kategori ini adalah tekstil katun di Inggris. Sektor pertumbuhan suplementer, yaitu sektor yang berkembang dengan cepat sebagai akibat langsung dari perkembangan di sektor pertumbuhan primer. Sebagai contoh kategori ini adalah pembangunan kereta api, misalnya, adalah merupakan sektor pertumbuhan primer dan perluasan industri dibidang besi, batubara dan baja dapat dianggap sebagai sektor pertumbuhan suplementer. Sektor pertumbuhan terkait, yaitu sektor atau kegiatan ekonomi yang berkembang seirama dengan kenaikan pendapatan, penduduk dan produksi sektor industri, sebagai contoh adalah produksi makanan dan pembangunan perumahan dalam hubungannya dengan penduduk. Menurut catatan sejarah, sektor-sektor utama (leading sectors) ini mencakup tekstil di Inggris sampai kereta api di Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Perancis dan penebangan kayu modern di Swedia. Pertumbuhan pesat Denmark dan Selandia Baru merupakan hasil dari produksi ilmiah dibidang daging, babi,

101

telur, mentega dan daging domba. (Jhingan, 146: 2000). Dengan demikian jelas bahwa dalam tinggal landas tidak ada urut-urutan sektoral dan tidak ada satu sektor pun yang merupakan kunci utama. Pada tahap-tahap permulaan dari proses perkembangan ekonomi, sektor pertumbuhan primer dan sekunder mengalami pertumbuhan terutama sebagai akibat dari rangsangan yang ditimbulkan oleh berlakunya penurunan biaya dan perubahan penawaran, sedangkan sektor pertumbuhan terkait perkembangannya dipengaruhi oleh perluasan permintaan. Apabila masa tingkat konsumsi tinggi telah tercapai, disegala sektor pertumbuhan terutama diakibatkan oleh terjadinya perluasan dalam permintaan. Dalam berbagai perekonomian, pertumbuhan selalu timbul sebagai akibat dari berkembangnya sejumlah kecil kegiatan-kegiatan ekonomi yang dapat digolongkan dalam sektor pertumbuhan primer, dan mereka dapat disebut sebagai sektor-sektor utama (leading sectors) dalam proses pertumbuhan ekonomi. Ekspansi dari kegiatan-kegiatan tersebut menimbulkan ekonomi ekstern yang besar sekali kepada sektor-sektor yang lain. Jenis industri atau kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya yang menjadi sektor utama berbeda-beda di berbagai negara, seperti yang diungkapkan Jhingan di atas. Di beberapa negara, kegiatan-kegiatan ekonomi di sektor primer (primary sector) telah menjadi sektor utama. Di Swedia industri tersebut adalah kayu, di Denmark adalah kegiatan peternakan dan Jepang industri sutra, di Australia dan Argentina sektor utamanya adalah industri-industri barang-barang konsumsi pengganti barang impor. Berdasarkan kepada kenyataan ini Rostow mengambil kesimpulan bahwa untuk mencapai tahap lepas landas tidak ada satu sektor ekonomi pun dapat dipandang sebagai kunci dalam

102

menciptakan pembangunan ekonomi, yang terpenting menurut Rostow (1993: 53) dalam menciptakan sektor utama perlu dipenuhi empat faktor berikut: 1. Harus terdapat kemungkinan memperluas pasar untuk barang-barang yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi yang mempunyai kemungkinan untuk berkembang dengan cepat. 2. Dalam sektor ini harus dikembangkan teknik produksi yang lebih modern dan kapasitas memproduksi harus dapat diperluas. 3. Dalam masyarakat harus tercipta tabungan dan para pengusaha harus menanam kembali keuntungannya untuk membiayai pengembangan sektor-sektor pemimpin (utama). 4. Perkembangan dan transformasi teknis sektor pemimpin (utama) haruslah menciptakan permintaan akan perluasan kapasitas dan modernisasi sektor-sektor lain. Persyaratan terakhir bagi tinggal landas ialah hadir atau munculnya kerangka budaya yang mendorong ekspansi di sektor modern. Syarat penting untuk ini ialah kemampuan perekonomian untuk menggalakkan lebih besar tabungan dari pendapatan yang bertambah, guna meningkatkan permintaan efektif terhadap barang-barang pabrik dan kemampuan untuk menciptakan ekonomi eksternal melalui ekspansi sektor-sektor penting. Seperti yang diungkapkan Rostow sebagai berikut: “…take off requires the massive set of preconditions, going to the heart of a society’s economic organization, its politics, and its effective scale of values…The take off usually witnesses a definitive social, political, and cultural victory of those who would modernize the economy over those who would either cling to the traditional society or seek other goals…by and large, the maintenance of momentum for a generation persuades the

103

society to persist, and to concentrate its efforts on extending the trick of modern technology beyond the sectors modernized during takeoff.”(Rostow, 58:1993). Artinya: “…Tinggal landas memerlukan seperangkat prasyarat besar-besaran, sampai kejantung organisasi ekonomi masyarakatnya, politiknya dan tatanan efektif nilai-nilainya…dalam tahap ini, orang-orang yang ingin mempermodern perekonomian biasanya meraih secara definitive, baik di bidang sosial, ekonomi maupun budaya, atas orang-orang yang bersikeras ingin mempertahankan masyarakat tradisional atau yang mau mencari tujuan lain…secara keseluruhan, ia mendorong masyarakat untuk memusatkan dan terus melakukan segala upaya menyebarluaskan rahasia teknologi modern keluar sektor yang telah dipermodern selama masa tinggal landas tersebut.” Tahap keempat dalam teori Rostow dinamakan The drive to maturity (pendewasaan), tahap ini didefinisikan oleh Rostow sebagai berikut: There are a variety of ways a stage of economic maturity might be defined: but for these purposes we define it as rhe periode when a society has effectively applied the range of (then) modern technology to the bulk of its resources (the stage of economic growth, 59: 1993) Artinya: Terdapat beraneka ragam cara untuk mendefinisikan suatu tahap ekonomi yang matang: tetapi untuk maksud ini kita mendefinisikannya sebagai tahap ketika masyarakat telah dengan efektif menerapkan serentetan teknologi modern terhadap keseluruhan sumber daya mereka. Dalam tahap ini sektor-sektor ekonomi berkembang lebih lanjut, sektorsektor utama baru akan muncul untuk menggantikan sektor-sektor utma yang lama yang akan mengalami kemunduran. Sektor-sektor utama pada tahap gerakan kearah kedewasaan coraknya ditentukan oleh perkembangan teknologi, kekayaan alam, sifat-sifat dari tahap lepas landas yang berlaku dan juga oleh bentuk kebijaksanaan pemerintah.

104

Rostow mengemukakan suatu taksiran kasar mengenai masa dimana tahap gerakan kearah kedewasaan dicapai oleh beberapa negara, sebagai berikut: Inggris Raya (1850), Amerika Serikat (1900), Jerman (1910), Perancis (1910), Swedia (1930), Jepang (1940), Rusia (1950) dan Kanada (1950) (Azwar, 76: 1962). Dalam menganalisis ciri-ciri tahap gerakan menuju kearah kedewasaan, Rostow menekankan penelaahannya pada corak perubahan sektor-sektor utama di berbagai negara yang pada saat sekarang ini telah menjadi negara maju, dan ia menunjukan bahwa di tiap-tiap negara tersebut jenis-jenis sektor utama pada tahap sesudah lepas landas adalah berbeda dengan yang ada pada tahap lepas landas. Di Inggris misalnya, industri tekstil yang telah mempelopori pembangunan pada tahap lepas landas telah digantikan oleh industri besi, batu bara dan peralatan teknik berat. Sedangkan di Amerika Serikat, Perancis dan Jerman dimana pengembangan jaringan jalan kereta api memegang peranan penting dalam menciptakan pembangunan pada tahap lepas landas, telah digantikan peranannya sebagai sektor utama oleh industri peralatan berat dari baja dalam tahap gerakan menuju arah kedewasaan. Selanjutnya Rostow menyinggung mengenai ciri-ciri yang bukan bersifat ekonomi dari masyarakat yang telah mencapai tahap gerakan menuju kedewasaan dan yang hampir memasuki tahap berikutnya. Ciri-ciri tersebut adalah: 1. Struktur dan keahlian tenaga kerja mengalami perubahan. Sektor industri bertambah penting peranannya sedangkan sektor pertanian bertambah menurun. Kemahiran dan kepandaian pekerja-pekerja telah menjadi bertambah tinggi. Dengan kata lain sifat tenaga kerja telah

105

mengalami perubahan, ia berubah menjadi terdidik. Orang lebih suka tinggal di kota daripada di desa. Upah nyata mulai meningkat dan para pekerja mengorganisasi diri untuk mendapatkan jaminan sosial dan ekonomi yang lebih besar. 2. Sifat kepemimpinan dalam perusahaan mengalami perubahan. Peranan manager

profesional

telah

menjadi

bertambah

penting

dan

menggantikan kedudukan pengusaha yang merangkap jadi pemilik. Perubahan sifat ini terlihat dari pekerja keras dan kasar berubah menjadi manajer efisien yang halus dan sopan. 3. Masyarakat secara keseluruhan merasa bosan dengan keajaiban yang diciptakan oleh industrialisasi dan kriti-kritik terhadapnya mulai timbul. Tahap terakhir dari teori pertumbuhan Rostow dinamakan The age of high mass consumption (Zaman konsumsi masa besar-besaran) yaitu masa dimana perhatian masyarakat lebih menekankan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah konsumsi dan kesejahtraan masyarakat, bukan lagi pada masalah produksi. Seperti yang diungkapkan oleh Rostow sebagai berikut: In a quite technical sense, the balance of atention of the society, as it approached and went beyond maturity, shifted from supply to demand, from problem of production to problems of consumption, and of walfare in the widest sense. (Rostow, 73: 1993) Artinya: Dalam suatu pengertian yang sangat teknis, keseimbangan perhatian dari masyarakat, sementara ia mendekati dan pergi meninggalkan tahap kematangan, beralih dari penawaran ke permintaan, dari persoalan produksi ke persoalan konsumsi dan kesejahteraan dalam arti luas.

106

Negara pertama yang mencapai tahap ini menurut Rostow adalah : USA (1920), Inggris (1930), Jepang dan Eropa Barat (1950) Rusia (Pasca Stalin). Dalam tahap ini terdapat tiga macam tujuan masyarakat yang saling bersaingan untuk mendapatkan sumber-sumber daya yang tersedia dan sokongan politik, yaitu: 1. Penerapan kebijaksanaan nasional guna meningkatkan kekuasaan dan pengaruh melampui batas-batas nasional. Dalam artian memperbesar kekuasaan dan pengaruh negara tersebut keluar negeri, dan kecenderungan ini dapat berakhir kepada penaklukan atas negaranegara lain. 2. Menciptakan suatu walfare state (negara kesejahtraan), yaitu kemakmuran yang lebih merata kepada penduduknya dengan cara mengusahakan terciptanya pembagian pendapatan yang lebih merata sistem perpajakan yang progresif. Dalam sistem perpajakan seperti ini, makin tinggi pendapatan makin besar pula tingkat pajak atas pendapatan itu. Selain itu peningkatan jaminan sosial, fasilitas hiburan bagi pekerja harus tersedia. 3. Mempertinggi tingkat konsumsi masyarakat di atas konsumsi keperluan utama yang sederhana atas makanan, pakaian dan perumahan menjadi meliputi pula barang-barang konsumsi tahan lama dan barang-barang mewah. Dengan kata lain adanya pembangunan pusat perdagangan dan sektor penting seperti mobil, rumah murah dan

107

berbagai peralatan rumah tangga yang menggunakan listrik dan sebagainya. Di atas kertas teori Rostow memang sangat mengagumkan, prinsip bahwa pertumbuhan itu terjadi secara bertahap adalah sangat memuaskan sehingga memperoleh banyak pengikut diseluruh dunia (Herrick& Kindleberger, 83: 1983). Dalam teori ini dianggap bahwa dengan pertumbuhan ekonomi buah pembangunan akan dinikmati pula oleh si miskin melalui proses merambat ke bawah (trickle-down effects) (Suroso, 30: 1993). Maka tidak heran kalau teori Rostow menjadi kerangka teori pembangunan bagi kebanyakan negara-negara yang sedang berkembang khususnya di benua Asia dan Afrika. Adanya janji manis berupa kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi yang relatif lebih cepat dicapai dengan pola pertumbuhan ekonomi menjadikan pandangan ini menjadi mainstream. Kekhawatiran akan adanya ketimpangan akibat konsentrasi dan sentralisasi pembangunan yang menjadi ciri khas pertumbuhan ekonomi dijawab dan ditepis dengan asumsi trickle down effects atau efek tetes kebawah selama proses pertumbuhan ekonomi. Klaim trickle down effects ini didasarkan pada asumsi yang dibangun berupa empat hal, Pertama, pertumbuhan ekonomi meningkatkan produksi barang dan jasa di masyarakat. Kedua, peningkatan produksi barang dan jasa akan diikuti dengan peningkatan akan permintaan faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal dan skill/kemampuan sebagai input utama proses produksi. Ketiga, masyarakat yang ada diwilayah produksi tersebut atau dalam literatur ilmu ekonomi dikenal dengan sektor rumah tangga, yang menjadi penyedia faktor-

108

faktor produksi akan meningkat pendapatannya sebagai dampak dari transaksi pertukaran faktor produksi yang dimilikinya dengan sektor usaha/perusahaan. Keempat, kesejahteraan ekonomi masyarakat meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan mereka. Klaim yang dibangun di atas sesungguhnya sangat menyederhanakan realitas yang sebenarnya. Klaim yang menjadi asumsi keberhasilan pertumbuhan ekonomi tersebut terbantahkan dengan munculnya fenomena bottleneck (sumbatan dalam proses tetesan pertumbuhan ekonomi), hal ini menjadi faktor penjelas kenapa pertumbuhan ekonomi dalam beberapa kasus negara berkembang menyebabkan negara tersebut mengalami kegagalan dan ketergantungan. Ada tiga persoalan yang melingkupi munculnya fenomena bottleneck dalam proses pertumbuhan ekonomi, yaitu: pertama, adanya perbedaan tipe faktor produksi yang paling dibutuhkan. Faktor produksi yang paling dibutuhkan adalah faktor yang bisa mempercepat pertumbuhan secara efisien dan disini adalah modal. Maka tidaklah mengherankan jika dalam kultur ekonomi masyarakat kapitalis yang mendewa-dewakan pertumbuhan ekonomi, kalangan pemilik modal menempati strata yang paling tinggi. Lain halnya dengan faktor produksi tenaga kerja yang mana akan semakin tidak efisien jika sebuah perusahaan memiliki banyak tenaga kerja. Dari keterangan ini sudah terungkap betapa telah terdapat ketidaksetaraan yang menjadi bibit ketidakadilan pemerataan pembangunan. Kedua, disparitas kelompok masyarakat dalam mengakses kesempatan atas penambahan faktor produksi. Ketika faktor produksi yang paling dibutuhkan adalah modal maka kelompok masyarakat yang menyediakan modal akan

109

diuntungkan dengan situasi ini. Selanjutnya, kelompok masyarakat yang menyediakan faktor produksi berupa tenaga kerja akan kehilangan bargaining power atau daya tawar sehingga nasib mereka akan tetap terpuruk. Lain halnya dengan kalangan pemilik faktor produksi berupa modal yang akan semakin berkesempatan menikmati peningkatan pertumbuhan ekonomi. Terakhir, perbedaan kompensasi yang diterima masyarakat pemilik faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja dan skill dengan keuntungan yang dihasilkan oleh kalangan pengusaha. Disinilah sering terjadi ketidakseimbangan harga faktor produksi yang dijual oleh masyarakat dengan keuntungan yang diraih pengusaha. Harga yang diterima seringkali tidak setimpal dengan pengorbanan yang dikeluarkan, seperti nasib buruh yang merana yang telah menjual faktor produksinya berupa tenaga kerja dan dibayar dengan gaji yang tidak manusiawi, harga jual tanah yang sangat murah dibanding keuntungan yang bakal didapat pelaku industri dan sebagainya. Ketiga faktor tersebut menjelaskan alasan kenapa dengan adanya pertumbuhan ekonomi justru menjadikan orang yang kaya semakin kaya seiring dengan kebutuhan akan modal yang kian pesat dan sebaliknya, orang yang miskin makin miskin karena faktor produksinya diserap secara tidak seimbang. Bukan itu saja Teori Rostow ternyata mempunyai beberapa kelemahan, bahkan para ahli ekonomi meragukan keotentikkan pembagian sejarah ekonomi kedalam lima tahap pertumbuhan seperti yang dikemukakan Rostow (Jhingan, 149: 2000). Menurut Jhingan apakah tahap-tahap tersebut tak terelakan seperti kelahiran dan kematian atau apakah tahapan tersebut seperti serentetan urutan

110

seperti masa kanak-kanak, remaja, dewasa dan usia tua? Dapatkah orang mengatakan dengan tepat bahwa suatu tahapan telah selesai dan tahap yang lain telah mulai?. Mempertahankan pendapat bahwa setiap perekonomian mengikuti jalur perkembangan yang sama dengan masa silam yang sama dan masa depan yang sama adalah terlalu mensistematisasikan kekuatan-kekuatan pembangunan yang sebenarnya bersifat kompleks dan terlalu menggeneralisasikan urutan tahap-tahap tersebut secara tak beralasan. Menurut Kuznets ada sifat-sifat yang diperlukan agar suatu teori tahap-tahap pertumbuhan ada manfaatnya, ia mengatakan bahwa Teori Rostow hanya memiliki sebagian kecil saja dari sifat-sifat tersebut. Ciri-ciri tersebut ialah sebagai berikut: 1. Setiap tahap harus merupakan tahap yang mempunyai ciri-ciri yang secara empiris dapat diselidiki kebenarannya. 2. Ciri-ciri dari setiap tahap harus cukup nyata bedanya dengan tahap yang lainnya. 3. Hubungan analitis dengan tahap sebelumnya harus dijelaskan, dalam artian bentuk-bentuk proses yang akan berlaku untuk mengakhiri sesuatu tahap tertentu dan menyebabkan terciptanya tahap selanjutnya harus ditunjukan. 4. Ruang lingkup bagaimana teori tersebut berlaku harus dengan tegas dinyatakan. (Sukirno, 111: 1985). Dari ciri-ciri yang disebutkan diatas, Kuznets beranggapan bahwa perbedaan diantara berbagai tahap dalam Teori Rostow sangat kabur. Untuk tahap pertama misalnya, masyarakat tradisional tidak perlu bagi perkembangan, dimana pertumbuhan suatu negara tidak mesti melalui tahapan ini. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Kanada dan Australia dilahirkan tanpa sebagai masyarakat tradisional yang mewarisi pra-kondisi dari Inggris, suatu negara yang telah maju. Jadi, pertumbuhan suatu negara tidak mesti melalui tahap pertama ini.

111

Untuk tahap kedua pra-kondisi tahap landas mungkin tidak mendahului tinggal landas. Pra-kondisi tidaklah mesti mendahului tahap tinggal landas. Misalnya tidak ada alasan untuk percaya bahwa suatu revolusi pertanian dan pembentukan modal sosial overhead dibidang pengangkutan harus terjadi sebelum tinggal landas (Jhingan, 150: 2000). Kritikan terhadap tahap ketiga, yaitu tahap tinggal landas yang dipandang oleh Jhingan sebagai tahap kontroversial dan banyak dibicarakan orang. Para sejarawan ekonomi meragukan tahun tinggal landas yang dikemukakan oleh Rostow (Jhingan, 151: 2000). Keraguan tersebut semakin besar dengan adanya perbedaan antara penerbitan yang satu dengan penerbitan lainnya. Sebagai contoh tahun tinggal landas India, didalam artikel “the take off into sustained growth” disebut tahun 1937, sedang dalam penerbitan kemudian disebut tahun 1952. sebenarnya diperlukan penelitian bertahun-tahun untuk menentukan benar tidaknya jadwal tinggal landas tersebut sebagaimana yang diajukan Rostow. Perbedaan diantara berbagai tahap dalam teori Rostow sangat kabur. Menurut Kuznet tahap prasyarat untuk mencapai lepas landas dan tahap lepas landas sangat sukar dibedakan karena beberapa ciri-ciri yang dinyatakan terdapat dalam tahap lepas landas sudah berlaku pada tahap sebelumnya (Sukirno, 112: 1985). Sebagai contoh dalam teorinya Rostow menyatakan bahwa perkembangan dan kenaikan produktivitas sektor pertanian dan perkembangan prasarana akan berlaku pada tahap prasyarat untuk lepas landas, hal ini hanya mungkin berlaku apabila tingkat penanaman modal meningkat dengan cepat. Berarti kenaikan

112

penanaman modal yang cepat, yang dinyatakan oleh Rostow sebagai salah satu ciri penting pada tahap lepas landas, sudah berlaku pada masa sebelumnya. Ciri yang ketiga dalam tahap lepas landas dikatakan bahwa telah terdapat atau akan segera tercipta suatu rangka dasar politik, sosial dan institusional yang akan menciptakan atau menjadi pendorong perluasan kegiatan ekonomi. Ciri seperti ini berarti bahwa dalam tahap sebelumnya rangka dasar tersebut mungkin sudah tercipta. Dalam konteks ini menimbulkan sebuah tanya dimanakah perbedaan antara tahap prasyarat lepas landas dan tahap lepas landas itu sendiri? Hal tersebut menunjukan adanya tumpang tindih dalam berbagai tahap tersebut (Jhingan, 150: 2000). Kesukaran untuk menentukan garis pemisah yang tegas juga terdapat di antara tahap lepas landas dan tahap menuju kearah kedewasaan. Teori Rostow menganggap bahwa pada tahap menuju kearah kedewasaan terdapat suatu rangka dasar institusional yang akan melancarkan perkembangan sektor-sektor lain diluar sektor-sektor utama. Ciri seperti ini juga sebenarnya terdapat dalam tahap lepas landas. Kemudian dalam tahap menuju kearah kedewasaan akan tercipta perkembangan yang pesat pada satu atau beberapa industri, yang akan menjadi sektor-sektor utama dari proses pertumbuhan dalam tahap tersebut. Ciri semacam ini juga terdapat dalam tahap lepas landas. Menurut kuznets, adanya perbedaan yang tidak begitu nyata diantara ciri-ciri tahap lepas landas dengan tahap sebelum dan sesudahnya menyebabkan manfaat untuk membahas hubungan analitis di antara tahap-tahap tersebut sangat terbatas sekali (Sukirno, 112: 1985).

113

Kuznets berpandangan bahwa sebagian besar dari ciri-ciri dalam tahaptahap pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan oleh Rostow tidak mudah untuk diuji secara empiris dan untuk yang dapat diselidiki kenyataan yang diperoleh sangat berbeda dengan yang digambarkan Rostow, sebagai contoh dalam tahap tinggal landas satu-satunya ciri yang dapat diuji secara empiris adalah kenaikan tingkat penanaman modal dari 5% menjadi 10%. Data tingkat penanaman modal di beberapa negara Barat pada waktu mereka mencapai tahap lepas landas menunjukan bahwa tingkat penanaman modal tidak mengalami pertumbuhan secepat seperti yang digambarkan Rostow, yaitu tingkatnya meningkat manjadi dua kali lipat sepanjang masa lepas landas. Berdasarkan pada data mengenai tingkat penanaman modal di beberapa negara, Kuznets mengemukakan kritik berikut terhadap Teori Rostow: a. Tingkat penanaman modal pada permulaan tahap lepas landas di beberapa negara yang dinyatakan oleh Rostow adalah lebih tinggi daripada yang disebut oleh Rostow yaitu 5%. b. Dalam tahap lepas landas tingkat penanaman modal tidak berkembang menjadi dua kali lipat. c. Rasio modal produksi tidaklah tetap sebesar 3,5% tetapi nilainya berbeda-beda diberbagai negara. Dan dalam satu negara berbeda-beda pula dari satu masa ke masa lainnya (Sukirno, 114: 1985) Terdapatnya ketidaksesuaian di antara fakta-fakta yang terdapat di beberapa negara pada masa dimana negara-negara itu dianggap oleh Rostow mencapai tahap lepas landas dengan ciri-ciri tahap lepas landas seperti yang dikemukakan Rostow, menyebabkan adanya keraguan perlunya membedakan tahap lepas landas dengan tahap sebelum dan sesudahnya. Bahkan dalam tahapan yang lebih mendasar lagi, teori pertumbuhan Rostow boleh dikatakan telah gagal total dalam berbagai kenyataan penting lainnya terutama pada saat diterapkan di

114

dunia ketiga (Todaro, 99: 2000). Kenyataan bahwa negara-negara dunia ketiga sekarang ini merupakan bagian integral dari suatu sistem internasional yang sedemikian rumit dan integratif, sehingga strategi-strategi pembangunan yang paling hebat dan terencana secara matang sekalipun dapat dimentahkan begitu saja oleh kekuatan-kekuatan asing yang keberadaan dan sepak terjangnya sama sekali di luar kendali negara-negara yang bersangkutan.

B. Analisis Penerapan Teori Modernisasi Rostow di Indonesia 1. Peranan Ekonom Kelompok Berkeley Pada bulan Maret 1967 MPRS menyelenggarakan sidang istimewa dan Mengangkat Soeharto menjadi pejabat presiden. Tetapi disisi lain Sukarno tetap diakui sebagai Presiden Republik Indonesia (RI) yang sah, hanya saja segala mandat untuk menjalankan pemerintah dicabut oleh MPRS, hal tersebut menimbulkan adanya dualisme dalam kepemimpinan di Indonesia, sebagaimana yang ditulis oleh Poesponegoro dan Notosusanto dalam bukunya

Sejarah

Nasional Indonesia VI (415: 1993) bahwa: “Dalam masa 1966-1967 terdapat dualisme dalam kepemimpinan Nasional, yaitu di satu pihak Presiden Soekarno yang masih aktif dan dipihak lain adanya tokoh Jenderal Soeharto” Baru pada tanggal 27 maret 1968 melalui sidang umumnya MPRS mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Presiden RI untuk masa jabatan 5 tahun Sesuai dengan UUD 1945. Berdasarkan keputusan sidang MPRS itu dualisme kepemimpinan terhapuskan dan Suharto tampil menjadi penguasa tunggal. Dari pergantian pemerintah Sukarno ke Soeharto terlihat secara jelas Indonesia dapat

115

dilihat sedang berbalik arah, yaitu dari ideologi kiri ke kanan di bawah pimpinan Jenderal Soeharto (Green, 99: 1992). Hal tersebut terlihat dari kebijakankebijakan yang diambil pemerintah Orde Baru yang lebih condong ke Barat. Menurut Green sebelum tahun 1966 Indonesia merupakan kekuatan yang negatif dalam percaturan dunia, sesudah tahun 1966 negara ini menjadi kekuatan yang positif. Perubahan haluan secara besar-besaran di Indonesia dalam kurun waktu yang penting sejak tahun 1965-1967 sungguh hebat sehubungan dengan penampikan keras terhadap komunisme dan penolakan terhadap Soekarnoisme (168: 1992). Pada awal masa jabatannya sebagai Presiden, Soeharto dihadapkan pada keadaan ekonomi yang parah terutama masalah inflasi yang memerlukan penanganan yang cepat dan segera. Seperti halnya yang tertulis dalam buku Asean karya Ranjit Gill (134: 1988) bahwa: “...Soekarno dikeluarkan dari kancah politik, tujuan membangun kembali negara jatuh pada Suharto, yang menghadapi tantangan merosotnya ekonomi, inflasi merajalela, kegelisahan sosial, meningkatnya pengangguran, hutang luar negeri, ketiadaan modal dan pemberontakan Irian Barat terhadap pemerintah”. Senada dengan Ranjit, Ricklefs (2005: 572), menyatakan bahwa salah satu masalah pertama Suharto adalah utang luar negeri yang begitu besar yang diwariskan pemerintah demokrasi terpimpin. Laporan pemerintah Indonesia bulan September 1966 kepada para kreditornya yang nonkomunis menggambarkan tingkat bencana nasional yang dihadapi rezim Orde Baru, inflasi tahunan terhitung melebihi 600%, persediaan uang 800 kali lebih tinggi daripada angka di tahun 1955 dan defisit pemerintah 70 kali lebih banyak daripada tahun 1961 (Ricklefs,

116

573: 2005). Hal ini menunjukan begitu peliknya masalah ekonomi yang harus dihadapi Orde Baru. Atas dasar inilah maka pada awal jaman Orde Baru program pemerintah semata-mata diarahkan kepada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama berupaya untuk menurunkan Inflasi (Poesponegoro dan Notosusanto, 430: 1993). Masalah paling berat yang dihadapi orde baru ialah bagaimana membereskan segala sesuatu yang murat marit akibat rusaknya sendi-sendi ekonomi negara selama bertahun-tahun. Infrastruktur berantakan, inflasi menjadijadi,

hidup

10

tahun

dalam

hutang,

mengabaikan

produksi

sehingga

mengakibatkan krisis nilai tukar dengan valuta asing. Angka pertambahan penduduk di Jawa, yang didiami oleh 60% penduduk Indonesia berjumlah 115 juta jiwa melampaui angka produksi pangan mengakibatkan krisis beras yang gawat (Green, 102: 1992) Ketika Soeharto memegang tampuk pemerintahan dalam bulan Maret 1966, ia mempunyai modal kuat. Diantaranya ialah tumpuan kekuatan militer bertambah kokoh, nasehat yang masuk akal dari Adam Malik mengenai persoalan luar negeri dan kebijakan kelompok kecil para ahli ekonomi yang cemerlang dan kebanyakan diantara mereka menerima pendidikan di Universitas California sehingga terkenal dengan sebutan “Mafia Berkeley” (Green, 100: 1992). Mafia Berkeley adalah julukan yang diberikan kepada sekolompok menteri bidang ekonomi dan keuangan, yang menentukan kebijakan ekonomi Indonesia dimasa awal pemerintahan Presiden Suharto (http://id.wikipedia. org/ wiki/ Mafia_Berkeley [12-07-2008]). Sebagian besar dari menteri-menteri adalah lulusan doktor atau

117

master dari University of California at Berkeley di tahun 1960-an atas bantuan Ford Foundation. Para menteri tersebut sekembalinya dari Amerika Serikat mengajar di Universitas Indonesia. Pemimpin tidak resmi dari kelompok ini ialah Widjojo Nitisastro. Sedangkan para anggotanya antara lain Emil Salim, Ali Wardhana, dan J.B. Soemarlin. Dorodjatun Koentjoro-Jakti yang lulus belakangan dari Berkeley kadang-kadang juga dimasukkan sebagai anggota kelompok ini. Dengan teknik-teknik makro ekonomi yang mereka dapatkan dari Berkeley, mereka menetapkan berbagai kebijaksanaan makroekonomi dan deregulasi yang memacu kegiatan ekonomi Indonesia yang macet pada masa pemerintahan Sukarno. Latar belakang terbentuknya “Kelompok Berkeley” ini ialah adanya suatu keputusan berdasarkan pengamatan jauh ke depan oleh Dr. Sumitro, yang waktu itu menjadi Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia untuk mengirimkan sekitar 10 orang asistennya ke Amerika Serikat guna mengikuti pendidikan Sarjana dan terbukti membuahkan hasil, semuanya menjadi menteri atau perencana tertinggi pemerintah (Green, 100: 1992). Menteri atau perencana tertinggi ini sering disebut sebagai teknokrat karena orang-orang ini yang merancang segala kebijakan yang akan dijalankan oleh pemerintah. Mohammad Sadly mendefinisikan teknokrat sebagai pejabat pemerintah yang profesional yang tidak merasa terikat kepada suatu “Isme” ideologi. Mereka ikut merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan ekonomi dengan semangat yang rasional dan ilmiah. Para Sarjana Ekonomi yang mengemban semangat ini

118

banyak merupakan alumni Fakultas Ekonomi UI dan dapat disebut kader Sumitro (Asmara, 404: 1987). Mengenai kepercayaan Soeharto pada kelompok Berkeley terlihat pada saat ia mengikuti pendidikan seskoad di Bandung awal tahun 1960, disana ia mendapat kesan yang baik atas pandangan yang diutarakan secara jelas oleh beberapa orang mafia berkeley, di seskoad terdapat latihan perencana yang luas yang ada hubungannya dengan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Indonesia guna mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Hal itu mampu menjelaskan cara sistematis yang disusun oleh Soeharto dan rekan-rekannya guna memperbaiki kondisi ekonomi di Indonesia (Green, 101: 1992). Gardner berpandangan bahwa program ekonomi Orde Baru yang mendapat dukungan seminar angkatan darat di Bandung pada pokoknya merupakan pekerjaan ahli-ahli ekonomi yang dididik di AS (Gardner, 507: 1999), yang atas dasar sementara tidak formal telah memberikan nasehat pada Adam Malik dan Sultan Yogyakarta. Empat diantara mereka adalah widjojo Nitisastro, Muhammad Sadly, Subroto dan Emil Salim kemudian diangkat oleh presiden Soeharto sebagai anggota staf pribadinya, sedangkan Widjojo menjadi ketua badan perencanaan pembangunan nasional. Beberapa bulan kemudian Soeharto memanggil mentor kelompok tersebut, Sumitro Djojohadikusumo supaya kembali dari luar negeri dan ikut dalam kabinet sebagai mentri perdagangan. Orientasi pikiran para Sarjana Ekonomi di Indonesia pada waktu itu tidak dapat terlepas dari perkembangan alam pikiran dikalangan development economist di dunia, khususnya di Barat. Dasawarsa 50 doktrin pembangunan ekonomi yang

119

menekankan pembentukan modal dan pertumbuhan ekonomi menguasai alam pikiran mereka (Asmara, 405: 1987). Menurut Bara Simatupang secara periodik rupanya para alumnus FE-UI yang sedang tugas belajar lanjut di Berkeley sering bertemu di rumah Widjojo Nitisastro, dan buku Prof . W. W Rostow, The Stages of Economic Growth (Cambridge University Press 1960) didiskusikan dalam pertemuan berkala itu (Siagian, . http: //www. Suarapembaruan. com/ News /2007/06/09/ Editor/edit02. htm [08-04-2008]) Rostow adalah penasehat khusus Presiden John F Kennedy dan buku itu sebenarnya merupakan kerangka teori antikomunisme untuk menopang berdirinya Republik Vietnam (Selatan). Berdasarkan pemaparan Bara Simatupang, Emil Salim terlihat antusias dengan konsep pemikiran Rostow tersebut.

Dalam

pertemuan berkala itu sering terjadi perdebatan antara mantan ketua (Emil Salim) dan mantan wakil ketua (Batara Simatupang) Dewan Mahasiswa FE-UI waktu itu. Sebagian besar pemikiran Rostow itu kemudian diterapkan dalam konsep pembangunan Orde Baru, ini dikarenakan para alumnus Barkeley memang menjadi pejabat tinggi pemerintahan dan segala kebijakan yang dikeluarkan pemerintah khusunya dalam bidang ekonomi adalah rancangan mereka sendiri. Berdasarakan pemaparan di atas, sudah jelas bahwa perumus kebijakan perekonomian pada awal Orde Baru berkuasa tidak terlepas dari ahli-ahli ekonomi didikan Barat, secara tidak langsung mereka akan terpengaruh para pemikir Barat, salah satu yang sangat berpengaruh bagi pemikiran mereka adalah Rostow. Sebagaimana yang penulis dapatkan dalam salah satu sumber internet, yang

120

tersedia di: (http://www.antara.co.id/arc/2007/9/7/pailit-pt-di-lompatan-raksasayang-terantuk-di-pengadilan/ [07-06-2008]), yang menyatakan bahwa : “Pemikiran ahli ekonomi asal Amerika Serikat, Walt Whitman Rostow mempengaruhi perumus kebijakan pembangunan Orde Baru, sehingga dengan menaruh kepercayaan pada teori Rostow mereka menyusun arah pembangunan Indonesia”. Pokok pemikiran Rostow inilah yang kemudian dijadikan pegangan ilmiah oleh pemerintah dalam menyusun Garis Besar Haluan Negara, seperti halnya yang ditulis di MacDougall, seperti berikut: “mereka yang pernah membaca GBHN dan buku Rostow, The_Stages_of_Economic_Growth:_A_Non-Communist_Manifesto, tahu bahwa yang pertama hampir merupakan terjemahan langsung dari yang kedua”.(MacDougall,http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1995/04/13/00 16.html[08-06-2008]).

Sejak kemerdekaan hingga tahun 1960-an, berbagai upaya perencanaan pembangunan telah dilakukan di Indonesia. Namun tidak satupun dari rencanarencana tersebut mencapai tahap yang matang dan membuahkan hasil yang memuaskan.

Upaya-upaya

perencanaan

pembangunan

tersebut

menurut

Tjokroamidjoyo (An-Naf, http://julissarwritting.blogspot.com/ [20-08-2008]) adalah sebagai berikut: Pada tanggal 12 April 1947 dibentuk Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang diketuai oleh Mohammad Hatta. Pada bulan Juli tahun 1947, dibawah pimpinan I.J. Kasimo dirumuskan “Plan Produksi Tiga Tahun RI”. Tapi karena clash I dan II dengan penjajah rencana ini juga tidak sempat dilaksanakan. Kemudian disusun “Rencana Kesejahteraan Istimewa 1950-1951” (untuk bidang pertanian pangan) yang disusul dengan “Rencana Urgensi Untuk Perkembangan Industri 1951-1952” di

121

bawah pimpinan Sumitro Djojohadikusumo. Rencana-rencana ini tidak berjalan dengan baik. Selanjutnya ada pula yang dinamakan “Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960” yang disusun oleh Biro Perancang Negara yang diprakarsai oleh Sumitro Djojohadikusumo. Namun pelaksanaannya tertunda hingga tahun 1958 dan pada tahun 1959 sudah diganti dengan rencana baru. Pada tahun 1960 berhasil disusun lagi “Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana 19611969”. Namun dalam kenyataannya rencana ini lebih berupa “dokumen politik” daripada rencana pembangunan dalam arti yang sesungguhnya, tidak realistis, sehingga rencana kurang berjalan baik dan keadaan ekonomi bertambah parah. Dalam keadaan ekonomi yang cukup kritis disusun pula “Perencanaan Ekonomi Perjuangan Tiga Tahun” yang disebut juga “Rencana Banting Setir”. Rencana ini tidak pernah terselenggara dengan baik dan tidak mampu menolong parahnya situasi ekonomi. Akibat tidak satupun rencana pembangunan mendatangkan hasil, keadaan ekonomi Indonesia kian bertambah parah hingga jatuhnya Pemerintahan Soekarno oleh kudeta Gerakan 30 September PKI pada tahun 1965. Belajar dari pengalaman sebelumnya, Pemerintahan Suharto menetapkan prioritas pada stabilisasi ekonomi terutama penurunan tingkat inflasi yang telah mencapai 600 persen pada tahun 1965 dan 1966, perbaikan keuangan pemerintah dan rehabilitasi basis-basis ekonomi yang produktif. Untuk itu pada awal pemerintahan Orde Baru program pemerintah semata-mata diarahkan kepada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama berupa usaha memberantas inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat.

122

Kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi sekitar 650%

setahun

tidak

memungkinkan

pemerintah

untuk

melaksanakan

pembangunan dengan segera tetapi harus melakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi terlebih dulu (Poesponegoro dan Notosusanto, 430: 1993) Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) menyatakan perlu diadakannya landasan-landasan baru, berdasarkan landasan-landasan itu dapat dilakukan

stabilitasi

dan

rehabilitasi.

Dikeluarkanlah

Ketetapan

No.

XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan yang pada hakekatnya merupakan suatu konsepsi strategis yang tepat untuk menanggulangi kemerosotan ekonomi yang terjadi sejak tahun 1955. Ketetapan MPRS ini terdiri dari 10 bab dan 71 pasal sebagai berikut: 1. Landasan

dan

prinsip

kebijaksanaan

pembangunan. 2. Kebijaksanaan ekonomi 3. Skala prioritas nasional 4. Peranan pemerintah 5. Peranan koperasi 6. Peranan swasta nasional 7. Kebijaksanaan pembiayaan 8. Hubungan ekonomi luar negeri 9. Prasarat 10. Penutup

123

ekonomi,

keuangan

dan

Dengan ketetapan ini MPRS menggariskan bahwa pemerintah harus mengadakan pembaharuan landasan ekonomi yaitu dari ekonomi terpimpin ke arah demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi menurut Widjojo Nitisastro bukanlah suatu hal yang baru melainkan telah terdapat didalam penjelasan UUD 1945 (Poesponegoro dan Notosusanto, 430: 1993). Demokrasi ekonomi berarti produksi dikerjakan oleh semua di bawah pimpinan dan pemilikan anggota masyarakat. Ekonomi disusun atas dasar kekeluargaan, jadi tidak mengenal pertentangan kelas. Karena itu mempunyai konsekuensi keharusan adanya pengawasan rakyat terhadap kekayaan negara. Peranan pemerintah sejauh mungkin tidak menguasai segala sesuatu tetapi memberikan pengarahan dan mendorong pembangunannya. Hal ini bukanlah sistem liberal, tetapi pemerintah jangan mengurus segala sesuatu dengan sistem lisensi, sistem penjatahan yang akibatnya

justru

penyalahgunaan

dan

penyelewengan.

Jadi,

pemerintah

menggunakan apa yang disebut indirect means dan menjalankan indirect control. MPRS menyadari bahwa kemerosotan ekonomi yang berlarut-larut itu disebabkan oleh (Poesponegoro dan Notosusanto, 432: 1993): a. Tidak adanya pengawasan yang efektif dari DPR terhadap kebijaksanaan ekonomi. b. Kepentingan ekonomi dikalahkan oleh kepentingan politik. c. Pemikiran ekonomi yang rasional untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi dikesampingkan. Kemudian MPRS menggariskan tiga macam program yang harus diselesaikan oleh pemerintah secara bertahap.

124

Program itu adalah : -

Program penyelamatan

-

Program stabilitasi dan rehabilitasi

-

Program pembangunan

Khusus program stabilitasi dan rehabilitasi merupakan program yang pendek dengan skala prioritasnya: -

Pengendalian inflasi

-

Pencukupan kebutuhan pangan

-

Peningkatan kegiatan ekspor

-

Pencukupan kebutuhan pangan Stabilisasi berarti pengendalian inflasi, agar harga-harga tidak melonjak

terus secara cepat. Sedangkan rehabilitasi adalah rehabilitasi secara fisik daripada prasarana-prasarana, rehabilitasi ekspor dan rehabilitasi alat-alat produksi yang banyak mengalami kerusakan. Dengan melaksanakan rehabilitasi bukan berarti pemerintah membuat jalan-jalan baru, tetapi perbaikan jalan-jalan yang sudah ada dan bukan pula berarti membuat pabrik baru sebelum pabrik yang ada bisa dimanfaatkan sepenuhnya. Demikian pula rehabilitasi dibidang ekspor. Dalam tahun 1950 ekspor Indonesia diluar minyak bumi adalah sekitar 500 juta dollar sampai 1 milyar dollar. Ekspor tahun 1966 adalah kurang dari 500 juta dollar tanpa minyak bumi. Adanya kemerosotan ekspor terus menerus memerlukan rehabilitasi mengingat bertambahnya penduduk dan kebutuhan impor. Pada waktu itu hutang Indonesia kepada luar negeri meliputi sekitar 2,3 milyar dollar. Pemerintah wajib membayarnya kembali di dalam tahun 1967, ditambah dengan

125

tunggakan-tunggakan dari tahun-tahun sebelumnya. Jumlahnya diperkirakan meliputi 500 juta dollar. Program dibidang keuangan/moneter ialah dengan penekanan inflasi dan peningkatan nilai rupiah. Dibidang produksi ditetapkan prioritas peningkatan produksi sandang pangan terutama 9 bahan kebutuhan pokok dan produksi ekspor serta perbaikan prasarana produksi. Dibidang distribusi ditetapkan program untuk memperlancar distribusi dengan jalan menertibkan pengawasan dan penguasaan 9 bahan kebutuhan pokok, peningkatan kemampuan angkutan darat, laut dan udara, serta memperlancar komunikasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Sesuai dengan ketetapan MPRS No. XXIII, peranan pemerintah dalam stabilitasi dan rehabilitasi ekonomi adalah lebih menekankan pengawasan arah kegiatan ekonomi dan bukan pada penguasaan yang sebanyak-banyaknya dari kegiatan ekonomi, hal ini berarti perlu diselenggarakan debirokratisasi dari sistem pengawasan dan dekontrol manajemen perusahaan-perusahaan negara. Dengan demikian unit-unit produksi memperoleh kebebasan bekerja yang lebih besar sedangkan pemerintah tetap memberikan bimbingan dan pengarahan kepada perkembangan ekonomi secara tidak langsung, antara lain seperti kebijaksanaan fiskal, kebijaksanaan moneter dan kebijaksanaan impor. Dengan adanya dekontrol ini maka campur tangan secara langsung dalam managemen perusahaanperusahaan dihindarkan sehingga pimpinan perusahaan dapat menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip-prinsip yang rasional. Guna membulatkan usaha stabilitasi dan rehabilitasi ekonomi serta mempersiapkan landasan pembangunan, pemerintah mengesahkan Rencana

126

Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN 1968) menjadi UU No. 13 tahun 1967. UU APBN ini disahkan sebelum tahun anggaran dimulai. Hal ini adalah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya pada jaman Orde Lama. Perbedaan lainnya adalah kalau pada tahun-tahun yang lalu digunakan sistem deficit spending dalam penerimaan dan pengeluaran negara, maka dalam APBN digunakan prinsip anggaran berimbang atau balanced budget. Prinsip ini berarti bahwa besarnya belanja negara berimbang dengan besarnya pendapatan negara. Dengan APBN tersebut pemerintah mengambil kebijaksanaan agar hasil penerimaan pemerintah digunakan untuk belanja rutin pemerintah. Sedangkan bantuan luar negeri digunakan untuk belanja pembangunan. Bantuan luar negeri ini terutama berasal dari negara Barat, menurut Ricklefs ketika orde baru semakin mengendalikan negara dan peluang bangkitnya pendukung Sukarno menyusut, prospek Soeharto memperoleh bantuan keuangan dalam jumlah besar dari dunia barat semakin meningkat pula (Ricklefs, 572: 2005). Sebagai imbalan atas bantuan ekonomi yang diberikan negara-negara barat, pemerintahan Soeharto mengadopsi langkah-langkah reformasi yang terusmenerus dipuji oleh Bank Dunia dan IMF. Langkah-langkah ini mendominasi kebijakan ekonomi pada tahun 1970-an. Strategi laissez-faire pintu terbuka untuk meningkatkan investasi asing dan pertumbuhan ekonomi maksimum diiringi dengan pengendalian ekonomi intern yang tegas. Ricklefs memandang bahwa dengan kebijakan-kebijakan baru ini adalah hadirnya sekelompok ahli ekonomi Indonesia yang terdidik secara akademis, para teknokrat yang dikenal dengan “mafia Berkeley” (Ricklefs, 573: 2005). Dengan kemampuan mereka berbicara

127

dalam

bahasa

ekonomi

Internasional,

mereka

menambah

kredibilitas

pemerintahan Soeharto di mata negara-negara Barat. Laporan pemerintah Indonesia bulan September 1966 kepada para kreditornya yang nonkomunis menggambarkan tingkat bencana nasional yang dihadapi rezim baru ini. Inflasi tahunan terhitung melebihi 600%, persediaan uang 800 kali lebih tinggi daripada angka ditahun 1955 dan defisit pemerintah 780 kali lebih banyak daripada tahun 1961 (dan 1,8 kali dari persediaan total uang). Saat berkonsultasi dengan IMF, para teknokrat memperkenalkan pengendalian anggaran, tarif bunga tinggi, pengendalian ekspor yang lebih ketat, dan langkahlangkah anti-korupsi yang akan dimulai pada bulan Oktober (Ricklefs, 573: 2005). Perusahaan-perusahaan Inggris dan Amerika yang sebelumnya disita segera dikembalikan kepada pemiliknya. Pada bulan Februari 1967, undang-undang investasi baru disahkan untuk mendorong investasi asing. Soeharto dengan tegas melaksanakan langkah-langkah keras yang dianjurkan para teknokrat dan para penasehat mereka dari IMF termasuk mengimbangi anggaran pemerintah, membatasi kredit bank, menghentikan perekrutan pegawai pemerintah, menaikkan bea, menjalankan pengumpulan pajak dan mengakhiri subsidi-subsidi pemerintah. (Gardner, 508: 1999). Untuk mengimbangi anggaran, pemerintah harus tegas dalam memotong pengeluaran-pengeluaran. Anggaran tahun 1967 merinci pokok-pokok penting dari pengurangan anggaran, pemotongan-pemotongan ini dibagi dalam enam kategori (Prawiro, 28: 2003):

128

1. Pengurangan dalam biaya personalia, dikantor-kantor sipil maupun militer. 2. Penghentian pembelian tanah, bangunan dan hal-hal yang berkaitan untuk kantor-kantor sipil dan militer. 3. Penghentian subsidi kepada daerah-daerah. 4. Penghentian subsidi kepada usaha-usaha milik negara 5. Penghentian atau penundaan proyek-proyek yang baru berjalan dan tidak memberikan imbal hasil keuangan secara cepat bagi negara. 6. Pelarangan proyek-proyek baru yang memberatkan cadangan rupiah atau cadangan devisa negara. Keenam hal ini bisa diringkas lagi menjadi pembatasan terhadap besarnya pengeluaran pemerintah, penjadwalan ulang atau pembatalan proyek-proyek besar dan

pengurangan

subsidi.

Pemerintah

baru

memutuskan

untuk

segera

menghentikan pembiayaan untuk semua proyek yang tidak esensial. Pernyataan yang dibuat oleh Jenderal Soeharto atas nama pemerintah Indonesia pada konferensi multilateral di Tokyo pada tanggal 17 September tahun 1966, memberi panduan yang jelas untuk menyetujui atau membatalkan proyek-proyek. Di sana ia mengatakan: “...pemerintah saya telah bertekad sebagai bagian dari program stabilisasi, untuk sementara membatasi pengeluaran-pengeluaran untuk investasi, walaupun ini sangat penting untuk memberi kesempatan kerja yang lebih luas. Proyek-proyek yang tidak diharapkan dapat menghasilkan imbal hasil ekonomi dalam waktu yang singkat, harus ditunda atau sama sekali akan dihentikan. Bila dalam kasus-kasus yang layak, usaha-usaha swasta berminat untuk menyelesaikan proyek-proyek ini atas beban mereka sendiri, pemerintah saya akan menyambut baik minat-minat demikian” (Prawiro, 30: 2003).

129

Pemerintah Orde Baru mengambil langkah berani untuk mengadakan pemotongan-pemotongan yang cukup besar terhadap subsidi-subsidi. Dalam bulan April tahun 1968 subsidi untuk bensin dihentikan yang menyebabkan kenaikan harga sebesar 400% dari Rp 4 menjadi Rp 16 per liter (Prawiro, 32: 2003). Kenaikan harga ini berpengaruh terhadap seluruh ekonomi, namun dampak inflasinya secara keseluruhan tidak begitu besar. Dengan memotong subsidi untuk bensin dan pengurasan sumber penghasilan pemerintah yang penting telah ditiadakan. Pengurangan dalam subsidi-subsidi merupakan sebuah manifestasi yang tidak dapat dihindari dari kebijakan anggaran imbang.

2. Rencana Pembangunan Lima Tahunan Berdasarkan pola dasar pembangunan nasional disusun pola umum pembangunan jangka panjang yang meliputi waktu 25-30 tahun. Didalam pola umum

itu

ditentukan

kebijaksanaan

pembangunan

dan

sasaran-sasaran

pembangunan yang hendak dicapai. Pembangunan jangka panjang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, setiap tahap tersebut berjangka waktu lima tahun. Sesuai dengan jangka waktu tersebut, maka setiap tahap disebut Pembangunan Lima Tahun (Poesponegoro dan Notosusanto, 443: 1993):

2.1. Repelita I (1969/1970-1973/1974) Repelita I mulai dilaksanakan pada tanggal 1 April 1969 setelah berhasilnya usaha-usaha stabilisasi dibidang politik dan ekonomi yang dijalankan sejak oktober 1966. Tujuan Repelita I ialah untuk meningkatkan taraf hidup

130

raktyat sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap-tahap berikutnya (Poesponegoro dan Notosusanto, 444: 1993). Repelita I menekankan pada rehabilitasi perekonomian terutama peningkatan produksi pertanian serta perbaikan irigasi dan sistem transportasi. Dalam Repelita I ini, investasi pemerintah lebih ditanamkan pada bidang usaha yang menghasilkan dampak yang paling besar seperti pertanian, insfrastruktur ekonomi, dan perluasan industri hal tersebut sesuai dengan teori rostow dimana bidang-bidang tersebut menjadi modal penting bagi berkembangnya suatu negara untuk mencapai tahap tinggal landas. Bantuan ekonomi asing ditempatkan dalam kerangka pembangunan lima tahun orde baru yang pertama tanggal 1 April 1969, tujuan utamanya yakni meningkatkan standar kehidupan terutama pertanian yang merupakan gagasan Widjojo Nitisastro (Gardner, 524: 1999). Tiga perempat pengeluaran pada Repelita I dibiayai dari pinjaman asing yang jumlahnya membengkak US$ 877 juta pada akhir periode (Ricklefs, 582: 2005). Berdasarkan pengamatan Ricklefs pada tahun 1972, utang asing baru yang diperoleh sejak tahun 1966 sudah melebihi pengeluaran saat Sukarno berkuasa. Pada tahun 1969, pulihnya nama Indonesia didunia Komunis ditandai dengan kunjungan dari beberapa kepala negara asing termasuk presiden Amerika Serikat Richard Nixon. Menyusul kunjungan Nixon, bantuan militer Amerika untuk Jakarta pun meningkat tajam mencapai US$ 40 juta pada tahun 1976 (Ricklefs, 582: 2005). Persoalan pokok yang dihadapi dalam Repelita I adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi yang telah dapat dicapai. Kesemuanya ini untuk meningkatkan pendapatan riil

131

masyarakat dan memperluas kesempatan kerja bagi penduduk yang senantiasa meningkat. Dalam lingkup ini termasuk di dalamnya bagaimana meningkatkan pendapatan devisa, meningkatkan kemampuan untuk pembangunan (ekonomi), mengubah struktur perekonomian agar tidak tergantung pada sektor pertanian dan meningkatkan produksi nasional. Untuk menghadapi persoalan pokok tersebut di atas pemerintah menyusun Repelita yang mencakup kurun waktu 1969/1970-1973/1974. Pedoman dan arah rencana ini adalah bertumpu pada ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966. Dengan perkataan lain, TAP MPRS tersebut dijadikan GBHN yang pertama. Periode ini dikenal sebagai periode ekspansi ekonomi. Strategi dasar Repelita I diarahkan pada pencapaian stabilitas nasional (ekonomi dan politik) dan pertumbuhan ekonomi. Strateginya dititikberatkan pada sektor pertanian dan industri yang menunjang sektor pertanian. Alasan dasar penekanan strategi Repelita I adalah bahwa sebagai kelanjutan langkah-langkah pemerintah Orde Baru, sejumlah ketetapan yang bersifat prinsipiil telah dihasilkan dalam bidang sidang MPRS tahun 1966 tentang pembaruan

dibidang

ekonomi

dan

pembangunan

(Tap

MPRS

No.

XXIII/MPRS/1966). Tugas utama Orde Baru adalah untuk menghentikan proses kemerosotan ekonomi dan membina landasan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi kearah yang wajar. Untuk melaksanakan tugas itu program jangka pendek diarahkan pada pengendalian inflasi rehabilitasi sarana ekonomi, peningkatan kegiatan ekonomi dan pencukupan sandang yang telah dilakukan, dan dirasakan cukup berhasil khususnya dalam hal pengendalian inflasi. Setelah

132

perekonomian

dapat

stabil

maka

ekspansi

ekonomi

sebagai

cerminan

pembangunan ekonomi dilakukan melalui tahap-tahap tertentu. Penekanan pada sektor pertanian dipilih karena sebagian besar penduduk Indonesia (80%) tinggal di pedesaan dan bermata pencaharian di bidang pertanian (termasuk perhutanan, perkebunan, perikanan dan peternakan). Ini berarti sektor pertanian memberi sumbangan terbesar baik bagi penerimaan devisa maupun dalam menyediakan lapangan kerja. Lebih dari itu sektor pertanian yang merupakan sumber bahan baku bagi sektor industri perlu diamankan terlebih dahulu. Penekanan kegiatan pada sektor pertanian juga dilandasi pada kenyataan bahwa Indonesia yang dikenal memiliki alam yang subur itu masih juga mengimpor beras yang berarti memboroskan devisa. Dengan demikian, Repelita I menetapkan sektor pertanian sebagai leading sektor pembangunan ekonomi Indonesia yang diharapkan akan mampu menarik dan mendorong sektor-sektor kegiatan ekonomi lainnya seperti apa yang dikatakan Rostow dalam teorinya, khususnya sektor industri yang menunjang sektor pertanian seperti pabrik pupuk, insektisida serta prasarana ekonomi lainnya seperti sarana angkutan. Untuk membiayai pembangunan dan dalam rangka mempercepat laju pertumbuhan, pemerintah mengundang modal asing untuk melakukan investasi di Indonesia. Jumlah modal asing ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

133

Tabel 4.1 Volume modal luar negeri yang masuk ke indonesia 1970/1971 sampai 1978/1979 (dalam juta US dolars) Tahun

Modal Asing Untuk

Pinjaman Luar Negeri

tujuan Investasi

Kotor

Jumlah

Langsung 1970/1971

88

369

457

1971/1972

186

420

606

1972/1973

254

481

753

1973/1974

331

643

974

1974/1975

538

660

1198

1975/1976

454

1995

2449

1976/1977

287

1823

2110

1977/1978

285

2106

2391

1978/1979

271

2101

2372

Sumber : World Bank (Arief & Adi, 147: 1981) Corak investasi modal asing maupun modal dalam negeri ataupun investasi patungan cenderung kearah industri pengganti impor. Strategi dasar dalam Repelita I tersebut kemudian dijabarkan pada rencana anggaran pengeluaran pembangunan dimana sebagian besar dana dialokasikan pada bidang ekonomi, yaitu 78,28%, khususnya untuk sektor pertanian dan irigasi, sektor perhubungan dan pariwisata, industri dan pertambangan serta sektor pedesaan (Suroso, 103: 1993). Sektor-sektor diluar ekonomi seperti bidang sosial

134

(pendidikan, kesehatan) dan bidang umum (pertahanan, keamanan) masingmasing memperoleh 16,25% dan 5,4%. Dalam rangka menunjang strategi dasar tersebut di atas pada tahun 1970 pemerintah Indonesia menetapkan kebijaksanaan baru dibidang perdagangan, ekspor-impor

dan

devisa.

Kebijaksanaan

ini

merupakan

lanjutan

dari

kebijaksanaan Oktober 1966 dan kebijaksanaan Juli 1968. Kebijaksanaan baru ini dikenal sebagai kebijaksanaan 16 April 1970. Sasaran kebijaksanaan Oktober 1966 adalah: 1. Penertiban keuangan negara yang serba kalut 2. Pengaturan kembali urusan moneter dan dunia perbankan 3. Memberikan kebebasan kepada dunia perdagangan yang terbelenggu oleh sistem “jatah” yang tidak wajar dan terbeku oleh peraturan berbelit-belit yang mematikan inisiatif masyarakat. Sasaran pokoknya adalah membendung keganasan inflasi yang melanda Indonesia. Kebijaksanaan Juli 1968 mempunyai sasaran pokok antara lain, Pertama, penguasaan harga pangan, harga sandang dan valuta asing.

Kedua,

Penyediaan yang cukup bagi sarana-sarana untuk peningkatan produksi dalam negeri khususnya pangan dan sandang. Ketiga, perbaikan prasarana yang menunjang proses produksi. Dan terakhir, perbaikan kelembagaan di bidang perdagangan, perbankan dan fiskal. Sasaran kebijaksanaan April 1970 adalah (Suroso, 104: 1993) sebagai berikut: 1. Lebih memperkuat stabilisasi ekonomi 2. Mendorong ekspor untuk peningkatan penerimaan devisa

135

3. Mendorong peningkatan produksi 4. Mendorong dan memperlancar perdagangan 5. Memperluas kegiatan ekonomi masyarakat

yang berarti juga

memperluas lapangan kerja Sasaran ini hendak dicapai melalui pertama, memberi arah dan bimbingan yang lebih aktif lagi bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Kedua, mendorong lebih kuat dan menunjang lebih besar lagi kelancaran usaha. Ketiga, menggairahkan kerja. Keempat, meningkatkan produksi dan terakhir ialah memperluas kegiatan dalam masyarakat sendiri. Perkembangan perekonomian pada periode ini cukup tinggi (kurang lebih 6,5% /tahun). Penyebabnya dalam banyak hal adalah adanya konsistensi kebijaksanaan dalam bidang moneter, fiskal, dan perdagangan (Suroso, 105: 1993). Selain itu pengaruh luar negeri seperti permintaan terhadap minyak yang relatif baik dan harga minyak juga cukup baik memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan perekonomian pada periode ini. Dibidang pertanian terjadi peningkatan pada sebagian besar hasil pertanian. Beras mengalami kenaikan rata-rata 4% Tahun. Kenaikan yang terbesar tercatat pada produksi kayu, khususnya kayu rimba, rata-rata 37,4% setahun. Produksi beras naik karena adanya perluasan areal panen dan kenaikan rata-rata hasil per hektar. Areal peswahan meningkat disebabkan oleh bertambah baiknya sarana pengairan sedangkan kenaikan hasil perhektar disebabkan oleh terlaksananya program insentifikasi melalui Bimas dan Inmas, serta pemakaian bibit unggul, pupuk dan obat pembasmi hama.

136

Tabel 4.2. Persediaan Beras Di Indonesia tahun 1967-1978 (Dalam Juta Ton) Tahuan

Produksi Bersih

Impor

Jumlah Persediaan

1967

9,46

0,35

9,81

1968

10,62

0,65

11,25

1969

11,15

0,60

11,75

1970

11,96

0,96

12,92

1971

12,49

0,49

12,98

1972

11,99

0,74

12,73

1973

13,29

1,66

14,95

1974

13,90

1,07

14,97

1975

13,81

0,68

14,49

1976

14,42

1,28

15,70

1978

14,45

1,96

16,41

1979

16,02

1,84

17,86

Sumber: Depertemen Pertanian dan Bulog (Arief & Adi, 167: 1981) Iklim ekonomi yang semakin membaik menjadi perangsang bagi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Sektor industri merupakan sektor paling menarik bagi penanaman modal dalam negeri disusul oleh sektor kehutanan, pariwisata, perhubungan dan perkebunan. Dibidang perminyakan ditemukan sumber-sumber minyak baru di daratan dan lepas pantai antara lain di Kalimantan Timur dan di pantai utara Jawa Barat. Yang perlu di catat ialah pada Repelita I, adanya fenomena oil boom yang dimulai tahun 1973, memberikan sumbangan yang sangat menentukan pada Perekonomian Indonesia.

137

Dan pada Repelita II, anggaran pembangunan dapat melampaui budget, ini dikarenakan meningkatnya penerimaan negara dari ekspor minyak mentah. Penyebab dari oil boom ini adalah adanya perang Arab-Israel yang terjadi pada bulan oktober 1973, sehingga menyebabkan revolusi harga minyak. Harga minyak mentah Indonesia meningkat dari US$ 12,60 pada bulan Juli 1974. pada tahun 1966, minyak menyumbang 30% dari nilai ekspor Indonesia dan pada tahun 1974 melonjak hingga 74% (Ricklefs, 588: 2005). Repelita I berakhir tanggal 31 Maret 1974.

2.2 Repelita II (1974/1975-1978/1979) Repelita II dimulai pada tanggal 1 april 1974. hasil-hasil yang telah dicapai dalam Repelita I merupakan titik tolak bagi pelaksanaan Repelita II. Berdasarkan hasil-hasil tersebut, maka sasaran-sasaran utama Repelita II (Poesponegoro dan Notosusanto, 449: 1993) adalah sebagai berikut: 1. Tersedianya pangan dan sandang yang serba cukup dengan mutu yang bertambah baik juga terbeli oleh masyarakat pada umumnya. 2. Tersedianya bahan-bahan perumahan dan fasilitas-fasilitas lain yang diperlukan terutama untuk kepentingan rakyat banyak. 3. Keadaan prasarana yang maikin meluas dan sempurna. 4. Keadaan kesejahtraan rakyat yang lebih baik dan lebih merata. 5. meluasnya kesempatan kerja. Dibawah Repelita II 72% pengeluaran dapat dibiayai dari pendapatan dalam negeri, tidak lagi dari pinjaman asing (Ricklefs, 589: 2005). Hal tersebut

138

dikarenakan pendapatan pemerintah yang cukup tinggi akibat adanya peristiwa oil boom pada akhir Repelita I. Tetapi kenaikan harga minyak yang pesat ini tidak membuat Indonesia menjadi negara kaya. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Indonesia menurut Ichimura tak lain disebabkan juga oleh adanya ledakan harga minyak dunia yaitu pada tahun 1973-1974 dan 1978-1979. Penerimaan devisa dari ekspor minyak pada tingkat harga yang lebih tinggi diperkirakan sebesar US$ 4,1 milyar per tahun dalam kurun waktu 19731974, ini sama dengan kenaikan harga minyak tersebut dari US$ 2 per barel menjadi US$ 11 per barel dikalikan jumlah minyak yang diekspor tiap tahun, yakni sekitar 450 juta per barel per tahun dan sama dengan sekitar US$ 10 milyar pada tahun 1978 dan 1979 (Ichimura, 38: 1989). Tabel 4. 3. Penerimaan dalam Negeri 1969/1970 sampai 1978/1979 (Dalam milyar Rupiah) Tahun

Penerimaan Dari

Penerimaan Dari

Jumlah

Sektor Minyak

Sektor Non-

Penerimaan

Minyak

Dalam Negeri

1969/1970

48,3

195,4

243,7

1970/1971

68,3

275,8

344,6

1971/1972

112,5

315,5

428,0

1972/1973

198,9

391,7

590,6

1973/1974

344,6

623,1

967,7

1974/1975

973,1

780,6

1.753,7

1975/1976

1.241,1

992,8

2.241,9

139

1976/1977

1.619,4

1.286,6

2.906,0

1977/1978

1948,7

1.586,8

3.535,5

1978/1979

2.308,7

1.957,4

4.266,1

Sumber Depertemen Keuangan (Arief & Adi, 161: 1981) Jumlah penerimaan dalam negeri dari tahun 1969-1979 terus mengalami kenaikan, begitu pun dengan tabungan pemerintah dari tahun ke tahun yang terus menunjukan kenaikan. Mengenai data tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini: Tabel 4.4 Tabungan pemerintah 1969/1970 sampai 1978/1979 (Dalam Milyar Rupiah) Tahun

Jumlah Penerimaan

Jumlah

Tabungan

Dalam Negeri

Pengeluaran Rutin

Pemerintah

1969/1970

243,7

216,5

27,2

1970/1971

344,6

288,2

56,4

1971/1972

428,0

349,1

78,9

1972/1973

590,6

438,1

152,5

1973/1974

967,7

713,3

254,4

1974/1975

1.753,7

1.016,1

737,6

1975/1976

2.241,9

1.332,6

909,3

1976/1977

2.906,0

1.629,8

1.276,2

1977/1978

3.535,5

2.149,0

1.386,5

1978/1979

4.266,1

2.668,1

1.598,0

Sumber : Depertemen keuangan (Arief & Adi, 162: 1981)

140

Pada awal periode ini pembicaraan tentang makna pembangunan mulai bergeser. Apabila sebelum periode Repelita II ini pembangunan ekonomi hanya ditekankan pada laju pertumbuhan ekonomi maka pada awal periode ini pandangan bahwa pembangunan harus berwawasan keadilan semakin dominan. Pandangan ini muncul selain didasarkan pada pengalaman negara lain, juga dari pengalaman Indonesia sendiri yang menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang hanya menekankan pertumbuhan tidak mencapai maksud pembangunan itu sendiri. Untuk itu strategi pertumbuhan ekonomi pada periode ini, selain menekankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga sangat menekankan pentingnya pemerataan pembangunan. Sebagai akibat dari kebijaksanaan penanaman modal yang sifatnya menghasilkan barang pengganti impor dengan segala kebijaksanaan yang mendukungnya (misalnya proteksi) sudah mulai dirasakan adanya ekonomi biaya tinggi. Keadaan ini menyebabkan produk yang dihasilkan kurang dapat bersaing dipasaran internasional. Perkembangan yang perlu mendapatkan perhatian adalah semakin dirasakan perlunya pedoman dalam melaksanakan pembangunan. Satu dan lain hal dimaksudkan agar pembangunan yang dilaksanakan itu tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan dalam UUD 1945. Pedoman ini semakin dirasakan perlunya karena dari pengalaman pelaksanaan Repelita I, pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi (6-7% /tahun), tetapi keadilan sosial terasa semakin jauh. Untuk itu menjelang akhir Repelita I, yaitu pada tahun 1973 MPR telah merumuskan dan menetapkan GBHN yang merupakan pedoman, arah,

141

dan strategi pembangunan nasional. Berdasarkan GBHN tersebut lalu disusun Repelita II ini. Dalam GBHN tersebut dirumuskan bahwa pembangunan ekonomi yang dilaksanakan didasarkan pada demokrasi ekonomi yang menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Prinsip demokrasi ekonomi ini memiliki ciri-ciri (Suroso, 106: 1993) sebagai berikut: 1. Perekonomian

disusun

sebagai

usaha

bersama

berdasar

atas

asas

kekeluargaan; 2.

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara

3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 4. Sumber-sumber

kekayaan

dan

keuangan

negara

digunakan

dengan

permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula; 5. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan

yang

dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. 6. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat 7. Potensi, insiatif dan daya kreasi setiap warga negara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum 8. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

142

Sementara itu dalam demokrasi ekonomi harus dihindari ciri-ciri negatif, yaitu: pertama, Sistem free fight liberalisme yang menumbuhkan ekploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural posisi Indonesia dalam ekonomi dunia. Kedua, sistem etatisme dalam mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Ketiga, pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Berdasarkan arah dan strategi pembangunan jangka panjang sebagaimana ditetapkan GBHN, demi tercapainya tujuan dari setiap Repelita haruslah bertumpu pada Trilogi Pembangunan yang intinya: 1. Pemerataan

pembangunan

dan

hasil-hasilnya

yang menuju

pada

terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat; 2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi 3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis (Suroso, 107: 1993) Pemerataan pembangunan dalam pengertian ini tidak hanya dalam arti pemerataan antarindividu atau antarkelompok didalam masyarakat, tetapi juga pemerataan antardaerah. Untuk itu dalam Repelita II, pembangunan di Indonesia mulai dengan pembangunan yang berwawasan ruang. Dalam Repelita II Indonesia dibagi dalam wilayah-wilayah pembangunan dengan tujuan agar pembangunan tidak hanya Jawa sentris atau bahkan hanya Jakarta sentris.

143

Masalah-masalah lain yang dihadapi dalam Repelita II pada dasarnya merupakan masalah-masalah yang belum dapat dipecahkan dalam Repelita I, yaitu perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, pembagian pendapatan dan hasil-hasil yang lebih merata, peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah-daerah, penyempurnaan dan peningkatan fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat. Masalah-masalah tersebut semakin nampak justru setelah Repelita I mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi (6-7% /tahun). Kebijaksanaan ekonomi dalam periode ini setelah tingkat hiper inflasi mampu dikendalikan, seperti halnya kebijaksanaan sebelumnya, berkisar pada aspek

moneter

(pengendalian

ekspansi

ekonomi

melalui

kebijaksanaan

perkreditan), aspek fiskal (sebagai sumber pendapatan dan sekaligus sebagai pengarahan perkembangan ekonomi) dan aspek perdagangan (dalam rangka memperlancar arus barang yang akan mampu meningkatkan produksi). Sebagai akibat dari kebijaksanaan ekspansi moneter yang dilakukan dalam periode ini, dan periode sebelumnya, dan juga karena tingkat inflasi yang tinggi di negara industri, kegoncangan moneter internasional, dan kenaikan harga barang yang diimpor Indonesia, tingkat inflasi pada tahun anggaran 1972/73 dan 1973 /74 cukup tinggi, masing-masing 21% dan 47%. Untuk mengatasi inflasi ini, agar stabilitas ekonomi dapat dikendalikan, pemerintah memberlakukan kebijaksanaan stabilisasi yang dikenal sebagai kebijaksanaan 9 April 1974. Lingkup kebijaksanaan stabilisasi ini meliputi kebijaksanaan moneter, fiskal, dan perdagangan. Isinya antara lain menaikkan tingkat suku bunga bank (deposito dan tabanas) sebagai upaya menarik uang yang beredar; memberlakukan

144

jangka waktu deposito untuk 18 dan 24 bulan. Dengan jangka waktu yang relatif lama ini dimaksudkan agar pemerintah dapat mengelola uang tersebut lebih berdaya guna. Kebijaksanaan stabilisasi ini ternyata mampu meningkatkan tabungan masyarakat, baik tabanas maupun deposito maka pada tanggal 28 Desember 1974 diambil tindakan penyesuaian terhadap kebijaksanaan 9 April 1974. Tindakan penyesuaian ini adalah menurunkan tingkat bunga deposito. Pada Januari 1977, tingkat bunga deposito diturunkan lagi. Dari gambaran peristiwa ini nampak sekali betapa besarnya peranan bank pemerintah dalam mengelola jumlah uang yang beredar. Bank swasta nasional pada waktu itu nampaknya peranannya kecil sekali mengingat banyaknya skandal keuangan di banyak bank swasta. Pada akhir periode Repelita II, semakin dirasakan bahwa pengaruh krisis moneter internasional, juga pengaruh dari kebijaksanaan proteksi, semakin membuat produk Indonesia tidak dapat bersaing di pasaran internasional. Untuk mengatasi masalah ini dan sebagai upaya meningkatkan ekspor pemerintah memberlakukan kebijaksanaan devaluasi rupiah terhadap dolar AS sebesar kurang lebih 45% pada bulan November 1978. sejak devaluasi ini kurs rupiah diambangkan secara terkendali. Sementara itu tantangan yang dihadapi dalam Repelita II ini secara garis besarnya ialah, pertama merosotnya kegiatan ekonomi dunia terutama di negaranegara industri, telah melemahkan permintaan atas ekspor hasil produksi Indonesia sedangkan inflasi di negara-negara tersebut telah meningkatkan pula harga barang-barang modal yang diperlukan bagi pembangunan, kedua krisis

145

Pertamina (1974/75-1976/77) merupakan suatu musibah dan pengalaman yang sangat mahal bagi usaha pembangunan Indonesia. Kenaikan harga minyak bumi di pasaran dunia yang seharusnya melipatgandakan kemampuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan, ternyata harus dipakai untuk membayar utang-utang jangka pendek Pertamina dan terakhir adalah hambatan-hambatan dalam produksi pangan oleh karena musim kering yang luar biasa (krisis beras tahun 1974/1975). Sedangkan Faktor pendorong utama laju pertumbuhan ekonomi pada periode ini adalah meningkatnya harga minyak di pasaran internasional.

2.3. Repelita III (1979/1980-1983/1984) Repelita III dimulai pada tanggal I April 1979 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 1984. Seperti pada Repelita I dan II, pembangunan dalam Pelita III akan terus dilandaskan pada Trilogi Pembangunan dengan tekanan yang lebih menonjol pada segi pemerataan. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai dalam Repelita II memang relatif tinggi yaitu sekitar 7,2%. Namun semakin dirasakan kurang adanya keseimbangan pertumbuhan ekonomi antara daerah maupun sektor yang mengakibatkan kurang adanya kesempatan kerja, kurang adanya kesempatan memperoleh pendapatan, kesempatan untuk berusaha khususnya bagi golongan ekonomi lemah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa harapan dan arti pembangunan di Indonesia telah memasuki dimensi-dimensi baru yaitu makin mendesaknya usaha untuk meratakan pembangunan dan mencerminkan suasana serta rasa keadilan. Atas dasar tersebut asas pemerataan itu akan dituangkan

146

dalam berbagai langkah dan kegiatan antara lain melalui kebijaksanaan delapan jalur pemerataan yang intinya adalah: 1. Pemerataan kebutuhan pokok rakyat, terutama pangan, sandang, dan perumahan; 2. Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan; 3. Pemerataan pembagian pendapatan; 4. Pemerataan perluasan kesempatan kerja; 5. Pemerataan usaha, khusunya bagi golongan ekonomi lemah; 6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita; 7. Pemerataan pembangunan antardaerah; 8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan (Suroso, 111: 1993). Perekonomian pada periode ini masih sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan devaluasi November 1978, juga oleh resesi dunia yang sulit diramalkan kapan akan berakhir. Kebijaksanaan yang sifatnya mendukung kebijaksanaan November 1978 banyak dilakukan, khususnya yang bertujuan untuk memperlancar arus barang. Dalam periode ini kebijaksanaan tersebut dilakukan pada Januari 1982. Inti dari kebijaksanaan ini adalah memberi keringanan persyaratan kredit ekspor, penurunan biaya gudang serta biaya pelabuhan. Disamping itu eksportir dibebaskan dari kewajiban menjual devisa yang diperolehnya dari hasil ekspor barang/jasa kepada Bank Indonesia. Dengan perkataan lain eksportir sekarang bebas memiliki devisa yang diperolehnya.

147

Pertumbuhan perekonomian periode ini dihambat oleh resesi dunia yang belum juga berakhir. Sementara itu nampak ada kecenderungan harga minyak yang semakin menurun khusunya pada tahun-tahun terakhir Repelita III. Keadaan ini membuat posisi neraca pembayaran Indonesia semakin buruk. Bahkan angka pertumbuahan tahun 1982/83 merupakan angka pertumbuhan paling rendah yang pernah dicapai Indonesia selama 15 tahun terakhir (Suroso, 112: 1993). Untuk mengatasi ancaman ini, juga dalam rangka meningkatkan daya saing produk Indonesia, pemerintah memberlakukan devaluasi rupiah terhadap US$ sebesar 27,6% pada 30 Maret 1983. Menghadapi keadaan ekonomi yang tidak menentu, usaha pemerintah diarahkan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah, baik dari penggalakan ekspor maupun pajak-pajak di dalam negeri. Untuk itu tanggal 31 Maret 1983 pemerintah memberlakukan kebijaksanaan bebas visa dari 26 negara yang berkunjung ke Indonesia kurang dari 2 bulan. Maksudnya agar turis semakin tertarik mengunjungi Indonesia. Pada akhir tahun Repelita III perkembangan yang terjadi dilingkup internasional adalah bahwa nilai dolar menguat, tingkat bunga riil di AS menguat, dana mengalir ke AS, likuiditas internasional meningkat dan semakin beratnya beban utang negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia.

2.4. Repelita IV (1984/1985-1988/1989) Repelita IV dimulai pada tanggal I April 1984 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 1989. Apa yang dialami pada periode Repelita III, ternyata masih dialami dalam periode Repelita IV ini. Bahkan pada periode ini harga minyak

148

bumi turun sangat tajam (menjadi hanya kurang lebih US$ 9 per barel pada tahun anggaran 1986/87 (Suroso, 113: 1993). Kejadian ini membuatAPBN 1986/87 lebih rendah dari APBN 1985/86 kurang lebih 7%. Suatu hal yang baru sekali terjadi selama Orde Baru. Harga minyak ini kemudian berfluktuasi kearah yang tidak menentu. Pada periode ini masalah yang semakin nampak dan dirasakan adalah masalah tenaga kerja yang melaju pada tingkat kurang lebih 2,7% per tahun. Pada tahun 1983 jumlah tenaga kerja adalah 64 juta dan tahun 1988 diperkirakan akan menjadi 73 juta. Sementara angka pertumbuhan direncanakan hanya 5% / tahun selama Pelita IV. Suatu hal yang tidak dapat diabaikan dalam periode yang sulit ini adalah bahwa pada tahun 1984 Indonesia sudah tidak lagi mengimpor beras (tahun 1980 Indonesia mengimpor beras sebanyak 2 juta ton, tahun 1981 mengimpor 0,54 juta ton, tahun 1982 mengimpor 0,31 juta ton, tahun 1983 mengimpor 0,78 juta ton). Dengan demikian devisa yang sebelumnya digunakan untuk mengimpor beras dapat digunakan untuk keperluan pembangunan yang lain. Usaha-usaha untuk melanjutkan deregulasi pada periode ini semakin ditingkatkan dengan tujuan utama meningkatkan efisiensi mekanisme pasar, khusunya yang berkaitan dengan aspek moneter, kelancaran arus barang yang padagiliran berikutnya diharapkan dapat meningktkan produksi. Namun dengan situasi internasional yang tidak menentu, pada tahun anggaran 1986/1987 neraca pembayaran Indonesia menghadapi tekanan berat. Lebih-lebih karena turunnya harga minyak bumi. Untuk mengatasi ancaman itu ,sekali lagi pemerintah

149

memberlakukan kebijaksanaan devaluasi rupiah terhadap dolar AS sebesar 31% pada 12 september 1986. Tujuan utama devaluasi ini pada dasarnya

untuk

mengamankan neraca pembayaran selain untuk meningkatkan ekspor Indonesia, meningkatkan daya saing produk Indonesia dan mencegah rupiah lari keluar negeri. Namun dengan kebijaksanaan devaluasi ini mengakibatkan jumlah utang Indonesia menjadi semakin meningkat. Untuk memperbaiki pola unit produksi yang membuat ekonomi biaya tinggi sehingga produk Indonesia kurang dapat bersaing di luar negeri, pemerintah memberlakukan kebijaksanaan 6 Mei 1986. Kebijaksanaan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi produksi dalam negeri dan daya saing barang ekspor bukan migas melalui pemberian kemudahan tata niaga, fasilitas pembebasan dan pengembalian bea masuk serta pembentukan kawasan berikat. Pada tahun-tahun terakhir Repelita IV, perekonomian Indonesia semakin dibebani dengan meningkatnya utang luar negeri sebagi akibat depresiasi mata uang dolar Amerika terhadap Yen kurang lebih 35%. Namun dalam situasi sulit seperti itu, APBN tahun 1987/1988 naik kurang lebih 6,6% dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya. Penyebab utamanya adalah bahwa harga minyak sudah meningkat pada tingkat rata-rata US$ 15 / barel. Sesuatu hal yang menggembirakan adalah bahwa pada tahun 1987 ekspor non-migas telah melampaui ekspor migas. Oleh para pengamat naiknya ekspor non migas ini disambut dengan dua pandangan. Disatu pihak beranggapan bahwa meningkatnya ekspor non-migas ini disebabkan karena deregulasi yang selama ini secara intensif dilakukan, namun

150

pengamat yang lain berpendapat bahwa naiknya ekspor non-migas ini disebabkan karena depresiasi dolar Amerika terhadap Yen, karena ternyata ekspor Indonesia ke Jepang merupakan bagian terbesar dari keseluruhan ekspor Indonesia. Kalau dilihat dari Rangkaian Repelita sebelumnya nampaknya ada penurunan

tingkat

kecenderungan

pertumbuhan

penurunan

ekonomi,

sasaran

semenjak

pertumbuhan.

Repelita

Repelita

II

III,

ada

sasaran

pertumbuhannya 7,5% / tahun, Repelita III sasaran hanya 6,5% / tahun, dan untuk Repelita IV hanya menjadi 5% / tahun. Hal tersebut dilihat oleh para pengamat sebagai sasaran yang tidak memungkinkan penciptaan lapangan kerja yang mampu menampung pertambahan angkatan kerja yang meningkat 2,5% itu. Dan yang lebih buruk lagi, ternyata pertumbuhan nyata selama Repelita IV selalu relatife jauh di bawah sasaran yang ditetapkan. Sebab utama ketidakberhasilan mencapai sasaran ini lebih dipengaruhi oleh faktor exogen yang memang diluar jangkauan pengelolaan Indonesia. Harga minyak bumi yang pada Januari 1986 masih pada tingkat US$ 28 / barel turun menjadi di bawah US$ 10 / barel pada bulan Agustus 1986. Perkembangan harga minyak ini sulit diperkirakan, lebih-lebih setelah ada banyak negara penghasil minyak yang tidak bergabung dengan OPEC, sementara itu diantara para anggota OPEC sendiri tidak mudah untuk mengadakan kesepakatan dalam menetapkan kebijakan harga ini.

151

2.5. Repelita V (1989/1990-1993/1994) Repelita V dimulai pada tanggal I April 1989 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 1994. Tujuan dari Repelita V sesuai dengan GBHN tahun 1988 adalah pertama, meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahtraan seluruh rakyat yang makin merata dan adil. Kedua, meletakan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya. Prioritas pembangunan sesuai dengan pola umum pembangunan jangka panjang pertama, maka dalam Pelita V prioritas diletakkan pada pembangunan bidang ekonomi dengan titik berat pada: 1. Sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya; 2. Sektor industri khususnya industri yang menghasilkan untuk ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, serta industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri. Sejalan dengan prioritas pada pembangunan bidang ekonomi, maka pembangunan dalam bidang politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan lain-lain makin ditingkatkan sepadan dan agar saling menunjang dengan pembangunan ekonomi sehingga lebih menjamin ketahanan nasional. Di balik keberhasilan pembangunan ekonomi yang ditunjukan oleh perkembangan indikator-indikator ekonomi, aspek yang perlu diperhatikan adalah biaya untuk membiayai pembangunan Indonesia. Sejak pemerintahan Indonesia melaksanakan pembangunan, baik Orde Lama dan Orde Baru, kebijaksanaan yang diambil untuk mengatasi masalah kurangnya dana adalah mengundang modal

152

asing dan utang luar negeri yang kemudian hal tersebut menjadi suatu masalah yang serius dalam Repelita V ini, dimana utang Indonesia semakin besar dan terus membengkak. Masalah yang dihadapai dalam penanaman modal asing adalah ditransfernya keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan yang bersangkutan ke negara asal modal. Dalam artian ini, sebetulnya yang terjadi adalah mengalirnya dana (modal) dari Indonesia ke luar negeri. Masalah utang luar negeri selalu berkaitan dengan jumlah dan tingkat bunga yang membebaninya. Jumlah utang luar negeri sangat dipengaruhi oleh kurs mata uang negara kepada siapa Indonesia berhutang. Sejak terjadi krisis moneter pada dasawarsa 70-an, kurs berfluktuasi kearah yang sulit diperkirakan. Hanya karena terjadinya perubahan kurs mata uang Negara-negara pemberi pinjaman setiap tahun utang Indonesia terus meningkat, pada tahun 1985 utang Indonesia meningkat sebanyak kira-kira US$ 2,5 milyar sementara itu cicilan utang laur negeri Indonesia beserta bunganya pada tahun 1985 berjumlah US$ 5,4 milyar yang berarti kira-kira 7% dari Produk Nasional Bruto atau merupakan 34% dari nilai bersih ekspor setelah memperhitungkan impor sektor migas dan pada tahun 1990, pembayaran cicilan utang luar negeri dan bunga luar negeri Indonesia berada pada 48% dari nilai bersih ekspor. Bila dilihat dari data-data pinjaman dana dari luar negeri pada awal tahun 1970-an sampai 1990an arus bersih modal asing yang masuk ke Indonesia yang terdiri dari Investasi modal asing dan utang luar negeri, setelah memperhitungkan

153

pembayaran cicilan utang luar negeri, bunga utang luar negeri dan keuntungan yang ditransfer pihak asing ke luar negeri, telah menunjukan nilai yang negatif dalam artian selama periode tersebut Indonesia telah menjadi eksportir modal dan bukan importir modal. Selain utang luar negeri masalah yang dihadapi dalam Repelita V ini adalah masalah pertumbuhan penduduk dan masalah angkatan kerja. Faktor penduduk merupakan pusat dari segala kegiatan dan perkembangan, masalah penduduk akan mempengaruhi pengadaan pangan, sandang, pemukiman, dan fasilitas lainnya. Di samping itu faktor penduduk juga merupakan sumber masalah angkatan kerja dan pemerataan pendapatan. Menurut Suroso jumlah angkatan kerja yang masuk kelapangan kerja di tahun 1988 hingga akhir Repelita V melebihi 2,3 juta setiap tahun (161: 1993), ini berarti setiap tahun harus diciptakan lapangan kerja baru yang mampu menampung tenaga kerja sebanyak itu. Kemungkinannya adalah menambah proyek-proyek yang padat karya. Namun proyek-proyek padat karya tersebut semakin menurun jumlahnya sebagai akibat merosotnya dana pembangunan, khususnya setelah zaman boom minyak (oil boom). Peliknya masalah angkatan kerja ini bertambah apabila dilihat dari segi pendidikannya. Masalah yang dihadapi selain karena jumlahnya yang besar, juga karena permintaan tenaga kerja tidak sesuai dengan penawaran tenaga kerjanya.

154

2.6. Repelita VI (1994/1995-1998/1999) Repelita VI merupakan awal dari pembangunan jangka panjang kedua (PJP II) yang dimulai pada tanggal I April 1994 dan akan berakhir pada tanggal 31 Maret 1999. Dalam buku rencana pembangunan lima tahun keenam 1994/95 – 1998/99 yang diterbitkan oleh Negara RI ( 47: 1994), menuliskan tujuan dari Repelita VI, yaitu, 1. menumbuhkan sikap dan tekad kemandirian manusia dan masyarakat Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan kesejahtraan lahir batin yang lebih selaras, adil dan merata. 2. meletakan

landasan

pembangunan

yang

mantap

untuk

tahap

pembangunan selanjutnya. Dalam buku ini disebutkan bahwa dalam Repelita VI ini bangsa Indonesia dapat memasuki proses tinggal landas. Repelita VI memprioritaskan pembangunan ekonomi dengan titik berat pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian serta industri yang menghasilkan barang ekspor, menyerap tenaga kerja, pegolahan hasil pertanian dan menghasilkan mesin – mesin industri, meningkatkan pembangunan bidang politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Dalam Repelita ini sektor industri makin berperan sangat strategis karena merupakan motor penggerak pembangunan. Sektor ini diharapkan disamping sebagai penyerap tenaga kerja terbesar, penghasil devisa, juga sebagai pemacu 155

pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam upaya mencapai tinggal landas. Selama PJP II industri pengolahan non migas diproyeksikan tumbuh dengan rata-rata sebesar 9,8 persen per tahun dan selama Repelita VI diharapkan berkembang dengan laju pertumbuhan rata-rata 10,3 persen setiap tahunnya. Pertumbuhan industri pengolahan non migas selama Repelita VI ini didukung oleh agroindustri dengan perkiraan pertumbuhan sekitar rata-rata 8,2 persen per tahun; industri logam dan barang modal dengan pertumbuhan sekitar 12,6 persen per tahun; industri penghasil barang kimia, plastik dan mineral bukan logam dengan pertumbuhan rata-rata 9,7 persen per tahun; dan industri tekstil dan pakaian jadi serta produk hasil industri lainnya rata-rata sebesar 13 persen per tahun. Untuk mencapai sasaran pembangunan industri dalam Repelita VI, pengembangan industri

rekayasa diarahkan

selaras dan terkait

dengan

pengembangan industri-industri prioritas termasuk industri strategis, seperti halnya pengembangan agroindustri yang dikembangkan secara terpadu melalui jaringan kegiatan agrobisnis yang produktif termasuk jasa pendukungnya diantaranya adalah industri pengolah sumber daya mineral, industri permesinan, barang modal dan elektronika/ peralatan telekomunikasi, industri peralatan energy, industri alat transportasi, serta industri yang berorientasi ekspor yang makin

padat

keterampilan

dan

beranekaragam

termasuk

industri

yang

menghasilkan komponen pendukungnya. Sementara itu, upaya menciptakan industri yang tangguh tidak hanya melalui peningkatan kemampuan produksi, tetapi lebih jauh lagi melalui

156

peningkatan kemampuan untuk memasarkan produknya. Sedangkan kemampuan memasarkan produk tidak akan terlepas dari kemampuan manajerial, berarti unsur sumber daya manusia dan ditumbuhkembangkannya kegiatan inovasi teknologi menjadi faktor penentu keberhasilan dari sasaran kemandirian industri. Dalam rangka mendorong timbulnya inovasi teknologi, upaya transfer teknologi, peningkatan produktivitas dalam mendorong berkembangnya industri, paling tidak harus ada peranan Pemerintah, diantaranya ialah: Pada tingkat pertama, yaitu pada tingkatan makroekonomi berupa kebijakan yang mampu menciptakan suatu iklim yang mampu merangsang investasi dan pertumbuhan. Banyak studi menunjukkan bahwa tingkat bunga dan nilai tukar yang layak, inflasi yang rendah, serta prospek pertumbuhan barangbarang andalan untuk produksi dan ekspor sangatlah esesnsial guna memelihara peningkatan daya saing internasional. Selain daripada itu, tentu diperlukan kebijakan investasi yang mendorong meningkatnya tabungan nasional. Semakin mampu suatu negara meningkatkan daya saing ini, semakin merangsang industri dan pengusaha melakukan upaya-upaya inovasi, dan semakin pula mendorong mereka lebih melakukan upaya transfer teknologi dengan makin meningkatnya barang modal yang masuk karena meningkatnya investasi. Pada tingkat kedua, pemerintah perlu menciptakan iklim pengendalian dan insentif yang tepat, sehingga mampu merangsang perusahaan dan industri untuk memperbaiki kinerjanya. Pada tingkat ketiga, pemerintah mempunyai peranan yang penting dalam menyediakan berbagai macam infrastruktur. Meliputi infrastruktur fisik dan pelayanan seperti transportasi, telekomunikasi, energi dan

157

sebagainya. Juga menyangkut infrastruktur pendidikan yakni sistem pendididkan formal dan informal guna mendidik dan melatih masyarakat industri dan iptek dalam berbagai aktivitas produktif. Tabel 4.5: Perkembangan Anggaran Pembangunan Nasional PERKEMBANGAN ANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL S/D 1999/2000 Tahun Anggaran

Rupiah

Bantuan Jumlah Luar Negeri (milyar Rp)

Jumlah

Pertumbuhan (%)

87,1

-

36,2

123,3

1970/71

115,7

32,8

45,6

161,3

1971/72

154,9

33,9

66,2

221,1

1972/73

231,1

49,2

83,0

314,1

1973/74

261,1

13,0

83,0

344,1

REPELITA II 1974/75

450,9

72,7

124,8

575,7

1975/76

1.050,0

132,9

218,4

1.268,4

1976/77

1.213,1

15,5

707,2

1.920,3

1977/78

1.440,4

18,7

727,5

2.167,3

1978/79

1.643,5

14,1

811,2

2.454,7

REPELITA III 1979/80

2.059,3

25,3

1.428,7

3.488.0

1980/81

3.591,3

74,4

1.436,4

5.027,7

1981/82

4.838,1

34,7

1.561,1

6.399,2

1982/83

6.780,0

40,1

1.825,8

8.605,8

1983/84

6.553,5

-3,3

2.736,8

9.290,3

1984/85

6.087,8

-7,1

4.371,5

10.459,3

1985/86

6.346,8

4,3

4.182,7

10.529,5

1986/87

4.783,3

-24,6

3.507,7

8.291,0

1987/88

2.330,9

-51,3

5.425,7

7.756,6

1988/89

2.900,0

24,4

5.997,6

8.897,6

REPELITA I 1969/70

REPELITA IV

158

REPELITA V 1989/90

3.603,7

24,3

9.526,2

13.129,9

1990/91

7.820,8

117,0

8.404,2

16.225,0

1991/92

11.163,7

42,7

8.834,0

19.997,7

1992/93

13.813,0

23,7

9.099,0

22.912,0

1993/94

16.100,9

16,6

9.126,3

25.227,2

PJP II REPELITA VI 1994/95 17.386,3

8,0

10.012,0

27.398,3

1995/96

19.024,5

9,4

11.759,0

30.783,5

1996/97

22.089,1

16,1

12.413,6

34.502

1997/98

25.901,1

17,3

13.026,0

38.927,9

1998/99

52.142,1

101,3

40.540,9

92.683

1999/2000 52.448,3 0,6 30.000,0 82.448,3 Sumber:http://www.bappenas.go.id/index.php?module=ContentExpress&func=dis play&ceid=24 Dari tabel diatas diketahui bahwa mulai dari Repelita I sampai dengan Repelita VI menunjukan bahwa pembangunan di Indonesia ternyata sangat bergantung sekali dengan modal asing. Dana bantuan luar negeri yang ditujukan untuk mendanai pembangunan Indonesia selama 30 tahun, mengalami kenaikan dari tahun ke tahun hal ini akan menambah ketergantungan Indonesia terhadap utang luar negeri karena sebagian besar bantuan luar negeri tersebut didatangkan dari luar dalam bentuk pinjaman dan sebagian kecil dalam bentuk investasi asing. Ketergantungan tersebut menyebabkan perekonomian Indonesia rentan terhadap aliran keluar modal jangka pendek dan gejolak nilai mata uang. Menjelang berakhirnya Repelita VI Indonesia terkena krisis moneter pada tahun 1997, hal tersebut diperberat dengan masalah-masalah mikro ekonomi yang tidak terselesaikan dan berbagai mis management di dalam bidang pemerintahan.

159

Akibatnya pemerintah mengalami kesulitan neraca pembayaran dan sangat mengandalkan hutang luar negeri yang sudah sangat spektakuler jumlahnya. Akhirnya semuanya bermuara pada krisis politik sehingga Suharto harus turun dari kursi kepresiden pada bulan Mei 1998. Pembangunan yang telah dijalankan selama 30 tahun mengalami kehancuran dan Indonesia belum sempat tinggal landas.

C. Kontroversi Hasil Pembangunan Indonesia Selama Enam Rangkaian Repelita 1. Tanggapan Ilmuwan Indonesia Terhadap Teori Rostow Teori Rostow tidak hanya menjadi perbincangan ilmuwan luar saja, tetapi telah menjadi sorotan para ilmuwan Indonesia juga, beragam kritikan tajam mengalir dari para ahli tersebut. Pertama datang dari Prof. Judistira. K. Garna, ia berpendapat bahwa penerapan modernisasi yang dilakukan di Indonesia tampak kurang serasi, karena menurutnya pemahaman akan konsep modernisasi tidak seperti yang dimaksudkan oleh konsep tersebut, karena itu pula landasan berpikir dan penggunaan teori dalam konsep membangun masyarakat dengan modernisasi tampaknya kurang mendasar. Pada saat melakukan pembangunan dengan mengacu kepada teori Rostow, mungkin terlupakan bahwa teori Rostow itu bisa berlaku apabila keadaan masyarakat yang dibangun itu homogen (Garna, 15: 1999). Upaya melakukan homogenisasi itu telah dilakukan melalui pembangunan ekonomi, termasuk meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan demikian peningkatan ekonomi selalu dianggap akan mendorong peningkatan kualitas

160

kehidupan pada umumnya. Homogenitas melalui pengembangan ekonomi itu dipaksakan dari kondisi yang heterogen, hal tersebut kemudian menjadikan pula ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar sektor. Teori modernisasi memberi solusi, bahwa untuk membantu dunia ketiga termasuk kemiskinan, tidak saja diperlukan bantuan modal dari negara maju, tetapi negara itu diasarankan untuk meniggalkan dan mengganti nilai-nilai tradisional, justru hal tersebutlah menurut Garna letak masalahnya. Karena teori pembangunan menurut persepsi Dunia Ketiga menghendaki bahwa tradisi dan nilai-nilainya harus memberi nuansa kepada keadaan modern yang hendak di capai. Masyarakat Indonesia dalam upaya meningkatkan kesejahtraannya melakukan kegiatan secara sadar dan ttidak sadar melalui modernisasi, yaitu modernisasi

yang

dikehendaki

sebagaimana

dinyatakan

melalui

sistem

pembangunan Indonesia (menurut arah GBHN) ialah modernisasi yang memperhatikan akan etika dan tradisi dari jati diri bangsa (Garna, 21: 1999). Suwarsono dan Alvin lebih menyoroti masalah lepas landas dari teori Rostow, terutama mengenai kiasan pesawat terbang yang digunakan Rostow dalam menjelaskan tahap lepas landas. Arti dari kiasan tersebut ialah pada awalnya, pesawat terbang diam di tempat, kemudian mulai bergerak perlahan di landasan, dan akhirnya terbang lepas landas keangkasa. Namun menurut Suwarsono dan Alvin (Perubahan Sosial dan Pembnagunan, 18: 2006) ada satu hal penting yang terlupakan oleh Rostow didalam menjelaskan keseluruhan proses ini, yaitu, bahwa masa peralihan dari gerakan perlahan-lahan yang dimulai dari saat peswat udara masih dilandasan kemudian menuju saat pesawat mulai terbang

161

sampai

ketika pesawat terbang rendah adalah merupakan waktu yang amat

pendek, tetapi juga sekaligus merupakan waktu kritis bagi penumpang pesawat. Di saat tersebut, ditentukan apakah penumpang pesawat dapat melanjutkan perjalanannya dengan nyaman dan sehat, ataukah ia dipaksa untuk meneruskan perjalanannya dengan kondisi yang kurang menguntungkan, atau bahkan ia terpaksa membatalkan niatnya untuk bepergian dengan pesawat, ini terjadi karena dalam waktu krisis ini, pesawat yang tinggal landas akan memberikan akibat samping yang kurang enak bagi penumpangnya. Dengan mengambil kiasan tersebut Suwarsono dan Alvin berpandangan bahwa Rostow kurang memberikan perhatian pada akibat sampingan yang harus dialami Dunia Ketiga, ketika akan berusaha dan mencapai waktu kritis untuk tinggal landas. Secara lebih jelas mereka menganggap Rostow tidak menjelaskan secara rinci akibat politik dari derap lajunya upaya ekonomi yang terkadang, dan dipaksa, untuk melakukan percepatan, dan memberikan tekanan yang berbeda (timpang) antarsektor dan antardaerah. Jika hal ini terabaikan, maka dapat saja terjadi negara Dunia Ketiga mampu mencapai tahap tinggal landas tetapi diikuti denagn kerusuhan politik, atau mencapainya dengan tanpa mengikutsertakan masyarakat banyak. Hanya sebagian kecil kelompok sosial tertentu yang menikmati hasil pembangunan (Suwarsono & Alvin, 18: 2006). Pada tahun 1989 telah terbit, di Indonesia, satu buku yang secara sengaja dipersembahkan kepada Profesor Sarbini Sumawinata pada ulang tahunnya ke-70, yang diantaranya memuat dua artikel yang secara eksplisit menguji pembangunan ekonomi Indonesia dengan pendekatan teori pertumbuhan Rostow. Salah satu

162

artikel tersebut ditulis sendiri oleh Profesor Sarbini Sumawinata yang dikenal sering memberikan kritik dan ketidaksetujuannya terhadap teori pertumbuhan Rostow itu sendiri (Suwarsono & Alvin, 33: 2006). Sumawinata memberikan sudut pandang yang berbeda bila dibandingkan dengan para ahli yang telah diuraikan diatas, ia lebih melihat dari sudut pandang ekonomi dengan malakukan pendekatan analistis situasi ekonomi Indonesia. Sumawinata memulai pengamatannya, dengan terlebih dahulu secara ringkas mengingatkan tiga syarat mutlak yang menurut Rostow harus dipenuhi jika masyarakat hendak mencapai lepas landas pembangunan ekonominya (Suwarsono & Alvin, 33: 2006). Tiga syarat tersebut ialah: pertama untuk mencapai lepas landas, ekonomi negara memerlukan tingkat investasi produktif paling tidak sebesar 10% dari pendapatan nasional. Kedua Pertumbuhan yang tinggi atas satu atau lebih cabang indutri yang sentral. Ketiga tumbuh dan berkembangnya kerangka sosial politik yang mampu menyerap dinamika perubahan masyarakat. Menurut sumawinata, pembahasan persoalan lepas landas di Indonesia lebih meperhatikan pada syarat pertama, dibanding dua syarat yang terakhir. Padahal jika melihat pada sejarah perkembangan ekonomi Indonesia, justru dua syarat terakhir jauh lebih penting daripada syarat yang pertama, hal ini terjadi karena pada saat terjadi lepas landas ekonomi, masyarakat akan banyak memikul beban dan tekanan yang berat. Dalam menilai syarat pertama, jika misalnya diinginkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5% yang diharapkan mampu melebihi tingkat pertumbuhan

163

penduduk, maka sumawinata berpendapat bahwa untuk ini diperlukan tingkat investasi jauh lebih besar dari sekedar 10% GNP. Jika saat ini diperkirakan ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Indonesia sebesar 3 atau 4, maka untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5% diperlukan dana investasi sebesar 15% atau 20% dari GNP bukan 10% seperti apa yang dikemukakan Rostow. Untuk itu Sumawinata melihat bahwa syarat pertama yang diterapkan Rostow ini terlalu lunak untuk ukuran masa sekarang. Secara sederhana Sumawinata bependapat bahwa masih banyak masalah yang harus ditanggulangi agar Indonesia mampu mencapai tahap lepas landas. Untuk itu, Sumawinata mengingatkan agar perhatian tidak hanya tertuju pada syarat pertama saja tetapi diarahkan kepada syarat kedua dan ketiga. Didik J. Rachbini ekonom Indonesia sekaligus ketua salah satu bidang penellitian di LP3ES, menyoroti masalah utang luar negeri yang berhubungan dengan pembangunan Indonesia. Menurutnya di Indonesia nama Rostow sangat terkenal karena bukunya The Stages of Economic Growth menjadi inspirasi bagi teknokrat, politisi, dan proses pembangunan sendiri, bahkan menjadi jargonjargon pembangunan, bahkan untuk bidang yang tidak relevan dengan teori tersebut, ini menunjukkan betapa populernya konsep dan gagasan terhadap tahap-tahap lepas landas tersebut, meskipun secara teoritis masih diper tanyakan banyak ahli. Ketika menulis bukunya pada pertengahan 1960-an, faktor utang luar negeri negara sedang berkembang tidak dimasukkan dalam salah satu kriteria lepas

landas.

Proses

lepas

landas

164

dalam

sejarah

negara-negara

maju memang bebas dari masalah utang luar negeri itu. Tetapi hampir 20 tahun kemudian, Rostow diminta untuk berbicara didepan petinggi Bank Dunia untuk membicarakan refleksi gagasan dan teorinya, yang di anggap berpengaruh dalam pembangunan ekonomi nasional di banyak negara. Masalah utang luar negeri kemudian disinggung secara khusus sebagai kendala serius

bagi

negara-negara

berkembang

untuk

bisa

masuk

dalam

tahap lepas landas. Rachbini mengutip pernyataan Rostow pada saat berbicara didepan petinggi

Bank

Dunia

(World

Bank),

sebagai

berikut:

(Rachbini

http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1994/07/15/0012.html [25-04-2008])

"Suatu negara bisa tinggal landas, jika tidak lagi tergantung kepada utang luar negeri dalam anggaran belanja negara, investasi dan pengembangan ekonomi masyarakat secara keseluruhan," (W.W. Rostow, dalam Pioneers in Development, The World Bank, The World Bank, 1985, hal. 227-261). Dengan begitu menurut Rachbini negara – negara sedang berkembang diingatkan untuk tidak terjerat ke dalam jebakan utang luar negeri. Indikator perkembangan GNP (Gross National Product), persentase investasi terhadap GDP (Gross Domestic Product), dan adanya "leading sector" tidak sepenuhnya bisa mengantar negara sedang berkembang untuk melewati tahap lepas landas jika tidak bisa membebaskan diri dari utang luar negeri. Rostow menganggap bahwa dalam dua dekade terakhir ini telah terjadi hal yang tidak diharapkan dalam mekanisme dan pelaksanaan utang luar negeri, dimana banyak negara sedang berkembang yang diperkirakan akan masuk ke tahap lepas landas justru

165

semakin tergantung dan terjerat utang luar negeri. keadaan tersebut selaras dengan apa yang dialami Indonesia selama enam rangkaian Repelita dimana Indonesia yang diprediksi akan lepas landas dan menjadi negara maju ternyata mengalami kehancuran ekonomi akibat krisis dan beban utang yang tinggi menjelang akhir Repelita VI.

2. Kontroversi Terhadap Kehidupan Sosial- Ekonomi Masyarakat Indonesia Selama 30 Tahun Pembangunan 2.1. Dampak Terhadap Kehidupan Seluruh Masyarakat Indonesia

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 30 tahun sangat pesat dan konstan. Keadaan tersebut terlihat dari meningkatnya pendapatan perkapita dari tahun 1967: US $ 80 - 1997 US$ 990 atau rata-rata 7% pertahun. Ekspor meningkat dari US $ 665 juta pada tahun 1967 menjadi US $ 52 Milyar pada tahun 1997 atau tumbuh rata rata 9% pertahun. Investasi modal asing maupun dalam negeri juga meningkat pesat. Pendek kata pertumbuhan materil Indonesia meningkat

pesat.

Pertumbuhan

ekonomi

yang

sedemikian

pesat

yang

mengakibatkan pemerintah RI di tahun 90-an mendapat pujian dari Bank Dunia dan IMF serta dari negara-negara berkembang. Tahun 1985 organisasi PBB yang bergerak dibidang pangan FAO memberi penghargaan pada Presiden Soeharto atas pencapaian swasembada pangan di Indonesia. Laporan ekonom profesional dari World Bank 19 Juni 1997 mengatakan bahwa awal milenium yang akan datang Indonesia akan menjadi salah satu dari 20 negara yang ekonominya terbesar/terkuat didunia.

166

Fakta yang kontroversial dengan penghargaan & pujian di atas adalah bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak mampu mengatasi masalah pengadaan pangan minimum untuk menghindari terjadinya kelaparan. Sejak Juli 1997 sedikitnya 500 orang di 5 kabupaten di Irian Jaya meninggal karena kekurangan pangan. Selain itu di Sumsel, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan tengah bahkan Jawa tengah diberitakan bahwa didaerah tersebut terdapat banyak orang yang menderita kelapara.

Pertumbuhan ekonomi yang dipuji lembaga - lembaga ekonomi internasional bukannya tidak memakan ongkos atau bahkan korban pembangunan. Hutang luar negeri Indonesia 1967 berjumlah US$ 2,3 milyard sedangkan di tahun 1997 berjumlah US$ 145 milyar. Hutang luar negeri Indonesia tumbuh rata-rata 14% per tahun atau 2 kali lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Bukan hanya itu proses peningkatan peran sektor industri yang menggantikan sektor pertanian dalam proses pembangunan menyebabkan terusirnya petani kecil dari desa dan berkurangnya lahan pertanian sampai 1 juta hektar untuk membangun pabrik demi industrialisasi dan pembangunan real estate, super market, mall, villa, dan hotel. Kebijaksanaan pembangunan yang sedemikian, dimana kegiatan investasi banyak terkonsentrasi di daerah perkotaan Jawa (lebih dari separuh terkonsentrasi di Jabotabek) menimbulkan kesenjangan antara kota dengan desa, Jawa dan luar Jawa, sektor industri dengan pertanian dan konglomerat dengan pengusaha kecil. Bapenas pernah mengumumkan bahwa jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan di tahun 1993 menurun menjadi hanya 27 juta jiwa atau

167

hanya 14% saja. Pengumuman tersebut kedengarannya hebat tetapi sayang tolok ukur garis kemiskinan yang diambil sangat rendah, yaitu penduduk dengan tingkat konsumsi tidak lebih dari Rp. 20.000/bulan. Jika batas garis kemiskinan diambil dari Kebutuhan Fisik Minimum yang dikeluarkan oleh Depnaker 1993, yaitu Rp.80.000,-/bulan, maka tidak kurang dari 90% atau sekitar 180 juta jiwa masih hidup dibawah garis kemiskinan. Termasuk kategori ini adalah nelayan kecil, buruh tani, petani gurem, buruh kasar, pedagang asongan dan para penganggur. Penduduk yang terkena program pendidikan pemerintah juga masih sedikit. Tidak kurang dari 70% dari orang yang bekerja berpendidikan paling tinggi tamat Sekolah Dasar dan hanya 4% berpendidikan universitas atau akademi. Data-data tersebut diatas menunjukan betapa bertolak belakangnya antara keberhasilan yang di klaim pemerintah selama 30 tahun pembangunannya dengan keadaan penduduk yang secara keseluruhan kehidupan ekonomi maupun sosialnya masih sangat memprihatinkan.

2.2. Kelompok Sosial Masyarakat yang Kehidupan Ekonominya Meningkat Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Papanek melihat sebagian besar kelompok yang mempunyai arti politis penting mendapat keuntungan dari pertumbuhan cepat yang terjadi sejak tahun 1966, sebaliknya banyak buruh, petani kecil, dan buruh di kota yang hanya menawarkan jasa, mungkin sekali tidak ikut menikmati keuntungan yang berasal dari pertumbuhan sejak tahun 1970 (Papanek, 71: 1987). Tentu kelompok inilah yang merupakan bagian terbesar dari

168

mayoritas kaum miskin yang tidak mendapat manfaat dari pembangunan sejak tahun1970. Pertengahan tahun 1960-an merupakan masa yang sangat buruk dalam ekonomi Indonesia. Apabila perekonomian kacau balau, hampir semua kelompok akan menderita. Dan, tidak mengherankan bahwa yang paling menderita adalah mayoritas kaum miskin. Usaha pemulihan ekonomi agar menjadi normal kembali, yang dijalankan melalui program stabilisasi dan penggalakan efisiensi ekonomi oleh pemerintah Orde Baru, menguntungkan banyak kelompok, dan tentunya menguntungkan juga sebagian bahkan sebagian besar kelompok kaum miskin. Apabila diteliti data-data fragmenter mengenai kelompok-kelompok tertentu, kita akan menemukan bahwa kelompok yang mempunyai arti politis terpenting memperoleh kenaikan yang cukup berarti dalam pendapatan nyata sejak tahun 1965. Dalam hal ini Booth dan McCawley berusaha melihat secara menyeluruh apa yang telah berhasil di capai dan apa yang belum bisa dicapai dalam pembangunan Ekonomi Indonesia, dengan mencoba melihat perubahan-perubahan penting yang terjadi sejak tahun 1965 sampai pada tahun Repelita ke dua. Menurut Booth tahun 1977 perekonomian Indonesia telah mengalami perubahan struktur secara cukup mencolok, sebagai akibat kebijaksanaan pemerintah bersama dengan kenaikan harga minyak. Perubahan dramatis terjadi pada tingkat investasi. Pengeluaran investasi naik 5% pada tahun 1966 menjadi 70% pada tahun 1973 (Booth& McCawley, 34: 1979). Pertumbuhan ini telah menghasilkan kemajuan-kemajuan yang berarti, demikian pula dalam sepuluh tahun terakhir

169

kapasitas dan kemampuan administrasi negara menunjukan perbaikan-perbaikan. Tetapi Booth dan McCawley mengakui bahwa dalam sepuluh tahun pertumbuhan ekonomi di Indonesia belum dapat menghasilkan perbaikan tingkat hidup bagi sebagian besar penduduk. Pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu tersebut atau selama Repelita pertama dan kedua hanya dinikmati oleh sebagian kecil golongan yang memiliki kedudukan strategis dalam pemerintahan yang menempuh hidup mewah (Booth & McCawley, 36: 1979). Berdasarkan tulisan dari Papanek, ada beberapa golongan kelompok yang pendapatannya meningkat sejak tahun 1965, diantaranya ialah: pertama kelompok pekerja-pekerja perkebunan, industri dan lain-lain. Data yang paling berguna adalah data mengenai pekerja yang umumnya tidak trampil di perkebunan, industri dan proyek-proyek pekerjaan umum. Dalam tulisannya dijelaskan bahwa upah nyata pekerja-pekerja ini merosot drastis hingga pertengahan tahun 1960-an, kemudian naik secara lebih cepat lagi hingga awal tahun 1970-an. Pendapatan nyata tidak begitu banyak mengalami perubahan karena hingga 1965, merangkap beberapa pekerjaan sekaligus masih lebih mudah, sedangkan sesudahnya menjadi lebih sukar, tetapi kecenderungan dasar jelas sekali. Pendapatan pekerja mengalami kenaikan yang sangat berarti sejak tahun 1965. Kedua kelompok orang-orang yang pindah ke kota, salah satu perkiraan menunjukkan bahwa orang-orang berpendapatan rendah yang pindah ke Jakarta mengalami kenaikan pendapatan 85 %. Karena kesempatan kerja di kota bertambah dan arus migrasi ke kota semakin deras, nasib banyak orang miskin di daerah pertanian menjadi lebih baik karena ada perpindahan ke kota. Ketiga

170

adalah kelompok-kelompok profesi, intelektual, teknisi, militer. Baik kesempatan kerja maupun gaji bagi insinyur, pegawai negeri, teknisi, ahli ekonomi, dan sebagainya, meningkat karena meluasnya program pembangunan pemerintah dan karena perusahaan-perusahaan asing, pertamina, dan perusahaan-perusahaan lain memerlukan jasa mereka. Orang yang memiliki rumah juga mendapat keuntungan karena kelompok ini meyewa rumah mereka, terutama di Jakarta. Peran militer semakin luas pada setiap jenjang pemerintahan dan juga dalam perusahaanperusahaan pemerintah dan semi pemerintah. Pendapatan militer secara umum tampaknya mengalami kenaikan yang lebih besar daripada pendapatan kelompok profesi-cendikiawan-teknisi. Keempat kelompok petani, berkat rehabilitasi sistem irigasi, sebagian petani telah memperoleh keuntungan karena hasil (output) yang mereka peroleh jauh lebih tinggi. Sebagian petani lain sanggup membeli peralatan pertanian dengan harga yang lebih rendah dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi karena perbaikan pengangkutan. Produksi tanaman pangan mengalami kenaikan 25 % sejak tahun 1968 hingga tahun 1974, sedangkan harganya mengalami kenaikan yang lebih tinggi daripada harga hasil-hasil industri (terutama tekstil), sehingga pendapatan petani yang menjual bahan pangan seharusnya mengalami kenaikan yang cukup berarti. Dan kelompok terakhir menurut Papanek adalah kelompok pengusaha / industrialis. Kelompok ini merupakan kelompok campuran. Mungkin sekali sebagian besar dari mereka mendapat keuntungan dari impor yang semakin meningkat, investasi yang lebih banyak dan produksi yang semakin meningkat. Keuntungan ini sering kali didapat dengan bekerja sama

171

dengan para investor asing, tetapi ada golongan lain yang kalah dalam persaingan dengan perusahaan-perusahaan baru. Singkatnya, sebagian besar kelompok yang aktif dan penting dalam politik tampaknya telah mengalami perbaikan yang berarti dibandingkan dengan tahun 1965 (Papanek, 75: 1987). Kelompok ini terdiri dari kelas menengah, militer, pekerja di bidang industri dan pertanian, dan sejumlah besar petani dan pengusaha. Kenaikan pendapatan mutlak sangat besar, meskipun belum diketahui apa yang terjadi pada pendapatan relatif dari kelompok yang lebih luas.

2.3. Kelompok Sosial Masyarakat yang Kehidupan Ekonominya Menurun Kelompok-kelompok

utama

yang

dari

segi

ekonomi

mengalami

kemerosotan sejak tahun 1965 adalah mereka yang menjadi pimpinan politik selama pemerintahan Soekarno dan kelompok yang diidentikkan dengan Partai komunis serta kelompok-kelompok oposisi lainnya (Papanek, 75: 1987). Akan tetapi, ada kelompok-kelompok khusus lagi yang mengalami kemunduran. Kelompok-kelompok

tersebut

adalah,

pertama

pengusaha /

industrialis.

Perlindungan pemerintah tetap penting demi keberhasilan dalam bidang usaha dan industri, meskipun arti perlindungan seperti itu semakin berkurang karena dihapusnya izin impor (impor licensing) dan peraturan-peraturan lainnya. Namun, kemungkinan memperoleh kredit lunak (proferential rates) dan mendapat berbagai macam izin tetap merupakan faktor yang menentukan bagi sebagian besar perusahaan. Bersamaan dengan itu kemampuan memperoleh teknologi, modal, dan kadang-kadang pasaran asing telah menjadi semakin penting. Dalam

172

persaingan memperebutkan semuanya itu perusahaan yang tidak mempunyai pelindung dari pihak pemerintah atau dari pihak asing tampaknya terdepak keluar. Dalam kelompok orang-orang yang kalah, terdapat sejumlah besar orang dari golongan Islam (santri) (Papanek, 76: 1987). Kelompok kedua adalah kelompok buruh tani yang tidak memiliki tanah dan beberapa pemilik tanah kecil. Di satu pihak, laporan-laporan Survei AgroEkonomi menunjukkan terjadinya kemerosotan pendapatan para penuai padi karena sistem bagi-hasil berubah menjadi sistem pembayaran dengan uang dan karena ani-ani diganti dengan arit. Pendapatan wanita yang berasal dari pekerjaan menumbuk padi merosot pesat dan beberapa penelitian menunjukkan bahwa upah pekerja di bidang produksi beras semakin berkurang. R. Montgomery memperkirakan buruh harian berkurang 20 % karena penggunaan jenis-jenis padi unggul. Soejono memperkirakan upah untuk pekerjaan menjelang panen berkurang 14 % dari tahun 1968-1969 hingga 1973-1974, meskipun jumlah hari kerja bertambah, ini menunjukkan bahwa tingkat upah sangat merosot. Sejauh ini tampaknya belum terjadi akibat-akibat politis oleh merosotnya pendapatan beberapa kelompok yang tidak memiliki tanah atau hanya memiliki sebidang kecil saja ketika pendapatan kelompok lain meningkat dalam jumlah yang belum diketahui. Mereka yang merosot pendapatannya umumnya tinggal di desa asal dan seperti halnya dengan petani di tempat lain, tidak berani mengungkapkan ketidakpuasan mereka kecuali kalau mereka sudah terlalu tertekan. Pendapatan orang yang pindah ke kota tetap naik akan tetapi, mungkin sekali di masa mendatang akan terdapat beratus ribu keluarga di daerah pertanian

173

dengan pendapatan yang semakin merosot karena kemungkinan memperoleh pekerjaan memanen dan pekerjaan bertani lainnya tidak akan meningkat bersamaan dengan meningkatnya jumlah penduduk. Apabila orang-orang ini terpaksa lari ke kota, mereka mungkin akan menjadi kekuatan politik yang berarti, kalau pembangunan tidak lagi memungkinkan mereka memperoleh pendapatan yang lebih baik di sana. Berdasarkan data yang diperoleh oleh Papanek, diketahui bahwa hampir semua kelompok yang mempunyai arti politis penting memperoleh keuntungan sejak tahun 1965. keadaaan ini semakin melebarkan jurang antara yang miskin dan yang kaya yang pada perkembangan selanjutnya menimbulkan kecemburuan sosial yang besar, dimana puncaknya trejadi peristiwa penting yang dikenal dengan Malari (Malapetaka januari). Peristiwa ini dipicu dengan adanya kunjungan perdana Menteri Tanaka Kakuei ke Jakarta ada bulan Januari 1984 yang mengakibatkan kerusuhan yang paling buruk di ibu kota sejak kejatuhan Sukarno (Ricklefs, 588: 2005). Untuk hal ini Papanek memberikan analisisnya yang akan menjawab mengapa peristiwa itu samapi terjadi. Sejauh ekonomi memegang peran penting, ada beberapa faktor yang mungkin relevan di sini (Papanek, 77:1987). Faktor pertama ialah mencoloknya kemunduran sementara yang dialami kaum miskin. Seperti halnya dengan negara-negara lain, Indonesia merupakan negara dengan perekonomian yang sangat peka terhadap perubahan-perubahan iklim, pasar internasional dan musibah, dan mau tak mau akan mengalami kemunduran yang cukup parah pada waktu-waktu tertentu. Kebijaksanaan pemerintah harus dibuat

174

secara hati-hati supaya hal-hal seperti itu dapat dihindarkan. Kalau tidak, pengaruh kemunduran seperti itu secara khusus akan dirasakan oleh kelompokkelompok berpendapatan rendah. Inilah yang terjadi di Indonesia pada tahun 1972-1973. sebagai akibat kekurangan bahan pangan yang sebenarnya hanya bersifat sementara, terutama beras, harga bahan pangan melonjak karena upah nominal tidak dapat menyamai kenaikan harga itu, upah nyata menjadi merosot. Faktor kedua ialah konsumsi mencolok orang-orang kaya, kemunduran kaum miskin akan lebih nyata dan lebih membangkitkan kemarahan apabila konsumsi orang-orang kaya dibiarkan tetap mencolok tanpa batas. Lebih dari itu, umumnya perbedaan pendapatan hanya dapat diketahui kalangan luas apabila perbedaan ini terlihat dalam perbedaan konsumsi, karena hanya sedikit orang yang mengetahui berapa besarnya pendapatan orang kaya tetapi banyak ornag miskin melihat mobil yang mereka pakai, rumah yan mereka diami, dan pesta-pesta yang mereka selenggarakan. Perbedaan pendapatan di Indonesia mungkin tidak sebesar perbedaan pendapatan di India dan Pakistan, tetapi orang-orang kaya di negara-negara yang disebut terakhir ini telah belajar bagaimana menutupi-nutupi kekayaannya. Sebagian besar pendapatan orang-orang kaya di Asia Selatan digunakan untuk investasi dan bukan untuk konsumsi yang mencolok. Sebaliknya di Indonesia sesudah tahun 1968, terjadi peningkatan yang jelas dalam konsumsi mencolok (dan investasi mencolok, misalnya untuk membangun gedung pemerintah), terutama di Jakarta. Kehidupan mewah orang kaya berlangsung tanpa halangan selama tahun 1973-1974, ketika banyak orang miskin di kota sangat menderita.

175

Salah satu indeks konsumsi mencolok ialah pemilikan mobil pribadi dan sepeda motor. Jumlah bis yang digunakan kaum miskin jelas tidak bertambah secepat jumlah mobil pribadi yang digunakan golongan menengah dan putra-putra orang kaya. Perbandingan dengan zaman Soekarno juga akan menjelaskan beberapa hal. Seperti halnya upah nyata, orang miskin tidak memperoleh keuntungan dari sikap kerakyatan rezim Soekarno. Pembangunan sesudah tahun 1967 jelas-jelas menguntungkan kaum miskin. Jumlah bis bertambah secara berarti tetapi pembangunan itu meningkatkan konsumsi mencolok orang-orang kaya dengan lebih cepat lagi. Faktor ketiga adanya pandangan mayoritas kaum miskin terhadap pemerintah. Kemakmuran ekonomi mayoritas kaum miskin di negara seperti Indonesia mengalami perbaikan yang amat lamban terlepas dari tingkat pertumbuhan dan perubahan normal (bukan revolusioner) dalam pemerataan pendapatan.

176